Pendaki Brasil yang Jatuh di Gunung Rinjani Terdeteksi Drone dalam Kondisi Tak Bergerak
Tim Redaksi
MATARAM, KOMPAS.com
– Tim SAR Gabungan menemukan posisi Juliana (27), pendaki wanita asal Brasil yang dilaporkan jatuh saat mendaki
Gunung Rinjani
,
Lombok
, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Korban dilaporkan jatuh ke arah danau Segara Anak, di sekitar titik Cemara Nunggal, Gunung Rinjani, pada Sabtu (21/6/2025).
Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi mengatakan, korban ditemukan kurang lebih 500 meter dari titik awal jatuh, pada Senin (23/6/2025) pukul 07.05 Wita.
“Tim SAR gabungan berhasil menemukan survivor dengan visualisasi
drone thermal
,” kata Hariyadi dalam keterangan resmi, Senin (23/6/2025).
Berdasarkan pantauan dari drone, korban dalam kondisi tidak bergerak.
Saat ini, tim SAR gabungan masih berupaya keras melakukan evakuasi terhadap Juliana yang jatuh ke kedalaman ratusan meter tersebut.
Proses evakuasi oleh tim SAR gabungan terkendala medan yang ekstrem dan cuaca kabut tebal di sekitar lokasi.
“Kami terkendala medan yang ekstrem dan berkabut di sekitar lokasi kejadian,” kata Hariyadi.
Diberitakan sebelumnya, pendaki wanita asal Brasil dilaporkan jatuh ke arah Danau Segara Anak di sekitar titik Cemara Nunggal yang merupakan jalur menuju puncak Rinjani, Sabtu (21/6/2025) sekira pukul 06.30 Wita.
Puluhan personel dari tim SAR gabungan sudah menuju lokasi dengan membawa peralatan SAR.
Perlengkapan yang dibawa meliputi peralatan
mountaineering
untuk medan terjal, alat evakuasi, drone untuk pemantauan udara, perangkat komunikasi, alat medis, serta kendaraan operasional.
Operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur, dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), TNI, Polri, BPBD Lombok Timur, Unit SAR Lombok Timur, EMHC, Damkar, Relawan Rinjani dan porter.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: NUSA TENGGARA BARAT
-
/data/photo/2025/06/23/685942a237298.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pendaki Brasil yang Jatuh di Gunung Rinjani Terdeteksi Drone dalam Kondisi Tak Bergerak
Regional
23 Juni 2025")
Pendaki Brasil yang Jatuh di Gunung Rinjani Terdeteksi Drone dalam Kondisi Tak Bergerak Regional 23 Juni 2025
-
/data/photo/2025/06/23/68595d4996382.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Evakuasi Pendaki Brasil Jatuh di Rinjani, Gubernur NTB Minta Bantuan Helikopter PT AMNT
Regional
23 Juni 2025")
Evakuasi Pendaki Brasil Jatuh di Rinjani, Gubernur NTB Minta Bantuan Helikopter PT AMNT Regional 23 Juni 2025
Evakuasi Pendaki Brasil Jatuh di Rinjani, Gubernur NTB Minta Bantuan Helikopter PT AMNT
Tim Redaksi
MATARAM, KOMPAS.com
– Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meminta agar Juliana (27), pendaki wanita asal Brasil yang jatuh di
Gunung Rinjani
segera dievakuasi.
Juliana dilaporkan jatuh di tebing sekitar Cemara Nunggal, yaitu jalur menuju puncak Gunung Rinjani pada Sabtu (21/6/2025) sekitar pukul 06.30 Wita.
Dalam rapat koordinasi yang digelar secara virtual pada Senin (23/6/2025), Gubernur Iqbal meminta proses evakuasi terhadap korban dipercepat.
“Pesan saya, bagaimanapun caranya, korban harus segera diselamatkan. Karena waktu seseorang untuk bisa bertahan hidup dalam kondisi darurat hanya sekitar 72 jam, apalagi tanpa bekal. Jadi harus segera dievakuasi,” kata Gubernur Iqbal dalam keterangan resmi, Senin (23/6/2025).
Tim SAR gabungan telah menemukan posisi Juliana yang dilaporkan jatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 400 hingga 500 meter.
Iqbal mengatakan, kondisi medan yang ekstrem dan cuaca kabut tebal menjadi kendala utama bagi tim penyelamat, sehingga proses evakuasi menjadi sangat berisiko.
Gubernur Iqbal mengatakan akan menjalin komunikasi dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), yang memiliki helikopter khusus untuk operasi di medan ekstrem.
“Lakukan kemampuan terbaik kita, termasuk kemungkian
rescue
melalui
airlifting
menggunakan helikopter dengan pilot spesifikasi
airlifter
, supaya tidak kehilangan
golden time
penyelamatan,” kata Iqbal.
Gubernur meminta tim penyelamat yang masih berada di sekitar lokasi kejadian untuk tetap menjaga keselamatan.
Ia berharap proses evakuasi berjalan lancar dan korban dapat segera ditemukan.
Iqbal mengatakan, saat ini proses evakuasi Juliana yang jatuh di Gunung Rinjani menjadi perhatian nasional di Brasil.
“Ini selain kepentingan menyelamatkan korban juga soal reputasi kita sebagi tuan rumah bahwa kita mampu memberikan perlindungan terbaik kepada tamu-tamu asing yang mengunjungi NTB,” terang Iqbal.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil
Gubernur NTB
Indah Dhamayanti Putri, Asisten II Setda NTB Lalu Muh Faozal, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Yarman, serta Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi.
Diberitakan sebelumnya, Tim SAR gabungan menemukan posisi Juliana (27) pendaki asal Brasil yang jatuh saat mendaki di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada pencarian hari ketiga, Senin (23/6/2025) pagi.
Juliana berhasil terpantau menggunakan drone thermal dalam posisi tersangkut di tebing batu pada kedalaman sekitar 500 meter.
Pukul 06.30 Wita, korban berhasil terpantau menggunakan drone, dalam posisi tersangkut di tebing batu pada kedalaman sekitar 500 meter dan secara visual dalam keadaan tidak bergerak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Wamendagri: Ada Kepala Daerah yang Harus Dipapah saat Retreat Jilid II
Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri membeberkan ada beberapa kepala daerah yang harus dipapah setelah senam pagi di acara retreat gelombang ke II di IPDN Sumedang, Jawa Barat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah yang harus dipapah dan dituntun tersebut merupakan mereka yang sudah cukup lama mengalami cedera lutut, sehingga setelah senam pagi tidak bisa berjalan dan harus dibantu berjalan oleh pangawas dan penitia.
Sayangnya, Bima tidak membeberkan lebih jauh kepala daerah mana yang mengalami cedera lutut tersebut. Kendati demikian, kata Bima, puluhan peserta retret tersebut cukup bersemangat berolahraga.
“Jadi memang ada keluhan-keluhan yang memang sudah lama, seperti mereka yang ada cedera lutut sudah agak lama, jadinya berjalannya agak perlu dibantu, dibimbing, dipapah,” tuturnya di Jakarta, Senin (23/6).
Bima menjelaskan bahwa kepala daerah yang membutuhkan atensi khusus sudah diberikan pita berwarna merah untuk lima orang kepala daerah yang mengalami sakit.
Sementara lima pita berwarna kuning juga diberikan kepada kepala daerah yang butuh observasi kesehatan selama menjalani retret gelombang ke II.
“Jadi ada sekitar sepuluh orang ada dalam pengawasan ketat, yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,” katanya.
Bima menjelaskan pada hari pertama Retret Gelombang II diikuti oleh 84 peserta yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Namun, Bima juga mengemukakan bahwa nantinya akan ada dua peserta tambahan, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yang akan segera dilantik dan kemudian bergabung mengikuti retreat.
“Jadi Bupati Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah,” ujarnya.
-
Harga Minyakita turun Rp300 per liter
Tangkapan layar – Perkembangan harga minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita yang dipaparkan oleh Kementerian Perdagangan dalam Rapat Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring di Jakarta, Senin (23/6/2025). ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Kemendag: Harga Minyakita turun Rp300 per liter
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Senin, 23 Juni 2025 – 15:12 WIBElshinta.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat harga minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita per 20 Juni 2025 turun 0,6 persen atau sekitar Rp300 per liter dibandingkan pekan sebelumnya.
Direktur Tertib Niaga Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Mario Josko mengatakan harga rata-rata nasional Minyakita hari ini tercatat sebesar Rp16.706 per liter atau 6,37 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp15.700 per liter.
“Boleh kami sampaikan turun dibanding minggu lalu, artinya kalau minggu lalu itu sebesar 7,07 persen dibanding HET,” ujar Mario dalam Rapat Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Namun demikian, terdapat sembilan provinsi yang mana harga Minyakita sudah melebihi 10 persen di atas HET.
Adapun sembilan provinsi tersebut, yakni Nusa Tenggara Timur (Rp18.133 per liter), Papua Selatan (Rp18.000), Gorontalo (Rp17.708), Kalimantan Selatan (Rp17.700), Nusa Tenggara Barat (Rp17.667), Kalimantan Timur (Rp17.626), Bali (Rp17.542), Papua Tengah (Rp17.500), dan Papua Barat Daya (Rp17.500).
Mario menyampaikan Kemendag telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menyiapkan langkah-langkah penyaluran terhadap sembilan provinsi yang masih mengalami kenaikan harga.
Berdasarkan pantauan Kemendag, beberapa kabupaten/kota yang masih tinggi harga Minyakitanya, dikarenakan tidak memiliki distributor dan pengecer.
“Harapannya BUMN ini bisa saling melengkapi, jadi apabila misalnya tidak ada D-1 dan D-2 swasta, ini dari BUMN bisa membantu untuk menyuplai daerah-daerah tersebut,” kata Mario.
Mario menekankan tingginya harga Minyakita di beberapa wilayah bukan karena kurang pasokan. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh tidak meratanya pasokan minyak tersebut, khususnya pada wilayah timur Indonesia.
Lebih lanjut, Kemendag telah melakukan sejumlah pemetaan dan menyelesaikan permasalahan kurangnya distribusi Minyakita per wilayah.
“Kami coba melakukan penyelesaiannya per wilayah, misalnya wilayah timur tadi, Papua. Kita lihat mapping dari pasarnya, kemudian pasar mana yang memang misalnya tidak ada distributor dan lain sebagainya, kita coba upayakan pasokannya.
Sementara itu, realisasi domestic market obligation (DMO) bulan Mei sebesar 142.353 ton dan Juni telah mencapai 98.269 yang seluruhnya dalam bentuk Minyakita.
Harga rata-rata nasional untuk minyak goreng kemasan premium sebesar Rp22.367 per liter atau naik 0,42 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Sumber : Antara
-
Wamendagri ungkap anggaran retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memberikan keterangan pers di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). ANTARA/Ricky Prayoga
Wamendagri ungkap anggaran retret gelombang II tidak sampai Rp500 juta
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Senin, 23 Juni 2025 – 16:47 WIBElshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan anggaran untuk retret kepala daerah gelombang II di IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tidak sampai Rp500 juta.
“Ya ini saya masih rekap ya, tetapi saya pastikan tidak lebih dari Rp500 juta untuk keseluruhan acara dari awal hingga akhir. Jadi angkanya jauh di bawah yang kemarin (Rp13 miliar) karena aset dari Kemendagri dan banyak penghematan di sini,” kata Bima di IPDN Jatinangor, Senin.
Efisiensi yang dilakukan untuk gelombang II ini dibanding gelombang I, kata dia, pertama adalah pengeluaran peserta di mana ketika di Magelang peserta sampai 1.000 orang, sementara di IPDN hanya 84 orang, yang berdampak pada konsumsi yang bisa ditekan.
Penghematan selanjutnya, kata Bima, adalah fasilitas, dengan menggunakan yang tersedia di IPDN dan penyesuaian seremoni yang dilakukan terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
“Karena tamunya juga terbatas, kemungkinan besar mungkin Presiden belum dijadwalkan untuk menghadiri, karena itu penutupannya juga tidak mengundang banyak pihak, dilakukan secara sederhana,” ucapnya.
Untuk sumber anggaran, Bima mengatakan semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
“Kalau biaya perjalanan itu kan dibebankan kepada alokasi APBD masing-masing. Tapi sisanya semua adalah dari Kemendagri,” ujarnya.
Sementara untuk materi, Bima mengatakan ada modifikasi mengingat kini telah ada konstelasi global berupa perang Iran – Israel, kontroversi kebijakan Trump dan isu-isu dalam negeri lainnya.
“Dulu waktu itu belum juga ada koordinasi tentang makan bergizi gratis, kopdes, dan lain-lain. Nah itu hal yang dibahas di sini,” tuturnya.
Retret kepala daerah gelombang II di Kampus IPDN berlangsung mulai hari Senin ini yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Kamis (26/6) petang mendatang.
Retret kepala daerah gelombang kedua ini berdasarkan data tanggal 22 Juni 2025, diikuti oleh 86 kepala daerah yang terdiri dari dua gubernur, tiga wakil gubernur, 38 bupati, 37 wakil bupati, tiga wali kota dan tiga wakil wali kota. Sementara itu, sembilan kepala dan wakil kepala daerah tidak hadir dengan yang memiliki alasan karena sakit sebanyak enam orang) dan izin kedukaan satu orang.
Selama empat hari kegiatan retret ini, para kepala daerah diberikan enam jenis materi yang terdiri atas Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan; Astacita; Program Kementerian dan Lembaga; Tugas dan Fungsi Kepala Daerah; Kepemimpinan dan Komunikasi Politik; serta Team Building dengan narasumber dijadwalkan merupakan kepala dari 31 kementerian/lembaga.
Sumber : Antara
-
Legislator nilai penjualan pulau cederai kedaulatan negara
Mataram (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai penjualan pulau tidak sah secara hukum dan mencederai kedaulatan negara atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
“Tidak ada celah hukum yang membenarkan transaksi jual-beli pulau secara privat apalagi melalui situs asing. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara dan integritas wilayah pesisir kita,” kata Johan saat dikonfirmasi di Mataram, Senin.
Legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) I Pulau Sumbawa itu meminta praktik jual-beli pulau untuk dihentikan segara.
Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seluruh pulau kecil dan perairan sekitarnya merupakan bagian dari kedaulatan negara dan hanya dapat dikelola sesuai dengan rencana zonasi serta prinsip kelestarian lingkungan.
“Pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian ATR/BPN untuk segera memverifikasi informasi itu dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas digital untuk menuntut penghapusan listing tersebut,” kata legislator yang membidangi kerja kelautan dan perikanan tersebut.
Johan mengingatkan bahwa masyarakat perlu waspada terhadap maraknya penipuan digital yang mengklaim menjual aset negara, seperti pulau atau kawasan konservasi.
Dia mendorong kampanye edukasi digital dan penguatan sistem verifikasi aset agar situs internasional tidak menjadi sarana manipulasi publik dan jual-beli fiktif.
“Pulau Panjang adalah bagian dari kekayaan ekologis dan kultural masyarakat Pulau Sumbawa. Sebagai kawasan konservasi, pulau itu harus dirawat bukan dijual. Kita harus menjadi bangsa yang menjaga pesisir dan pulau-pulau kecil kita dengan penuh tanggung jawab,” tegas anggota DPR RI asal Pulau Sumbawa tersebut.
Saat ini Pulau Panjang di Sumbawa bersama empat pulau lainnya di Indonesia dijual melalui situs perdagangan pulau melalui laman Private Islands Inc. Dalam situs privateislandsonline.com ada 657 pulau dari berbagai penjuru negara dijual dan 260 pulau disewakan.
Pulau Panjang adalah milik negara, dan sejak 1999 telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh Kementerian Kehutanan melalui Keputusan Menteri.
“Tidak boleh ada pihak manapun yang mengklaim kepemilikan apalagi menjualnya secara komersial,” pungkas Johan.
Pewarta: Sugiharto Purnama/Ady Ardiansah
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Wamendagri Sebut Biaya Retret Gelombang II di IPDN Tak Sampai Rp 500 Juta
Jakarta –
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan biaya retret kepala daerah gelombang II di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, lebih hemat dari sebelumnya. Bima menyebut biaya retret kali ini tidak sampai Rp 500 juta.
“Kalau soal efisiensi, kita pastikan bahwa semua anggaran itu dialokasikan sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan. Seperti retret hari ini, ini kan menghemat sekali, tidak sampai Rp 500 juta. Jadi angkanya jauh di bawah yang kemarin,” tutur Bima Arya di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).
Bima menerangkan seluruh anggaran retreat kepala daerah gelombang II berasal dari Kemendagri. Sementara itu biaya transportasi dibebankan ke setiap kepala daerah melalui APBD masing-masing.
“Tidak ada, semuanya Kemendagri, ya kecuali kalau biaya perjalanan itu kan dibebankan kepada alokasi APBD masing-masing, tapi sisanya semua adalah dari Kemendagri,” sebutnya.
“Ini saya masih recap ya, tetapi saya pastikan tidak lebih dari Rp 500 juta. Untuk keseluruhan acara dari awal hingga akhir,” tambah dia.
Diketahui retret kepala daerah akan dilaksanakan selama lima hari hingga Kamis (26/6). Pelaksanaan retret gelombang II telah dibuka secara resmi oleh Mendagri Tito Karnavian.
(ial/whn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Wamendagri tegaskan empat pulau di Anambas tak bisa dimiliki pribadi
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat memberikan keterangan di Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). (ANTARA/HO-Kemendagri)
Wamendagri tegaskan empat pulau di Anambas tak bisa dimiliki pribadi
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Senin, 23 Juni 2025 – 14:32 WIBElshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) tidak bisa dimiliki secara pribadi, setelah sebelumnya diduga dijual melalui situs daring luar negeri
“Intinya begini, tidak ada pulau yang bisa dimiliki secara pribadi secara keseluruhan. Ada batasannya, ada undang-undangnya. Paling tidak maksimal itu 70 persen. Itu pertama,” ujar Bima di Sumedang, Senin.
Bima menjelaskan bahwa pulau atau lahan di wilayah kepulauan bisa saja disewakan, namun tetap harus mengikuti aturan dan proporsi yang ditetapkan dalam regulasi.
“Semua ada aturannya, tidak bisa dimiliki secara keseluruhan. Dan pada intinya kita akan menginventarisir hal-hal atau wilayah wilayah yang memang harus tetap kita jaga, regulasinya dan juga kepemilikannya,” kata dia.
Mengenai legalitas penjualan pulau secara daring, Bima Arya menuturkan akan mempelajari terlebih dahulu secara detail keakuratan informasi mengenai penjualan pulau di situs daring sebelum melakukan tindakan.
Sebelumnya, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BP2D) Provinsi Kepulauan Riau menyatakan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat usai mencuatnya informasi dugaan penjualan empat pulau di Anambas melalui situs daring luar negeri.
Kepala BP2D Kepri Doli Boniara menyebutkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Bupati Kepulauan Anambas untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Setelah mendapat info terkait penjualan pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas di situs online, BP2D sudah berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Anambas agar informasi ini segera dapat dicek kebenarannya dan menghindari polemik,” ujar Doli saat dikonfirmasi di Batam, Rabu (18/6).
Ia menambahkan, koordinasi juga dilakukan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk menyampaikan temuan tersebut.
Sumber : Antara
-
10 Kepala Daerah Kurang Sehat, Kemendagri Beri Atensi di Retreat II
Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri membeberkan ada 10 kepala daerah yang kesehatannya bermasalah dan diberi atensi khusus selama menjalani retreat jidil II.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan 10 kepala daerah tersebut telah diberi tanda, berupa pita berwarna kuning untuk 5 kepala daerah dan pita merah untuk 5 kepala daerah lain.
Dia menjelaskan untuk pita warna kuning, artinya kepala daerah itu butuh observasi kesehatan, sementara untuk pita merah itu artinya kepala daerah yang membutuhkan atensi khusus. Namun sayangnya, Bima tidak merinci siapa saja 10 kepala daerah itu.
“Jadi ada sekitar sepuluh orang ada dalam pengawasan ketat, yang sangat ketat tentu yang pita merah tadi,” tuturnya di Jakarta, Senin (23/6).
Selain itu, Bima juga membeberkan untuk kelas pembelajaran akan menyesuaikan dengan kondisi kesehatan semua peserta. Menurutnya, ada peserta yang mengalami cedera lutut sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus.
Mantan Walikota Bogor itu memastikan kesiapan masing-masing peserta yang kesehatannya diatensi agar dapat disesuaikan oleh panitia.
“Jadi kita nanti tanyakan apakah kuat atau tidak? Kalau tidak, tidak ada masalah. Kita akan geser kelasnya, kita sesuaikan untuk yang lebih aksesibel,” katanya.
Bima menjelaskan pada hari pertama Retreat Gelombang II diikuti oleh 84 peserta yang terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Namun, Bima juga mengemukakan bahwa nantinya akan ada dua peserta tambahan, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, yang akan segera dilantik dan kemudian bergabung mengikuti retreat.
“Jadi [Bupati] Kutai Kartanegara dan wakilnya mungkin akan bergabung setelah pelantikan besok atau lusa. Jadi total tetap ada 86 kepala daerah,” ujarnya.
-
Gubernur Bali akui nyaman tidur di barak pada hari pertama retret
Waktu ketukan pertama rupanya itu tanda mulai makan. Ketok kedua, belum selesai makannya. Nah, hari ini harus tepat, harus kompak.
Sumedang (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster mengaku tidur dengan nyaman di barak praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, saat mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua pada hari pertama.
“Kemarin jam 10 malam (pukul 22.00) sudah masuk kamar. Nyaman, dingin, ‘kan udara luarnya dingin. Sangat nyaman,” ujar Koster saat memberikan keterangan pers di IPDN, Sumedang, Senin.
Koster mengungkapkan bahwa pengalaman ini merupakan kali pertama mengikuti kegiatan penggemblengan dengan pendekatan kedisiplinan khas militer yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bagi para kepala daerah.
Selain soal penginapan, dirinya juga menyoroti aturan makan bersama yang menurutnya cukup ketat dan membutuhkan penyesuaian.
“Waktu ketukan pertama rupanya itu tanda mulai makan. Ketok kedua, belum selesai makannya. Nah, hari ini harus tepat, harus kompak,” ucapnya.
Meski demikian, dia menyatakan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan retret yang berlangsung hingga Kamis (26/6).
“Ya sangat siap, soalnya itu yang kami tunggu,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyebutkan beberapa kepala daerah kaget dengan aturan waktu makan yang terbatas.
“Tadi ada kepala daerah yang cerita kaget, mereka bilang makannya baru tiga perempat, tiba-tiba loncengnya sudah bunyi,” ujar Bima.
Menurut Bima, makan siang bersama praja IPDN merupakan bagian dari pembinaan karakter dan penanaman nilai kedisiplinan dalam retret ini. Waktu yang diberikan untuk makan dibatasi hanya selama dua lagu diputar.
“Masih banyak yang belum menyesuaikan. Begitu duduk di meja, langsung nyamber pisang. Di sini semuanya disiplin, semua komando. Dua lagu selesai,” katanya.
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.