provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Pegadaian dorong emas rakyat masuk sistem formal

    Pegadaian dorong emas rakyat masuk sistem formal

    Foto: Supriyarto Rudatin/Radio Elshinta

    Pegadaian dorong emas rakyat masuk sistem formal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan emas, namun hingga kini pengelolaannya dinilai belum optimal. Dengan cadangan emas bawah tanah mencapai sekitar 2.600 ton, Indonesia berada di peringkat keenam dunia menurut data USGS dan World Gold Council 2024. 

    Sayangnya, sebagian besar potensi itu masih dikuasai tambang rakyat yang belum terserap dalam sistem formal. Tambang rakyat menyumbang tenaga kerja dalam jumlah besar, namun beroperasi tanpa izin resmi, menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida, dan cenderung berujung pada praktik pasar gelap. 

    Selain itu, harga jual emas rakyat kerap dipermainkan tengkulak, dan minimnya standar keselamatan kerja menyebabkan tingginya risiko kecelakaan tambang.

    “Kalau tidak ditangani dengan baik, tambang rakyat justru bisa menjadi beban sosial dan ekologis. Tapi kalau dikelola benar, ini bisa jadi aset nasional,” ujar Senior Vice President PT Pegadaian, Mufri Yandi, dalam keterangannya, Rabu (25/6), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

    Untuk meningkatkan nilai tambah, lanjut Mufri, Pegadaian mendorong konsep green gold yakni emas hasil tambang legal, ramah lingkungan, dan tersertifikasi. Menurutnya, proses hilirisasi sebagai kunci kedaulatan sumber daya, mencakup pemurnian emas di dalam negeri, penyimpanan, sertifikasi logam mulia, hingga produk ekspor seperti perhiasan dan bullion.

    “Indonesia harus serius menjadikan emas sebagai tulang punggung industri nasional. Hilirisasi bukan cuma bisnis, tapi soal kedaulatan,” tandasnya.

    Mufri menuturkan, sebagai BUMN yang telah mengantongi izin bullion services, Pegadaian siap menjadi penghubung antara tambang rakyat dan sistem formal melalui sejumlah program strategis.

    Program tersebut seperti kredit modal kerja emas, berbasis syariah, untuk pembiayaan koperasi tambang rakyat yang ingin beroperasi secara legal; Kemitraan off-taker yaitu skema pembelian tetap hasil tambang emas rakyat bersertifikat; Mini Refinery Emas, atau fasilitas pemurnian skala kecil yang akan dibangun di daerah penghasil tambang seperti Sumbawa, Bombana, dan Halmahera.

    “Digitalisasi rantai pasok, dengan sistem pelacakan berbasis teknologi blockchain untuk transparansi dan keamanan transaksi yakni edukasi dan Literasi, mencakup pelatihan tambang legal dan pengelolaan lingkungan bagi komunitas penambang,” jelasnya.

    Pegadaian juga mendorong agar pemerintah turut ambil peran dalam menyusun kebijakan strategis. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain penyederhanaan proses legalitas Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui koperasi atau BUMDes, pemberian insentif seperti pembebasan PPN dan bea ekspor bagi emas bersertifikat dari tambang legal;

    “(Ada juga) fasilitasi transisi dari tambang ilegal ke legal disertai pelatihan keselamatan kerja dan lingkungan, pembangunan infrastruktur hilirisasi seperti mini refinery, pusat penyimpanan, dan laboratorium sertifikasi emas,” terangnya.

    Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, potensi emas Indonesia diyakini mampu menjadi penopang ekonomi nasional.

    “Pegadaian siap mengambil peran sebagai katalis dalam transformasi ini, yang didukung adanya pemurnian emas dari Pegadaian yang dikelola oleh anak perusahaan pegadaian yaitu PT Pegadaian Galeri Dua Empat (G24),” pungkas Mufri.

    Cadangan & Produksi Emas Indonesia.

    Berdasarkan US Geological Survey, pada tahun 2022 cadangan emas Indonesia mencapai 2.600 ton, menempatkan Indonesia di peringkat keenam dunia.

    Produksi tambang dalam negeri pada 2023 sekitar 100 ton, dengan estimasi produksi global mencapai 3.300 ton pada 2024.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Berseragam Satpol PP,  Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        26 Juni 2025

    Berseragam Satpol PP, Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau Nasional 26 Juni 2025

    Berseragam Satpol PP, Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Para
    kepala daerah
    peserta
    retreat gelombang kedua
    menggunakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada saat apel pagi hari terakhir, Kamis (26/6/2025).
    Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    mengatakan, ada simbol penting dalam penggunaan baju Satpol PP, yakni terkait dengan penegakan peraturan daerah.
    “Dan hari ini kan pakai baju Pol PP, nah tadi saya titip pesan ini baju kebanggaan penegak Perda,” kata Bima saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Kamis.
    Dia mengatakan, baju tersebut melambangkan keberpihakan pada aturan yang menjadi impian warga masyarakat.
    Salah satunya adalah penegakan terhadap organisasi masyarakat (ormas) agar tetap bermanfaat di tengah-tengah warga.
    “Saya bilang ormas-ormas yang baik dibina agar diberi manfaat. Tapi ormas-ormas yang mengacau, membuat warga ketakutan ditindak tegas,” imbuhnya.
    “Kalau perlu, kalau memang lewat batas ya silakan direkomendasikan untuk dibubarkan ke Kementerian Hukum gitu. Jadi ketegasan, keberpihakan pada aturan pada ketertiban itu ditunggu oleh warga,” kata dia lagi.
    Selain itu, Bima juga mengaku bangga dengan kedisiplinan para peserta retreat, meskipun pembekalan selalu berakhir larut malam.
    “Pagi-pagi mereka tetap olahraga, jadi saya senang sekali melihat keseriusan mereka, pagi ini pun sama ya mereka olahraga juga kemudian rangkaian acara juga, jadi saya senang melihat keseriusan ini,” tandasnya.
    Sebagai informasi, retreat gelombang kedua kali ini diikuti 86 kepala daerah dari 93 kepala yang terdaftar.
    Sebab, enam dari tujuh kepala daerah telah mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti retreat karena alasan kesehatan.
    Sedangkan satu kepala daerah adalah Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, karena ibunya meninggal dunia.
    Para kepala daerah yang hadir akan mengikuti retreat selama lima hari, terhitung dari 22 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IG Prabowo Diserbu Warganet Brasil Imbas Tewasnya Juliana di Rinjani, Ini Saran PDIP

    IG Prabowo Diserbu Warganet Brasil Imbas Tewasnya Juliana di Rinjani, Ini Saran PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima berharap pemerintah dapat bersikap tegas dan jelas dalam menyikapi serbuan warganet Brasil di media sosial. Bahkan kini  warganet Indonesia yang tidak terima turut merespons itu.

    Adapun, serbuan warganet Brasil ini muncul imbas kecewa terhadap kinerja tim SAR Indonesia saat mengevakuasi pendaki Brasil, Juliana Marins (27) yang ditemukan tewas setelah jatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (21/6/2025).

    Menurut Aria, seharusnya gesekan-gesekan antara warganet Brasil dan Indonesia itu tidak perlu terjadi. Yang diperlukan adalah perhatian terhadap sisi kemanusiaan kepada yang bersangkutan. Hal itulah yang menurutnya penting dilakukan dalam menjaga warga negara asing di Indonesia.

    “Jadi menurut saya, perlu ada ketegasan dari pemerintah bahwa setiap warga negara, baik itu asing maupun Indonesia harus dijaga karena kita harus menjaga prinsip-prinsip yang lebih manusiawi,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Legislator PDIP ini berpesan agar pemerintah jangan sampai mengeluarkan pernyataan atau kebijakan yang berpotensi membuat kehebohan dan situasi menjadi tidak damai.

    Karena, lanjutnya, saat ini kehebohan tidak hanya terjadi secara fisik saja, melainkan di media sosial juga. Sebab itu, penting untuk menjaga kedamaian di media sosial supaya tidak muncul informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

    “Kalau berita dari pemerintah, statement pemerintah yang dimuat di media mainstream, baik di online maupun di media cetak itu adalah berita yang bisa dipertanggungjawabkan di seluruh dunia. Saya harapkan sikap pemerintah di dalam menyikapi harus secara tegas dan jelas supaya tidak menjadi kehebohan di media sosial,” pungkasnya.

  • Jenazah Pendaki Brasil yang Jatuh di Gunung Rinjani Diautopsi Hari Ini

    Jenazah Pendaki Brasil yang Jatuh di Gunung Rinjani Diautopsi Hari Ini

    Dalam persoalan ini Faozal menyampaikan bahwa Pemprov NTB menanggung seluruh kebutuhan keluarga Juliana selama berada di NTB. Mulai fasilitas mobil ambulans hingga transportasi. Pemprov menilai ini sebagai wujud empati kepada korban.

    Insiden Juliana terjatuh di lereng Gunung Rinjani pada Sabtu (21/6/2025). Pencarian kemudian dilakukan hingga jenazah ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Selasa (24/6/2025) pada kedalaman 600 meter menuju Lost Know Position (LKP).

    Tim SAR gabungan di tengah kondisi cuaca kurang bersahabat, berhasil melakukan evakuasi terhadap jenazah Juliana meskipun tanpa bantuan helikopter.

    Dari pos Pelawangan, jenazah Juliana ditandu menuju Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) yang berada dekat pintu masuk jalur pendakian.

  • Fakta Seputar Proses Evakuasi Jenazah Pendaki Brasil di Rinjani

    Fakta Seputar Proses Evakuasi Jenazah Pendaki Brasil di Rinjani

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan SAR Nasional atau Basarnas resmi menghentikan pencarian terhadap pendaki asal Brasil berinisial JDSP yang jatuh di jurang Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi mengatakan bahwa bahwa JDSP (27) yang terjatuh di Gunung Rinjani ditemukan tim SAR gabungan sudah dalam keadaan meninggal dunia.

    Hariyadi menuturkan bahwa salah satu personel berhasil mencapai lokasi korban di jurang pada Selasa (24/6) sekitar pukul 18.00 WITA. Jenazah JDSP ditemukan di kedalaman sekitar 600 meter.

    “Setelah pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan pada korban,” kata Hariyadi dilansir dari Antara.

    Konfirmasi status meninggal dunia diperkuat setelah tiga personel lainnya menyusul turun dan memastikan kondisi korban. Jenazah kemudian langsung dibungkus untuk persiapan evakuasi.

    “Menyusul temuan ini, tim SAR yang berada di Last Known Position (LKP) atau lokasi terakhir korban terlihat, segera menyiapkan sistem evakuasi,” ucapnya.

    Personel Flying Camp

    Tujuh personel melakukan flying camp atau menginap di sekitar lokasi, dengan tiga orang di anchor point kedua (kedalaman 400 meter) dan empat orang lainnya berada di samping korban (kedalaman 600 meter).

    Keputusan untuk menunda evakuasi dikarenakan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dan visibilitas yang sangat terbatas. Proses evakuasi dilanjutkan pagi hari ini, Rabu (25/6), dimana jenazah rencananya akan diangkat (lifting) terlebih dahulu ke atas (LKP).

    “Kemudian dievakuasi dengan ditandu menyusuri rute pendakian menuju Posko Sembalun,” ujarnya.

    Selanjutnya, kata dia, dari Posko Sembalun, jenazah akan dievakuasi menggunakan helikopter menuju RS Bhayangkara Polda NTB untuk penanganan lebih lanjut. “Seluruh tim berharap proses evakuasi yang akan dilaksanakan pagi ini dapat berjalan lancar dan aman sesuai rencana,” katanya.

    Akun Instagram Prabowo Diserbu

    Sementara itu, warganet atau netizen asal Brasil tengah menyerbu akun instagram pribadi milik Presiden Prabowo Subianto dengan banjir komentar guna menyuarakan permintaan agar pemerintah Indonesia segera menyelamatkan Juliana Marins, warga negara Brasil yang mengalami kecelakaan di Gunung Rinjani.

    Juliana dilaporkan terjatuh ke dalam jurang sedalam sekitar 200 meter di jalur pendakian menuju Puncak Gunung Rinjani, yang berada di wilayah Lombok Timur.

    Misalnya akun @pancsoliveira dan @andressa.ffreitas yang menggaungkan tagar #savejuliana dan menggunggah komen “Salvem a Juiana” atau berarti “Selamatkan Juliana”.

    Salah satu akun milik @anapaulappasos pun juga meminta agar penyelamatan juga segera dilakukan.

    “Itu adalah nyawa seseorang, tolong selamatkan dia [Juliana]! Tempat ini [Rinjani] ini harus ditutup sampai dia diselamatkan. Sayangnya, taman itu beroperasi secara normal. Ini tidak ada yang benar! saya ingin tahu presiden @prabowo apakah mereka perlu waktu selama ini untuk mencarinya,” pungkas akun dari warganet Brasil itu.

    Sekadar informasi, pada Senin (23/6/2025) Tim SAR Gabungan telah melanjutkan operasi penyelamatan terhadap Juliana yang terjatuh di kawasan tebing sekitar Cemara Nunggal, salah satu jalur menuju puncak Rinjani.

    Sekitar pukul 06.30 WITA, keberadaan Juliana terpantau melalui drone. Dia terlihat tersangkut di tebing batu pada kedalaman sekitar 500 meter. Dari hasil pengamatan visual, dia tampak dalam kondisi tidak bergerak.

  • Pulau-pulau Kecil Tak Bisa Dijual dan Dimiliki Asing

    Pulau-pulau Kecil Tak Bisa Dijual dan Dimiliki Asing

    JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pulau-pulau kecil di Indonesia tidak dapat dijual maupun dimiliki sepenuhnya oleh pribadi termasuk oleh pihak asing.

    “Dalam satu pulau tidak bisa dimiliki satu orang atau satu badan hukum,” kata Nusron Wahid selepas memberikan paparan di Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 25 Juni dilansir ANTARA. 

    Nusron menjelaskan ada dua regulasi yang mengatur kepemilikan pulau-pulau kecil di Indonesia. Pertama adalah Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat 2, yang menyatakan penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau badan hukum.

    Regulasi kedua, kata dia, tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya.

    Dalam aturan tersebut, ditegaskan minimal 45 persen luas pulau harus dialokasikan untuk jalur evakuasi dan akses publik.

    “Kalau satu pulau dimiliki oleh satu orang atau satu badan hukum, itu tidak diperbolehkan. Maksimal hanya boleh menguasai 70 persen dari luas pulau,“ katanya.

    Nusron juga mencontohkan Pulau Panjang di wilayah Sumbawa yang statusnya kawasan hutan konservasi, sehingga tidak dapat disertifikasi atau dimiliki secara individu.

     

     

    Ia menambahkan individu yang mempunyai badan hukum hanya dapat memiliki hak guna bangunan (HGB) dan bukan sertifikat hak milik (SHM).

    “Kalau ada pihak asing ingin masuk, mereka wajib berbadan hukum Indonesia. Tapi mereka tidak bisa memiliki, hanya bisa mendayagunakan,” katanya.

  • Tim SAR Berhasil Evakuasi Jasad Pendaki Brasil Juliana Marins dari Jurang Gunung Rinjani

    Tim SAR Berhasil Evakuasi Jasad Pendaki Brasil Juliana Marins dari Jurang Gunung Rinjani

    JAKARTA – Tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah Juliana De Sauza Pereira Marins (27), pendaki asal Brasil yang jatuh di tebing Cemara Nunggal, Gunung Rinjani.

    Juliana ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dasar jurang dan saat ini sedang ditandu menuju Posko Sembalun, Rabu, 25 Juni.

    Selanjutnya, tim akan melakukan evakuasi jalur udara ke RS Bhayangkara Polda NTB.

    Operasi penyelamatan ini melibatkan Tim SAR Gabungan dari Brimob Polda NTB, Basarnas, TNI, TNGR, dan relawan.

    Medan Rinjani yang terjal dan vertikal menjadi tantangan besar. Upaya awal dengan pemasangan tali 300 meter gagal menjangkau korban.

    Salah satu personel bahkan harus bermalam di tebing dengan metode flying camp.

     

    Tim sempat menggunakan drone thermal untuk mendeteksi posisi korban, namun cuaca buruk menghambat pencarian. Korban akhirnya ditemukan tersangkut di kedalaman 500 meter tanpa tanda kehidupan.

    Komandan Satuan Brimob Polda NTB Kombes  Dwi Yanto Nugroho turun langsung ke Resort TNGR Sembalun untuk memantau dan memberi dukungan moril pada personel Brimob yang terlibat.

  • Tawaran Bapak Asuh Mengalir buat Kopdes Merah Putih

    Tawaran Bapak Asuh Mengalir buat Kopdes Merah Putih

    Jakarta

    Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nasari Mandiri Syariah berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam membina koperasi desa, khususnya dalam program Kopdeskel Merah Putih.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengurus KSPPS Nasari Mandiri Syariah, Chandra VL Panggabean, dalam Rapat Anggota Tahunan koperasi tersebut.

    “Keikutsertaan KSPPS Nasari Mandiri Syariah dalam program ini memungkinkan kami menjadi bapak asuh dan mitra pendamping bagi koperasi-koperasi desa Merah Putih yang memiliki unit simpan pinjam, baik konvensional maupun syariah,” ujar Chandra usai pembukaan RAT KSPPS Nasari Mandiri Syariah di Jakarta, dalam keterangan tertulis Rabu (25/6/2025).

    Menurut Chandra koperasi desa membutuhkan wadah yang mampu melindungi mereka dari jeratan tengkulak dan rentenir yang merusak rantai pasok dan perekonomian nasional.

    “Kita akan bantu dan sinergikan dengan pemerintah agar bisa memberi manfaat yang berdampak langsung kepada masyarakat desa,” sambungnya.

    Sejak berdiri pada 2019, KSPPS Nasari Mandiri Syariah terus melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang menjadi kantong ekonomi syariah di Indonesia.

    “Saat ini kita sudah ada di Aceh, Medan, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Semester kedua tahun ini kita akan buka di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Awal tahun depan kita merambah ke Banjarmasin, NTB, Makassar, dan wilayah Indonesia Timur lainnya,” kata Chandra.

    Sebagai bentuk inovasi digital, Nasari Mandiri Syariah juga tengah menyiapkan aplikasi super apps bernama Qarim yang akan terintegrasi dengan mitra perbankan seperti BSI dan BRI. “Dengan aplikasi ini, kami ingin memberikan layanan terbaik kepada anggota kami,” ujarnya.

    Aset koperasi saat ini telah mencapai Rp21 miliar. Chandra menargetkan ekspansi aset hingga Rp 150 miliar dalam tiga tahun ke depan.

    Dukungan terhadap kiprah koperasi ini juga datang dari pemerintah. Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) Henra Saragih menilai KSPPS Nasari Mandiri Syariah memiliki potensi besar dalam mengakselerasi transformasi koperasi desa.

    “Kondisi koperasi di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat, apalagi dengan adanya program Kopdeskel Merah Putih. Saya hadir di RAT KSPPS Nasari Mandiri Syariah dan melihat sendiri progres yang baik dari koperasi ini. Mereka bisa menjadi bapak asuh yang mentransfer pengetahuan dan pelatihan ke koperasi-koperasi desa,” kata Henra.

    Tawaran Bapak Asuh Mengalir buat Kopdes Merah Putih Foto: Dok. Istimewa

    (hns/hns)

  • Legislator minta Basarnas siapkan peralatan standar penyelamatan

    Legislator minta Basarnas siapkan peralatan standar penyelamatan

    Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Sumbawa, Mori Hanafi dikonfirmasi wartawan di Mataram, Rabu (25/6/2025). ANTARA/Nur Imansyah.

    Legislator minta Basarnas siapkan peralatan standar penyelamatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 21:48 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi meminta pemerintah melalui Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk menyiapkan peralatan penyelamatan yang berstandar untuk Nusa Tenggara Barat guna mendukung proses evakuasi menyusul peristiwa jatuhnya WNA asal Brasil di Gunung Rinjani.

    “Saya sudah telepon Sestama Basarnas meminta untuk NTB dipenuhi, harus ada peralatan penyelamatan yang berstandar. Kenapa ini penting, supaya kejadian seperti di Rinjani ini tidak terulang,” ujarnya di Mataram, Rabu (25/6).

    Ia menegaskan pada umumnya proses evakuasi yang dilakukan tim SAR sudah maksimal. Hanya saja, proses penyelamatan ini perlu juga di dukung dengan peralatan yang memadai dan sumber daya manusia (SDM) di bidang penyelamatan.

    “Apa yang terjadi di Rinjani harus menjadi pembelajaran. Karena kejadian seperti ini tidak mungkin tidak terulang lagi. Untuk itu, kita butuh peralatan dan SDM yang bagus. Apakah itu tali, SDM, drone canggih dan lain-lainnya bisa dipenuhi,” kata Mori Hanafi.

    Disinggung terkait kebutuhan Helikopter penyelamat di tempatkan di NTB untuk memudahkan dan membantu evakuasi tim SAR, Mori mengatakan bisa saja. Namun, kebutuhan helikopter tersebut tidak gampang. Pasalnya selain harganya mahal, biaya perawatannya juga tidak sedikit.

    “Untuk helikopter ini bisa saja, tapi kendalanya di perawatan, belum SDM (pilot) itu harus tinggal di sini, belum basecamp, belum tempat tinggal pilotnya, ini biayanya cukup besar,” kata anggota DPR RI Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa ini.

    Mori menambahkan, menyusul telah ditemukan WNA Brasil dalam keadaan meninggal dunia, dirinya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas peristiwa tersebut.

    “Tentu kami merasa prihatin dan sangat berduka atas peristiwa ini. Semoga, peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa mendatang,” katanya.

    Sebelumnya, pendaki asal Brasil JDSP (27) yang terjatuh di Gunung Rinjani ditemukan Tim SAR gabungan sudah dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa (24/6) di kedalaman sekitar 600 meter.

    Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi mengatakan, salah satu personil berhasil mencapai lokasi korban di jurang sekitar pukul 18.00 Wita, Selasa kemarin di datum point.

    “Setelah pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan pada korban,” kata Hariyadi.

    Konfirmasi status meninggal dunia diperkuat setelah tiga personil lainnya, menyusul turun dan memastikan kondisi korban. Jenazah kemudian langsung di-wrapping (dibungkus) untuk persiapan evakuasi.

    “Menyusul temuan ini, tim SAR yang berada di last known position (LKP) atau lokasi terakhir korban terlihat, segera menyiapkan sistem evakuasi,” cakapnya.

    Tujuh orang personel melakukan flying camp atau menginap di sekitar lokasi, dengan tiga orang di anchor point kedua (kedalaman 400 meter) dan empat orang lainnya berada di samping korban (kedalaman 600 meter).

    Proses evakuasi dilanjutkan pagi hari ini, Rabu (25/6) dimana jenazah rencananya akan diangkat (lifting) terlebih dahulu ke atas (LKP). Kemudian dievakuasi dengan ditandu menyusuri rute pendakian menuju Posko Sembalun.

    Selanjutnya, dari Posko Sembalun, jenazah dievakuasi menggunakan helikopter menuju RS Bhayangkara Polda NTB untuk penanganan lebih lanjut.

    Sumber : Antara

  • Sejumlah Kapolres di NTT Dimutasi, Ada Kapolresta Kupang dan Belu
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        25 Juni 2025

    Sejumlah Kapolres di NTT Dimutasi, Ada Kapolresta Kupang dan Belu Regional 25 Juni 2025

    Sejumlah Kapolres di NTT Dimutasi, Ada Kapolresta Kupang dan Belu
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Sejumlah kepala kepolisian resor (kapolres) di jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) dimutasi.
    Mutasi ini berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1423/VI/KEP/2025 tanggal 24 Juni 2025, yang mengatur tentang pengangkatan dan perpindahan sejumlah pejabat utama (PJU) serta kapolres di lingkungan Polri.
    Salah satu pejabat yang dimutasi yakni sebagai berikut:
    – Kombes Aldinan RJ Hanter Manurung, dari Kapolresta Kupang Kota, diangkat sebagai Karo Log
    Polda NTT
    – Kombes Djoko Lestari, dari Pamen Baintelkam (penugasan di BIN), diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Kupang Kota
    – AKBP Sigit Harimbawan, dari Kapolres TTS, menempati jabatan baru sebagai Kasubbagda Bagrenmin Korlantas Polri
    – AKBP Hendra Dorizen, dari Kapolres Sumba Barat, kini menjabat sebagai Kapolres TTS
    – AKBP Yahanis Misa Pewali, sebelumnya Kabag Analisis Ditintelkam Polda NTT, diangkat menjadi Kapolres Sumba Barat
    – AKBP Moh. Mukhson, dari Kapolres Sikka, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagrenprograr Rorena Polda Jatim
    – AKBP Bambang Supeno, dari Kasubbagsismet Baharkam Polri, kini dipercaya sebagai Kapolres Sikka
    – AKBP Benny Miniani Arief, dari Kapolres Belu, diangkat sebagai Kabagbekum Biro Logistik Polda Aceh
    – AKBP I Gede Eka Putra Astawa, dari Kapolres Lembata, diangkat dalam jabatan sebagai Kapolres Belu
    – AKBP Nanang Wahyudi, dari Kabagpsi Polda NTB, kini diangkat menjadi Kapolres Lembata.
    – AKBP Suryanto, dari Kapolres Manggarai Timur, diangkat dalam jabatan sebagai Kasubbaglatops Baharkam Polri
    – AKBP Haryanto, sebelumnya Kasubdit Regident Ditlantas Polda NTT, kini dipercaya sebagai Kapolres Manggarai Timur.
    Sementara itu, mutasi Pejabat Utama Polda NTT, di antaranya Kombes  Benny Remus Hutajulu, sebelumnya menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda NTT, kini dipercaya sebagai Pengawas Penyidikan Kepolisian Madya Tk II Bareskrim Polri.
    AKBP Hans Rachmatulloh Irawan, dari Wadirpamobvit Polda Lampung, diangkat sebagai Dirreskrimsus Polda NTT.
    Kombes Deonijiu De Fatimah, dari jabatan Karoops Polda NTT, kini menempati posisi baru sebagai Dansatlat Brimob Korbrimob Polri.
    Kombes Joni Afrizal Syarifuddin, yang sebelumnya Dansat Brimob Polda Sumbar, diangkat menjadi Karoops Polda NTT.
    Kombes Pol Drs Dharu Siswanto, sebelumnya Karo Log Polda NTT, kini dimutasikan sebagai Pamen Polda NTTdalam rangka pensiun.
    AKBP I Gusti Putu Suka Arsa, Wadirresnarkoba Polda NTT dimutasi sebagai Pamen Bareskrim Polri (Penugasan pada BNN).
    Kabidhumas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra, mengatakan, mutasi di lingkungan Polri merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pengembangan karier personel.
    “Mutasi adalah bagian dari dinamika dan kebutuhan organisasi Polri dalam menjawab tantangan tugas ke depan. Selain sebagai penyegaran, ini juga merupakan bentuk apresiasi atas kinerja personel dan untuk mendorong profesionalisme serta integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kombes Henry Novika Chandra mewakili Kapolda NTT, Rabu (25/6/25).
    Ia juga menambahkan bahwa dengan kepercayaan yang diberikan kepada para pejabat baru, diharapkan dapat membawa semangat baru dan meningkatkan kinerja Polda NTT secara menyeluruh.
    “Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian para pejabat lama selama bertugas di NTT. Kepada pejabat baru, kami ucapkan selamat datang dan selamat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” katanya. 
    Rotasi ini menjadi bagian dari langkah strategis Polri dalam memperkuat institusi serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur yang memiliki tantangan tersendiri dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.