Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Komisi II: Pulau di Indonesia tak boleh diperjualbelikan warga asing

    Komisi II: Pulau di Indonesia tak boleh diperjualbelikan warga asing

    Kalau orang punya perusahaan, dia bisa saja mencari investasi. Mencari investasi dari manapun dia bisa. Tetapi kalimat menjual itu yang tidak boleh. Jadi nanti diselidiki. Dasarnya apa? Kalau dasarnya sewa, masih diperbolehkan. Tetapi kalau dia menju

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menegaskan pulau-pulau di wilayah Indonesia tidak boleh diperjualbelikan oleh warga asing, kecuali hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU).

    “Pulau-pulau di Indonesia dilarang diperjualbelikan oleh warga asing, kecuali hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU). Artinya, pihak asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia, kecuali menyewa sewa dalam jangka waktu tertentu,” kata Dede dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons isu empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    “Setelah kemarin ada kontroversi kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumut. Tiba-tiba ada orang dengan mudah menjual Pulau di Indonesia melalui situs,” ucapnya.

    Dia pun mendesak pemerintah untuk segera memanggil serta meminta klarifikasi dari pengelola situs www.privateislandonline.com untuk menelusuri siapa pihak yang mengiklankannya dan apakah pengiklan menyewakan HGB atau HGU.

    “Kalau demikian harus juga diperiksa siapa pemilik sertifikat tersebut karena HGB atau HGU sejatinya tidak bisa disewakan ke orang lain kecuali dalam bentuk kerja sama,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau orang punya perusahaan, dia bisa saja mencari investasi. Mencari investasi dari manapun dia bisa. Tetapi kalimat menjual itu yang tidak boleh. Jadi nanti diselidiki. Dasarnya apa? Kalau dasarnya sewa, masih diperbolehkan. Tetapi kalau dia menjual, bentuk promosinya adalah menjual, itu kesalahan.”

    Sebelumnya, Sabtu (21/6), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengaku sedang mempelajari lebih dalam terkait informasi empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) yang diduga dijual melalui situs daring milik luar negeri.

    “Ya, itu sudah ada informasi mengenai hal itu. Tapi masih kami dalami,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Jakarta.

    Rabu (18/6), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan keempat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau yang diduga dijual di situs pribadi jual beli pulau milik luar negeri, tidak bisa diperjualbelikan karena statusnya berada di dalam kawasan konservasi dan milik negara.

    “Itu pulau milik negara, jadi ketika akan dimanfaatkan oleh pelaku usaha harus mendapat izin dari pemerintah dalam hal ini KKP dan pemerintah daerah setempat,” kata Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Batam, Kepulauan Riau, Semuel Sandi Rundupadang kepada ANTARA di Batam.

    Keempat pulau tersebut, yakni Pulau Rintan, Pulau Mala, Pulau Tokongsendok dan Pulau Nakob. Penjualan pulau di Kabupaten Anambas tersebut viral di media sosial, diduga dijual di situs www.privateislandonline.com.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di Balik 2 Ranjang Bupati Rifai: Apa Pun yang Dinikmati atau Kurang Nikmat, Saya Ikut Nasional 26 Juni 2025

    Di Balik 2 Ranjang Bupati Rifai: Apa Pun yang Dinikmati atau Kurang Nikmat, Saya Ikut Nasional 26 Juni 2025

    Di Balik 2 Ranjang Bupati Rifai: Apa Pun yang Dinikmati atau Kurang Nikmat, Saya Ikut
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    –
    Bupati Bengkulu Selatan
    ,
    Rifai Tajudin
    kedapatan menggunakan dua ranjang tidur saat mengikuti
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
    Menurut Rifai, dirinya kedapatan menggunakan dua ranjang tidur saat kamarnya disidak oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya. Padahal, peserta retreat lainnya hanya menggunakan satu ranjang tidur.
    Bukan tanpa alasan, Rifai mengungkapkan, penggunaan dua ranjang tersebut dilakukan untuk menopang tubuhnya yang tidak cukup jika hanya menggunakan satu ranjang saja.
    Bahkan, dia menyebutnya sebagai sebuah inovasi lantaran tidak ingin diistimewakan atau setara dengan peserta lainnya.
    “Sebelum masuk (asrama) kan ada diminta keluhan atau saran. Jadi saya waktu itu bilang, saya badannya besar pak, berat badan saya 130 kilo lebih, jadi tempat tidurnya saya menyesuaikan,” kata Rifai saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Kamis (26/6/2025).
    Menurut Rifai, dia awalnya diperbolehkan tidur di luar asrama, misalnya di penginapan yang lebih representatif untuk ukuran badannya.
    Namun, dia menolak karena ingin agar proses retreat yang dia jalankan bisa sama dengan peserta lainnya.
    “Saya bilang tidak, saya mau ikut di semua proses yang ada. Apa pun yang dinikmati, ataupun kurang nikmat, saya harus ikut,” ujarnya.
    Oleh karena itu, Rifai mulai berinovasi dengan menggabungkan dua ranjang berukuran 90×200 sentimeter yang ada di kamarnya.
    “Jadi tempat tidur kecil, saya tarik jadi satu, saya tali tempat tidur dua jadi satu,” katanya.
    Ranjang yang disambung ini juga diunggah dalam akun tiktok Wamendagri Bima Arya.
    Bima Arya memperlihatkan ranjang Rifai yang kakinya ditali agar tidak bergeser ketika disatukan.
    Sebagai informasi, retreat gelombang kedua kali ini diikuti 86 kepala daerah dari 93 kepala yang terdaftar.
    Retreat chapel dearth gelombang kedua ini berlangsung selama lima hari terhitung 22 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Karangan Bunga Iringi Duka Kematian Juliana di Rinjani

    Karangan Bunga Iringi Duka Kematian Juliana di Rinjani

    Foto

    Rafida Fauzia – detikNews

    Kamis, 26 Jun 2025 14:00 WIB

    Nusa Tenggara Barat – Karangan bunga memenuhi RS Bhayangkara tempat jenazah Juliana disemayamkan. Pendaki asal Brasil itu tewas usai terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani.

  • Turis Brasil Jatuh di Gunung Rinjani, DPR Minta Pemerintah Evaluasi – Page 3

    Turis Brasil Jatuh di Gunung Rinjani, DPR Minta Pemerintah Evaluasi – Page 3

    Operasi pencarian dan pertolongan terhadap JDSP (27), pendaki Brasil yang sebelumnya dilaporkan jatuh di Gunung Rinjani, berakhir dengan kabar duka. Tim SAR gabungan menemukan Juliana Marins dalam keadaan meninggal dunia pada Selasa (24/6) di kedalaman sekitar 600 meter.

    Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi menerangkan, salah satu personel berhasil mencapai lokasi korban di jurang sekitar pukul 18.00 Wita di datum point. “Setelah pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan pada korban,” terang Hariyadi.

    Konfirmasi status meninggal dunia diperkuat setelah tiga personel lainnya, menyusul turun dan memastikan kondisi korban. Jenazah kemudian langsung di-wrapping (dibungkus) untuk persiapan evakuasi.

    “Menyusul temuan ini, tim SAR yang berada di last known position (LKP) atau lokasi terakhir korban terlihat, segera menyiapkan sistem evakuasi,” tambahnya.

    Tujuh orang personel melakukan flying camp atau menginap di sekitar lokasi, dengan tiga orang di anchor point kedua (kedalaman 400 meter) dan empat orang lainnya berada di samping korban (kedalaman 600 meter).

    Keputusan untuk menunda evakuasi pendaki asal Brasil itu dikarenakan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dan visibilitas yang sangat terbatas. Proses evakuasi dilanjutkan pagi hari ini, Rabu (25/6) dimana jenazah rencananya akan diangkat (lifting) terlebih dahulu ke atas (LKP).

    “Kemudian dievakuasi dengan ditandu menyusuri rute pendakian menuju Posko Sembalun,” ucap Kepala Kantor SAR Mataram saat ditemui di Sembalun.

    Selanjutnya, dari Posko Sembalun, jenazah akan dievakuasi menggunakan helikopter menuju RS Bhayangkara Polda NTB untuk penanganan lebih lanjut. Seluruh tim berharap proses evakuasi yang akan dilaksanakan pagi ini dapat berjalan lancar dan aman sesuai rencana.

  • Wamendagri minta kepala daerah bina dan tindak tegas ormas bermasalah

    Wamendagri minta kepala daerah bina dan tindak tegas ormas bermasalah

    Perda adalah untuk ketertiban dan kesejahteraan

    Sumedang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah untuk membina sekaligus menindak tegas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bermasalah di wilayah masing-masing agar dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.

    “Lakukan pembinaan, pendampingan, dan motivasi agar ormas yang nakal kembali ke jalan yang benar,” kata Bima setelah memimpin apel terakhir Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis.

    Namun, ia juga menegaskan bahwa kepala daerah harus bertindak tegas terhadap ormas yang melakukan pelanggaran hukum atau meresahkan masyarakat.

    “Ormas yang menyusahkan warga, yang membuat warga ketakutan, silakan ditindak tegas,” katanya.

    Bima menambahkan bahwa kepala daerah juga dapat memberikan rekomendasi pembubaran ormas yang melanggar undang-undang kepada Kementerian Hukum dan HAM.

    Menurutnya, keberpihakan kepala daerah terhadap ketertiban merupakan harapan besar masyarakat.

    “Di tangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Perda akan membuat warga nyaman dan warga tenang hidup di kota,” ucapnya.

    Dalam arahannya, Bima juga menekankan bahwa kepala daerah merupakan komandan terdepan dari Satpol PP sebagai penegak Perda.

    Oleh karena itu, ia mengingatkan agar kewenangan yang dimiliki kepala daerah dijalankan secara lurus demi ketertiban dan kesejahteraan.

    “Perda adalah untuk ketertiban dan kesejahteraan,” kata dia.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi Nasional 26 Juni 2025

    Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi Nasional 26 Juni 2025

    Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Para kepala daerah peserta retreat gelombang kedua diajak menjauhi lokasi asrama putri praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
    Rombongan tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    , pada Kamis (26/6/2025).
    Setibanya di lokasi, Gubernur Bangka Belitung,
    Hidayat Arsani
    , mengaku prihatin dan mengajak kepala daerah untuk menyisihkan uang pribadi mereka guna merenovasi asrama yang berusia lebih dari 30 tahun itu.
    “Mari sisihkan rezeki kita untuk menyumbang IPDN ini supaya anak-anak kita tambah sehat. Setuju, Bapak Ibu semua?” kata Arsani, yang disambut serentak dengan kata “setuju” oleh kepala daerah lainnya.
    “Dari Pak Gubernur?” tanya Wamen Bima Arya.
    “Saya Rp 100 juta,” kata Arsani, yang disambut tepuk tangan.
    Usai peninjauan, Gubernur Bali,
    Wayan Koster
    , juga turut memberikan tanggapan terhadap usulan tersebut.
    Menurut dia, perbaikan asrama IPDN Jatinangor tak terlepas dari kepentingan daerah juga.
    “Ini kan kepentingan pemerintah daerah, nanti baliknya kan jadi aparatur kita di daerah. Jadi, saya melihat situasinya, kapasitasnya kurang layak,” katanya.
    Namun, dia masih menunggu mekanisme perbaikan asrama yang mungkin bisa dibantu oleh daerah yang mengirimkan putra terbaik mereka untuk belajar di IPDN.
    “Jadi, ini mesti disupport. Kita akan gotong royong dengan skema terbaik,” katanya.
    Wamendagri Bima Arya mengatakan bahwa aspirasi para kepala daerah yang hendak memberikan bantuan perbaikan asrama tersebut akan dibicarakan lebih lanjut.
    “Kita susun skemanya. Semua sudah ada konsep penataan IPDN masa depan. Nanti kita diskusikan bersama seluruh Kepala Daerah. Sama-sama lah kita gotong royong,” tandas Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jenazah Pendaki Brasil yang Tewas di Rinjani Juliana Marins Batal Diautopsi di NTB

    Jenazah Pendaki Brasil yang Tewas di Rinjani Juliana Marins Batal Diautopsi di NTB

    Bisnis.com, JAKARTA – Jenazah pendaki asal Brasil Juliana Marins, yang menjadi korban kecelakaan di jalur pendakian Gunung Rinjani, rencananya akan diautopsi di Bali. 

    Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan jenazah Juliana batal diautopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram, Nusa Tenggara Barat.

    “Autopsi direncanakan dilaksanakan di Bali,” katanya dilansir dari Antara, Kamis (26/6/2025) 

    Dia mengungkapkan alasan tidak dilaksanakan di Mataram karena dokter forensik yang punya keahlian di bidang autopsi tersebut sedang berada di Semarang.

    “Dokter autopsi lagi di luar daerah, cuma satu di NTB. Jadi, kami cari opsi terdekat di Bali, dan Kapolda NTB sudah berkoordinasi dengan Kapolda Bali,” ujarnya.

    Selanjutnya, kata dia, pihak rumah sakit kini sedang menyelesaikan administrasi kebutuhan jenazah untuk dibawa ke Bali.

    “Setelah administrasi selesai, maka akan diberangkatkan dengan ambulans dari RS Bhayangkara Mataram,” ucap dia.

    Perihal biaya penanganan jenazah selama di NTB, Indah menegaskan hal tersebut masuk dalam tanggungan pemerintah daerah.

    Dia turut menyampaikan terkait penanganan dari korban kecelakaan di kawasan wisata NTB ini, Pemerintah Provinsi NTB sudah membangun koordinasi dengan seluruh pihak, termasuk dengan pihak Kedutaan Brasil.

    “Jadi, kedukaan ini bukan hanya milik keluarga, tetapi juga milik masyarakat NTB, karena korban datang sebagai wisatawan di NTB, kita semua, kita sampaikan duka yang mendalam,” kata Indah.

    Insiden Juliana terjatuh di lereng Gunung Rinjani terjadi pada Sabtu (21/6). Pencarian kemudian dilakukan hingga jenazah ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Selasa (24/6) pada kedalaman 600 meter menuju Lost Know Position (LKP).

    Tim SAR gabungan berhasil melakukan evakuasi jenazah Juliana yang pada akhirnya mengurungkan niat menggunakan helikopter karena kondisi cuaca kurang bersahabat.

    Dari pos Pelawangan, jenazah Juliana ditandu menuju Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) yang berada dekat pintu masuk jalur pendakian.

  • Pegadaian dorong emas rakyat masuk sistem formal

    Pegadaian dorong emas rakyat masuk sistem formal

    Foto: Supriyarto Rudatin/Radio Elshinta

    Pegadaian dorong emas rakyat masuk sistem formal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan emas, namun hingga kini pengelolaannya dinilai belum optimal. Dengan cadangan emas bawah tanah mencapai sekitar 2.600 ton, Indonesia berada di peringkat keenam dunia menurut data USGS dan World Gold Council 2024. 

    Sayangnya, sebagian besar potensi itu masih dikuasai tambang rakyat yang belum terserap dalam sistem formal. Tambang rakyat menyumbang tenaga kerja dalam jumlah besar, namun beroperasi tanpa izin resmi, menggunakan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida, dan cenderung berujung pada praktik pasar gelap. 

    Selain itu, harga jual emas rakyat kerap dipermainkan tengkulak, dan minimnya standar keselamatan kerja menyebabkan tingginya risiko kecelakaan tambang.

    “Kalau tidak ditangani dengan baik, tambang rakyat justru bisa menjadi beban sosial dan ekologis. Tapi kalau dikelola benar, ini bisa jadi aset nasional,” ujar Senior Vice President PT Pegadaian, Mufri Yandi, dalam keterangannya, Rabu (25/6), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

    Untuk meningkatkan nilai tambah, lanjut Mufri, Pegadaian mendorong konsep green gold yakni emas hasil tambang legal, ramah lingkungan, dan tersertifikasi. Menurutnya, proses hilirisasi sebagai kunci kedaulatan sumber daya, mencakup pemurnian emas di dalam negeri, penyimpanan, sertifikasi logam mulia, hingga produk ekspor seperti perhiasan dan bullion.

    “Indonesia harus serius menjadikan emas sebagai tulang punggung industri nasional. Hilirisasi bukan cuma bisnis, tapi soal kedaulatan,” tandasnya.

    Mufri menuturkan, sebagai BUMN yang telah mengantongi izin bullion services, Pegadaian siap menjadi penghubung antara tambang rakyat dan sistem formal melalui sejumlah program strategis.

    Program tersebut seperti kredit modal kerja emas, berbasis syariah, untuk pembiayaan koperasi tambang rakyat yang ingin beroperasi secara legal; Kemitraan off-taker yaitu skema pembelian tetap hasil tambang emas rakyat bersertifikat; Mini Refinery Emas, atau fasilitas pemurnian skala kecil yang akan dibangun di daerah penghasil tambang seperti Sumbawa, Bombana, dan Halmahera.

    “Digitalisasi rantai pasok, dengan sistem pelacakan berbasis teknologi blockchain untuk transparansi dan keamanan transaksi yakni edukasi dan Literasi, mencakup pelatihan tambang legal dan pengelolaan lingkungan bagi komunitas penambang,” jelasnya.

    Pegadaian juga mendorong agar pemerintah turut ambil peran dalam menyusun kebijakan strategis. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain penyederhanaan proses legalitas Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui koperasi atau BUMDes, pemberian insentif seperti pembebasan PPN dan bea ekspor bagi emas bersertifikat dari tambang legal;

    “(Ada juga) fasilitasi transisi dari tambang ilegal ke legal disertai pelatihan keselamatan kerja dan lingkungan, pembangunan infrastruktur hilirisasi seperti mini refinery, pusat penyimpanan, dan laboratorium sertifikasi emas,” terangnya.

    Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, potensi emas Indonesia diyakini mampu menjadi penopang ekonomi nasional.

    “Pegadaian siap mengambil peran sebagai katalis dalam transformasi ini, yang didukung adanya pemurnian emas dari Pegadaian yang dikelola oleh anak perusahaan pegadaian yaitu PT Pegadaian Galeri Dua Empat (G24),” pungkas Mufri.

    Cadangan & Produksi Emas Indonesia.

    Berdasarkan US Geological Survey, pada tahun 2022 cadangan emas Indonesia mencapai 2.600 ton, menempatkan Indonesia di peringkat keenam dunia.

    Produksi tambang dalam negeri pada 2023 sekitar 100 ton, dengan estimasi produksi global mencapai 3.300 ton pada 2024.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Berseragam Satpol PP, Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau Nasional 26 Juni 2025

    Berseragam Satpol PP, Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau Nasional 26 Juni 2025

    Berseragam Satpol PP, Kepala Daerah Peserta Retreat Diminta Tegas Libas Ormas Pengacau
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Para
    kepala daerah
    peserta
    retreat gelombang kedua
    menggunakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada saat apel pagi hari terakhir, Kamis (26/6/2025).
    Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    mengatakan, ada simbol penting dalam penggunaan baju Satpol PP, yakni terkait dengan penegakan peraturan daerah.
    “Dan hari ini kan pakai baju Pol PP, nah tadi saya titip pesan ini baju kebanggaan penegak Perda,” kata Bima saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Kamis.
    Dia mengatakan, baju tersebut melambangkan keberpihakan pada aturan yang menjadi impian warga masyarakat.
    Salah satunya adalah penegakan terhadap organisasi masyarakat (ormas) agar tetap bermanfaat di tengah-tengah warga.
    “Saya bilang ormas-ormas yang baik dibina agar diberi manfaat. Tapi ormas-ormas yang mengacau, membuat warga ketakutan ditindak tegas,” imbuhnya.
    “Kalau perlu, kalau memang lewat batas ya silakan direkomendasikan untuk dibubarkan ke Kementerian Hukum gitu. Jadi ketegasan, keberpihakan pada aturan pada ketertiban itu ditunggu oleh warga,” kata dia lagi.
    Selain itu, Bima juga mengaku bangga dengan kedisiplinan para peserta retreat, meskipun pembekalan selalu berakhir larut malam.
    “Pagi-pagi mereka tetap olahraga, jadi saya senang sekali melihat keseriusan mereka, pagi ini pun sama ya mereka olahraga juga kemudian rangkaian acara juga, jadi saya senang melihat keseriusan ini,” tandasnya.
    Sebagai informasi, retreat gelombang kedua kali ini diikuti 86 kepala daerah dari 93 kepala yang terdaftar.
    Sebab, enam dari tujuh kepala daerah telah mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti retreat karena alasan kesehatan.
    Sedangkan satu kepala daerah adalah Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, karena ibunya meninggal dunia.
    Para kepala daerah yang hadir akan mengikuti retreat selama lima hari, terhitung dari 22 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IG Prabowo Diserbu Warganet Brasil Imbas Tewasnya Juliana di Rinjani, Ini Saran PDIP

    IG Prabowo Diserbu Warganet Brasil Imbas Tewasnya Juliana di Rinjani, Ini Saran PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima berharap pemerintah dapat bersikap tegas dan jelas dalam menyikapi serbuan warganet Brasil di media sosial. Bahkan kini  warganet Indonesia yang tidak terima turut merespons itu.

    Adapun, serbuan warganet Brasil ini muncul imbas kecewa terhadap kinerja tim SAR Indonesia saat mengevakuasi pendaki Brasil, Juliana Marins (27) yang ditemukan tewas setelah jatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (21/6/2025).

    Menurut Aria, seharusnya gesekan-gesekan antara warganet Brasil dan Indonesia itu tidak perlu terjadi. Yang diperlukan adalah perhatian terhadap sisi kemanusiaan kepada yang bersangkutan. Hal itulah yang menurutnya penting dilakukan dalam menjaga warga negara asing di Indonesia.

    “Jadi menurut saya, perlu ada ketegasan dari pemerintah bahwa setiap warga negara, baik itu asing maupun Indonesia harus dijaga karena kita harus menjaga prinsip-prinsip yang lebih manusiawi,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Legislator PDIP ini berpesan agar pemerintah jangan sampai mengeluarkan pernyataan atau kebijakan yang berpotensi membuat kehebohan dan situasi menjadi tidak damai.

    Karena, lanjutnya, saat ini kehebohan tidak hanya terjadi secara fisik saja, melainkan di media sosial juga. Sebab itu, penting untuk menjaga kedamaian di media sosial supaya tidak muncul informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

    “Kalau berita dari pemerintah, statement pemerintah yang dimuat di media mainstream, baik di online maupun di media cetak itu adalah berita yang bisa dipertanggungjawabkan di seluruh dunia. Saya harapkan sikap pemerintah di dalam menyikapi harus secara tegas dan jelas supaya tidak menjadi kehebohan di media sosial,” pungkasnya.