Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Inspektorat NTB tandatangani komitmen bersama cegah korupsi

    Inspektorat NTB tandatangani komitmen bersama cegah korupsi

    ANTARA – Inspektorat dari 10 kabupaten/kota dan Provinsi NTB, tandatangani komitmen bersama memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan anti kecurangan. Komitmen ini sebagai hasil kesepakatan seluruh daerah dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB pada Rabu (2/7). Yang juga berangkat dari temuan kerugian keuangan negara mencapai Rp240 miliar, dalam lima tahun terakhir. (Kusnandar/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • NTB optimalkan pariwisata bahari untuk dongkrak kunjungan turis

    NTB optimalkan pariwisata bahari untuk dongkrak kunjungan turis

    Mataram (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan pengelolaan pariwisata bahari sebagai langkah untuk mendongkrak kunjungan turis ke wilayah Nusa Tenggara Barat.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim di Mataram, Rabu, mengatakan Nusa Tenggara Barat adalah provinsi kepulauan yang terdiri dari 401 pulau kecil dan 2 pulau besar.

    “Kondisi terumbu karang yang tersebar pada beberapa pulau-pulau kecil adalah salah satu destinasi yang mendorong pengembangan pariwisata bahari,” ujar dia.

    Muslim menuturkan destinasi bawah laut menjadi salah satu ikon yang punya nilai jual tinggi dan diminati oleh masyarakat global.

    Beberapa lokasi wisata bawah laut di Nusa Tenggara Barat yang terkenal hingga keluar negeri, di antaranya Gili Asahan yang berada di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat; Gili Tramena di Lombok Utara; Gili Balu di Kecamatan Pototano, Sumbawa Barat; Kawasan Samota (Teluk Saleh, Moyo, dan Tambor) di Kabupaten Sumbawa serta Dompu; hingga Pulau Sangeang di Kabupaten Bima.

    “Destinasi yang tidak kalah penting adalah wisata hiu paus di Teluk Saleh. Potensi-potensi itu menjadi salah satu modal bagi kami untuk mewujudkan pembangunan sektor kelautan perikanan ke depan,” kata Muslim.

    Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat tahun 2025-2029 tertuang agenda pembangunan destinasi wisata berkelas dunia yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal.

    Pemerintah NTB menargetkan kontribusi sektor pariwisata dapat meningkat selama lima tahun ke depan dari saat ini hanya 11,64 persen menjadi 12,60 persen minimal pada tahun 2029.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhut serius lakukan evaluasi total terkait keamanan pendakian

    Menhut serius lakukan evaluasi total terkait keamanan pendakian

    Saya ingin ada perbaikan di taman nasional. Kita harus hati-hati sekali tentang pengelolaan taman nasional untuk pendakian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan serius melakukan evaluasi total prosedur keamanan dalam pendakian gunung di kawasan taman nasional.

    Raja Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dirinya ingin ada perbaikan di wilayah taman nasional khususnya yang digunakan untuk pendakian.

    “Saya ingin ada perbaikan di taman nasional. Kita harus hati-hati sekali tentang pengelolaan taman nasional untuk pendakian,” ujar Menhut Raja Antoni.

    Lebih lanjut, Menhut juga bakal melibatkan para pemangku kepentingan terkait, termasuk mengundang perwakilan Tim Rinjani Rescue diantaranya Abd Haris Agam (Rinjani Squard), Herna Hadi Prasetyo (Rinjani Squard), Mustiadi (EMHC) dan Samsul Padli (Unit SAR Lombok Timur).

    Selain itu, ada juga Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Nandang Prihadi, Kepala Balai TN Gunung Rinjani Yarman, beserta jajaran Kemenhut.

    Raja Antoni menilai penting untuk mendefinisikan keamanan terlebih dahulu (safety first) sebelum melakukan pendakian.

    Dalam mendefinisikan parameter keselamatan ini, ia menilai perlu juga melibatkan guide, porter dan petugas yang bertugas di lapangan.

    “Penting bagi kita untuk mendefinisikan safety first ini seperti apa measurement-nya. Ini dapat diperoleh dengan prinsip teori partisipatif melibatkan orang-orang yang memang berada di lapangan,” ujar dia.

    Dari sejumlah hal yang menjadi evaluasi, salah satunya adalah dengan menambahkan papan petunjuk (sign board), hingga penerapan gelang Radio Frequency Identification (RFID).

    Menhut meminta penerapan RFID khususnya di Rinjani segera dilakukan. Adapun penerapan RFID sendiri diketahui telah diterapkan di Gunung Merbabu.

    “Terkait dengan rencana gelang RFID harus segera diimplementasikan,” kata dia.

    Selain itu, Menhut Raja Antoni juga menginginkan adanya syarat pendakian yang didasari dengan level kesulitan masing-masing gunung di Indonesia.

    Hal ini guna menambah pengamanan keselamatan, terlebih gunung-gunung di Indonesia memiliki kondisi dan tingkat kesulitan yang beragam.

    “Saya punya ide untuk membuat ketentuan prasyarat pendakian yang didasari level kesulitan suatu gunung,” ujar Menhut.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pulau Dijual di Situs Internasional, Nusron: Ini Bukan Sekadar Ulah Orang Iseng

    Pulau Dijual di Situs Internasional, Nusron: Ini Bukan Sekadar Ulah Orang Iseng

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengaku heran dengan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dijual di situs properti internasional.

    Keheranannya ini dia beberkan langsung dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selas kemarin.

    “Saya pakai logika sederhana. Yang berhak menjual itu adalah yang mempunyai barang. Loh ini yang punya barang ini gak menjual. Kok ada? Isu jual-beli ini, ini aneh menurut saya,” bebernya.

    Oleh karena itu, politisi Golkar ini menyebut Kementeriannya sangat berhati-hati dalam menyikapi kasus ini. Bahkan, menurutnya, kasus ini tidak terpisahkan dengan konteks geopolitik.

    “Karena dilalah kok yang ditawarkan kok adalah kawasan-kawasan yang ‘krusial’. Contohnya Anambas ini berdempetan dengan Laut Cina. Kemudian Pulau Sumbawa berdempetan dengan Australia, dan sebagainya,” ucap dia.

    Sebab itu, dalam konteks ini Nusron memandang pihak yang menawarkan empat pulau di Anambas itu bukan sekadar orang iseng, terlebih platform online-nya berada di luar negeri.

    “Ini saya yakin dalam konteks ini tidak sekadar orang iseng atau orang yang main-main di dalam online itu, karena ini adalah online yang ada di luar negeri. Saya yakin ini tentunya ada kaitan geopolitik. Yang itu tidak mungkin bisa saya sampaikan di sini,” tuturnya.

    Adapun, dalam paparannya juga Nusron berujar bahwa sudah terbit Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023–2043. 

    Keempat pulau di Anambas itu yakni Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala, dan Pulau Nako masuk dalam kawasan pariwisata.

    “Jadi kalau masuk kawasan pariwisata, ini sebetulnya masuknya di APL, bukan masuk di hutan. Dan yang satu pulau sudah ada sertifikatnya lengkap, yang lainnya belum lengkap,” pungkasnya.

  • Nusron Wahid Sebut Ada Pulau-pulau Kecil di Bali dan NTB Dikuasai Warga Asing – Page 3

    Nusron Wahid Sebut Ada Pulau-pulau Kecil di Bali dan NTB Dikuasai Warga Asing – Page 3

    Selain itu, Nusron Wahid mengatakan, sebanyak 15.977 pulau kecil di Indonesia belum bersertifikat. Namun, 1.349 pulau kecil lainnya telah memiliki sertifikat.

    “Data pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang sudah bersertifikat ada 1.349 atau 7,77 persen. Pulau (kecil) yang belum bersertifikat ada 15.977 atau 92,12 persen,” kata Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7).

    “Pulau yang belum teridentifikasi masih ada 17 pulau,” sambungnya.

    Nusron Wahid menyebut, sebanyak 7.413 atau 42,65 persen pulau termasuk dalam kawasan hutan. Lalu, sebanyak 9.007 atau 51,8 persen pulau akan masuk dalam rencana tata ruang.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2024, disebutnya pulau kecil ialah pulau yang memiliki luas kurang dari 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Sedangkan, kata dia, pulau besar memiliki luas lebih dari 2.000 km persegi.

    “Jumlah pulau kecil di Indonesia ada 17.343 atau 99,78 persen. Pulau kecil terluar ada 111 pulau tersebar pada 22 provinsi. 87 pulau sudah ada bidang tanah yang terdaftar. 24 pulau belum ada bidang tanah yang terdaftar,” kata Nusron.

    Nusron menjelaskan, terdapat dua kemungkinan jika pulau-pulau belum memiliki bidang tanah terdaftar. Di antaranya, bersangkutan masuk kawasan hutan dan area penggunaan lain (APL).

    “Kemungkinan pertama adalah yang bersangkutan masuk kawasan hutan, sehingga memang tidak mungkin untuk bisa disertifikatkan karena rezimnya ada di rezim kehutanan,” ujar Nusron.

    “Kemudian kalau dia itu APL, belum ada yang menguasai. Berarti tanah tersebut masih tanah negara bebas, tergantung pada siapa isu kepemilikan,” pungkasnya.

     

    Reporter: Nur Habibie

    Sumber: Merdeka.com

  • Langit RI Bakal Tertutup Awan, BMKG Ingatkan Siaga Sepekan ke depan

    Langit RI Bakal Tertutup Awan, BMKG Ingatkan Siaga Sepekan ke depan

    Daftar Isi

    Prospek Cuaca Sepekan ke Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan, dalam sepekan ke depan, kondisi hujan signifikan akan melanda wilayah Indonesia, khususnya di Selatan dan Timur. Demikian peringatan yang dirilis dalam Prospek Cuaca Mingguan periode tanggal 1-7 Juli 2025.

    BMKG mencatat, saat ini sudah 25% wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Namun, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih harus diwaspadai di sejumlah wilayah di Indonesia.

    “Dalam sepekan ke depan, wilayah Indonesia, khususnya bagian Selatan dan Timur, diperkirakan mengalami pertumbuhan awan yang cukup signifikan. Terlihat dari prediksi anomali radiasi gelombang panjang atau Outgoing Longwave Radiation (OLR) yang menunjukkan nilai negatif, mencerminkan langit akan lebih banyak tertutup awan, khususnya di wilayah Indonesia bagian Selatan dan Timur,” tulis BMKG dalam keterangan di situs resmi, dikutip Selasa (1/7/2025).

    BMKG menjelaskan, kondisi ini dipicu oleh fenomena cuaca global, yakni Madden-Julian Oscillation (MJO) yang sedang aktif di wilayah Indonesia, khususnya di bagian Timur. Gelombang atmosfer lain, Rossby Ekuator, juga terpantau aktif di Pulau Jawa dan Sulawesi bagian Selatan.

    Sementara Gelombang Kelvin diprediksi akan aktif di Aceh, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.

    “Kombinasi dari semua faktor ini membuat potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang masih tinggi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan,” warning BMKG.

    Ditambahkan, BMKG juga memantau adanya sirkulasi siklonik yang diperkirakan di wilayah perairan barat daya Lampung dan Selat Karimata yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi), yang memanjang dari Selat Sunda hingga perairan barat daya Lampung, di Laut Jawa, dan di Selat Karimata.

    “Keberadaan sirkulasi ini turut membentuk daerah belokan dan pertemuan angin (konfluensi) yang memanjang di wilayah Laut China Selatan, dan Perairan utara Maluku Utara hingga Kepulauan Papua,” jelas BMKG.

    Selain itu, peningkatan kecepatan angin permukaan (>25 knot) terdeteksi di sejumlah wilayah perairan seperti Laut Cina Selatan, di perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, di Sulawesi Utara, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di Laut Arafuru.
    “Kondisi ini perlu diwaspadai karena berpotensi memicu gelombang tinggi di laut, khususnya di perairan terbuka atau laut lepas, yang langsung terpapar angin kencang,” sambung BMKG.

    Dorongan udara kering dari belahan bumi selatan juga memperkuat ketidakstabilan atmosfer yang mendukung cuaca signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Intrusi udara kering tersebut bergerak dari wilayah selatan, dan diprediksi akan melintasi wilayah perairan selatan Jawa.

    “Kondisi ini mampu mengangkat uap air basah di depan batas intrusi menjadi lebih hangat dan lembab, sehingga memicu hujan lebat di bagian Jawa bag barat dan tengah pada pekan ini,” ungkap BMKG.

    “Dengan atmosfer yang masih aktif dan dinamis, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi, meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau,” tegas BMKG.

    Prospek Cuaca Sepekan ke Depan

    Periode 1-3 Juli 2025

    Menurut BMKG, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan.

    Namun, perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Kep. Riau, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara,Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi.

    Peringatan Dini BMKG:

    Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Selatan.

    Sulawesi Selatan, Maluku, NTT, dan Papua Selatan.

    Periode 4-7 Juli 2025

    Pada periode ini, BMKG memprakirakan, cuaca di Indonesia umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan ringan.

    Meski, perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

    “Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi,” tulis BMKG.

    Peringatan Dini BMKG:

    Jawa Tengah dan Papua Pegunungan

    Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua Selatan.

    “Prospek di atas merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website BMKG, aplikasi mobile infoBMKG dan sosial media,” tulis BMKG.

    Imbauan BMKG Saat Cuaca Ekstrem

    BMKG mengimbau masyarakat untuk:

    – Waspada terhadap perubahan cuaca yang sangat cepat dan signifikan, khususnya pada skala harian
    – Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir
    – Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang
    – Tetap gunakan tabir surya dan cukupi asupan cairan tubuh, karena cuaca terik dapat terjadi sewaktu-waktu pada periode musim kemarau
    – Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target

    Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target

    Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Menkes)
    Budi Gunadi Sadikin
    mengungkapkan bahwa prevalensi
    stunting nasional
    pada tahun 2024 berhasil turun di bawah 20 persen, yakni mencapai 19,8 persen.
    Angka tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan Bappenas sebesar 20,1 persen.
    “Pertama, memang hasil stunting tahun 2024, tahun terakhir dari pemerintahan kita berhasil menembus di bawah 20 persen (19,8 persen) untuk pertama kali,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
    Budi memaparkan bahwa jumlah balita yang teridentifikasi mengalami stunting alias tengkes pada 2024 mencapai 4.482.340 anak.
    Ia menjelaskan bahwa tren penurunan tersebut terjadi setelah sempat stagnan pada 2023, namun berhasil ditekan kembali berkat penyerapan yang baik pada
    program Pemberian Makanan Tambahan
    (PMT).
    “Di 2024 jadi menurun dan ini lebih baik dari target RPJMN Bappenas. Diharapkan di 2025 kita bisa capai target 18,8 persen,” ujarnya.
    Budi memaparkan bahwa sejak 2023, Kemenkes mulai mengubah pendekatan strategi.
    Jika sebelumnya hanya mengejar wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, kini pemerintah juga fokus pada provinsi dengan jumlah balita stunting yang besar secara nominal.
    “Karena kalau kita hanya kejar yang prevalensinya tinggi seperti Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat Daya, tapi tidak kejar yang nominalnya tinggi, enggak akan turun angka stunting nasional,” tegas Budi.

    Ia mencontohkan keberhasilan penurunan signifikan di Jawa Barat, yang mencatat penurunan hingga 5,8 persen, menjadi faktor utama penurunan angka nasional 2024.
    “Jawa Barat turun drastis, itu yang sebenarnya menggeret angka nasional turun. Jadi strategi kita memang memperhatikan daerah-daerah dengan jumlah kasus stunting tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara,” jelasnya.
    Empat provinsi besar lainnya yang juga menjadi fokus Kemenkes adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
    Meski secara nasional angka stunting turun, Budi mencatat ada sejumlah daerah yang justru mengalami lonjakan prevalensi.
    Provinsi Riau mengalami kenaikan 6,5 persen, Nusa Tenggara Barat naik 5,2 persen, dan Sulawesi Barat naik 5,1 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementan-Ombudsman menekan biaya tinggi perdagangan ternak antarpulau

    Kementan-Ombudsman menekan biaya tinggi perdagangan ternak antarpulau

    Yang sering dikeluhkan itu adalah terkait persoalan adanya biaya ekonomi tinggi dalam hal perdagangan hewan antarpulau.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Ombudsman RI bersinergi menekan biaya tinggi perdagangan ternak antarpulau dengan membenahi sistem perizinan, memperkuat transparansi, serta mendorong integrasi kebijakan antara pusat dan pemerintah daerah.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya menemukan tingginya biaya ekonomi dalam perdagangan ternak antarpulau yang bukan disebabkan Kementan, melainkan akibat aturan dan pungutan dari pemerintah daerah yang belum transparan dan terintegrasi.

    “Yang sering dikeluhkan itu adalah terkait persoalan adanya biaya ekonomi tinggi dalam hal perdagangan hewan antarpulau,” kata Yeka, di Jakarta, Selasa.

    Mengenai hal itu, Ombudsman bersama Kementan bersepakat segera memanggil kepala dinas provinsi dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Jawa Timur, serta Badan Karantina Indonesia termasuk pengusaha untuk menyusun solusi bersama terhadap praktik biaya tambahan yang memberatkan peternak.

    “Duduk sama-sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk membahas ini, agar persoalan ini tidak terjadi lagi di tahun depan,” ujarnya.

    Ombudsman menegaskan praktik pengenaan biaya antara Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta untuk memperoleh kuota, dan rekomendasi mendatangkan sapi dari luar daerah terjadi karena lemahnya sistem informasi.

    Untuk itu, sistem layanan akan diintegrasikan agar pengajuan izin dan kuota perdagangan ternak dilakukan secara transparan dan dapat diawasi seluruh pihak termasuk oleh pelaku usaha peternakan.

    “Tentunya ini ulah oknum. Mengapa ini terjadi? Kami melihat di sini ada sistem yang belum transparan. Intinya apa? Penguatan sistem dan kelembagaan, karena ini tidak diatur oleh Kementerian Pertanian, ini kewenangannya daerah,” ujarnya lagi.

    Persoalan itu dianggap penting, karena berdampak langsung pada harga jual dan kelayakan usaha peternakan rakyat yang ingin memperluas pasok sapi ke luar daerah secara legal dan efisien.

    Langkah itu diharapkan menjadi solusi permanen mengatasi biaya yang selama ini menghambat efisiensi dan akses peternak terhadap pasar ternak nasional lintas provinsi.

    “Biasanya kalau sudah ketemu dengan pemberi izinnya, nanti praktik-praktik seperti ini dapat ditekan dengan signifikan,” ujar Yeka pula.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan Ombudsman dalam memperkuat regulasi, kelembagaan, serta peran dan kebijakan direktorat yang dipimpinnya.

    “Khususnya terkait dengan upaya percepatan penyediaan protein hewani dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis dan juga mendukung program swasembada pangan yang menjadi concern kita semua,” kata Agung.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Studi IESR: Sulawesi, Timor, Sumbawa bisa 100 persen dilistriki EBT

    Studi IESR: Sulawesi, Timor, Sumbawa bisa 100 persen dilistriki EBT

    Selain itu, di Pulau Timor pengembangan energi surya, angin, dan biomassa dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga fosil yang direncanakan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru…,

    Jakarta (ANTARA) – Studi terbaru Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan bahwa Pulau Timor, Sumbawa, dan Sulawesi dapat memenuhi 100 persen kebutuhan listriknya dari energi terbarukan.

    Berdasarkan hasil studi IESR berjudul “Pulau Berbasis 100% Energi Terbarukan dan Fleksibilitas pada Sistem Tenaga Listrik”, kebutuhan investasi untuk mewujudkan Pulau Timor dan Pulau Sumbawa berlistrik energi terbarukan mencapai 5,21 miliar dolar AS atau sekitar Rp85 triliun hingga 2050.

    Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa berdasarkan studi mereka, fleksibilitas sistem kelistrikan di Sulawesi sangat penting.

    Hal itu krusial untuk mengintegrasikan sumber energi terbarukan yang bervariasi seiring dengan pertumbuhan industri di sana.

    Studi tersebut juga menemukan bahwa pemanfaatan 100 persen energi terbarukan di Pulau Sumbawa dapat menjadi contoh bagi negara kepulauan lainnya. Itu akan menunjukkan bagaimana pulau-pulau bisa mencapai kemandirian energi sambil berkontribusi pada tujuan iklim global.

    “Selain itu, di Pulau Timor pengembangan energi surya, angin, dan biomassa dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga fosil yang direncanakan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru, dengan harga listrik yang lebih kompetitif,” jelas Fabby.

    Analis Sistem Ketenagalistrikan IESR Abraham Halim memaparkan, Sulawesi mempunyai potensi proyek energi terbarukan yang layak finansial sekitar 63 GW, terutama energi surya dan angin.

    Menurut pemodelan IESR berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), energi terbarukan yang variabel (VRE) seperti energi surya dan angin di Sulawesi akan meningkat dari 2,4 persen pada 2024 menjadi 29 persen pada 2060.

    Sementara itu, Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR Alvin P Sisdwinugraha menyebut bahwa modal utama Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak pada kuatnya ambisi pemerintah daerah.

    Provinsi NTB menargetkan pencapaian emisi nol bersih (NZE) pada 2050, sementara Provinsi NTT menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 47 persen pada 2034, seperti yang tercantum dalam draf terbaru Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

    Pulau Sumbawa mempunyai total potensi energi terbarukan sebesar 10,21 GW, dengan potensi terbesar adalah energi surya (8,64 GW). Untuk memenuhi kebutuhan energi di Pulau Sumbawa dengan 100 persen energi terbarukan, IESR mendorong penerapan dua strategi.

    Strategi tersebut yakni strategi jangka pendek (2025-2035) dengan mengganti proyek pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil yang sedang dalam perencanaan dengan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

    Kemudian strategi jangka panjang (2036-2050) fokus utama adalah mengurangi secara bertahap pembangkit listrik fosil dengan strategi penggantian bahan bakar ke hidrogen dan ammonia hijau.

    Sementara Pulau Timor mempunyai potensi energi sebesar 30,81 GW, dengan energi surya dengan potensi terbesar (20,72 GW). Pulau Timor juga dapat mencapai 100 persen energi terbarukan pada 2050.

    Menurut IESR, strategi jangka pendek (2025–2035) yang dapat dilakukan adalah mengganti proyek PLTU dan PLTG dalam perencanaan dengan pembangkit energi terbarukan.

    Proses intervensi terhadap RUPTL perlu dilakukan secara menyeluruh dan transparan agar tetap sesuai ketentuan hukum dan meningkatkan proses pengadaan energi terbarukan.

    Strategi jangka panjang (2036–2050) penghapusan total pembangkit fosil pada 2050, termasuk pensiun dini PLTU Timor sebagai opsi paling ekonomis.

    Pengganti utamanya adalah PLTS skala besar dengan penyimpan daya. Menurut studi IESR, pada 2050, sistem Timor akan menghasilkan listrik dari energi surya (82%), mini hidro (9%), angin (6%), dan biomassa (3%).

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Raker dengan DPR RI, Menteri Rini Jelaskan FWA ASN: Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi

    Raker dengan DPR RI, Menteri Rini Jelaskan FWA ASN: Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi

    Raker dengan DPR RI, Menteri Rini Jelaskan FWA ASN: Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja
    ASN
    mengatur bahwa aparatur sipil negara (ASN) dapat melaksanakan tugas secara fleksibel, baik dari sisi lokasi maupun waktu.
    Menindaklanjuti amanat tersebut, terbit Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel di Instansi Pemerintah.
    Peraturan itu menjadi pedoman teknis untuk mempermudah instansi pemerintah dalam menerapkan
    fleksibilitas kerja
    secara terukur, berbasis kinerja, dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
    Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
    Rini Widyantini
    dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/6/2025).
    “
    Fleksibilitas kerja
    bersifat opsional, bukan kewajiban. Fleksibilitas dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kesiapan teknologi informasi,” jelas Rini melalui siaran persnya, Selasa (1/7/2025).
    Rini menjelaskan, penyusunan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 telah melalui proses panjang, termasuk survei dan uji coba di beberapa instansi serta diskusi lintas kementerian.
    Studi yang pernah dilakukan pakar pada 2020 menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja membantu meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan stres, dan berdampak positif pada pencapaian tujuan organisasi.
    Sebelum terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025, fleksibilitas kerja ASN telah diterapkan dalam kondisi khusus seperti pandemi Covid-19, arus mudik, dan kegiatan kenegaraan.
    Pascapandemi, fleksibilitas kerja ASN tetap diterapkan di berbagai instansi seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan pemerintah daerah dengan skema
    work from office
    (WFO),
    work from home
    (WFH),
    co-working space
    , dan
    shift
    kerja.
    Pelayanan publik
    tetap berjalan, terutama pada unit layanan 24 jam seperti rumah sakit dan pemadam kebakaran.
    “Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan secara efektif dengan kriteria, pengawasan, dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai,” tutur Rini.
    Fleksibilitas kerja mencakup fleksibilitas lokasi kerja dan/atau fleksibilitas waktu kerja. Penerapannya tidak dapat diberikan kepada semua tugas atau semua pegawai secara serta-merta, melainkan harus memenuhi kriteria yang jelas.
    Fleksibilitas kerja juga bukan berarti memberikan kelonggaran kepada ASN untuk bekerja dengan santai.
    Pengawasan dan penilaian ketat serta terukur tetap dilakukan bagi pegawai yang menjalankan fleksibilitas kerja.
    “Karena itu, peran pimpinan dan dukungan teknologi informasi menjadi kunci agar pelaksanaan berjalan efektif dan terukur,” ujar Rini.
    Tujuan utama fleksibilitas kerja adalah meningkatkan kinerja organisasi dan individu tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
    Oleh karena itu,
    Kementerian PANRB
    terus memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik, akuntabilitas instansi, dan kepuasan masyarakat sebagai bagian dari penilaian reformasi birokrasi.
    Selain terkait fleksibilitas kerja ASN, dalam raker dan RDP dengan Komisi II DPR RI, Rini juga memaparkan kebijakan pengadaan CASN serta pola karier ASN.
    “Kami percaya sinergi dan kemitraan antara Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Komisi II DPR RI merupakan kunci penting untuk memastikan kebijakan pengelolaan ASN dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berbasis sistem merit,” imbuh Rini.
    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendukung fleksibilitas kerja ASN melalui kebijakan
    flexible working arrangement
    (
    FWA
    ) sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
    Namun, penerapan FWA ASN harus dilakukan dengan syarat tidak menurunkan kualitas
    pelayanan publik
    dan disertai mekanisme pemantauan kinerja yang terukur.
    “FWA ini penting dan revolusioner, tetapi bukan hal yang mutlak bagi kawan-kawan ASN. FWA adalah bentuk penghargaan kepada ASN yang selama ini sudah bekerja dengan baik atas kinerja dan profesionalitas mereka di lingkup kerjanya masing-masing,” pungkas Aria. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.