Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Menteri Kebudayaan Fadli Zon Buka Pameran Bilah Pusaka di Maros, Tekankan Pentingnya Merawat Budaya Keris

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon Buka Pameran Bilah Pusaka di Maros, Tekankan Pentingnya Merawat Budaya Keris

    MAROS – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, membuka Pameran Bilah Pusaka dalam rangka Festival Gau Maraja Leang-Leang di Gedung Baruga, Kantor Bupati Maros, Sulawesi Selatan, Kamis, 3 Juli. Acara ini bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Maros ke-66 dan menjadi momentum penting untuk menguatkan kesadaran kolektif akan pelestarian budaya keris.

    Fadli Zon menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan pameran yang dinilai strategis dalam merawat warisan budaya. “Saya mengapresiasi pameran bilah pusaka ini. Benda pusaka seperti keris dan badik adalah warisan budaya takbenda yang sangat berharga,” ujarnya.

    Ia menekankan, keris telah diakui dunia sebagai warisan budaya takbenda sejak dicatat UNESCO pada 2005. “Di Sulawesi Selatan, budaya keris memiliki sejarah panjang. Naskah I La Galigo dan Pau-Paunna Indale Patara sudah menyinggung keberadaan keris sejak berabad silam,” jelasnya.

    Menurut Fadli Zon budaya keris di Sulawesi Selatan berkembang pesat sejak akhir era Majapahit. (IST)

    Fadli memaparkan bahwa budaya keris di Sulawesi Selatan berkembang pesat sejak akhir era Majapahit. “Ada dua gaya keris utama, yaitu keris Bugis dan keris Makassar. Keris Bugis memengaruhi budaya keris di Sumatera dan Kalimantan, sementara keris Makassar menyebar hingga Lombok, Nusa Tenggara Timur, Bima, dan Maluku,” ungkapnya.

    Ia juga menyoroti keris dan badik Sulawesi yang dikenal memiliki pamor berkualitas, besi matang, serta teknik tempa yang unggul. “Besi Sulawesi bahkan pernah diperdagangkan sampai ke Eropa pada masa Kesultanan Banten,” kata Fadli.

    Selain bilah, ia menjelaskan nilai estetika keris yang diperkuat bahan warangka dan hulu dari kayu pilihan seperti kemuning, cendana, santigi, hingga tampusu. Semua itu menghadirkan kekuatan simbolik, spiritual, dan seni tinggi yang diwariskan lintas generasi.

    Fadli Zon juga menekankan pentingnya mengenalkan budaya keris kepada generasi muda. Ia menilai Gen Z perlu mendapat akses edukasi yang memadai agar mampu menghargai warisan leluhur. “Salah satu cara edukasi paling efektif adalah melalui pameran seperti ini. Generasi muda harus tahu keris bukan hanya senjata, tetapi identitas bangsa,” tegasnya.

    Pameran Bilah Pusaka ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dan pusat untuk menjaga kesinambungan tradisi. Festival Gau Maraja Leang-Leang juga dirancang sebagai ruang bertemu para empu, pengrajin, kolektor, serta masyarakat luas, agar budaya keris tetap hidup dan relevan di masa kini.

  • Soal Pemilu Dipisah, Wamendagri: Sejauh Mana Kewenangan MK dalam Pembentukan Undang-Undang?

    Soal Pemilu Dipisah, Wamendagri: Sejauh Mana Kewenangan MK dalam Pembentukan Undang-Undang?

    Soal Pemilu Dipisah, Wamendagri: Sejauh Mana Kewenangan MK dalam Pembentukan Undang-Undang?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri
    Bima Arya
    mempertanyakan lingkup kewenangan
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) dalam pembentukan sebuah undang-undang.
    Pertanyaan itu menjadi salah satu catatan Bima Arya merespons putusan MK nomor 135/PUU-XXIII/2025 yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan lokal.
    “Terlepas dari substansi keputusan MK Nomor 135 tersebut, saat ini sangat penting untuk kita telaah secara mendasar posisi MK dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia,” kata Bima, kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Kamis (3/7/2025).
    “Sejauh mana kewenangan MK dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia yang demokratis dengan DPR dan pemerintah sebagai institusi utama?” sambung dia.
    Bima juga memberikan catatan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi memerlukan sistem politik dan kepemiluan yang kokoh dan melembaga.
    Oleh sebab itu, Bima menilai yang dibutuhkan Indonesia adalah perbaikan sistematis dan melembaga melalui lembaga pembentuk undang-undang.
    “Bukan sistem yang berubah-ubah secara ekstrem setiap pemilu. Karena tidak ada
    sistem pemilu
    yang sempurna di dunia ini,” ucap dia.
    Bima Arya menyebut pemerintah sedang mempelajari secara detail dan teliti putusan 135 tersebut.
    Karena menurut Bima, proses revisi UU Pemilu yang sedang dikerjakan saat ini harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
    “Materi keputusan MK akan menjadi materi yang didiskusikan, dikaji ulang, dan diselaraskan dengan tujuan UUD 1945,” ujar dia.
    Adapun putusan MK terkait
    pemisahan pemilu
    nasional dan daerah itu tertuang dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.
    Keputusan tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal harus dilakukan secara terpisah mulai tahun 2029.
    Putusan yang dibacakan MK pada Kamis (26/6/2025) tersebut menyatakan bahwa keserentakan penyelenggaraan pemilu yang konstitusional adalah dengan memisahkan pelaksanaan pemilihan umum nasional yang mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, dengan pemilu lokal yang meliputi pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
    Hakim MK juga menyatakan bahwa pemilu lokal dilaksanakan dalam rentang waktu antara dua tahun hingga dua tahun enam bulan setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden dan DPR-DPD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gunung Rinjani Akan Rebranding, Pemprov NTB: Bukan untuk Treking

    Gunung Rinjani Akan Rebranding, Pemprov NTB: Bukan untuk Treking

    NTB, Beritasatu.com– Berkaca dari insiden tragis pendaki asal Brasil, Juliana Marins yang terjatuh dan tewas di Gunung Rinjani, saat ini pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat akan melakukan rebranding terhadap Gunung Rinjani yang selama ini banyak dianggap awam bisa jadi lokasi treking atau jalan kaki biasa.

    Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB Yusron Hadi. Yusron mengatakan rebranding ini perlu dilakukan, agar masyarakat awam tak salah kaprah karena promosi keliru yang beredar.

    “Terkait branding ini kita akan perbaiki, karena naik Gunung Rinjani ini bukan seperti naik di bukit-bukit seperti dalam serial Teletubbies. Tetapi pendakian yang memang membutuhkan keterampilan, keahlian, dan fisik yang prima,” ujar Yusro, dikutip dari Antara, Kamis (3/7/2025).

    Selain itu, Yusron menambahkan, pihaknya akan memperbanyak pemasangan rambu-rambu peringatan dan tanda bahaya di jalur-jalur pendakian, terrmasuk juga pendirian pos-pos evakuasi, untuk memudahkan tim melakukan proses penyelamatan jika sampai terjadi kecelakaan.

    Sebelumnya, Pemprov NTB mengumumkan tengah membentuk tim penyelamatan dan evakuasi kecelakaan di Gunung Rinjani. Pembentukan tim ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, yang telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

    “Pak Gubernur sudah berkoordinasi dengan Pak Menhut bersama TNGR untuk membantu pembenahan di Gunung Rinjani,” kata Yusron.

    Pembentukan tim penyelamat dan evakuasi spesial di Rinjani ini sebagai salah satu upaya membenahi sistem pendakian di Gunung Rinjani pascainsiden tragis  Juliana Marins yang terjatuh sedalam sekitar 600 meter dan ditemukan tewas pada 24 Mei 2025.

  • Berkat Program IHH, InJourney Sabet Penghargaan TJSL & CSR Award 2025 dari BUMN Track – Page 3

    Berkat Program IHH, InJourney Sabet Penghargaan TJSL & CSR Award 2025 dari BUMN Track – Page 3

    IHH memberikan pelatihan pengembangan SDM sektor pariwisata mulai dari sikap diri yang benar  dalam pelayanan, komunikasi dalam pelayanan, kebersihan produk dan lingkungan, hingga  penampilan. Dengan metode fun learning, IHH mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan kerja selama 3 hari.

    Setiap batch berisi 50-60 peserta. Pengajarnya adalah Local  Heroes yang merupakan putra daerah berprestasi di DPSP dan destinasi pariwisata. 

    Sampai tahun 2024 IHH telah menjangkau 3.768 peserta pelatihan dari 18 kabupaten dan kota. Total  terdapat 61 batch pelatihan dengan pengajar 12 Local Heroes.

    Pelatihan dipusatkan di daerah-daerah  tempat InJourney Group beroperasi seperti di Danau Toba (Sumatra Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Likupang (Sulawesi Utara).

    Sepanjang tahun 2025, IHH telah terlaksana selama 3 batch yakni 18-20 Juni di Labuan Bajo, 24-26 Juni di Danau Toba, dan 24-26 Juni di Borobudur. 

     

    (*)

  • Waspada Langit RI Tertutup Awan, BMKG Kasih Peringatan Siaga

    Waspada Langit RI Tertutup Awan, BMKG Kasih Peringatan Siaga

    Jakarta, CNNBC Indonesia – Sejumlah wilayah Indonesia masih tetap berpotensi mengalami hujan lebat. Ini terjadi meskipun 25% daerah telah masuk ke musim kemarau.

    Laporan BMKG mengatakan hujan dengan intensitas tinggi bakal terjadi di sejumlah daerah dalam sepekan ke depan. Alasannya karena adanya faktor regional lokal yang memberikan variasi hujan harian yang tinggi.

    “Tingginya curah hujan yang tercatat di sebagian wilayah Indonesia juga disebabkan oleh aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) yang berosilasi di wilayah maritim Indonesia, serta gelombang atmosfer tropis seperti gelombang Kelvin dan Rossby Ekuator yang turut mendukung pembentukan awan hujan,” jelas BMKG dalam situs resminya, dikutip Kamis (3/7/2025).

    “Selain itu, kelembapan udara yang masih relatif tinggi menjadi bahan bakar yang efektif dalam pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia,” BMKG menambahkan.

    Selama satu minggu ke depan, BMKG mencatat sejumlah wilayah Indonesia khususnya bagian selatan dan timur diperkirakan mengalami pertumbuhan awan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari prediksi anomali radiasi gelombang panjang atau Outgoing Longwave Radiation (OLR) yang menunjukkan nilai negatif.

    Menurut BMKG, kondisi tersebut terjadi karena fenomena cuaca global Madden-Julian Oscillation (MJO) di Indonesia khususnya bagian timur. Gelombang atmosfer seperti Rossby Ekuator juga terlihat aktif di Pulau Jawa dan Sulawesi bagian selatan.

    Begitu juga Gelombang Kelvin yang diprediksi aktif di wilayah Aceh, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.

    “Kombinasi dari semua faktor ini membuat potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang masih tinggi di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan,” tulis lembaga tersebut.

    Sirkulasi sikonik terpantau berada di wilayah perairan barat daya Lampung dan Selat Karimata. Ini membentuk daerah perlambatan kecepatan anging yang memanjang dari Selat Sunda hingga perairan barat daya Lampung, Laut Jawa dan Selat Karimata.

    Sirkulasi tersebut juga membentuk daerah belokan dan pertemuan angin yang memanjang untuk wilayah Laut China Selatan dan Perairan utara Maluku Utara hingga Kepulauan Papua.

    Peningkatan kecepatan angin ( lebih dari 25 knot) terdeteksi di sejumlah wilayah perairan Laut China Selatan, selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafuru.

    Cuaca di sejumlah wilayah Indonesia juga terjadi karena dorongan udara kering di belahan bumi selatan yang memperkuat ketidakstabilan atmosfer. Instrusi udara kering bergerak dari selatan dan akan melintasi perairan selatan Jawa.

    Prospek Cuaca Sepekan Ke Depan

    Periode 1-3 Juli

    Kondisi didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Waspadai peningkatan hujan intensitas rendah, terjadi di wilayah sebagai berikut : Aceh, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara,Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

    – Hujan intensitas lebat disertai kilat/petir dan angin kencang diprediksi terjadi di beberapa wilayah.

    • Siaga (Hujan lebat): Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Selatan.

    • Angin Kencang: Sulawesi Selatan, Maluku, NTT, dan Papua Selatan.

    Periode 4-7 Juli

    Didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Waspadai peningkatan hujan dengan intensitas sedang di Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

    – Hujan intensitas lebat disertai kilat/petir dan angin kencang

    • Siaga (Hujan lebat): Jawa Tengah dan Papua Pegunungan.

    • Angin Kencang: Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua Selatan

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pertamina berkolaborasi dengan TNI AL gunakan KRI distribusi BBM

    Pertamina berkolaborasi dengan TNI AL gunakan KRI distribusi BBM

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus,Ahad Rahedi saat diwawancara di Lombok, Selasa (1/7). ANTARA/Kornelis Kaha.

    Pertamina berkolaborasi dengan TNI AL gunakan KRI distribusi BBM
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 08:52 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mulai berkolaborasi dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang untuk membantu mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) menggunakan KRI ke sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur.

    “Jadi nanti KRI itu yang akan membawa apa itu minyak tanah, atau BBM untuk mendistribusikan ke sejumlah daerah di NTT saat musim hujan atau ketika cuaca buruk yang berlangsung lama,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus,Ahad Rahedi di Lombok, NTB, Selasa.

    Hal ini disampaikannya pada Media Gathering Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, yang melibatkan sejumlah wartawan dari NTT dan NTB.

    Ahad mengatakan bahwa biasanya saat cuaca buruk Kesyahbandaran selalu mengeluarkan larangan berlayar berdasarkan peringatan dini dari BMKG.

    Namun jika menggunakan KRI, tidak perlu menggunakan aturan dari Kesyahbandaran, sehingga proses pengiriman BBM tetap berjalan lancar di tengah cuaca buruk.

    “Kesepakatan ini sudah disepakati sejak awal tahun 2025, tinggal menunggu aksinya saja,” ujar dia.

    Ahad mengatakan bahwa kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari baktinya TNI AL kepada masyarakat.

    Dia mengatakan bahwa kolaborasi pendistribusian BBM tersebut dilakukan menggunakan KRI jenis kapal tengker yang juga bisa digunakan untuk distribusi BBM.

    Selain dengan Lantamal VII Kupang, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus juga bekerja sama dengan Lantamal V.

    “Pada dasarnya mereka (TNI AL) sudah siapkan prasarananya untuk mengantisipasinya. Tetapi kan kita juga tidak berharap cuaca buruk,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Pemprov NTB tanggapi soal penguasaan pulau oleh WNA

    Pemprov NTB tanggapi soal penguasaan pulau oleh WNA

    BPN yang lebih paham, karena mereka yang keluarkan sertifikat.

    Mataram (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menanggapi soal sejumlah pulau-pulau kecil di wilayah setempat yang dikuasai oleh warga negara asing (WNA), seperti yang disampaikan oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Selasa (1/7).

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim menegaskan tidak tahu-menahu soal adanya dugaan penguasaan pulau-pulau oleh WNA. Sebab, persoalan status pulau-pulau kecil bukan kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), melainkan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi yang mengeluarkan sertifikat.

    “BPN yang lebih paham, karena mereka yang keluarkan sertifikat,” ujar Muslim, di Mataram, Rabu.

    Namun demikian, Muslim mengatakan bahwa kepemilikan pribadi atas tanah di pulau-pulau kecil secara aturan memang diizinkan, namun harus tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam sistem pertanahan nasional.

    “Dalam konteks provinsi, kepemilikan personal atas tanah di pulau diperbolehkan. Tapi ketika mulai diperjualbelikan untuk kegiatan usaha, maka statusnya berubah menjadi Hak Guna Usaha (HGU),” kata Muslim.

    Oleh karena itu, menurut Muslim lagi, pengaturan ruang atas pulau-pulau kecil di Indonesia berada dalam kewenangan kabupaten/kota, bukan provinsi atau pusat. Hal ini sesuai dengan mekanisme Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat daerah, yakni kabupaten/kota.

    “Pengelolaan pulau kecil masuk dalam RTRW kabupaten, bukan provinsi atau pusat. Untuk Penanaman Modal Asing (PMA), izinnya di pusat atas rekomendasi bupati, sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), izinnya melalui OSS kabupaten,” ujar Muslim pula.

    “Jadi provinsi nggak ada kewenangan, karena berdasarkan Permendagri 76 Tahun 2012 yang diperbaharui Permendagri 141 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah, menjadi kewenangan kabupaten,” katanya lagi.

    Lebih jauh, Muslim merinci skema pemanfaatan lahan pulau berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk batasan pengelolaan bagi pemilik atau investor.

    “Dalam pemanfaatan pulau kecil, misalnya si A punya lahan di pulau tersebut, maka 30 persen tetap dikuasai negara. Sisanya 70 persen bisa dikelola oleh korporasi, dengan pembagian 40 persen untuk kegiatan usaha, dan 30 persen lagi untuk ruang terbuka hijau (RTH),” ujarnya.

    Saat ditanya mengenai keabsahan praktik jual beli atau penguasaan lahan pulau, Muslim mengingatkan bahwa sertifikasi tanah tidak otomatis berarti bisa diperjualbelikan secara bebas.

    “Wallahu a’lam, saya tidak tahu, silakan konfirmasi langsung ke BPN. Contohnya Gili Nanggu, semua izin AMDAL sudah lengkap. Kalau memang pengawasan lemah, maka representasi pusat di daerah sebaiknya diperkuat atau diambil alih,” ujar Muslim.

    Muslim juga menggarisbawahi pentingnya peran pengawasan dari BPN dan instansi pusat, terutama untuk menjaga aspek legalitas pemanfaatan ruang.

    “Per kabupaten datanya saya punya, misalnya di Lombok Barat ada beberapa sertifikat. Tapi lebih baik langsung ke BPN kabupaten untuk detail-nya,” katanya pula.

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkap ada pulau-pulau di wilayah NTB dan Bali diduga dikuasai WNA.

    Ia mengaku akan mengecek kedudukan hukum atau legal standing kepemilikan pulau-pulau tersebut.

    “Penjualan pulau-pulau kecil kepada oknum-oknum pihak asing atau WNA. Ini ada beberapa kejadian, enggak tahu dulu prosesnya bagaimana, tiba-tiba intinya apakah legal standingnya kayak apa akan kita cek, tiba-tiba tanah itu atau pulau tersebut dikuasai oleh beberapa orang asing. Ada di Bali dan di NTB,” kata Nusron dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (1/7).

    Nusron mengatakan di pulau tersebut dibangun rumah dan resort atas nama warga negara asing. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail pulau-pulau dimaksud.

    “Apakah legalnya itu masih punya WNI, tetapi mereka teken kontrak dengan yang bersangkutan atau bagaimana, kita belum tahu. Tetapi secara kasat mata, pulau tersebut itu dibangun rumah, dibangun resort atas nama asing,” katanya pula.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KEK Mandalika dinobatkan menjadi destinasi wisata terpadu terbaik

    KEK Mandalika dinobatkan menjadi destinasi wisata terpadu terbaik

    Lombok Tengah (ANTARA) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikelola oleh InJourney Tourism Development Corporation atau ITDC meraih penghargaan The Best Integrated Tourism Destination atau wisata terpadu terbaik di ajang Bisnis Indonesia Award (BIA) 2025 yang digelar di Jakarta.

    “Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen ITDC dalam mengembangkan KEK Mandalika sebagai destinasi pariwisata terintegrasi yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko ITDC Ahmad Fajar dalam keterangan tertulisnya di Mataram, Rabu.

    KEK Mandalika dinilai berhasil menghadirkan perpaduan antara keindahan alam, infrastruktur kelas dunia, penguatan ekosistem pariwisata, serta dampak ekonomi yang inklusif bagi masyarakat sekitar.

    Bisnis Indonesia Award merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan terbaik dari berbagai sektor industri atas kinerja unggul, inovasi, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

    “Kami merasa bangga sekaligus semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan, mendorong investasi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pariwisata nasional,” katanya .

    “Harapannya, KEK Mandalika dapat terus tumbuh menjadi ikon pariwisata kelas dunia yang membanggakan Indonesia,” katanya.

    Sebagai bagian dari BUMN di bawah naungan InJourney Group, ITDC terus memperkuat perannya sebagai pengembang dan pengelola kawasan pariwisata berkelas dunia dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan kolaborasi.

    Fokus ITDC ke depan adalah mendorong percepatan pembangunan kawasan tidak hanya di KEK Mandalika, tetapi juga di kawasan lain seperti The Golo Mori (Nusa Tenggara Timur) dan The Nusa Dua (Bali). Langkah strategis ITDC mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, serta menarik investasi yang berdampak.

    Selain itu, ITDC juga berkomitmen membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi, cerdas, dan resilien, sehingga kawasan-kawasan yang dikelola tidak hanya menjadi destinasi unggulan nasional, tetapi juga mampu bersaing di kancah global dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Sebelumnya, pada (25/6), ITDC juga meraih penghargaan dari Indonesia Property dan Bank sebagai The Best State-Owned Enterprise in the Tourism Industry with the Best Sustainable Performance, atas komitmennya dalam menghadirkan pengelolaan kawasan pariwisata yang berkelanjutan.

    “Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mewujudkan transformasi pariwisata Indonesia menuju arah yang lebih maju dan berkelanjutan,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Wamendagri Soroti Efisiensi dan Peran Daerah Hadapi Krisis

    Video: Wamendagri Soroti Efisiensi dan Peran Daerah Hadapi Krisis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda, pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang tanggung jawab besar, terutama dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

    Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan sejumlah prioritas nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Kedaulatan Pangan. Di mana program tersebut berjalan sinergis antara pusat dan daerah.

    Bima juga menyoroti persoalan efisiensi anggaran, kewenangan kepala daerah hingga kemandirian fiskal. Menurutnya, hal tersebut masih menjadi tantangan. Seperti apa?

    Saksikan dialog Shafinaz Nachiar bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam Economic Update di Program Closing BellCNBC Indonesia, Rabu (02/07/2025).

  • Inspektorat NTB tandatangani komitmen bersama cegah korupsi

    Inspektorat NTB tandatangani komitmen bersama cegah korupsi

    ANTARA – Inspektorat dari 10 kabupaten/kota dan Provinsi NTB, tandatangani komitmen bersama memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan anti kecurangan. Komitmen ini sebagai hasil kesepakatan seluruh daerah dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB pada Rabu (2/7). Yang juga berangkat dari temuan kerugian keuangan negara mencapai Rp240 miliar, dalam lima tahun terakhir. (Kusnandar/Andi Bagasela/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.