provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah
Tim Redaksi
LOMBOK, KOMPAS.com
–
Komisi X DPR RI
memastikan akan terlibat langsung dalam proses uji publik draf penulisan sejarah nasional yang dijadwalkan pemerintah dimulai pada 20 Juli 2025.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Lalu Hadrian
Irfani menjelaskan bahwa keterlibatan parlemen diperlukan untuk memastikan proses berjalan transparan dan inklusif.
“Ya tentu kami sudah ada komitmen dengan Kementerian Kebudayaan. Kami minta Kementerian Kebudayaan mengundang juga teman-teman Komisi X untuk bersama-sama memberikan masukan,” ujar Lalu Hadrian saat ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (12/7/2025).
Menurut dia, uji publik merupakan forum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun masukan terhadap narasi sejarah yang disusun.
Dia juga mengingatkan pentingnya memeriksa narasi sejarah agar tidak terjebak dalam sudut pandang yang sempit dan bias wilayah.
“Uji publik itu kan memberikan masukan. Mengkritik, memberikan masukan, berpendapat ya di situ,” kata Lalu Hadrian.
“Kita cek mana sejarah-sejarah yang belum masuk. Jangan hanya Jawa-sentris, luar Jawa juga dicek,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Lalu Hadrian menyampaikan keberatan Komisi X terhadap penggunaan istilah “
penulisan ulang sejarah
” oleh pemerintah.
Politikus PKB itu menilai bahwa diksi tersebut mengesankan adanya bagian-bagian sejarah yang akan dihilangkan atau dihapus.
“Kami di Komisi X sudah menggarisbawahi, jangan menggunakan diksi penulisan ulang sejarah. Karena kalau penulisan ulang berarti ada potongan-potongan sejarah yang akan dihilangkan,” kata Lalu Hadrian.
Dia pun mengusulkan agar penulisan itu lebih tepat disebut sebagai “
pemutakhiran sejarah
”, yakni upaya menyesuaikan narasi sejarah dengan perkembangan zaman serta bukti dan fakta baru yang muncul.
“Kami berpandangan, penulisan sejarah ini beradaptasi dengan perkembangan zaman, pemutakhiran sejarah Indonesia. Itu usulan kami ke Kementerian Kebudayaan,” kata Lalu Hadrian.
“Jadi yang belum masuk ya tentu, ada bukti-bukti baru, fakta-fakta baru sejarah yang memang belum masuk, ya itu dimasukkan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon bakal melakukan uji publik penulisan sejarah ulang pada Juli ini.
Ia menyatakan, rencana penulisannya bakal tetap berlanjut meski terjadi banyak penolakan.
“Kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis. Ya bulan Juli ini,” kata Fadli Zon usai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).
Ia menuturkan, uji publik dilakukan untuk melengkapi data-data pendukung dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pemangku kepentingan sejarah.
Uji publik lanjutnya, bakal melibatkan perguruan tinggi di berbagai wilayah.
“Ya pastilah, arkeolog (juga). Semua pemangku kepentingan, lah, sejarah dalam hal ini. Jadi nggak ada yang disembunyikan kok. Semuanya terbuka, transparan,” ucap Fadli.
Ia lantas menyampaikan, revisi penulisan sejarah bisa saja dilakukan setelah menerima masukan dari berbagai kalangan.
Targetnya, kata Fadli, penulisan sejarah ini bakal selesai sebulan setelah uji publik, atau pada bulan Agustus 2025.
“Ya itu target kan. Itu kan target saya ngomong supaya kita kerjanya efisien,” tutur Fadli.
Lebih lanjut ia menyatakan, uji publik memang sudah ia rencanakan sejak awal, alih-alih karena adanya desakan masyarakat.
Fadli ingin sejarah ulang ditulis secara transparan. Ia lantas meminta semua pihak tidak cepat-cepat menghakimi penulisan sejarah yang belum selesai.
Terlebih, sejarah ulang ini ditulis oleh para sejarawan profesional dari berbagai wilayah.
“Anda wartawan nih, nulis, baru nulis judul terus langsung mau uji publik. Apanya yang mau diuji publik? Baru ada judulnya. Tunggu dulu dong sampai 80 persen atau 90 persen baru diuji. Bisa tahu, gitu, loh. Jangan baru judul langsung mau diuji,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.