Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • sebagian besar wilayah RI hujan ringan pada Minggu

    sebagian besar wilayah RI hujan ringan pada Minggu

    Logo BMKG

    BMKG: sebagian besar wilayah RI hujan ringan pada Minggu
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 10:05 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan mengguyur sebagian besar wilayah ibu kota provinsi di Indonesia pada Minggu.

    Prakirawan BMKG Zen Putri pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta menyampaikan, diawali dari Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Medan, dan Pekanbaru.

    “Waspadai hujan yang dapat disertai dengan petir di Kota Padang dan Tanjung Pinang,” katanya.

    Masih di Pulau Sumatera, cuaca diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung, sedangkan masyarakat di Kota Bengkulu dan Pangkal Pinang diminta waspada hujan petir.

    Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan berawan tebal di Kota Surabaya, sementara hujan ringan berpotensi terjadi wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta.

    Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprediksi berawan di Kota Denpasar, berawan tebal di Kota Mataram, dan hujan ringan di wilayah Kota Kupang.

     

    Selanjutnya bergeser ke Pulau Kalimantan, cuaca diprakirakan berawan di Banjarmasin, berawan tebal di Samarinda, serta hujan ringan di wilayah Samarinda.

    “Waspadai hujan petir yang dapat terjadi di Tanjung Selor dan Pontianak,” ucap Putri.

    Kemudian untuk Pulau Sulawesi, cuaca diprakirakan berawan tebal di Makassar dan Gorontalo, serta hujan ringan di wilayah Manado, Palu, Mamuju, dan Kendari.

    Bergerak ke wilayah Indonesia bagian timur, cuaca diprediksi hujan ringan di wilayah Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayawijaya.

    “Sementara Kota Nabire, Jayapura, dan Merauke diprakirakan hujan dengan intensitas sedang,” tuturnya.

    Putri juga menyampaikan potensi peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot diprediksi terdapat di perairan utara Aceh, Samudra Hindia barat Sumatera, Samudra Hindia barat daya Banten, dan Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat.

    Kemudian, di Laut Timor dan Laut Arafura juga mampu meningkatkan ketinggian gelombang di wilayah-wilayah tersebut.

    Selain itu, BMKG juga memperingatkan potensi banjir rob yang dapat terjadi di pesisir Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Selatan.

    Sumber : Antara

  • Bapanas Pastikan Masyarakat Bisa Beli Beras SPHP di Pasar hingga KopDes

    Bapanas Pastikan Masyarakat Bisa Beli Beras SPHP di Pasar hingga KopDes

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan masyarakat sudah dapat membeli beras SPHP di pasar, gerakan pangan murah (GPM), maupun di Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan beras SPHP merupakan program intervensi yang diharapkan dapat meredam fluktuasi harga beras di pasar.

    “Secara gradual, kita mulai salurkan dan terus masifkan [beras SPHP], termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (13/7/2025).

    Arief menuturkan, beras SPHP yang diakses masyarakat harus berkualitas baik dengan harga yang sesuai peraturan, sehingga lebih terjangkau.

    Untuk harga penjualan beras SPHP dengan pengambilan di gudang Bulog bagi para mitra penyalur dibanderol Rp11.000 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Kemudian, harga beras untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dibanderol Rp11.300 per kilogram Sementara itu, harga Rp11.600 per kilogram untuk wilayah Maluku dan Papua.

    Selanjutnya, masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    Secara terperinci, beras untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dipatok di level Rp12.500 per kilogram.

    Untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan senilai Rp13.100 per kilogram. Sedangkan untuk wilayah Maluku dan Papua dipatok Rp13.500 per kilogram.

    Lebih lanjut, Arief menyatakan Bapanas akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai praktik tak wajar, baik dalam program SPHP beras maupun bantuan pangan beras bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri. Dia menegaskan penguatan sinergi dengan TNI dan Polri menjadi bagian dari strategi pelaksanaan di lapangan.

    “Komitmen pemerintah saat ini memperkuat mekanisme penyaluran ke masyarakat, terutama beras SPHP. Tidak boleh ada lagi praktik-praktik tak wajar. Outlet-outletnya harus jelas ada, sehingga masyarakat pun dapat mudah memperolehnya,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan distribusi awal beras SPHP diarahkan ke pasar-pasar terdekat dan akan diperluas melalui berbagai kanal penyaluran yang sudah ditentukan.

    “Jadi SPHP siap dijalankan ke pasar-pasar terdekat terlebih dahulu dan akan terus dimasifkan secara bertahap. Kemudian terus ditambahkan melalui GPM, Kios Pangan yang dibina pemerintah daerah, dan juga Koperasi Merah Putih,” ujar Ketut.

    Sebagai dasar pelaksanaan, Bapanas telah menerbitkan dua surat penugasan kepada Perum Bulog. Pertama, surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025 untuk pelaksanaan bantuan pangan beras. Kedua, surat nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025 untuk penyaluran SPHP beras.

    Adapun, penyaluran beras SPHP ditargetkan pada periode Juli hingga Desember 2025 dengan alokasi sebesar 1,318 juta ton.

  • Kapolri Groundbreaking 10 Dapur SPPG Polda Riau, Dukung Penuh Program MBG

    Kapolri Groundbreaking 10 Dapur SPPG Polda Riau, Dukung Penuh Program MBG

    Pekanbaru –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan groundbreaking dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Riau dalam rangka mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total ada sepuluh SPPG dapur MBG yang dibangun Polda Riau dan polres jajaran.

    Pelaksanaan groundbreaking SPPG dilakukan secara simbolis oleh Kapolri Jenderal Sigit yang kemudian diikuti oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan serta Kapolres jajaran, di Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Kota Pekanbaru, Minggu (13/7/2025).

    Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Anwar, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, Widyaiswara Kepolisian Utama TK. I Lemdiklat Polri selaku Wakasatgas MBG Irjen Nurworo Danang, Gubernur Riau diwakili Pj Sekda M Job Kurniawan, beserta Forkopimda Provinsi Riau, Danrem 031/Wira Bima diwakili Kasrem, dan Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris.

    Jenderal Sigit, Irjen Herry Heryawan, serta para kapolres kemudian memasukkan semen ke dalam boks yang telah disiapkan, menandai groundbreaking mulai dilaksanakan. Sebelum pelaksanaan groundbreaking, Jenderal Sigit memakai APD (helm dan sarung tangan).

    Kapolri Jenderal Sigit menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan jajaran polres yang telah melaksanakan groundbreaking tahap II untuk pelayanan program makan bergizi gratis di 9 Polres.

    “Di mana satu SPPG sebelumnya sudah beroperasional dan hari ini kita melaksanakan groundbreaking tahap II. Tentunya ini menjadi bagian komitmen Polri untuk terus mendukung program Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya program terbaik cepat,” kata Jenderal Sigit dalam sambutannya.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking dapur SPPG di Polda Riau dan 9 Polres jajaran, Minggu (13/7/2025)./Foto: dok. Istimewa

    “Kita siap mewujudkan Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang kuat, berdaulat, dan kita bersama-sama mendukung visi Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

    Sebelumnya Polri juga telah melaksanakan groundbreaking 9 SPPG di Sumatera Barat. Hingga saat ini sampai target Desember 2025 nanti, sudah ada 190 SPPG yang sedang dalam proses pembangunan.

    “Tentunya kita harapkan ini semua berjalan dengan baik, dan target kita betul-betul bisa terpenuhi dan harapan kita SPPG yang ada ini bermanfaat bagi anak-anak penerima manfaat,” katanya.

    Sementara itu, Kapolda Irjen Herry dalam sambutannya menyampaikan bahwa peresmian SPPG ini tidak hanya simbol meresmikan infrastruktur, akan tetapi Polda Riau menegaskan komitmen untuk mendukung program nasional pemerintah.

    “Bukti nyata Polri terus berkembang tak hanya dari sisi kekuatan, tapi rasa empati kepada warga,” kata Herry Heryawan.

    Tonton juga video “Momen Kapolri Tanam Pohon Gaharu Usai Ikut Riau Bhayangkara Run” di sini:

    (mei/hri)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • lembaga jalan sendiri-sendiri tidak percepat program nasional

    lembaga jalan sendiri-sendiri tidak percepat program nasional

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.

    Muzani: lembaga jalan sendiri-sendiri tidak percepat program nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan soal sinergi antara lembaga negara dan program pemerintah, karena lembaga negara yang jalan sendiri-sendiri justru tidak mempercepat pencapaian tujuan nasional yang menjadi program bangsa Indonesia.

    “Kalau lembaga negara berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung maka akan muncul kerentanan institusional. Program pemerintah harus mendapat dukungan dari lembaga negara, dan sebaliknya,” kata Muzani dalam sambutannya saat menutup Media Gathering MPR RI 2025 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (11/7) malam.

    Dia pun menyerukan pentingnya sinergi antarlembaga negara dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan, terutama menjelang satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045.

    Dalam pidatonya tersebut, Muzani juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap konstitusi Indonesia.

    “Ketika Indonesia genap berusia 100 tahun pada 2045, pertanyaannya adalah: apakah konstitusi kita saat ini masih relevan? Kita perlu mulai memikirkan konstitusi modern yang bisa menjawab tantangan zaman,” tuturnya. .

    Selain itu, Muzani menyampaikan pula apresiasi terhadap kinerja media parlemen, khususnya Koordinator Wartawan Parlemen (KWP).

    Dia menyebut hubungan yang terbangun selama ini bukan hanya formal belaka, melainkan strategis dan penuh kepercayaan.

    “Pemberitaan media tentang MPR selama ini sangat membantu membangun citra positif lembaga, dan kami berterima kasih atas itu,” ujarnya.

    Dia pun menutup sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan.

    “Kami terbuka untuk terus memperbaiki komunikasi dan hubungan yang lebih baik ke depan,” kata dia.

    Pada kesempatan tersebut turut hadir sejumlah anggota MPR RI Dewa Gede Agung Budiarsana, Bambang Haryo Soekarto, Bupati Lombok Tengah Darul Fathir Bahri, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, dan jajaran Setjen MPR lainnya.

    Sumber : Antara

  • 3 Fakta Terkini Terkait Kasus Temuan Jasad Tanpa Kepala di Kali Ciliwung – Page 3

    3 Fakta Terkini Terkait Kasus Temuan Jasad Tanpa Kepala di Kali Ciliwung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jasad pria ditemukan mengambang di Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Rabu siang 9 Juli 2025. Kondisi jasad sangat mengenaskan tidak mengenakan busana dan sudah membusuk.

    Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya pun membenarkan jenazah tanpa kepala yang ditemukan di kali Ciliwung tersebut merupakan salah satu pegawai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Ada dugaan itu staff pengemudi biro umum Kemendagri,” kata Bima Arya saat dikonfirmasi, Jumat 11 Juli 2025.

    Bima Arya mengatakan korban sebelum ditemukan meninggal dunia, dia sempat memancing di kawasan Bogor, Jawa Barat. Nahas, korban juga pada saat itu sempat dilaporkan menghilang karena tertimpa longsor di kawasan Megamendung, Bogor beberapa waktu lalu.

    Polisi pun melakukan tes DNA. Pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri (RS Polri) Kramat Jati, Jakarta Timur.

    “Untuk lebih akurat lagi pihak RS Polri melakukan tes DNA,” kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur, dikutip dari Antara.

    RS Polri, saat ini masih melakukan autopsi untuk pemeriksaan lebih lanjut yang nantinya akan dites DNA. Terlebih, dari hasil autopsi sudah mendekati ciri otentik yang diyakini keluarga korban dengan melihat langsung di RS Polri.

    “Dari autopsi hasil sudah mendekati otentik ciri-ciri seperti tahi lalat di bawah mata, tahi lalat di bawah dagu dan jenggot masih tersisa,” ucap Mansur.

    Berikut sederet fakta terkini usai temuan jasad tanpa kepala di Kali Ciliwung dihimpun Tim News Liputan6.com:

     

    Jasad kedua wanita pasien Covid-19 ini tertukar, salah satunya sempat dikubur. Beruntung keluarga menyadari kejadian ini, jenazah yang terlanjur dikuburkan pun dimandikan ulang, dan dimakamkan di wilayah yang berbeda.

  • Pengumuman! Beras SPHP dan Bansos Mulai Disalurkan

    Pengumuman! Beras SPHP dan Bansos Mulai Disalurkan

    Jakarta –

    Pemerintah mulai mengguyur beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras. Kedua program itu dilakukan sebagai langkah mengintervensi kenaikan harga beras yang tengah terjadi.

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dia memastikan mulai Sabtu (12/7) masyarakat dapat membeli beras SPHP di pasar-pasar tradisional.

    “Pemerintah bersama Perum Bulog memastikan beras SPHP mulai dapat ditemui dan dibeli oleh masyarakat di pasar-pasar dan GPM (Gerakan Pangan Murah) mulai hari ini. Secara gradual, kita mulai salurkan dan terus masifkan, termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah,” terang dia dalam keterangannya dikutip, Minggu (13/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bapanas, beras SPHP ini sudah mulai diakses masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara sampai Papua. “Tentu intervensi pemerintah ini kita harapkan dapat meredam fluktuasi harga beras. Beras SPHP yang diakses masyarakat harus yang berkualitas baik dengan harga yang sesuai peraturan, sehingga lebih terjangkau,” terang Arief.

    Masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    Rinciannya adalah Rp 12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Rp 13.100/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Rp 13.500/kg untuk wilayah Maluku dan Papua. Biasanya beras SPHP telah dikemas dalam bentuk kemasan 5 kg.

    Bansos Beras Disalurkan

    Bantuan pangan beras juga mulai disalurkan pada Juli 2025 ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah resmi menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras pada Juli sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi keluarga rentan di seluruh Indonesia.

    “Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras,” ujar Amran, Sabtu (12/7).

    Amran menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, di tengah dampak perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.

    Terkait program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar penyaluran tidak salah sasaran. “Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat. Tapi untuk SPHP, saya tegaskan: Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tidak tegas mafia pangan,” tegasnya.

    Peringatan ini didasari oleh investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri terhadap dugaan pelanggaran sejumlah produsen besar yang diduga mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran. Temuan ini memperkuat pentingnya SPHP sebagai pengendali harga dan pelindung konsumen.

    “SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,” kata Amran.

    SPHP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog melalui distribusi ke pengecer pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP dikemas 5 kg dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Di sisi hulu, Kementerian Pertanian terus memperkuat produksi beras melalui program pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam. Hasilnya, produksi beras nasional Januari-Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09% dibanding periode yang sama 2024 sebesar 21,88 juta ton.

    (ada/ara)

  • Istri Brigadir Nurhadi Bantah Terima Rp 400 Juta: Saya Tidak Akan Tukar Nyawa Suami dengan Uang Regional 13 Juli 2025

    Istri Brigadir Nurhadi Bantah Terima Rp 400 Juta: Saya Tidak Akan Tukar Nyawa Suami dengan Uang Regional 13 Juli 2025

    Istri Brigadir Nurhadi Bantah Terima Rp 400 Juta: Saya Tidak Akan Tukar Nyawa Suami dengan Uang
    Penulis
    LOMBOK UTARA, KOMPAS.com —
    Elma Agustina (28), istri dari almarhum Brigadir Muhammad Nurhadi, membantah keras tudingan bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp 400 juta untuk menutupi kasus kematian suaminya.
    Brigadir Nurhadi ditemukan tewas di dasar kolam renang di sebuah vila di Gili Trawangan,
    Lombok
    Utara, pada 16 April 2025.
    Dalam perkembangan kasus ini, dua mantan perwira Polri, yaitu Kompol Y dan Ipda HC, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).
    “Itu semua fitnah, saya tidak akan menukar nyawa suami saya dengan uang, tidak pernah ada uang Rp 400 juta itu demi Allah,” tegas Elma, Jumat (11/7/2025).
    “Seperti apa yang Rp 400 juta saja tidak pernah saya lihat,” tambahnya.
    Elma menyatakan dirinya hanya ingin keadilan, dan berharap kebenaran kematian suaminya segera terungkap.
    Kompol Y dan Ipda HC, yang sebelumnya menjabat sebagai atasan Nurhadi, ditahan setelah penyelidikan menunjukkan adanya dugaan penganiayaan.
    Awalnya, kedua perwira tersebut melaporkan bahwa Nurhadi tewas karena tenggelam, namun luka-luka lebam di tubuh korban menimbulkan kecurigaan keluarga.
    Reni (35), kakak ipar Brigadir Nurhadi, juga terlibat aktif dalam mengungkap fakta.
    Ia sempat membuka WhatsApp milik almarhum sebelum ponsel disita oleh penyidik.
    “Di WhatsApp itu terlihat percakapan tersangka HC yang memintanya (Nurhadi) diam saja. Itu di-screenshot oleh almarhum dan dikirim ke tersangka YG. Sayangnya saya tidak kirim hasil screenshot itu ke handphone saya,” kata Reni.
    Reni juga mengaku menemukan sejumlah ketidaksesuaian antara versi polisi dan keterangan dari saksi di lapangan.
    “Kami dikabari Nurhadi saat kritis dibawa ke Klinik Warna diantarkan YG, tetapi rekannya di klinik mengatakan tidak ada YG yang ikut mengantar,” tambahnya.
    Elma juga menegaskan bahwa Nurhadi bukan pengguna narkoba maupun peminum minuman keras.
    “Merokok saja dia tidak bisa, apalagi memakai obat-obatan dan minum minuman keras. Itu sama sekali tidak benar. Saya merasa dia dicekoki, dipaksa,” ujar Elma di rumahnya, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Jumat (1/7/2025).
    Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni Kompol I Made Yogi Purusa Utama (Kompol YG), Ipda Haris Sucandra (Ipda HC), dan Misri alias M
    Menurut pengakuan kuasa hukum Misri, Yan Mangandar, kliennya menyatakan bahwa saat kejadian, mereka mengonsumsi minuman beralkohol, pil riklona (obat penenang), dan ekstasi
    “Semua kumpul di Villa Tekek dan mengkonsumsi pil Riklona obat penenang dan ekstasi,” ujar Yan.
    Ia juga menyebut bahwa Riklona dibeli Misri atas perintah Kompol YG, yang memberikan uang sebesar Rp 2 juta, sementara ekstasi berasal langsung dari Kompol YG.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan

    Logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 10:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Sabtu. 

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Andika Hapsari menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di Laut Filipina, perairan barat Sumatera Barat, perairan utara Aceh, Selat Karimata, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Laut Sawu, Laut Maluku, Laut Banda dan Laut Arafuru.  

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, di antaranya Pekanbaru, Tanjung Pinang, Tanjung Selor, Mamuju, dan Nabire. 

    Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Medan, Palembang, Pangkal Pinang, Mataram, Samarinda, Banjarmasin, Palu, Manado, Makassar, Kendari, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, meliputi Banda Aceh, Padang, Bengkulu, Jambi, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, Palangka Raya, Pontianak, Gorontalo, Ambon, dan Sorong.

    Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0.5 hingga 2.5 m, sementara gelombang tinggi hingga 4 m berpotensi terjadi di sekitar perairan Utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Timur, Laut Banda, Laut Seram, Samudra Hindia sebelah barat daya Banten dan sebelah selatan NTT.

    Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten hingga Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara.

    Sumber : Antara

  • Muzani Minta Kader Gerindra Tak Sombong meski Prabowo Jadi Presiden

    Muzani Minta Kader Gerindra Tak Sombong meski Prabowo Jadi Presiden

    Muzani Minta Kader Gerindra Tak Sombong meski Prabowo Jadi Presiden
    Tim Redaksi
    LOMBOK, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    Gerindra

    Ahmad Muzani
    meminta seluruh kader partainya tetap rendah hati dan tidak sombong, meskipun Ketua Umum Gerindra
    Prabowo Subianto
    kini telah menjabat sebagai Presiden RI.
    Muzani menegaskan bahwa kemenangan Gerindra kali ini menjadi beban bersama seluruh jajaran partai, untuk membuktikan kekuasaan Presiden Prabowo digunakan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.
    “Partai politik harus hadir pada saat masyarakat suka dan duka. Duka mereka duka Gerindra. Sakit mereka sakit Gerindra. Itulah yang diajarkan Pak Prabowo kepada kita semua,” ujar Muzani dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/7/2025).
    Hal itu disampaikan Muzani saat menghadiri acara Temu Kader Gerindra se-Nusa Tenggara Barat (
    NTB
    ) yang digelar pada Sabtu (12/7/2025).
    Acara tersebut turut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, para kepala daerah, serta anggota DPRD dari Partai Gerindra.
    Dalam pidatonya, Muzani meminta seluruh kepala daerah yang diusung Partai Gerindra untuk terus turun ke lapangan dan hadir di tengah masyarakat, baik saat suka maupun duka.
    Dia menilai sikap tersebut penting untuk menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki seluruh kader Gerindra digunakan demi rakyat.
    “Ketika kita melihat bencana di Kota Mataram kita langsung memberikan bantuan. Ini adalah hal yang baik bagi seorang pemimpin yang langsung turun ke lapangan. Itu sebabnya kita turun hari ini ke NTB karena kita ingin memastikan bahwa Gerindra hadir di tengah-tengah masyarakat NTB,” kata Muzani.
    “Tentu bantuan ini tidak akan bisa menggantikan kesedihan, beban penderitaan, tapi ini bentuk cinta kita, cinta Gerindra kepada masyarakat,” sambungnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Muzani juga meminta agar seluruh anggota DPRD Gerindra di NTB mendukung penuh kebijakan kepala daerah selama kebijakan itu berpihak pada rakyat.
    “Perintah partai adalah bantu gubernur, bantu wali kota, bantu bupati di mana pun berada selama kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan rakyat,” jelas Muzani.
    Menurut Muzani, seluruh kader Gerindra harus bisa menjadi Prabowo sebagai contoh.
    Sebab, Prabowo telah berkomitmen mewakafkan jabatannya untuk kepentingan rakyat.
    Ketua MPR RI mengatakan, komitmen itu ditunjukkan Prabowo dengan meluncurkan berbagai kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan kebodohan di Indonesia.
    “Presiden hari ini bertekad mewakafkan jabatannya sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, menghapus kemiskinan dan kebodohan. Pak Prabowo bertekad masyarakat Indonesia harus pintar, sehat, dan dompetnya tebal,” tutur Muzani.
    “Maka semua program presiden diperuntukkan untuk memberantas kemiskinan. Mencerdaskan bangsa dengan mendirikan sekolah rakyat bagi anak-anak berprestasi yang tidak mampu sekolah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beras SPHP Diguyur Hari Ini, Bansos Beras 14 Juli

    Beras SPHP Diguyur Hari Ini, Bansos Beras 14 Juli

    Jakarta –

    Pemerintah mulai menyalurkan beras murah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai hari ini. Badan Pangan Nasional memastikan masyarakat dapat membeli beras tersebut di pasar-pasar tradisional.

    Penyaluran beras SPHP merupakan langkah pemerintah mengintervensi fluktuasi harga beras di pasaran ini secara gradual akan merambah ke berbagai daerah se-Indonesia. Kembalinya program SPHP beras ini juga akan mengiringi program bantuan pangan beras yang kompak dilaksanakan per Juli 2025 ini.

    “Pemerintah bersama Perum Bulog memastikan beras SPHP mulai dapat ditemui dan dibeli oleh masyarakat di pasar-pasar dan GPM (Gerakan Pangan Murah) mulai hari ini. Secara gradual, kita mulai salurkan dan terus masifkan, termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah,” terang Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bapanas, beras SPHP hari ini sudah mulai diakses masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara sampai Papua. “Tentu intervensi pemerintah ini kita harapkan dapat meredam fluktuasi harga beras. Beras SPHP yang diakses masyarakat harus yang berkualitas baik dengan harga yang sesuai peraturan, sehingga lebih terjangkau,” terang Arief.

    Untuk harga penjualan beras SPHP dengan pengambilan di gudang Bulog bagi para mitra penyalur yakni Rp 11.000/kilogram (kg) untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Kemudian Rp 11.300/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Terakhir, harga Rp 11.600/kg untuk wilayah Maluku dan Papua.

    Selanjutnya, masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    Rinciannya adalah Rp 12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Rp 13.100/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Rp 13.500/kg untuk wilayah Maluku dan Papua. Biasanya beras SPHP telah dikemas dalam bentuk kemasan 5 kg.

    Arief kemudian menggarisbawahi bahwa instansi yang dipimpinnya akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai praktik tak wajar, baik dalam program SPHP beras maupun bantuan pangan beras. Untuk itu, penguatan sinergi dengan TNI dan Polri menjadi bagian dari strategi pelaksanaan di lapangan.

    “Komitmen pemerintah saat ini memperkuat mekanisme penyaluran ke masyarakat, terutama beras SPHP. Tidak boleh ada lagi praktik-praktik tak wajar. Outlet-outletnya harus jelas ada, sehingga masyarakat pun dapat mudah memperolehnya. Badan Pangan Nasional siap mengawasi bersama Satgas Pangan Polri,” tegas Arief.

    Adapun penyaluran SPHP beras ditargetkan pada periode Juli hingga Desember 2025 dengan alokasi sebesar 1,318 juta ton. Sebelumnya, SPHP telah terealisasi sebanyak 181,2 ribu ton. Sementara program bantuan pangan beras tahun ini menjadi pelaksanaan perdana dan diharapkan memberikan dampak nyata khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.

    Bansos Beras Dimulai 14 Juli

    Sementara, Badan Pangan Nasional memastikan bantuan pangan beras akan mulai diluncurkan pada 14 Juli mendatang. Dalam program ini 18,2 juta penerima akan sekaligus mendapatkan beras sebanyak 20 kg.

    Hal ini seiring dengan program tersebut yang seharusnya berlangsung selama dua bulan yakni Juni dan Juli. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras 10 kg per bulan.

    “Untuk bantuan pangan beras, rencananya kita launching di 14 Juli mendatang. Jadi, dua instrumen intervensi pemerintah ini memang harus secara masif dilaksanakan, karena kalau melihat perkembangan harga beras, sudah melebihi HET. Tentu pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi ini,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan agar kepercayaan publik terhadap program ini tetap terjaga. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi SPHP Beras yang dilaksanakan secara daring bersama Perum Bulog dan seluruh pemerintah daerah pada Jumat (11/7).

    Sebagai dasar pelaksanaan, NFA telah menerbitkan dua surat penugasan kepada Bulog, yaitu surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025 untuk pelaksanaan bantuan pangan beras dan surat nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025 untuk penyaluran SPHP beras.

    (ada/ara)