Xcloud.id

provinsi: NUSA TENGGARA BARAT

  • Ada 212 Merek Beras Bermasalah, Mentan: Sebagian Sudah Sesuai Standar

    Ada 212 Merek Beras Bermasalah, Mentan: Sebagian Sudah Sesuai Standar

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap, sebagian besar dari total 212 merek beras yang bermasalah kini sudah menjual beras sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

    Amran mengatakan, pemerintah telah melakukan pengecekan ulang terhadap sejumlah merek beras yang sempat diumumkan ke publik beberapa waktu lalu. Hasilnya, sebagian merek telah menarik produk yang tidak sesuai standar dari pasar dan mulai menjual beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Alhamdulillah kemarin kami cek merek yang sudah diumumkan itu sudah mulai sebagian, belum seluruhnya, itu menarik dan mengganti harganya sesuai standar dan kualitasnya, Ini sudah ada perubahan,” kata Amran dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR RI, mengutip Youtube TVR Parlemen, Rabu (16/7/2025).

    Dalam rapat tersebut, Amran juga mengungkap awal mula pemerintah melakukan investigasi terhadap merek beras yang beredar di pasar rakyat.

    Investigasi ini bermula dari adanya anomali meningkatnya harga beras di tingkat konsumen. Padahal, harga beras baik di tingkat petani maupun penggilingan justru menunjukkan penurunan.

    Berdasarkan paparan yang disampaikan Amran, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2025 sebesar Rp12.744 per kilogram (kg) atau turun 0,01% dibanding bulan sebelumnya Rp12.734 per kg.

    Sementara, harga di tingkat grosir dan eceran justru menunjukkan peningkatan. Tercatat, harga beras di tingkat grosir naik 0,05% dari bulan sebelumnya, menjadi Rp13.735 per kg dan di tingkat eceran naik 0,20% menjadi Rp14.784 per kg.

    “Harusnya kalau petani naik baru bisa naik di tingkat konsumen sehingga kami mencoba mengecek,” ujarnya.

    Pemerintah lantas melakukan pemeriksaan terhadap 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dan diuji oleh 13 laboratorium.

    Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa 85,56% beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. 

    Lalu, 59,78% beras premium tersebut juga tercatat melebihi harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66% lainnya memiliki berat riil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan. 

    Sementara untuk beras medium, 88,24% dari total sampel yang diuji tidak memenuhi standar mutu SNI. Selain itu, 95,12% beras medium ditemukan dijual dengan harga yang melebihi HET, dan 9,38% memiliki selisih berat yang lebih rendah dari informasi yang tercantum pada kemasan.

    Sebagai informasi, HET beras premium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan (Sumsel) sebesar Rp14.900 per kilogram (kg). HET beras medium di cakupan wilayah yang sama sebesar Rp12.500 per kg. 

    Untuk Sumatra selain Sumsel dan Lampung, HET beras premium di Rp15.400 per kg dan beras medium Rp13.100 per kg. Untuk Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan HET beras premium Rp14.900 per kg dan beras medium Rp12.500 per kg. 

    Lalu wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, HET beras premium Rp15.400 per kg dan beras medium Rp13.100 per kg. Terakhir, wilayah Maluku dan Papua HET beras premium Rp15.800 per kg dan beras medium Rp13.500 per kg.

    Sebagai tindak lanjut, Amran lantas telah melaporkan secara resmi 212 merek beras bermasalah ke Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti.

    “Tanggal 10 [Juli] sudah diperiksa ada 26 merek, dan menurut laporan yang kami terima bahwa mereka mengakui. Sekarang terjadi pergeseran dari yang tidak sesuai [menjadi sesuai standar]. Kita bersyukur,” tuturnya.

  • Difasilitasi Disnaker Sleman, 356 eks pekerja MTG cairkan dana JHT Rp9,3 M

    Difasilitasi Disnaker Sleman, 356 eks pekerja MTG cairkan dana JHT Rp9,3 M

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Difasilitasi Disnaker Sleman, 356 eks pekerja MTG cairkan dana JHT Rp9,3 M
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 21:10 WIB

    Elshinta.com – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sleman memfasilitasi pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bagi 356 mantan pekerja PT Mataram Tunggal Garmen (MTG) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pensiun dini. Pencairan dilakukan di Ruang Nakula, Kantor Disnaker Sleman, pada Selasa (15/7/2025).

    Kepala BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Rudi Susanto, menyatakan total dana yang dicairkan mencapai Rp9,3 miliar, dengan nilai tertinggi Rp50 juta yang diterima oleh dua pekerja. 

    “Proses pencairan dilakukan bekerja sama dengan Bank BTN,” ujarnya.

    Kadisnaker Sleman, Sutiasih, menjelaskan bahwa ini merupakan tahap lanjutan penyaluran JHT untuk eks pekerja MTG pascakebakaran pada 21 Mei 2025. 

    “Total 356 pekerja tetap menerima JHT dengan masa kerja 4–29 tahun. Mereka di-PHK atau pensiun dini pada Juni lalu,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada 16 Juni 2025, sebanyak 989 pekerja kontrak MTG telah menerima JHT senilai Rp3,9 miliar. Secara keseluruhan, ada 1.345 pekerja yang terdampak.

    “Kami telah berkoordinasi dengan HRD MTG terkait pesangon, dan prosesnya masih berjalan. Para pekerja juga diarahkan untuk komunikasi langsung guna mendapatkan kejelasan,” lanjut Sutiasih.

    Dia menambahkan, JHT merupakan bentuk perlindungan sosial berupa tunjangan uang tunai bagi pekerja yang pensiun atau terkena PHK. Iuran JHT sebesar 5,7% dari gaji (2% dibayar pekerja, 3,7% oleh perusahaan).

    “Kami apresiasi MTG yang telah mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap. Tidak semua perusahaan melakukan hal ini,” ungkapnya.

    Disnaker berharap dana JHT dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup atau modal usaha. Selain itu, Disnaker menyediakan program Taksi Pekerja (Fasilitas Seleksi Pekerja), yang telah diikuti 300 eks pekerja MTG.

    “Kami imbau eks pekerja tetap semangat dan produktif, baik sebagai pekerja maupun wirausaha,” tegas Sutiasih.

    Salah satu penerima JHT, Bagyo (48), menyatakan rasa syukurnya atas pencairan dana tersebut. Pria yang telah bekerja di MTG sejak tahun 2000 itu berencana memulai usaha baru setelah kehilangan pekerjaan.

    “Alhamdulillah, saya lega JHT-nya cair. Di tengah duka karena ada musibah kebakaran beberapa waktu lalu, uang ini sangat berarti. InsyaAllah saya akan gunakan untuk bertani cabai,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Selasa (15/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • IEU-CEPA Hampir Rampung, Kadin Gaspol Tangkap Peluang Pasar Eropa

    IEU-CEPA Hampir Rampung, Kadin Gaspol Tangkap Peluang Pasar Eropa

    Bisnis.com, PARIS — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pelaku usaha untuk segera memperluas pasar ekspor ke Uni Eropa. Hal ini seiring dengan ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive (IEU-CEPA) yang ditargetkan rampung September 2025. 

    Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie saat berkunjung ke perhelatan Bastille Day di Paris, Prancis pada Senin (14/7/2025). Kunjungan ini juga menjadi ajang pertemuan dengan pelaku usaha di Prancis, Movement des Entreprises de France International (MEDEF). 

    Anindya menerangkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa telah sepakat dan resmi menandatangani secara prinsip perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang berbentuk IEU-CEPA dan akan disahkan pada September mendatang untuk kerja sama satu tahun. 

    “Yang menarik EU ini yang mau ditandatangan bulan September, ratifikasi setahun, bisnis tidak perlu menunggu. Bisnis bisa mulai dari sekarang, setahun itu kan cepat,” kata Anindya di Prancis, Selasa (15/7/2025). 

    Anindya menuturkan bahwa nilai perdagangan dengan EU mencapai US$30 miliar. Menurut dia, angka tersebut hampir setara dengan Amerika Serikat yang mencapai US$40 miliar. 

    Dengan kondisi pengenaan tarif Trump saat ini, pasar Eropa disebut dapat menjadi pasar tambahan atau alternatif. Adapun, beberapa produk yang potensial dieskpor dari Indonesia ke Eropa yaitu tekstil, alas kaki, palm oil, karet, hingga elektronik. 

    “Jadi ini pangsa sangat menarik buat Indonesia, terutama untuk menciptakan pasar baru yang ujungnya investasi dan lapangan kerja,” jelasnya. 

    Dalam kunjungannya ke Prancis, Anin bersama pengusaha Indonesia juga bertemu dengan perusahaan-perusahaan besar Prancis yang aktif di Indonesia, mulai dari Total Energy yang kini fokus di sektor gas, Eramet di bidang pertambangan, Danone dengan Aqua, hingga L’Oréal. 

    Di sisi lain, Kadin juga mengajak sejumlah pengusaha dari berbagai provinsi di Indonesia untuk dapat menangkap peluang yang ada di Eropa. Menurut dia, kesempatan ini tak hanya dapat dinikmati perusahaan besar di Jakarta. 

    “Di sini ada teman-teman dari Kadin Sultra, NTB, Jawa Tengah, dari Aceh. Mereka kemarin berjualan langsung. Mengatakan jangan lupa bahwa pertama, apa yang Anda sudah punya di Indonesia, di plosok-plosok, harus ditingkatkan,” tuturnya. 

    Bagi perusahaan atau investor yang berminat masuk ke Indonesia, Anin menerangkan bahwa Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah membuka skema kerja sama untuk model 80:20, yaitu 80% di luar negeri dan 20% di dalam negeri. 

    Di sisi lain, Anin menuturkan bahwa nilai impor dari Uni Eropa mencapai US$7 triliun atau dua kali lipat lebih besar dari Amerika Serikat. Untuk itu, pihaknya mendorong menjadikan negara mitra sebagai model kerja sama kawasan. 

    “Saya tidak mengatakan Amerika tidak penting, sangat penting, tapi Amerika hanya 13% dari trade dunia 87%-nya tempat lain,” jelasnya. 

  • Presiden 2 Kali Bicara Hal-hal yang Besar Saja

    Presiden 2 Kali Bicara Hal-hal yang Besar Saja

    Video Aria Bima ke Jokowi: Presiden 2 Kali Bicara Hal-hal yang Besar Saja

    Video: Anies Sentil Presiden RI Sering Absen di Forum PBB, Puan Merespons

    19 Views | Selasa, 15 Jul 2025 20:18 WIB

    Politisi PDIP Aria Bima menanggapi ucapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mencurigai adanya agenda politik besar di balik polemik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Aria Bima menilai, sebagai presiden dua periode, Jokowi seharusnya tak mengeluarkan narasi yang tidak jelas.

    Sehingga berdampak pada kebingungan publik, akibat munculnya skenario tersebut. Menurut dia, Jokowi tentu lebih paham karena hal itu terjadi dalam politik.

    Wasti Samaria Simangunsong – 20DETIK

  • Komentari Kecurigaan Jokowi, Aria Bima PDIP: Jangan Publik Dibawa yang Terlalu Kecil

    Komentari Kecurigaan Jokowi, Aria Bima PDIP: Jangan Publik Dibawa yang Terlalu Kecil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dan desakan pemaksulan Gibran Rakabuming Raka tampaknya tidak mudah berlalu begitu saja. Apalagi, isu ini setiap saat ramai diperbincangkan publik.

    Belum lagi, jika benar di balik penggiringan opini itu, ada agenda besar yang menyertainya. Seperti kecurigaan yang disampaikan Jokowi dan para pendukungnya.

    Mereka menilai, para pihak yang konsen mempermasalahkan ijazahnya serta pihak yang mendorong pemakzulan Wapres Gibran, memiliki agenda besar tersembunyi.

    Sayangnya, pernyataan Jokowi yang mengungkap kecurigaan di balik agenda besar polemik ijazah palsu dan pemakzulan Gibran, tidak diterima baik oleh politisi PDIP. Dia menilai, pernyataan itu tidak semestinya keluar dari Jokowi yang notabene merupakan Presiden ke-7 RI. Pasalnya, isu itu dinilai remeh temeh yang semestinya tidak perlu jadi agenda Jokowi.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menyebut Jokowi seharusnya bisa bicara isu kenegeraan dan tak membawa rakyat ke topik remeh.

    Dia berkata demikian demi menanggapi pernyataan Jokowi yang berbicara firasat di balik polemik ijazah palsu dan pemakzulan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.

    “Sebaiknya Pak Jokowi lebih menarasikan memberikan semangat di dalam kita berbangsa dan bernegara ini. Jangan publik dibawa ke hal yang terlalu kecil,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

    Toh, ujar dia, Jokowi selama ini eksis di politik. Eks Gubernur Jakarta itu seharusnya paham menuver tak terlihat dari sebuah isu.

  • Jokowi Curhat Kasus Ijazah & Pemakzulan, PDIP: Semua Politisi Merasakan, tapi Tidak Diungkap

    Jokowi Curhat Kasus Ijazah & Pemakzulan, PDIP: Semua Politisi Merasakan, tapi Tidak Diungkap

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima berpandangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) semestinya tidak menyampaikan hal-hal bersifat lebih personal terkait dengan berbagai hal yang dia rasakan.

    Adapun pandangannya ini disampaikan kala merespons pernyataan Jokowi yang menduga adanya agenda besar politik untuk menurunkan reputasinya di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya melihat itu satu hal yang biasa dalam satu dinamika politik di negeri ini. Juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Pak Airlangga, kan semua merasakan itu. Dan toh juga tidak disampaikan ke publik,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Justru, menurut Aria yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah dorongan dan semangat dari Jokowi selaku negarawan, orang yang pernah menjadi Presiden RI dua periode, mantan gubernur, dan mantan wali kota, untuk bangkit dan maju menghadapi persoalan bangsa yang ada saat ini.

    “Daripada mendengarkan keluh-kesah yang itu juga hampir ada di setiap pemimpin dan politisi di Republik Indonesia,” singgungnya.

    Meski begitu, dari sisi politik Aria menilai pernyataan Jokowi tentang hal itu sah-sah saja diucapkan, tetapi menurutnya akan lebih tepat dan bijak bila Jokowi memberikan semangat kepada rakyat menghadapi masalah negeri.

    “Jadi saya melihat, jangan rakyat justru diberi PR untuk memikirkan hal-hal yang terjadi di masing-masing individu pemimpin yang ada,” ucap dia.

    Mengutip Solopos pada Selasa (15/7/2025), pernyataan Jokowi itu diungkapkan saat diwawancarai wartawan di rumahnya, Jl Kutai Utara Nomor 1 Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (14/7/2025). 

    “Saya berperasaan memang ada agenda besar politik di balik isu-isu ini ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar  politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-down grade,” ujar dia.

    Namun, Jokowi menyatakan hal itu merupakan sesuatu yang biasa di dunia politik. “Ya buat saya biasa-biasa saja lah. Iya termasuk isu pemakzulan. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres saya kira ada agenda besar politik. Dan biasa saja lah itu,” ungkap dia.

    Terkait kasus ijazah palsu, Jokowi kembali mengatakan sudah dalam proses hukum. “Masa itu ditanyakan terus. Ini kan sudah dalam proses hukum, malah saya baca sudah proses penyidikan, ya sudah serahkan ke proses hukum, kita lihat di sidang-sidang pengadilan,” tutur dia.

  • Respons Anies Kritik RI Absen di Sidang PBB, Puan: Itu Periode Lalu, Prabowo Sekarang Aktif

    Respons Anies Kritik RI Absen di Sidang PBB, Puan: Itu Periode Lalu, Prabowo Sekarang Aktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR Puan Maharani merespons kritikan eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang menyatakan soal absennya Presiden RI dalam sejumlah forum internasional, termasuk sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Menurut Puan yang dikritik Anies saat itu adalah ketidakaktifan pemimpin negara Indonesia di forum-forum internasional pada periode lalu.

    “Itu kan di periode yang lalu,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/7/2025).

    Lebih lanjut, cucu proklamator RI ini berharap agar Presiden RI saat ini yakni Prabowo Subianto agar sering menghadiri agenda dan forum-forum internasional. Bahkan menurutnya, sebenarnya saja Prabowo sudah terlihat aktif menghadiri itu.

    “Saya tentu saja berharap pada Pak Presiden Prabowo, insyaallah nantinya tentu saja beliau akan hadir pada forum-forum internasional seperti PBB. Karena kita juga melihat bahwa Presiden Prabowo kan sekarang sangat aktif di forum-forum internasional,” ucapnya.

    Sementara itu, legislator PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima menilai kritikan Anies tersebut sah-sah saja dilakukan, asalkan bersifat argumentatif dan konstruktif. 

    “Itu saya kira satu kritik yang tidak salah dan bagaimana kritik-kritik itu akan menjadi cara untuk lebih mencerdaskan bangsa ini, rakyat ini soal kriteria pemimpin ke depan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

    Sebagai informasi, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menuturkan Indonesia harus bereperan aktif di kancah internasional. Dia juga menyinggung 

    “Kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak Ibu sekalian bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” katanya dalam berpidato di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Gerakan Rakyat, di Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2025).

  • Harga Eceran Tertinggi Beras Medium Berpotensi Naik

    Harga Eceran Tertinggi Beras Medium Berpotensi Naik

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional mempertimbangkan untuk mengevaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Telah terjadi kenaikan harga gabah, sehingga HET perlu dievaluasi.

    Apalagi, kualitas beras medium di pasaran juga berbagai macam. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya juga pernah mengumpulkan pihak terkait untuk membahas HET beras.

    “Ya kita pertimbangkan. HET Medium kalau gabahnya Rp 7.000 juga perlu dipertimbangkan. (Kenaikan HET) Semua sih mungkin ya, kenapa nggak mungkin? Saya juga kan dari bulan April udah mengumpulkan stakeholders perberasan kita diskusi mengenai, apabila gabah itu sampai di level Rp 7.000 berapa sih HET-nya. Nah kalau misalnya beras mediumnya memang perlu di-review, ya kita review,” kata dia ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

    Ia menekankan, jika memang harus ada kenaikan harga beras medium, artinya pemerintah telah mempertimbangkan kewajaran baik untuk petani, penggilingan, hingga konsumen.

    “Jadi yang benar itu yang harusnya wajar di penggilingan, wajar di petani, wajar di konsumen,” tambahnya.

    Harga Beras Naik Ulah Penggilingan

    Di sisi lain, ia tidak memungkiri terjadinya kenaikan harga beras, karena kenaikan harga gabah dan praktik yang dilakukan penggilingan. Menurutnya, kenaikan harga beras terjadi karena ulah penggilingan yang ugal-ugalan membeli gabah.

    Penggilingan diketahui adu tinggi harga dalam membeli gabah dari petani. Hal ini memang menguntungkan petani, tetapi efek panjangnya akan mempengaruhi harga produksi. Padahal pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) Rp 6.500/kg.

    “Kenapa harga produksi tinggi? Karena beli gabahnya ugal-ugalan. Loh, sekarang gini ya harga gabah Rp 6.500, terus (misalnya) ada yang beli Rp 6.800/kg, kamu beli Rp 7.000, lalu ini beli maunya Ro 7.400, nggak mau kalah lagi ada yang beli Rp 7.600-7.800/kg. Bagus untuk petani, tetapi dia harus mengukur, kalau beli gabahnya dengan premium, itu jadinya Rp 14.900/kg (harga produksi),” jelasnya.

    Menurutnya, seharusnya penggilingan masif menyerap gabah saat panen raya dengan harga sesuai HPP. Dengan begitu, stok untuk produksi ketika masa tanam tetap tercukupi. Jadi tidak harus berebut beli gabah dari petani dengan harga tinggi.

    Harga Beras Medium Naik

    Sebagai informasi, harga beras medium memang tercatat mengalami kenaikan. Saat ini rata-rata nasional beras medium mencapai Rp 14.317/kg. Angka itu 14,54% dari harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp 12.50p/kg.

    Begitu juga dengan harga beras premium, rata-rata nasional tercatat Rp 16.602/kg, 7,8% di atas HET beras premium Rp 14.90p/kg. Untuk harga gabah kering panen juga cukup tinggi, rata-rata nasional Rp 6.766/kg atau di atas HPP Rp 6.500/kg.

    Harga beras dikatakan mengalami kenaikan jika berada di atas HET. Untuk zona 1, HET beras medium Rp 12.500/kg dan premium Rp 14.900/kg. Zona 1 terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Kemudian zona 2 HET beras medium Rp 13.100/kg dan premium Rp 15.400/kg. Zona 2 terdiri dari Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Harga beras medium di zona 3 Rp 13.500/kg dan premium Rp 15.800/kg. Zona 3 meliputi Maluku, Papua, dan sekitarnya.

    (ada/ara)

  • Telan Anggaran Rp 300 Miliar, Sekolah Rakyat Tahap II Groundbreaking September – Page 3

    Telan Anggaran Rp 300 Miliar, Sekolah Rakyat Tahap II Groundbreaking September – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan, pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II direncanakan dimulai pada September 2025. Diawali dengan proses peletakan batu pertama atau groundbreaking pada bulan tersebut.

    “Direncanakan, pada September kita mulai groundbreaking untuk Sekolah Rakyat Tahap II. Karena pada Juni 2026, ditargetkan seluruh pembangunan SR harus sudah selesai,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

    “Dan, anggaran untuk 1 sekolah sekitar Rp 200–300 miliar, tergantung luasannya berapa hektare,” ujar Dody.

    Kementerian PU sendiri telah meninjau secara langsung digunakannya Sekolah Rakyat Sentra Paramita di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Sentra Paramita merupakan salah satu dari 63 Sekolah Rakyat lokasi tahap pertama yang telah selesai direnovasi. Lokasi ini difungsikan sebagai sarana pendidikan jenjang SMP dengan kapasitas 4 rombongan belajar dan total daya tampung sekitar 100 siswa.

    Dalam tinjauan tersebut, Dody ingin memastikan kesiapan fasilitas sekolah yang terdiri atas gedung ruang kelas bersama, wisma siswa, musala, gedung kesenian, hingga aula dan perpustakaan tersebut.

     

  • PDIP Dorong Kodifikasi dibanding Buat Omnibus Law UU Politik

    PDIP Dorong Kodifikasi dibanding Buat Omnibus Law UU Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima berpendapat bahwa pendekatan kodifikasi lebih tepat dibandingkan dengan omnibus law dalam merevisi Undang-Undang Pemilu.

    Aria menuturkan bahwa lodifikasi cara pandang merevisi UU Pemilu dapat menjadi holistik atau menyeluruh. Ini juga karena setiap UU kepemiluan memiliki keterkaitannya masinga-masing.

    “Saling keterkaitannya ada gitu antara UU partai politiknya, UU pemilunya, UU mungkin sampai pada kedudukan lembaga-lembaga seperti DPR nya, UU KPU nya, Bawaslunya. Semua harus terintegrasi dalam suatu alur yang sama satu persepsi dan satu perspektif,” katanya dikutip, Selasa (15/7/2025).

    Adapun, satu persepsi sama yang dimaksud Aria adalah berkenaan tentang pemilu yang demokratis, baik penyelenggaraannya, pelaksana, pengawasnya partai politik, hingga pemilihnya.

    “Saya sepakat kalau UU nanti lebih kodifikasi, daripada omnibus law atau sendiri sendiri ya,” tuturnya.

    Meski demikian, Aria belum bisa memastikan bagaimana teknis pengelompokan dalam kodifikasi nantinya, karena masih butuh pendalaman lebih lanjut. Namun yang jelas, kodifikasi itu nanti harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kita harus evaluasi, termasuk kenapa terjadi PSU atau pemilu ulang. Itu jadi bahan kajian dalam merumuskan UU. Siapa bertugas apa, untuk kepentingan siapa, oleh siapa. Transparansi dan partisipasi publik, terutama dari kalangan intelektual kampus dan non-kampus, juga penting untuk dilibatkan dalam pembahasan ini,” urainya.

    Sebelumnya, DPR telah menyetujui kodifikasi dan kompilasi UU Paket Pemilu dan partai Politik menjadi bagian dari aturan rencana strategis (Renstra) DPR periode 2025-2029. 

    Hal tersebut disetujui dalam Sidang Paripurna ke-23 laporan dari Badan Legislasi (Baleg) di kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/7/2025). 

    “Laporan Baleg terhadap hasil pembahasan rancangan Peraturan DPR RI tentang Renstra DPR RI 2025-2029, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan DPR RI?” kata Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir di ruang paripurna. 

    Kemudian, pernyataan itu disetujui oleh 316 peserta rapat paripurna yang hadir. Dalam hal ini, Adies mengatakan bahwa kodifikasi dan kompilasi UU Paket Pemilu dan partai Politik bakal ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada.