Xcloud.id

provinsi: MALUKU UTARA

  • Cuaca Daerah Hari Ini Kamis 6 Maret 2025: Mayoritas Wilayah Masih Berpotensi Hujan

    Cuaca Daerah Hari Ini Kamis 6 Maret 2025: Mayoritas Wilayah Masih Berpotensi Hujan

     

    Liputan6.com, Jakarta – Hujan ringan, sedang, hingga lebat yang disertai kliat dan angin kencang masih berpotensi terjadi di berbagai kota besar di Indonesia pada Kamis (6/3/2025). Hal itu diungkap Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Prakirawan cuaca BMKG Sentia Arianti mengatakan, secara umum daerah konvergensi memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudera Hindia barat daya Bengkulu, di Samudera Hindia barat daya Aceh, dari pesisir barat Aceh hingga Selat Malaka bagian utara dari Bengkulu hingga pesisir barat Lampung, serta pesisir selatan Kalimantan Tengah.

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, di antaranya Palembang, Pangkal Pinang, Bandung, Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin, Mamuju, Kendari, Manado, Palu, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke.

    Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bandar Lampung, Bengkulu, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Tanjung Selor, Pontianak, Gorontalo, Makassar, Ambon, dan Jayapura.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, meliputi Kupang dan Denpasar.

    Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sementara gelombang tinggi berpotensi terjadi di Samudra Pasifik timur Filipina, Laut Sulu, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia barat Sumatera.

    Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Sumatera Utara, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Maluku, dan pesisir Papua Selatan.

     

     

  • Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Perbaiki Jalan yang Rusak, Ditargetkan Selesai Sebelum Lebaran – Halaman all

    Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Perbaiki Jalan yang Rusak, Ditargetkan Selesai Sebelum Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan rusak dan berlubang.

    Dirinya menargetkan perbaikan ini selesai sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Jadi untuk peran Pemda sudah saya sampaikan melalui SE maupuan Zoom Meeting selain saya minta segara perbaiki infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten dan rusak dan berlubang,” kata Tito pada konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Menurut Tito, perlu waktu untuk memperbaiki kerusakan jalan. 

    Sehingga dirinya berharap jalan yang rusak tidak berimbas pada lalu lintas nasional saat periode mudik. 

    “Karena perlu waktu karena kalau terjadi kerusakan jalan, provinsi dan kabupaten itu akan berimbas kepada lalu lintas secara nasional,” kata Tito. 

    Selain itu, Tito juga meminta agar Pemda mempersiapkan rest area, dermaga, hingga pelabuhan.

    Dirinya berharap tidak ada penumpukan kendaraan pada saat arus mudik. 

    “Tadi rest area sudah disampaikan oleh Bapak Menko, dermaga dan pelabuhan, saya juga minta karena ada yang memiliki kewenangan dari pemerintah daerah. Agar kapal-kapal jangan sampai overload yang berbahaya, kemudian siapkan pelampung sesuai standar operating procedure masing-masing,” ujarnya.

    “Juga bandara-bandara, karena bandara-bandara kecil itu ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah, terutama daerah timur NTT, di Maluku, Maluku Utara, di Papua, ini juga kita minta kepada seluruh kepala daerah untuk mengecek bandara-bandara tersebut agar siapin,” tambahnya. 

    Mantan Kapolri tersebut juga meminta Pemda mempersiapkan kesediaan pangan menjelang Idul Fitri. 

    Sejumlah komoditas pangan, menurut Tito, memerlukan perhatian khusus dari Pemda agar tidak terjadi lonjakan harga. 

    “Kesiapan pangan, kami juga harus menyampaikan, setiap daerah, meskipun relatif terkendali, harga-harga juga terkendali, ada beberapa komoditas memang yang perlu atensi seperti cabai dan minyak goreng, ini juga setiap daerah agar melakukan pengecekan dan langkah-langkah untuk kesiapan,” tuturnya. 

    Terakhir, dirinya meminta Pemda untuk mempersiapkan tempat pariwisata. 

    Dirinya memprediksi akan terjadi lonjakan wisatawan saat libur lebaran. 

    “Karena ada beberapa daerah-daerah wisata yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kemudian tempat pantai misalnya, jangan sampai terjadi kecelakaan. Yang terakhir sekali, kesiapan juga dari daerah-daerah menghadapi masalah hidrometeorologi cuaca,” pungkasnya.

  • Ada 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo, Siapa Dapat Porsi Besar? – Page 3

    Ada 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo, Siapa Dapat Porsi Besar? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tok, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Keberadaan PSN ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga mendorong pemerataan pembangunan.

    Keputusan penetapan PSN itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 12 Tahun 2025 yang diteken pada 10 Februari 2025.

    Dalam aturan tersebut menyebutkan proyek strategis nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama. 

    “Perencanaan dan penyusunan proyek strategis nasional dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,” demikian seperti dikutip dalam aturan itu, Kamis (6/3/2025).

    Pada aturan itu juga menyebutkan PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

     “PSN dirancang untuk mendukung RPJMN 2025-2029, yang selaras dengan program prioritas presiden,”ujar  Plt Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

    Adapun Proyek Strategis Nasional dalam era Prabowo itu antara lain program makan bergizi gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran program prioritas presiden di bidang pembangunan manusia.

    Dari 77 PSN untuk 2025-2029, ada 29 PSN baru, sedangkan sisanya atau tepatnya 48 PSN carry over dari Pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, belum diketahui detil total nilai 77 PSN tersebut.

     

    Adapun 29  PSN baru tersebut, antara lain:

    1.Program Makan Bergizi Nasional dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator).

    2.Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator).

    3.Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (koordinator).

    4.Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Kesehatan.

    5.Program penuntasan TBC yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kesehatan.

    6.Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate dilakukan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan. Sebagai pelaksana yakni Kementerian Pertanian dan swasta.

    7.Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kehutanan (sebagai koordinator).

    8.Layanan Irigasi pendukung lumbung pangan nasional yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum.

    9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pertanian, swasta.

    10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang dilakukan di Bali dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, swasta.

    11.Revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura yang dilakukan di Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    12.Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaam Umum Pemprov DKI Jakarta.

    13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi yang dilakukan di Kalimantan Utara dengan pelaksana swasta.

    14. Bioetanol (berbasis tebu) yang dilakukan di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan yang dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

    15. Biorefinery Sumatera yang dilakukan di Riau, Sumatera Selatan dengan pelaksana yakni PT Pertamina.

    16. RDMP RU VI Balongan yang dilakukan di Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina.

    17. Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar dilaksanakan di Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua dengan pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta.

    18.Program hilirisasi garam yang dilaksanakan di Jawa Timur dengan pelaksana BUMN, swasta.

    19.Program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dengan pelaksana swasta.

    20.Program hilirisasi nikel, timah bauksit, tembaga yang dilakukan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat dengan pelaksana PT MIND ID, Swasta.

    21.Program pengembangan industri dirgantara: pengembangan N210 Amfibi yang dilakukan nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia.

    22.Program pengembangan industri kimia yang dilakukan di Banten dengan pelaksana yakni swasta.

    23.Pengembangan layanan digital pemerintah terpadu yang dilakukan nasional dengan pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator).

    24. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan nasional dengan pelaksana Badan Informasi Geospasial.

    25.Pengembangan pelabuhan Ambon Terpadu yang dilakukan di Maluku dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan.

    26.Pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas yang dilakukan di Sumatera dengan pelaksana BUMN (penugasan)

    27.Penataan kawasan pusat pemerintah daerah otonomi baru (DOB) Papua yang dilakukan di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat. Pelaksana proyek itu antara lain Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat.

    28.Pembagunan 3 juta rumah yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator).

    29. Program pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang dilakukan di DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado. Pelaksananya yakni Pemerintah Kota lokasi proyek dan swasta.

  • Mendagri minta daerah segera perbaiki infrastruktur jelang arus mudik

    Mendagri minta daerah segera perbaiki infrastruktur jelang arus mudik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera memperbaiki berbagai infrastruktur untuk menghadapi arus mudik Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Perbaikan itu meliputi berbagai infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemda, seperti jalan, dermaga, pelabuhan, dan tempat peristirahatan. Permintaan itu telah disampaikan Mendagri melalui surat edaran maupun pertemuan virtual dengan jajaran pemda.

    “Karena kalau terjadi kerusakan jalan provinsi dan kabupaten, itu akan berimbas pada lalu lintas secara nasional,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia menegaskan perbaikan tersebut perlu segera dilakukan mengingat prosesnya memerlukan waktu. Kemudian pemda juga perlu memastikan agar moda transportasi menaati aturan, seperti kapal yang tidak boleh mengangkut muatan berlebih.

    “Kemudian siapkan pelampung sesuai standar operasional prosedur masing-masing,” ujarnya.

    Mendagri juga meminta kepala daerah yang memiliki bandara kecil agar mengecek kondisi kesiapannya dalam melayani para pemudik.

    Ada beberapa daerah khususnya di wilayah Indonesia timur yang memiliki bandara kecil sehingga kondisinya perlu diperhatikan.

    “Karena bandara-bandara kecil itu ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah, terutama daerah timur, NTT (Nusa Tenggara Timur), di Maluku, Maluku Utara, di Papua,” jelas Tito.

    Dalam menghadapi arus mudik, pemda juga perlu memperhatikan keamanan objek wisata di daerahnya masing-masing agar tidak terjadi kecelakaan. Pemda perlu juga berjaga-jaga untuk menghadapi bencana hidrometeorologi.

    Mendagri mengimbau setiap daerah agar dapat menyiagakan jajarannya untuk menghadapi cuaca ekstrem.

    “Seperti BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Dinas Perhubungan, dan lain-lain. Ini semua untuk siagakan,” tuturnya.

    Di lain sisi, Mendagri juga mengingatkan pemda agar terus mengendalikan harga pangan menjelang Lebaran. Meskipun saat ini harga pangan relatif terkendali, ada beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian, seperti minyak goreng dan cabai.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri minta pemda laporkan kesiapan anggaran PSU Jumat ini

    Wamendagri minta pemda laporkan kesiapan anggaran PSU Jumat ini

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (pemda) melaporkan kesiapan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) paling lambat Jumat (7/3) mendatang.

    Hal tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Rabu (5/3). Hasil laporan itu selanjutnya akan dibahas dalam rapat dengan Komisi II DPR RI pada Senin (10/3) mendatang.

    “Dapat kami sampaikan bahwa kami akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Senin, sehingga pada hari Senin tersebut, semua daerah harus sudah kami dapatkan kepastian tentang penyediaan APBD atau keuangan daerah untuk persiapan PSU. Yang pertama untuk KPU, kemudian yang kedua Bawaslu, ketiga untuk pihak keamanan dalam hal ini TNI-Polri,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Adapun daerah yang akan melaksanakan PSU meliputi provinsi, kabupaten, dan kota. Di tingkat provinsi, ada Provinsi Papua.

    Sementara di tingkat kabupaten, ada Kabupaten Siak, Barito Utara, Bengkulu Selatan, Pasaman, Serang, Tasikmalaya, Magetan, Empat Lawang, Kutai Kartanegara, Gorontalo Utara, Bangka Barat, Buru, Mahakam Ulu, Pesawaran, Banggai, Pulau Taliabu, Kepulauan Talaud, Parigi Moutong, Bungo, dan Boven Digoel. Sedangkan di tingkat kota, ada Kota Sabang, Banjarbaru, dan Palopo.

    Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024.

    Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung pada hari Senin (24/2), dengan seluruh sembilan hakim konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya.

    Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar PSU. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai dengan instruksi MK.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Utak-Atik Anggaran Demi Pemilihan Suara Ulang di 24 Wilayah

    Utak-Atik Anggaran Demi Pemilihan Suara Ulang di 24 Wilayah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pusat harus berupaya menyesuaikan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat terdapat 24 kota dan kabupaten yang diwajibkan menggelar PSU. Beberapa di antaranya telah menyatakan kesiapan menganggarkan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sayangnya, masih banyak yang belum memberikan kejelasan terkait kemampuan pendanaan mereka.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan koordinasi terkait pendanaan untuk Pemilihan SuaraUlang (PSU) di 24 kota dan kabupaten.

    Menurutnya, sebagian daerah telah menyatakan kesiapan untuk menganggarkan danadari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi masih ada yang belum memberikan kepastian terkait kemampuan pendanaan.   

    “Iya, jadi saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu, ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan,” ujar Bima Arya dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025). 

    Untuk memastikan kesiapan daerah, Kemendagri melakukan pertemuan daring dengan seluruh daerah yang terdampak serta merencanakan kunjungan langsung ke masing-masing wilayah.

    Selain memastikan kesiapan APBD, Kemendagri akan memeriksa komposisi penganggaran agar lebih efisien. 

    “Jangan sampai ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang sebetulnya tidak perlu, seperti sosialisasi dan lain-lain,” tambahnya.  

    Menurutnya, ada dua hal utama yang menjadi perhatia. Pertama, memastikan APBD mampu membiayai PSU. Kedua, memastikan penganggaran dilakukan dalam versi minimal. 

    Bima menekankan bahwa jika APBD daerah tidak cukup, maka pembiayaan dapat ditarik ke tingkat yang lebih tinggi. 

    “Kalau provinsi juga tidak mampu, baru nanti kita akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan,” katanya.  

    Bima Arya mengakui bahwa pemerintah berpacu dengan waktu karena ada bataswaktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski begitu, dia memastikan bahwa pemerintah pusat akan berkoordinasi dilakukan semaksimalmungkin agar PSU, baik yang seluruhnya maupun sebagian, bisa terselenggara dengan baik.   

    Terkait kemungkinan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN), Bima Arya menyatakan bahwa skema pendanaannya akan bersifat berbagi beban (cost-sharing).

     “Bisa. Kita lihat sharing-nya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti adakomponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN,” ungkapnya.  

    Ketika ditanya apakah anggaran dari APBN akan berasal dari pos kementeriantertentu, Bima Arya menyatakan bahwa hal tersebut masih akan dikoordinasikan lebihlanjut dengan Kementerian Keuangan. 

    “Kami akan komunikasikan dan Kementerian Keuangan post-nya dari mana nanti ya,” pungkas Bima.  

    Daftar 24 Wilayah yang Wajib Menggelar Pemungutan Suara Ulang

    No.

    Nama Wilayah

    Nomor Perkara

    1

    Kabupaten Pasaman

    Perkara No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

    2

    Kabupaten Mahakam Ulu

    Perkara No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025

    3

    Kabupaten Boven Digoel

    Perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025

    4

    Kabupaten Barito Utara

    Perkara No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025

    5

    Kabupaten Tasikmalaya

    Perkara No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

    6

    Kabupaten Magetan

    Perkara No. 30/PHPU.BUP-XXIII/2025

    7

    Kabupaten Buru

    Perkara No. 174/PHPU.BUP-XXIII/2025

    8

    Provinsi Papua

    Perkara No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025

    9

    Kota Banjarbaru

    Perkara No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

    10

    Kabupaten Empat Lawang

    Perkara No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025

    11

    Kabupaten Bangka Barat

    Perkara No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025

    12

    Kabupaten Serang

    Perkara No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025

    13

    Kabupaten Pesawaran

    Perkara No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025

    14

    Kabupaten Kutai Kartanegara

    Perkara No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025

    15

    Kota Sabang

    Perkara No. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025

    16

    Kabupaten Kepulauan Talaud

    Perkara No. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025

    17

    Kabupaten Banggai

    Perkara No. 171/PHPU.BUP-XXIII/2025

    18

    Kabupaten Gorontalo Utara

    Perkara No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025

    19

    Kabupaten Bungo

    Perkara No. 173/PHPU.BUP-XXIII/2025

    20

    Kabupaten Bengkulu Selatan

    Perkara No. 68/PHPU.BUP-XXIII/2025

    21

    Kota Palopo

    Perkara No. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025

    22

    Kabupaten Parigi Moutong

    Perkara No. 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

    23

    Kabupaten Siak

    Perkara No. 73/PHPU.BUP-XXIII/2025

    24

    Kabupaten Pulau Taliabu

    Perkara No. 267/PHPU.BUP-XXIII/2025

    Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi (diolah)

    Beban Berat Pemilihan Suara Ulang

    Komisi II DPR RI pun sempat memperkirakan biaya yang digelontorkan untukmenggelar pemungutan suara ulang di sejumlah daerah bakal membebani APBN dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan UmumKepala Daerah 2024 lantaran bisa mencapai hampir Rp1 triliun.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menjabarkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengulang pemungutan suara di 24 titik bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun. 

    Bagaimana tidak, jumlah biaya tersebut berasal dari kebutuhan anggaran yang disampaikan lembaga penyelenggara pemilu untuk menggelar pemungutan suaraulang (PSU) hingga anggaran aparat keamanan untuk menjalankan fungsipengamanan.

    “KPU menyampaikan [butuh anggaran] kurang lebih Rp486 miliar sekian, Bawaslukurang lebih sekitar Rp215 miliar, tambah kalau ada pilkada ulangnya kurang lebihRp250 miliar. Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan,” tandasnya.

    Menurut penelusuran Bisnis, beban sejumlah wilayah jika harus mengulang pemungutan suara memang cukup besar.

    Misalnya, untuk Provinsi Papua, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajukan anggaran sebesar Rp367 miliar untuk pelaksanaan PSU PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur. Lalu, Pilkada Serentak 2024 di Serang, Jawa Barat yang menelananggaran Rp28 miliar lebih.

    Anggaran Pilkada dari Masa ke Masa 

    Tahun

     Jumlah Daerah 

     Anggaran 

    Rincian Penggunaan Anggaran

    2015

    269

    Rp 7,1 Triliun

    Pembiayaan pemungutan suara, logistik, honorarium petugas, dan pengamanan.

    2017

    101

    Rp 7,9 Triliun

    Peningkatan pengawasan, distribusi logistik, dan pengamanan Pilkada.

    2018

    171

    Rp 9,1 Triliun

    Pembiayaan logistik, honorarium petugas, serta pengawasan yang lebih ketat.

    2020

    270

    Rp 15,4 Triliun

    Pembiayaan Pilkada serentak (Juli–Desember), penanganan pandemi Covid-19, dan vaksinasi.

    2024

    514

    Rp 37,43 Triliun

    Penggunaan anggaran termasuk logistik, honorarium, dan fasilitas untuk pilkada lebih besar.

    Sumber: KPU, Kemendagri, dan berbagai sumber diolah

     

  • BMKG prakirakan mayoritas kota besar diguyur hujan ringan-berpetir

    BMKG prakirakan mayoritas kota besar diguyur hujan ringan-berpetir

    logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas kota besar diguyur hujan ringan-berpetir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 05 Maret 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Hujan ringan hingga hujan disertai petir diprakirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia pada hari ini, Rabu, sehingga semua pihak diminta mewaspadai potensi yang menyertainya.  

    Prakirawan BMKG April Akbar dalam siaran daring yang diikuti di Kupang Nusa Tenggara Timur, Rabu, menjabarkan bahwa potensi hujan berintensitas ringan atau dengan curah hujan kurang dari 2,5 mm per jam diprakirakan mengguyur Kota Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Tanjung Selor, Banjarmasin, Makassar, Mamuju, Palu, Gorontalo, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayapura.

    Sementara di Kota Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Palangka Raya, Samarinda, Manado, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke diperkirakan diguyur hujan yang disertai dengan petir. Kemudian untuk Kota Banda Aceh, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang diprakirakan berawan dan atau berkabut sepanjang hari dengan suhu berkisar 24-31 derajat Celcius.

    Prakirawan BMKG memaparkan bahwa potensi hujan yang hampir merata itu dipengaruhi oleh sejumlah dinamika atmosfer. BMKG mendeteksi keberadaan sirkulasi siklonik di Samudera Hindia barat daya Bengkulu, perlambatan kecepatan angin dari Aceh – Laut Sulawesi dan daerah pertemuan angin di laut Andaman, Perairan Barat Sumatera, laut Sulawesi, Laut Cina Selatan, Perairan utara Papua – Halmahera Selatan. 

    Kondisi dinamika atmosfer tersebut dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan awan penghujan dan gelombang laut tinggi di sepanjang kawasan sirkulasi siklonik itu. BMKG juga memprediksi adanya potensi banjir rob di kawasan pesisir Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

    Selain itu masyarakat khususnya pelaku pelayaran kapal dan nelayan diminta untuk mewaspadai gelombang laut tinggi karena adanya peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knots di Samudera Pasifik sebelah timur Filipina dan Samudera Hindia barat Sumatera.

    Sumber : Antara

  • Hujan deras guyur Jakarta karena aktivitas atmosfer meningkat

    Hujan deras guyur Jakarta karena aktivitas atmosfer meningkat

    Petugas mengamati jalan yang amblas di jalan Saleh Danasasmita, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Hujan deras dengan intensitas tinggi di wilayah Bogor pada Selasa (4/3) dini hari mengakibatkan jalan utama menuju Stasiun Batu Tulis, Kota Bogor amblas sepanjang 50 meter dan arus lalu lintas ditutup total untuk sementara waktu. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    BMKG: Hujan deras guyur Jakarta karena aktivitas atmosfer meningkat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 16:55 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi adanya peningkatan aktivitas atmosfer yang berpotensi mengakibatkan hujan deras mengguyur sebagian besar daerah di Jawa bagian barat dalam sepekan ke depan, termasuk Provinsi Jakarta.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa dengan meningkatnya aktivitas atmosfer ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan deras yang dapat disertai kilat, angin kencang, hingga kemungkinan banjir.

    “Periode 4 – 11 Maret 2025, hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi. Pemantauan cuaca secara berkala sangat penting untuk mengantisipasi dampak dari dinamika atmosfer yang terus berkembang,” kata dia.

    Dia menjabarkan bahwa gelombang atmosfer seperti Rossby Ekuatorial, Low Frequency, dan Kelvin diprediksi masih tetap aktif di sebagian besar daerah di Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, serta Kepulauan Papua. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan pertumbuhan awan hujan dengan intensitas bervariasi di setiap wilayah.

    Bahkan, menurut dia, kondisi atmosfer itu kian diperkuat oleh sirkulasi siklonik yang saat ini terdeteksi sudah terbentuk di Samudra Hindia pada bagian barat Aceh dan di selatan Papua sebagaimana hasil analisis terbaru tim meteorologi BMKG.

    Adapun keberadaan sirkulasi siklonik ini menyebabkan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di kawasan perairan, termasuk Laut Natuna, Laut Banda, perairan selatan Sulawesi, Laut Arafuru, dan Maluku.

    BMKG juga mendeteksi perkembangan awan konvektif yang cukup signifikan dari analisis labilitas lokal, di Jawa bagian barat dan berbagai daerah lainnya termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, serta hampir seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    “Labilitas atmosfer berperan dalam mendukung proses pembentukan awan hujan, terutama pada siang hingga sore atau malam hari,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • LINK Live Streaming Malut United vs Arema FC Malam Ini, Pekan Ke-25 di BRI Liga 1 2024/2025

    LINK Live Streaming Malut United vs Arema FC Malam Ini, Pekan Ke-25 di BRI Liga 1 2024/2025

    JABAR EKSPRES – Pertandingan pekan ke-24 BRI Liga 1 2024/2025 telah selesai digelar pada hari Senin, 24 Februari 2025. namun pada hari, Sabtu, 1 Maret 2025 mulai digelar pertandingan pekan ke-25, per hari ini, Selasa, 4 Maret 2025 terdapat dua pertandingan yang mempertemukan antara Malut United dengan Arema FC, dan Persija Jakarta dengan PSIS.

    Dalam pertandingan di pekan ke-23 antara Malut United dengan Arema FC ini akan disiarkan langsung di Indosiar, Vidio dan Sportstars 3 mulai pukul 19:30. Diketahui bahwa pertandingan antara Malut United dengan Arema FC berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha Ternate.

    BACA JUGA: 3 Aplikasi Penghasil Uang Terbukti Membayar Hingga Rp300.000-an, Ini Caranya

    BACA JUGA: Langsung Cair Saldo DANA Gratis Hingga Rp280.000 dengan Cara Tercepat Berikut Ini

    Dalam urutan klasemen sendiri Malut United berada pada posisi ke-8 dengan mencetak poin 32 dengan 9 kali menang, 5 kali seri dan 8 kali kalah. Sementara untuk Arema FC dalam urutan klasemen berada pada posisi ke-16 dengan poin 17, dengan 4 kali menang, 5 kali seri, dan 13 kali kalah.

    Berikut ini tersedia link live streaming bagi kamu yang ingin menonton pertandingan antara Malut United dengan Arema FC yang berlangsung hari ini.

    BACA JUGA: DANA KAGET Spesial Maret 2025, Klaim Saldo Gratis Hingga Rp50.000 Langsung Cair

    Jadwal Lengkap BRI Liga 1 2024/2025 Pekan ke-25 : Jadwal Pekan Ke-25 BRI Liga 1 2024/2025, Catat Tanggalnya!

    LINK STREAMING Malut United vs Arema FC: 

    https://www.vidio.com/watch/8304650-gaskeun-bri-liga-1-2024-2025-segera-dimulai-dukung-saksikan-klub-kesayanganmu-hanya-di-indosiar?utm_source=google&utm_medium=pre-game&utm_campaign=liga1-ENLink Nonton:  https://www.vidio.com/live/17775-bri-liga-1?schedule_id=4114387

     

     

     

  • Peringatan Cuaca Ekstrem Harus Direspons Cepat Pemda

    Peringatan Cuaca Ekstrem Harus Direspons Cepat Pemda

    Jakarta –

    Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menegaskan pentingnya respons cepat dari pemerintah daerah (Pemda) dalam menindaklanjuti peringatan dini cuaca ekstrem yang telah dikeluarkan.

    Dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrem telah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Cirebon, Riau, Kabupaten Bogor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Manggarai.

    BMKG telah secara aktif memberikan informasi cuaca terkini, namun kesiapan daerah dalam merespons peringatan dini masih perlu ditingkatkan guna mengurangi dampak bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

    “Peran serta pemerintah daerah dalam mitigasi bencana sangat krusial, terutama dalam memastikan bahwa setiap peringatan dini ditindaklanjuti dengan langkah antisipatif di lapangan,” tegasnya, dikutip dari keterangan resmi BMKG, Selasa (4/3/2025).

    Dwikorita mengatakan bahwa peringatan dini bukan sekadar informasi, tetapi seruan untuk tindakan nyata. Kecepatan dan kesiapan dalam merespons peringatan dini cuaca ekstrem sangat menentukan upaya mitigasi risiko, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiil.

    “Kami terus menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrem melalui berbagai kanal komunikasi resmi, termasuk website, aplikasi mobile, sms blasting dan media sosial BMKG. Namun, efektivitas peringatan dini ini sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam meresponsnya dengan langkah konkret. Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan masyarakat guna meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi secara lebih cepat dan efektif,” ujarnya.

    Dwikorita mengungkapkan, BMKG memahami bahwa banyak daerah saat ini dipimpin oleh kepala daerah baru yang mungkin masih dalam proses adaptasi dengan perangkat di bawahnya. Oleh karena itu, BMKG siap memberikan pendampingan lebih lanjut, agar pemahaman terhadap sistem peringatan dini semakin optimal dan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan mitigasi yang efektif.

    Selain itu, lanjut dia, BMKG mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengakses informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan lebih dini. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, BMKG, dan masyarakat, diharapkan dampak dari bencana akibat cuaca ekstrem dapat diminimalkan.

    Curah Hujan Tinggi Sepekan ke Depan

    BMKG juga memprediksi dalam periode 4 – 11 Maret 2025, hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di bagian barat dan Kepulauan Papua.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menyampaikan bahwa gelombang atmosfer seperti Rossby Ekuatorial, Low Frequency, dan Kelvin diprediksi tetap aktif di sebagian besar Sumatra, Jawa bagian Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, serta Kepulauan Papua yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan awan hujan dengan intensitas bervariasi di wilayah-wilayah tersebut.

    “Curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dan perlu diwaspadai, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terdampak cuaca ekstrem,” ungkapnya.

    Analisis terbaru juga menunjukkan terbentuknya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia, tepatnya di barat Aceh, serta di selatan Papua. Keberadaan sirkulasi siklonik ini menyebabkan pelambatan kecepatan angin atau konvergensi di berbagai perairan, termasuk Laut Natuna, Laut Banda, perairan selatan Sulawesi, Laut Arafuru, dan Maluku.
    Selain itu, daerah pertemuan angin (konfluensi) juga terdeteksi membentang di Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, hingga Papua bagian selatan.

    Daerah pelambatan kecepatan angin (konvergensi) lainnya juga terpantau memanjang dari Pesisir Timur Riau hingga Kep. Riau, dari Sumatra Barat hingga Sumatra Selatan, dari Samudra Hindia selatan Jawa Timur hingga Selatan Jawa Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan, dari Laut Sulawesi hingga Kalimantan Timur.
    Kondisi ini berpotensi memicu peningkatan curah hujan di wilayah-wilayah tersebut dan dapat berdampak pada aktivitas maritim serta masyarakat pesisir.

    Di sisi lain, fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang masih aktif di Kepulauan Papua turut memperkuat dinamika atmosfer di kawasan timur Indonesia. MJO berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konveksi yang dapat memperbesar potensi hujan deras di sejumlah wilayah.

    Sementara itu, analisis labilitas lokal mengindikasikan potensi signifikan untuk perkembangan awan konvektif di berbagai daerah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, serta hampir seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Labilitas atmosfer ini berperan dalam mendukung proses pembentukan awan hujan, terutama pada siang hingga sore atau malam hari.

    “Dengan meningkatnya aktivitas atmosfer ini, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, angin kencang, hingga kemungkinan banjir di daerah rawan. Pemantauan cuaca secara berkala sangat penting untuk mengantisipasi dampak dari dinamika atmosfer yang terus berkembang,” sebutnya.

    (rns/rns)