Xcloud.id

provinsi: MALUKU UTARA

  • Pelni Lakukan Penyesuaian Rute 19 Kapal selama Mudik Lebaran 2025

    Pelni Lakukan Penyesuaian Rute 19 Kapal selama Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) akan melakukan penyesuaian rute pada 19 kapalnya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama angkutan Lebaran 2025. 

    Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy mengungkapkan penyesuaian rute ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengantisipasi tingginya kepadatan penumpang selama periode mudik.

    “Terdapat 19 kapal yang akan mengalami penyesuaian rute agar dapat melayani destinasi-destinasi mudik utama dengan lebih optimal. Penyesuaian ini mencakup perubahan jadwal dan penambahan frekuensi di rute-rute strategis untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama peak season Lebaran 2025,” ujar Dessy dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Adapun 19 kapal yang mengalami penyesuaian rute selama Lebaran 2025 adalah sebagai berikut:

    1. KM Gunung Dempo
    Deviasi Bau-Bau, Namlea, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, Fak-Fak untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Sulawesi dan Maluku Port tujuan Sulawesi Port pada saat arus mudik dan arus balik.

    2. KM Ciremai
    Deviasi Manokwari, Biak, Namlea untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Papua Port tujuan Ambon dan Namlea tujuan Makassar– Surabaya (PP) pada saat arus mudik dan arus balik.

    3. KM Dobonsolo
    – Deviasi Ambon, Serui, Nabire untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Ambon tujuan Papua Port PP pada saat arus mudik.

    – Deviasi Deviasi Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, Fak-Fak untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Ambon tujuan Maluku Port pada saat arus mudik.

    – Deviasi Balikpapan, Ambon, Nabire, Serui untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Surabaya– Balikpapan, dan ruas Ambon tujuan Papua Port PP pada saat arus balik.

    4. KM Nggapulu
    – Deviasi Kijang, Batam, Belawan untuk antisipasi angkutan Lebaran ruas Kijang, Batam tujuan Belawan PP pada saat arus mudik.

    – Deviasi Ternate, Ambon, Bitung untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Ambon – Ternate – Bitung PP pada saat arus balik.

    5. KM Labobar
    – Deviasi Sorong, Manokwari, Nabire, Wasior, Fak-Fak untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Maluku Port tujuan Papua Port (PP) pada saat arus mudik dan arus balik.

    6. KM Dorolonda
    – Deviasi Ternate, Bitung, Pantoloan, Balikpapan, Surabaya untuk antisipasi Angkutan Lebaran pada ruas Ambon tujuan Ternate dan Bitung-Pantoloan–Balikpapan tujuan Surabaya saat arus mudik.

    – Deviasi Ambon untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Ambon tujuan Papua Port pada saat arus balik.

    – Deviasi Serui untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Papua Port PP pada saat arus balik.

    7. KM Sinabung
    – Deviasi Ambon untuk antisipasi angkutan Lebaran ruas Ambon tujuan Papua Port dan ruas Balikpapan– Surabaya saat arus mudik.

    – Deviasi Balikpapan untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Surabaya tujuan Balikpapan saat arus balik.

    8. KM Kelud
    Deviasi Batam, Belawan untuk antisipasi angkutan Lebaran penambahan frekuensi pada ruas Batam – Belawan PP saat arus mudik dan balik.

    9. KM Lambelu
    Deviasi Balikpapan, Pare-Pare, Makassar, Surabaya untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Sulawesi Port tujuan Balikpapan dan Balikpapan tujuan Surabaya pada saat arus mudik.

    10. KM Kelimutu
    – Deviasi Sampit, Surabaya, Kumai, Semarang untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Kumai tujuan Semarang dan Sampit tujuan Semarang saat arus mudik.

    – Deviasi Semarang, Kumai untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Semarang tujuan Kumai PP pada saat arus balik.

    11. KM Tatamailau
    Deviasi Ambon untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Papua Port tujuan Ambon PP pada saat arus mudik dan arus balik.

    12. KM Tilongkabila
    Deviasi Bima, Makassar, Labuanbajo untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Makassar tujuan Bima – Labuanbajo PP pada saat arus mudik dan arus balik.

    13. KM Awu
    Deviasi Kumai, Semarang untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Kumai tujuan Semarang dan Kumai tujuan Surabaya PP pada saat arus mudik dan arus balik.

    14. KM Bukit Raya
    – Deviasi Pontianak, Surabaya untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Pontianak – Surabaya PP saat arus mudik.

    – Deviasi Surabaya, Kumai, Semarang, Pontianak untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Surabaya tujuan Kumai dan Semarang tujuan Kumai pada saat arus balik.

    15. KM Binaiya
    – Deviasi Surabaya, Batulicin, Kumai untuk antisipasi angkutan Lebaran Kalimantan Port tujuan Jawa Port pada saat arus mudik.

    – Deviasi Surabaya, Makassar, Batulicin untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Surabaya tujuan Batulicin saat arus balik.

    16. KM Leuser
    Deviasi Kumai, Semarang, Surabaya, Batulicin, Sampit untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Kalimantan Port tujuan Jawa Port PP pada saat arus mudik dan balik.

    17. KM Lawit
    Deviasi Surabaya, Kumai, Semarang, Sampit untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Kalimantan Port tujuan Jawa Port PP pada saat arus mudik dan balik.

    18. KM Sangiang
    Deviasi Sorong, Fak-Fak untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Papua Port tujuan Ambon saat arus mudik.

    19. KM Wilis
    Deviasi Makassar, Bima untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Makassar tujuan Bima pada saat arus mudik untuk kapal angkutan Pelni..

  • Brigjen. Pol. Wisnu Handoko, S.I.K., M.M. – Halaman all

    Brigjen. Pol. Wisnu Handoko, S.I.K., M.M. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigadir Jenderal Polisi Wisnu Handoko, S.IK., M.M. seorang perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi.

    Brigjen. Pol. Wisnu Handoko telah menjabat sebagai Kepala BNN Provinsi Jambi sejak 25 Juli 2022.

    Sebelumnya, ia pernah mengemban tugas sebagai Wakapolresta Padang hingga Kepala BNN Provinsi Maluku.

    Berikut profil Brigjen. Pol. Wisnu Handoko.

    Kehidupan Pribadi

    Dikutip dari Wikipedia, Brigjen. Pol. Wisnu Handoko lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 4 April 1967.

    Saat ini, ia telah berusia 57 tahun.

    Pendidikan

    Brigjen. Pol. Wisnu Handoko merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

    Ia berpengalaman di bidang intelijen.

    Usai lulus dari Akpol, Wisnu Handoko melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sekolah Staf Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sespim), serta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti).

    Karier

    Perjalanan karier Brigjen. Pol. Wisnu Handoko dimulai saat ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) Padang Polda Sumatra Barat tahun 2010.

    Kemudian, ia ditugaskan sebagai Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Sumatra Barat.

    Lalu dipercaya menjadi Kabagrendikjarlat Bidakademik STIK Lemdikpol pada 2014.

    Wisnu Handoko juga pernah menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Sosbud Baintelkam Polri dan Analis Utama Tingkat I Baintelkam Polri dari 2019 hingga 2021.

    Pada tahun 2021, ia dipercaya sebagai Wakil Direktur Keamanan Khusus (Wadirkamsus) Baintelkam Polri.

    Tak berselang lama, Wisnu Handoko mendapat mandat untuk menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dari 2021 hingga 2022.

    Terhitung sejak 25 Juli 2022. jenderal polisi bintang satu itu mengemban amanat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.

    Berikut riwayat perjalanan karier Brigjen. Pol. Wisnu Handoko:

    Wakapolresta Padang (2010)
    Dirintelkam Polda Sumbar
    Kabagrendikjarlat Bidakademik STIK Lemdikpol (2014)
    Analis Kebijakan Madya Bidang Sosbud Baintelkam Polri
    Analis Utama Tingkat I Baintelkam Polri (2019 hingga 2021)
    Wadirkamsus Baintelkam Polri (2021)
    Kepala BNNP Maluku Utara (2021 hingga 2022)
    Kepala BNNP Jambi (2022 hingga Sekarang).

     

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Menteri PU Dody Hanggodo Usulkan Proyek yang Pernah Mangkrak Jadi PSN – Halaman all

    Menteri PU Dody Hanggodo Usulkan Proyek yang Pernah Mangkrak Jadi PSN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berencana mengusulkan proyek yang sebelumnya mangkrak untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ini, ada 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029.

    Dody mengatakan 77 PSN tersebut masih bisa bertambah jika diusulkan oleh kementerian terkait.

    Ia mengaku telah mengantongi sejumlah proyek yang akan diusulkan, tetapi belum ingin membeberkannya pada saat ini.

    Meski belum ingin membeberkan rincian proyek yang dimaksud, Dody mengungkapkan bahwa beberapa proyek yang sebelumnya dicoret dari daftar PSN dan sempat mangkrak, kini berpotensi untuk diusulkan kembali.

    “Ada [proyek] yang dulu lama mangkrak dan telah dicoret dari PSN. Kalau kami sudah perbaiki tata kelolanya segala macam, hitung-hitungannya jelas bermanfaat untuk masyarakat secara umum, kami akan usulkan ulang,” kata Dody kepada awak media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

    Selain proyek yang pernah masuk dalam daftar PSN, Dody juga mengatakan akan mengusulkan proyek baru yang dinilai penting untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Pokoknya proyek-proyek besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kami akan sampaikan ke Pak Presiden,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut, dari 77 PSN yang ada, ada 48 PSN yang merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya (carry over) dan 29 proyek yang ditetapkan menjadi PSN baru.

    Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan Ibu Kota Nusantara merupakan beberapa proyek dari 77 PSN tersebut.

    Berikut daftar lengkapnya:

    PSN baru dalam RPJMN 2025-2029

    1.   Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    2.   Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

    3.   Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

    4.   Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

    5.   Program Penuntasan TBC

    6.   Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Papua Selatan

    7.   Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat

    8.   Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional

    9.   Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi

    10.   Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Bali

    11.   Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura

    12.   Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

    13.   PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi di Kalimantan Utara

    14.   Bioetanol (Berbasis Tebu) di Sumatera Utara, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel dan Papua Selatan

    15.   Biorefinery Sumatra di Riau dan Sumatra Selatan oleh PT Pertamina

    16.   RDMP RU VI Balongan di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    17.   Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar dengan Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii)  Pengembangan Industri Sagu di Papua, Sumatera, Jawa, NTT

    18.   Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash di Jawa Timur

    19.   Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut

    20.   Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga oleh PT MIND ID dan Swasta

    21.   Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi

    22.   Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project

    23.   Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu

    24.   Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia

    25.   Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku

    26.   Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas di Sumatera

    27.   Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

    28.   Pembangunan 3 Juta Rumah

    29.   Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

    PSN lanjutan (Carry over) di RPJMN 2025-2029

    1.   Pembangunan Kampus Jawa Barat Universitas lslam Internasional Indonesia (UIII)

    2.   Bendungan Way Apu di Maluku

    3.   Bendungan Jragung di Jawa Tengah

    4.   Bendungan Mbay di NTT

    5.   Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo

    6.   SPAM Regional Wosusokas di Jateng

    7.   SPAM Regional Benteng – Kobema di Bengkulu

    8.   Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku

    9.   Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    10.   Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro oleh PT Pertamina

    11.   North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan

    12.   RDMP RU IV Cilacap (rescoping) di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    13.   Biorefinery Cilacap di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    14.   Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan di Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi dan Palu oleh PT Pertamina/PGN

    15.   Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe di Nangroe Aceh Darussalam

    16.   Pengembangan KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara

    17.   Pengembangan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau

    18.   Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah

    19.   Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana di Kalimantan Barat

    20.   Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara

    21.   Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara

    22.   Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan

    23.   Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon hasil CCUS/CCS di Papua Barat

    24.   Kawasan Industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara

    25.   Kawasan Industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau

    26.   Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat

    27.   Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park di Sulawesi Tengah

    28.   Kawasan Industri Huali Industry Park di Sulawesi Selatan

    29.   Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park di Kepulauan Riau

    30.   Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park di Sulawesi Tenggara

    31.   Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park di Sulawesi Tenggara

    32.   Kawasan Industri Aspire Stargate di Sulawesi Tenggara

    33.   Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran di Kepulauan Riau

    34.   Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara di Sulawesi Tenggara

    35.   Kawasan lndustri Futong di Riau

    36.   Kawasan lndustri Pulau Penebang di Kalimantan Barat

    37.   Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kalimantan Tengah

    38.   Kawasan Industri Alumina Toba di Kalimantan Barat

    39.   Kawasan Industri Indo Mineral Mining di Sulawesi Tengah

    40.   Kawasan Industri Tabuk di Kalimantan Tengah

    41.   Kawasan Industri Rimau di Kalimantan Tengah

    42.   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

    43.   Pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat

    44.   Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat

    45.   Jalan Tol Serang – Panimbang

    46.   Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi

    47.   Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

    48.   Jakarta Sewerage System

  • Bulog Pastikan Stok Beras di Maluku Cukup hingga 4 Bulan ke Depan Regional 7 Maret 2025

    Bulog Pastikan Stok Beras di Maluku Cukup hingga 4 Bulan ke Depan Regional 7 Maret 2025

    Bulog Pastikan Stok Beras di Maluku Cukup hingga 4 Bulan ke Depan
    Tim Redaksi
    AMBON, KOMPAS.com
    – Kepala Perum
    Bulog
    Kantor Wilayah (Kanwil)
    Maluku
    dan Maluku Utara Mara Kamin Siregar menyampaikan, tersedia 16.200 ton
    beras
    untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku, Jumat (7/3/2025).
    Siregar memastikan, jumlah itu mampu mencukupi hingga selesai Lebaran 2025.
    “Saya pastikan stok pangan untuk bulan Ramadhan aman sampai dengan hari Lebaran tersedia. Ada 16.200 di gudang,” ujar Siregar saat mengecek Gudang Bulog, Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon.
    Beras
    -beras itu berasal dari serapan petani di Pulau Seram, Buru Provinsi Maluku juga sebagain dari Makassar, Sulawesi.
    Menurutnya, stok tersebut masuk dalam ketegori aman hingga empat bulan ke depan.
    Siregar menyampaikan, akan ada tambahan stok beras yang didatangkan dari Makasar sebanyak 5.00 ton.
    Beras tersebut untuk memperkuat ketahanan pangan di Maluku.
    Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras. Beras yang ada di gudang itu nantinya juga digunakan untuk penyaluran bantuan pangan berupa pasar murah ke masyarakat.
    Bulog Maluku dan Maluku Utara juga berupaya agar petani di Maluku punya hasil penjualan beras yang baik, salah satunya dengan kehadiran gudang filial atau gudang sewa di Kobi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
    Petani di Seram tidak perlu lagi terbeban dengan ongkos angkutan beras ke Kota Ambon yang mahal. Beras dari petani akan langsung dibeli dan diserap oleh Bulog di gudang filial.
    “Gudang ini untuk memudahklan petani, mendekatkan petani dengan Bulog. Kalau mereka angkut biayanya bisa sampai Rp 500.000,” tutur Siregar.
    Kapasitas gudang filial mampu menampung 100 ton. Di situ, harga gabah yang djual petani telah ditetapkan dan punya standar yang baik, yakni Rp 12.000 per kilogram.
    Wail Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam kunjungan ke gudang
    bulog
    juga menjamin keamanan stok pangan selama Ramadhan bagi warga Maluku.
    “Kita menjamin bahwa stok sampai Lebaran tersedia, kepada kawan-kawan yang merupakan distributor menyalurkan kepada masyarakat saya minta kerja samanya untuk memastikan bahannya tersalur,” katanya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek Pembayaran Tol Nirsentuh Tak Masuk Daftar PSN Prabowo, Menteri PU: Masih Bisa Diusulkan Lagi – Halaman all

    Proyek Pembayaran Tol Nirsentuh Tak Masuk Daftar PSN Prabowo, Menteri PU: Masih Bisa Diusulkan Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai tidak masuknya sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ke daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto merupakan sesuatu yang biasa.

    Sebelumnya, MLFF masuk ke daftar PSN baru non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024.

    Namun, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 yang terbit pada 10 Februari 2025, tidak ada MLFF di situ.

    Dody memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa karena sebenarnya MLFF bisa diusulkan kembali menjadi PSN di kemudian hari.

    “Saya pikir itu proses biasa saja. Ini masih bisa diusulkan ulang,” katanya kepada awak media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

    Ia mengatakan, proyek MLFF masih harus ia diskusikan lagi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Menurut dia, MLFF merupakan proyek yang perlu ia “telanjangi” terlebih dahulu atau dengan kata lain perlu dipahami lagi setiap detailnya.

    “MLFF itu kan sesuatu yang harus saya telanjangi dulu, gitu. Sudah telanjang, tahu masalahnya apa, kita benahi tata kelolanya,” ujar Dody.

    Setelah dibenahi, MLFF baru akan diinformasikan lagi ke Prabowo bahwa proyek ini sebenarnya memiliki berbagai manfaat dan dapat diusulkan agar masuk lagi menjadi bagian dari PSN.

    Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut, dari 77 PSN yang ada, ada 48 PSN yang merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya (carry over) dan 29 proyek yang ditetapkan menjadi PSN baru.

    Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan Ibu Kota Nusantara merupakan beberapa proyek dari 77 PSN tersebut.

    Berikut daftar lengkapnya:

    PSN baru dalam RPJMN 2025-2029:

    1.       Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    2.       Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

    3.       Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

    4.       Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

    5.       Program Penuntasan TBC

    6.       Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Papua Selatan

    7.       Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat

    8.       Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional

    9.       Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi

    10.   Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Bali

    11.   Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura

    12.   Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

    13.   PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi di Kalimantan Utara

    14.   Bioetanol (Berbasis Tebu) di Sumatera Utara, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel dan Papua Selatan

    15.   Biorefinery Sumatra di Riau dan Sumatra Selatan oleh PT Pertamina

    16.   RDMP RU VI Balongan di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    17.   Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar dengan Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii)  Pengembangan Industri Sagu di Papua, Sumatera, Jawa, NTT

    18.   Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash di Jawa Timur

    19.   Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut

    20.   Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga oleh PT MIND ID dan Swasta

    21.   Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi

    22.   Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project

    23.   Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu

    24.   Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia

    25.   Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku

    26.   Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas di Sumatera

    27.   Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

    28.   Pembangunan 3 Juta Rumah

    29.   Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

    PSN lanjutan (Carry over) di RPJMN 2025-2029

    1.       Pembangunan Kampus Jawa Barat Universitas lslam Internasional Indonesia (UIII)

    2.       Bendungan Way Apu di Maluku

    3.       Bendungan Jragung di Jawa Tengah

    4.       Bendungan Mbay di NTT

    5.       Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo

    6.       SPAM Regional Wosusokas di Jateng

    7.       SPAM Regional Benteng – Kobema di Bengkulu

    8.       Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku

    9.       Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    10.   Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro oleh PT Pertamina

    11.   North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan

    12.   RDMP RU IV Cilacap (rescoping) di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    13.   Biorefinery Cilacap di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    14.   Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan di Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi dan Palu oleh PT Pertamina/PGN

    15.   Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe di Nangroe Aceh Darussalam

    16.   Pengembangan KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara

    17.   Pengembangan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau

    18.   Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah

    19.   Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana di Kalimantan Barat

    20.   Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara

    21.   Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara

    22.   Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan

    23.   Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon hasil CCUS/CCS di Papua Barat

    24.   Kawasan Industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara

    25.   Kawasan Industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau

    26.   Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat

    27.   Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park di Sulawesi Tengah

    28.   Kawasan Industri Huali Industry Park di Sulawesi Selatan

    29.   Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park di Kepulauan Riau

    30.   Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park di Sulawesi Tenggara

    31.   Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park di Sulawesi Tenggara

    32.   Kawasan Industri Aspire Stargate di Sulawesi Tenggara

    33.   Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran di Kepulauan Riau

    34.   Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara di Sulawesi Tenggara

    35.   Kawasan lndustri Futong di Riau

    36.   Kawasan lndustri Pulau Penebang di Kalimantan Barat

    37.   Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kalimantan Tengah

    38.   Kawasan Industri Alumina Toba di Kalimantan Barat

    39.   Kawasan Industri Indo Mineral Mining di Sulawesi Tengah

    40.   Kawasan Industri Tabuk di Kalimantan Tengah

    41.   Kawasan Industri Rimau di Kalimantan Tengah

    42.   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

    43.   Pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat

    44.   Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat

    45.   Jalan Tol Serang – Panimbang

    46.   Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi

    47.   Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

    48.   Jakarta Sewerage System

  • Pelni Sesuaikan Rute 19 Kapal Selama Periode Lebaran 2025, Ini Daftarnya  – Halaman all

    Pelni Sesuaikan Rute 19 Kapal Selama Periode Lebaran 2025, Ini Daftarnya  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni (Persero) melakukan penyesuaian rute pada 19 kapalnya, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama angkutan Lebaran 2025. 

    Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy mengatakan, penyesuaian rute ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengantisipasi tingginya kepadatan penumpang selama periode mudik. 

    “Terdapat 19 kapal yang akan mengalami penyesuaian rute agar dapat melayani destinasi-destinasi mudik utama dengan lebih optimal. Penyesuaian ini mencakup perubahan jadwal dan penambahan frekuensi di rute-rute strategis untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama peak season Lebaran 2025,” ujar Dessy dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Dessy menyebut, penyesuaian ini juga menjadi wujud komitmen Pelni dalam mendukung program pemerintah untuk menyediakan transportasi mudik yang aman, nyaman dan terjangkau. 

    Pelni berupaya memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan dan dilengkapi fasilitas yang memadai untuk perjalanan jauh.

    “Pelni menyampaikan permohonan maaf bagi masyarakat yang terganggu akibat penyesuaian ini,” jelas Dessy.

    Adapun saat ini pelanggan kapal Pelni dapat memanfaatkan saluran digital seperti aplikasi Pelni Mobile ataupun website resmi Pelni. 

    Tiket kapal Pelni juga dapat diperoleh di berbagai aplikasi perbankan seperti fitur Lifestyle BCA Mobile, Sukha Livin Mandiri, dan BNI agen46, jaringan Indomaret dan OMI mitra Indomaret, jaringan Alfamart dan Alfamidi, ATA Tour, Fastpay, easybook.com, via.com, MMBC, Darmawisata Indonesia hingga Versa dan Topindo.

    Adapun 19 kapal yang mengalami penyesuaian rute selama Lebaran 2025 adalah sebagai berikut :

    1. KM Gunung Dempo :

    Deviasi Bau-Bau, Namlea, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, Fak-Fak, untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Sulawesi dan Maluku Port tujuan Sulawesi Port pada saat arus mudik dan arus balik.

    2. KM Ciremai :

    Deviasi Manokwari, Biak, Namlea, untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Papua Port tujuan Ambon dan Namlea tujuan Makassar– Surabaya (PP) pada saat arus mudik dan arus balik.

    3. KM Dobonsolo:

    Deviasi Ambon, Serui, Nabire, untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Ambon tujuan Papua Port PP pada saat arus mudik.

    Deviasi Deviasi Ambon, Banda, Tual, Dobo, Kaimana, Fak-Fak, untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Ambon tujuan Maluku Port pada saat arus mudik.

    Deviasi Balikpapan, Ambon, Nabire, Serui, untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Surabaya– Balikpapan, dan ruas Ambon tujuan Papua Port PP pada saat arus balik.

    4. KM Nggapulu:

    Deviasi Kijang, Batam, Belawan untuk antisipasi angkutan Lebaran ruas Kijang, Batam tujuan Belawan PP pada saat arus mudik.

    Deviasi Ternate, Ambon, Bitung, untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Ambon – Ternate – Bitung PP pada saat arus balik.

    5. KM Labobar :

    Deviasi Sorong, Manokwari, Nabire, Wasior, Fak-Fak, untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Maluku Port tujuan Papua Port (PP) pada saat arus mudik dan arus balik.

    6. KM Dorolonda :

    Deviasi Ternate, Bitung, Pantoloan, Balikpapan, Surabaya, untuk antisipasi Angkutan Lebaran pada ruas Ambon tujuan Ternate dan Bitung – Pantoloan – Balikpapan tujuan Surabaya saat arus mudik.

    Deviasi Ambon untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Ambon tujuan Papua Port pada saat arus balik.

    Deviasi Serui untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Papua Port PP pada saat arus balik.

    7. KM Sinabung :

    Deviasi Ambon untuk antisipasi angkutan Lebaran ruas Ambon tujuan Papua Port dan ruas Balikpapan– Surabaya saat arus mudik.

    Deviasi Balikpapan untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Surabaya tujuan Balikpapan saat arus balik.

    8. KM Kelud :

    Deviasi Batam, Belawan untuk antisipasi angkutan Lebaran penambahan frekuensi pada ruas Batam – Belawan PP saat arus mudik dan balik.

    9. KM Lambelu :

    Deviasi Balikpapan, Pare-Pare, Makassar, Surabaya untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Sulawesi Port tujuan Balikpapan dan Balikpapan tujuan Surabaya pada saat arus mudik.

    10. KM Kelimutu :

    Deviasi Sampit, Surabaya, Kumai, Semarang untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Kumai tujuan Semarang dan Sampit tujuan Semarang saat arus mudik.

    Deviasi Semarang, Kumai untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Semarang tujuan Kumai PP pada saat arus balik.

    11. KM Tatamailau :

    Deviasi Ambon untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Papua Port tujuan Ambon PP pada saat arus mudik dan arus balik.

    12. KM Tilongkabila :

    Deviasi Bima, Makassar, Labuanbajo untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Makassar tujuan Bima – Labuanbajo PP pada saat arus mudik dan arus balik.

    13. KM Awu :

    Deviasi Kumai, Semarang untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Kumai tujuan Semarang dan Kumai tujuan Surabaya PP pada saat arus mudik dan arus balik.

    14. KM Bukit Raya :

    Deviasi Pontianak, Surabaya untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Pontianak – Surabaya PP saat arus mudik.

    Deviasi Surabaya, Kumai, Semarang, Pontianak untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Surabaya tujuan Kumai dan Semarang tujuan Kumai pada saat arus balik.

    15. KM Binaiya :

    Deviasi Surabaya, Batulicin, Kumai untuk antisipasi angkutan Lebaran Kalimantan Port tujuan Jawa Port pada saat arus mudik.

    Deviasi Surabaya, Makassar, Batulicin untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Surabaya tujuan Batulicin saat arus balik.

    16. KM Leuser :

    Deviasi Kumai, Semarang, Surabaya, Batulicin, Sampit untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Kalimantan Port tujuan Jawa Port PP pada saat arus mudik dan balik.

    17. KM Lawit :

    Deviasi Surabaya, Kumai, Semarang, Sampit untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Kalimantan Port tujuan Jawa Port PP pada saat arus mudik dan balik.

    18. KM Sangiang :

    Deviasi Sorong, Fak-Fak untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Papua Port tujuan Ambon saat arus mudik.

    19. KM Wilis : 

    Deviasi Makassar, Bima untuk antisipasi angkutan Lebaran pada ruas Makassar tujuan Bima pada saat arus mudik.

     

     

     

  • Polisi di Halmahera Timur Dilaporkan Ke Propam Atas Dugaan Penipuan, Berikut Klaim Kedua Belah Pihak – Halaman all

    Polisi di Halmahera Timur Dilaporkan Ke Propam Atas Dugaan Penipuan, Berikut Klaim Kedua Belah Pihak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bripka Wardi Ibrahim seorang anggota polisi yang bertugas sebagai Danpos Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah, Halmahera Timur, dilaporkan seorang warga ke Propam Polda Maluku Utara atas kasus penipuan.

    Kabid Propam Polda Maluku Utara Kombes Hery Purnomo saat dikonfirmasi membenarkan adanya aduan warga tersebut.

    “Memang benar laporan sudah masuk ke Dumas dan selanjutnya akan kita tindak lanjut sesuai ketentuan hukum,” kata Hery dikutip dari Tribunternate.com, Rabu (5/3/2025) malam.

    Pelapor diketahui bernama Obet Tarom (58), warga Desa Hilaitetor, Kecamatan Wasile Utara, Halmahera Timur.

    Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara, M Bahtiar Husni didampingi Yulia Pihang selaku kuasa hukum Obet Tarom membenarkan pembuatan laporan ke Pengaduan Masyarakat (Dumas) bidang Propam pada Rabu (5/3/2025).

    Bahtiar Husni mengungkap bila laporan dibuat terkait kasus penipuan dalam bisnis kayu.

    Ia mengungkap Bripka Wardi menjalankan bisnis kayu yang pengambilannya melalui Obet Tarom dengan perjanjian lisan akan memberikan mobil Toyota Avanza nomor polisi DB 1386 FD.

    Bahtiar mengungkapkan, jumlah kayu yang diambil oknum polisi sebanyak 225 kubik dengan rincian kayu kelas 2, 193 kubik dan kayu kelas 1, 32 kubik.

    Saat pemberian mobil, Bripka Wardi mengatakan bahwa mobil yang diberikan ke Obet Tarom tidak ada masalah.

    Padahal nyatanya, mobil tersebut telah digadaikan di leasing.

    Hal itu diketahui setelah Obet Tarom didatangi pihak leasing dengan membawa surat somasi meminta melunasi tunggakan pembayaran senilai Rp 10 juta.

    “Atas perbuatan itu, pak Tarom merasa sangat dirugikan dan ditipu oleh oknum tersebut (Bripka Wardi,red). Padahal selama tahun 2023 hingga saat ini sudah memberikan kayu kepada oknum tersebut dengan jumlah 225 kubik,” ujar Bahtiar.

    Senada juga disampaikan Yulia Pihang, selaku kuasa hukum Obet.

    Ia merasa kasihan dengan kliennya karena pria lanjut usia tersebut susah payah berjuang bersama istrinya mengambil kayu sejak 2023-2025 untuk diberikan kepada oknum polisi, berdalih ditukar dengan sebuah mobil yang katanya tidak ada masalah.

    Atas kejadian ini, kuasa hukum Obet Tarom berharap laporan ini bisa ditindaklanjuti Propam Polda Malut.

    Bripka Wardi Ibrahim Membantah

    Terpisah, Bripka Wardi Ibrahim membantah tudingan yang ditujukan terhadap dirinya yang diduga melakukan penipuan.

    Bripka Wardi mengatakan apa yang disampaikan Obet Tarom melalui kuasa hukumnya tidak sinkron dengan data miliknya.

    “Setahu saya pengambilan kayu dari Januari tahun 2023 sampai dengan Januari 2025 itu tercatat hanya 150 kubik dan itu ada rinciannya di saya.”

    “Begitu juga ada pengambilan bahan-bahan, semua ada rinciannya,” jelas Bripka Wardi kepada TribunTernate.com, Kamis (6/3/2025).

    Lebih lanjut, untuk jumlah kayu besi yang disampaikan 32 kubik juga tidak sesuai dengan catatannya, karena yang tercatat hanya 17 kubik.

    “Harga yang diambil disana kayu kelas dua Rp1,2 juta dan kelas satu Rp 2,5 juta per kubik,” katanya.

    Ia juga menilai, dirinya dan institusi kepolisian sangat dirugikan atas informasi yang tidak benar ini. 

    “Nanti pimpinan saya beranggapan kerja di lapangan bisnis kayu tidak becus dan tipu-tipu orang,” tuturnya.

    Disinggung terkait mobil, ia mengaku sejak awal telah menjelaskan kepada Obet bahwa mobil yang dijanjikan itu tidak bisa diambil cash tapi kredit, dengan catatan Obet harus menyetor uang DP sebesar Rp 30 juta. 

    “Karena saat itu om Obet tidak punya uangnya jadi tukar dengan kayu, jadi berjalannya waktu mobil itu baru diambil pada Juni 2023.”

    “Nunggak pembayaran itu di bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2024 karena tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi uang setoran Rp 5 juta per bulan lebih itu saya setor pakai uang saya pribadi,” tuturnya.

    Kemudian, pada bulan Desember 2024 ia bertemu dengan Obet dan keluarga.

    Ia pun meminta Obet membantu menyelesaikan tunggakan itu, karena dirinya tidak memiliki uang untuk pembayaran cicilan mobil.

    Sebab, bisnis kayu Obet juga sudah tersendat.

    “Di tahun 2025 bulan Januari dan seterusnya saya minta bantu kalau om Obet punya kayu tidak lancar minta bantu mobil atau sopir tutup cicilan/angsuran,” ucapnya.

    Ia menuturkan, leasing kembali menghubungi dirinya beberapa waktu lalu bahkan diberi surat somasi satu sampai tiga. 

    “Jadi saya ambil langkah agar om Obet bisa bayar itu mobil sehingga mobil itu diamankan ke Lolobata dan aman, bukan kasih di leasing,” tuturnya.

    Terkait pelaporan ke Propam Polda Maluku Utara, Bripka Wardi mengaku akan mengikuti prosesnya.

    “Untuk laporan ke Propam kita ikuti prosesnya, nanti saya buat pembuktian di Propam,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/ Tribunternate.com/ Randi Basri)

    Sebagian dari artikel ini telah tayang di TribunTernate.com dengan judul Dituduh Tipu Warga Desa Hilaitetor Halmahera Timur, Bripka Wardi Ibrahim: Itu Tidak Benar

  • Menteri Ekonomi RI-Prancis Bahas Kerja Sama Strategis: Energi Hijau, Infrastruktur, hingga Satelit – Halaman all

    Menteri Ekonomi RI-Prancis Bahas Kerja Sama Strategis: Energi Hijau, Infrastruktur, hingga Satelit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis, Eric Lombard dalam kunjungan kerja ke Prancis, Rabu (5/3/2025).

    Pertemuan ini membahas upaya memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor strategis termasuk perdagangan, investasi, dan sumber daya mineral.

    Mengawali pertemuan, Menteri Lombard mengharapkan dialog ekonomi tingkat tinggi pada saat kedatangan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada akhir Mei 2025.

    Menteri Lombard juga memuji peran Indonesia yang sangat penting sebagai ekonomi terbesar di kawasan ASEAN.

    “Indonesia negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ASEAN sangat penting bagi Prancis,” ujar Menteri Lombard.

    Airlangga mengharapkan percepatan penyelesaian  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EUCEPA) yang telah berlangsung dalam 19 putaran selama 9 tahun.

    “Penyelesaian I-EUCEPA adalah momentum yang tepat saat dunia menghadapi ketidakpastian karena kebijakan luar negeri Presiden AS Trump. Indonesia terbuka untuk berdialog dan berkeinginan agar Indonesia dan Uni Eropa dapat menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan bersama,” kata Airlangga.

    Penyelesaian perundingan I-EUCEPA diyakini dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat perdagangan dan investasi antar kawasan.

    Menteri Lombard  menyambut baik permintaan Airlangga. Prancis akan terus berdialog seraya menyiapkan konsesi keuangan untuk investasi proyek-proyek melalui CEPA.

    Menurut Menteri Lombard, CEPA ini mensyaratkan akses pasar yang kuat, atensi pada isu lingkungan, dan hubungan komersial yang tangguh.

    Menko Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 8 persen secara bertahap, dan keinginan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara maju.

    Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan dukungan Prancis pada proses aksesi OECD serta pengembangan industri dan investasi Prancis di Indonesia.
    Salah satu investasi penting adalah Eramet Group yang berkolaborasi dengan RRT di Maluku Utara.

    Eramet Group saat ini sedang memperluas keterlibatannya dalam rantai nilai Baterai EV berbasis Nikel dengan mengoptimalkan potensi sumber daya di Weda Bay, Halmahera Tengah.

    Kerja sama ini mencakup pengolahan dan hilirisasi mineral strategis guna mendukung ekosistem EV yang lebih berkelanjutan.

    Airlangga juga menyinggung bahwa pembelian peralatan militer Indonesia dari Prancis yang mencapai EUR11 Miliar, perlu juga diimbangi dengan perluasan perdagangan Perancis dengan Indonesia di sektor yang lain.

    Menteri Lombard kemudian menyebutkan beberapa proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan seperti HDF Energy untuk proyek hidrogen di Sumba yang bekerjasama dengan PT. PLN, industri satelit melalui korporasi Thales, dan pembangunan kereta api dan lintasannya di mana Prancis akan menyiapkan skema pembiayaannya.

    Selain itu, Menteri Lombard juga menyebutkan kerjasama terkait infrastruktur LRT di Bandung.

    Dalam pertemuan ini, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Prancis atas dukungan terhadap penundaan implementasi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) menjadi akhir tahun 2025.

    “Pemerintah selalu proaktif melakukan dialog bilateral terkait pelaksanaan EUDR ini dengan pihak Uni Eropa. Dialog tersebut dapat menjadi ruang bagi Indonesia untuk dapat menyelaraskan kepentingan nasional dan interest pihak Uni Eropa,” ujarnya.

    Lebih lanjut Airlangga juga menekankan pentingnya penguatan industri minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) sebagai salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

    Airlangga mengajak Prancis mendukung komitmen Indonesia untuk comply terhadap standar keberlanjutan yang diakui secara global, khususnya dalam industri CPO.

    Mengakhiri pembicaraan, kedua Menteri sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis sehingga dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

    “Pertemuan bilateral ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan ekonomi. Hubungan diplomatik Indonesia-Prancis yang sudah menginjak 75 tahun pada tahun ini diharapkan menjadi kesempatan untuk meluncurkan program-program kerja sama baru kedua negara,” kata Airlangga.

    Pada pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; dan Duta Besar RI untuk Paris, Mohamad Oemar.

  • IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Keputusan PSN Prabowo itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada Senin 10 Februari 2025.

    RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

    Adapun cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

    Terdapat 77 PSN yang masuk dalam daftar indikasi PSN 2025-2029. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan). Untuk lebih jelasnya, berikut daftar lengkap 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo:

    PSN Carry over

    Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII): lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Way Apu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Jragung: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Mbay: lokasi Nusa Tenggara Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Bulango Ulu: lokasi Gorontalo; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Wosusokas: Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Benteng-Kobema: lokasi Bengkulu; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela: lokasi Maluku; pelaksana swasta

    Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    North Hub Development Project Selat Makassar: lokasi Kalimantan; pelaksana swasta

    RDMP RU IV Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Biorefinery Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan: lokasi Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, dan Palu; pelaksana PT Pertamina/PGN

    Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe: lokasi Nanggroe Aceh Darussalam; pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe.

    Pengembangan KEK Sei Mangkei: lokasi Sumatera Utara; pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

    Pengembangan KEK Galang Batang: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana BUPP KEK Galang Batang

    Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan lndustri Kalimantan lndustrial Park lndonesia (KIPI): lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay: lokasi Maluku Utara; pelaksanaSwasta

    Kawasan Industri Bantaeng: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS: lokasi Papua Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tanah Kuning: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Pulau Ladi: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Fakfak: lokasi Papua Barat; pelaksana BUMN

    Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri ASPIRE Stargate: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Futong: lokasi Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Pulau Penebang: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kumai Multi Energi: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Alumina Toba: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indo Mineral Mining: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tabuk: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Rimau: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): lokasi Ibu Kota Nusantara; pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur-Barat: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta

    Jalan Tol Serang-Panimbang: lokasi Banten; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi: lokasi Jawa Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jakarta Sewerage System: lokasi DKI Jakarta; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemprov DKI Jakarta.

    PSN Baru

    Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)

    Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)

    Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)

    Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)

    Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta

    Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta

    PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

    Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina

    RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta

    Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta

    Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta

    Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia

    Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta

    Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)

    Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial

    Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)

    Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat

    Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)

    Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

    77 PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

    Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

    PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden. (Pram/fajar)

  • Sosok Mudasir, Oknum Anggota Satpol PP Ternate Pelaku Pemukulan Wartawan yang Kini Jadi Tersangka – Halaman all

    Sosok Mudasir, Oknum Anggota Satpol PP Ternate Pelaku Pemukulan Wartawan yang Kini Jadi Tersangka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TERNATE – Mudasir, oknum anggota Satpol PP Ternate akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

    Mudasir jadi tersangka kasus dugaan kekerasan terhadap dua jurnalis, saat melakukan peliputan aksi Indonesia gelap di kantor Wali Kota Ternate beberapa waktu lalu.

    “Yang bersangkutan terlapor M sudah kita tetapkan tersangka atas laporan pelapor pertama atas nama Julfikram Suhadi,” kata Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Widya Bhakti Dira, Rabu (5/3/2025).

    Penetapan tersangka ini setelah penyidik memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor.

    Penetapan tersangka ini berdasarkan keterangan saksi, pelapor, terlapor, barang bukti rekaman video, rekaman CCTV serta barang bukti lainnya.

    “Karena sudah penetapan tersangka, statusnya dari penyelidikan naik ke penyidikan,” ungkapnya.

    Diketahui dalam kasus ini ada dua korban yakni M Zulfikram Suhadi dari TribunTernate.com dan Fitriyanti dari HalmaheraRaya.id.

    Untuk laporan pelapor Fitriyanti Safar, polisi akan melakukan pemanggilan kembali terhadap pelapor untuk diminta keterangan.

    Dalam penyelidikan, Penyidik Polres Ternate telah mengantongi rekaman CCTV Kantor Wali Kota Ternate sebagai bukti, kemudian 7 orang saksi dari jurnalis juga telah dimintai keterangan.

    Sosok Mudasir

    Mudasir adalah pegawai Satpol PP dan Linmas Kota Ternate, Maluku Utara.

    Saat kejadian, Mudasir tengah melakukan tugas pengamanan aksi Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (AMMU) bersama dengan rekan sesama anggota Satpol Pp di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (23/2/2025). 

    Aksi unjuk rasa tiba-tiba mulai memanas.

    “Saya bergerak menuju ke depan pintu kantor Wali Kota, untuk turut membantu sesama teman-teman petugas. Dengan tujuan melerai kondisi chaos antara massa dan petugas,” kata Mudasir menjawab pertanyaan saat pemeriksaan polisi mengutip TribunTernate.com.

    Mudasir mengaku dia berada di posisi barisan ketiga (paling belakang) dari petugas Satpol PP lainnya.

    Saat itu ia melihat seorang pria diamankan dari tengah-tengah kerumunan di dalam halaman Kantor Wali Kota Ternate.

    Mudasir mengira, orang itu adalah salah satu mahasiswa yang melakukan unjuk rasa.

    “Setelah saya melihat ada yang diamankan, saya tidak lagi mendekat ke kerumunan tersebut. Saya lebih memilih untuk kembali ke depan pintu kantor Wali Kota,” kata Mudasir.

    “Namun pada saat saya mau berjalan ke sana, saat itu juga saya mendapat lemparan batu dari massa aksi.”

    “Lemparan batu itu mengenai wajah saya (bagian pipi) sebelah kiri dan menimbulkan bengkak/lebam,” jelasnya.

    Karena emosi, Mudasir lalu mengalihkan tujuannya ke seorang pria yang diamankan tadi untuk ‘melampiaskan emosinya’.

    “Tetapi dalam lakukan aksi pemukulan, tangan saya dihalangi orang-orang yang berada di lokasi.”

    “Sehingga tangan saya tidak mengenainya, dan saat itu langsung diamankan oleh teman-teman petugas,” papar Mudasir.

    “Setelah saya diamankan, datang seorang perempuan yang berusaha menarik baju, sehingga saku kiri depan sobek.”

    “Setelah itu saya diamankan ke dalam pos penjagaan, dan selanjutnya saya berinisiatif untuk kembali menenangkan diri di rumah.”

    “Oleh karena itu proses pengamanan selanjutnya saya sudah tidak mengetahui lagi,” sambungnya.

    Di akhir pemeriksaan, Mudasir mengaku menyesali perbuatannya karena sudah mencederai institusi.

    “Saya sangat menyesali tindakan saya pada saat itu, karena telah mencederai nama institusi Satpol PP dan Linmas khususnya di Kota Ternate, serta Satpol PP secara umum di seluruh Indonesia.”

    “Terlebih lagi nama baik keluarga terutama istri dan anak saya.”

    “Apabila dikasih kesempatan untuk bertemu dengan korban, saya ingin meminta maaf,” tuturnya. 

    Sempat Mangkir Panggilan Polisi

    Mudasir diketahui sempat mangkir dari panggilan polisi.

    Mudasir belum diperiksa atau dimintai keterangan karena tidak menghadiri panggilan.

    Sehingga penyidik kembali (hari ini Senin) mengirim surat panggilan kedua ke terlapor, Senin.

    “Panggilan ke dua sudah kami berikan, dalam surat panggilan ke dua, terlapor diminta datang Selasa (4/3/2025) besok,” ungkap  Kasat Reskrim Polres Ternate, AKP Widya Bhakti Dira, Senin (3/3/2025).

    Namun jika Mudasir absen panggilan kedua, maka disusul panggilan ketiga serta pemanggilan paksa. 

    Kronologi Pemukulan Jurnalis

    Sebelumnya, jurnalis Tribun Ternate menjadi korban pemukulan oleh anggota Satpol PP. 

    Pemukulan ini terjadi saat Julfikram Suhadi meliput aksi Indonesia Gelap yang digelar Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (AMMU) di depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (23/2/2025). 

    Saat itu, Julfikram sedang mengambil gambar aksi massa yang terlibat bentrok dengan petugas Satpol PP. 

    Seorang Satpol PP tiba-tiba memukul tangan Julfikram. 

    “Saya sedang ambil gambar saat massa aksi mulai chaos. Saat massa dan aparat saling dorong, tiba-tiba tangan saya dipukul,” ungkap Julfikram. 

    Julfikram sempat memprotes sikap anggota Satpol PP tersebut dan menyatakan dirinya merupakan wartawan yang sedang bekerja. 

    Namun, Julfikram justru dipukul hingga ditendang di bagian rusuk dan wajah dalam kerumuman pihak keamanan.

    “Saya liputan dilengkapi id card pers. Dalam kerumunan itu ada polisi dan Satpol PP, dan saya yakin yang pukul itu anggota Satpol PP,” tegasnya.

    Sumber: (TribunTernate.com/Randi Basri) (Tribunnews.com)

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunTernate.com dengan judul Oknum Satpol PP Ternate yang Pukul Wartawan Ditetapkan Tersangka