ANTARA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi membuka Misi Dagang dan Investasi di Kota Ternate pada Rabu (12/3). Pembukaan misi dagang dan investasi tersebut mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp503,47 miliar dari hasil jual beli komoditas unggulan kedua provinsi. (Harmoko Minggu/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)
provinsi: MALUKU UTARA
-
Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang 2025 di Maluku Utara, Catat Transaksi Lebih dari Rp 568 Miliar
TRIBUNJATIM.COM, TERNATE – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sukses memimpin gelaran misi dagang dan investasi perdana antara Provinsi Jawa Timur dengan Maluku Utara di Hotel Sahid Bella, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (12/3/2025).
Kegiatan misi dagang dan investasi antara Jatim dan Maluku Utara yang melibatkan pembeli dan penjual dari kedua provinsi mencatatkan total transaksi final senilai Rp 568,042 miliar.
“Alhamdulillah, hingga pukul 17.00 WIT transaksi mencapai Rp 568,042 miliar dengan rincian Jatim membeli Rp 296,368 miliar dan Jatim menjual Rp 271,674 miliar. Semoga hasil ini terus menumbuhkan perekonomian bagi kedua provinsi,” ujarnya.
Misi Dagang di Maluku Utara dihadiri 155 pelaku usaha dari kedua provinsi, yang terdiri dari 55 pelaku usaha Provinsi Jawa Timur dan 100 pelaku usaha Provinsi Maluku Utara.
Beberapa komoditi dari Jawa Timur yang ditransaksikan berupa produk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan aneka IKM/UMKM. Sedangkan komoditi dari Maluku Utara yang ditransaksikan, yakni produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan aneka IKM/UMKM.
“Dari hasil transaksi Jatim menjual Produk Hasil Perikanan, Rokok, Bahan Material, Ayam Frozen, Minyak Goreng, Tepung, Kedelai, Benih Tanaman Holtikultura, Beras, dan Telur. Sebaliknya Jatim membeli Ikan Tenggiri dan Ikan Layur Beku, Buah Pala, Rumput Laut, Arang Tempurung Kelapa, Cumi-Cumi, dan Udang Vaname,” jelasnya.
Khofifah mengatakan, selama ini, Maluku Utara menyuplai beberapa komoditas utama antara lain buah-buahan, Ikan Beku, Rempah-Rempah, Tanaman Obat, Kendaraan Air, Kerajinan Besi, Udang, Rumput Laut, dan Kakao ke Jatim.
Sebaliknya, Jawa Timur menyuplai Minyak Gas, Semen, Sepeda Motor, Daging Ayam, Filter Bahan Bakar, Mobil, Beras, Ayam, Susu Sapi Segar, Gula Tebu dan komoditas lainnya ke Maluku Utara.
“Semoga misi dagang mampu berdampak signifikan bagi hubungan kerjasama di berbagai bidang ekonomi dan budaya antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku Utara,” ungkap Khofifah.
Disampaikan Khofifah, pelaksanaan misi dagang Provinsi Jawa Timur merupakan upaya fasilitasi untuk mempertemukan para pelaku usaha dari Jawa Timur dan Provinsi Malut.
Khususnya, menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, agribisnis dan peluang investasi lainnya secara terintegrasi dalam rangka memenuhi substitusi impor (bahan baku) dan kebutuhan lainnya yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri.
“Misi dagang tahun ini, kerja sama yang terjalin semakin diperkuat, meningkatkan volume perdagangan dan memperkuat jaringan bisnis sehingga membuka peluang baru yang lebih luas bagi dunia usaha serta investasi di Jawa Timur dan Maluku Utara,” ungkapnya.
Berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Jatim dengan seluruh Provinsi 2023, total nilai Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 1,8 Triliun yang terdiri dari nilai bongkar (beli dari Maluku Utara) sebesar Rp 484,8 Miliar. Sedangkan dan nilai muat (jual ke Maluku Utara) sebesar 1,3 Triliun.
“Neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku Utara Surplus Rp 805,9 Miliar,” ujarnya.
Upaya strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperluas pasar, Khofifah mengatakan, optimalisasi muatan berangkat dan muatan balik untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya, diperlukan suatu upaya, yakni kegiatan kerja sama mewujudkan integrasi pasar dalam negeri sehingga meningkatkan perdagangan antar pulau.
“Kami ingin mendorong semangat yang sama dalam memperkuat perdagangan antar daerah, termasuk dengan Maluku Utara,” kata Khofifah.
Lebih lanjut, nilai perdagangan kedua provinsi bisa ditingkatkan karena masih banyak potensi di beberapa sektor yang bisa dipelajari kemudian dipraktekkan Provinsi Maluku Utara di Jawa Timur.
Khofifah menyebut sektor agro, yakni budidaya beragam buah secara organik sehingga dimungkinkan budidaya dilakukan secara masif oleh masyarakat Maluku Utara.
“Rasanya Jatim akan bersukacita memberikan preferensi budidaya beragama buah,” ungkapnya.
Kemudian sapi potong dan sapi perah Jatim tinggi sekali dan nomor satu karena di Jatim terdapat Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) milik Kementerian Pertanian yang bisa menjadi referensi bagi peternak tentang pengawasan kebuntingan dan inseminator.
Apalagi kebutuhan daging, ayam, telor sangat tinggi, maka peluang bagi masyarakat Maluku Utara yang ingin beternak sangat besar untuk dipelajari.
“Jadi kalau nanti Bu Sherly dan tim ke Jatim agak banyak bukan berarti boros, tetapi satu paket untuk berbagi tugas yang mana ada proses akseleratif karena ada kebutuhan market yang besar sekali di Provinsi Maluku Utara,” tutur Khofifah.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan kolaborasi antar daerah yang dibuktikan dengan kerjasama salah satunya misi dagang antara Jatim dan Malut.
Nantinya, setelah misi dagang dan investasi, Sherly berencana membawa beberapa OPD / lembaga di Malut agar belajar ke Jawa Timur. “Ini dampak nyata kerjasama dan sinergi ekonomi yang menguntungkan rakyat,” tuturnya.
Turut dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) masing-masing 1 OPD, 1 BUMD dan 3 Asosiasi dari kedua provinsi.
Hadir dalam kegiatan Misi Dagang dan Investasi, Sekdaprov Malut Abubakar Abdullah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Erwin Hutapea, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malut, Dwi Putra Indrawan, Kepala OJK Jatim Yunita Linda Sari, Walikota Ternate Tauhid Soleman, para Kepala OPD Jatim dan Malut, Para Direktur BUMD Jatim serta Para Asosiasi Pedagang.
-
LINK Live Streaming Malut United vs Persita Malam Ini, Pekan Ke-27 di BRI Liga 1 2024/2025
JABAR EKSPRES – Pertandingan pekan ke-26 BRI Liga 1 2024/2025 berakhir digelar pada hari Minggu, 16 Maret 2025, namun pada hari Senin, 10 Maret 2025 mulai digelar pertandingan pekan ke-27. Untuk per hari ini, Rabu, 12 Maret 2025 terdapat dua pertandingan yang mempertemukan antara Malut United dengan Persita, dan Persebaya dengan PSIS.
Dalam pertandingan di pekan ke-27 antara Malut United dengan Persita ini akan disiarkan langsung di Indosiar, Vidio dan Sportstars 3 mulai pukul 19:30. Diketahui bahwa pertandingan antara Malut United dengan Persita berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha Ternate.
BACA JUGA: LINK THR ShopeePay Gratis, Klaim Saldo Hingga Rp100.000 dari Cara Kumpulkan Cepat
BACA JUGA: Saldo DANA Gratis Hingga Rp200.000 Langsung Cair Hitungan Detik Via Link Viral!
Dalam urutan klasemen sendiri Malut United berada pada posisi ke-6 dengan mencetak poin 40 dengan 10 kali menang, 10 kali seri dan 6 kali kalah. Sementara untuk Persita dalam urutan klasemen berada pada posisi ke-10 dengan poin 36, dengan 10 kali menang, 6 kali seri, dan 10 kali kalah.
Berikut ini tersedia link live streaming bagi kamu yang ingin menonton pertandingan antara Malut United dengan Persita yang berlangsung hari ini.
BACA JUGA: DANA KAGET 12 Maret 2025, Amplop Saldo Gratis Langsung Cair Hingga Rp200.000-an
Jadwal Lengkap BRI Liga 1 2024/2025 Pekan ke-27 : Jadwal Lengkap Pekan Ke-27 BRI Liga 1 2024/2025, Catat Tanggalnya!
LINK STREAMING Malut United vs Persita:
https://www.vidio.com/live/205-indosiarhttps://www.vidio.com/watch/8304650-gaskeun-bri-liga-1-2024-2025-segera-dimulai-dukung-saksikan-klub-kesayanganmu-hanya-di-indosiar?utm_source=google&utm_medium=pre-game&utm_campaign=liga1-ENLink Nonton: https://www.vidio.com/live/17626-bri-liga-1?schedule_id=4135645
-
Misi Dagang Jatim-Malut catat transaksi final Rp568 miliar
Semoga misi dagang ini mampu memberikan dampak signifikan bagi kerja sama ekonomi dan budaya antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Maluku Utara,
Surabaya (ANTARA) – Misi Dagang dan Investasi perdana tahun 2025 antara Provinsi Jawa Timur dan Maluku Utara mencatat total transaksi final senilai Rp568,042 miliar.
“Alhamdulillah, hingga pukul 17.00 WIT transaksi mencapai Rp568,042 miliar, dengan rincian Jatim membeli Rp296,368 miliar dan Jatim menjual Rp271,674 miliar. Semoga hasil ini terus menumbuhkan perekonomian bagi kedua provinsi,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Rabu.
Misi dagang yang digelar di Maluku Utara ini dihadiri 155 pelaku usaha dari kedua provinsi, terdiri dari 55 pelaku usaha asal Jawa Timur dan 100 pelaku usaha asal Maluku Utara.
Komoditas yang diperdagangkan dari Jawa Timur meliputi produk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta berbagai produk industri kecil dan menengah (IKM) maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, komoditas dari Maluku Utara yang diperdagangkan mencakup hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, serta produk IKM dan UMKM.
“Dari hasil transaksi, Jatim menjual produk hasil perikanan, rokok, bahan material, ayam beku, minyak goreng, tepung, kedelai, benih tanaman hortikultura, beras, dan telur. Sebaliknya, Jatim membeli ikan tenggiri dan ikan layur beku, buah pala, rumput laut, arang tempurung kelapa, cumi-cumi, dan udang vaname,” kata Khofifah.
Gubernur menambahkan bahwa selama ini Maluku Utara memasok berbagai komoditas utama ke Jatim, seperti buah-buahan, ikan beku, rempah-rempah, tanaman obat, kendaraan air, kerajinan besi, udang, rumput laut, dan kakao.
Sebaliknya, Jatim menyuplai minyak gas, semen, sepeda motor, daging ayam, filter bahan bakar, mobil, beras, ayam, susu sapi segar, gula tebu, dan berbagai komoditas lainnya ke Maluku Utara.
“Semoga misi dagang ini mampu memberikan dampak signifikan bagi kerja sama ekonomi dan budaya antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.
Pelaksanaan misi dagang ini, lanjut Khofifah, merupakan bagian dari upaya fasilitasi pemerintah dalam mempertemukan para pelaku usaha dari kedua provinsi.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, dan agribisnis, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas guna memenuhi substitusi impor dan meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri.
Berdasarkan data Perdagangan Antarwilayah Jawa Timur dengan seluruh provinsi pada tahun 2023, total nilai perdagangan antara Jawa Timur dan Maluku Utara mencapai Rp1,8 triliun, dengan nilai bongkar (pembelian dari Maluku Utara) sebesar Rp484,8 miliar dan nilai muat (penjualan ke Maluku Utara) sebesar Rp1,3 triliun. Dengan demikian, neraca perdagangan Jatim-Malut mengalami surplus Rp805,9 miliar.
Sebagai upaya memperluas pasar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengoptimalkan muatan berangkat dan muatan balik guna memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting, serta komoditas lainnya dalam rangka memperkuat perdagangan antarpulau.
“Kami ingin mendorong semangat yang sama dalam memperkuat perdagangan antar daerah, termasuk dengan Maluku Utara,” ujar Khofifah.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyebutkan bahwa masih terdapat banyak potensi di beberapa sektor yang bisa dikembangkan lebih lanjut, salah satunya di bidang agro.
Ia mencontohkan budidaya beragam buah secara organik yang dapat dilakukan secara masif oleh masyarakat Maluku Utara.
“Jatim akan dengan senang hati memberikan preferensi terkait budidaya berbagai jenis buah,” ujarnya.
Selain itu, sektor peternakan juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Maluku Utara. Jawa Timur, yang memiliki Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) milik Kementerian Pertanian, bisa menjadi referensi bagi peternak Maluku Utara dalam pengawasan kebuntingan dan inseminasi buatan.
“Kebutuhan daging, ayam, dan telur sangat tinggi. Ini menjadi peluang besar bagi masyarakat Maluku Utara untuk mempelajari dan mengembangkan sektor peternakan,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah dapat semakin diperkuat melalui misi dagang ini.
“Setelah misi dagang ini, kami berencana membawa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga di Maluku Utara untuk belajar ke Jawa Timur. Ini merupakan dampak nyata dari kerja sama dan sinergi ekonomi yang menguntungkan masyarakat,” kata Sherly.
Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara masing-masing satu OPD, satu BUMD, dan tiga asosiasi dari kedua provinsi.
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025 -
Gubernur Malut dan Jatim buka misi dagang dan investasi di Ternate
Tetapi, Mbak Khof, tahun depan tolong bantu supaya kami jangan defisit terus ya. Beli lebih banyak dari kami. Kasihan uang kami defisit pergi ke Surabaya terus…,
Ternate (ANTARA) – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi membuka Misi Dagang dan Investasi antara kedua provinsi di Kota Ternate.
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos di Ternate, Rabu menegaskan, pentingnya memperkuat hubungan perdagangan antara Maluku Utara dan Jawa Timur agar lebih berimbang. Selama satu dekade terakhir, neraca perdagangan cenderung surplus di pihak Jawa Timur, sementara Maluku Utara masih mengalami defisit.
Dia menyebut, acara ini dihadiri berbagai elemen strategis, termasuk Forkopimda Maluku Utara, pengurus Kadin, perwakilan OPD, serta 48 pelaku usaha dari Jawa Timur yang siap bertransaksi dengan mitra bisnis di Maluku Utara.
Di samping itu, kata dia, sesuai data BPS dan Kementerian Perdagangan, volume perdagangan antara kedua provinsi terus meningkat secara signifikan.
Pada 2015, perdagangan tercatat sebesar Rp72 miliar dengan surplus Rp68 miliar untuk Jawa Timur. Angka ini melonjak menjadi Rp800 miliar pada 2019, Rp2,2 triliun pada 2020, dan sekitar Rp1 triliun pada 2022–2023 akibat pandemi Covid-19. Tahun 2024, perdagangan diproyeksikan kembali meningkat menjadi Rp1,3 triliun.
Untuk itu, Gubernur Sherly menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk lokal melalui pengolahan dalam negeri sebelum diekspor.
Dia menekankan perlunya efisiensi tol laut, penurunan biaya transportasi, serta kemudahan perizinan bagi pelaku usaha guna mendorong ekspor.
“Saya baru paham, pantas rombongan Jatim makin ramai datang ke sini, naik terus perdagangan dengan Malut,” ujarnya sambil bercanda, disambut tawa hadirin.
“Tetapi, Mbak Khof, tahun depan tolong bantu supaya kami jangan defisit terus ya. Beli lebih banyak dari kami. Kasihan uang kami defisit pergi ke Surabaya terus,” lanjutnya dengan nada santai.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melihat berbagai produk UKM asal Jatim dan Kota Ternate, Rabu (12/3/2025). ANTARA/Abdul Fatah (Abdul Fatah)
Saat ini, komoditas utama yang diekspor Maluku Utara ke Jawa Timur meliputi rempah-rempah (biji pala, bunga pala, kapulaga), hasil perikanan (ikan beku, daging ikan), kayu, kelapa, kakao, serta skrap logam (besi dan aluminium).
Sementara itu, Maluku Utara masih bergantung pada pasokan barang manufaktur, besi dan baja, BBM, serta bahan pangan dari Jawa Timur.
Sebagai bentuk sinergi lanjutan, Gubernur Sherly mengumumkan bahwa Maluku Utara akan menggelar Misi Dagang Balasan ke Jawa Timur.
Selain memasarkan produk lokal, delegasi Maluku Utara juga akan mempelajari berbagai sektor unggulan di Jawa Timur, seperti koperasi dan UMKM, pendidikan berbasis digital, serta hilirisasi industri agar produk daerah memiliki nilai tambah lebih tinggi.
“Mbak Khof, hari ini kami menerima panjenengan dengan tangan terbuka. Tapi jangan kaget ya kalau nanti kami gantian datang ke Jawa Timur dengan rombongan besar! Kami mau jualan, belajar, sambil cari duit di Jatim—tolong dibukakan pintu selebar-lebarnya,” ujar Sherly dengan semangat.
Sebagai bagian dari misi dagang ini, dilakukan penandatanganan komitmen transaksi perdagangan antara pelaku usaha Jawa Timur dan Maluku Utara. Hingga pukul 12 siang, nilai transaksi telah mencapai Rp450 miliar dan diproyeksikan menembus lebih dari setengah triliun rupiah.
“Semoga ini menjadi langkah awal untuk terus berkolaborasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, kuat, dan inklusif ,” kata Sherly.
Untuk itu, dengan komitmen untuk membangun perdagangan yang lebih berimbang, Maluku Utara bertekad meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit perdagangan dengan Jawa Timur dalam dua tahun ke depan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pergerakan dagang bukan hanya soal kemitraan namun kedua pihak saling diuntungkan dari minat perusahaan-perusahaan untuk mengambil hasil perikanan maupun pertanian, apalagi Maluku Utara dikenal dengan rempah-rempahnya.
“Gerakan misi dagang di Maluku Utara ada partnership yang harus dilakukan. Saya tidak hanya membawa traider tapi juga buyer. Bahkan, dari banyak pra meeting yang dilakukan kemarin mungkin cukup banyak dari Jawa Timur yang tertarik untuk bertransaksi, ujarnya saat ditemui di Ternate.
Selain pedagang dan perusahaan, menurutnya, ada perputaran ekonomi di Maluku Utara dan Jawa Timur dengan penjualan produk dari pelaku usaha masing-masing. Ia berharap kerja sama akan terus berlanjut agar menarik tumbuhkembangnya para pengusaha pemula.
“Saya anggap, selain traider dan buyer kedua provinsi ada juga yang kita harapkan bahwa nilai tambah dari produk-produk yang dimiliki oleh daerah. Nilai tambah ini setelah processing akan banyak dilakukan di Jawa Timur,” kata Gubernur Jatim dua periode tersebut.
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025 -
Kuasai 10% Cadangan Nikel RI, Antam Gandeng CATL Untuk Produksi Baterai
Jakarta –
PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tercatat memiliki sumberdaya nikel konsolidasian sebesar 1.309,05 juta wet metric ton (wmt), terdiri dari 481,66 juta wmt bijih limonit dan 827,39 juta wmt bijih saprolit.
Sumber daya ini berasal dari hasil eksplorasi perusahaan bersama entitas anak usaha yang dilaksanakan pada area eksplorasi nikel yang meliputi wilayah Pomalaa, Halmahera Timur, Konawe Utara, dan Pulau Gag.
“Kita cuma menguasai kurang lebih 10% dari cadangan nasional, kurang lebih 1,3 miliar yang kita kuasai. Nah 10% ini harus benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi bangsa dan negara karena kita ini BUMN,” kata Direktur SDM Antam, Achmad Ardianto dalam Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi yang dipersembahkan detikcom bersama Komisi XII DPR, dan didukung SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi, dan ANTAM di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).
Menurutnya dengan jumlah sumberdaya sebanyak itu, perusahaan mampu turut serta mendukung pengembangan proyek-proyek hilirisasi berbasis nikel. Meski di saat yang bersamaan, penting bagi Antam untuk memastikan produk hasil olahan nikel perusahaan dapat terserap dengan baik oleh pasar.
“Tantangan bagi kami di dunia usaha tentunya yang pertama adalah ingin memastikan bahwa kalau kita memproduksi suatu produk hilir, ini harus laku di pasar. Jangan sampai kita memproduksi suatu produk ternyata tidak ada yang milih,” ucapnya.
Untuk menjamin produk hilirisasi nikel itu laku di pasar, Antam menjalin kerja sama strategis dengan Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) membangun fasilitas produksi baterai.
“Tanpa kita mempunyai partner yang menguasai pasar tentu akan sulit bagi kita untuk bisa memastikan produk kita ini akan laku dan berhasil menguasai pasar di luar. Antam saat ini sudah bekerjasama dengan produsen baterai terbesar di dunia, CATL,” terangnya.
Sebab menurutnya saat ini CATL merupakan salah satu produsen baterai terbesar di dunia. Di mana perusahaan asal China itu menguasai 34% pasar baterai untuk mobil listrik BYD, hingga baterai untuk produk-produk elektronik lainnya.
“Mereka pegang 34% market share untuk baterai, itu di atasnya BYD, Panasonic, LG. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa CATL sudah menjadi partner yang tepat,” papar Achmad.
(fdl/fdl)
-
Tito: Tidak Ada Pelantikan Serentak Bagi Kepala Daerah yang Lolos Gugatan MK
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengungkapkan tidak akan melantik serentak untuk kepala daerah yang lolos gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia menyebut ada sebanyak 15 daerah yang telah masuk untuk diproses dalam Kemendagri. 15 daerah ini terdiri atas sembilan daerah yang sengketanya ditolak MK, 5 daerah yang sengketanya tak diterima MK, dan satu daerah yang telah memperbaiki SK hasil Pilkada 2024, yakni di Kabupaten Jayapura.
“Nah 15 ini sudah masuk di kita. 2 provinsi, 13 kabupaten dan yang 2 ini sudah saya ajukan ke Setneg untuk diterbitkan Keppres Gubernur, yaitu Bangka Belitung dan Papua Pegunungan,” ungkapnya seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Tito melanjutkan, untuk yang 13 kabupaten itu pihaknya akan menerbitkan SK Mendagri dengan segera, karena Presiden Prabowo Subianto pun ingin agar para kepala daerah terpilh ini bisa cepat bekerja.
“Oleh karena itu kalau Keppres sudah keluar nanti Bapak tentu sesuaikan dengan waktu Bapak Presiden. Untuk 2 gubernur, Babel dan Papua pengunungan dilantik oleh Bapak Presiden dan sisanya 13 Bupati/Wali Kota dilantik oleh para gubernurnya masing-masing,” jelas dia.
Maka demikian, purnawirawan Polri ini menegaskan tak akan ada pelantikan kepala daerah serentak seperti 20 Februari 2025 kemarin di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Jadi tidak ada pelantikan serentak di Istana seperti yang kemarin. Pelantikan serentak hanya sekali kemarin yang besar, 503 [kepala daerah terpilih],” pungkasnya.
Sebagai informasi, sembilan daerah yang PHPU Kada-nya ditolak oleh MK terdiri dari Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Puncak, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Berau, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Buton Tengah.
Sementara itu, lima daerah yang PHPU Kada-nya tak diterima MK adalah Kabupaten Mimika, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Pamekasan.
-
Mendagri Terima Usulan Pelantikan 15 Kepala Daerah: Hanya Gubernur Dilantik Presiden
loading…
Mendagri Tito Karnavian saat Raker bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025). Foto/Achmad Al Fiqri
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah menerima 15 usulan pelantikan kepala daerah yang telah mendapat putusan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari jumlah itu, 2 usulan terkait pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, sementara sisanya terkait Bupati dan Wali Kota.
Hal itu diungkapkan Tito saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
Tito mengatakan, sejumlah KPUD sudah melakukan penetapan dan pengusulan ke DPRD ihwal pelantikan kepala daerah.
“Dan dari DPRD semuanya sudah mengajukan usulan ke pemerintah untuk Provinsi atau Gubernur kepada Presiden melalui Kemendagri, sudah kami terima dua-duanya, dan untuk 13 lagi yang harus diterbitkan SK Mendagri juga sudah kami terima,” tutur Tito.
Dari materi yang dipaparkan, wilayah yang mengusulkan pelantikan kepala daerah yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Papua Pegunungan. Untuk wilayah lainnya ada Kabupaten Jayapura, Aceh Timur, Mandailing Natal.
Kemudian Pasaman Barat, Lamandau, Buton Tengah, Berau, Jeneponto, Puncak, Pamekasan, Halmahera Utara, Belu, dan Mimika.
“Sesuai dengan aturan bahwa sejak diterima pemerintah diberi waktu 20 hari untuk melakukan melaksanakan penetapan dan penerbitan baik Keppres untuk Gubernur atau SK Mendagri untuk Bupati Wali Kota. Kami masih memiliki waktu,” ucap Tito.
Tito menyampaikan, untuk Gubernur terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara Bupati dan Wali Kota akan dilantik oleh Gubernur terpilih.
“Kemudian untuk pelantikannya, untuk Gubernur oleh Presiden. Karena pelantikan serentaknya sekali yang kemarin yang besar, maka bupati wali kotanya dilantik oleh para gubernur masing-masing,” terang Tito.
“Yang lainnya kita menunggu hasil PSU. Begitu selesai, langsung lantik secepat mungkin. Jadi tidak diserentakan menunggu yang lain,” pungkasnya.
(shf)
-
Kemendagri: Anggaran Gelar 24 PSU dan 2 Pilkada Ulang Capai Rp719,1 Miliar
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan perkiraan jumlah anggaran untuk 24 Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dan 2 Pemda yang Pilkada ulang, sejauh ini akan menelan biaya sebesar Rp719,1 miliar.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merincikan berdasarkan hasil rekap data per 9 Maret 2025 pukul 21:26 WIB, total anggaran itu terbagi dalam empat lembaga yakni KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Hal ini dia ungkapkan langsung dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (10/3/2025).
“Ini dari KPUD kebutuhan anggarannya Rp429 miliar atau 59% lebih, total Bawaslu dari 24 Pemda hasil putusan MK yang PSU Rp158 miliar, TNI-nya Rp39 miliar, Polri-nya Rp91 miliar. Jadi totalnya Rp719 miliar. Ini kami kira turun dari rapat lalu, lebih kurang Rp1 triliun lebih karena ada upaya melakukan efisiensi,” kata Tito.
Lebih lanjut, dia menjabarkan pendanaan PSU sebagian di 10 Pemda yakni Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Buru, Kota Sabang, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Bungo, hampir semuanya dapat dipenuhi dari APBD masing-masing.
“Ini PSU sebagian, yang besar [biayanya] Kabupaten Banggai Rp3,8 miliar kebutuhan KPUD-nya, Bawaslu juga ngajuin Rp3 miliar, ini pun kita minta diefisiensikan, kita pelototin betul kegunaannya,” terangnya.
Kemudian, lanjutnya, untuk 14 Pemda lainnya yang melakukan PSU secara keseluruhan juga ternyata hampir semuanya bisa dibiayai dengan APBD masing-masing.
Tito juga menyebut baru mendapat konfirmasi dari Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong yang menyatakan pihaknya mampu membiayai PSU dari APBD Papua.
Meski demikian, dia juga membeberkan bahwa sejauh ini masih ada tiga daerah yang pendanaannya belum cukup dan masih proses penghitungan pula, yakni Kabupaten Pasaman, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Khusus untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, Kemendagri yakin bahwa anggaran daerahnya sangat kuat untuk membiayai gelaran PSU di sana.
Tak sampai di situ, Tito turut berujar Kabupaten Empat Lawang ternyata juga mengalami kekurangan anggaran sekitar Rp15 miliar.
Namun, telah ada komunikasi bilamana sisa anggaran KPUD dikembalikan ke provinsi, maka provinsi bisa menghibahkan dananya untuk gelaran PSU, sehingga ini tak menjadi masalah.
“Per hari ini yang masih belum tuntas menghitung adalah Pasaman dan Boven Digul, meski kami meyakini dari postur APBD-nua mereka bisa mengefisiensikan, Pasaman kurang lebih Rp20 miliar, Boven Digoel kurang lebih Rp50 miliar, ini kita kejar dua-duanya,” pungkasnya.
-
Prediksi Cuaca BMKG 10-13 Maret 2025, Hujan Deras hingga Lebat Masih Mengintai
Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa fenomena atmosfer diprediksi secara signifikan memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia dalam sepekan ke depan.
Dilansir dari laman resmi BMKG, gelombang Kelvin dan Low Frequency yang diprediksi aktif di sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi bagian tengah hingga utara, Maluku, Maluku Utara, serta Kepulauan Papua.
Aktifnya beberapa gelombang ekuator tersebut berimplikasi pada peningkatan potensi pembentukan awan hujan di daerah yang dilaluinya.
Fenomena lainnya yang juga berkontribusi pada peningkatan hujan di Indonesia adalah terpantaunya Bibit Siklon Tropis 98S di Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu dan bergerak ke arah Barat Daya dengan kecepatan 15 knot dan tekanan minimum 1006 hPa dan diprediksi akan menguat dengan kecenderungan menjauhi wilayah Indonesia.
Selain itu, sirkulasi siklonik yang terpantau berada di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara dan di Samudra Hindia barat Aceh dan Sumatera Utara, membentuk daerah konvergensi memanjang di Pesisir Barat Sumatera Utara yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut.
Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer yang signifikan tersebut, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, angin kencang, hingga kemungkinan banjir di daerah rawan.
Pemantauan cuaca secara berkala sangat penting untuk mengantisipasi dampak dari dinamika atmosfer yang terus berkembang.
Periode 10 – 13 Maret 2025
Wilayah Indonesia masih didominasi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrem yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, berada di wilayah berikut:
Hujan Sedang – Lebat : Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Selatan.
Hujan Lebat – Sangat Lebat : Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua.
Prospek di atas merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website BMKG, aplikasi mobile infoBMKG dan sosial media @infoBMKG.Imbauan
Menghadapi potensi cuaca ekstrem ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk:
Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir.
Berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan.
Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja.
Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, seperti situs web http://www.bmkg.go.id, media sosial @infobmkg, atau aplikasi infoBMKG.