Xcloud.id

provinsi: MALUKU UTARA

  • Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada unit organisasi non eselon Kementerian Keuangan.

    Pelantikan berlangsung di aula Mezanine Gedung Djuanda Kementerian Keuangan pada Jumat (13/6/2025) sore.

    Sri Mulyani menekankan tugas pertama para pejabat baru itu adalah mendorong peningkatan penerimaan negara, seiring terus bertambahnya kebutuhan belanja dari tahun ke tahun.

    “Anda semuanya diharapkan, pertama dan utama, adalah mencapai penerimaan negara yang memadai, karena kebutuhan negara tidak pernah turun,” ujarnya saat melantik para pejabat Kemenkeu.

    Pelantikan ini berlangsung saat belum genap satu bulan Sri Mulyani resmi menggeser sejumlah pejabat eselon I. Termasuk mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo menjadi Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai dari Askolani menjadi Djaka Budi Utama.

    Selain itu, Sri Mulyani juga melantik sejumlah pejabat di direktorat baru sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan. Salah satunya Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang dipimpin oleh Masyita Crystallin.

    Berikut Daftar Pejabat Kemenkeu yang Dilantik pada Jumat (13/6/2025):

    Sekretariat Jenderal

    Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan
    Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono
    Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari
    Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

    Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati
    Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad
    Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska
    Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah
    Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani
    Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi
    Direktur Strategi Anggaran Pendapatan an Belanja Negara: Wahyu Utomo

    Direktorat Jenderal Anggaran

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni
    Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan
    Direktur Anggaran Bidan Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto
    Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir
    Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara
    Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani
    Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo
    Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah
    Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki
    Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi
    Direktur Harmonisasi Peraturran Penganggaran: Didik Kusnaini
    Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

    Direktorat Jenderal Pajak

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo
    Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto
    Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar
    Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli
    Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto
    Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor
    Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani
    Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti
    Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh
    Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi
    Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
    Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya
    Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar
    Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir
    Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan an Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nugroho: Wahyu Widodo
    Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto
    Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo
    Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq
    Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro
    Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman
    Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie
    Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi
    Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

    Direktorat Jenderal Perbendaharaan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Arif Wibawa
    Direktur Pelaksanaan Anggaran: Moudy Hermawan
    Direktur Pengelolaan Kas Negara: Muhdi
    Direktur Sistem Manajemen Investasi: Basuki Purwadi
    Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Meirijal Nur
    Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Chalimah Pujihastuti
    Direktur Sistem Perbendaharaan: Sulaimansyah
    Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan: Syaiful
    Kepala Kanwil DJPb Aceh: Safuadi
    Kepala Kanwil DJPb Sumatra Barat: Mohammad Dody Fachrudin
    Kepala Kanwil DJPb Jambi: Tunas Agung Jiwa Brata
    Kepala Kanwil DJPb Lampung: Purwadhi Adhiputranto
    Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung: Syukriah
    Kepala Kanwil DJPb Banten: Lisbon Sirait
    Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta: M. Syaibani
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat: Fahma Sari Fatma
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur: Saiful Islam
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat: Rahmat Mulyono
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah: Herry Hermawan
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan: Catur Ariyanto Widodo
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur: Edih Mulyadi
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara: Ika Hermini Novianti
    Kepala Kanwil DJPb NTT: Adi Setiawan
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah: Teddy Suhartadi Permadi
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara: Iman Widhiyanto
    Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara: Sakop
    Kepala Kanwil DJPb Maluku: Anang Rohmawan
    Kepala Kanwil DJPb Papua Barat: Moch Abdul Kadir
    Kepala Kanwil DJPb Papua: Izharul Haq

    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

    Sekretaris Direktorar Jenderal: Kusumawardhani
    Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan: Mei Ling
    Direktur Transformasi dan Sistem Informasi: Edward Uncok Parlagutan Nainggolan
    Kepala Kanwil DJKN Sumatra Utara: Nofiansyah
    Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta: Dodok Dwi Handoko
    Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY: Nikodemus Sigit Rahardjo
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat: Bernadette Yuliasari Mulyanto
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah: Tetik Fajar Ruwandari

    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ludiro
    Direktur Sistem Perimbangan Keuangan: Subandono

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ubaidi Socheh Hamidi
    Direktur Pinjaman dan Hibah: Dian Lestari
    Direktur Pembiayaan Syariah: Deni Ridwan
    Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara: Tony Prianto
    Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur: Heri Setiawan
    Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan: Hidayat Amir
    Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen: Endah Martiningrum

    Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Yuni Wibawa
    Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya: Adi Budiarso
    Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria: Ihda Muktiyanto
    Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan: Erawati
    Direktur Kerja Sama Regional dan Bilateral: Yogi Rahmayanti
    Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan: Boby Wahyu Hermawan

    Inspektorat Jenderal

    Sekretaris Inspektorat Jenderal: Nur Achmad
    Inspektur I: Dewi Sulaksminijati
    Inspektur II: Jimmi Lapotulo
    Inspektur III: Januarti Tiurmaida
    Inspektur IV: Roberth Gonijaya
    Inspektur V: Sudarso
    Inspektur VI: Dedhi Suharto
    Inspektur VII: Ahmad Ghufron
    Inspektur Bidang Investigasi: Peter Umar

    Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

    Sekretaris Badan: Moch. Ali Hanafiah
    Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan: Wawan Juswanto
    Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi: Deny Agung Pribadi
    Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi: Yan Inderayana
    Kepala Pusat Data dan Informasi: Nuryani
    Kepala Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi: Ircham Habib
    Kepala Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan: Budi Susanto

    Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

    Sekretaris Badan Bambang: Juli Istanto
    Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen: Wahyu Kusuma Romadhoni
    Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan: Bhimantara Widyajala
    Kepala Pudiklat Pajak: Muh. Tunjung Nugroho
    Kepala Pusdiklat Bea Cukai: Mochamad Mulyono
    Kepala Pusdiklat Keuangan Publik: Albertus Kurniadi Hendartono
    Kepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Penjaminan: Mutu Nana Riana

    Lembaga National Single Window

    Direktur Teknologi Informasi: Wawan Ismawandi
    Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan: Indra Adiwijaya

    Non Eselon

    BPDP

    Direktur Utama: Eddy Abdurrachman
    Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum: Zaid Burhan Ibrahim
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu: Normansyah Hidayat Syahruddin
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir: Mohammad Alfansyah
    Direktur Perencanaan dan Pengelolaan: Dana Lupi Hartono

    LMAN

    Direktur Utama: Kristijanindyati Puspitasari
    Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi: Yudi Irmawan

    Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

  • Telkomsat Pastikan Infrastruktur Siap untuk Tingkatkan Internet di 2.000 BTS USO

    Telkomsat Pastikan Infrastruktur Siap untuk Tingkatkan Internet di 2.000 BTS USO

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) memastikan memiliki kapasitas yang cukup untuk meningkatkan layanan internet di lebih dari 2.000 titik base transceiver station (BTS) Universal Service Obligation (USO) di seluruh Indonesia.

    Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rau mengatakan kapasitas satelit yang dimiliki Telkomsat sangat memadai untuk mendukung layanan internet di ribuan BTS USO yang dikelola Bakti, yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Saat ini, kolaborasi antara Telkom dan Bakti telah menghubungkan lebih dari 2.000 titik BTS menggunakan layanan satelit Telkomsat.

    “Kurang lebih sudah lebih dari 2.000 titik BTS yang terhubung dengan satelit kami, dan cakupannya meliputi seluruh Indonesia,” ujar Lukman, Kamis (12/6/2025).

    Lukman berharap ke depan kolaborasi Telkomsat dan Bakti dapat diperluas, sehingga Telkomsat dapat melayani 4.000 hingga 5.000 BTS aktif milik Bakti.

    Dia menegaskan, kapasitas satelit yang dimiliki, termasuk Satelit Merah Putih 2 dan Merah Putih 3, sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

    Saat ini, Telkomsat memiliki kapasitas sekitar 70 GB, namun baru sekitar 40% yang terpakai. Masih ada sekitar 60% kapasitas yang belum digunakan,

    “Jadi masih sangat cukup untuk memenuhi permintaan tambahan, termasuk jika ada peningkatan kapasitas dari 4 Mbps menjadi 10 Mbps di 2.000 titik BTS,” kata Lukman.

    Selain dua satelit utama, Telkomsat juga mengoperasikan total lima satelit yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Lukman, satelit menjadi solusi komunikasi paling efisien untuk menjangkau daerah terpencil, baik di darat, laut, kota, hingga hutan.

    Wilayah-wilayah prioritas seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, dan Papua juga menjadi perhatian utama Telkomsat.

    Menanggapi permintaan Gubernur NTT untuk penambahan sekitar 900 BTS, Lukman menyatakan Telkomsat siap mendukung dari sisi jaringan backhaul.

    Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan operator seluler untuk memperluas akses internet di seluruh Indonesia.

    Sebelumnya, Bakti berencana meningkatkan bandwidth internet di ribuan titik dari awalnya 4 Mbps menjadi 8 Mbps. Peningkatan bandwidht bertujuan untuk memberikan layanan internet yang optimal kepada masyarakat di 3T, yang makin bergantung terhadap koneksi internet.

  • Di Era Pemerintahan Prabowo, Internet Selimuti Pelosok NTT-Maluku Utara

    Di Era Pemerintahan Prabowo, Internet Selimuti Pelosok NTT-Maluku Utara

    Kupang –

    Pemerintahan Prabowo Subianto terus memperluas jangkauan sinyal internet, khususnya di pelosok Indonesia yang sebelumnya tidak ada jaringan di wilayah tersebut.

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan data terbaru terkait pemerataan akses internet yang dilakukan pemerintah.

    “Sampai 10 Juni, sekarang ini sudah ada di Maluku Utara sebanyak 1.147 infrastruktur yang disediakan oleh Komdigi berupa akses internet dan seluler 4G. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur itu sebanyak 1.658. 50% dari seluruh penyediaan itu dibangun pada masa Kabinet Merah Putih. Ini juga bisa membuktikan betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Menteri,” ujar Direktur Utama Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar di Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Kamis (12/6/2025).

    Data tersebut disampaikan Dirut Bakti Komdigi kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melalui sambungan internet dari program Bakti Aksi. Kehadiran konektivitas digital ini menandai perluasan pembangunan BTS Universal Service Obligation (USO) di wilayah 3T, termasuk Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    Keberadaan akses internet akan mendukung upaya transformasi digital yang sedang digencarkan pemerintah dalam hal ini Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami tentu menyakini bahwa keberadaan akses internet tersebut menjadi fondasi digitalisasi untuk program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, aplikasi pemerintah dan aplikasi atau platform lainnya untuk mendukung produktivitas masyarakat,” tambahnya.

    Berdasarkan data terbaru, juga mengungkapkan ada pencapaian signifikan dalam upaya pemerataan akses digital di seluruh Tanah Air melalui BTS USO, Satelit Republik Indonesia (Satria-1) hingga Palapa Ring.

    “Melalui kerja keras dan kolaborasi berbagai sektor, total sebanyak 27.858 lokasi layanan publik dengan kapasitas (satelit) Satria-1 dan 6.747 desa kini telah terlayani akses internet dan sinyal seluler,” kata perempuan yang akrab disapa Indah ini.

    Tidak hanya menghadirkan sinyal internet, lokasi yang sebelumnya sudah dibangun BTS USO juga ditingkatkan kapasitasnya seiring tingginya kebutuhan mengakses layanan digital di area tersebut.

    Dari koneksinya yang semula 4 Mbps per titiknya, kini pemerintah meningkatkan kapasitas internet menjadi 8 Mbps per titiknya, termasuk di Desa Kalali, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui modernisasi jaringan transmisi dari VSAT ke microwave dan penyediaan komitmen Committed Information Rate (CIR) melalui kerja sama dengan Telkomsat.

    Pemerintah melalui program BTS USO terus berkomitmen memperluas akses internet hingga pelosok Nusantara demi mendorong pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta transformasi pelayanan publik berbasis digital.

    (agt/agt)

  • Banyak Desa Belum Tersentuh Internet

    Banyak Desa Belum Tersentuh Internet

    Bisnis.com, KUPANG — Presiden Prabowo Subianto memiliki segudang pekerjaan rumah perihal pemerataan konektivitas. Ratusan titik belum terhubung internet di tengah seluruh proses pelayanan dan laporan pemerintah yang telah berjalan lewat digital.

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan mengapresiasi atas dukungan yang telah diberikan pemerintah pusat dalam bentuk pembangunan jaringan dan peningkatan kapasitas konektivitas digital. Namun, dia menegaskan kebutuhan akan Base Transceiver Station (BTS) di 900 titik blankspot masih sangat mendesak. 

    “Kami masih membutuhkan BTS kira-kira di 900 titik area blankspot,” ujar Laka Lena, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, NTT juga membutuhkan pengembangan infrastruktur TIK dan jaringan fiber optik hingga ke tingkat desa agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Dia menuturkan saat ini pemerintah Provinsi NTT tengah mendorong program digitalisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    Laka Lena menargetkan PAD NTT dapat naik dua kali lipat, dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun. 

    Dia menilai digitalisasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah, memperluas akses pasar melalui e-commerce, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

    Senada dengan Gubernur NTT, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menyoroti pentingnya konektivitas internet, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). 

    Menurutnya, keterbatasan akses internet menghambat upaya digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. 

    “Konektivitas menjadi kebutuhan utama untuk kita di daerah 3T. Membuka lebih banyak akses adalah jembatan untuk masa depan bagi anak-anak kami di Maluku Utara,” ujar Sherly.

    Dia juga menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara positif dan menghindari dampak negatifnya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mensosialisasikan literasi digital seiring dengan perluasan jaringan internet ke desa-desa.

    Sherly berharap pemerintah pusat melalui Komdigi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital, terutama di desa-desa yang masih blankspot.

    Dengan pemerataan akses internet, diharapkan seluruh masyarakat NTT dan Maluku Utara dapat menikmati manfaat digitalisasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.

    Warga mengakses internet

    Lemot

    Sementara itu, Warga Desa Kalali, Kupang, NTT, Yahfed Lasena mengatakan layanan internet di desa kurang cepat. Dia menduga hal tersebut disebabkan makin banyaknya orang yang menggunakan internet. 

    Jika 2 tahun lalu satu rumah hanya memiliki satu smartphone, sekarang satu rumah memiliki empat smartphone. Sementara itu di Desa Kalali hanya terdapat satu pemancar internet dengan kecepatan 4 Mbps dan jangkauan 200 meter.

    Pemancar tunggal itu menjadi rebutan ratusan warga yang ingin belajar, bekerja, dan beraktivitas dari jarak jauh. Alhasil, sebagian dari warga Desa Kalali harus bergadang hingga jam 1 malam untuk bergantian, sekaligus menunggu trafik internet sepi pengguna. Jika sepi, warga dapat mengirim file hingga mendaftar untuk masuk sekolah. Internet berjalan lebih cepat ketika yang menggunakan internet hanya 2-4 orang saja.

    “Mereka bergadang kadang hingga jam 2 malam hanya untuk mengirim laporan atau mengikuti tes online. Mereka datang dari jauh ke sini malam-malam,” ungkap Yahfed kepada Bisnis.

    Yahfed kondisi ini membaik ke depan, agar tidak ada masyarakat yang berebut internet dan seluruh aktivitas di tengah era digital yang cepat ini, berjalan lebih mulus. 

    Sementara itu di Halmahera Barat, Maluku Utara, Kepala Desa Sasur Inkaryanto Saba menyampaikan apresiasi kepada Bakti yang telah membawa akses internet ke Desa Sasur. 

    Namun, dia juga menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi warganya akibat keterbatasan kapasitas jaringan yang tidak seimbang dengan jumlah pengguna.

    Desa Sasur dan Sasur Pantai saat ini hanya dilayani oleh satu menara telekomunikasi. 

    Jarak antara kedua desa sekitar 300 hingga 400 meter, namun kualitas jaringan di Sasur Pantai sangat lemah. Inkaryanto mencontohkan, untuk mengirim foto lewat WhatsApp, warga harus menunggu hingga dua menit hanya untuk mendapatkan tanda centang satu dan dua. Sementara untuk panggilan telepon, suara yang terdengar sering kali berisik dan tidak jelas. 

    “Ketika kita browsing itu selalu lemot,” tambahnya.

    Internet di Desa Sasur umumnya digunakan untuk mencari informasi dan bermain media sosial. Namun, keterbatasan jaringan membuat pemanfaatan internet belum optimal, termasuk untuk pengelolaan administrasi desa.

    Sementara itu Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menyampaikan total infrastruktur telekomunikasi yang dibangun Bakti di NTT mencapai 1.147 infrastruktur yang terdiri dari akses internet berbasis satelit dan BTS 4G. 

    Untuk Maluku Utara, total infrastruktur yang telah dibangun mencapai 1.658 infrastruktur, dengan lebih dari 50% infrastruktur dibangun pada kabinet Merah Putih atau pada saat pemerintah Prabowo Subianto. 

    “Ini juga bisa membuktikan bahwa betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Meutya Hafid,” kata wanita yang akrab disapa Indah. 

    Indah mengatakan ke depan Bakti akan fokus meningkatkan bandwidht akses internet dan memperbaiki kualitas BTS 4G yang telah dibangun. 

  • Transformasi Digital Harus Dibarengi Literasi dan Pemerataan Internet

    Transformasi Digital Harus Dibarengi Literasi dan Pemerataan Internet

    Bisnis.com, KUPANG — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pembangunan infrastruktur digital hingga pelosok negeri harus berjalan beriringan dengan edukasi serta literasi penggunaan internet yang bijak.

    Hal ini dinilai penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimal sekaligus menghindari dampak negatif dari penggunaan internet.

    “Transformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas yang baik. Presiden Prabowo Subianto dalam visi besarnya juga menegaskan bahwa layanan-layanan publik akan dilakukan secara digital. Dan karena itu, kita perlu mempersiapkan sampai ke pelosok hingga pos di perbatasan untuk bisa terkoneksi,” ujar Meutya, Kamis (12/6/2025).

    Meutya menyoroti tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk yang besar. Menurutnya, pembangunan digital memerlukan waktu, usaha yang konsisten, dan harus dipastikan berkelanjutan serta didukung kecepatan yang memadai.

    Dia juga menekankan bahwa infrastruktur digital saja tidak cukup tanpa literasi digital yang memadai.

    “Banyak masyarakat ketika infrastruktur turun, belum tahu bagaimana pemanfaatan internet yang baik sehingga kemudian jadi terpapar kepada konten-konten negatif. Jadi saya harapkan agar menggunakan internet dengan baik,” jelasnya.

    Dalam video conference, Meutya Hafid berdialog langsung dengan pelajar dan tenaga pendidik di tiga provinsi, termasuk SD Inpres 9 Halmahera Barat. Kepala Sekolah SD Inpres 9 Halmahera Barat, Nurul, menyampaikan rasa syukurnya atas manfaat besar dari layanan internet BAKTI AKSI di sekolah mereka. “Terima kasih banyak Ibu sudah beri kesempatan kepada kami untuk tampil bersama di sini… sangat luar biasa,” ungkap Nurul.

    Nurul menjelaskan, kehadiran internet sangat membantu kegiatan pendidikan, mulai dari webinar guru hingga pelaksanaan asesmen siswa secara online.

    “Webinarnya kalau jam sekolah berarti kita bisa mengakses internetnya secara online, sehingga bisa secara online kita bisa ikuti, terus anak-anaknya juga pada saat kelas di assesment juga bisa dan dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

    Pemerintah melalui program BTS Universal Service Obligation (USO) terus berkomitmen memperluas akses internet hingga pelosok Nusantara. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta transformasi pelayanan publik berbasis digital, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    Kehadiran konektivitas digital yang diresmikan melalui program BAKTI AKSI menandai kemajuan nyata dalam pemerataan pembangunan digital nasional, sekaligus menjadi fondasi penting bagi masa depan pendidikan dan pelayanan publik di Indonesia.

  • Telkomsat Pacu Digitalisasi di 3T, Fokus Perkuat Kualitas Konektivitas

    Telkomsat Pacu Digitalisasi di 3T, Fokus Perkuat Kualitas Konektivitas

    Bisnis.com, KUPANG — Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Fadhilah Mathar melaporkan pencapaian signifikan dalam pemerataan konektivitas digital di Indonesia, berkolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat). 

    Hingga 10 Juni 2025, Bakti Komdigi telah mengaliri internet ke 27.858 lokasi layanan publik melalui Satelit Satria-1 dan menghadirkan akses internet serta sinyal seluler di 6.747 desa.

    Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Telkomsat sebagai penyedia backhaul satelit.

    Wanita yang akrab disapa Indah mengungkap sejak Februari 2025, Bakti telah memigrasikan kapasitas layanan seluler 4G ke Satelit Merah Putih milik Telkomsat. Setiap site kini mendapat kapasitas khusus sebesar 8 Mbps, menjamin kualitas dan ketersediaan sinyal lebih baik. 

    “Penggunaan multiple gateway dari Telkomsat juga mengurangi risiko gangguan akibat cuaca dan single point of failure, sehingga performa jaringan meningkat secara nyata, terutama pada parameter latensi dan paket loss,” kata Indah, Kamis (12/6/2025).

    Indah menuturkan seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional infrastruktur di 3T berasal dari dana APBN, khususnya 1,25% pendapatan kotor penyedia jasa telekomunikasi melalui skema Universal Service Obligation (USO).

    Dana ini dikelola secara transparan oleh Komdigidan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

    Khusus untuk Maluku Utara dan NTT, sebagai lokasi tempat uji ketahanan layanan internet Bakti, saat ini telah dibangun 1.147 infrastruktur akses internet dan seluler 4G, sedangkan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.658—dengan setengahnya dibangun selama masa Kabinet Merah Putih atau pada era Presiden Prabowo Subianto.

    Indah menegaskan, kehadiran akses internet menjadi fondasi digitalisasi berbagai program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, aplikasi e-government, hingga platform pendukung produktivitas masyarakat. 

    Sementara itu, Direktur Utama Telkomsat, Lukman Hakim Abd Rauf, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung program BTS Bakti, terutama di wilayah underserved dan unserved di 3T. Telkomsat menyediakan backhaul satelit yang memungkinkan kehadiran sinyal 4G di daerah-daerah yang sebelumnya blankspot. 

    “Kami siap melanjutkan kolaborasi, memberikan kualitas sinyal terbaik, dan menyesuaikan kualitas serta harga demi mendukung program pemerintah,” ujarnya.

  • 900 Titik di NTT Belum Tersentuh Internet (Blankspot) Mei 2025

    900 Titik di NTT Belum Tersentuh Internet (Blankspot) Mei 2025

    Bisnis.com, KUPANG — Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses internet. Hingga Mei 2025, tercatat sekitar 900 titik di NTT yang masih berstatus blankspot atau belum tersentuh layanan internet. 

    Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan mengapresiasi atas dukungan yang telah diberikan pemerintah pusat dalam bentuk pembangunan jaringan dan peningkatan kapasitas konektivitas digital. Namun, dia menegaskan kebutuhan akan Base Transceiver Station (BTS) di 900 titik blankspot masih sangat mendesak. 

    “Kami masih membutuhkan BTS kira-kira di 900 titik area blankspot,” ujar Laka Lena, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, NTT juga membutuhkan pengembangan infrastruktur TIK dan jaringan fiber optik hingga ke tingkat desa agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Dia menuturkan saat ini pemerintah Provinsi NTT tengah mendorong program digitalisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

    Laka Lena menargetkan PAD NTT dapat naik dua kali lipat, dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun. 

    Dia menilai digitalisasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah, memperluas akses pasar melalui e-commerce, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

    “Digitalisasi itu memastikan bahwa orang akan bekerja dengan baik, tidak bocor, dan uang masuk ke kas daerah seoptimal mungkin,” tegas Laka Lena. 

    Menurutnya, digitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada efisiensi pelayanan publik, produktivitas masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.

    Senada dengan Gubernur NTT, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda juga menyoroti pentingnya konektivitas internet, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). 

    Menurutnya, keterbatasan akses internet menghambat upaya digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. 

    “Konektivitas menjadi kebutuhan utama untuk kita di daerah 3T. Membuka lebih banyak akses adalah jembatan untuk masa depan bagi anak-anak kami di Maluku Utara,” ujar Sherly.

    Dia juga menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan internet secara positif dan menghindari dampak negatifnya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mensosialisasikan literasi digital seiring dengan perluasan jaringan internet ke desa-desa.

    Sherly berharap pemerintah pusat melalui Komdigi dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital, terutama di desa-desa yang masih blankspot.

    Dengan pemerataan akses internet, diharapkan seluruh masyarakat NTT dan Maluku Utara dapat menikmati manfaat digitalisasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.

    Sementara itu Direktur Utama Bakti Fadhilah Mathar menyampaikan total infrastruktur telekomunikasi yang dibangun Bakti di NTT mencapai 1.147 infrastruktur yang terdiri dari akses internet berbasis satelit dan BTS 4G. 

    Untuk Maluku Utara, total infrastruktur yang telah dibangun mencapai 1.658 infrastruktur, dengan lebih dari 50% infrastruktur dibangun pada kabinet Merah Putih atau pada saat pemerintah Prabowo Subianto. 

    “Ini juga bisa membuktikan bahwa betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Meutya Hafid,” kata wanita yang akrab disapa Indah. 

    Indah mengatakan ke depan Bakti akan fokus meningkatkan bandwidht akses internet dan memperbaiki kualitas BTS 4G yang telah dibangun. 

  • Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Harga Melambung! 17 Daerah Teriak Minta Beras SPHP Disalurkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap, sebanyak 17 kabupaten di 8 provinsi meminta pemerintah pusat untuk melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), seiring meningkatnya harga beras di daerah-daerah tersebut.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, 17 bupati di 8 provinsi telah mengirimkan surat ke Bapanas untuk mengajukan permohonan penyaluran beras SPHP di daerahnya. Permohonan tersebut diajukan seiring dengan meningkatnya harga beras di sejumlah daerah.

    “Per hari ini Badan Pangan Nasional mendapatkan surat pengajuan dari 8 provinsi, 17 bupati 17 kabupaten. Daerah-daerah tersebut meminta untuk dilakukan SPHP,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Sebagai informasi, SPHP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen.

    Arief mengatakan, daerah yang telah mengajukan penyaluran beras SPHP ini utamanya berasal dari wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara.

    Nantinya, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan beras SPHP ke daerah-daerah tersebut. Dalam hal ini, penyaluran oleh Perum Bulog dilakukan melalui pengecer, ritel modern, distributor/mitra perusahaan, dan operasi pasar bekerjasama dengan pemerintah daerah.

    Kedepannya, beras SPHP diharapkan dapat dilakukan melalui Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan.

    “Kita salurkan dalam bentuk 5 kilogram ke outlet-outlet dan outlet-outlet ini adalah terverifikasi,” ujarnya. 

    Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, terutama di wilayah Indonesia Timur. Harga beras di sejumlah wilayah ini berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa sebelumnya mengungkap, rata-rata harga beras di wilayah zona III yakni Maluku dan Papua tercatat sebesar Rp19.634 per kilogram (kg).

    Angka tersebut meningkat 0,29% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.

    Menanggapi kondisi ini, Ketut menyebut bahwa Bapanas mempercepat implementasi dua skema utama pada Juni dan Juli 2025. Pertama, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Proses verifikasi dan finalisasi anggaran saat ini tengah diselesaikan agar distribusi dapat segera dimulai setelah anggaran tersedia secara resmi.

    “Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga,” jelas Ketut dalam keterangannya, dikutip Kamis (12/6/2025).

    Kedua, percepatan program SPHP. Distribusi beras medium yang berasal dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan difokuskan ke wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang dalam masa panen. Wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi.

    “Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” pungkasnya. 

  • Di NTT Warga Bergadang, Malut Kirim Foto Butuh 2 Menit

    Di NTT Warga Bergadang, Malut Kirim Foto Butuh 2 Menit

    Bisnis.com, KUPANG — Warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan di Maluku Utara berharap adanya peningkatan kapasitas internet, yang saat ini telah menjadi kebutuhan hidup masyarakat di tengah era digitalisasi. Keterbatasan kapasitas cukup menyulitkan kehidupan masyarakat. 

    Warga Desa Kalali, Kupang, NTT, Yahfed Lasena mengatakan layanan internet di desa kurang cepat. Dia menduga hal tersebut disebabkan makin banyaknya orang yang menggunakan internet. 

    Jika 2 tahun lalu satu rumah hanya memiliki satu smartphone, sekarang satu rumah memiliki empat smartphone. Sementara itu di Desa Kalali hanya terdapat satu pemancar internet dengan kecepatan 4 Mbps dan jangkauan 200 meter.

    Pemancar tunggal itu menjadi rebutan ratusan warga yang ingin belajar, bekerja, dan beraktivitas dari jarak jauh. Alhasil, sebagian dari warga Desa Kalali harus bergadang hingga jam 1 malam untuk bergantian, sekaligus menunggu trafik internet sepi pengguna. Jika sepi, warga dapat mengirim file hingga mendaftar untuk masuk sekolah. Internet berjalan lebih cepat ketika yang menggunakan internet hanya 2-4 orang saja.

    “Mereka bergadang kadang hingga jam 2 malam hanya untuk mengirim laporan atau mengikuti tes online. Mereka datang dari jauh ke sini malam-malam,” ungkap Yahfed kepada Bisnis, Kamis (12/6/2025).

    Yahfed kondisi ini membaik ke depan, agar tidak ada masyarakat yang berebut internet dan seluruh aktivitas di tengah era digital yang cepat ini, berjalan lebih mulus. 

    Sementara itu di Halmahera Barat, Maluku Utara, Kepala Desa Sasur Inkaryanto Saba menyampaikan apresiasi kepada Bakti yang telah membawa akses internet ke Desa Sasur. 

    Namun, dia juga menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi warganya akibat keterbatasan kapasitas jaringan yang tidak seimbang dengan jumlah pengguna.

    Desa Sasur dan Sasur Pantai saat ini hanya dilayani oleh satu menara telekomunikasi. 

    Jarak antara kedua desa sekitar 300 hingga 400 meter, namun kualitas jaringan di Sasur Pantai sangat lemah. Inkaryanto mencontohkan, untuk mengirim foto lewat WhatsApp, warga harus menunggu hingga dua menit hanya untuk mendapatkan tanda centang satu dan dua. Sementara untuk panggilan telepon, suara yang terdengar sering kali berisik dan tidak jelas. 

    “Ketika kita browsing itu selalu lemot,” tambahnya.

    Internet di Desa Sasur umumnya digunakan untuk mencari informasi dan bermain media sosial. Namun, keterbatasan jaringan membuat pemanfaatan internet belum optimal, termasuk untuk pengelolaan administrasi desa.

    Desa Sasur sebenarnya telah memiliki website desa, namun belum dapat digunakan secara maksimal akibat keterbatasan jaringan. Inkaryanto berharap ada peningkatan kapasitas jaringan agar pelayanan publik dan digitalisasi desa bisa berjalan lebih baik.

    “Kami harapkan kepada Komdigi bisa meningkatkan kualitas jaringan,” kata Inkaryanto.

  • Komisi XII DPR ingatkan perusahaan tambang nikel patuhi regulasi

    Komisi XII DPR ingatkan perusahaan tambang nikel patuhi regulasi

    Aspek lingkungan harus menjadi panduan dalam melaksanakan pertambangan yang berkelanjutan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengingatkan perusahaan-perusahaan yang telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) untuk tetap mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasionalnya.

    “Saya mengingatkan agar perusahaan pemilik IUP dalam operasi penambangannya mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku,” kata Bambang dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Bambang juga mengingatkan kepada perusahaan yang telah memiliki IUP untuk tetap memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitar, dan jangan sampai merusak, terutama kawasan hutan.

    “Aspek lingkungan harus menjadi panduan dalam melaksanakan pertambangan yang berkelanjutan. Jangan merambah hutan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/6), menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6).

    Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Dalam jumpa pers itu, menteri-menteri yang turut hadir, antara lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam jumpa pers yang sama, Mensesneg juga juga menyebutkan Pemerintah sejak Januari 2025 juga telah menerbitkan peraturan presiden mengenai penertiban kawasan hutan, yang di dalam termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam dan usaha pertambangan.

    Langkah pemerintah tersebut mendorong publik aktif buka suara soal dugaan pelanggaran dalam kegiatan pertambangan, salah satunya adalah Koalisi Anti-Korupsi yang menggelar unjuk rasa di Mapolda Maluku Utara dan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Mereka menuntut penindakan terhadap tambang tanpa izin.

    Koordinator unjuk rasa Alimun Nasrun menyebut masih ada perusahaan yang diduga menambang tanpa memiliki izin.

    Ia mendesak aparat penegak hukum menindak tegas perusahaan tambang yang tidak memiliki izin operasional di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya.

    “Kami harap penegak hukum benar-benar serius menangani masalah ini,” kata Alimun.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.