provinsi: MALUKU UTARA

  • MIND ID Garap 4 Proyek Strategis Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

    MIND ID Garap 4 Proyek Strategis Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID mengungkap sejumlah upaya untuk menjadikan Indonesia hub ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehcile/EV) global. 

    Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memasok kebutuhan industri ekosistem EV guna menjawab permintaan pasar yang terus meningkat.

    Menurut dia, EV merupakan ruang pasar baru yang penuh potensi. Apalagi saat ini banyak negara tengah berlomba-lomba untuk menembus pasar kendaraan listrik. 

    “Namun, Indonesia memiliki kekuatan yang sangat fundamental, kekayaan sumber daya alam dan kemampuan hilirisasi yang solid. Kami yakin Indonesia dapat menjadi pemain kunci dalam rantai pasok ekosistem EV global,” kata Dany dalam keterangan resminya, Sabtu (21/6/2025). 

    Dalam hal ini, MIND ID bersama seluruh perusahaan anggotanya akan memaksimalkan kapasitas dan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak agar potensi pasar ini dapat dimanfaatkan oleh industri dalam negeri.

    Dany menerangkan, sejumlah proyek-proyek strategis yang menghasilkan bahan baku mineral penting untuk industri turunan EV.

    Proyek pertama, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), Mempawah, Kalimantan Barat telah beroperasi dan mampu memproduksi 1 juta ton alumina per tahun sebagai baku utama untuk produksi aluminium, yang menjadi material dasar rangka dan bodi kendaraan listrik.

    Kedua yaitu Smelter Pemurnian Nikel yang sedang dikembangkan di Pomalaa, Morowali, Sorowako, dan Halmahera Timur untuk memproduksi Nickel Pig Iron (NPI) dan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), yakni bahan baku utama baterai EV.

    Ketiga, proyek smelter Tembaga di Gresik yang memiliki kapasitas produksi 600.000 ton katoda tembaga per tahun, yang menjadi komponen penting dalam sistem kelistrikan di dalam EV.

    Keempat yakni pilot proyek Coal-to-Graphite di Sumatra Selatan yang mampu mengonversi batu bara menjadi grafit sintetis dan anode sheet yang merupakan komponen utama baterai EV. 

    “Proyek ini merupakan solusi inovatif bagi Indonesia yang belum memiliki tambang grafit alam yang ekonomis,” tuturnya. 

    Dany juga menegaskan bahwa perseroan memahami pentingnya keberlanjutan riset dan pengembangan teknologi dalam menopang transformasi industri EV di masa depan. 

    Melalui payung riset Indonesia Mining & Minerals Research Institute (IMMRI), MIND ID berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi mineral yang relevan dengan kebutuhan industri.

    “Kunci untuk memenangkan perlombaan ini adalah semangat untuk terus melakukan riset dan pengembangan. Kami tidak akan berhenti pada proyek yang sudah berjalan — inovasi harus terus hidup, agar posisi Indonesia semakin kuat dalam rantai pasok global,” terangnya. 

  • Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu

    Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu

    logo BMKG

    Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 21 Juni 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan hujan ringan pada Sabtu.

    Prakirawan cuaca BMKG, Yohanes AK menyebutkan untuk Pulau Sumatera, secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung, serta hujan ringan untuk wilayah Banda Aceh, Medan, Bengkulu, dan Pangkal Pinang.

    Sementara di Pulau Jawa, kata Yohanes, secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Surabaya, kemudian hujan ringan di Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta, serta hujan sedang untuk wilayah Bandung dan Serang. Di Nusa Tenggara dan Bali, diperkirakan cerah berawan untuk wilayah Kupang, hujan ringan untuk wilayah Mataram serta Denpasar.

    Sedangkan di Pulau Kalimantan secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Samarinda, kemudian hujan ringan untuk wilayah Pontianak dan Palangka Raya. Dia mengingatkan untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir untuk wilayah Tanjung Selor serta Banjarmasin.

    Sementara di Pulau Sulawesi secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Makassar dan Kendari, hujan ringan untuk wilayah Palu dan Gorontalo, hujan sedang untuk wilayah Mamuju.

    “Waspadai potensi hujan disertai petir di wilayah Manado,” katanya.

    Untuk Indonesia bagian timur, secara umum diperkirakan hujan ringan di wilayah Ternate, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, serta Merauke. Dia mengingatkan untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir di wilayah Ambon dan Sorong.

    Sumber : Antara

  • Kisah Koper Jemaah Haji Halmahera Barat yang Pulang Tanpa Pemiliknya

    Kisah Koper Jemaah Haji Halmahera Barat yang Pulang Tanpa Pemiliknya

    Bisnis.com, JEDDAH — Di antara ratusan jemaah haji Indonesia yang meninggal di Tanah Suci, terselip mereka yang pergi tanpa pendamping, sehingga hanya koper berisi barang-barang pribadi yang mewakili kepulangannya. 

    Satu orang di antaranya yaitu Faisal Zainal Tuba (71), jemaah asal kelompok terbang (kloter) 13 Embarkasi Makassar (UPG-13) meninggal pada 7 Juni 2025 di Mina. 

    Endah Warozah Putri, Tenaga Kesehatan Haji Daerah yang mendampingi Faisal menceritakan bahwa jemaah asal Jailolo, Halmahera Barat itu, mengembuskan napas terakhir setelah didiagnosa menderita sakit jantung di Rumah Sakit Saudia National Hospital, Makkah, Arab Saudi. 

    “Almarhum sempat dipasangkan ring tapi tidak bisa tertolong lagi,” ujar Endah ditemui sebelum kepulangannya di Bandara King Abdulaziz Jeddah, Arab Saudi, Kamis (19/6/2025). 

    Endah melanjutkan, Faisal termasuk jemaah risiko tinggi (risti) karena ada riwayat darah tinggi dan diabetes. 

    Sebelum meninggal, Faisal sempat mengeluhkan sakit di dada selepas umrah wajib dan tawaf sunah yang dijalaninya di Masjidil Haram, Makkah. Setelah itu, Faisal dibawa ke Rumah Sakit Saudi National Hospital.  

    Dari sana, Endah mengaku tak bisa mendampingi Faisal sampai pria itu mengembuskan napas terakhirnya. 

    “Kami tidak bisa melihat sampai titik terakhirnya beliau, dan sampai dikebumikan pun kami tidak melihat jenazahnya,” ujar Endah. 

    Otoritas Arab Saudi memang telah menetapkan prosedur resmi untuk pengurusan jenazah seluruh jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci. Pengurusan jenazah sampai pemakaman, seluruhnya ditangani pihak Arab Saudi. 

    Meski meninggal di tengah prosesi ibadah haji, Faisal sudah melakukan seluruh rangkaian ibadah saat dilarikan ke rumah sakit. Andaipun tidak, petugas badal haji akan mewakilkan ibadah haji jemaah yang berhalangan, sakit, atau meninggal. 

    Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada jemaah haji tahun ini yang tidak melaksanakan haji. Dua orang jemaah haji yang masih hilang, ibadahnya dibadalkan. 

    Di Bandara King Abdulaziz Jeddah, petugas tampak menenteng satu koper kabin milik Faisal yang akan mewakili kepulangannya ke Tanah Air. Koper itu akan diserahkan langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Agama kabupaten/kota terdekat untuk diserahkan kepada keluarga Faisal. 

    “Ini kami semua yang bawa ke sana. Nanti teknisnya akan diberikan ke daerah untuk selanjutnya diberikan ke keluarga almarhum,” tuturnya. 

    Selain Faisal, ada pula 3 jemaah lain di UPG-13 yang juga berpulang di Tanah Suci, antara lain atas nama Muin Puasa Habib, Norma Abdul Latif dan Ahmad Adam. 

    Hingga Jumat (20/6/2025) pukul 11:30 Waktu Arab Saudi (WAS) terdapat 341 jemaah Indonesia yang meninggal di Tanag Suci, terdiri atas 206 laki-laki dan 135 perempuan. Sebanyak 214 diantaranya adalah lansia berusia di atas 64 tahun, sedangkan 127 lainnya berkisar 41 hingga 64 tahun. 

    Angka kematian itu menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 461 jemaah. 

  • KKP Bongkar Penataan Lingkungan di Tambang Nikel Pulau Gag, Apa Hasilnya? – Page 3

    KKP Bongkar Penataan Lingkungan di Tambang Nikel Pulau Gag, Apa Hasilnya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memberikan informasi terkini soal evaluasi dari pemberian izin kegiatan tambang nikel untuk PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Yuliot mengatakan, proses evaluasi di lapangan seharusnya sudah dilakukan oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Seharusnya evaluasi kemarin itu ada turun tim dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk mengecek kondisi lapangan. Jadi berdasarkan rekomendasi terpadu dari kementerian/lembaga, nanti kita akan sampaikan bagaimana untuk pemenuhan persyaratan di PT Gag,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/6/2025).

    Menurut informasi yang didapatnya dari KKP, Yuliot menyebut jika penataan lingkungan di sekitar tambang nikel di Pulau Gag sejauh ini masih cukup bagus.

    “Dari Kelautan Perikanan itu menyampaikan ini dari sisi penata lingkungan cukup bagus,” ungkapnya.

    Tambang Tak Dicabut Izinnya

    Tambang nikel di Pulau Gag milik PT Gag Nikel sendiri jadi satu-satunya izin tambang di kawasan Raja Ampat yang lolos dari pencabutan.

    Kementerian Energi dan ESDM sendiri telah melakukan pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Secara administratif, Pulau Gag masih berlokasi di Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Meskipun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim jika lokasinya masih lebih dekat dengan Maluku Utara.

     

  • BPH Migas perkuat kerja sama BBM subsidi dengan Pemprov Gorontalo

    BPH Migas perkuat kerja sama BBM subsidi dengan Pemprov Gorontalo

    Dalam aturan tersebut tercantum bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemda

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna di Provinsi Gorontalo.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kerja sama dengan pemda, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    “Dalam aturan tersebut tercantum bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemda,” ujar Erika.

    Selama ini, BPH Migas sudah dibantu pemda dalam penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna seperti petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Mereka boleh membeli BBM subsidi dan kompensasi sepanjang mempunyai surat rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas-dinas terkait. Diharapkan melalui PKS ini, kerja sama yang telah terjalin dapat semakin kuat,” tegasnya.

    Erika juga meminta agar Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk menggunakan aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi.

    Data dalam apklikasi XStar juga telah terintegrasi dengan pemda dan badan usaha penugasan yang berguna dalam penentuan kuota bagi konsumen pengguna di tahun selanjutnya.

    Lebih lanjut, Erika mengatakan PKS diharapkan mendukung pengawasan atas penerbitan dan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan.

    Selain itu, dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran BBM subsidi dan kompensasi sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayahnya.

    “Kami berharap PKS ini dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,” katanya.

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut baik kerja sama ini menyusul upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

    “Di sektor perikanan, kami mendorong apa yang disebut sebagai Program Taksi Nelayan, di mana pemda menyiapkan perahu atau kapal penangkap ikan skala kecil dan tentunya ini membutuhkan banyak bahan bakar. Oleh sebab itu, kerja sama ini sangat bermanfaat bagi kami,” kata Gusnar.

    Ia juga mengapresiasi masa berlaku surat rekomendasi mulai 1-3 bulan yang sangat membantu petani agar tidak perlu bolak-balik mengurus surat rekomendasi.

    Sementara itu, kerja sama ini merupakan PKS ke-21 di mana BPH Migas sebelumnya telah menandatangani PKS dengan beberapa pemprov seperti di Kepulauan Riau, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara.

    Selain itu, BPH Migas juga mengunjungi Integrated Terminal Gorontalo (IT) Gorontalo dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Gorontalo.

    Secara umum, ketersediaan BBM di IT Gorontalo dalam kondisi aman terkendali dan menyalurkan BBM untuk 28 SPBU, 2 SPBU Nelayan, 5 SPBU Kompak dan 22 Pertashop. Adapun suplai BBM didatangkan melalui laut dari Bitung, Teluk Donggala, dan Toli-toli.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Longsor Melanda Kawasan Wisata Ngade Ternate, Polisi-BPBD Lakukan Pembersihan

    Longsor Melanda Kawasan Wisata Ngade Ternate, Polisi-BPBD Lakukan Pembersihan

    TERNATE – Longsor melanda Jalan Santo Pedro di kawasan wisata Ngade, Kota Ternate. Bencana alam ini disebabkan hujan deras yang mengguyur kota tersebut pada Kamis 19 Juni.

    “Kami mengimbau seluruh pengguna jalan agar lebih berhati-hati dan waspada saat melintasi lokasi tersebut. Selain itu, mematuhi rambu-rambu peringatan yang telah dipasang oleh petugas di sekitar area longsor,” ujar Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Bambang Suharyono dihubungi, Kamis 19 Juni, disitat Antara.

    Polres Ternate juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk segera melakukan pembersihan dan mengamankan lokasi longsor.

    Petugas gabungan telah dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas serta menjaga keamanan lokasi tersebut.

    “Kami berharap pengguna jalan untuk mematuhi arahan petugas di lapangan,” katanya.

    Sementara itu, Petugas Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Sultan Baabullah Ternate Muhammad Fauzi Bintiang mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk waspada terhadap dampak turunan dari fenomena hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, berkurangnya jarak pandang, hingga angin kencang.

    Untuk itu, kata dia, BMKG mengeluarkan imbauan kepada seluruh pihak, khususnya BPBD, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, dan Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara untuk mengantisipasi risiko bencana dan menghindarkan masyarakat dari zona rawan longsor dan banjir.

  • Hasil Audit Tambang IRMA Berupa Skor, Skor Tertinggi Prosesnya Panjang

    Hasil Audit Tambang IRMA Berupa Skor, Skor Tertinggi Prosesnya Panjang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Koordinator Penjangkauan Komunitas Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) di Indonesia Andre Barahamin, menyampaikan bahwa hasil audit yang dilakukan IRMA melalui proses yang cukup panjang.

    Menurut Andre, penilaian audit IRMA bisa berubah mengikuti peningkatan tata kelola sebuah perusahaan. Bahkan jika skor audit belum mencapai nilai minimal 50, pihaknya tetap menghargai transparansi perusahaan.

    “Karena bagi kami yang penting adalah effort dari perusahaan untuk memperbaiki tata kelolanya, untuk menjawab kebutuhan dan pressure dari aktor di hilir, itu juga harus dihargai. Sehingga di IRMA skor yang paling rendah adalah 50,” jelasnya dalam Economic Update 2025 CNBC Indonesia, dikutip Kamis (19/06/2025).

    Oleh sebab itu, mengingat proses yang dilalui cukup panjang, untuk menuju pertambangan yang bertanggung jawab, tidak bisa hanya diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun.

    “Pada pengalaman kami, proses ini berlangsung bertahun-tahun, sehingga kalau hari ini teman-teman pelaku industri di Indonesia melihat, ada perusahaan yang skornya IRMA 75, itu tidak datang dari proses yang 1 tahun, 2 tahun, ada rangkaian panjang menuju skor itu,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, standar penilaian IRMA terdiri dari empat pilar utama, yang terbagi dalam 26 bab dan didetailkan ke dalam lebih dari 400 indikator, termasuk hak asasi manusia, kualitas udara dan air, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan finansial, serta kontribusi dan investasi masyarakat.

    “Yang saya bilang tadi ada 400 lebih indikator di dalam standarnya Irma dan yang dinilai itu tidak hanya aspek lingkungan atau environmental, tidak hanya aspek sosial yang dalam mahal ini yang paling sering diangkat adalah mengenai tak asasi manusia. Tapi juga praktik tata kelolanya. Tata kelola dalam artian Irma adalah tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab,” jelasnya.

    “Nah pertambangan yang bertanggung jawab itu seperti apa itulah yang didefinisikan oleh standarnya IRMA. Misalnya, di IRMA kami mengatur soal model engagement dengan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Apa yang disebut dengan engagement yang inklusif dan seperti apa proses engagement itu,” ujarnya.

    Dia pun menyebut, pihaknya kini telah menyelesaikan proses audit lapangan pada tambang nikel di Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Adapun pemilik tambang nikel di Pulau Obi yang dimaksud yaitu PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel.

    “Di Indonesia misalnya, yang sudah selesai melakukan audit lapangan sampai di tahap audit lapangan adalah Harita Nickel dengan lokasi tambangnya di Desa Kawasi di Pulau Obi,” ujarnya.

    2 Perusahaan Nikel RI Diaudit IRMA

    Sebagai informasi, selain audit tambang nikel Harita Nickel, IRMA saat ini juga tengah melakukan proses audit terhadap perusahaan tambang nikel lainnya di Indonesia, yakni PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

    Untuk PT Vale Indonesia, audit difokuskan pada lokasi tambang nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan.

    Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia, Bernardus Irmanto, menyampaikan bahwa untuk memperkuat komitmen PTVI terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab, pihaknya mendaftarkan lokasi tambang Sorowako untuk diaudit secara independen oleh IRMA.

    “Ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan pertambangan bertanggung jawab kami, yang nantinya akan mencakup seluruh operasi penambangan dan pengolahan kami,” ujarnya.

    Menurut dia, melalui proses ini pihaknya berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, selaras dengan praktik terbaik yang diharapkan para pemangku kepentingan perusahaan.

    “Audit IRMA akan memberikan informasi yang dibutuhkan pihak-pihak terdampak untuk terlibat dalam dialog bermakna mengenai aspek-aspek yang sudah memenuhi praktik terbaik di Sorowako, dan area mana yang masih perlu diperbaiki,” tambahnya.

    Sementara itu, untuk Harita Nickel audit difokuskan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Adapun, Harita sendiri berkomitmen untuk diaudit oleh IRMA sejak tahun 2024.

    Direktur Health, Safety and Environment (HSE) PT Harita Nickel, Tonny H. Gultom menyampaikan bahwa audit IRMA merupakan salah satu proses audit yang paling ketat, terutama dalam hal transparansi. Khususnya mengenai apa yang benar-benar diterima oleh masyarakat di sekitar tambang.

    Tony membeberkan alasan Harita memutuskan untuk mengikuti proses audit IRMA, utamanya untuk memenuhi standar pembeli (buyer) terutama dari pasar Eropa yang sangat memperhatikan tentang tata kelola suatu pertambangan.

    “Jadi standar yang berkembang sekarang adalah buyer yang ingin membeli tapi juga ingin tahu apakah perusahaan tambang itu semisal mengikuti supply chain,” ungkap dia.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia

    Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia

    Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menyetujui pembentukan lima
    pengadilan militer
    baru di wilayah Pekanbaru, Kendari, Manokwari, Balikpapan, dan Makassar.
    Pembentukan pengadilan militer baru didasarkan pada dua
    Peraturan Pemerintah
    (PP). Pertama, PP Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan
    Pengadilan Militer
    Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer V Makassar.
    Kedua, PP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-17 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari.
    Dikutip dari salinan beleid, Kamis (19/6/2025), pembentukan pengadilan militer ini bertujuan untuk memenuhi
    akses keadilan
    yang merata, serta meningkatkan pelayanan peradilan yang efektif dan efisien kepada pencari keadilan berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
    Dua Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer V Makassar bertujuan untuk mengurangi tingginya beban pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
    Pembentukannya juga seiring dengan adanya pengembangan organisasi militer.
    “Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk: a. Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan yang berkedudukan di Kota Balikpapan; dan b. Pengadilan Militer Tinggi V Makassar yang berkedudukan di Kota Makassar,” tulis Pasal 1 PP 22/2025.
    Sama seperti dua pengadilan di atas, tiga Pengadilan Militer di Kendari, Pekanbaru, dan Manokwari juga bertujuan untuk mengurangi beban kerja pada Pengadilan Militer Padang, Pengadilan Militer Makassar, dan Pengadilan Militer Jayapura yang kini menangani wilayah sangat luas dan jumlah perkara yang banyak.
    “Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk: a. Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru yang berkedudukan di Kota Pekanbaru; b. Pengadilan Militer V-18 Kendari yang berkedudukan di Kota Kendari; dan c. Pengadilan Militer V-21 Manokwari yang berkedudukan di Kota Manokwari,” begitu tertulis dalam Pasal 1 PP 23/2025.

    Aturan juga menjelaskan daerah hukum masing-masing pengadilan militer.
    Daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara.
    Sementara, daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi V Makassar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Selatan.
    Adapun daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru meliputi wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
    daerah hukum Pengadilan Militer V-18 Kendari meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah;
    serta daerah hukum Pengadilan Militer V-21 Manokwari meliputi wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KKP tingkatkan kesejahteraan nelayan kecil lewat proyek SeaBLUE

    KKP tingkatkan kesejahteraan nelayan kecil lewat proyek SeaBLUE

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil yang berada di Morotai, Maluku Utara dan Tanimbar, Maluku melalui proyek SeaBLUE.

    Proyek yang diluncurkan di Kantor KKP Jakarta, Kamis, tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang didukung dengan pendanaan dari Jepang.

    “Morotai dan Tanimbar ini merupakan bagian dari rural area yang patut dilakukan peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kesehatan dari penduduk di sana,” kata Wakil Menteri (Wamen) KKP Didit Herdiawan saat menyampaikan sambutan kunci dalam acara peluncuran SeaBLUE.

    Wamen Didit menuturkan bahwa kementeriannya memiliki kewajiban untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil, termasuk Morotai dan Tanimbar. Hal tersebut juga sejalan dengan salah satu kebijakan Presiden Prabowo, yakni swasembada berbasis perikanan, nelayan, dan budidaya.

    “Ini tentunya tidak bisa lepas dari tanggung jawab kita semua. Sebagai anak bangsa tidak bisa lepas. Sehingga kita mengkolaborasikan kegiatan ini untuk mengatasi kemiskinan, keterbatasan, infrastruktur, serta praktik-praktik yang ilegal,” ucapnya.

    Hadir pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, Sea BLUE dirancang sebagai program jangka panjang yang tidak hanya menyentuh aspek peningkatan kapasitas individu nelayan, tetapi juga penguatan kelembagaan.

    Nyoman menuturkan bahwa nelayan skala kecil yang berkontribusi pada lebih dari 60 persen hasil produksi perikanan tangkap nasional. Namun, kelompok tersebut masih menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan infrastruktur, hingga praktik penangkapan ilegal.

    “Dengan perdekatan yang terintegrasi, proyek ini akan memberdayakan masyarakat lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Proyek ini dirancang secara menyeluruh,” jelasnya.

    Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaksa Agung Perintahkan Kejati Tingkatkan Pengawasan Tambang Nikel Ilegal di Maluku Utara

    Jaksa Agung Perintahkan Kejati Tingkatkan Pengawasan Tambang Nikel Ilegal di Maluku Utara

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya agar mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum pertambangan nikel di Maluku Utara.

    Dia menyampaikan, Maluku Utara merupakan salah satu wilayah yang terkenal atas kekayaan nikel di Indonesia. Bahkan, cadangan nikel itu berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan secara global.

    “Maluku Utara dikenal memiliki cadangan nikel yang melimpah dan merupakan salah satu provinsi penghasil nikel tertinggi di Indonesia dan berkontribusi juga dalam memenuhi kebutuhan nikel secara global,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (19/6/2025).

    Oleh sebab itu, Burhanuddin menginstruksikan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar memetakan potensi pelanggaran pertambangan ilegal di wilayahnya.

    Alasannya, instruksi itu dikeluarkan agar korps Adhyaksa bisa meminimalisir kebocoran keuangan negara dari yang bisa diperoleh negara dari sektor pertambangan.

    “Hal itu dilakukan guna meminimalisir kebocoran keuangan negara dari yang seharusnya diperoleh negara dari pendapatan pajak melalui industri pertambangan,” imbuhnya.

    Burhanuddin juga menyampaikan kepada jajarannya agar bisa fokus dan profesional dalam menjalankan penegakan hukum di mana pun berada. Pasalnya, dia menilai saat ini tengah ada serangan yang diduga ditujukan untuk menjatuhkan Kejaksaan RI.

    “Saya minta seluruh jajaran untuk tetap fokus dan profesional. Poin ini saya tegaskan untuk pentingnya menjawab kritik dengan data dan fakta serta menjaga soliditas internal,” pungkasnya.