provinsi: MALUKU UTARA

Ramalan Cuaca BMKG: Waspadai Hujan Deras, Angin Kencang dan Banjir Rob

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta semua pihak di sebagian besar daerah di Indonesia agar mewaspadai potensi hujan deras disertai angin kencang dan banjir pesisir/rob pada Rabu (3/9/2025).

Prakirawati BMKG Yohanes menyebut potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di Kota Padang, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, Denpasar, Palu, Gorontalo, Mamuju, Jayawijaya, Jayapura, Merauke, Ambon, Sorong, dan Manokwari.

“Untuk hujan dengan intensitas sedang di Kota Medan, Tanjung Selor, dan Kota Samarinda,” ujarnya dilansir dari Antara, Rabu (3/9/2025).

Sementara Kota Banda Aceh, Bandar Lampung, Banten, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Manado, diprakirakan berawan sepanjang hari.

“Dan waspadai potensi hujan disertai petir di wilayah sekitar Kota Tanjung Pinang, Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Ternate, dan Nabire,” ujarnya.

Prakirawan BMKG mendeteksi keberadaan bibit Siklon Tropis 65W bergerak dari arah barat laut – utara dengan kecepatan angin 15-20 knot dan sistem ini membentuk daerah perlambatan angin di sejumlah wilayah dan turut memicu peningkatan potensi hujan dan angin kencang di wilayah sekitarnya.

BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan atas potensi angin kencang di wilayah Banten, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bangka Belitung.

“Termasuk mewaspadai gelombang laut tinggi 2,5 – 4 meter di Aceh, Bengkulu, Lampung, Selatan Banten dan selatan Nusa Tenggara Barat,” katanya.

Bahkan, BMKG mendeteksi potensi banjir rob di kawasan pesisir Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Hasil analisa perkembangan kondisi cuaca dan iklim juga akan selalu diinformasikan kepada masyarakat melalui aplikasi daring infoBMKG, media sosial infoBMKG atau langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

03/09/2025 07:19
Serap Aspirasi, Gubernur Sherly Temui Massa Aksi Regional 1 September 2025

Serap Aspirasi, Gubernur Sherly Temui Massa Aksi
Tim Redaksi
TERNATE, KOMPAS.com
– Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, secara langsung menemui pengunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Ternate pada Senin (1/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Sherly didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Ikbal Ruray, Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, serta sejumlah unsur Forkopimda.
Perwakilan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate membacakan 17 tuntutan di hadapan gubernur dan rombongan.
Tuntutan tersebut meliputi desakan untuk melakukan reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan (IUP), pengesahan UU perampasan aset, serta penurunan tarif pajak.
Selain itu, mereka juga mendesak agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan, memberikan status tanah di Tabona, serta membebaskan 11 warga adat Maba Sangaji yang saat ini terjerat hukum.
Massa aksi juga meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan almarhum Affan, seorang ojek online.
Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa menyampaikan aspirasi secara tertib.
Ia juga memberikan penghargaan kepada TNI dan Polri yang mengawal jalannya aksi sehingga berlangsung kondusif.
“Saya mendengar dengan saksama 17 tuntutan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tugas saya mendengarkan dan akan dipastikan didengar langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Sherly.
Ia mengakui bahwa kewenangannya terbatas dalam lingkup Maluku Utara.
Sherly menegaskan bahwa masalah tanah di Tabona akan segera ditindaklanjuti, sementara izin IUP merupakan kewenangan Kementerian ESDM.
“Akan kami sampaikan,” katanya.
Terkait tuntutan pembebasan 11 warga adat Maba Sangaji, Sherly menyatakan bahwa proses hukum mereka sedang berjalan.
Ia juga membuka ruang komunikasi dengan Kejaksaan untuk mempertimbangkan keringanan hukum, serta akan mencari solusi untuk kebutuhan ekonomi keluarga mereka.
“Saya kawal langsung dan memastikan bahwa proses hukumnya berjalan secara adil dan transparan bagi 11 warga Maba Sangaji,” cetusnya.
Mengenai Perda adat, Sherly menjelaskan bahwa telah dilakukan pembahasan bersama 10 kepala daerah saat kunjungan Menteri ATR.
Pihak Kesultanan juga akan dilibatkan dalam inventarisasi tanah adat.
“Langkah-langkah yang akan kita ambil bersama dengan kejaksaan, kementerian ATR, pihak Kesultanan dan kepala daerah harus duduk bersama untuk membuat Perda terkait dengan tanah adat,” terangnya.
Ia berjanji mengawal proses Perda adat ini, meskipun tidak bisa dilakukan secara instan.
“Akan saya update, dan publikasikan setiap bulan progres yang masuk dalam kontrol saya. Mudah-mudahan ada jawaban dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Sherly juga mengekspresikan rasa duka cita atas kejadian yang menimpa Affan.
“Kami sangat menyayangkan apa yang terjadi kepada adik Affan, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tapi yang sudah terjadi tidak bisa kita ulangi kembali,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu sempat meningkat tensinya, namun dapat diredam dan situasi tetap terkendali.
Kehadiran Sherly mampu meredakan ketegangan, dan setelah mendapatkan jawaban dari gubernur, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/09/2025 22:43
Derasnya Truk Impor dari China Jadi Ancaman, Kini Rambah Pasar Jawa

Jakarta –

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia melaporkan adanya aktivitas impor truk untuk kebutuhan tambang. Impor truk itu dinilai makin meresahkan.

“Ada isu terkait kendaraan-kendaraan komersial yang ada di daerah di luar Jawa, bahkan di Jawa juga ada. Itu angkanya mengkhawatirkan,” kata Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara di Jakarta, belum lama ini.

Aktivitas distribusi truk yang diimpor utuh itu tidak terdata oleh Gaikindo, karena bukan anggota.

“Sampai Juli ini diperkirakan, kami tidak punya data yang cukup resmi, itu hampir 7 ribu, sampai akhir tahun bisa sampai 14 ribuan kendaraan komersial,” ungkapnya lagi.

Truk impor ini bisa mengancam industri dalam negeri, apalagi buat pabrikan yang sudah berinvestasi besar.

“Ini yang mengganggu produksi kendaraan bermotor di Indonesia. Pelaku lokal ini memenuhi ketentuan yang ada di Indonesia, namun dikalahkan kendaraan-kendaraan impor yang dapat dengan mudah masuk Indonesia. Kalau lokal harus ikut SRUT, mereka (impor) nggak. Ini cukup mengganggu karena volume-nya cukup besar,” kata dia.

Truk impor tidak wajib SRUT?

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Yusuf Nugroho menyebut, truk tersebut tidak mengikuti uji tipe karena hanya digunakan di area pertambangan.

“Terkait dengan kendaraan khususnya truk CBU yang kami sudah identifikasi bahwa truk-truk tersebut memang diperuntukkan untuk operasional perusahaan pertambangan. Operasionalnya itu bukan di jalan umum,” ujar Yusuf.

“Kendaraan-kendaraan tersebut memang tidak dilakukan pengujian tipe maupun pengujian berkala, kalau memang dioperasikan di luar jalan umum,” sebut Yusuf.

Kendaraan yang beroperasi di area terbatas seperti kawasan industri, pertambangan, atau perkebunan disebut tidak diwajibkan melalui uji tersebut.

“Kami ingin pastikan bahwa kendaraan tersebut juga mendukung agar bisa memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuai dengan desainnya dari kendaraannya yang memang bukan diperuntukkan untuk dioperasikan di jalan umum,” ujarnya.

Apalagi truk tersebut tidak dituntut untuk memenuhi syarat sertifikasi Euro4. Sementara pabrikan dalam negeri harus memenuhi aturan pemerintah itu.

“Kenapa mereka mengimpor? Karena pada waktu lokasi area (pertambangan), itu mereka punya kesulitan, pakai truk Indonesia, buatan Indonesia harus Euro4, bahan bakarnya tidak ada,” kata Kukuh.

Otomotif, khususnya segmen komersial, merupakan industri padat karya yang banyak melibatkan pekerja dan turut berkontribusi kepada perekonomian negara.

“Itu membuat total pasar tergerus lebih dari 38 persen. Dan dengan sangat terpaksa beberapa industri komponen atau part yang tidak bisa ekspor mengurangi karyawannya,” ucap Rachmat Basuki, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM).

Dalam website data Badan Pusat Statistik Ekspor Impor tahun 2024, kode HS 87042369 merupakan pengelompokan untuk kendaraan bermotor selain pendingin, pengumpul sampah, tanker, lapis baja, hooklift, dumper; untuk pengangkutan barang, hanya dengan mesin diesel atau semi diesel; g.v.w. > 24 ton & ≤ 45 ton; bukan CKD.

Tertulis dalam nomenklatur Harmonized System (HS) 87042369 yang di dalamnya juga memuat impor truk dari China. Barang-barang itu dikirim ke proyek produksi nikel seperti Morowali, Weda, Pulau Obi.

Truk merek Jepang mungkin mendominasi di jalan-jalan Indonesia. Tetapi jika bicara di tambang nikel di Morowali (Sulawesi Tengah) dan Halmahera (Maluku Utara) yang paling populer adalah truk warna merah asal China merek Shacman.

Motor Sights International (MSI), distributor Shacman menjelaskan sudah menjual lebih dari 6.000 truk di Indonesia sejak 2016 yang 95 persen penjualannya digunakan di Morowali dan Halmahera.

Bahkan di situs global Shacman, disebutkan proyek nikel di Indonesia merupakan keberhasilan Shacman di Asia Pasifik.

(riar/rgr)

01/09/2025 16:35
Pala Ternate Disiapkan Jadi Produk Indikasi Geografis yang Dilindungi Negara

TERNATE – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara bersama Dinas Pertanian Kota Ternate dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) melakukan peninjauan lapangan pengelolaan Pala Ternate jadi indikasi geografis yang dilindungi.

“Kanwil Kemenkum Malut bersinergi dengan Dinas Pertanian maupun MPIG untuk mendorong agar Pala Ternate menjadi indikasi geografis. Dengan begitu nilai pasarnya akan meningkat dan memberikan peluang peningkatan kesejahteraan bagi petani dan pedagang pala di Ternate,” kata Kepala Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir di Ternate, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 30 Agustus.

Menurut dia, sebelum pemeriksaan substantif indikasi geografis (IG) yang akan dinilai oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pekan depan.

Dia mengatakan bahwa Pala Ternate ditargetkan akan menjadi indikasi geografis yang keberadaannya dilindungi negara, dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat khususnya petani rempah.

Indikasi geografis, lanjut Argap Situngkir merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu produk dari daerah geografis tertentu, di mana faktor lingkungan baik alam dan manusia memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik khas pada produk tersebut.

“Manfaat utamanya adalah memberikan perlindungan hukum bagi produsen, menjamin keaslian dan kualitas bagi konsumen, serta meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk lokal,” tambah Argap Situngkir.

Sebagai informasi, bahwa dorongan Pala Ternate untuk menjadi indikasi geografis karena di Malut jumlah relatif sedikit yakni hanya dua, yaitu Pala Dukono dari Halmahera Utara, dan Cengkeh Moloku Kieraha dari Ternate. Sementara potensi IG melimpah yang tersebar pada kabupaten/kota di Malut.

“Kemenkum Malut terus mendorong sinergi dari pemerintah daerah, MPIG, dan seluruh pihak dalam mendukung pendaftaran potensi IG menjadi indikasi geografis,” pungkas Argap Situngkir

31/08/2025 11:53
Duta Literasi Keuangan Dorong Nelayan dan Petani Melek Finansial

Halmahera Utara –

Balai Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, ramai dikunjungi para warga. Sejak pagi warga yang merupakan petani dan nelayan tersebut sudah berkumpul untuk menghadiri acara.

Pagi itu, pada Kamis (28/8), digelar acara Gencarkan (Gerakan Cerdas Inklusi Keuangan) yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Maluku Maluku Utara (Utara).

Untuk diketahui, program Gencarkan digelar untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara nasional melalui kerja sama berbagai pemangku kepentingan. Program ini berfokus pada 10 kelompok masyarakat, beberapa di antaranya seperti disabilitas, perempuan, pelajar, pekerja migran, hingga petani dan nelayan.

Dalam acara tersebut, OJK menugaskan duta literasi keuangan, Yuliawati, yang merupakan jurnalis dari media Katadata. Yuliawati diundang untuk memberikan pemahaman kepada warga Desa Luari tentang pentingnya pengelolaan keuangan dan memberikan cara pencegahan penipuan di sektor keuangan.

“Uang itu kan bagian dari hidup kita. Kalau nggak dikelola uang itu dengan baik, ya hidup kita sekacau,” ungkap Yuliawati kepada para warga belum lama ini.

Ia menekankan pentingnya kesabaran dan ketepatan dalam mengelola keuangan. Sebab segala sesuatu membutuhkan proses. Termasuk dalam menabung dan berinvestasi.

Selanjutnya, keuangan juga harus dikelola secara bijak. Untuk itu, diperlukan perhitungan yang tepat dalam memenuhi setiap pos kebutuhan sehari-hari.

“Intinya mengelola keuangan itu kita perlu cerdas atau bijak. Dalam teori keuangan itu ada komponennya ya, Pak. Kita mengalokasikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk bayar utang kalau punya utang, alhamdulillah kalau nggak ada utang,” ucap Yuliawati.

Foto: Moch Prima Fauzi/detikcom

Untuk mengelola keuangan, Yuliawati menyarankan agar separuh dari penghasilan digunakan untuk kebutuhan sehari. Kemudian sebanyak 20% digunakan untuk menabung. Sementara 30% lainnya bisa digunakan untuk membayar utang baik cicilan dan bunga pokoknya.

“Tadi ada prinsip ya, utang itu cicilan dan bunga pokoknya harus kita bayarkan setidaknya maksimal 30% dari penghasilan,” jelasnya.

Yuliawati juga mengingatkan petani dan nelayan agar tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Sebagai contoh, kasus crazy rich ‘dadakan’ Indra Kenz dan Doni Salmanan yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara serta denda akibat melakukan penipuan berkedok investasi.

Jalannya acara disambut antusiasme para warga. Meski materi yang disuguhkan tergolong serius, namun penyampaiannya dikemas sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh masyarakat petani dan nelayan. Beberapa kali juga terdengar gelak tawa peserta yang menjadi bumbu kemeriahan acara literasi Gencarkan.

Salah seorang nelayan yang menjadi peserta bernama Silfan (29), mengatakan acara tersebut bermanfaat baginya karena bisa mengetahui modus penipuan di sektor keuangan.

“Sangat bagus, saya jadi bisa dapat pengalaman berbagai macam sampai ke penipuan, (sehingga) kita bisa tahu adanya penipuan, kalau tidak ada (edukasi) seperti tadi, kita juga tidak paham kan,” ungkap Silfan.

Asisten Direktur Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Rizky Jati Nugroho mengatakan Melalui program Gencarkan, OJK bersama industri jasa keuangan dan para pemangku kepentingan berupaya menghadirkan edukasi keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Khusus di Provinsi Maluku Utara, kegiatan ini telah terlaksana di seluruh 10 kabupaten/kota, dan pelaksanaan di Halmahera Utara pada Kamis (28/8), menjadi penutup rangkaian Gencarkan di provinsi tersebut.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap masyarakat semakin sejahtera melalui pengelolaan keuangan yang bijak, produk keuangan dimanfaatkan secara optimal dengan akses yang memadai, perlindungan konsumen semakin meningkat dan semangat kolaborasi dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan mandiri secara finansial,” ungkap Rizky.

Selain itu hadir juga Manager Madya Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, Berlin Situmorang; Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Halmahera Utara, Taufik Katuju yang mewakili Sekretaris Daerah Halmahera Utara, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Utara, Victor Mangimbulude; Pelaksana Pemasaran Bank Maluku Malut, Florenchia Silvana Tomasoa; dan Analis Kredit BNI Cabang Tobelo, Davidson Komaling.

Untuk diketahui, program literasi keuangan di Desa Luari, haru memerlukan perjalanan yang panjang dan menantang. Setelah menempuh perjalanan udara dari Jakarta, Yuliawati dan tim literasi keuangan OJK menginjakkan kaki di Ternate, Maluku Utara, pada Rabu (27/8).

Setelah di Ternate, mereka masih harus menempuh perjalanan laut ke Pelabuhan Sofifi. Selain itu cuaca saat itu juga tengah turun hujan deras. Belum lagi sesampainya di Sofifi, tim literasi keuangan juga harus menempuh perjalanan darat sejauh kurang lebih 190 km atau sekitar 4 jam perjalanan menggunakan mobil.

Sebagian besar kiri dan kanan jalan merupakan kebun dan hutan dengan pepohonan yang lebat dan rimbun. Sesekali perjalanan juga menyusuri tepian pantai yang membuat perjuangan dalam memberikan literasi keuangan kepada petani dan nelayan menjadi lebih menantang.

(akd/akd)

31/08/2025 09:49
APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

Bisnis.com, JAKARTA – Kabupaten dan kota yang bergantung dari transfer daerah dari APBN dalam penyelenggaraan wilayahnya diminta untuk mencari sumber pemasukan untuk menopang pemerintahan tanpa memberatkan masyarakat.

Seperti diketahui, dalam rencana anggaran 2026 pemerintah akan memangkas dana transfer pusat ke daerah (TKD) menjadi Rp650 triliun. Nominal itu turun 24,8% dari proyeksi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap saat ini sebagian besar pemerintah kabupaten masih bergantung kepada dana transfer ke daerah (TKD). Hal itu karena pendapatan asli daerah (PAD) yang masih rendah, terutama kabupaten pemekaran.

“Dari 416 kabupaten mungkin 350 itu sangat tergantung pada pemerintah pusat,” ujarnya saat menghadiri acara Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Kamis (28/8/2025).

Saat tingkat kabupaten masih dalam kesulitan membiayai pemerintahan, Tito menjelaskan provinsi relatif lebih stabil. Pasalnya hampir dua per tiga dari pemerintah provinsi memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik karena PAD yang cukup tinggi. Dia mencontohkan Banten memiliki PAD hingga 70% dari APBD, dan bahkan Maluku Utara mencapai 90% dari APBD berasal dari pemasukan asli.

“Jadi ada apa-apa goncangan fiskal di pusat, enggak banyak berpengaruh,” kata mantan Kapolri itu.

Untuk itu, Tito menyampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk mencari sumber PAD lain namun yang tidak memberatkan masyarakat, khususnya untuk yang berpenghasilan rendah.

Dia juga berpesan agar kepala daerah menangkap peluang dari program-program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat serta berbagai program pangan.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua Umum Apkasi Bursah Zanubi sempat bercerita terkait dengan sulitnya menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di daerah, karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Bursah, yang merupakan Bupati Lahat, memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan.

Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah.

“Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.

28/08/2025 23:00
Stok beras nasional untuk ketahanan pangan nasional

Kamis, 28 Agustus 2025 12:22 WIB

Pekerja mengangkat karung beras saat bongkar muat di Gudang Bulog Ternate, Maluku Utara, Kamis (28/8/2025).Kementerian Pertanian menyebutkan proyeksi ketersediaan beras nasional periode Januari-Desember 2025 sebanyak 36,98 juta ton dengan kebutuhan beras 23,2 juta ton dan surplus pada Januari-September 2025 diperkirakan mencapai 13,78 juta ton, capaian tersebut positif bagi ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung target swasembada yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Andri Saputra/sgd

Sejumlah pekerja membongkar muat beras di Gudang Bulog Ternate, Maluku Utara, Kamis (28/8/2025). Kementerian Pertanian menyebutkan proyeksi ketersediaan beras nasional periode Januari-Desember 2025 sebanyak 36,98 juta ton dengan kebutuhan beras 23,2 juta ton dan surplus pada Januari-September 2025 diperkirakan mencapai 13,78 juta ton, capaian tersebut positif bagi ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung target swasembada yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Andri Saputra/sgd

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

28/08/2025 15:08
Hubungan Bilateral RI-China Masuk Umur 75 Tahun, Kerja Sama Saling Menguntungkan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyebut kerja sama investasi dengan China merupakan hubungan yang saling menghargai dan saling menguntungkan dalam 75 tahun terakhir.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada acara Peringatan 75 Tahun Hubungan Indonesia – China pada Senin (25/8/2025) malam.

Ara, sapaannya, menyebut indikasi dari baiknya hubungan investasi kedua negara jelas. Investasi dari kedua belah pihak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, kunjungan para pemimpin China ke Indonesia dan sebaliknya juga semakin intensif.

“Kerja sama-kerja sama, acara bersama juga semakin banyak. Saya pikir ini adalah tanda-tanda hubungan yang saling menghargai, yang saling menguntungkan, dilandaskan saling percaya,” ujarnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Ara menyebut tentunya dari investasi tersebut, Indonesia akan mengedepankan kepentingan nasional. Yaitu bagaimana investasi yang diterima dari Negeri Panda itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi pada periode lalu yakni kuartal II/2025 sebesar 5,12% dibandingkan kuartal II/2024 ditopang oleh melesatnya pertumbuhan investasi. Capaian pertumbuhannya yakni 6,99% dari periode yang sama dari tahun lalu, atau tertinggi sejak kuartal II/2021.

Politisi Partai Gerindra itu lalu bercerita bahwa arus penanaman modal China yang masuk ke Indonesia semakin deras setidaknya ditandai dari sektor penghiliran SDA, khususnya nikel.

Dia mencontohkan kerja sama investasi hilirisasi nikel untuk ekosistem baterai mobil listrik terintegrasi dari hulu ke hilir, antara CATL dan BUMN PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam.

Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juni 2025 lalu meresmikan groundbreaking pada proyek tersebut, yang berada di Karawang, Jawa Barat untuk pabrik baterainya, sedangkan pertambangan hingga smelter berlokasi di Maluku Utara. Ara yang ikut menghadiri groundbreaking itu menilai investasi China yang masuk ke Tanah Air semakin masif.

“Dan di situ saya menyaksikan sendiri, investasi yang cukup besar sudah mulai hadir,” tuturnya.

Dalam catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada semester I/2026 sebesar Rp942,9 triliun dari target full year Rp1.905 triliun.

Kemudian, penciptaan lapangan pekerjaan dari realisasi penanaman modal itu yakni sekitar Rp1,25 juta orang. Dari realisasi Januari-Juni 2025 itu, porsi penanaman modal asing (PMA) yakni sebesar Rp432,6 triliun.

China tercatat selalu berada di urutan lima negara dengan PMA terbesar di Indonesia. Terakhir, nilai PMA China pada semester I/2025 yakni sebesar US$3,6 miliar, atau mengalahkan Malaysia US$1,7 miliar dan Jepang US$1,6 miliar.

25/08/2025 23:00
Ada Demo di Depan DPR, Pengguna KRL Stasiun Palmerah Diimbau Pakai Stasiun Lain – Page 3

Iqbal menyampaikan, demo di DPR pada 28 Agustus 2025 bakal dilakukan oleh buruh dari Jabodetabek. Sedangkan di luar Jabodetabek aksi tersebut dilakukan di masing-masing kantor gubernur.

Rinciannya aksi buruh pada 28 Agustus antara lain di Serang, Banten, Bandung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Timur, Jogjakarta, Medan, Sumatera Utara, Batam, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Palembang, Sumatera Selatan, Gorontalo, Makassar, Sulawesi Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ambon, Maluku, Ternate, Maluku Utara, Jayapura, Papua, dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia.

25/08/2025 16:59
Peringatan Terbaru BMKG, Awas Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI!

Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena hujan lebat yang disertai angin kencang masih akan melanda wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan sejumlah wilayah di Tanah Air berpotensi mengalami pembentukan awan hujan yang cukup signifikan.

Ada beberapa faktor atmosfer yang memicu kondisi ini, baik di skala global, regional, hingga lokal.

Pada skala global, indeks Dipole Mode tercatat bernilai -0,91. Hal ini mengindikasikan adanya aliran massa udara signifikan dari Samudra Hindia bagian timur Afrika menuju wilayah Indonesia, khususnya bagian barat.

“Fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) saat ini berada pada fase 3 (Samudra Hindia bagian timur) dan diperkirakan akan menguat, lalu bergeser ke fase 4, memasuki wilayah Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangan di laman resminya, dikutip Senin (25/8/2025).

Pada skala regional, kondisi ini diperkuat oleh gelombang-gelombang tropis, seperti Gelombang Kelvin, Rossby Ekuator, dan Mixed Rossby-Gravity yang terpantau aktif di wilayah Sumatra, Kalimantan bagian timur, Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua.

Selain itu, gelombang berfrekuensi rendah (low frequency) juga persisten aktif di Lampung, sebagian Jawa dan Kalimantan, serta sebagian besar wilayah timur Indonesia, sehingga mendukung proses pembentukan awan hujan di area tersebut.

Ada pula faktor lain yang turut memperkuat potensi hujan, yakni sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik utara Papua Barat yang memicu perlambatan angin (zona konvergensi) yang membentang dari Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya hingga Samudra Pasifik timur Filipina.

“Berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer di atas, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem berupa hujan berintensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir, angin kencang, serta gelombang laut tinggi yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat,” tulis BMKG.

Lebih perinci, BMKG memberikan peringatan dini cuaca di wilayah RI dalam 3 hari ke depan, terhitung 25-27 Agustus 2025. Berikut perinciannya, sebagaimana dikutip dari laman Instagram resmi BMKG:

25 Agustus 2025

Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Jawa Barat dan Papua Pegunungan.

Peringatan Dini Angin Kencang: Aceh, Banten, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

26 Agustus 2025

Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan.

Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Maluku dan Papua Pegunungan.

Peringatan Dini Angin Kencang: Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur.

27 Agustus 2025

Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, Papua Barat, Papua, dan Papua Tengah.

Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Papua Pegunungan

Peringatan Dini Angin Kencang: Aceh, Banten, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

25/08/2025 11:45