Xcloud.id

provinsi: MALUKU UTARA

  • Respons Menkeu Purbaya Soal Gaji PNS Daerah Minta Dibayari Pemerintah Pusat – Page 3

    Respons Menkeu Purbaya Soal Gaji PNS Daerah Minta Dibayari Pemerintah Pusat – Page 3

    Menurut Menkeu saat ini belum memungkinkan pemerintah pusat mengambil alih seluruh tanggungan gaji ASN daerah tanpa meningkatkan defisit anggaran di atas rasio 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Purbaya menegaskan dirinya tetap menjaga keseimbangan fiskal dengan mengoptimalkan belanja dan pendapatan negara agar ruang kebijakan pemerintah tetap terkendali dan tidak membebani perekonomian nasional.

    “Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya nggak bisa, kecuali saya tembus rasio defisit PDB di atas 3 persen. Jadi saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan,” kata Menkeu.

    Pertemuan yang berlangsung terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan sejumlah kepala daerah lainnya.

  • Bukan Saingan, Indosat Pakai Starlink Untuk Jangkau Daerah Terpencil

    Bukan Saingan, Indosat Pakai Starlink Untuk Jangkau Daerah Terpencil

    Bisnis.com, JAKARTA— Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menilai kehadiran Starlink tidak serta merta menjadi pesaing, melainkan berperan sebagai pelengkap bagi layanan serat optik (fiber optic) yang sudah dimiliki perusahaan.

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mengatakan, Indosat juga menjadi penyedia resmi produk Starlink di Indonesia. Dia menekankan teknologi satelit orbit rendah ini digunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum dapat dilayani oleh jaringan serat optik milik Indosat.

    “Starlink ini sebenarnya kami juga mem-provide produk Starlink, jadi kalau ada daerah-daerah yang memang enggak bisa kami serve dengan fiber kami dan solusi kami kan butuh konektivitas, kami akan pakai Starlink,” kata Buldansyah di Kantor Indosat pada Selasa (7/10/2025). 

    Buldansyah menjelaskan perusahaan memanfaatkan Starlink terutama untuk kebutuhan backhaul atau sambungan antarjaringan, serta bagi pelanggan di sektor tertentu seperti pertambangan dan fasilitas publik.

    “Misalnya, puskesmas-puskesmas ada 1.000, ada 100 yang enggak bisa diakses fiber optik kami, ya kami pakai Starlink. Harganya Indosat sebagai authorized-nya Starlink, karena kami bundling dengan solusi AI, jadi tidak eceran harganya,” katanya.

    Namun, Buldansyah meyakini layanan milik Indosat akan tetap menjadi pilihan yang lebih baik bagi pelanggan, termasuk pemerintah daerah, terutama di wilayah yang sudah terjangkau jaringan perusahaan. Dia menegaskan, di area dengan cakupan jaringan Indosat, layanan yang ditawarkan akan lebih terjangkau dan memiliki kualitas yang lebih baik.

    Meski demikian, Buldansyah tidak menampik sejumlah pemerintah daerah mulai tertarik menggunakan Starlink. Akan tetapi, menurutnya, harga dan stabilitas layanan satelit tersebut masih menjadi tantangan tersendiri.

    “Starlink itu enggak murah, sebagai backup mungkin-mungkin saja. Selain itu, berdasarkan kualitas Starlink pada saat tertentu turun banget kan kualitasnya. Pada saat tertentu, drop banget, sampai enggak mau jualan lagi,” kata Buldansyah.

    Buldansyah mengatakan, persoalan terkait spektrum yang pernah menimpa Starlink juga membatasi ruang ekspansinya di Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat ketidakpastian layanan Starlink jauh lebih besar dibandingkan produk-produk milik Indosat.

    “Tapi Starlink bisa menjadi opsional khususnya di negara-negara kepulauan seperti Indonesia,” katanya.

    Di sisi lain, sejumlah pemerintah provinsi mulai mengimplementasikan Starlink untuk pemerataan akses internet. Di Kalimantan Tengah, Gubernur Agustiar Sabran menggunakan Starlink untuk mendukung digitalisasi pembelajaran sebagai wujud pemerataan pendidikan hingga pelosok. 

    “Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur juga mempercepat program internet gratis untuk semua. Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan, prioritas utama tetap jaringan fiber optik, kemudian jaringan wireless Orbit Telkomsel, dan Starlink hanya digunakan sebagai alternatif terakhir untuk desa tanpa jaringan listrik, dengan dukungan panel surya. 

    Tahun ini, Pemprov Kalimantan Timur mengalokasikan Rp12 miliar untuk 716 desa melalui anggaran murni dan 125 desa melalui anggaran perubahan.

    Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyebut, Starlink masih dalam tahap uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat untuk mengatasi kesulitan sekolah di wilayah blank spot dalam memperbarui data pokok pendidikan (Dapodik).

    Adapun, di Sulawesi Barat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) daerah tersebut telah memasang Starlink di sejumlah desa terpencil, seperti Desa Tabulahan, Kabupaten Mamasa, guna mempercepat transformasi digital dan pemerataan akses internet di wilayah pedesaan.

  • Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mempertimbangkan terkait usulan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah agar pemerintah pusat menanggung gaji ASN daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Purbaya mengaku usulan Mahyeldi itu sangat wajar. Menurutnya, jika memungkinkan maka pemerintah daerah akan meminta setiap bebannya ditanggung pemerintah pusat.

    “Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Dia merasa bisa saja mengambil alih sebagian besar tanggung jawab daerah. Hanya saja, batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terlampaui.

    Bendahara negara itu belum ingin melangkahi aturan tersebut. Dia meyakini institusi internasional akan langsung mengkritisinya apabila melampaui batas defisit 3%.

    “Jadi, saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis,” ungkap Purbaya.

    Sebelumnya, Mahyeldi memprotes keputusan pemerintah pusat yang memotong anggaran TKD pada tahun depan. Dia pun mengusulkan jika tetap kukuh memotong TKD maka gaji ASN daerah juga harus ditanggung pemerintah pusat.

    “Harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat, karena ini kan kaitan dengan DAU [dana alokasi umum]. Kan [DAU] juga pengurangan,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Protes Kepala Daerah

    Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum APPSI, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,995 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    “Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

    Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

    “Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

    Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

    “Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

    Adapun, setidaknya ada 24 gubernur dan wakil gubernur yang menemui Purbaya dalam pertemuan tersebut. Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

  • ‘Geruduk’ Kantor Purbaya, Gubernur Protes Transfer ke Daerah Dipotong!

    ‘Geruduk’ Kantor Purbaya, Gubernur Protes Transfer ke Daerah Dipotong!

    Jakarta –

    Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan untuk bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir.

    Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan semua pemerintah daerah (Pemda) tidak setuju dengan pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Kementerian Keuangan.

    “Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan,” kata Sherly di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Sherly mengaku Provinsi Maluku Utara mendapat TKD Rp 6,7 triliun pada 2026, turun dari pagu 2025 yang mencapai Rp 10 triliun. Potongan terbesar berada pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).

    “Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” tutur Sherly.

    Keluhan serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang anggaran daerahnya dipotong hingga 25% pada 2026. Ia berharap Purbaya mengevaluasi agar pertumbuhan ekonomi bisa seperti yang diharapkan.

    “Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” katanya.

    Daerah Kesulitan Bayar Gaji Pegawai

    Sementara itu, Ketua Umum APPSI, Al Haris menegaskan para gubernur memang sengaja meminta waktu Purbaya. Ia bersama gubernur lain ingin menyampaikan keluh kesah terkait pemotongan TKD.

    Pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Jambi itu mencontohkan ada daerah yang kesulitan membayar operasional belanja pegawai, termasuk gaji PPPK. Al Haris mengklaim dampak yang dirasakan daerah sangat luar biasa.

    “Memang repot, saya bilang tadi, kalau daerah PAD (pendapatan asli daerah)-nya kecil yang banyak menggantungkan nasib dengan TKD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi. Tidak lagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan,” tutur Al Haris.

    Menurut Al Haris, Purbaya cukup responsif terhadap keluhan para kepala daerah. Pemerintah diklaim nantinya akan melakukan evaluasi TKD di 2026.

    “Pak Menteri (Purbaya) respons tadi, beliau responsif sekali. Nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang, APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan, evaluasi lagi yang TKD ke daerah,” bebernya.

    Lihat juga Video: Nasib Pemprov Yogyakarta Usai Dana Istimewa Dipotong 50 Persen

    Halaman 2 dari 2

    (aid/ara)

  • Jaksa Agung: Satgas PKH Identifikasi 5.342,58 Ha Lahan di Sulawesi hingga Maluku

    Jaksa Agung: Satgas PKH Identifikasi 5.342,58 Ha Lahan di Sulawesi hingga Maluku

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menguasai kembali 5.209,29 hektare lahan kawasan hutan yang dijadikan tambang ilegal.

    “Per tanggal 1 Oktober 2025, Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali terhadap kawasan hutan seluas 5.209,29 hektare atas 39 entitas perusahaan,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam keterangan resmi, Selasa (7/10/2025).

    Dia menuturkan Satgas PKH juga telah berhasil mengidentifikasi 5.342,58 hektare lahan yang diketahui beroperasi tanpa melalui mekanisme yang ditentukan terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

    Ribuan hektare lahan tersebut, kata Jaksa Agung, tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

    Selain menguasai kembali lahan hutan yang dijadikan tambang ilegal, Satgas PKH kembali berhasil menguasai kembali lahan kawasan hutan yang ditanami tanaman sawit ilegal.

    Jaksa Agung mengungkapkan bahwa Satgas PKH telah menguasai kembali 3.404.522,67 hektare lahan.

    Dari total luasan kawasan hutan tersebut, Satgas PKH telah menyerahkan dan menitipkan kebun sawit seluas 1.507.591,9 hektare kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) melalui empat tahapan. Dari jumlah tersebut, sisa penguasaan lahan yang belum diserahkan kepada PT Agrinas seluas 1.814.632,64 hektare.

    “[Satgas PKH] sedang dalam proses verifikasi untuk diserahkan pada tahap berikutnya kepada PT Agrinas Palma Nusantara,” kata Jaksa Agung.

    Diketahui, Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perpres tersebut ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.

  • Kalteng, Kaltim, Sulbar, hingga Malut Pakai Starlink

    Kalteng, Kaltim, Sulbar, hingga Malut Pakai Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemanfaatan satelit orbit rendah Starlink oleh di daerah-daerah makin masif. Sejumlah pemerintah provinsi seperti Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Barat (Sulbar), hingga Maluku Utara (Malut) mulai mengadopsi teknologi milik Elon Musk.

    Kalteng

    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran memakai Starlink untuk digitalisasi pembelajaran sebagai wujud nyata pemerataan pendidikan dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Pemprov berkomitmen setempat dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan hingga pelosok daerah dengan memanfaatkan digital.

    Dalam mendukung langkah tersebut, pemerintah telah melengkapi sekolah-sekolah dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran digital, di antaranya berupa unit TV interaktif, Starlink, dan panel surya.

    “Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

    Dalam berbagai kunjungan kerja ke daerah, dia selalu menyempatkan meninjau aktivitas pembelajaran di sekolah, salah satunya untuk melihat langsung implementasi digitalisasi pembelajaran.

    Kalimantan Timur

    Dilansir dari website Diskominfo Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  mempercepat program internet gratis untuk semua.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menjelaskan setiap desa akan mendapatkan satu titik akses internet gratis, dengan prioritas awal di kantor desa.

    Pemprov Kaltim memprioritaskan jaringan fiber optik karena kualitas dan efisiensinya. Jika tidak memungkinkan, akan digunakan jaringan wireless Orbit Telkomsel. Sebagai alternatif terakhir, satelit Starlink dipilih, khususnya untuk desa yang belum memiliki jaringan listrik, yang akan didukung panel surya.

    Untuk tahun ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar dengan target 716 desa melalui anggaran murni dan 125 desa lewat anggaran perubahan.

    “Kantor desa menjadi pusat layanan publik. Jika sudah baik, barulah berpindah ke puskesmas, sekolah, atau ruang publik,” katanya.

    Maluku Utara

    Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memulai uji coba penggunaan layanan internet berbasis satelit (Starlink) sebagai upaya pemerataan jaringan internet di wilayah blank spot di sektor pendidikan yaitu SMA Negeri 8 Kabupaten Halmahera Barat, Kamis (10/4/2025).

    Gubernur Malut Sherly Laos mengatakan bahwa beberapa wilayah di Halmahera Barat masih susah jaringan internet (blank spot). Hal ini menjadi kendala satuan pendidikan mengupdate data pokok pendidikan (Dapodik) ke sistem database Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

    Untuk mengatasi masalah tersebut, sekolah menengah atas tersebut memutuskan menggunakan Starlink, satelit orbit rendah yang diklaim memiliki kecepatan unduh berkisar antara 25–220 Mbps  dan 5–20 Mbps untuk mengunggah. 

    “Sekolah yang berada di wilayah blank spot kesulitan untuk mengupdate dapodik karena koneksi internet yang dibutuhkan belum tersedia dan pemasangan starlink diharapkan bisa menjadi salah satu solusinya” ujar Sherly dilansir dari laman resmi Pemprov Malut.

    Dia menegaskan bahwa penggunaan teknologi Starlink belum diterapkan secara masif. Pemakaian starlink ini baru sebatas uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat. 

    Sherly  meminta kepala sekolah dan para guru mengkaji kembali jaringan starlink yang sudah terpasang.

    Sulawesi Barat

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Sulawesi Barat telah menggunakan Starlink di sejumlah desa yang sulit terjangkau serat optik. Salah satunya di Desa Tabulahan, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, pada Desember 2024.

    Kepala Bidang Layanan E Goverment Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Sulbar, M Ridwan Djafar mengatakan pemasangan bantuan ini untuk mendukung program pemerintah terkait percepatan transformasi. Pemprov berharap dengan adanya bantuan ini masyarakat setempat dapat menggunakan internet secara sehat dan memberi manfaat positif bagi warga.

    “Termasuk akses digital pada wilayah blank spot di pedesaan,” kata Ridwan.

  • Pemprov Kalteng Pilih Starlink untuk Akselerasi Digital di Lingkungan Sekolah

    Pemprov Kalteng Pilih Starlink untuk Akselerasi Digital di Lingkungan Sekolah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengakselerasi dan mempercepat pembangunan sektor pendidikan dengan mengimplementasikan program digitalisasi pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan satelit orbit rendah Starlink milik Elon Musk.

    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan digitalisasi pembelajaran wujud nyata pemerataan pendidikan dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Pemprov berkomitmen setempat dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan hingga pelosok daerah dengan memanfaatkan digital.

    Dalam mendukung langkah tersebut, pemerintah telah melengkapi sekolah-sekolah dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran digital, di antaranya berupa unit TV interaktif, Starlink, dan panel surya.

    “Digitalisasi pembelajaran menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Agustiar dikutip dari Antara, Selasa (7/10/2025).

    Dalam berbagai kunjungan kerja ke daerah, dia selalu menyempatkan meninjau aktivitas pembelajaran di sekolah, salah satunya untuk melihat langsung implementasi digitalisasi pembelajaran.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memulai uji coba penggunaan layanan internet berbasis satelit (Starlink) sebagai upaya pemerataan jaringan internet di wilayah blank spot di sektor pendidikan yaitu SMA Negeri 8 Kabupaten Halmahera Barat, Kamis (10/4/2025).

    Gubernur Malut Sherly Laos mengatakan bahwa beberapa wilayah di Halmahera Barat masih susah jaringan internet (blank spot). Hal ini menjadi kendala satuan pendidikan mengupdate data pokok pendidikan (Dapodik) ke sistem database Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

    Untuk mengatasi masalah tersebut, sekolah menengah atas tersebut memutuskan menggunakan Starlink, satelit orbit rendah yang diklaim memiliki kecepatan unduh berkisar antara 25–220 Mbps  dan 5–20 Mbps untuk mengunggah. 

    “Sekolah yang berada di wilayah blank spot kesulitan untuk mengupdate dapodik karena koneksi internet yang dibutuhkan belum tersedia dan pemasangan starlink diharapkan bisa menjadi salah satu solusinya” ujar Sherly dilansir dari laman resmi Pemprov Malut, Jumat (11/4/2025).

    Dia menegaskan bahwa penggunaan teknologi Starlink belum diterapkan secara masif. Pemakaian starlink ini baru sebatas uji coba di SMA Negeri 8 Halmahera Barat. 

    Sherly  meminta kepala sekolah dan para guru mengkaji kembali jaringan starlink yang sudah terpasang.

  • Komdigi Targetkan Masyarakat Makin Melek Digital 2026, Skor IMDI Naik Jadi 45,33

    Komdigi Targetkan Masyarakat Makin Melek Digital 2026, Skor IMDI Naik Jadi 45,33

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memproyeksikan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2026 mencapai nilai 45,33, atau meningkat 0,8 poin dari capaian tahun ini. 

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, mengatakan peningkatan nilai IMDI nasional akan diupayakan melalui tiga langkah utama. Pertama, pengembangan dan penguatan infrastruktur digital dengan memastikan penyediaan konektivitas broadband yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau di seluruh Indonesia.

    “Kedua, penguatan ekosistem ruang digital dengan meningkatkan literasi serta keterampilan digital dasar masyarakat agar lebih produktif,” kata Boni kepada Bisnis pada Senin (6/10/2025). 

    Ketiga, lanjut Boni, pengembangan kompetensi digital sumber daya manusia (SDM) nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di masa depan. Dia menambahkan hasil IMDI 2025 masih menunjukkan adanya kesenjangan, utamanya untuk wilayah-wilayah di kawasan timur Indonesia. 

    Dia mengatakan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengutamakan daerah-daerah dengan nilai IMDI terendah sebagai sasaran prioritas lokasi pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) digital.

    Dia menambahkan peningkatan nilai IMDI dan pengurangan kesenjangan antarwilayah tidak bisa dilakukan hanya oleh Komdigi. 

    “Peningkatan nilai IMDI dan pengurangan gap antar wilayah tidak dapat dicapai melalui program inisiatif dari Kemkomdigi saja, melainkan perlu kerjasama berbagai stakeholder, khususnya Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” katanya.

    Boni mencontohkan, bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah antara lain dengan menginisiasi penggunaan keuangan digital seperti e-wallet sebagai alat pembayaran utama, atau mendorong masyarakat memanfaatkan layanan publik berbasis digital yang telah dikembangkan di daerah masing-masing.

    Nelayan membuka aplikasi di smartphone

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai proyeksi peningkatan IMDI pada tahun depan cukup realistis. Menurutnya, adopsi teknologi digital di masyarakat sudah berkembang pesat dan diperkirakan akan terus meningkat.

    “Tahun depan minimal akan sama atau naik. Kita menyaksikan, sebagian besar masyarakat Indonesia cepat mengadopsi dan mengadaptasi perkembangan teknologi digital. Terutama sangat nampak pada masa pandemi. Tahun 2026 akan tetap baik,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Senin (6/10/2025).

    Agung menilai, sektor keuangan digital menjadi pendorong utama peningkatan IMDI tahun depan. 

    “Sektor penentu kenaikan IMDI pada tahun depan yakni sektor keuangan, terutama payment, teknologi semisal QRIS. Kesempatan yang baik untuk mengembangkan layanan sejenis QRIS ini. Hal sejenis dapat diterapkan di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan,” tambahnya.

    Sebelumnya diberitakan, Komdigi mencatat IMDI 2025 mencapai 44,53 poin, naik 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,34. 

    IMDI merupakan alat ukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi bukti nyata Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya.

    Menurutnya, pemanfaatan indeks tersebut sebagai rujukan strategis penting untuk memastikan kebijakan pengembangan SDM digital berbasis data yang akurat dan tepat sasaran.

    IMDI diukur berdasarkan empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan. Tahun ini, pilar Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06, sementara pilar Pemberdayaan menjadi yang terendah dengan 34,42.

    Pengukuran IMDI dilakukan setiap tahun di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri. 

    Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2022 dengan skor nasional 37,80, IMDI terus menunjukkan tren peningkatan menjadi 43,18 pada 2023, 43,34 pada 2024, dan kini mencapai 44,53 pada 2025.

    Infrastruktur Internet

    Tahun ini, Komdigi juga memberikan penghargaan kepada daerah dengan capaian tertinggi. Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki skor IMDI tertinggi secara nasional sebesar 56,97, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05). 

    Untuk kategori kabupaten/kota, Kota Bandung, Kota Malang, dan Jakarta Barat menjadi yang terdepan di wilayah barat. Di wilayah tengah, posisi teratas ditempati oleh Kota Bontang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Tarakan, sedangkan di wilayah timur ada Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong.

  • BMKG Peringatkan Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam Wilayah RI, Cek!

    BMKG Peringatkan Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam Wilayah RI, Cek!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Potensi curah hujan berintensitas sedang hingga lebat terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada awal Oktober 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan faktor utama pemicu kondisi tersebut adalah terbentuknya Siklon Tropis “MATMO” di timur filipina.

    Dampak tidak langsung yang diakibatkan siklon tropis ini adalah terbentuknya daerah konvergensi di sekitar Filipina hingga perairan utara Papua dan Maluku Utara, yang berperan dalam meningkatkan potensi hujan di wilayah Indonesia bagian timur.

    Selain Siklon Tropis MATMO, ada beberapa faktor lain yang tak kalah penting, seperti Rossby Ekuator dan Kelvin, yang saat ini aktif di kawasan Indonesia.

    Gelombang-gelombang tersebut memicu terbentuknya awan konvektif di berbagai wilayah, sehingga menambah potensi hujan sedang hingga lebat di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

    BMKG mencatat kondisi ini diperkuat oleh suhu muka laut (SST) yang relatif hangat, dengan anomali positif di Samudera Hindia, Laut Jawa, Selat Makassar, hingga perairan sekitar Papua.

    “Suhu laut yang lebih tinggi mendorong peningkatan penguapan, menambah massa uap air di atmosfer, dan meningkatkan potensi terjadinya hujan,” tulis BMKG dalam laporan prospek cuaca mingguan periode 3-9 Oktober 2025, dikutip Senin (6/10/2025).

    Lebih perinci, melalui laman Instagram resminya, BMKG juga membagikan laporan peringatan dini cuaca Indonesia untuk 3 hari ke depan, dari 6-8 Oktober 2025, sebagai berikut:

    6 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jateng, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kep. Babel, Bengkulu, Banten, Jabar, Sulut, Maluku Utara, Maluku.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku Utara.

    7 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulut, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Bengkulu, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku Utara, NTT, Sulut.

    8 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Lampung, Banten, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Sulut, Papua Tengah, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Bengkulu, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Bali, Jatim.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Skor Digital RI (IMDI) Capai 44,53: Infrastruktur Tertinggi, Pemberdayaan Terendah

    Skor Digital RI (IMDI) Capai 44,53: Infrastruktur Tertinggi, Pemberdayaan Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2025 mencapai 44,53 poin. Infrastruktur digital di Indonesia dinilai cukup matang, namun belum mampu membuat masyarakat berdaya. 

    Angka tersebut meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,34. 

    IMDI merupakan pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. 

    Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak 2022 dan dilakukan setiap tahun.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti nyata bahwa Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045. 

    Dia menegaskan IMDI 2025 telah melampaui fungsi dasarnya sebagai alat evaluasi.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya Hafid, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (6/10/2025).

    Meutya Hafid mengatakan, pemanfaatan indeks tersebut sebagai rujukan strategis sangat krusial dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tepat sasaran. Dengan begitu, setiap program penguatan keterampilan digital nasional dapat berbasis pada data yang akurat.

    Pengukuran IMDI mencakup empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

    Dari keempat pilar tersebut, Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06. Sementara itu, pilar Pemberdayaan menempati posisi terendah dengan skor 34,42, yang menandakan masih adanya area yang perlu mendapat perhatian lebih.

    Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy, hasil capaian penting dari forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

    Untuk tahun 2025, pengukuran dilakukan pada Juli—Agustus dengan melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri. 

    Tahun ini, IMDI juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terkini hingga level kabupaten/kota.

    IMDI diukur setiap tahun dengan cakupan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi masyarakat digital di seluruh wilayah Indonesia.

    Pada 2022, skor nasional tercatat sebesar 37,80. IMDI terus menunjukkan tren positif dengan kenaikan signifikan pada 2023 menjadi 43,18. Pada 2024, skor kembali meningkat menjadi 43,34.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, menjelaskan nilai nasional merupakan rata-rata dari seluruh nilai provinsi, yang bersumber dari rata-rata nilai kabupaten/kota.

     Komdigi juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan pencapaian tertinggi. 

    Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih skor IMDI tertinggi secara nasional sebesar 56,97, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05). 

    Untuk kategori kabupaten/kota, Pemerintah Kota Bandung memimpin di wilayah barat, diikuti oleh Kota Malang dan Jakarta Barat. Di wilayah tengah, Kota Bontang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Tarakan menempati posisi teratas. 

    Sementara itu, di wilayah timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong mencatatkan skor tertinggi.