provinsi: MALUKU UTARA

  • WIFI-MyRepublic Dikabarkan Menang Lelang Internet Murah 100 Mbps

    WIFI-MyRepublic Dikabarkan Menang Lelang Internet Murah 100 Mbps

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemenang lelang frekuensi 1,4Ghz akan segera diumumkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Pansel akan mengumumkan. Mungkin lagi menyiapkan bahan pengumumannya,” kata Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (15/10/2025).

    Menurut kabar yang beredar, PT Telemedia Komunikasi Pratama anak usaha Surge (WIFI) akan menjadi pemenang untuk Regional 1, sementara PT Eka Mas Republik (MyRepublic) kebagian di Regional 2 dan 3. Namun, bocoran ini belum bisa dipastikan 100% hingga pengumuman resmi dikeluarkan.

    Saat dihubungi CNBC Indonesia, Presiden Direktur WIFI Yune Marketatmo hanya berujar singkat. “Kita masih ikutin proses”.

    Sebagai informasi, lelang ini bertujuan untuk menyediakan internet cepat 100 Mbps dengan harga terjangkau. Lelang dilakukan untuk broadband wireless access (BWA) dan diharapkan bisa meningkatkan cakupan jaringan fixed broadband.

    Adapun pembagian 3 regional yang dimaksud memiliki 15 zona, masing-masing sebagai berikut:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi

    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)

    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta

    Zona 7 : Jawa Timur

    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara

    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi

    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung

    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur

    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara

    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah

    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat

    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengumuman Internet Murah 100 Mbps Hari Ini, Sumatra Sampai Papua

    Pengumuman Internet Murah 100 Mbps Hari Ini, Sumatra Sampai Papua

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan segera mengumumkan pemenang lelang frekuensi 1,4 Ghz. Proses lelang sendiri telah berlangsung sejak Senin lalu (13/10/2025).

    Menurut sumber kepada CNBC Indonesia, pemenang lelang akan diumumkan pada Rabu hari ini (15/10/2025).

    CNBC Indonesia juga mencoba mengonfirmasi informasi ini kepada Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni. Namun hingga berita ini dipublikasikan belum ada informasi terkait kapan dan berapa jumlah pemenang lelang nantinya.

    Sebagai informasi, tiga perusahaan ikut proses lelang kali ini. Mulai dari Eka Mas Republik (MyRepublic), Telemedia Komunikasi Pratama anak usaha dari Surge, dan Telkom.

    Ketiganya memperebutkan frekuensi dengan lebar 80 Mhz, rentang 1431 Mhz hingga 1512 Mhz.

    Lelang ini diperuntukkan untuk menyediakan internet cepat 100 Mbps dengan harga terjangkau. Lelang dilakukan untuk broadband wireless access (BWA) dan diharapkan bisa meningkatkan cakupan jaringan fixed broadband.

    Terdapat tiga regional yang memiliki 15 zona untuk lelang kali ini. Berikut pembagiannya:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

     

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kementerian ESDM Bantah Gunung Lawu Bakal DIlelang untuk Proyek Panas Bumi

    Kementerian ESDM Bantah Gunung Lawu Bakal DIlelang untuk Proyek Panas Bumi

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiyani Dewi membantah Gunung Lawu masuk dalam proyek panas bumi atau geothermal.

    Hal ini menyusul ramainya pemberitaan di media sosial yang menyebut gunung berapi aktif di Jawa Tengah ini masuk dalam proyek panas bumi yang akan dilelang oleh Kementerian ESDM.

    “Oh enggak, itu di luar. Pokoknya ada areanya adalah di luar area Lawu. Karena itu sudah dikeluarkan,” ujar Eniya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Selasa, 14 Oktober.

    Dikatakan Eniya, sejatinya proyek panas bumi di sekitar Gunung Lawu masuk dalam wacana untuk dikembangkan oleh Kementerian ESDM namun tersandung isu sosial serta kearifan sosial

    “Ya, karena isu sosial. Dan isu sosial di situ kan macam-macam,” sambung dia.

    Eniya bilang, saat ini Kementerian ESDM masih berfokus pada proyek pengeboran panas bumi di Gunung Hamiding di Halmahera Utara, Maluku Utara, dan PLTP Bonjol di Sumatera Barat yang akan lakukan pada akhir pekan ini.

    “Yang drilling pertama ke Hamiding sama Bonjol. Ini rada bersamaan, akhir minggu ini,” sambung Eniya.

    Untuk informasi, Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang besar, mencapai 23.742 Megawatt (MW).

    Dari jumlah itu, masih terdapat peluang besar pengembangan panas bumi di Indonesia.

    Saat ini Indonesia menempati posisi nomor dua sebagai produsen listrik panas bumi secara global.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dengan kapasitas terpasang listrik dari sumber panas bumi sebesar 2.744 Megawatt (MW), posisi Indonesia hanya berada di bawah Amerika Serikat yang memiliki 3.937 MW listrik dari panas bumi.

    “Kita tahu geothermal adalah salah satu sumber energi baru terbarukan, dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar, terbesar di dunia. Dan dari sini, baru kurang lebih sekitar 10 persen yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90 persen potensi ini,” ujar Bahlil dikutip Kamis, 18 September.

    Sebagai tindak lanjut, Kementerian ESDM menyederhanakan perizinan dan regulasi, yang disinyalir dapat menghambat investasi, untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi.

    Tahun 2024, Kementerian ESDM telah meluncurkan platform digital untuk pengelolaan panas bumi bernama Genesis. Mulai tahun ini, lelang WKP dilakukan melalui platform Genesis.

  • 10% Pelanggan Pemda dan Pelayanan Publik Pindah ke Starlink

    10% Pelanggan Pemda dan Pelayanan Publik Pindah ke Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menyampaikan sebanyak 15% dari total pelanggan pemerintahan beralih dari layanan internet berbasis satelit orbit geostasioner (GEO) pindah ke layanan internet berbasis satelit orbit rendah (LEO) Starlink.

    Salah satu pertimbangannya adalah karena latensi yang diberikan oleh LEO lebih baik.

    Latensi adalah penundaan atau keterlambatan waktu antara tindakan yang dilakukan oleh pengguna dan respons yang diberikan oleh sebuah sistem. Makin rendah latensinya, maka makin baik.

    Dalam kasus, satelit Starlink yang terbang di ketinggian 500 kilometer – 2.000 kilometer mampu memberikan latensi yang lebih baik ketimbang satelit GEO yang mengorbit di ketinggian 36.000 kilometer.

    “Memang terjadi shifting sebagian sekitar 10–15% pelanggan Pemda dan sektor publik kecil ke layanan Starlink yang terutama disebabkan wilayah dengan topografi yang menantang (hutan, perairan, pulau kecil) dimana latency LEO yang rendah sangat dibutuhkan,” kata VP Corporate Secretary Telkomsat, Fino Arfiantono kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

    Selain itu, lanjut Fino, penyebab lain pemerintah daerah memilih Starlink ketimbang satelit GEO karena kondisi Indonesia yang luas di mana Starlink banyak digunakan di daerah rural. Kemudian, bagi lembaga kesehatan dan pendidikan yang membutuhkan internet secepat mungkin, cenderung memilih Starlink yang lebih mudah.

    “Sektor pendidikan dan kesehatan yang mencari solusi pengadaan cepat,” kata Fino.

    Fino mengatakan pada 2024, Starlink mulai dapat melakukan komersialisasi secara direct untuk retail. Walaupun demikian, Telkomsat juga telah berhasil meluncurkan Satelit Merah Putih 2 dan mengembangkan kemitraan strategis dengan Starlink sebagai Authorized Reseller Starlink pertama di Indonesia.

    Perpindahan layanan dari pelanggan pemerintah daerah ke Starlink, relatif tidak terlalu berdampak bagi Telkomsat.

    “Diversifikasi kapabilitas dan penambahan kapasitas ini membuat permintaan layanan kepada Telkomsat, termasuk oleh pemerintahan, relatif tidak berubah,” kata Fino.

    Fino juga mengungkap terdapat sejumlah faktor yang membuat bisnis perusahaan di segmen pemerintahan bertumbuh pada tahun ini seperti kkeandalan layanan dan SLA tinggi (≥98%) milik Telkomsat masih jadi keunggulan di instansi.

    Selain itu, sinergi Telkom Group memungkinkan solusi end-to-end, bukan hanya konektivitas juga membuat bisnis perusahaan terjaga.

    “Kepatuhan terhadap regulasi Pelindungan Data Pribadi (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKND) membuat Telkomsat tetap dipercaya untuk proyek APBN/APBD,” kata Fino.

    Sementara itu dari sisi faktor-faktor yang cukup berdampak pada bisnis Telkomsat, kata Fino, adalah adopsi cepat Starlink di Pemda karena kemudahan instalasi, throughput tinggi, dan persepsi harga “lebih murah”.

    “Minimnya pemahaman Pemda soal aspek legal dan data sovereignty Starlink Business Service, yang membuat keputusan sering didorong oleh faktor praktis, bukan strategis,” kata Fino.

    Sebelumnya, demam Starlink mewabah di sejumlah pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga Maluku Utara mulai melirik pemanfaatan Starlink untuk mendukung konektivitas di sekolah-sekolah, lembaga kesehatan, dan lain sebagainya. 

  • 10% Pelanggan Pemda dan Pelayanan Publik Pindah ke Starlink

    10% Pelanggan Pemda Beralih ke Starlink, Bisnis Tetap Stabil

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menyampaikan sebanyak 10%-15% dari total pelanggan pemerintahan beralih dari layanan internet satelit GEO ke layanan internet berbasis satelit LEO Starlink. Kendati demikian, kondisi tersebut tak berdampak signifikan bagi bisnis perusahaan.

    VP Corporate Secretary Telkomsat Fino Arfiantono mengatakan terdapat sejumlah faktor yang membuat bisnis perusahaan di segmen pemerintahan tetap terjaga pada tahun ini karena keandalan layanan dan SLA tinggi (≥98%) yang ditawarkan kepada pemerintah daerah.

    Selain itu, sinergi Telkom Group memungkinkan solusi end-to-end, bukan hanya konektivitas juga membuat bisnis perusahaan terjaga.

    “Kepatuhan terhadap regulasi Pelindungan Data Pribadi (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKND) membuat Telkomsat tetap dipercaya untuk proyek APBN/APBD,” kata Fino kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

    Dia menuturkan meski tumbuh, tidak dipungkiri terjadi sedikit perpindahan di segmen pemerintahan daerah, yang menginginkan latensi internet yang rendah.

    Latensi adalah penundaan atau keterlambatan waktu antara tindakan yang dilakukan oleh pengguna dan respons yang diberikan oleh sebuah sistem. Makin rendah latensinya, maka makin baik.

    Dalam kasus, satelit Starlink yang terbang di ketinggian 500 kilometer – 2.000 kilometer mampu memberikan latensi yang lebih baik ketimbang satelit GEO yang mengorbit di ketinggian 36.000 kilometer.

    “Memang terjadi shifting sebagian sekitar 10–15% pelanggan Pemda dan sektor publik kecil ke layanan Starlink yang terutama disebabkan wilayah dengan topografi yang menantang (hutan, perairan, pulau kecil)” kata Fino.

    Selain itu, lanjut Fino, penyebab lain pemerintah daerah memilih Starlink ketimbang satelit GEO karena kondisi Indonesia yang luas di mana Starlink banyak digunakan di daerah rural. Kemudian, bagi lembaga kesehatan dan pendidikan yang membutuhkan internet secepat mungkin, cenderung memilih Starlink yang lebih mudah.

    “Sektor pendidikan dan kesehatan yang mencari solusi pengadaan cepat,” kata Fino.

    Fino mengatakan pada 2024, Starlink mulai dapat melakukan komersialisasi secara direct untuk retail. Walaupun demikian, Telkomsat juga telah berhasil meluncurkan Satelit Merah Putih 2 dan mengembangkan kemitraan strategis dengan Starlink sebagai Authorized Reseller Starlink pertama di Indonesia.

    Perpindahan layanan dari pelanggan pemerintah daerah ke Starlink, relatif tidak terlalu berdampak bagi Telkomsat.

    “Diversifikasi kapabilitas dan penambahan kapasitas ini membuat permintaan layanan kepada Telkomsat, termasuk oleh pemerintahan, relatif tidak berubah,” kata Fino.

    Sebelumnya, demam Starlink mewabah di sejumlah pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga Maluku Utara mulai melirik pemanfaatan Starlink untuk mendukung konektivitas di sekolah-sekolah, lembaga kesehatan, dan lain sebagainya. 

  • Jaksa Agung Burhanuddin Rombak Jabatan, 17 Kajati Diganti

    Jaksa Agung Burhanuddin Rombak Jabatan, 17 Kajati Diganti

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin telah melakukan mutasi dan rotasi terhadap 17 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia.

    Hal itu tertuang keputusan Jaksa Agung RI No.854/2025 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural PNS Kejaksaan RI.

    Dalam surat itu setidaknya ada 73 pejabat yang dirotasi. Kajati yang dimutasi itu misalnya Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejagung RI, Sutikno yang kini menjabat Kajati Riau.

    Selanjutnya, Tiyas Widiarto selaku Kabiro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan telah diangkat menjadi Kajati Kalimantan Selatan. Kemudian, Kajati Jawa Tengah diisi Siswanto yang sebelumnya menjabat Kepala Kajati Banten.

    Adapun, nama Kajati Bali Ketut Sumedana juga ikut dirotasi dalam surat keputusan itu. Eks Kapuspenkum Kejagung RI sekarang menjabat sebagai Kajati Sumatra Selatan.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan mutasi ini merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran organisasi.

    “Benar bahwa telah beredar adanya sejumlah mutasi di jajaran kejaksaan di mana ini merupakan bagian daripada rotasi dan mutasi jabatan dalam rangka penyegaran organisasi juga bagian dari promosi,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (13/10/2025).

    Berikut ini 17 jaksa yang akan menjadi Kajati baru :

    1. Sutikno menjadi Kajati Riau 

    2. Siswanto menjadi Kajati Jawa Tengah 

    3. Jacob Hendrik Pattipeilohy menjadi Kajati Sulawesi Utara

    4. Ketut Sumedana menjadi Kajati Sumatera Selatan

    5. Chatarina Muliana menjadi Kajati Bali

    6. Muhibuddin menjadi Kajati Sumatera Barat

    7. Roch Adi Wibowo menjadi Kajati Nusa Tenggara Timur

    8. Didik Farkhan Alisyahdi menjadi Kajati Sulawesi Selatan

    9. Emilwan Ridwan menjadi Kajati Kalimantan Barat

    10. Bernadeta Maria Erna Elastiyani menjadi Kajati Banten

    11. Hermon Dekristo menjadi Kajati Jawa Barat

    12. Sugeng Hariadi menjadi Kajati Jambi

    13. Tiyas Widiarto menjadi Kajati Kalimantan Selatan

    14. I Gde Ngurah Sriada menjadi Kajati Daerah Istimewa Yogyakarta

    15. Yudi Indra Gunawan menjadi Kajati Kalimantan Utara

    16. Rudy Irmawan menjadi Kajati Maluku

    17. Sufari menjadi Kajati Maluku Utara

  • Temui nelayan, Gubernur Malut janji bangun pemecah ombak di Jambula

    Temui nelayan, Gubernur Malut janji bangun pemecah ombak di Jambula

    ANTARA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menemui ratusan nelayan di Kelurahan Jambula, Kota Ternate, yang melakukan aksi blokade jalan raya, Senin (13/10). Dalam pertemuannya itu Gubernur Malut berjanji akan memberikan bantuan dana senilai Rp20 miliar untuk pembangunan breakwater atau pemecah ombak di pesisir pantai di Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate sepanjang 300 meter, serta memberikan empat unit perahu nelayan. (Harmoko Minggu/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Internet Murah 100 Mbps Ditentukan Hari Ini, Telkom-Surge-MyRepublic

    Internet Murah 100 Mbps Ditentukan Hari Ini, Telkom-Surge-MyRepublic

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proses seleksi internet 100 Mbps memasuki proses lelang harga pada hari ini (13/10/2025). Tiga perusahaan bersiap bertarung memperebutkan frekuensi 1,4 Ghz.

    Ketiga perusahaan tersebut adalah Telkom, Telemedia Komunikasi Pratama yang merupakan anak perusahaan Surge (WIFI), dan Eka Mas Republik pemilik brand MyRepublic.

    Sebelumnya terdapat tujuh perusahaan yang dinyatakan bisa mengambil formulir pendaftaran lelang. Selain tiga perusahana tersebut ada juga PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk., PT Indosat Tbk., PT Netciti Persada, dan PT Telekomunikasi Seluler.

    Namun hanya tiga perusahaan yang disebut dokumennya lengkap dan memenuhi syarat Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025.

    Komdigi mengatakan hingga tenggat waktu yang disiapkan tidak ada peserta seleksi yang menyampaikan sanggahan pada hasil evaluasi. Ini membuat proses seleksi dilanjutkan dengan lelang harga dengan tiga perusahaan tersisa.

    Lelang yang dilakukan hari ini menggunakan sistem e-Auction.

    CNBC Indonesia juga telah mencoba menghubungi pihak Kementerian Komdigi terkait proses tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari kementerian.

    Foto: Ilustrasi Internet (REUTERS/Mal Langsdon)

    Internet murah 100 Mbps

    Lelang frekuensi kali ini diadakan untuk broadband wireless access (BWA). Frekuensi diharapkan bisa meningkatkan cakupan untuk jaringan fixed broadband.

    Pita frekuensi diharapkan dapat menyediakan internet cepat 100 Mbps dengan harga terjangkau. Sebelumnya direncanakan proses lelang memang akan diumumkan bulan Oktober ini.

    Ketiga perusahaan itu memperebutkan jaringan 1,4 Ghz dengan lebar 80 Mhz, dengan rentang 1431 Mhz dan 1512 Mhz.

    Tiga regional yang menjadi objek seleksi ini, berikut pembagiannya:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Buruh Ancam Demo hingga Mogok Kerja Jika Kenaikan UMP Tak Sesuai Harapan

    Buruh Ancam Demo hingga Mogok Kerja Jika Kenaikan UMP Tak Sesuai Harapan

    Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi serikat pekerja berencana akan menggelar aksi demonstrasi di berbagai wilayah hingga mogok kerja massal jika pemerintah hanya menerima masukkan sepihak dalam menaikkan upah minimum provinsi (UMP).

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya melalui Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) yang mencakup 72 organisasi dengan 5 juta buruh anggota telah mengusulkan kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5%-10,5%.

    “Bilamana, pemerintah memutuskan kenaikan upah minimum sepihak, yaitu hanya melalui Menteri Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, hanya mendengar saran Apindo, maka kami memutuskan buruh di KSP-PB itu yang jumlahnya ada 72 organisasi bergabung di dalamnya, kami memutuskan pemogokan besar-besaran di seluruh Indonesia,” kata Said, Senin (13/10/2025). 

    Said menerangkan rencana mogok nasional tersebut akan diawali dengan aksi-aksi regional di berbagai daerah. Meski aksi ini diprediksi akan diikuti hingga 5 juta buruh, pihaknya menegaskan bahwa gerakan tersebut bersifat damai, tertib, dan anti kekerasan.

    Menurut dia, aksi besar-besaran ini melibatkan sekitar 7.000 pabrik di berbagai daerah. Dia juga menegaskan, jika ada kelompok yang bertindak di luar ketentuan dan melakukan kekerasan, pihaknya tidak bertanggung jawab karena aksi buruh ini terorganisir dengan jelas.

    “Kami menyerukan aksi damai, anti kekerasan, tidak anarkis, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak merusak fasilitas. Aksi ini murni perjuangan untuk hak buruh,” tegasnya.

    Adapun, salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah kenaikan upah minimum sebesar 8,5% hingga 10,5%. 

    Angka kenaikan tersebut dikalkulasikan berdasarkan formula Keputusan MK Nomor 168/2023 yang menyatakan bahwa kenaikan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup rakyat dengan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. 

    Dia memerinci, berdasarkan kalkulasi periode Oktober 2024-September 2025, angka inflasi mencapai di kisaran 3%—3,26%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diasumsikan tumbuh 5,2% pada periode yang sama. 

    Sementara itu, indeks tertentu yang dipakai yakni 1,0% atau naik dari tahun lalu 0,9%. Kenaikan indeks seiring dengan klaim pemerintah bahwa angka kemiskinan dan pengangguran turun. 

    “Tambahkan, 5,2% [asumsi pertumbuhan ekonomi] ditambah 3,26% [inflasi] maka ketemu 8,46% dibulatkan 8,5% itu jelas. Itu perintah MK, keputusan MK setara UU Cipta Kerja,” tegasnya. 

    Sementara itu, angka usulan upah 10,5% diharapkan berlaku untuk pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang tumbuh di atas 20%. 

    “Contoh Maluku Utara 30% maka pakai indeks tertentunya 1,4 maka ketemulah 10,5%. Inflasinya 3,26% pertumbuhan ekonominya yang 20% tapi kalau pakai 20% tinggi maka kita pakai pertumbuhan ekonomi nasional,” terangnya. 

    Dalam hal ini, Said juga menegaskan bahwa pembahasan formula UMP tahun depan saat ini masih dalam proses pengumpulan data usulan di Dewan Pengupahan. 

  • Daftar UMP Seluruh Indonesia 2025, Tertinggi Masih DKI Jakarta

    Daftar UMP Seluruh Indonesia 2025, Tertinggi Masih DKI Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Upah minimum provinsi (UMP) belum bisa dipastikan kenaikannya pada tahun depan atau 2026.

    Diketahui, pemerintah akan mengumumkan UMP 2026 dalam beberapa waktu ke depan. Belum diketahui, berapa besaran kenaikan UMP pada tahun depan. Namun, pada 2025 pemerintah menetapkan UMP naik 6,5%.

    Adapun formula penetapan UMP 2026 tengah dirumuskan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Dikutip dari situs Satu Data Kemnaker, UMP 2025 telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024.

    Dari 38 provinsi yang ada, Kemnaker mencatat rata-rata upah minimum nasional sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta dengan nilai Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa proses pembahasan dan kajian penetapan UMP 2026 masih berlangsung dan akan rampung sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.

    “Masih ada waktu. Kan kita punya batas waktu bulan November ya, November itu untuk UMP 2026. Tenang aja, masih ada waktu insya Allah,” ujar Yassierli usai memberikan pemaparan dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (11/10/2025).

    Meski begitu, Yassierli tidak merinci sejauh mana perkembangan pembahasannya. Padahal, penetapan UMP setiap tahun dilakukan paling lambat pada 21 November, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

    Berikut ini daftar lengkap upah minimum provinsi (UMP) di 38 provinsi di Indonesia.

    Daftar UMP Seluruh Indonesia Tahun 2025

    Aceh: Rp3.685.616
    Sumatra Utara: Rp2.992.559
    Sumatra Barat: Rp2.994.193
    Riau: Rp3.508.776
    Jambi: Rp3.234.535
    Sumatra Selatan: Rp3.681.571
    Bengkulu: Rp2.670.039
    Lampung: Rp2.893.070
    Bangka Belitung: Rp3.876.600
    Kepulauan Riau: Rp3.623.654
    DKI Jakarta: Rp5.396.761
    Jawa Barat: Rp2.191.232
    Jawa Tengah: Rp2.169.349
    DI Yogyakarta: Rp2.264.080
    Jawa Timur: Rp2.305.985
    Banten: Rp2.905.119
    Bali: Rp2.996.561
    Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.602.931
    Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.328.969
    Kalimantan Barat: Rp2.878.286
    Kalimantan Tengah: Rp3.473.621
    Kalimantan Selatan: Rp3.496.195
    Kalimantan Timur: Rp3.579.313
    Kalimantan Utara: Rp3.580.160
    Sulawesi Utara: Rp3.775.425
    Sulawesi Tengah: Rp2.915.000
    Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
    Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
    Gorontalo: Rp3.221.731
    Sulawesi Barat: Rp3.104.430
    Maluku: Rp3.141.700
    Maluku Utara: Rp3.408.000
    Papua Barat: Rp3.615.000
    Papua Barat Daya: Rp3.614.000
    Papua: Rp4.285.850
    Papua Selatan: Rp4.285.850
    Papua Tengah: Rp4.285.848
    Papua Pegunungan: Rp4.285.850