Xcloud.id

provinsi: MALUKU UTARA

  • Kementan tingkatkan kesejahteraan petani kelapa Malut lewat hilirisasi

    Kementan tingkatkan kesejahteraan petani kelapa Malut lewat hilirisasi

    Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik

    Ternate (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Pulau Halmahera, Maluku Utara (Malut), melalui hilirisasi dan peningkatan harga di tingkat petani.

    “Sekarang harga kelapa butir di petani hanya dua sampai tiga ribu rupiah. Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik. Kalau harga kelapa dinaikkan sedikit, saya bantu 10 ribu hektare untuk seluruh Maluku Utara,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat kunjungan kerja di Ternate, Selasa.

    Menteri menegaskan bahwa hilirisasi tidak akan bermakna jika petani tidak menikmati nilai tambah yang adil dari hasil kebunnya.

    Menurut Mentan Amran, pemerintah sudah menyiapkan program pengembangan 10 ribu hektare lahan kelapa di Maluku Utara mulai tahun 2026, yang akan dibagi di beberapa kabupaten.

    Dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan berbasis daerah.

    “Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pertanian kita tidak hanya berhenti di hulu. Petani harus merasakan langsung nilai tambah dari produk mereka. Tidak cukup hanya tanam, tapi harus olah dan jual dalam bentuk bernilai tinggi,” ujar Amran.

    Mentan mencontohkan saat melakukan kunjungan kerja di Halmaehra Utara, melihat secara dekat ekspor produk olahan kelapa asal Maluku Utara telah menembus pasar Tiongkok.

    Produk seperti coconut milk, VCO, dan arang tempurung hasil produksi pabrik lokal seperti PT NICO telah menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi bisa dilakukan dari tingkat desa.

    Selain itu ada produk olahan lainnya yang dihasilkan seperti tepung kelapa, santan kelapa, nata decoco yang telah menembus pasar Asia, Amerika dan Eropa.

    “Ini membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah,” ujarnya.

    Mentan Amran menjelaskan nilai ekonomi kelapa dapat melonjak hingga seribu persen bila diolah.

    “Bayangkan, kelapa butir hanya tiga ribu rupiah. Tapi kalau sudah jadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa 40 sampai 50 ribu per butir. Inilah pentingnya hilirisasi dan harga untuk petani yang adil,” ujarnya.

    Selain membuka pasar ekspor, hilirisasi juga memperkuat ekonomi lokal. Keberadaan pabrik pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco disebut telah menyerap ribuan tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan petani di sekitar wilayah operasional.

    “Perusahaan seperti ini harus kita jaga. Mereka membuka lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan,” kata Amran.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementan terhadap pengembangan komoditas kelapa di daerahnya.

    Ia menyebutkan program hilirisasi dan peningkatan harga kelapa akan menjadi motor ekonomi baru bagi provinsi kepulauan tersebut.

    “Potensi kita luar biasa, lebih dari 150 ribu hektare kebun kelapa produktif. Dengan dukungan 10 ribu hektare tambahan dan harga beli yang lebih baik, kesejahteraan petani pasti meningkat,” ujar Sherly.

    Data Kementan menunjukkan luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektare dengan potensi produksi lebih dari 1 miliar butir per tahun, dan sekitar 76 persen telah diserap oleh industri pengolahan.

    Namun, Mentan Amran menegaskan masih ada ruang besar untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperluas ekspor produk turunan.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentrans: Transmigrasi bisa entaskan kemiskinan lewat industrialisasi

    Mentrans: Transmigrasi bisa entaskan kemiskinan lewat industrialisasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, program transmigrasi yang kini telah bertransformasi memiliki relevansi untuk mengentaskan kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi agar penciptaan lapangan kerja semakin terbuka.

    “Sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini adalah untuk memberantas kemiskinan. Jadi itulah yang paling pokok kita ingin kembangkan,” kata Iftitah dalam program siniar (podcast) di Antara Heritage Center (AHC), Jakarta, Selasa.

    Iftitah mencontohkan kawasan transmigrasi Melolo, di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dulunya, persentase penduduk miskin di wilayah tersebut mencapai 32 persen.

    Namun semenjak adanya industrialisasi di dalam kawasan transmigrasi, Iftitah menyebut bahwa angka kemiskinan berhasil ditekan sebesar 5 persen menjadi 27 persen.

    Untuk diketahui, saat ini terdapat pabrik gula terpadu yang dikelola oleh PT Muria Sumba Manis (MSM) di kawasan transmigrasi Melolo. Menurut Kementerian Transmigrasi (Kementrans), industri gula di Melolo telah menyerap 3.500 tenaga kerja tetap, bahkan mencapai 6.000 orang ketika musim panen.

    Iftitah menilai, selama ini terjadi diskoneksi dalam proses investasi. Ketika industri mendapatkan lahan untuk produksi, namun di sisi lain tidak ada kewajiban yang bersifat mengikat agar memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi tenaga kerjanya.

    Maluku Utara mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 32 persen atau empat kali lipat dari target pertumbuhan nasional. Namun, ujar Iftitah, angka kemiskinan di wilayah tersebut masih tinggi.

    “Dari parameter pertumbuhan ekonomi makro, tertinggi ada di komponen ekspor dan investasi. Tetapi tidak membuka lebih banyak lapangan kerja, sehingga masyarakat itu banyak yang jobless,” kata dia.

    Iftitah menegaskan, industrialisasi harus bisa memberdayakan masyarakat lokal agar mereka memiliki pendapatan sehingga konsumsi rumah tangga akan terdorong dan ekonomi di daerah berputar.

    “Transmigrasi menyasar itu. Jadi kita tidak ingin masyarakat lokal terusir dari kampungnya sendiri akibat lahan yang dibutuhkan oleh industri,” jelas dia.

    Adapun program transmigrasi yang tengah dikembangkan Kementrans mengintegrasikan kekuatan sumber daya manusia dengan keunggulan industri seperti modal, teknologi, dan akses pasar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di daerah bisa tercipta.

    Pemerintah melalui Kementrans telah menjalin kerja sama dengan sejumlah investor luar negeri untuk mengembangkan kawasan transmigrasi, salah satunya investasi yang dilakukan oleh perusahaan Korea Selatan LX International senilai Rp1,2 triliun di kawasan transmigrasi Maloy-Kaliorang, Kalimantan Timur.

    Kementrans juga menjajaki kerja sama investasi dengan perusahaan benih asal Tiongkok, yakni Wuhan Guoying Seed Co., LTD, untuk membangun desa pariwisata berbasis industri pertanian di kawasan transmigrasi.

    “Yang dari Wuhan itu, sekarang sudah ada minatnya, tapi saya belum bisa menyebut angkanya (nilai investasi). Tapi yang pasti, mereka (Tiongkok) bersedia untuk menjadi off taker pembeli dari durian yang ada di kawasan transmigrasi Parigi Moutong, Sulawesi Tengah,” kata Iftitah.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendes PDT Optimistis Ciptakan Kemandirian Ekonomi Desa

    Kemendes PDT Optimistis Ciptakan Kemandirian Ekonomi Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mempererat kerja sama dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa seperti desa ekspor. 

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan langkah itu diambil karena kerja sama dalam program yang dijalankan bersama IFAD seperti program transformasi ekonomi kampung terpadu (Tekad), telah memberikan dampak positif bagi daerah-daerah sangat tertinggal, khususnya di wilayah Timur Indonesia.

    “Program ini sudah dirasakan oleh daerah-daerah sangat tertinggal terutama di kawasan Timur Indonesia. Saya usul juga tidak hanya kawasan Timur Indonesia tetapi ada juga beberapa desa di kawasan Barat yang masih tertinggal. Jadi mohon doanya program Tekad bisa berlanjut dan bisa dirasakan desa-desa di seluruh Indonesia,” kata Yandri Susanto saat bertemu Associate Vice President IFAD Donal Brown di Kantor Kemendes PDT Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Dalam kesempatan ini, Mendes Yandri menegaskan keberlanjutan program Tekaad menjadi salah satu prioritas utama Kemendes PDT. Kerja sama dengan IFAD ini diharap tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi desa, tetapi juga memperluas akses terhadap pembiayaan dan teknologi pertanian bagi masyarakat pedesaan. 

    Selain itu Yandri mendorong agar desa-desa di kawasan barat Indonesia yang masih tergolong tertinggal dapat menjadi sasaran program lanjutan, guna memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Nusantara.

    Perluasan kawasan tersebut dengan mempertimbangkan banyaknya potensi dan kebutuhan desa di luar kawasan Timur Indonesia yang membutuhkan sentuhan inovasi kolaborasi antara Kemendes PDT dengan IFAD. Di antaranya adalah Jawa Barat dengan salah satu produk unggul pertanian berupa kopi dan Banten dengan produksi ikan mas koki agar semakin dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

    Dengan mendapat sentuhan inovasi IFAD melalui program Tekaaad tidak terbatas pada Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    Dalam kesempatan yang sama, Donal Brown menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Kemendes PDT. IFAD menilai kolaborasi yang telah berjalan selama ini termasuk melalui Program Tekad telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan Indonesia.

    Ia menegaskan IFAD berkomitmen untuk melanjutkan dukungan terhadap program pembangunan desa yang berkelanjutan. Fokus dalam hal ini di antaranya berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan komunitas lokal.

    “Saya bersama kolega berkomitmen untuk terus membantu memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat desa,” ujarnya.

  • Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Per Provinsi, Jatim-Jateng Terbanyak

    Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Per Provinsi, Jatim-Jateng Terbanyak

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Haji dan Umrah resmi mengumumkan pembagian kuota haji reguler 2026 untuk masing-masing provinsi di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pembagian kuota haji 2026 mengalami perubahan. Alasannya, yakni seiring penetapan masa tunggu jemaah haji yang bakal dipukul rata menjadi 26 tahun.

    “Secara prinsip terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan pembagian kuota tahun 2025, yaitu pertama pembagian dan perhitungan kuota tahun 2025 pada setiap provinsi tidak memiliki landasan hukum,” ujarnya dalam raker.

    Dahnil menjelaskan ada sejumlah daerah yang mengalami penambahan kuota seiring pengurangan masa tunggu. Sebaliknya, ada daerah yang kuota jemaahnya berkurang lantaran masa tunggu jemaah ditambah.

    “Kebijakan ini akan kami lakukan dengan skema kuota sama, untuk minimal 3 tahun, untuk memberikan kepastian dalam perencanaan dan anggaran,” katanya.

    Berikut Alokasi Kuota Haji Reguler 2026 Per Provinsi

    1.            Aceh: 5.426

    2.            Sumatera Utara: 5.913

    3.            Sumatera Barat: 3.928

    4.            Riau: 4.682

    5.            Jambi: 3.276

    6.            Sumatera Selatan: 5.895

    7.            Bengkulu: 1.354

    8.            Lampung: 5.827

    9.            Jakarta: 7.819

    10.          Jawa Barat: 29.643

    11.          Jawa Tengah: 34.122

    12.          Daerah Istimewa Yogyakarta: 3.748

    13.          Jawa Timur: 42.409

    14.          Bali: 698

    15.          Nusa Tenggara Barat: 5.798

    16.          Nusa Tenggara Timur: 516

    17.          Kalimantan Barat: 1.858

    18.          Kalimantan Tengah: 1.559

    19.          Kalimantan Selatan: 5.187

    20.          Kalimantan Timur: 3.189

    21.          Sulawesi Utara: 402

    22.          Sulawesi Tengah: 1.753

    23.          Sulawesi Selatan: 9.670

    24.          Sulawesi Tenggara: 2.063

    25.          Maluku: 587

    26.          Papua: 933

    27.          Bangka Belitung: 1.077

    28.          Banten: 9.124

    29.          Gorontalo: 608

    30.          Maluku Utara: 785

    31.          Kepulauan Riau: 1.085

    32.          Sulawesi Barat: 1.450

    33.          Papua Barat: 447

    34.          Kalimantan Utara: 489

  • Kelapa dan pala asal Maluku Utara diproyeksikan jadi komoditas global

    Kelapa dan pala asal Maluku Utara diproyeksikan jadi komoditas global

    ANTARA – Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar pertemuan untuk membahas hilirisasi sektor pertanian pada Selasa (28/10). Pertemuan itu dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Gubeurnur Malut, Sherly Tjoanda Laos beserta para bupati dan wali kota dengan mendorong hasil perkebunan yakni kelapa dan pala menjadi komoditas rempah dunia. (Harmoko Minggu/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran jadikan Malut pusat rempah dunia

    Mentan Amran jadikan Malut pusat rempah dunia

    Maluku dan Maluku Utara harus menjadi pusat rempah dunia,

    Ternate (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, komitmen kuat pemerintah untuk mengembalikan kejayaan rempah Indonesia dengan menjadikan Maluku Utara sebagai pusat rempah dunia.

    “Saya menilai Maluku Utara memiliki potensi luar biasa sebagai episentrum pengembangan komoditas perkebunan yakni rempah seperti pala, dan cengkeh serta komoditas kelapa, komoditas yang sejak berabad-abad lalu menjadikan kawasan timur Indonesia sebagai poros perdagangan dunia. Kini, melalui hilirisasi dan industrialisasi perkebunan, Kementan bertekad mengembalikan kejayaan itu dalam bingkai ekonomi modern,” kata Menteri Amran, Selasa, usai Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan Provinsi Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

    Menteri berjanji akan dorong kembali kejayaan rempah dan perkebunan Indonesia. Dulu Portugis dan Belanda datang karena rempah-rempah. Sekarang, kita yang akan kembalikan kejayaan itu.

    “Maluku dan Maluku Utara harus menjadi pusat rempah dunia,” tegas Amran di hadapan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjhoanda, para bupati, dan jajaran Forkopimda.

    Mentan menjelaskan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menyiapkan skema penganggaran melalui investasi sebesar Rp371 triliun untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan strategis di seluruh Indonesia.

    Dana ini akan diprioritaskan bagi daerah yang menunjukkan keseriusan dalam pengembangan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.

    “Kalau gubernur dan bupati serius, kami akan alokasikan bantuan besar. Tapi kalau hanya pusat yang bekerja keras sementara daerah diam, tidak akan ada kemajuan,” ujarnya.

    Sebagai langkah konkret, Kementan menambah dukungan tanam kelapa di Maluku Utara dari 10 ribu menjadi 15 ribu hektare. Program ini merupakan bagian dari pengembangan 14 komoditas perkebunan strategis yang diperkirakan mampu menyerap 8,6 juta tenaga kerja di berbagai daerah.

    “Kami siapkan benih, alat, dan pembinaan dari hulu sampai hilir. Pemerintah ingin rakyat sejahtera dari tanahnya sendiri,” tutur Amran.

    Dalam arahannya, Mentan menekankan pentingnya hilirisasi komoditas perkebunan seperti kelapa dan rempah.

    Ia memaparkan bahwa nilai ekspor kelapa Indonesia saat ini mencapai Rp24 triliun, namun jika diolah menjadi produk turunan seperti santan, minyak kelapa, dan coconut milk, nilainya dapat melonjak hingga Rp2.400 triliun, setara dengan 80 persen APBN Indonesia.

    “Kalau kita olah air kelapa saja, nilainya bisa ribuan triliun. Dunia kini bergeser, susu diganti coconut milk. Eropa dan Tiongkok tidak bisa tanam kelapa, hanya Indonesia dan Filipina yang bisa. Maka kita yang harus memimpin pasar dunia,” tegasnya.

    Amran juga mendorong percepatan pembangunan pabrik pengolahan pala dan cengkeh agar nilai tambah tidak lagi dinikmati negara lain.

    “Jangan kirim bahan mentah, kirim hasil olahan. Satu pabrik pala bisa menaikkan nilai ekonomi 100 kali lipat,” ujarnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Mentan Amran yang telah mendorong pembangunan hilirisasi perkebunan di Maluku Utara.

    Dia menegaskan, dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap visi Kementan menjadikan Maluku Utara sebagai pusat rempah dunia dan industri kelapa nasional.

    “Kami Pemprov Maluku Utara dan masyarakat mengapresiasi kunjungan Pak Mentan ke Maluku Utara. Ke depan, kami akan optimalkan lahan-lahan tidur untuk penambahan pabrik sehingga masyarakat mampu meningkatkan kualitas hasilnya, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan petani naik,” pungkas Gubernur Sherly.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cuaca Panas Mulai Mereda, BMKG: Waspada Peningkatan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia – Page 3

    Cuaca Panas Mulai Mereda, BMKG: Waspada Peningkatan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia – Page 3

    Menurut BMKG, pada skala global, indikator Dipole Mode Index (DMI) saat ini menunjukkan nilai negatif sebesar −1.27, yang mengindikasikan peningkatan suplai uap air dari Samudra Hindia menuju wilayah Indonesia bagian barat, sehingga mendukung pembentukan awan hujan di kawasan tersebut.

    Faktor lain, menurut dia, di antaranya terpantau Madden-Jullian Oscillation (MJO) di sebagian besar wilayah Sumatra, Kalimantan dan Jawa, mengindikasikan tingginya konvektifitas di wilayah tersebut.

    “Selain itu, gelombang atmosfer diprediksi aktif yang memberikan potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah yang dilaluinya. Aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang berpropagasi ke arah barat diprediksi aktif di Samudra Hindia barat daya Banten hingga selatan NTB dan Samudra Pasifik sebelah timur laut Papua,” papar BMKG.

    BMKG menjelaskan, fenomena lain yang turut mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia adalah Sirkulasi Siklonik yang terpantau di Laut Andaman, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Kalimantan, dan Laut Maluku yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) memanjang di Teluk Thailand, di Laut Natuna, dari Laut Natuna hingga Laut Sulu, di Selat Malaka, dari Kalimantan Timur hingga Laut Sulawesi, dari Maluku hingga Maluku Utara, dan dari perairan utara Maluku Utara hingga Laut Seram.

    “Daerah konvergensi lainnya memanjang dari Jawa Timur hingga perairan utara Jawa Tengah, di perairan selatan Bali hingga Jawa Timur, dari Laut Jawa hingga Kalimantan Timur, di Laut Sulawesi, dan dari Papua pegunungan hingga Papua Barat Daya,” terang BMKG.

    Menurut dia, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi/konfluensi tersebut.

    Sementara itu, labilitas atmosfer lokal yang mendukung proses konvektif pada skala lokal diprediksi terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku dan sebagian besar Kep.Papua.

     

  • Lengkap! Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Setiap Provinsi

    Lengkap! Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Setiap Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI telah menerima daftar alokasi kuota dari Kementerian Haji dan Umrah untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, yang totalnya sebanyak 221.000 jemaah.

    Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopan menyampaikan hal tersebut dalam kesimpulan rapat Pembicaraan Pendahuluan Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M, Selasa (28/10/2025).  

    “Kuota haji reguler ditetapkan sebanyak 92% atau sebanyak 203.320 jemaah, sedang kuota haji khusus ditetapkan sebanyak 8% atau sebanyak 17.680 jemaah,” tuturnya. 

    Secara perinci, kuota haji reguler terbagi menjadi kuota Petugas Haji Daerah (PHD) sejumlah 1.050 petugas dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sejumlah 685 pembimbing. 

    Dengan demikian, kuota reguler murni dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M menjadi sejumlah 201.585 jemaah. 

    Adapun, pembagian dan penetapan kuota haji reguler dan kuota haji provinsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya memaparkan alokasi kuota jemaah haji di 34 provinsi. Sementara khusus untuk wilayah Papua, kuotanya digabung menjadi satu, kecuali Papua Barat.

    Secara umum, kuota terbanyak diberikan untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, yang masing-masing sebanyak 42.409, 34.122, dan 29.643 jemaah. 

    Pada tahun ini pula, pemerintah melakukan perencanaan kuota 2026 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No.14/2025. 

    Alhasil, waktu tunggu Jemaah pada kuota 2026 semuanya rata, yakni 26 tahun. Berbeda dengan 2025 lalu, di mana waktu tunggu Jemaah haji bervariasi, bahkan sampai 47 tahun.

    Sementara total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88.409.365.

    Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri dari biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Mekkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

    Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33.485.365 akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi yang ada. Dengan demikian, BPIH yang harus dibayarkan Jemaah senilai Rp54,92 juta. 

    Berikut Daftar Kuota Haji 1447 H/2026 M per Provinsi:

    Aceh: 5.426
    Sumatra Utara: 5.913
    Sumatra Barat: 3.928
    Riau: 4.682
    Jambi: 3.276
    Sumatra Selatan: 5.895
    Bengkulu: 1.354
    Lampung: 5.827
    DKI Jakarta: 7.819
    Jawa Barat: 29.643
    Jawa Tengah: 34.122
    D.I. Yogyakarta: 3.748
    Jawa Timur: 42.409
    Bali: 698
    NTB: 5.798
    NTT: 516
    Kalimantan Barat: 1.858
    Kalimantan Tengah: 1.559
    Kalimantan Selatan: 5.187
    Kalimantan Timur: 3.189
    Sulawesi Utara: 402
    Sulawesi Tengah: 1.753
    Sulawesi Selatan: 9.670
    Sulawesi Tenggara: 2.063
    Maluku: 587
    Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan: 933
    Bangka Belitung: 1.077
    Banten: 9.124
    Gorontalo: 608
    Maluku Utara: 785
    Kep. Riau: 1.085
    Sulawesi Barat: 1.450
    Papua Barat dan Papua Barat Daya: 447
    Kalimantan Utara: 489 

  • Sesuai Sila ke-5 Pancasila, Bahlil Sebut Hilirisasi Harus Berkeadilan

    Sesuai Sila ke-5 Pancasila, Bahlil Sebut Hilirisasi Harus Berkeadilan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus memiliki porsi keekonomian yang signifikan dalam subsektor pertambangan dan hilirisasi.

    Pemerintah, kata dia, berkomitmen mendorong kolaborasi yang solid antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 20 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 6 persen.

    Menurutnya, capaian ini membuktikan bahwa hilirisasi bisa menjadi penggerak transformasi ekonomi di tingkat daerah.

    “Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ungkap Bahlil.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dalam pelaksanaan hilirisasi. Pemerintah saat ini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pasca tambang, termasuk rencana pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gunung Ibu di Maluku Utara Erupsi Lagi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 900 Meter – Page 3

    Gunung Ibu di Maluku Utara Erupsi Lagi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 900 Meter – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Ibu di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, melaporkan bahwa Gunung Ibu kembali mengalami erupsi pada Sabtu pagi, dengan abu vulkanik terpantau mencapai ketinggian sekitar 900 meter di atas puncak.

    “Iya erupsi sekitar pukul 07:52 WIT dengan tinggi kolom abu teramati setinggi 900 meter,” kata petugas Pos PGA Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Saum dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

    Ia menjelaskan erupsi Gunung Ibu terlihat kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah utara dan Timur Laut.

    Dia mengatakan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi sementara ini ± 1 menit 15 detik dari Pos PGA Ibu di Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu.

    “Saat ini Gunung api setinggi 1.325 meter dari permukaan laut itu berada pada status Level II atau Waspada,”ujarnya.