Xcloud.id

provinsi: MALUKU UTARA

  • BMKG Beri Peringatan Dampak La Nina di RI, Kapan Berakhir?

    BMKG Beri Peringatan Dampak La Nina di RI, Kapan Berakhir?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, akhir-akhir ini sering diguyur hujan sedang hingga lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan fenomena La Nina Lemah yang tengah berlangsung menyebabkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen.

    BMKG mengingatkan masyarakat agar terus mewaspadai fenomena masuknya musim hujan yang bergandengan dengan La Nina Lemah. Menurut prediksi BMKG, fenomena ini berlangsung mulai November 2024 sampai setidaknya Maret atau April 2025 mendatang.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapinya karena fenomena ini dapat berdampak signifikan pada kondisi cuaca. Utamanya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perbukitan, lereng-lereng gunung, dataran tinggi, juga sepanjang bantaran sungai,” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dikutip dari laman resmi BMKG, Senin (25/11/2024).

    Dwikorita mengatakan fenomena La Nina berpotensi mengakibatkan berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung.

    Ia mengatakan bencana banjir lahar hujan berpotensi terjadi ketika air hujan bercampur dengan material vulkanik dari gunung berapi berupa pasir, abu, dan bebatuan serta kayu atau pohon, terutama untuk gunung api yang saat ini sedang atau baru saja mengalami erupsi.

    Maka dari itu, menurutnya, dibutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan seluruh komponen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

    Dwikorita menjelaskan bahwa beberapa faktor utama yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia pada tahun 2025 adalah penyimpangan suhu muka laut di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan perairan Indonesia.

    Penyimpangan suhu di wilayah ini berhubungan erat dengan fenomena La Nina Lemah, yang berpotensi menyebabkan peningkatan curah hujan di Indonesia. Selain itu, fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) juga memeengaruhi distribusi hujan di wilayah Indonesia.

    Berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan lautan, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia pada 2025 akan mengalami curah hujan tahunan dalam kategori normal, dengan jumlah berkisar antara 1.000 hingga 5.000 mm per tahun.

    Sebanyak 67% wilayah Indonesia diprediksi akan menerima curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun (kategori tinggi), meliputi sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau bagian barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung bagian utara, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi bagian tengah dan selatan, serta sebagian besar wilayah Papua.

    Sementara itu, 15% wilayah diprediksi mengalami curah hujan di atas normal, termasuk sebagian kecil Sumatera, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, dan Papua bagian tengah.

    Di sisi lain, 1% wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan di bawah normal, seperti di Sumatera Selatan bagian barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

    Dampak Positif La Nina

    Meski berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, lanjut Dwikorita, apabila dimitigasi dengan tepat, fenomena La Nina Lemah disebutnya memiliki sejumlah peluang positif yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberlimpahan air hujan akibat La Nina dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung ketahanan pangan dan air serta energi.

    Di sektor pertanian, papar Dwikorita, petani memiliki peluang percepatan tanam, perluasan area tanam padi baik di lahan sawah irigasi, tadah hujan, maupun ladang. Tentunya, kata Dwikorita, hal ini selaras dengan Program Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkeinginan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kuat dan mencapai swasembada pangan.

    Tidak hanya itu, dengan langkah mitigasi yang tepat, lanjut dia, tingginya curah hujan akibat La Nina juga bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas tampungan air di bendungan dan waduk, yang akan mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air secara maksimum sehingga menjamin pasokan energi listrik. Masyarakat, tambah dia, dapat memanen air hujan atau rainwater harvesting dan digunakan saat musim kemarau tiba guna mengantisipasi kekeringan.

    “Untuk itu, penting untuk terus menjaga kualitas infrastruktur seperti bendungan dan waduk agar siap digunakan sepanjang tahun. Selain itu, optimalisasi drainase dan tampungan air harus disiapkan guna menghadapi musim kemarau berikutnya,” tuturnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan bahwa BMKG mendukung penuh program Asta Cita yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai ketahanan pangan, air, dan energi melalui penyediaan informasi cuaca, iklim, dan potensi bencana yang cepat, tepat, dan akurat.

    Ardhasena menyampaikan, bahwa selama ini BMKG telah menyediakan berbagai layanan iklim yang dapat membantu petani dalam merencanakan musim tanam. Prediksi curah hujan 10 harian, bulanan hingga enam bulan ke depan yang dikeluarkan BMKG memungkinkan petani mengatur pola tanam sesuai dengan kondisi iklim yang terus berubah.

    “Dalam satu dasawarsa terakhir, BMKG dengan berbagai pihak terkait, juga telah membina lebih dari 20.000 petani melalui program Sekolah Lapang Iklim (SLI). Program ini bertujuan untuk membantu petani memahami data iklim yang relevan dan mengambil keputusan strategis, mulai dari waktu tanam hingga pemilihan komoditas yang tepat,” paparnya.

    Sedangkan pada sektor energi, kata Ardhasena, BMKG menyediakan data radiasi matahari dan kecepatan angin guna mendukung optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan. Dengan informasi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan pangan, menjaga ketersediaan air, dan memaksimalkan potensi energi terbarukan secara berkelanjutan.

    “Informasi iklim yang kami sampaikan harus diikuti oleh tindakan lanjut dari sektor terkait. Kami mendorong kementerian/lembaga/daerah dalam penyusunan program dan kebijakan bisa menyesuaikan prediksi iklim yang kami berikan. Tidak hanya antisipasi dan mitigasi bencana, namun juga berbagai sektor lainnya seperti transportasi, pembangunan infrastruktur, pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, tata ruang, kesehatan, pariwisata, industri, hingga pertahanan keamanan,” ia memungkasi.

    (fab/fab)

  • Soal Kebijakan 3 Juta Rumah, Mendagri Ke Kepala Daerah: Jangan Kongkalikong dengan Pengembang Nasional 25 November 2024

    Soal Kebijakan 3 Juta Rumah, Mendagri Ke Kepala Daerah: Jangan Kongkalikong dengan Pengembang Nasional 25 November 2024

    Soal Kebijakan 3 Juta Rumah, Mendagri Ke Kepala Daerah: Jangan Kongkalikong dengan Pengembang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kepada seluruh kepala daerah untuk menerapkan kebijakan penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
    Ia pun meminta kebijakan itu tidak disalahgunakan oleh para kepala daerah. 
    Hal ini disampaikan Tito saat memimpin penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri terkait kebijakan penyediaan tiga juta rumah, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (25/11/2024).
    “Jangan sampai itu nanti disalahgunakan di bawah, kongkalikong dengan pengembang, padahal itu untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah bukan rendah, atau mungkin dengan masyarakat berpenghasilan tinggi. Tapi kemudian dibuat seolah-olah untuk berpenghasilan rendah,” tegas Tito.
    Ia pun meminta jajarannya berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tiga juta rumah ini.
    Utamanya, lanjut dia, para kepala daerah harus mencermati dasar daripada kebijakan ini adalah kriteria masyarakat berpenghasilan rendah.
    “Tolong hati-hati, rekan-rekan hati-hati betul, pelajari betul kriteria yang tadi disebutkan yang menjadi dasar keputusan menteri dari kementerian PU. Itu harus dipelajari betul,” ujar mantan Kapolri ini.
    Adapun kebijakan ini mendasari beberapa hal antara lain kriteria masyarakat berpenghasilan rendah.
    Pertama, besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp. 7 juta, kategori kawin sebesar Rp. 8 juta dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp 8 juta.
    Kedua, besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp.7,5 juta, kategori kawin sebesar Rp.10 juta dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp.10 juta.
    Ketiga, luas lantai paling luas 36 m2 untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun; dan luas lantai paling luas 48 m2 untuk pembangunan rumah swadaya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panglima TNI Sebut Ada 7 Kasus Menonjol pada September-November 2024

    Panglima TNI Sebut Ada 7 Kasus Menonjol pada September-November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkap 7 kasus rawan menjelang hari pencoblosan di Pilkada 2024. Tujuh kasus ini terjadi pada rentang September hingga November.

    Pada September 2024, Agus menyebut ada tiga kejadian yang menonjol di antaranya adalah pelemparan granat oleh OTK ke rumah calon Gubernur Aceh, penembakan yang dilakukan oleh OTK terhadap rumah dan mobil calon Bupati Tolitoli, dan pergantian calon Wakil Gubernur Papua Selatan.

    “Dan pada bulan Oktober terdapat dua kejadian menonjol, pemecatan calon Bupati Malang, kejadian kecelakaan kebakaran kapal motor yang mengakibatkan meninggalnya calon Gubernur Maluku Utara,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/11/2024).

    Kemudian, pada November, Agus mengemukakan ada dua kejadian menonjol yaitu KPU membatalkan paslon nomor urut 1 pilkada Papua Barat Daya dan pembacokan oleh pendukung salah satu paslon pada Pilkada Kabupaten Sampang yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

    Sebelumnya, Agus menyebut TNI telah memetakan provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kerawanan dari tinggi hingga rendah jelang Pilkada 2024. Pemetaan ini didasarkan dari catatan Staf Intelijen (Sintel) TNI.

    “Pada tingkat kerawanan tinggi terdapat 4 provinsi, tingkat kerawanan sedang ada 23 provinsi, dan tingkat kerawanan rendah di 10 provinsi,” ungkapnya di hadapan Komisi I DPR RI.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan kerawanan ini terbagi dalam tiga konteks utama yaitu politik, sosial budaya, dan keamanan dalam negeri. Pada konteks politik, sebutnya, persaingan antar pasangan calon berpotensi memicu konflik, terutama jika terdapat saling serang antar pendukung.

    Kemudian, lanjutnya, aktivitas masa yang mendukung paslon tertentu dapat menjadi sumber ketegangan, terutama bila terjadi klaim kemenangan atau protes terhadap hasil pemilu. Ketidakpuasan para pendukung terhadap hasil Pilkada seringkali menjadi sumber protes besar-besaran.

    “Pada konteks sosial budaya, faktor pemicu konfliknya adalah terbatasnya sarana angkutan dan medan yang sulit dalam mendistribusikan logistik Pilkada. Kendala ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat yang merasa hak suara mereka terancam,” jelas Agus.

    Terakhir, dalam konteks kamdagri, Agus mengatakan ancaman dari kelompok tertentu yang berupaya mengganggu jalannya Pilkada, seperti aksi intimidasi atau sabotase sistem perwakilan dalam Pemilu, seperti sistem noken di Papua, dapat menjadi sumber ketidakpuasan masa, terutama jika mereka tidak setuju dengan pilihan yang ditentukan oleh kepala suku. 

    “Faktor pemicu konfliknya adalah aksi kelompok tertentu yang bertujuan mengganggu pelaksanaan Pilkada, ketidaksetujuan masa terhadap pilihan paslon yang ditentukan oleh kepala suku memicu konflik horizontal di tingkat lokal,” pungkasnya.

  • MK-BISA Unggul di Survei Trust Indonesia untuk Pilgub Maluku Utara

    MK-BISA Unggul di Survei Trust Indonesia untuk Pilgub Maluku Utara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hasil survei terbaru Trust Indonesia menempatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Muhammad Kasuba-Basri Salama (MK-BISA), di posisi puncak elektabilitas. Berdasarkan data yang dirilis, MK-BISA meraih 40,3 persen, jauh melampaui tiga pasangan calon lainnya.

    Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menilai angka tersebut mengukuhkan peluang pasangan MK-BISA untuk memenangkan Pilgub Maluku Utara.

    “Survei Trust Indonesia pada minggu ketiga November menunjukkan perolehan elektabilitas tertinggi ada pada pasangan calon MK-BISA. Dengan angka 40,3 persen dan undecided voters yang hanya 0,4 persen, sulit rasanya ada perubahan signifikan dalam peta elektabilitas. MK-BISA potensial memenangkan pilgub,” ujar Fadhli, Senin (25/11) sore.

    Namun, ia mencatat bahwa elektabilitas pasangan ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan survei pada pertengahan September. Saat itu, elektabilitas MK-BISA lebih tinggi sekitar 2 persen. Fadhli menduga penurunan tersebut dipengaruhi oleh isu negatif yang berkembang.

    “Penurunan ini mungkin disebabkan oleh beberapa isu negatif yang menyerang pasangan MK-BISA. Namun, dengan visi-misi kampanye yang solid, tidak menutup kemungkinan tren ini berbalik positif,” jelasnya.

    Pasangan MK-BISA dinilai memiliki keunggulan karena popularitas Muhammad Kasuba dan Basri Salama di kalangan masyarakat Maluku Utara.

    Selain itu, mereka memiliki basis pendukung yang kuat atau strong voters. Fadhli mencatat bahwa 40,3 persen pemilih MK-BISA merupakan pendukung loyal, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan pasangan lain.

  • Trust Indonesia Prediksi Kemenangan Bassam-Helmi di Pilkada Halsel

    Trust Indonesia Prediksi Kemenangan Bassam-Helmi di Pilkada Halsel

    FAJAR.CO.ID, HALSEL — Hasil survei terbaru yang dirilis Trust Indonesia menunjukkan bahwa pasangan calon Hasan Ali Bassam Kasuba-Helmi Umar Muchsin memimpin elektabilitas dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Halmahera Selatan (Halsel) 2024. Dengan perolehan angka 37,4 persen, pasangan ini unggul jauh dari tiga pasangan calon lainnya yang rata-rata hanya mencapai 24 persen.

    Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menjelaskan bahwa keunggulan ini sulit terkejar mengingat selisih yang signifikan.

    “Survei terbaru Trust Indonesia di pertengahan November mencatat elektabilitas Bassam-Helmi sebesar 37,4 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan tiga kandidat lainnya. Dengan rentang waktu tersisa, rasanya sulit mengubah kondisi ini. Trust Indonesia memprediksi Bassam-Helmi akan menjadi pemenang Pilbup Halsel,” ujar Fadhli dalam keterangan kepada media, Senin (25/11).

    Sebagai petahana, pasangan Bassam-Helmi dinilai memiliki keunggulan strategis, terutama dengan berbagai pencapaian pembangunan yang dilakukan selama kepemimpinan Ali Bassam Kasuba sebagai Bupati Halsel.

    Fadhli menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan di berbagai wilayah, menjadi alasan utama tingginya dukungan masyarakat.

    “Massifnya pembangunan di era Bupati Ali Bassam Kasuba menjadi faktor utama yang meningkatkan harapan masyarakat Halsel. Harapan itu terwujud dalam elektabilitas tinggi untuk Bassam-Helmi,” jelas Fadhli.

    Survei Trust Indonesia dilakukan pada 11-13 November 2024, melibatkan 800 responden dari seluruh kecamatan di Halmahera Selatan.

  • Top 5 News BisnisIndonesia.id: Kinerja NCKL hingga Negosiasi Kontrak Migas ENRG

    Top 5 News BisnisIndonesia.id: Kinerja NCKL hingga Negosiasi Kontrak Migas ENRG

    Bisnis, JAKARTA— Dari sisi operasional PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL), volume produksi bijih nikel dalam 9 bulan berjalan telah mencapai lebih dari 16,27 juta wet metric tonnes (wmt), meningkat 12% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.
    Kinerja Harita Nickel hingga Negosiasi Kontrak Migas ENRG menjadi isu berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Senin (25/11/2024). Berikut berita selengkapnya:
    1.Kinerja Harita Nickel (NCKL) Terdongkrak Smelter
    PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel mencatatkan kinerja positif sepanjang Januari—September tahun ini, sejalan dengan perluasan kapasitas produksi perusahaan.
    Secara keseluruhan, perusahaan pertambangan dan pemrosesan nikel terintegrasi berkelanjutan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tersebut berhasil menorehkan kinerja operasional yang baik dan pertumbuhan keuangan yang stabil di tengah tantangan pasar global.
    Dari sisi operasional, volume produksi bijih nikel dalam 9 bulan berjalan telah mencapai lebih dari 16,27 juta wet metric tonnes (wmt), meningkat 12% dibandingkan dengan periode yang sama 2023.
    Tidak jauh berbeda, produksi FeNi dari smelter RKEF tercatat sebesar 95.813 ton, meningkat 39% secara tahunan, sementara fasilitas HPAL menghasilkan 71.531 ton MHP Ni, naik 47% secara tahunan.
    Lukito Gozali, Head of Investor Relations Harita Nickel, menyebut fasilitas HPAL kedua PT Obi Nickel Cobalt (ONC) telah memulai lini produksi pertamanya pada April 2024 dan keseluruhan tiga lini produksinya sudah berhasil mencapai kapasitas penuh pada Agustus lalu.
    Dengan keberhasilan tersebut, jelasnya, memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap keseluruhan total produksi fasilitas HPAL serta berkontribusi terhadap kenaikan penjualan bijih nikel ke divisi tambang.
    Selain itu, imbuhnya, fasilitas HPAL pertama yang juga mulai memproduksi dan mengekspor kobalt elektrolitik pada Agustus, menambah ragam produk perusahaan.
    “Hasil ini mencerminkan upaya berkelanjutan kami untuk mengoptimalkan operasional dan menjaga profitabilitas di tengah fluktuasi harga nikel global. Perluasan kapasitas produksi kami mendukung kebutuhan pasar yang terus meningkat, khususnya di sektor baterai kendaraan listrik,” kata Lukito dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/11/2024).
    Adapun, dari sisi pendapatan perusahaan pada periode Januari—September 2024 tercatat sebesar Rp20,38 triliun, meningkat 18% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan volume produksi di operasi penambangan dan pemrosesan.
    2. Peluang Multifinance dalam Program 3 Juta Rumah Era Prabowo
    Industri multifinance berpeluang untuk mendukung pemerintah di periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam program 3 juta rumah per tahun. Program yang bertujuan untuk meningkatkan akses hunia layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
    Dalam hal ini, multifinance berpotensu untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perbankan, seperti pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki akses langsung ke lembaga keuangan.
    Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyoroti bahwa multifinance bisa menjadi alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan perbankan. Dia menjelaskan bahwa selama ini pembiayaan sering terkendala oleh proses credit scoring yang ketat.
    “Sedangkan yang membutuhkan program 3 juta rumah ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Artinya, jika diterapkan kebijakan yang sama seperti perbankan, terdapat potensi program tidak tepat sasaran. Yang mendapatkan justru dari kalangan orang menengah ke atas guna investasi,” kata Huda kepada Bisnis, Minggu (24/11/2024).
    Huda menekankan pentingnya batasan plafon tertentu dalam pembiayaan yang disediakan multifinance supaya tetap terjangkau. Meskipun, tantangan utama yang dihadapi multifinance dalam hal ini adalah keterbatasan likuiditas. Sehingga, kerjasama antara multifinance dan perbankan dapat menjadi solusi strategis.
    Pasalnya, perbankan sering menghadapi pasokan berlebih likuiditas tetapi terhambat diaturan penyaluran pembiayaan yang ketat. “Ini bisa jadi peluang kerja sama antara multifinance dan bank melalui channeling pembiayaan,” katanya.
    3. Skenario Pialang Asuransi Menjawab Tantangan Disrupsi Digital
    Disrupsi teknologi mengancam eksistensi bisnis pialang asuransi, seiring dengan peta jalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong kontribusi saluran distribusi e-commerce.
    Adapun pada 2027, OJK mendorong kontribusi saluran distribusi e-commerce menjadi 45% dari total pendapatan premi asuransi, yang saat ini didominasi saluran pialang asuransi. Sementara dari kalan pialang asuransi hanya 3%.
    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per semester I/2024 terdapat 150 perusahaan pialang asuransi yang beroperasi di Indonesia.
    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo) Yulius Bhayangkara menjelaskan selain berperan sebagai kanal distribusi, pialang asuransi juga memegang peran konsultasi dan peran advokasi. Dengan peran tersebut, lanjutnya, pialang aruansi masih memiliki potensi di tengah disrupsi teknologi.
    “Bila pialang hanya melakukan peran poin pertama[sebagai perantara] memang akan sangat berat untuk bisa bertahan,” kata Yulius kepada Bisnis, dikutip Minggu (24/11/2024).
    Untuk itu, Yulius berharap dukungan pemerintah agar tetap memberikan perlakuan yang adil bagi para perusahaan pialang asuransi.
    Yulius menjelaskan bahwa seluruh perusahaan pialang yang beroperasi di Indonesia bukan hanya calo yang mengandalkan koneksi bisnis, namun mereka diwajibkan memenuhi syarat memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk memberikan seluruh layanan.
    Misalnya, lanjutnya, sertifikasi bagi para karyawan perusahaan pialang menjadi keharusan dan perusahaan diwajibkan memenuhi standard modal dan ekuitas. Bahkan, para perusahaan pialang juga memiliki mitigasi risiko dengan memiliki polis asuransi kegagalan profesi.
    4. Peluang Sempit Cuan BPD kala Likuiditas Terimpit
    Tekanan akibat tingginya suku bunga acuan diperkirakan bertahan hingga akhir tahun. Ruang sempit cuan bank pembangunan daerah (BPD) pun tak terelakkan karena likuiditas yang masih terbatas.
    Potret ruang cuan BPD pun telah tergambar pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Industri perbankan mengantongi laba bersih sebesar Rp171,03 triliun atau tumbuh 6,42% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Agustus 2024. Sayangnya, tren pertumbuhan tak terjadi pada bank daerah. BPD membukukan laba Rp8,95 triliun hingga bulan ke delapan tahun ini. Meski mencatat kenaikan Rp1 triliun secara bulanan, capaian ini justru turun 5,39% YoY dari Rp9,46 triliun pada Agustus 2023.
    Lebih lanjut, dibandingkan kelompok bank lainnya, laba bersih BPD pun masih kontras. Tercatat, pada periode yang sama, laba bersih bank badan usaha milik negara (BUMN) mencapai Rp85,79 triliun, naik 4,52% YoY. Kemudian, bank swasta mengumpulkan laba bersih Rp66,48 triliun, tumbuh 8,18% YoY dari Rp61,45 triliun.
    Lalu kantor cabang bank luar negeri (KCLBN) alias bank asing menutup Agustus 2024 dengan laba bersih Rp9,81 triliun atau terkerek 27,17% YoY dari Rp7,71 triliun.
    Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) Yuddy Renaldi pun tak menampik fakta bahwa tekanan biaya dana masih terasa pada sisa akhir tahun ini.
    “Apalagi menjelang akhir tahun perbankan biasanya berebut likuiditas untuk menjaga posisi kebutuhan likuiditas sampai dengan akhir tahun,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024).
    Dengan begitu, kata Yuddy, untuk menjaga profitabilitas, perusahaan berupaya mengoptimalkan sumber-sumber dana murah yang ada hingga akhir tahun ini, menggenjot sumber-sumber pendapatan berbasis komisi atau fee-based income serta menjaga kualitas kredit sehingga tak menyeret kinerja laba bersih perusahaan.
    Dihubungi terpisah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. alias Bank Jatim (BJTM) optimistis masih mampu mencapai target yang ditetapkan.
    5.Energi Mega (ENRG) Incar Pendapatan dari Negosiasi Kontrak Migas
    PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) mengincar tambahan pendapatan dari sejumlah negosiasi kontrak jual beli minyak dan gas bumi dengan Kilang Pertamina hingga PT PLN (Persero).
    Sejauh ini, emiten Grup Bakrie tersebut tengah melakukan negosiasi kontrak dengan sejumlah pembeli minyak dan gas (migas) dari Blok Bentu, Sengkang, dan Malacca Strait.
    Wakil Direktur Utama ENRG Eduardus Ardianto menargetkan perseroan dapat meningkatkan pendapatan dari sejumlah negosiasi yang berhasil diamankan dengan pelanggan mereka saat ini.
    Menurut Eduardus, negosiasi tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan harga jual, volume serta perpanjangan kontrak jual beli dengan pelanggan.
    “Salah satunya Blok Sengkang, di mana kami berhasil meningkatkan volume dan meningkatkan harga yang sebelumnya US$5,08 per BBtud menjadi US$6 per BBtud,” kata Eduardus saat public expose secara daring, Jumat (22/11/2024).
    Selain itu, Eduardus menambahkan, negosiasi kontrak anyar juga bisa diteken untuk kelanjutan komersialisasi Blok Bentu. “Sebelumnya harga 10% dari ICP [Indonesia crude price] dengan kontrak baru perseroan berhasil mendapatkan kesepakatan baru US$10,75% dari ICP,” tuturnya.
    Sebagai gambaran, ENRG memiliki komitmen kontrak penjualan dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Riau Andalan Pulp & Paper dan Pertamina untuk blok Bentu. Sementara itu, pembeli untuk Blok Sengkang sepenuhnya dimanfaatkan oleh PLN.

  • Gunung Dukono di Halmahera Utara Luncurkan Abu Vulkanik 3.000 meter

    Gunung Dukono di Halmahera Utara Luncurkan Abu Vulkanik 3.000 meter

    Jakarta –

    Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, melaporkan gunung api itu mengeluarkan abu setinggi 3.000 meter di atas puncak sekitar 4.087 meter. Erupsi terjadi hari ini pukul 14.24 WIT.

    “Iya tadi siang Gunung Dukono kembali erupsi dengan mengeluarkan kolom abu setinggi 3.000 meter,” kata petugas Pos PGA Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, dilansir Antara, Minggu (24/11/2024).

    Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Dilaporkan guncangan gempa Gunung Dukono berhasil terekam di seismogram dengan amplitudo 27 maximum, dengan durasi 293.41 detik dari Pos PGA Dukono di Desa Mamuya, Kecamatan Galela.

    “Saat ini kondisi Gunung api setinggi 1.335 meter dari permukaan laut (mdpl) itu masih berada pada status Level II atau Waspada,” ujarnya.

    Oleh karena itu, lanjutnya, masyarakat di sekitar Gunung Dukono termasuk pengunjung maupun wisatawan, agar tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak gunung api itu.

    “Kepada masyarakat maupun pengunjung maupun wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas pendakian di puncak Gunung Dukono,” ujarnya.

    Tonton juga Video: Penampakan Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Lagi Siang Ini

    (fca/imk)

  • Daftar Lengkap Calon Gubernur dan Wakilnya di 37 Provinsi, Nomor Urut dan Partai Pengusungnya

    Daftar Lengkap Calon Gubernur dan Wakilnya di 37 Provinsi, Nomor Urut dan Partai Pengusungnya

    Bisnis.com, JAKARTA – 38 Provinsi di Indonesia akan menggelar pilkada serentak pada 27 November mendatang untuk memilih gubernur dan wakilnya yang baru.

    Masing-masing daerah memilih pasangan calon yang jumlahnya beragam. Ada yang dua paslon atau 3 paslon.

    Berikut daftar lengkap nama calon gubernur dan wakilnya di 28 provinsi dalam pilkada 2024

    Aceh

    1. Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi (nomor urut 1) dengan partai pengusung PAN, Golkar, Nasdem, PAS Aceh, dan PDA

    2. Muzakir Manaf dan Fadlulah (nomor urut 2) partai pengusung PDIP, Demokrat, PKB, PKS, PNA, Aceh, PPP, Gerindra

    Sumatra Utara

    1. Bobby Afif Nasution dan Surya (nomor urut 1) partai pengusung PAN, Perindo, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Golkar, PPP dan Gerindra

    2. Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala (nomor urut 2) diusung oleh Partai Hanura, PDIP, Ummat, Partai Gelora dan Partai Buruh.

    Sumatra Barat

    1. Mahyeldi dan Vasko Ruseimy (nomor urut 1) diusung oleh partai Perindo, Demokrat, PKS, PBB dan Gerindra

    2. Epyardi Asda dan Ekos Albar (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, PAN, Gelora, Nasdem, Golkar, dan Partai Buruh

    Riau

    1. Abdul  Wahid dan Hariyanto (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Nasdem dan PKB

    2. M Nasir dan Muhammad Wardan (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Gelora, Demokrat, PPP dan Gerindra

    3. Syamsuar dan Mawardi Muhammad Soleh (nomor urut 3) diusung oleh partai PKS dan Golkar

    Jambi

    1.  Romi Hariyanto dan Letjen. TNI (Purn.) Dr. Sudirman (nomor urut 1) diusung oleh partai PSI, Gelora, PKN, Nasdem

    2. Al Aris dan Abdulla Sani (nomor urut 2) diusung oleh partai Hanura, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PDIP, PPP, Demokrat, Nasdem, Partai Buruh, PBB dan partai Ummat.

    Sumatra Selatan

    1. Herman Deru dan Cik Ujang (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, Demokrat, Perindo dan PKS

    2. Santana Putra dan Riezky Aprilia (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP

    3. Mawardi Yahya dan Anita Noeringhati (nomor urut 3) diusung oleh partai Hanura, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PKN, partai Garuda dan Partai Gelora.

    Bengkulu

    1. Helmi Hasan dan Mian (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, PAN, Gelora, Demokrat Nasdem, PKB, Gerindra

    2. Rohidin Mersyah dan Meriani (nomor urut 2) diusung oleh partai Hanura, PKS, Golkar dan PPP 

    Lampung

    1. Arinal Zunaidi dan Sutono (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP

    2. Mirhani Djausal dan Jihan Nurlaela (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Buruh, Golkar dan Gerindra

    Kepulauan Bangka Belitung

    1. Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Demokrat, Garuda, Nasdem, PKB, PBB dan Gerindra

    2. Hidayat Arsani dan Hellyana (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, PKS, Golkar dan PPP

    Kepulauan Riau

    1. Ansar Ahmad dan Nyangnyang Haris (nomor urut 1) diusung oleh partai Ummat, PAN, Perindo, Gelora, Demokrat, PKS, PKB, Golkar, PPP, dan Gerindra

    2. Muhammad Rudi dan Aunur Rofiq (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, PSI dan Nasdem

    DKI Jakarta 

    1. Ridwan Kamil dan Suswono (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKB, PKS, PAN, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, PKN, Garuda, PBB, PSI, dan Gelora

    2. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana (nomor urut 2) paslon perseorangan

    3. Pramono Anung dan Rano Karno (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP dan Hanura

    Jawa Barat

    1. Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwinatarina (nomor urut 1) diusung oleh partai PKB

    2. Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP

    3. Ahmad Syaiku dan Ilham Akbar Habibie (nomor urut 3) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PPPP

    Jawa Tengah

    1. Andika Perkasa dan Hedrar Prihadi (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP

    2. Ahmad Lutfi dan Taj Yasin (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, Golkar, PPP dan Gerindra

    Jawa Timur

    1. Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim (nomor urut 1) diusung oleh partai PKB

    2. Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PAN, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, PKN, Partai Buruh, Garuda, PBB, PSi dan Gelora.

    3. Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP dan Hanura

    Banten

    1. Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Ummat, Gelora, PKN, Partai Buruh, Golkar, dan PBB

    2. Andra Soni dan Achmad Dimyati (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PSI, Demokrat, Garuda, Nasdem, PKS, PKB, PPP, dan Gerindra

    Bali

    1. Made Muliawan dan Putu Agus (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, PSI, PKN, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, dan Gerindra

    2. Wayan Koster dan I Nyoman Giri (nomor urut 2) diusung oleh partai Ummat, PDIP, Perindo, Hanura, Gelora, PKB, partai Buruh dan PBB.

    NTB

    1. Siti Rohmi dan Musyafirin (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Ummat, Perindo, dan PKB

    2. Zulkieflymansyah dan Suhaili Fadil (nomor urut 2) diusung oleh partai Demokrat, Nasdem, PKS

    3. Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, Hanura, PSI, Gelora, Garuda, Golkar, PPP, PBB dan Gerindra

    NTT

    1. Yohanis Fransiskus Lema dan Jane Natalia (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Hanura, Buruh, PBB

    2. Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Gelora, Demokrat, PKN, dan Gerindra, Golkar, PPP

    3. Simon Petrus dan Adrianus Garu (nomor urut 3) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PKB

    Kalimantan Barat

    1. Sutarmidji dan Didi Haryono (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, dan Gerindra.

    2. Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, Hanura dan PPP

    3. Muda Mahendrawan dan Jakius Sinyor (nomor urut 3) diusung oleh partai Ummat, Gelora, PKN, PKB, Buruh, PKB

    Kalimantan Tengah

    1. Willy Midel dan Habib Ismail (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKB, PBB

    2. Nadalsyah Koyem dan Supian Hadi (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, Hanura, Demokrat dan PPP

    3. Agustian Sabran dan Edy Pratowo (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, PSI, PKS, PKN, dan Gerindra.

    Kalimantan Selatan

    1. Muhidin dan Hasnuryadi (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Demokrat, dan PKS

    2. Raudatul Janah dan Akhmad Rozanie (nomor urut 2) diusung oleh partai PDIP, Nasdem, PKB, Golkar dan Gerindra

    Kalimantan Timur

    1. Isran Noor dan Hadi Mulyadi (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Ummat, Perindo, Hanura, Gelora dan Demokrat

    2. Rudi Mas’ud dan Seno Aji (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PKN, Partai Buruh, Garuda, PBB, dan PSI

    Kalimantan Utara

    1. Sulaiman dan Adri Patton (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, dan PAN

    2. Zainal Paliwang dan Ingkong Ala (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, Hanura, Golkar, Gerindra, PKN, Perindo, Partai Buruh, PBB, PSI, dan Gelora

    3. Yensen dan Suratno (nomor urut 3) diusung oleh partai Demokrat, PKB, dan PPP

    Sulawesi Utara

    1. Yulius Selvanus dan Johannes Victor (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Nasdem, PKS, PKB, Golkar dan Gerindra

    2. Elly Engelbert dan Hanny Joost (nomor urut 2) diusung oleh partai PKN, Demokrat, Buruh, PBB

    3. Stefen Octavianus dan Alfret Denny (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP

    Sulawesi Tengah

    1. Ahmad Ali dan Abdul Karim (nomor urut 1) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, Nasdem, PKB, Golkar, PPP, dan Gerindra

    2. Anwar dan Renny Lamadjido (nomor urut 2) diusung oleh partai Demokrat, PKS, dan PBB

    3. Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto (nomor urut 3) diusung oleh partai Ummat, PDIP, Hanura, dan partai Buruh

    Sulawesi Selatan

    1. Ramdhan Pomanto dan Azhar Arsyad (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, PKB, dan PPP

    2. Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, Hanura, PSI, Gelora, Demokrat, Nasdem, PKS, Golkar, dan Gerindra.

    Sulawesi Tenggara

    1. Ruksamin dan Syafei Kahar (nomor urut 1) diusung oleh partai Gelora dan PBB

    2. Andi Sumangerukka dan Hugua (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, PPP, Hanura, dan Gerindra

    3. Lukman Abunawas dan Laode Ida (nomor urut 3) diusung oleh partai PDIP, Perindo, Demokrat, PKB dan Partai Buruh

    Gorontalo

    1. Tony Uloli dan Marten Taha (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKS dan PKB

    2. Nelson Pomalingo dan Muhammad Kris (nomor urut 2) diusung oleh partai Hanura, Perindo, PSI, dan PPP

    3. Hamzah Isa dan Abdurrahman Abubakar (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN dan PDIP

    Sulawesi Barat

    1. Andi Ibrahim Masdar dan Asnuddin (nomor urut 1) diusung oleh partai Perindo, PKB, PPP

    2. Muhammad Ali Baal dan Arwan M Aras (nomor urut 2) diusung oleh partai Golkar dan Gerindra

    3. Suhardi Duka dan Salim Mengga (nomor urut 3) diusung oleh partai Ummat, PSI, Gelora, Demokrat, Nasdem, PKS dan Partai Buruh

    Maluku

    1. Jeffry Rahawarin dan Mukti Keliobas (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PDIP dan Hanura

    2. Murad Ismael dan Michael Wattimena (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Demokrat, PKS, PKB dan Golkar

    3. Hendrik Lewerisa dan Abdullah Vanath (nomor urut 3) diusung oleh partai Perindo, PPP, dan Gerindra

    Maluku Utara

    1. Husain Alting dan Asrul Rasyid (nomor urut 1) diusung oleh partai Ummat, PDIP dan PKN

    2. Aliong Mus dan Sharir Tahir (nomor urut 2) diusung oleh partai Perindo, Garuda, Golkar, PBB dan Gerindra

    3. M Kasuba, dan Basri Salama (nomor urut 3) diusung oleh partai Hanura dan PKS

    Papua

    1. Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP

    2. Mathius Fakhiri dan Aryoko Alberto (nomor urut 2) diusung oleh partai Nasdem, PKS, PKB, PAN, Hanura, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, Perindo, Buruh, Garuda, PBB, PSI, dan Partai Gelora

    Papua 

    Papua Barat

    1. Dominggus Mandacan dan Muhammad Lakotoni (nomor urut 1) diusung oleh partai Nasdem, PKS, Hanura, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, PPP, PDIP, Demokrat, Perindo, Buruh, Garuda, PBB, PSI, Gelora, dan Ummat.

    Papua Selatan

    1. Darius Geliwom dan Yusak Yaluwo (nomor urut 1) diusung oleh partai Perindo, Gerindra, Demokrat, dan Golkar

    2. Nikolaus Kondomo dan H Baidin Kurita (nomor urut 2) diusung oleh partai PKB, Buruh dan PBB

    3. Romanus Mbaraka dan Albertus Muyak (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN dan Nasdem

    Papua Tengah

    1. Wempi Wetimpo dan Agustinus Anggabaik (nomor urut 1) diusung oleh partai Gelora, PKS dan Gerindra

    2. Natalis Tabuni dan Titus Natkime (nomor urut 2) diusung oleh partai Ummat, PSI, Nasdem, dan Buruh

    3. Meki Nawipa dan Deinas Geley (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, PDIP, PKN, PPP dan PBB 

    Papua Pegunungan

    1. John Tabo dan Ones Pahabol (nomor urut 1) diusung oleh partai PDIP, Gelora, Demokrat, PKB, Buruh, dan Golkar

    2. Befa Yigibalom dan Natan Pahabol (nomor urut 2) diusung oleh partai PAN, Perindo, PSI, PKN, Garuda, Nasdem, PKS, PBB dan Gerindra.

    Papua Barat Daya

    1. Abdul Faris dan Petrus Kasihiw (nomor urut 1) diusung oleh partai PSI, Demokrat, Nasdem, dan PKS

    2. Gabriel Asem dan Lukman Wugaje (nomor urut 2) diusung oleh partai Perindo, Hanura, Gelora

    3. Elisa Kambus dan Ahmad Nausraus (nomor urut 3) diusung oleh partai PAN, PKB dan Gerindra.

  • BMKG: Waspada Bencana Hidrometeorologi Hingga April 2025, Akibat La Nina!

    BMKG: Waspada Bencana Hidrometeorologi Hingga April 2025, Akibat La Nina!

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai fenomena masuknya musim hujan yang bersamaan dengan La Nina Lemah.

    Hal ini mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen. Fenomena ini berlangsung mulai November atau akhir tahun 2024 hingga setidaknya Maret atau April 2025.

    Sebagai informasi, La Nina adalah fenomena anomali iklim global yang diakibatkan oleh suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang mendingin, lebih dingin dibandingkan biasanya.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapinya karena fenomena ini dapat berdampak signifikan pada kondisi cuaca. Utamanya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perbukitan, lereng-lereng gunung, dataran tinggi, juga sepanjang bantaran sungai,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dilansir dari laman resmi BMKG.

    Dwikorita mengatakan, fenomena La Nina ini berpotensi mengakibatkan berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung.

    Termasuk, kata dia, bencana banjir lahar hujan yang berpotensi terjadi ketika air hujan bercampur dengan material vulkanik dari gunung berapi berupa pasir, abu, dan bebatuan serta kayu atau pohon, terutama untuk gunung api yang saat ini sedang atau baru saja mengalami erupsi. Maka dari itu, menurutnya, dibutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan seluruh komponen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

    Dwikorita menjelaskan bahwa beberapa faktor utama yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia pada tahun 2025 adalah penyimpangan suhu muka laut di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan perairan Indonesia. Penyimpangan suhu di wilayah ini berhubungan erat dengan fenomena La Nina Lemah, yang berpotensi menyebabkan peningkatan curah hujan di Indonesia. Selain itu, fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) juga mempengaruhi distribusi hujan di wilayah Indonesia.

    Berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan lautan, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia pada 2025 akan mengalami curah hujan tahunan dalam kategori normal, dengan jumlah berkisar antara 1.000 hingga 5.000 mm per tahun. Sebanyak 67% wilayah Indonesia diprediksi akan menerima curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun (kategori tinggi), meliputi sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau bagian barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung bagian utara, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi bagian tengah dan selatan, serta sebagian besar wilayah Papua.

    Sementara itu, 15% wilayah diprediksi mengalami curah hujan di atas normal, termasuk sebagian kecil Sumatera, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, dan Papua bagian tengah. Di sisi lain, 1% wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan di bawah normal, seperti di Sumatera Selatan bagian barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

    Dampak Positif La Nina

    Meski berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, lanjut Dwikorita, apabila dimitigasi dengan tepat, fenomena La Nina Lemah disebutnya memiliki sejumlah peluang positif yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberlimpahan air hujan akibat La Nina dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung ketahanan pangan dan air serta energi.

    Di sektor pertanian, papar Dwikorita, petani memiliki peluang percepatan tanam, perluasan area tanam padi baik di lahan sawah irigasi, tadah hujan, maupun ladang. Tentunya, kata Dwikorita, hal ini selaras dengan Program Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkeinginan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kuat dan mencapai swasembada pangan.

    Tidak hanya itu, dengan langkah mitigasi yang tepat, lanjut dia, tingginya curah hujan akibat La Nina juga bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas tampungan air di bendungan dan waduk, yang akan mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air secara maksimum sehingga menjamin pasokan energi listrik. Masyarakat, tambah dia, dapat memanen air hujan atau rainwater harvesting dan digunakan saat musim kemarau tiba guna mengantisipasi kekeringan.

    “Untuk itu, penting untuk terus menjaga kualitas infrastruktur seperti bendungan dan waduk agar siap digunakan sepanjang tahun. Selain itu, optimalisasi drainase dan tampungan air harus disiapkan guna menghadapi musim kemarau berikutnya,” tuturnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan bahwa BMKG mendukung penuh program Asta Cita yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai ketahanan pangan, air, dan energi melalui penyediaan informasi cuaca, iklim, dan potensi bencana yang cepat, tepat, dan akurat.

    Ardhasena menyampaikan, bahwa selama ini BMKG telah menyediakan berbagai layanan iklim yang dapat membantu petani dalam merencanakan musim tanam. Prediksi curah hujan 10 harian, bulanan hingga enam bulan ke depan yang dikeluarkan BMKG memungkinkan petani mengatur pola tanam sesuai dengan kondisi iklim yang terus berubah.

    “Dalam satu dasawarsa terakhir, BMKG dengan berbagai pihak terkait, juga telah membina lebih dari 20.000 petani melalui program Sekolah Lapang Iklim (SLI). Program ini bertujuan untuk membantu petani memahami data iklim yang relevan dan mengambil keputusan strategis, mulai dari waktu tanam hingga pemilihan komoditas yang tepat,” paparnya.

    Sedangkan pada sektor energi, kata Ardhasena, BMKG menyediakan data radiasi matahari dan kecepatan angin guna mendukung optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan. Dengan informasi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan pangan, menjaga ketersediaan air, dan memaksimalkan potensi energi terbarukan secara berkelanjutan.

    “Informasi iklim yang kami sampaikan harus diikuti oleh tindakan lanjut dari sektor terkait. Kami mendorong kementerian/lembaga/daerah dalam penyusunan program dan kebijakan bisa menyesuaikan prediksi iklim yang kami berikan. Tidak hanya antisipasi dan mitigasi bencana, namun juga berbagai sektor lainnya seperti transportasi, pembangunan infrastruktur, pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, tata ruang, kesehatan, pariwisata, industri, hingga pertahanan keamanan,” pungkasnya. 

  • Bos Eramet Buka-bukaan Soal RI Batasi Pasokan Nikel

    Bos Eramet Buka-bukaan Soal RI Batasi Pasokan Nikel

    Bisnis.com, JAKARTA – Eramet SA, perusahaan tambang asal Prancis, menyebut bahwa pemerintah Indonesia membatasi pasokan bijih nikel untuk melindungi penambang lokal.

    Perusahaan yang mengoperasikan salah satu tambang nikel terbesar dunia di Maluku Utara itu, tahun ini diberi kuota penjualan nikel 29% lebih rendah dari yang diharapkan.

    Pembatasan yang dilakukan pemerintah Indonesia dimaksudkan untuk melindungi para penambang lokal dari penurunan harga nikel global. Namun, langkah ini juga menyebabkan pergeseran produksi ke bijih nikel dengan kadar yang lebih tinggi yang digunakan untuk membuat baja tahan karat atau stainless steel.

    Akibatnya, pasokan bijih nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik berkurang sehingga memaksa pabrik peleburan atau smelter dalam negeri untuk mengimpor bijih nikel yang lebih mahal.

    “Mereka ingin mempertahankan harga yang baik untuk bijih nikel di pasar,” kata Jerome Baudelet, Chief Executive Officer Eramet Indonesia, dalam sebuah wawancara, dikutip dari Bloomberg, Sabtu (23/11/2024). “Mereka ingin melindungi para penambang kecil lokal,” imbuhnya.

    Nikel yang digunakan untuk membuat baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik, telah mengalami kemerosotan selama 2 tahun karena lemahnya permintaan dan meledaknya pasokan dari Indonesia. Hal ini memaksa beberapa produsen di negara lain untuk menutup pabrik mereka dan juga memberikan tekanan pada smelter-smelter di negara-negara Asia Tenggara yang sudah menghadapi harga bijih yang tinggi karena kekurangan pasokan.

    Indonesia saat ini menyumbang lebih dari separuh produksi nikel global setelah adanya larangan ekspor bijih nikel yang menyebabkan ledakan pembangunan smelter, yang sebagian besar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan China. Di sisi pertambangan, produksi sangat terfragmentasi antara sejumlah besar perusahaan lokal kecil dan beberapa penambang internasional besar seperti Eramet dan Vale SA.

    Baudelet menuturkan, karena pembatasan penjualan, para penambang telah memprioritaskan penjualan bijih nikel berkadar tinggi yang biasanya digunakan dalam produksi baja nirkarat. Hal ini mengorbankan produksi bijih nikel kadar rendah atau limonit yang biasanya diolah menjadi bahan baku baterai di smelter high pressure acid-leach (HPAL).

    Baudelet mengatakan, smelter-smelter tersebut, yang merupakan kunci dari ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam kendaraan listrik, dipaksa untuk mengimpor bijih nikel dengan biaya yang sangat tinggi.

    Eramet dapat mengajukan kuota penjualan yang lebih tinggi pada tahun depan, yang dapat meringankan ketatnya pasar bijih. Hal ini mungkin akan menjadi lebih mendesak karena Indonesia terus meningkatkan kapasitas pengolahannya.