Xcloud.id

provinsi: MALUKU UTARA

  • Kapal Alis Mulia Tenggelam di Halmahera Utara, 1 Meninggal dan 1 Hilang

    Kapal Alis Mulia Tenggelam di Halmahera Utara, 1 Meninggal dan 1 Hilang

    Halmahera Utara, Beritasatu.com – Kapal Alis Mulia yang membawa lebih dari 100 penumpang dan mengangkut hasil pertanian kopra tenggelam di perairan Pulau Tagalaya, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

    Berdasarkan keterangan tertulis dari Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Ternate, Bram Madya, yang diterima pada Minggu (15/12/2024), kejadian ini berlangsung pada Sabtu (14/12/2024). Kantor SAR menerima informasi dari KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan) Tobelo mengenai kecelakaan kapal tersebut.

    Kapal motor (KM) Alis Mulia berlayar dari Halmahera Timur menuju Tobelo, Halmahera Utara, membawa muatan kopra serta penumpang. Menanggapi laporan tersebut, pada pukul 22.00 WIT, Tim Rescue Pos SAR Tobelo bersama unsur terkait segera bergerak ke lokasi menggunakan kapal Citra Bahari dan kapal patroli KUPP Tobelo.

    “Tim SAR gabungan tiba di Pulau Tagalaya pada pukul 22.15 WIT dan langsung melaksanakan evakuasi dengan bantuan speedboat,” kata Bram.

    Hasil evakuasi awal menunjukkan pada pukul 23.55 WIT, 16 penumpang berhasil diselamatkan dan dibawa ke Pelabuhan Tobelo. Proses evakuasi seluruh penumpang dan awak kapal Alis Mulia yang tenggelam selesai pada Minggu (15/12/2024) dini hari pukul 01.19 WIT.

    Setelah dilakukan pendataan, diketahui dari total 192 orang di atas kapal, sebanyak 190 berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Namun, 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang lainnya masih hilang.

    “Korban meninggal dunia adalah Eval (4 tahun), sedangkan korban hilang bernama Abdul Haris Hadi (80 tahun). Kapal KM Alis Mulia tenggelam sekitar 50 meter dari bibir pantai Pulau Tagalaya,” jelas Bram.

    Tim SAR melanjutkan pencarian korban tenggelamnya kapal Alis Mulia yang hilang pada Minggu (15/12/2024) pagi pukul 07.30 WIT.

  • Gempa M 5,3 Terjadi di Halmahera Barat

    Gempa M 5,3 Terjadi di Halmahera Barat

    Jakarta –

    Gempa magnitude (M) 5,3 terjadi Halmahera Barat, Maluku Utara. Gempa berada di laut 113 Km Barat Laut Halmahera Barat.

    “Kedalaman:10 Km,” kata BMKG di akun X, Minggu (15/12/2024).

    Gempa terjadi pada pukul 00.38 WIB dengan titik koordinat 1,64 LU, 126,61 BT. Gempa dirasakan dalam skala MMI II-III di Ternate, II-III di Jailolo, II-III di Morotai, dan II-III di Ibu.

    Skala II MMI artinya getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Skala III MMI getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

    (rfs/rfs)

  • Gempa M 5,3 Guncang Halmahera Barat

    Gempa M 5,3 Guncang Halmahera Barat

    Jakarta, Beritasatu.com – Gempa dengan magnitudo 5,3 mengguncang Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Minggu (15/12/2024) sekitar pukul 00.38 WIB. Gempa ini dinyatakan tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. 

    BMKG melaporkan lokasi gempa di titik koordinat 1,64 Lintang Utara dan 126,61 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 113 kilometer arah barat laut Halmahera Barat pada kedalaman 10 kilometer. 

    “Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG dalam situs website resminya. 

    Belum ada laporan dampak dari gempa di Halmahera Barat tersebut. 

     

  • Pengusaha Dukung Program Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis

    Pengusaha Dukung Program Swasembada Pangan-Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dari swasembada pangan hingga makan bergizi gratis (MBG).

    Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan dukungan pelaku usaha pada program sangat penting. Menurutnya hal itu dapat memberikan dampak positif bagi daerah di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Anindya usai bersilaturahmi dan rapat koordinasi dengan para ketum dan pengurus Kadin Provinsi di Menara Kadin Indonesia, Lantai 29, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/12).

    “Hari ini hari yang sangat-sangat baik karena saya kehadiran teman-teman Kadin dari 24 provinsi. Jadi, teman-teman memberi masukan bahwa satu, program-program seperti swasembada pangan itu sangat penting,” ungkap Anindya dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/12/2024).

    Anindya melihat pemerintahan Prabowo-Gibran maupun Kadin Indonesia sangat bersemangat untuk menjalin sinergi, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Terlebih, hal itu didukung dengan sejumlah program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti misalnya program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah hingga rumah sakit, sampai program tiga juta rumah.

    “Itu semua akan berdampak sangat positif, dan Kadin tentu siap untuk menjadi yang terdepan untuk memastikan realisasinya berjalan,” tegasnya.

    Anindya menyebutkan program Kadin Indonesia hanya satu yakni bagaimana pelaku usaha dapat menyukseskan program pemerintah sekaligus memberdayakan daerah.Dia menilai kedua hal itu sebenarnya merupakan sebuah kesinambungan.

    Apabila program-program pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan dengan baik, maka upaya- upaya pemberdayaan daerah pun akan bisa dilaksanakan oleh para ketum maupun pengurus Kadin Provinsi dengan selaras.

    “Karena pemerintah harus sukses dengan rencana-rencana yang diciptakan oleh Pak Prabowo, tapi juga di daerah pemberdayaannya (Kadin Provinsi) bisa berjalan,” ujarnya.

    Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan Kadin Indonesia terutama Kadin Provinsi, harus benar-benar dibina dan dijalin dengan harmonis. Sebab, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerja sama dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di daerah tersebut.

    “Dari waktu ke waktu, kami selalu mendapatkan arahan bahwa memang butuh pemberdayaan daerah itu jalan. Karena program-program tersebut tidaklah mungkin hanya bisa jalan dari Jakarta (pusat) sendiri. Tapi dengan kerja keras teman-teman di daerah, kerja kompak, dan solid, tentu semua bisa terlaksana,” ujarnya

    Pada kesempatan yang sama, Ketum Kadin Provinsi Jambi Usman Sulaiman mengamini apa yang disampaikan Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

    “Pokoknya saya mendukung apa yang dikatakan Ketum (Anindya Bakrie),” tegasnya.

    Selain Usman, turut hadir dalam acara itu di antaranya Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah M. Nur Rahmatu, Ketum Kadin Provinsi Bali Made Ariandi, Ketum Kadin Provinsi NTB Faurani, Ketum Kadin Maluku Utara Adam Marsaoly, Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Rahmat N. Hamka, Ketum Kadin Provinsi Banten M. Azzari Jayabaya, Ketum Kadin Provinsi Aceh M. Iqbal, dan Ketum Kadin Provinsi Bangka Belitung Thomas Jusman.

    (ada/ara)

  • 24 Pengurus Kadin Provinsi Berkumpul Bahas Sukseskan Swasembada Pangan

    24 Pengurus Kadin Provinsi Berkumpul Bahas Sukseskan Swasembada Pangan

    Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengumpulkan 24 ketua umum maupun pengurus Kadin Provinsi. Para pengurung Kadin Provinsi ini menegaskan dukungan pengusaha untuk menyukseskan program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terutama program swasembada pangan.
     
    “Jadi, teman-teman memberi masukan bahwa program-program seperti swasembada pangan itu sangat penting,” kata Anindya melalui keterangan tertulis yang diterima, Jumat, 13 Desember 2024.
     
    Hal itu disampaikan Anindya usai bersilaturahmi dan rapat koordinasi dengan para ketum dan pengurus Kadin Provinsi di Menara Kadin Indonesia, Lantai 29, Kuningan, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
    “Jadi program kami di Kadin Indonesia bersama Kadin Provinsi sebenarnya hanya satu. Bagaimana kita semua bisa naik kelas untuk menyukseskan program pemerintah tapi sekaligus juga memberdayakan daerah,” kata Anindya.
     
    Anindya menilai kedua hal itu sebenarnya merupakan sebuah kesinambungan. Apabila program-program pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan dengan baik, maka upaya-upaya pemberdayaan daerah pun akan bisa dilaksanakan oleh para ketum maupun pengurus Kadin Provinsi dengan selaras.
     
    “Karena pemerintah harus sukses dengan rencana-rencana yang diciptakan oleh Pak Prabowo, tapi juga di daerah pemberdayaannya (Kadin Provinsi) bisa berjalan,” ujar dia.
     
    Anindya melihat pemerintahan Prabowo-Gibran maupun Kadin Indonesia sangat bersemangat menjalin sinergi demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Terlebih, hal itu didukung dengan sejumlah program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti misalnya program swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah hingga rumah sakit, sampai program tiga juta rumah.
     
    “Itu semua akan berdampak sangat positif, dan Kadin siap menjadi yang terdepan memastikan realisasinya berjalan,” tegas dia.
     

    Karenanya, lanjut Anindya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan Kadin Indonesia terutama Kadin Provinsi harus benar-benar dibina dan dijalin dengan harmonis. Sebab, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri tanpa kerja sama dari pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat di daerah tersebut.
     
    “Dari waktu ke waktu, kami selalu mendapatkan arahan bahwa memang butuh pemberdayaan daerah itu jalan. Karena program-program tersebut tidaklah mungkin hanya bisa jalan dari Jakarta (pusat) sendiri. Tapi dengan kerja keras teman-teman di daerah, kerja kompak, dan solid, tentu semua bisa terlaksana,” ujar dia.
     
    Ketum Kadin Provinsi Jambi Usman Sulaiman mengamini apa yang disampaikan Anindya Bakrie. “Saya mendukung apa yang dikatakan Ketum (Anindya Bakrie),” ujar dia.
     
    Selain Usman, turut hadir dalam acara itu di antaranya Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah M Nur Rahmatu; Ketum Kadin Provinsi Bali Made Ariandi; Ketum Kadin Provinsi NTB Faurani; Ketum Kadin Maluku Utara Adam Marsaoly; Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Rahmat N Hamka; Ketum Kadin Provinsi Banten M Azzari Jayabaya; Ketum Kadin Provinsi Aceh M Iqbal; dan Ketum Kadin Provinsi Bangka Belitung Thomas Jusman. 
     
    Audiensi dengan Menteri Perdagangan
    Pada Kamis pagi, Anindya dan beberapa jajaran pengurus Kadin Indonesia beraudiensi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan, di Jakarta Pusat.
     
    Dalam kesempatan tersebut Anindya membahas sejumlah isu ekonomi domestik hingga luar negeri. Salah satunya upaya untuk merealisasikan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
     
    “Kami beberapa waktu lalu juga telah bertemu dengan beberapa duta besar negara-negara EU (Uni Eropa), dan kerja sama komprehensif dengan Uni Eropa akan sangat besar dampaknya (bagi perekonomian), dan tadi disampaikan oleh Pak Mendag, diharapkan bisa dicapai perkembangan positif pada kuartal I tahun depan,” ujar Anindya.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Kadin Indonesia bersama Menteri Perdagangan juga membahas banyak hal terkait perekonomian domestik seperti nasib industri pertekstilan di Tanah Air, industri kelapa sawit, dan industri tepung, serta potensi kerja sama dengan berbagai negara termasuk India.
     
    “(Audiensi) Ini adalah bentuk partisipasi Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah, untuk kepentingan dunia usaha, sehingga kamim juga mengajak Kadin provinsi dan asosiasi dan himpunan. Sebagai mitra strategis pemerintah kami harus terus hadir,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Mayoritas kota besar Indonesia berpotensi hujan akhir pekan ini

    Mayoritas kota besar Indonesia berpotensi hujan akhir pekan ini

    logo BMKG

    BMKG: Mayoritas kota besar Indonesia berpotensi hujan akhir pekan ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 14 Desember 2024 – 08:13 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan dengan beragam intensitas dapat dialami hampir seluruh kota besar di Indonesia dengan beragam intensitas hujan pada hari ini.

    Prakirawan BMKG Yohanes Agung Kristomo dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta, Sabtu, mengatakan hampir seluruh kota besar di Pulau Sumatera berpotensi hujan dengan beragam intensitas kecuali Banda Aceh yang diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal.

    Dia menyebut hujan intensitas ringan diprakirakan BMKG akan terjadi di Kota Padang, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang dan Bandar Lampung. Serta hujan dengan intensitas sedang dapat dialami masyarakat di Medan, Bengkulu dan Palembang.

    “Secara umum Pulau Jawa diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya,” jelasnya.

    Sementara itu, BMKG memprakirakan hujan disertai petir dapat terjadi di wilayah Denpasar, Mataram dan Kupang. Kondisi hujan berpotensi terjadi di seluruh ibu kota provinsi di Pulau Kalimantan, termasuk hujan ringan di Pontianak dan Banjarmasin, hujan intensitas sedang di Samarinda serta hujan petir di Tanjung Selor dan Palangkaraya.

    Di Pulau Sulawesi, hanya Gorontalo yang diprakirakan mengalami cuaca berawan dengan kota lain dapat mengalami kondisi hujan dengan beragam intensitas. Hujan ringan berpotensi terjadi di Manado, Makassar, Palu dan Kendari serta hujan petir di Mamuju. Di timur Indonesia, hujan dengan intensitas ringan diprediksi BMKG dapat terjadi di wilayah Ambon, Ternate, Manokwari dan Jayapura. Dengan potensi hujan sedang di Sorong, Jayawijaya dan Merauke serta hujan petir di daerah Nabire.

    Sumber : Antara

  • Daftar UMP Berbagai Daerah di Indonesia, Semuanya Naik

    Daftar UMP Berbagai Daerah di Indonesia, Semuanya Naik

    ERA.id – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rata-rata kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada 2025.

    Prabowo mengungkapkan, bahwa kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum 2025 itu berlaku rata bagi provinsi serta kabupaten/kota sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2024 Tenang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang telah diundangkan pada Rabu (4/12).

    Adapun kenaikan UMP 2025 diumumkan kemarin. Tercatat telah sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 2025 yang meliputi:

    Provinsi Aceh menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.685.616 atau naik 6,5 persen dari sebelumnya sebesar Rp3.460.672

    Provinsi Sumatra Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.994.193 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.811.449

    Provinsi Sumatra Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.681.571 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3.456.874

    Provinsi Kepulauan Riau menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.623.654 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3.402.492

    Provinsi Riau menetapkan UMP 2025 menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.508.776,22 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.294.625

    Provinsi Lampung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.893.070 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.716.497

    Provinsi Bengkulu menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.670.039 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.507.079

    Provinsi Jambi menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.234.535 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.037.122

    Provinsi Bangka Belitung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.623.653 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.402.492

    Provinsi Banten menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.905.119 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.727.812

    Provinsi Jakarta menetapkan UMP 2025 menjadi Rp5.396.761 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.067.381

    Provinsi Jawa barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.191.232 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.057.495

    Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.305.985 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.165.244

    Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.264.080,95 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.125.897,61

    Provinsi Jawa tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.169.349 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.036.947

    Provinsi Bali menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.996.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.816.672

    Provinsi Maluku Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.408.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp.3.200.000

    Provinsi Maluku menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.141.700 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.949.953

    Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.915.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.736.698

    Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.073.551 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.885.964

    Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.657.527 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.343.298

    Provinsi Gorontalo menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.221.731 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.012.318

    Provinsi Sulawesi Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.104.430 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.914.958

    Provinsi Kalimantan Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.878.285 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.702.616

    Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.473.621,04 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.261.616

    Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.496.194 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.282.812

    Provinsi Kalimantan Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.580.160 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.361.653

    Provinsi Kalimantan Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.579.314 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.360.858

    Provinsi Papua menetapkan UMP 2025 sebesar Rp4.285.850 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.024.270

    Provinsi Papua Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.393.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.615.000

  • Potensi Cuaca Ekstrem Masih Hantui Wilayah RI

    Potensi Cuaca Ekstrem Masih Hantui Wilayah RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi cuaca ekstrem masih mengancam sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Simak prediksinya.

    BMKG, dalam laporan ‘Prospek Cuaca Mingguan Periode 13-20 Desember 2024’ mengungkap hasil pemantauan cuaca menunjukkan bibit siklon tropis 93S masih terpantau di Samudera Hindia Selatan Jawa.

    Kendati begitu, bibit siklon tropis 93S mulai bergerak ke barat daya, menjauhi wilayah Indonesia dan memiliki potensi rendah untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam.

    BMKG mengatakan, fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang telah aktif di wilayah Indonesia sejak November 2024, diperkirakan masih akan aktif di wilayah Indonesia hingga seminggu ke depan. Fenomena ini turut didukung oleh aktivitas Gelombang Rossby, Gelombang Kelvin, Gelombang Low Frekuensi, serta potensi pembentukan bibit dan siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia yang cukup tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan cuaca signifikan.

    “Sekitar 19 persen wilayah Indonesia berada pada puncak musim hujan pada Bulan Desember 2024. Dengan diprediksinya MJO dan gelombang atmosfer yang masih cukup signifikan, maka potensi cuaca ekstrem juga akan tetap terjadi, yang berdampak pada potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan air, atau tanah longsor,” demikian keterangan BMKG dalam laporannya.

    “Kondisi ini tentu saja menjadi ancaman bagi sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya yang berada di daerah rawan. Risiko banjir lahar juga masih ada akibat hujan sangat lebat di sekitar aliran sungai wilayah gunung berapi aktif,” lanjutnya.

    Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.

    Dinamika atmosfer

    BMKG memantau sejumlah fenomena atmosfer yang diperkirakan akan memengaruhi pola cuaca di Indonesia selama sepekan ke depan. Fenomena ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembentukan awan hujan di berbagai wilayah, terutama di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia.

    Pertama, Madden-Julian Oscillation (MJO) saat ini terpantau berada di fase 5 dan aktif bergerak melintasi wilayah Indonesia dari barat ke timur.

    Kedua, gelombang Rossby, Kelvin, dan Low Frequency yang aktif di sebagian besar wilayah Indonesia.

    Ketiga, potensi pembentukan bibit siklon tropis di selatan Jawa dan Laut Natuna-Laut Andaman.

    “Kombinasi fenomena-fenomena itu dapat menciptakan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan secara intensif di beberapa wilayah Indonesia, termasuk sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” kata BMKG.

    Daftar daerah potensi hujan lebat

    BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang akan terjadi selama periode 10-17 Desember 2024. Berikut wilayahnya:

    Hujan sedang-lebat

    Sumatera: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung
    Jawa dan Bali: DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta
    Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
    Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara
    Maluku dan Papua: Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua

    Hujan lebat-sangat lebat

    Sumatera: Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung
    Jawa dan Bali: Banten, Jawa Timur, dan Bali
    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
    Sulawesi: Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan
    Maluku dan Papua: Papua Pegunungan dan Papua Selatan

    Potensi angin kencang di wilayah Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Selatan selama periode yang sama. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah rawan.

    (tim/dmi)

  • KPU: Jakarta, DIY, Bali Tak Ada Permohonan Sengketa Hasil Pilkada di MK

    KPU: Jakarta, DIY, Bali Tak Ada Permohonan Sengketa Hasil Pilkada di MK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan wilayah Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali menjadi daerah yang tidak mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita. Dia juga mengemukakan, ada 281 permohonan gugatan sengketa hasil PHP yang sudah masuk ke MK berdasarkan data per hari ini pukul 13:00 WIB.

    “Jadi totalnya 281 permohonan. Minus Jakarta, DIY, dan Bali tanpa permohonan. Jadi ada 3 daerah yang tidak ada permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan,” ujar Komisoner KPU RI tersebut.

    Adapun, Iffa merincikan bahwa 281 permohonan PHP itu terdiri atas beberapa permohonan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup), dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot).

    “Terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 16 permohonan. Kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 217 permohonan, pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebanyak 48 permohonan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia merincikan bahwa 16 permohonan untuk Pilgub ini terdiri dari beberapa daerah, ada yang menggugat sebanyak satu permohonan dan ada juga yang sampai tiga permohonan.

    “Sumatera Utara 1, Kepulauan Bangka Belitung 1, Jawa Tengah 1, Jawa Timur 1, Kalimantan Timur 1, Kalimantan Tengah 1, Sulawesi Utara 1, Sulawesi Tenggara 1, Sulawesi Selatan 1, Maluku Utara 3, Papua Selatan 3, dan Papua Barat Daya 1,” sebut Iffa.

    Untuk itu, Iffa mengatakan pihaknya telah menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 tahun 2024 tentang pedoman teknis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

    Nantinya, ujar Iffa, keputusan ini akan menjadi pedoman atau panduan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan seluruh proses perselisihan hasil pemilihan. Dimulai dari proses persiapan dan penyelesaian perselisihan, hingga akhirnya berkonsultasi dengan KPU RI.

    “Dalam hal ini kami juga sudah menyiapkan tim khusus yang akan stay di Hotel Borobudur. Ada tim umum untuk menerima konsultasi dari kawan-kawan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

  • KPU Malut sebut 18 gugatan sengketa pilkada diajukan ke MK

    KPU Malut sebut 18 gugatan sengketa pilkada diajukan ke MK

    Ternate (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) menyebutkan sebanyak 18 permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 diajukan oleh para pasangan calon (paslon) kepala daerah dari provinsi tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

    Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Malut Mukhtar Yusuf di Ternate, Jumat, mengatakan permohonan gugatan tersebut terdiri dari tiga gugatan dari paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut, dua gugatan paslon wali kota dan wakil wali kota, serta 13 gugatan paslon bupati dan wakil bupati.

    Dia menyebutkan dua gugatan dari paslon wali kota dan wakil wali kota masing-masing dari Kota Ternate dan Tidore, serta 13 gugatan dari paslon bupati dan wakil bupati yang tersebar di delapan kabupaten di Malut.

    “Kabupaten dengan jumlah gugatan terbanyak adalah Halmahera Utara. Saat ini, kami masih merekap semua gugatan, baik untuk kabupaten/kota maupun provinsi karena MK akan menutup pengajuan permohonan gugatan pada pukul 24.00 WIB,” ujar Mukhtar.

    Untuk menghadapi gugatan tersebut, kata dia, KPU Malut telah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran KPU di daerah guna mempersiapkan bukti-bukti dan tim hukum yang akan mendampingi persidangan di MK.

    “Kami siap menghadapi gugatan dari para calon kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Tim kuasa hukum sudah disiapkan, dan akan dimatangkan setelah proses penutupan pendaftaran gugatan,” kata Mukhtar.

    Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut Masita Nawawi Gani menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan keterangan di MK sebagai pihak terkait dalam gugatan hasil pemilihan gubernur/wakil gubernur dan pemilihan wali kota/wakil wali kota dan bupati/wakil bupati di Provinsi Malut.

    “Kami siap menghadapi gugatan Pilkada Malut. Bawaslu telah menyediakan kuasa hukum untuk menghadapi proses di MK,” ujar Masita.

    Berdasarkan data KPU setempat merinci sebanyak 18 paslon yang mengajukan gugatan ke MK itu, yakni selain tiga paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut, ada dua paslon wali kota dan wakil kota masing-masing dari Kota Ternate dan Kota Tidore.

    Sedangkan 13 gugatan paslon bupati dan wakil bupati di Malut, antara lain satu paslon masing-masing dari Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu dan Halmahera Tengah. Kemudian, dua paslon masing-masing dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Pulau Morotai.

    Selanjutnya, Kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah dengan jumlah gugatan terbanyak, yakni tiga paslon bupati dan wakil bupati.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024