Xcloud.id

provinsi: MALUKU UTARA

  • Sherly Tjoanda Lulus Pemeriksaan Kesehatan Jelang Pelantikan

    Sherly Tjoanda Lulus Pemeriksaan Kesehatan Jelang Pelantikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Maluku Utara terpilih Sherly Tjoanda bersama wakil gubernur terpilih Sarbin Sehe telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (17/2/2025). Pemeriksaan ini merupakan syarat sebelum pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada Kamis (20/2/2025).

    Sherly Tjoanda mengungkapkan hasil pemeriksaannya dalam kondisi baik. “Puji Tuhan, hasilnya baik. Semua dalam keadaan normal, tekanan darah, gula darah, semuanya normal, hanya kolesterol agak tinggi sedikit,” ujar Sherly kepada awak media.

    Setelah pelantikan, sebanyak 505 kepala daerah akan mengikuti retret di Magelang sebagai bagian dari pembekalan kepemimpinan. Sherly Tjoanda seusai pemeriksaan kesehatan di Kemendagri mengaku telah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut.

    “Persiapannya olahraga supaya tetap fit. Semua kebutuhan seragam dan perlengkapan lainnya juga sudah disiapkan,” katanya.

    Sherly juga menyambut baik program retret ini, yang menurutnya akan memberikan banyak manfaat bagi para kepala daerah.

    “Saya rasa ini kegiatan yang sangat baik. Kita bisa belajar disiplin, kepemimpinan, dan memperkuat kekompakan antarkepala daerah untuk memimpin daerah masing-masing selama lima tahun ke depan,” tegas Sherly Tjoanda seusai pemeriksaan kesehatan di Kemendagri.

  • Kongsi dengan Perusahaan China, Ini Kabar Terbaru Proyek Baterai Antam

    Kongsi dengan Perusahaan China, Ini Kabar Terbaru Proyek Baterai Antam

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) membeberkan kabar terbaru dari proyek kerja sama dengan perusahaan baterai kendaraan listrik asal China yakni Ningbo Contemporary Brun Lygend (CBL).

    Direktur Utama Antam, Nico Kanter menyebutkan sejatinya ada 3 perusahaan patungan atau joint venture (JV) khususnya di sisi hulu atau sektor pertambangan antara Antam dengan CBL.

    JV-1

    Nico menjelaskan JV pertama antara pihaknya melalui anak usahanya yakni PT SDA dengan Hongkong CBL Limited berlokasi di tambang nikel Halmahera Timur, Maluku Utara. Dia menyebutkan, sedang dalam proses persetujuan analisis dampak lingkungan (amdal) yang ditargetkan akan terbit pada Maret 2025 mendatang.

    Kemudian, perihal penyusunan detail engineering design untuk pengembangan tambang SDA. Ditargetkan, bisa selesai pada Juni 2025.

    “Nah kemudian produksi yang kita akan hasilkan nanti adalah 3 juta WMT daripada Saprolite, nah sampai ke 13 juta nanti rencana produksinya. Nilai daripada proyek ini, karena proyek ini adalah hulu berkisar di US$ 74 juta,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 12 DPR RI, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Oleh karena itu, kata Nico, pihaknya membutuhkan berbagai dukungan untuk proyek JV 1 yakni perihal perizinan yang relevan termasuk untuk amdal dan pengurusan perizinan penunjang.

    JV-2

    Khusus progres JV 2 adalah kerja sama antara Antam dengan Hongkong CBL Limited. Nico menjelaskan progres terbaru dari JV 2 tersebut adalah pertama perihal persetujuan ODI (Overseas Direct Investment) kawasan industri dan RKEF dari china sejak 23 Januari 2025.

    Kedua, perihal review basic design dan update kelayakan ekonomi yang saat ini masih berproses sebagai basis investment plan untuk final investment decision (FID). Ketiga, pengurusan amdal kawasan terbaru yang sudah meliputi proyek HPAL dan akan dilakukan perluasan izin usaha kawasan industri (IUKI).

    Keempat, perihal proses negosiasi power purchase agreement (PPA) dengan PT DBN. Terakhir, perihal pekerjaan persiapan lahan kawasan industri buli PT FHT. “Nah dukungan yang kami perlukan ini adalah pengurusan perizinan-perizinan termasuk tentunya amdal, perizinan-perizinan penunjang, fasilitas dan atau insentif-insentif lain yang pernah kita, pemerintah pernah diskusikan juga dengan CBL,” katanya.

    Selain itu, dia juga mengatakan dukungan lain yang dibutuhkan oleh pihaknya seperti izin penggunaan kawasan hutan, izin reklamasi, persetujuan pembangunan gedung, izin kepabeanan, hingga izin penggunaan air.

    “Kemudian dukungan atas pemberian fasilitas fiskal seperti tax holiday untuk menunjang kelayakan ekonomi daripada proyek tersebut,” paparnya.

    JV-3

    Terakhir, Nico menjelaskan perkembangan terakhir dari perusahaan patungan antara pihaknya dengan Hongkong CBL Limited. Pertama adalah perihal persetujuan ODI proyek HPAL dari China yang telah diperoleh pihaknya pada 31 Desember 2024 lalu.

    Progres lainnya adalah perihal proses pemenuhan CP (condition precedent) untuk perusahaan patungan HPAL. Terakhir adalah perihal diskusi dengan Kementerian BUMN mengenai pengecualian moratorium pendirian perusahaan patungan (JVCO) HPAL sebagai bagian dari proyek baterai kendaraan listrik.

    “HPAL ini akan dibangun di sana sebagai bahan baku daripada baterai, jadi kisaran daripada investment ini adalah 1,9 billion dollars. Mitra-nya sama dan proses persetujuan FID dan pendirian JVCO HPAL-nya yang dalam progres,” jelasnya.

    “Nah dukungan yang kami perlukan adalah dari pengurusan perizinan relevan yang diperlukan, termasuk amdal, fasilitas dan atau insentif-insentif lainnya seperti tax holiday. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan bagian daripada Antam selain sebagai pemegang saham tapi juga kontribusi kami di value chain di upstream dan juga di midstreamnya,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Waspada Hujan Ekstrem hingga 20 Februari 2025, Cek Wilayahnya

    Waspada Hujan Ekstrem hingga 20 Februari 2025, Cek Wilayahnya

    loading…

    BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga ekstrem periode 17 hingga 20 Februari 2025. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga ekstrem periode 17 hingga 20 Februari 2025. Di mana saja wilayahnya?

    Sebelumnya, BMKG memantau perkembangan sistem atmosfer yang berpotensi mempengaruhi cuaca di Indonesia. Monsun Asia yang diprediksi masih aktif serta potensi Cold Surge yang membawa massa udara basah dan dingin ke wilayah Indonesia perlu diwaspadai.

    “Selain itu, berbagai fenomena atmosfer lainnya juga terpantau aktif dan berpotensi meningkatkan curah hujan di Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangannya, dikutip Senin (17/2/2025).

    BMKG mengungkapkan, Gelombang Kelvin diperkirakan aktif di Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Papua bagian Selatan, sementara Gelombang Equatorial Rossby diprediksi aktif di Kalimantan bagian Tengah hingga Utara, Sulawesi bagian Tengah hingga Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

    “Selain itu, analisis OLR (Outgoing Longwave Radiation) menunjukkan nilai negatif pada periode 18-20 Februari 2025, yang mengindikasikan peningkatan signifikan dalam potensi hujan di berbagai wilayah Indonesia,” kata BMKG.

    Selain faktor skala besar, kondisi atmosfer lokal juga menunjukkan peningkatan aktivitas konvektif akibat tingginya labilitas atmosfer di beberapa wilayah, termasuk Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi bagian Selatan, Maluku Utara, dan Papua.

    “Kombinasi antara faktor regional dan lokal ini semakin mendukung pertumbuhan awan hujan yang berpotensi memicu hujan lebat, petir, angin kencang, serta meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di wilayah terdampak,” katanya.

    Dengan kondisi cuaca yang dinamis ini, masyarakat, khususnya di wilayah terdampak, diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Sektor transportasi laut dan perikanan juga perlu memperhatikan potensi gelombang tinggi, terutama di perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Utara Papua.

  • Duh, Nasib Transportasi Umum Kian Mengkhawatirkan – Page 3

    Duh, Nasib Transportasi Umum Kian Mengkhawatirkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Peneliti Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas menilai kondisi transportasi publik di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, hal ini terlihat dari evaluasi 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang diwarnai dengan terhentinya operasional beberapa layanan angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogyakarta. 

    Selain itu, layanan angkutan perintis juga terancam berhenti akibat pemotongan anggaran. Padahal, transportasi perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, serta seluruh Pulau Papua. 

    “Bagi mereka, angkutan perintis adalah satu-satunya sarana transportasi yang tersedia. Jika layanan ini dihentikan, bagaimana masyarakat di daerah-daerah tersebut dapat beraktivitas dan berpindah tempat?,” ujar Darmaningtyas dalam keterangan resmi, Minggu (16/2/2025).

    Terkait Pemotongan Anggaran

    Darmaningtyas menjelaskan masalah ini muncul akibat kebijakan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan pada layanan transportasi publik, terutama di daerah-daerah. 

    Darmaningtyas menyebut saat melakukan efisiensi anggaran, kebijakan yang diambil terkesan hanya sekadar pemotongan anggaran tanpa mempertimbangkan kelangsungan layanan transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. 

    Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih banyak disibukkan dengan acara seremonial dibandingkan mencari solusi nyata untuk menjaga keberlangsungan transportasi umum di seluruh wilayah Indonesia.

    “Situasi ini menunjukkan lemahnya upaya dalam memperbaiki tata kelola transportasi publik, yang pada akhirnya berdampak pada keselamatan pengguna transportasi itu sendiri,” jelasnya.

    Selain itu, dampak dari buruknya sistem transportasi ini juga berkontribusi pada meningkatnya inflasi serta semakin terabaikannya aspek keselamatan dalam perjalanan. Bahkan, di Jawa Tengah, minimnya akses transportasi telah menyebabkan lonjakan angka putus sekolah dan pernikahan dini, menambah beban sosial di masyarakat.

     

  • Balai Karantina Ikan Malut periksa 45 ton ikan cakalang beku

    Balai Karantina Ikan Malut periksa 45 ton ikan cakalang beku

    Bukan hanya jalur laut yang diawasi, tetapi juga jalur udara, baik untuk barang yang masuk maupun ke luar.

    Ternate (ANTARA) – Petugas Balai Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan Maluku Utara (Malut) memeriksa sebanyak 45 ton ikan cakalang beku yang akan dikirim ke Surabaya oleh petugas karantina di Ternate.

    “Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kesehatan ikan sebelum dikirim ke daerah tujuan,” kata Kepala Balai Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan Maluku Utara, Willy Indra Yunan di Ternate, Minggu.

    Dia menjelaskan bahwa langkah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Tujuannya adalah memastikan bahwa komoditas yang dikirim bebas dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

    “Bukan hanya jalur laut yang diawasi, tetapi juga jalur udara, baik untuk barang yang masuk maupun ke luar. Kami bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan ikan yang dilalulintaskan tetap berkualitas dan aman,” ujar Willy.

    Oleh karena itu, dengan pengawasan ketat ini, diharapkan ikan cakalang yang dikirim tetap terjamin mutunya dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

    Sebelumnya, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Malut mencatat sebanyak 26,4 ton produk perikanan jenis tuna loin beku asal daerah itu diekspor ke Vietnam melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tobelo, Halmahera Utara.

    Willy Indra Yunan mengakui, pengiriman tuna loin tersebut dilakukan pada 24 Januari 2025 ke Vietnam dan berkomitmen terus mendukung ekspor komoditas lokal berkualitas asal Malut, termasuk produk perikanan seperti tuna loin.

    “Dengan komitmen sebagai otoritas kompeten, proses karantina yang ketat memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan kualitas tuna loin beku yang akan dikonsumsi pasar global,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, ekspor ini melalui proses pemeriksaan ketat sesuai standar keamanan dan kesehatan produk perikanan yang berlaku.

    Pemeriksaan tersebut mencakup verifikasi dokumen serta pemeriksaan fisik guna memastikan tuna loin beku bebas dari hama penyakit ikan karantina (HPIK) dan memenuhi persyaratan negara tujuan.

    “Pemeriksaan dilakukan guna memastikan kualitas, kesesuaian jenis, serta volume melalui pemeriksaan fisik terhadap tuna loin yang akan diekspor,” katanya.

    Ia menilai bisnis perikanan tuna cukup menjanjikan karena ikan tuna merupakan jenis ikan migrasi tinggi sehingga menjadi primadona hingga mancanegara.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi, Meski Ada Efisensi

    Kemenhub Jamin Pertahankan Subsidi Transportasi, Meski Ada Efisensi

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Perhubungan (Kemennub) akan memfokuskan pagu anggaran 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik. Hal ini khususnya mempertahankan adanya subsidi penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO). 

    “Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami,” ujar Dudy dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 16 Februari 2025.

    Dia mengungkapkan, dalam beberapa hari terakhir, pihaknya terus melakukan tinjauan dengan menggunakan Risk Based Analysis atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diamanatkan kepada Kemenhub.

    “Kemenhub berkomitmen untuk memastikan dan mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Harapannya, kami bisa melaksanakan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya,” tutur Dudy.

    Sebelumnya, peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengkhawatirkan nasib transportasi publik. Hal ini bisa dilihat dari kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai dengan berhentinya operasional angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya. Juga terancamnya operasional angkutan perintis lantaran terkena dampak efisiensi anggaran. 

    Padahal, keberadaan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI itu amat diperlukan oleh saudara-saudara yang ada di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan masyarakat di seluruh Pulau Papua, karena hanya itulah satu-satunya layanan angkutan umum yang tersedia.

    “Kalau layanan angkutan perintis tidak beroperasi, lalu dengan apa Masyarakat di luar Jawa itu akan melakukan mobilitas?” tanya Darmaningtyas. 

    Merosotnya layanan angkutan umum itu, kata dia, sebagai dampak dari sikap Menhub Dudy Purwagandhi yang tidak jelas keberpihakannya terhadap layanan public di daerah-daerah sehingga ketika ada efisiensi hanya main potong saja tidak memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.  

    “Sedangkan, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih sibuk dengan urusan seremonial daripada mencari terobosan agar layanan public di seluruh wilayah Indonesia dapat terjamin keberlangsungannya,” ujar Darmaningtyas.

    Kondisi itu menjadi sinyal lemahnya semangat memperbaiki tata kelola transportasi public, dan dampaknya pada keselamatan transportasi itu sPelabuha

    “Adanya efek domino dari buruknya penataan transportasi, serta minimnya akses angkutan membawa dampak pada tingginya inflasi dan makin terabaikannya aspek keselamatan bertransportasi. Bahkan di Jateng membawa dampak sosial tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini,” sebutnya.

    Menurut Dudy, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2025 menjadi Rp17,725 triliun. Jumlah total ini akan dipergunakan oleh sembilan unit organisasi eselon I yang berada di bawah naungan Kemenhub.

    Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal sebesar Rp464,09 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp85,48 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp3,14 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp7,32 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp3,39 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,31 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp71,01 miliar, BPSDMP Rp1,82 triliun, dan BPTJ Rp108,95 miliar.

    Jumlah anggaran ini mengalami efisiensi anggaran sebesar 43,66% atau Rp13,72 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal Kementerian Perhubungan yang berjumlah Rp31,45 triliun, berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 2024.

    “Meski begitu, Menhub meyakinkan bahwa layanan transportasi terhadap masyarakat akan tetap dilakukan dengan optimal,” tutur Dudy.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BMKG: Mayoritas Daerah Berpotensi Diguyur Hujan pada Hari Ini

    BMKG: Mayoritas Daerah Berpotensi Diguyur Hujan pada Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Indonesia pada hari ini, Minggu (16/2/2025), berpotensi diguyur hujan.

    Hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

    Prakirawan BMKG Apdillah dalam video perkiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta menyampaikan, hujan ringan diperkirakan terjadi di beberapa kota besar, seperti Medan, Padang, Riau, Jambi, Palembang, dan Bandarlampung.

    “Berikutnya, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Tanjung Selor, dan Samarinda,” katanya.

    Selanjutnya, Banjarmasin, Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Kendari, dan Makassar. Kemudian, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke.

    Berikutnya, hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Bengkulu, Kupang, serta di beberapa wilayah di Timur Indonesia, seperti Ternate dan Nabire.

    Sementara itu, beberapa wilayah lain diprakirakan mengalami hujan disertai petir, seperti Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Palangka Raya, Kalimantan Tengah; dan Bandung, Jawa Barat.

    Tidak hanya hujan, ada pula kondisi cuaca berawan tebal yang berpotensi terjadi di Banda Aceh, Aceh; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Pontianak, Kalimantan Barat; dan Mataram, Nusa Tenggara Barat.

    Menurut Apdillah, prakiraan cuaca tersebut adalah gambaran umum di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi cuaca terkini yang diperbarui setiap tiga jam melalui aplikasi Info BMKG.

    Dikatakan, informasi cuaca terkini juga dapat diakses melalui laman web BMKG, yaitu www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg.

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Minggu 16 Februari, BMKG Perkirakan Kota-Kota Ini Hujan – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Minggu 16 Februari, BMKG Perkirakan Kota-Kota Ini Hujan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Indonesia turun hujan dengan intensitas yang beragam pada hari ini, Minggu (16/2/2025). 

    Prakirawan BMKG Apdillah mengungkapkan, hujan berintensitas ringan diperkirakan akan terjadi di beberapa kota besar, seperti Medan, Sumatera Utara; Padang, Sumatera Barat; Pekanbaru, Riau; Jambi; Palembang, Sumatera Selatan; dan Bandar Lampung.

    “Berikutnya, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Serang, Banten; Jakarta; Semarang, Jawa Tengah; Yogyakarta; Surabaya, Jawa Timur; Denpasar, Bali; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Manado, Sulawesi Utara; Gorontalo, Gorontalo; Palu, Sulawesi Tengah; Mamuju, Sulawesi Barat; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan,” katanya, seperti dikutip dari Antara.

    Hujan ringan juga diperkirakan mengguyur Kota Ambon, Maluku; Sorong, Papua Barat Daya; Manokwari, Papua Barat; Jayawijaya, Papua Tengah; Jayapura, Papua; dan Merauke, Papua Selatan.

    Berikutnya, hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Bengkulu; dan Kupang, Nusa Tenggara Timur; serta di beberapa wilayah di Timur Indonesia, seperti Ternate, Maluku Utara; Nabire, Papua Tengah.

    Tak itu, beberapa wilayah juga diprakirakan mengalami hujan disertai petir, seperti Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Palangka Raya, Kalimantan Tengah; dan Bandung, Jawa Barat.

     

  • Hari Ini Cuaca Ekstrem Melanda Sumatera Utara, Jawa hingga Papua

    Hari Ini Cuaca Ekstrem Melanda Sumatera Utara, Jawa hingga Papua

    loading…

    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem yang berpotensi melanda sejumlah daerah pada Minggu (16/2/2025). Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem yang berpotensi melanda sejumlah daerah pada Minggu (16/2/2025).

    BMKG dalam laman Instagram @infoBMKG mengatakan potensi hujan sedang-lebat dapat terjadi di sejumlah wilayah diantaranya Aceh, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau.

    Kemudian Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Jambi.

    “Hujan lebat-sangat lebat di antaranya, Bali, Jawa Tengah, Papua, Sumatera Selatan, Sumatera Utara,” tulis laman Instagram @infoBMKG.

    Baa juga: 5 Jenderal Baru di Matra TNI AD Setelah Mutasi di Akhir Januari 2025

    “Wilayah-wilayah tersebut berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang akibat cuaca ekstrem,” ungkap BMKG.

    (shf)

  • Komdigi Prioritaskan Internet Rumah Terjangkau, Bukan PNBP

    Komdigi Prioritaskan Internet Rumah Terjangkau, Bukan PNBP

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa tujuan utama dari seleksi pita frekuensi 1,4 GHz adalah menghadirkan layanan internet tetap (fixed broadband) yang terjangkau bagi masyarakat.

    Inisiatif ini diharapkan dapat menyediakan akses internet cepat di perumahan dengan biaya yang ramah di kantong, alih-alih mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih tinggi. Dalam proses seleksi pita frekuensi, pemerintah berpotensi memperoleh PNBP. 

    Sebagai contoh, pada seleksi pita 2,1 GHz sebelumnya, negara berhasil meraup Rp605,05 miliar per tahun dari pemenang lelang. Dengan kewajiban pembayaran tambahan sebanyak dua kali pada tahun pertama, total pendapatan yang diperoleh mencapai sekitar Rp1,82 triliun.

    Menanggapi potensi PNBP dari seleksi 1,4 GHz, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan angka pasti karena besaran PNBP baru dapat ditentukan setelah proses seleksi atau evaluasi selesai.

    “Saat ini, fokus kami bukan pada perolehan PNBP setinggi-tingginya, tetapi lebih kepada penggelaran layanan akses internet ke rumah-rumah (fixed broadband) dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” ujar Wayan kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Wayan menambahkan bahwa penyediaan pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan Broadband Wireless Access (BWA) memiliki beberapa tujuan strategis mulai dari meningkatkan penetrasi layanan akses tetap internet pita lebar (fixed broadband) hingga Mendukung penetrasi jaringan serat optik.

    Komdigi memperkirakan harga layanan internet rumah dari pita 1,4 GHz ini bisa mencapai Rp100.000-Rp150.000 per bulan untuk kecepatan 100 Mbps.

    Diketahui, Komdigi berencana menggelar seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk mempercepat pemerataan internet cepat di seluruh Indonesia.

    Izin penggunaan spektrum frekuensi ini akan dibagi menjadi 15 zona. 

    Dalam draf Rancangan Peraturan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz, hak penggunaan frekuensi akan diberikan dalam bentuk Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan regional.

    Terdapat tiga regional dengan pembagian zona layanan yang berbeda:

    -Regional 1: Zona 4, Zona 5, Zona 6, Zona 7, Zona 9, dan Zona 10.

    -Regional 2: Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 8, dan Zona 15.

    -Regional 3: Zona 11, Zona 12, Zona 13, dan Zona 14..

    Pembagian Zona:

    Berikut adalah pembagian wilayah di masing-masing dari 15 zona tersebut:

    Zona 1: Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

    Zona 2: Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi.

    Zona 3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung.

    Zona 4: Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

    Zona 5: Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi).

    Zona 6: Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Zona 7: Provinsi Jawa Timur.

    Zona 8: Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    Zona 9: Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

    Zona 10: Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

    Zona 11: Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Zona 12: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah.

    Zona 13: Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.

    Zona 14: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur.

    Zona 15: Provinsi Kepulauan Riau.