Xcloud.id

provinsi: LAMPUNG

  • Mentan Akui Harga Beras Masih di Atas HET Meski Gabah Turun

    Mentan Akui Harga Beras Masih di Atas HET Meski Gabah Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui harga rata-rata beras di tingkat konsumen masih melampaui harga eceran tertinggi (HET), meski harganya berangsur mengalami penurunan.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Mengenai beras oplos dan HET. Betul yang disampaikan Bu Ketua [Titiek Soeharto] bahwa harga [beras] di atas HET,” kata Amran.

    Namun, Amran menyatakan bahwa rata-rata harga beras di tingkat konsumen berangsur mengalami tren penurunan pada Agustus 2025.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Kementan mengungkap rata-rata harga beras premium dan beras medium di tingkat konsumen mengalami penurunan di zona 1. Adapun, zona 1 mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Data menunjukkan, rata-rata harga beras premium dan medium di zona 1 masing-masing dibanderol Rp15.552 per kilogram dan Rp13.974 per kilogram. Untuk diketahui, HET beras premium dan medium di zona 1 ditetapkan sebesar Rp14.900 per kilogram dan Rp12.500 per kilogram.

    “Harga ini sudah terjadi penurunan dan harga yang kami terima terakhir tadi pagi itu rata-rata average seluruh Indonesia posisi Rp6.900 untuk seluruh Indonesia. Ini harga di tingkat gabah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Amran mengungkap bahwa produksi beras nasional tetap terjaga dengan harga gabah mengalami penurunan. Namun, kondisi ini berbeda dengan harga beras yang diterima konsumen.

    “Kami ingin menyampaikan hal penting tentang tata kelola perberasan Indonesia, mulai dari produksi aman, bahkan data tadi itu gabah produksi, harga gabah turun, tetapi [beras] harga di konsumen naik. Ini anomali juga terjadi,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan harga rata-rata beras mengalami tren penurunan, namun harganya masih melampaui HET.

    Data Bapanas menunjukkan, harga beras premium hanya turun tipis 0,94% atau sebesar Rp153 per kilogram dibandingkan pekan lalu.

    Dari sana, harga beras premium masih mahal di semua zonasi, yakni zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing sebesar Rp15.436 per kilogram atau naik 3,6%, Rp16.565 per kilogram atau naik 7,56%, dan Rp18.373 per kilogram atau naik 16,28%.

    Setali tiga uang, harga beras medium di zonasi naik di atas HET meski mengalami penurunan sebesar Rp134 per kilogram atau 0,93% dibandingkan pekan sebelumnya.

    Perinciannya, harga beras medium di zona 1 mencapai Rp13.873 per kilogram atau naik 10,98% dan zona 2 dibanderol Rp14.553 per kilogram atau naik 11,09%. Serta, harga beras medium di zona 3 terpantau melonjak 21,71% dari HET menjadi Rp16.431 per kilogram.

    “Harga beras premium tadi seperti disampaikan Pak Mentan di atas HET, tetapi juga terjadi penurunan. Harga medium di semua zona di atas HET, namun memang ada penurunan sebesar Rp134 per kilogram,” ujar Arief.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyoroti harga beras yang masih melambung tinggi di atas HET.

    Titiek menyebut, masyarakat kembali dihadapkan pada tantangan serius di sektor pangan dalam satu bulan terakhir, mulai dari harga beras, bawang merah, hingga minyak goreng.

    “Harga beberapa komoditas utama seperti beras, bawang merah, hingga minyak goreng mengalami kenaikan, masih berada di level tinggi, bahkan untuk komoditas beras melampaui harga eceran tertinggi yang ditentukan,” ujar Titiek.

    Menurut Titiek, kondisi harga beras yang mahal ini semakin menekan daya beli masyarakat, terutama masyarakat rumah tangga berpendapatan rendah.

    Dia juga menyoroti adanya kasus praktik beras oplosan yang dijual tak sesuai mutu dan kualitas beras. Berdasarkan hasil pemeriksaan, beber Titiek, sebagian merek yang dipasarkan ke dalam kategori beras premium tidak memenuhi kriteria mutu dan tidak sesuai antara isi dengan yang tertulis pada kemasan.

    “Praktik seperti ini [beras oplosan tak sesuai mutu dan kualitas] tentu saja merugikan masyarakat, merusak kepercayaan konsumen, mengganggu stabilitas pasar dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial,” ujarnya.

    Titiek menyatakan bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan tindakan terhadap pelaku yang melakukan praktik beras oplosan.

    Kendati demikian, menurutnya, adanya praktik beras oplosan menandakan bahwa masalah ini menyentuh aspek mendasar dari tata kelola pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengawasan.

    Di sisi lain, Titiek juga menyoroti rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mengalami kenaikan mencapai Rp7.000–Rp7.500 per kilogram. Harganya melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.

    “Akibatnya, penggilingan kesulitan memproduksi beras dengan harga sesuai HET. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan serius antara regulasi harga, biaya produksi, dan tata niaga pangan kita,” tandasnya.

  • BMKG Kasih Peringatan Cuaca Ekstrem Usai Gempa Bekasi, Cek Lokasinya

    BMKG Kasih Peringatan Cuaca Ekstrem Usai Gempa Bekasi, Cek Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wilayah Karawang dan Bekasi diguncang gempa beruntun pada Rabu (20/8) malam kemarin. Gempa awal terjadi pada pukul 19:54 WIB dengan kekuatan M4,7.

    BMKG mencatat gempa turut dirasakan hingga ke wilayah Purwakarta, Cikarang, Depok, Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi Timur, Tangerang, Pandegalang, Cianjur, Pelabuhanratu, dan Lebak.

    Hingga berita ini dirilis, Kamis (21/8/2025), masih terjadi beberapa kali gempa susulan, baik di wilayah Jawa maupun wilayah lain di Indonesia, menurut pencatatan di laman resmi BMKG.

    Pasca insiden gempa, BMKG juga merilis peringatan cuaca dini untuk periode 3 hari ke depan, terhitung 21-23 Agustus 2025. Beberapa wilayah diprediksi masih akan diguyur hujan sedang-lebat, hingga angin kencang.

    “Kesiapsiagaan adalah kunci untuk beradaptasi terhadap prediksi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem,” tulis BMKG di unggahan Instagram resminya, dikutip Kamis (21/8/2025). Berikut perinciannya:

    21 Agustus 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kep. Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Aceh, Bali, Nusa Tenggara Timur.

    22 Agustus 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kep. Bangka Belitung, Maluku Utara, Maluku.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Aceh, Bali, Nusa Tenggara Timur.

    23 Agustus 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kep. Bangka Belitung, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Bali, Maluku, Nusa Tenggara Timur.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 28 Agustus, Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen

    28 Agustus, Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen

    JAKARTA – Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi nasional serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Mereka menuntut kenaikan upah, penghapusan outsourcing, serta menyuarakan isu gaji DPR yang mencolok.

    Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, aksi ini akan berlangsung di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” katanya secara daring, Rabu, 20 Agustus.

    Selain Jakarta, aksi serupa juga akan berlangsung serentak di kota-kota industri besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan berbagai daerah lainnya.

    Dalam aksinya, buruh membawa sejumlah tuntutan utama. Pertama, menolak upah murah dengan menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada 2026. Perhitungan tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 168 yang menggunakan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi 5,1–5,2 persen. Dengan demikian, kenaikan yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen,” jelas Said Iqbal.

    Kedua, lanjut Said Iqbal, menghapus praktik outsourcing yang dinilai semakin merugikan buruh. Putusan MK menegaskan outsourcing hanya boleh dilakukan pada jenis pekerjaan tertentu. Namun di lapangan, praktik ini masih meluas, termasuk di BUMN.

    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegasnya.

    DPR Hidup Mewah, Buruh Upahnya Murah

    Selain dua tuntutan utama, buruh juga menyoroti kesenjangan penghasilan antara anggota DPR dengan rakyat kecil. Said Iqbal mengungkapkan, gaji anggota DPR beserta tunjangan rumah mencapai Rp 154 juta per bulan atau lebih dari Rp 3 juta per hari.

    “Bandingkan dengan buruh kontrak di Jakarta yang hanya menerima Rp 5 juta per bulan atau Rp 150.000 per hari. Bahkan, pekerja informal seperti ojol rata-rata hanya Rp 600.000 per bulan, artinya Rp 20.000 per hari. Jauh dari cukup untuk hidup layak,” ungkapnya.

    Menurut Iqbal, kondisi ini mencederai rasa keadilan rakyat. “DPR kerja lima tahun dapat pensiun seumur hidup. Sementara buruh mudah di-PHK tanpa jaminan sosial, dan hidup dengan upah murah. Ketidakadilan ini melukai hati rakyat,” ucapnya.

  • Daftar Tuntutan Buruh yang Mau Gelar Aksi Gede-gedean 28 Agustus

    Daftar Tuntutan Buruh yang Mau Gelar Aksi Gede-gedean 28 Agustus

    Jakarta –

    Aksi serempak di pusat kota Jakarta bakal dilakukan puluhan ribu buruh pekan depan. Buruh menuntut beberapa hal kepada pemerintah, salah satunya adalah menaikkan upah minimum hingga 10%.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta, pada 28 Agustus 2025 mendatang. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.

    Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Banda Aceh, Batam, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Gorontalo, dan lain-lain. Gerakan ini diberi nama HOSTUM yang merupakan kepanjangan ‘Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.’

    “Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).

    Tuntutan paling besar yang akan disuarakan adalah menolak upah murah. Kaum buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5-10,5%.

    “Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Said Iqbal.

    Tuntutan kedua adalah menghapus pola kerja outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.

    Isu Lain yang Akan Disuarakan:

    1. Bentuk Satgas PHK
    2. Naikkan PTKP Buruh Rp 7,5 juta/bulan
    3. Hapus pajak pesangon
    4. Hapus pajak THR
    5. Hapus pajak JHT6. Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah
    7. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    8. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
    9. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029

    (hal/ara)

  • Kolaborasi transformasi digital, IPC TPK genjot `traffic` petikemas

    Kolaborasi transformasi digital, IPC TPK genjot `traffic` petikemas

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kolaborasi transformasi digital, IPC TPK genjot `traffic` petikemas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 13:52 WIB

    Elshinta.com – IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), anak usaha subholding Pelindo Terminal Petikemas, mulai menerapkan Terminal Booking System (TBS) untuk mengatur jadwal kedatangan truk di area kerja Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan sistem ini, penumpukan di pelabuhan dapat dikurangi, efisiensi operasional meningkat, waktu tunggu truk berkurang, serta konsumsi bahan bakar dan polusi ditekan.

    “Selain TBS, IPC TPK juga mengembangkan berbagai inovasi digital, melalui TOS Nusantara yang mengintegrasi data pergerakan petikemas di bawah Pelindo Terminal Petikemas. Transformasi digital ini ditujukan agar layanan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses pengguna jasa,” kata Direktur Utama IPC TPK, Guna Mulyana, dalam paparan media di Jakarta, Rabu (20/8).

    Di tahun 2025 IPC TPK menjalankan inisiatif strategis seperti Penerapan Join Gate, Pembangunan Container Scanner, Standarisasi Operasi (Planning and Control), Implementasi sistem TOS Nusantara, Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas SDM serta Optimalisasi Aset. Inisiatif tersebut dilakukan dalam rangka mencapai target trafik petikemas sebesar 3.504.423 TEUs dan pendapatan 2,9 triliun pada tahun 2025.

    IPC TPK menghadapi tantangan untuk menjaga Yard Occupancy Ratio (YOR) di bawah 65% di Pelabuhan Tanjung Priok, sesuai kebijakan otoritas pelabuhan. Pembatasan YOR ini bertujuan mencegah penumpukan antrian truk petikemas yang dapat menghambat arus barang. 

    “Kami akan terus berfokus pada peningkatan layanan, membuka layanan tambahan rute, serta digitalisasi sehingga pelabuhan semakin efisien,” ujarnya.

    Pada periode Januari – Juli 2025, IPC TPK mencatat kinerja positif. Arus petikemas tercatat  2.009.185 TEUs. Capaian tersebut meningkat 15% dibanding periode yang sama di tahun 2024 sebesar 1.749.093 TEUs. Peningkatan ini terjadi di sebagian besar Area Terminal IPC TPK meliputi Area Tanjung Priok secara keseluruhan meningkat 15,8%, Area Panjang mencatat peningkatan 31,1%, Area Palembang mengalami peningkatan 4%, Area Teluk Bayur meningkat 17,9% dan Area Pontianak mencatat peningkatan 6,8%.

    Adapun peningkatan kinerja pada Bulan Juli 2025 di IPC TPK dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa komoditas di antaranya meningkatnya jumlah ekspor komoditas Kopi sebesar 311% dan impor Animal food supplement dari wilayah Lampung sebesar 405%, meningkatnya jumlah ekspor karet sebesar 122% dari wilayah Sumatera Selatan serta meningkatnya volume petikemas domestik dari dan ke Pontianak sebesar 24% dibanding bulan sebelumnya.

    Selain kinerja operasi, perusahaan juga memperkuat konektivitas dengan membuka rute pelayaran baru. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat 23 rute tambahan domestik dan internasional, termasuk ke China, Rusia, Oman, hingga Papua Nugini. Tahun ini, rute baru kembali dibuka melalui kerja sama dengan Marsa Ocean Shipping, Meratus Line, Indo Container Line, dan MSC Line.

    “Konektivitas dan mempercepat port stay menjadi kunci agar dapat memangkas biaya logistik, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun ekspor,” kata Guna Mulyana.

    Sejalan dengan agenda keberlanjutan, IPC TPK menjalankan program elektrifikasi peralatan bongkar muat,  mengoptimalkan digitalisasi untuk menekan emisi, standarisasi fungsi p&c di seluruh area kerja dan memperluas area hijau di terminal.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Komisi VII: Festival Pacu Jalur bukti kekayaan budaya dongkrak wisata

    Komisi VII: Festival Pacu Jalur bukti kekayaan budaya dongkrak wisata

    “Terbukti fenomena aura farming berhasil menarik perhatian dunia dan perhatian rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike yang lagunya Young, Black, and Rich menjadi viral setelah dijadikan latar video bocah di Festival Pacu Jalur Kuansing, kedatangan a

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menyebut Festival Pacu Jalur adalah bukti nyata warisan budaya dan daya tarik pariwisata dapat terus hidup, berinovasi, dan menjadi magnet pariwisata.

    “Terbukti fenomena aura farming berhasil menarik perhatian dunia dan perhatian rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike yang lagunya Young, Black, and Rich menjadi viral setelah dijadikan latar video bocah di Festival Pacu Jalur Kuansing, kedatangan artis-artis internasional tentu akan menambah antusisme orang untuk berkunjung,” kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan Festival Pacu Jalur digelar di Kuantan Singingi sejak Rabu (20/8) terbukti mengundang antusiasme wisatawan baik dalam dan luar negeri.

    Pacu Jalur sendiri telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Kuantan Singingi selama berabad-abad. Tak hanya menjadi ajang olahraga tradisional, Pacu Jalur juga telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

    Festival Pacu Jalur sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu dari empat event unggulan dari Provinsi Riau yang masuk dalam KEN 2025. Penetapan ini merupakan bagian dari strategi nasional promosi pariwisata berbasis kearifan lokal dan kekayaan budaya Nusantara.

    “Kami mengapresiasi Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pemerintah Daerah setempat yang bekerja bersama-sama memajukan potensi budaya dan wisata daerah, ”ungkap politisi asal Lampung tersebut.

    Lewat event semacam ini menurutnya kehadiran budaya menjadi instrumen diplomasi dan promosi pariwisata yang efektif dalam memperkuat nation branding.

    Politisi yang akrab disapa Nunik ini juga terus mendorong daerah-daerah di Indonesia untuk mengoptimalkan potensi warisan budaya yang ada sehingga dapat menarik wisatawan datang ke daerahnya.

    Nunik juga mengemukakan Gelaran Festival Pacu Jalur Tradisional tahun 2024 lalu mencatatkan1,4 juta pengunjung dan perputaran ekonomi mencapai Rp42,16 miliar.

    Festival Pacu Jalur tahun ini menurutnya juga diprediksi akan menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah, berkat kombinasi budaya lokal yang kuat dengan sentuhan internasional.

    “Mudah-mudahan tahun ini akan semakin meningkat, hal ini membuktikan
    bahwa Pacu Jalur bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat dan juga daerah,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen Nasional 20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen Nasional 20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) untuk menuntut kenaikan upah minimum 8,5 persen hingga 10,5 persen dan penghapusan
    outsourcing
    .
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.
    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said dalam keterangan tertulis pada Rabu (20/8/2025).
    Said mengatakan, aksi serupa juga digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, di antaranya Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), dan Bandar Lampung (Lampung).
    Kemudian, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, dan berbagai daerah lain.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai,” ujar Said.
    Said menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.
    Dia mengatakan, tuntutan paling besar yang disuarakan buruh adalah tolak upah murah.
    Said mengatakan, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026.
    “Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” tuturnya.
    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2 persen.
    Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen.
    “Pemerintah sendiri mengeklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.
    Said mengatakan, buruh juga menuntut dihapusnya
    outsourcing
    .
    Dia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.
    Namun, kata dia, praktik
    outsourcing
    masih meluas, termasuk di BUMN.
    “Pekerjaan inti tidak boleh di-
    outsourcing
    .
    Outsourcing
    hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 yang melegalkan
    outsourcing
    secara luas,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR beri apresiasi siswa SD yang panjat tiang bendera saat HUT RI di Lampung

    DPR beri apresiasi siswa SD yang panjat tiang bendera saat HUT RI di Lampung

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI mengundang siswa sekolah dasar yang memanjat tiang bendera pada saat Upacara Hari Kemerdekaan di Lampung, Raihan Diaz Rinawi (10), ke kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, untuk menerima apresiasi.

    Raihan mendatangi DPR RI bersama ayahnya dan didampingi sejumlah pihak dari Lampung.

    Dia disambut para pimpinan DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

    “Jadi, berkat jiwa patriotnya, kemudian contoh yang baik jiwa kepahlawanan. Oleh karena itu, pimpinan DPR mengundang ananda tersebut ke DPR untuk memberikan semangat dan apresiasi,” kata Adies usai menerima Raihan.

    Dia mengatakan DPR RI akan mendorong Raihan untuk meraih cita-citanya pada masa depan. Raihan ingin menjadi polisi atau tentara ketika beranjak dewasa.

    Untuk itu, menurut Adies, DPR RI akan membantu Raihan agar menempuh pendidikan yang baik dan terus memantau Raihan hingga meraih cita-citanya tersebut.

    “Kemarin juga dititipkan ke Pak Gubernur dan juga ke Bupati Lampung Selatan,” katanya.

    Sebelumnya, seorang siswa sekolah dasar (SD) nekat memanjat tiang bendera demi menyelamatkan bendera Merah Putih agar tetap berkibar saat pelaksanaan upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Merpati, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (17/8).

    Atas kejadian itu, warga setempat langsung mengabadikan aksi heroik seorang bocah SD dengan memakai kamera ponsel dan mengunggahnya di media sosial hingga kemudian viral.

    Bocah tersebut diketahui bernama Raihan Diaz Rinawi, siswa kelas V di SDN 1 Way Muli yang sedang mengikuti upacara bendera HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Misteri Kakak Adik Tewas dengan Wajah Hilang di Lampung, Polisi Temukan Bukti Baru di Sebuah Gubuk

    Misteri Kakak Adik Tewas dengan Wajah Hilang di Lampung, Polisi Temukan Bukti Baru di Sebuah Gubuk

    Liputan6.com, Lampung – Kasus pembunuhan kakak beradik di Desa Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, masih misterius. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Wajahnya hilang, tempurung kepalanya hilang. Sejumlah bagian tubuhnya juga tak utuh lagi.

    Setelah tiga bulan berlalu dari penemuan mayatnya, kini Polis menemukan barang bukti baru dalam proses penyelidikan. Bukti itu berupa anting yang diduga milik salah satu korban.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi Indra Hermawan mengatakan, temuan itu didapat sekitar dua pekan lalu di sebuah gubuk berjarak 50 meter dari lokasi kejadian. 

    “Anting tersebut diduga milik korban dan ditemukan bukan di lokasi awal, melainkan di salah satu gubuk,” kata Indra, Rabu (20/8/2025).

    Indra bilang, barang bukti itu telah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri untuk diteliti lebih lanjut. Hasil pemeriksaan akan memastikan apakah anting tersebut benar identik dengan milik korban. 

    “Kami masih menunggu hasil dari Puslabfor. Kesimpulannya nanti akan keluar dari sana,” ungkap dia.

    Selain mengirim barang bukti, penyidik juga melibatkan sejumlah ahli untuk membantu pengungkapan perkara ini. 

    “Ada dokter forensik, psikolog, hingga ahli lain yang kami libatkan. Setelah semua lengkap, hasilnya akan kami sampaikan,” jelas dia.

     

     

  • Buruh Tuntut Upah Minimum 2026 Naik 10%, Menaker Bilang Begini – Page 3

    Buruh Tuntut Upah Minimum 2026 Naik 10%, Menaker Bilang Begini – Page 3

    Sebelumnya, Ribuan buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi serentak pada 28 Agustus 2025. Tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

    Aksi ini dipimpin oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diketuai Said Iqbal.

    “Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia 38 provinsi 300 kabupaten kota lebih pada tanggal 28 Agustus 2025,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (20/8/2025).

    Said mengatakan aksi akan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Di kawasan Jabodetabek, massa buruh akan berpusat di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta. KSPI memperkirakan sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan turun ke jalan.

    “Untuk di Jabodetabek aksi di DPR RI aksi di DPR RI dan atau di Istana Kepresidenan Jakarta. Peserta aksi berasal dari Jabodetabek, jadi sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan melakukan a,” ujarnya.

    Selain di ibu kota, aksi buruh juga direncanakan di sejumlah daerah industri dan provinsi besar lain. Puluhan ribu buruh di berbagai wilayah akan ikut serta, sehingga total peserta diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu orang apabila semakin banyak serikat bergabung.

    Daerah-daerah yang dipastikan ikut serta antara lain Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh, Batam (Kepulauan Riau), Lampung, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), hingga Papua, Maluku, Gorontalo, Morowali, Ambon, Ternate, Kupang, dan Mataram.