Xcloud.id

provinsi: LAMPUNG

  • Terpopuler, janji Menkeu Purbaya hingga sineas dunia melawan genosida

    Terpopuler, janji Menkeu Purbaya hingga sineas dunia melawan genosida

    Jakarta (ANTARA) – Tim ANTARA telah merangkum sejumlah berita populer pada Senin (8/9), yang juga banyak mendapatkan sorotan pembaca pada hari ini. Ada janji Menkeu baru soal kebijakan fiskal hingga sineas dunia bersatu melawan genosida Israel.

    Berikut daftar berita tersebut:

    1. Purbaya berjanji tak rombak kebijakan fiskal Sri Mulyani

    Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tak akan merombak kebijakan fiskal yang telah dijalankan oleh mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Informasi lengkapnya di sini.

    2. Sineas dunia bersatu melawan genosida Israel di Palestina

    Lebih dari 1.300 insan perfilman, termasuk peraih Oscar, BAFTA, Emmy, dan Cannes, pada Senin (8/9) menyatakan tidak akan bekerja sama dengan institusi perfilman Israel yang dianggap “terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina”. Selengkapnya di sini.

    3. Pramono resmikan Halte Transjakara Jaga Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan Halte Transjakarta Senen Sentral yang kini telah berganti nama menjadi Halte Transjakarta Jaga Jakarta. Baca di sini.

    4. Dito Ariotedjo tanggapi isu Puteri Komarudin jadi Menpora baru

    Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo menanggapi kabar yang menyebut nama Puteri Anetta Komarudin sebagai calon penggantinya di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) setelah perombakan kabinet, Senin. Beritanya di sini.

    5. Hujan deras, banjir bandang terjang Pesisir Barat Lampung

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Barat, Lampung, Imam Habibbudin, mengatakan hingga saat ini tim SAR terus melakukan evakuasi terhadap korban yang masih terjebak banjir akibat hujan deras yang melanda wilayah itu pada Senin. Baca di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2 Mahfud MD Kaget Menko Budi Gunawan Dicopot Prabowo, Tak Yakin karena Kericuhan Agustus Nasional

    2 Mahfud MD Kaget Menko Budi Gunawan Dicopot Prabowo, Tak Yakin karena Kericuhan Agustus Nasional

    Mahfud MD Kaget Menko Budi Gunawan Dicopot Prabowo, Tak Yakin karena Kericuhan Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kaget Presiden Prabowo Subianto turut me-
    reshuffle
     Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan.
    “Kalau dari sudut politik agak kaget juga ya saya,” katanya dalam Podcast Terus Terang di kanal Mahfud MD Official, dikutip Selasa (9/9/2025).
    Mahfud tidak mengetahui secara pasti pertimbangan Prabowo mengganti Budi Gunawan.
    Namun dia menilai penggantian Budi Gunawan sebagai Menkopolkam kemungkinan besar tidak berkaitan dengan aksi demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu.
    “Saya tidak tahu alasannya, tapi saya kira terlalu sederhana kalau itu alasannya,” tuturnya.
    Karena menurut Mahfud, seorang pemimpin tidak harus selalu tampil dan bisa berkoordinasi dalam senyap.
    Terlebih, latar belakang Budi Gunawan adalah intelijen yang biasa bergerak dalam senyap.
    Dia meyakini ada pertimbangan lain di balik pergantian Budi Gunawan yang lebih mengarah pada pertimbangan politis.
    “Saya kira pertimbangan politis lain,” katanya.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah reshuffle Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) imbas demo ricuh akhir Agustus 2025 lalu.
    Ia menyatakan, tidak ada hal yang spesifik terkait kericuhan hingga membuat Presiden Prabowo me-reshuffle Budi Gunawan.
    “Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik,” kata Prasetyo Hadi usai pelantikan menteri baru dan menteri pengganti di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
    Prasetyo menyatakan, reshuffle menteri adalah bagian dari evaluasi menyeluruh Presiden.
    “Ini semua bagian dari evaluasinya menyeluruh,” ucap dia.
    Sebagai informasi, Prabowo mereshuffle lima menterinya pada Senin (8/9/2025) sore.
    Lima menteri yang diganti yakni Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Menteri Koperasi.
    Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani kini diduduki oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Kemudian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin yang sebelumnya diduduki Abdul Kadir Karding.
    Kementerian Koperasi yang dipimpin Budi Arie Setiadi diambil alih oleh Fery Juliantono.
    Sedangkan Menko Polkam dan Menpora belum diumumkan penggantinya.
    Budi Gunawan sendiri lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 11 Desember 1959. Kariernya dimulai dari jabatan Kapolsekta Tanjung Karang Barat, Poltabes Bandar Lampung, pada 1986.
    Setelah itu, Budi banyak berkecimpung di bidang lalu lintas, di antaranya Kasat Lantas Poltabes Palembang (1992) dan Kabag Lantas Polwil Lampung (1995).
    Nama Budi Gunawan sendiri dikenal setelah menjadi ajudan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada 2000-2004.
    Selepas itu, ia menjabat berbagai posisi penting di Polri, mulai dari Kapolda Jambi (2008-2009), Kapolda Bali (2012), hingga Wakapolri (2015-2016).
    Puncak kariernya datang ketika ditunjuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2016.
    Jabatan ini diembannya hingga 2024 sebelum akhirnya dipercaya Presiden Prabowo menjadi Menko Polkam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Hujan Ringan Sore Sampai Malam – Page 3

    Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Jakarta Hujan Ringan Sore Sampai Malam – Page 3

    BMKG memperkirakan mayoritas kota-kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan ringan hari ini.

    Prakirawan cuaca BMKG, Miftah Ali mengatakan, untuk Pulau Sumatera awan tebal diperkirakan terjadi di Kota Banda Aceh, kemudian hujan ringan diprakirakan terjadi di Pekanbaru, Padang, dan Tanjung Pinang, serta hujan lebat diprakirakan terjadi di Kota Medan.

    Selain itu, hujan ringan diperkirakan turun di Kota Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Kemudian dia memperkirakan Pangkal Pinang hujan berpetir.

    Adapun di Pulau Jawa, kata dia, awan tebal diperkirakan terjadi di Surabaya, kemudian hujan ringan di Serang, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta, serta hujan sedang diperkirakan turun di Jakarta.

    Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kota Kupang dan Mataram.

    “Waspada terhadap hujan yang disertai petir yang diperkirakan terjadi di Kota Denpasar,” kata Miftah Ali.

    Untuk Pulau Kalimantan, lanjut dia, hujan ringan diperkirakan turun di Samarinda, lalu hujan sedang diperkirakan terjadi di Tanjung Selor.

  • Tersangka Kasus Bom Molotov di DPRD Lampung Bertambah Jadi 8 Orang

    Tersangka Kasus Bom Molotov di DPRD Lampung Bertambah Jadi 8 Orang

    Dari hasil penyelidikan, dijelaskan Indra, rencana pelemparan bom molotov itu bermula ketika FJ bertemu sejumlah ABH di sebuah warung internet (warnet) di Jalan Pemuda, Bandar Lampung, pada 31 Agustus 2025. Di sana, FJ mengajak mereka ikut aksi di DPRD Lampung dan menyiapkan bom molotov.

    Keesokan harinya, FJ membeli satu liter minyak tanah lalu membawanya ke warnet. Dia bersama beberapa anak merakit bom molotov menggunakan botol kaca yang diberi sumbu kain.

    “Satu botol besar disimpan di jaket tersangka, satu lagi dibawa anak lainnya, dan satu tertinggal di lokasi,” jelas dia.

  • Diguyur Hujan Deras, Kantor Bupati Pesisir Barat Lampung Kebanjiran

    Diguyur Hujan Deras, Kantor Bupati Pesisir Barat Lampung Kebanjiran

    Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Barat, Imam Habibbudin mengatakan, hingga malam hari tim SAR masih melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir.

    “Saat ini tim masih berjibaku mengevakuasi korban banjir bandang,” kata Imam.

    Imam menjelaskan, curah hujan tinggi membuat sejumlah sungai di Pesisir Barat meluap. Kondisi itu mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus menimbulkan potensi banjir susulan.

    “Hingga saat ini hujan deras masih turun. Kami imbau masyarakat tetap waspada dan siaga,” ungkapnya.

  • Viral Aksi Preman di Pelabuhan Bakauheni, Mau Naik Kapal Dipalak Rp 650 Ribu

    Viral Aksi Preman di Pelabuhan Bakauheni, Mau Naik Kapal Dipalak Rp 650 Ribu

    Sebelumnya, video viral di media sosial mengungkap aksi premanisme berkedok calo tiket kapal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

    Aksi para calo itu terekam dalam sebuah video berdurasi hampir tujuh menit yang diunggah akun TikTok @sulastri_s.e.m.m dan membuat resah para pengguna jasa penyeberangan.

    Dalam video tersebut, terlihat sebuah mobil Isuzu Elf yang tengah mengantre untuk naik ke kapal tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok orang tak dikenal. 

    Para pria itu meminta sejumlah uang kepada pengemudi, meski penumpang sudah memiliki tiket resmi yang dibeli secara online.

    “Tiba-tiba ada empat orang naik ke mobil, termasuk satu anak kecil. Mereka minta tambahan biaya Rp650 ribu dengan alasan uang jalur dan lain-lain, padahal tiket kami sudah dibayar Rp990 ribu secara online,” ujar seorang wanita dalam video tersebut.

    Wanita yang menjadi korban juga menyebut bahwa mereka diminta menjelaskan jumlah penumpang, yang kemudian dijadikan alasan oleh para pelaku untuk meminta uang tambahan.

    Pengemudi sempat menawar permintaan uang tersebut, namun para pelaku menolak. Bahkan, mereka menyatakan bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya mengurus satu mobil saja.

    “Sopir kami sempat nawar Rp150 ribu, tapi si pelaku bilang, ‘Kalau hitungannya gitu, nggak bisa bang. Kita ini bukan cuma ngurus mobil abang saja’,” tutur wanita tersebut.

    Merasa tidak nyaman dengan situasi itu, korban akhirnya menyanggupi membayar Rp300 ribu dengan syarat diberikan kwitansi resmi. Namun, kwitansi yang diberikan justru mencantumkan nominal berbeda, yakni Rp450 ribu, yang menambah kecurigaan adanya praktik pungli terselubung.

     

     

     

  • 6 Anak yang Terlibat Kasus Molotov di Lampung Dikembalikan ke Keluarga Regional 8 September 2025

    6 Anak yang Terlibat Kasus Molotov di Lampung Dikembalikan ke Keluarga Regional 8 September 2025

    6 Anak yang Terlibat Kasus Molotov di Lampung Dikembalikan ke Keluarga
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Enam anak berhadapan hukum (ABH) yang terlibat dalam kasus bom molotov saat unjuk rasa di Lampung telah dikembalikan kepada keluarganya.
    Kapolda Lampung, Inspektur Jenderal (Irjen) Helmy Santika mengungkapkan, dari kasus tersebut hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu FJ (23).
    “Hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni FJ yang sudah dewasa,” kata Helmy dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/9/2025).
    Dua anak yang turut diamankan pada 1 September 2025 lalu ditetapkan sebagai ABH, bersama empat anak lainnya yang kemudian diketahui terlibat dalam kasus tersebut.
    Helmy menegaskan, keenam ABH yang masih di bawah umur tersebut telah dikembalikan kepada keluarga masing-masing.
    “Tempat yang baik bagi anak-anak adalah di tengah-tengah keluarga, terutama orangtuanya,” tambah Helmy.
    Sementara itu, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung, Kombes Indra Hermawan menjelaskan, FJ dikenakan Pasal 187 KUHP serta Pasal 53 KUHP.
    Indra menyebutkan, FJ merupakan otak di balik pembuatan bom molotov yang direncanakan untuk digunakan saat unjuk rasa pada 1 September di DPRD Lampung.
    “Dia terpengaruh konten media sosial dari daerah lain, sehingga berinisiatif melakukan hal yang sama di Lampung,” jelas Indra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PalmCo salurkan 195 ton beras SPHP demi menjaga stabilitas harga

    PalmCo salurkan 195 ton beras SPHP demi menjaga stabilitas harga

    Jakarta (ANTARA) – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, subholding PTPN III (Persero) menyalurkan 195 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) demi menjaga stabilitas harga komoditas tersebut di pasaran.

    Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan distribusi beras murah melalui program SPHP dilakukan guna membantu Pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat di tengah stok beras nasional dalam kondisi surplus dan aman menjelang akhir 2025.

    “Salah satu BUMN yang aktif mendukung program ini adalah PTPN IV PalmCo, dengan menyalurkan lebih dari 195 ton beras SPHP ke tiga pulau besar yakni Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” kata Jatmiko dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia menyebutkan hingga awal September 2025, pihaknya telah menyalurkan 195,6 ton beras SPHP melalui 107 titik distribusi yang tersebar di wilayah operasionalnya. Jumlah itu merupakan bagian dari target distribusi sebesar 900 ton beras melalui 150 titik hingga akhir tahun.

    “PalmCo selalu bergerak cepat memperluas jangkauan distribusi beras SPHP. Ini bentuk nyata dukungan kami terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” ujar Jatmiko.

    Beras SPHP yang dipasarkan salah satu BUMN tersebut dipatok dengan harga Rp12.500 per kilogram, lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di beberapa wilayah. Skema itu dilakukan guna meredam potensi kenaikan harga akibat spekulasi atau praktik penimbunan.

    Ke depan, lanjut Jatmiko, pihaknya menargetkan perluasan titik distribusi hingga ke wilayah pelosok, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapat akses yang sama terhadap bahan pangan pokok.

    “Dengan distribusi yang merata dan harga yang terjangkau, masyarakat tidak hanya mendapat akses terhadap pangan berkualitas, tetapi juga dilindungi dari fluktuasi harga yang bisa memicu inflasi,” imbuh Jatmiko.

    Sanim (38), seorang pengemudi ojek daring di Palembang mengaku terbantu dengan harga beras yang lebih terjangkau.

    “Biasanya harga beras cukup tinggi, apalagi menjelang akhir bulan. Tapi beras SPHP ini harganya lebih murah dan kualitasnya bagus. Ini sangat membantu untuk kami yang penghasilannya tidak tetap,” kata Sanim.

    Program beras SPHP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah melalui Perum Bulog dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan, khususnya beras, yang merupakan komoditas strategis nasional.

    Sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan beras SPHP disalurkan pihaknya melalui berbagai kanal distribusi mulai pengecer di pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah pusat dan daerah, kios binaan dan gerakan pangan murah (GPM), TNI-Polri, termasuk BUMN.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Setiap pembelian dibatasi maksimal 2 kemasan (10 kg) dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali. Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP mencapai 1,3 juta ton selama periode Juli-Desember 2025.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Proyek Pipa Transmisi Gas Dusem Senilai Rp 2,1 Triliun Bakal Digarap Oktober 2025

    Proyek Pipa Transmisi Gas Dusem Senilai Rp 2,1 Triliun Bakal Digarap Oktober 2025

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Dumai – Sei Mangkei (Dusem) direncanakan akan segera dimulai pada tahun Oktober 2025 hingga 2027 mendatang. Pembangunan ini dilakukan dalam rangka percepatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

    “Proyek Dusem sebetulnya sudah di design sejak lama, namun baru bisa dieksekusi sekarang karena anggaran APBN untuk eksekusi ini baru fix diketok oleh Bapak Presiden, jadi rencana untuk eksekusi proyek ini selama 25 bulan, dari bulan Oktober 2025 hingga November 2027,” Plt. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Agung Kuswardono dalam keterangan tertulis, Senin (8/9/2025).

    Agung menyampaikan, pembangunan pipa transmisi Dusem ini sejalan dengan visi Pemerintah yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pembangunan infrastruktur energi. Hal ini agar ketersediaan energi dapat diakses dan dinikmati oleh semua pihak, dalam hal ini khususnya di Wilayah Sumatera.

    Dia menyebutkan proyek ini akan menjadi pemasok gas bumi untuk industri di wilayah yang dilalui jalur pipa yaitu Labuhan Batu, Asahan dan Medan, untuk memenuhi kebutuhan gas di Kawasan Hijau Lhokseumawe, Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri sei Mangkei dan Kuala Tanjung.

    “Selain itu juga sebagai alternatif infrastruktur sebagai sumber pemasok kebutuhan gas PT PIM serta mengintegrasikan dengan jaringan transmisi eksisting ruas Arun-Belawan-Kawasan Industri Medan (KIM)-Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei,” ujar Agung.

    Adapun anggaran proyek ini diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara tahun jamak (multiyears) 2025-2027.

    Pembangunan pipa transmisi ini akan dibangun dari Belawan sampai dengan Duri sejauh kurang lebih 541,8 KM, yang secara administrasi akan melintasi di 2 provinsi yaitu Sumatera Utara dan Riau, serta 11 Kabupaten/Kota di pulau Sumatera.

    Selain itu, pipa transmisi Dusem ini juga akan melintasi dan sejajar dengan trase utilitas lain seperti Right of Way (ROW) jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, ROW PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), sungai dan rel kereta api.

    Tonton juga video “Pemprov Akan Turun Cek Semburan Lumpur Disertai Gas di Lampung” di sini:

    (kil/kil)

  • Dilema di Balik Konflik Manusia-Harimau di Lampung Barat

    Dilema di Balik Konflik Manusia-Harimau di Lampung Barat

    Liputan6.com, Lampung – Konflik antara manusia dengan harimau sumatra (Panthera tigris sumatrae) di Lampung Barat dan Pesisir Barat kembali menjadi sorotan. Dalam setahun terakhir, setidaknyatujuh warga dilaporkan tewas diserang satwa yang dilindungi itu. Bahkan belasan ternak di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) juga jadi korban.

    Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, mengakui persoalan ini menjadi dilema. Di satu sisi, pemerintah harus melindungi harimau sebagai satwa langka. Namun di sisi lain, keselamatan dan mata pencaharian masyarakat juga harus dijaga.

    “Kalau ditanya upaya, sebenarnya sudah banyak yang dilakukan. Satgas sudah kita bentuk, edukasi sudah jalan. Warga kita imbau jangan berkebun sendirian, jangan pulang terlalu sore. Bahkan upaya spiritual juga sudah dilakukan, ronda di perbatasan hutan pun sudah,” kata Parosil saat dihubungi Liputan6.com, Senin (8/9/2025).

    Peran Balai TNBBS dan BKSDA

    Parosil bilang, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Besar TNBBS dan BKSDA Lampung untuk menangani konflik antara manusia dengan satwa liar ini.

    Menurutnya instansi tersebut memiliki kewenangan langsung menangani keberadaan harimau di kawasan hutan.

    “Mereka punya otoritas untuk masuk ke kawasan dan melakukan penanganan, termasuk kalau perlu penangkapan harimau yang berkonflik,” jelasnya.

    Konflik manusia dan harimau juga dipicu aktivitas warga yang membuka lahan perkebunan di dalam kawasan TNBBS. Parosil mengaku sudah sering mengingatkan masyarakat agar tidak merambah hutan.

    “Memang berkebun di kawasan TNBBS secara prinsip tidak diperbolehkan. Tapi faktanya, banyak warga yang tidak punya lahan pribadi. Kalau mau diturunkan, pemerintah juga harus memberi solusi. Itu yang sampai sekarang belum ada,” ujarnya.

    Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan sempat menawarkan lahan garapan di Lombok Seminung. Namun, solusi itu dinilai belum ideal karena jauh dari lokasi warga, serta jumlah lahan tidak sebanding dengan kebutuhan.

    “Kemarin sudah ditawarkan dari Dinas Kehutanan Lampung, untuk lahan garapan warga, kata pak kadis ada lahan, tapi keberadaannya bukan di wilayah Suoh, adanya di Lombok Seminung, persoalannya masyarakat di sana kan tidak sesederhana itu, untuk diminta pindah ke lahan baru, untuk lahan yang tersedia juga tidak cukup, untuk membagi dengan sekian jumlah penduduk yang tinggal di kawan taman nasional,” tuturnya.