Xcloud.id

provinsi: LAMPUNG

  • Gubernur Lampung Ngadu ke Mentan: Harga Singkong Anjlok-Banjir Impor

    Gubernur Lampung Ngadu ke Mentan: Harga Singkong Anjlok-Banjir Impor

    Jakarta –

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati dari Provinsi Lampung bertemu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9/2025). Pertemuan tersebut membahas persoalan anjloknya harga singkong di Lampung.

    Untuk diketahui, permasalahan anjloknya harga singkong ini telah terjadi sejak Mei 2025. Anjloknya harga komoditas tersebut disebabkan oleh banjirnya impor tepung tapioka yang akhirnya menyebabkan tidak terapnya singkong dalam negeri oleh produsen tapioka.

    Lebih lanjut, dalam pertemuan dengan Amran, Rahmat menyampaikan bahwa Lampung merupakan sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70% produksi singkong Indonesia. Namun, harga singkong terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka yang membuat produk lokal sulit bersaing.

    “Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Rahmat, dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/9/2025).

    Rahmat menegaskan, potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Total Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp 50 triliun. Sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.

    “Lampung sebenarnya sangat mampu memenuhi kebutuhan lokal. Namun, petani tetap miskin karena harga singkong ditekan impor. Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” ujarnya.

    Kemudian, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menambahkan, permasalahan harga singkong yang dialami petani tidak hanya terkait fluktuasi pasar, tetapi juga potongan harga yang sangat besar serta masuknya impor.

    Ia mengungkap, meski Kementan telah menetapkan harga singkong paling rendah Rp 1.350/kg, namun terdapat potongan yang dialami oleh petani. Hal ini yang menyebabkan petani sulit balik modal.

    “Persoalan harga singkong ini bukan hal baru. Pertama, ada masalah potongan harga yang sangat tinggi 50% hingga 60% dari harga Rp 1.350/kg. Ini jelas membuat petani menderita, bahkan modal pun tidak kembali. Kedua, masalah impor yang semakin menekan harga di tingkat petani. Semua persoalan ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Menteri,” ujar Mikdar yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong.

    Dia meminta agar pemerintah pusat segera melakukan langkah konkret untuk mengatasi anjloknya harga singkong dan melarang impor tapioka.

    “Harapan kami, kementerian segera memastikan kualitas singkong nasional, melarang impor berlebih, serta menetapkan singkong sebagai salah satu komoditas prioritas. Dengan begitu, kestabilan harga dapat terjaga. Bahkan tadi juga dibahas peluang agar BUMN bisa masuk mendukung pembangunan pabrik di sentra produksi singkong,” jelas Mikdar.

    Merespon hal aduan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

    “Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Amran.

    Selain itu, Amran mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati lebih tinggi agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi, sekaligus memperkuat posisi tawar petani di hadapan pabrik.

    “Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektar. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti akan saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung tapi pabrik juga tidak dirugikan”tutup Amran.

    (ada/rrd)

  • Kemenko Pangan: Soal udang beku kandung radioaktif segera diumumkan

    Kemenko Pangan: Soal udang beku kandung radioaktif segera diumumkan

    Nanti tunggu Pak Menko aja yang bicara mengenai perkembangan zat radioaktif pada udang beku Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Nani Hendiarti mengatakan perkembangan terbaru isu radioaktif pada produk udang beku Indonesia segera disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Nanti tunggu Pak Menko (Pangan Zulkifli Hasan) aja yang bicara (mengenai perkembangan zat radioaktif pada udang beku Indonesia,” kata Nani ditemui seusai menjadi pembicara dalam kegiatan Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Rabu.

    Nani menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan isu radioaktif pada produk udang beku Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat (AS).

    Ia meminta awak media agar menunggu pernyataan resmi Menteri Koordinator Pangan mengenai hal tersebut.

    Hanya saja dia menegaskan saat ini pemerintah sudah menyiapkan langkah penanganan melalui pembentukan satuan tugas khusus untuk mengatasi persoalan tersebut secara terkoordinasi dengan lintas lembaga terkait.

    “Iya (sudah ada Satgas yang mengatasi hal itu), (tapi) nanti mungkin Pak Menko aja deh yang bicara deh,” ucap Nanti singkat.

    Meski demikian, rincian lebih lanjut mengenai keanggotaan maupun langkah strategis Satgas belum dapat disampaikan ke publik, mengingat penyampaian resmi direncanakan langsung dilakukan Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam waktu dekat.

    Dia memastikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus udang mengandung zat radioaktif segera diumumkan pada Jumat (12/9), sehingga masyarakat maupun mitra dagang internasional dapat memperoleh kejelasan dan kepastian informasi.

    “Iya nanti, itu kayaknya nggak lama kok, mungkin nanti Jumat. Cuma rencananya ditunggu aja kabarnya Jumat ya. Jumat ini kok, kan nggak lama tinggal 1-2 hari lagi. Nanti biar Pak Menko langsung ya,” kata Nani.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan isu radioaktif pada produk udang beku Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat (AS) hanya insidental, kasuistik dan langkah cepat sudah ditempuh menjaga reputasi ekspor.

    “Kami sudah sampaikan kepada pihak FDA (Food and Drug Administration) bahwa ini adalah insidental kasus hanya terjadi di situ saja, hanya terjadi pada lot-lot tertentu, jadi kontainer tertentu, pengiriman tertentu saja, tidak terjadi di tempat yang lain,” kata Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (9/9).

    Menindaklanjuti hal itu, kata Ishartini, KKP bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan inspeksi bersama menelusuri rantai pasok bahan bahan baku udang PT BMS yang berasal dari Lampung dan Pandeglang.

    Hasil penelusuran memastikan tidak ada temuan Cesium-137 di tambak maupun bahan baku, sehingga kontaminasi diduga berasal dari luar lingkungan pabrik pengolahan.

    Bapeten menemukan dugaan adanya paparan radioaktif di bagian luar kawasan pabrik PT BMS di Cikande, yang diduga berasal dari lingkungan sekitar, kemungkinan cemaran dari besi tua.

    “Dari Bapeten mungkin nanti lebih berkompeten untuk bisa menyampaikan duga-dugaan awal seperti misalnya dari besi-besi tua yang ada di sekitar situ. Itu yang diduga bisa mencemari ke pabrik itu, karena itu bisa melalui udara,” katanya lagi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Pertanian pastikan atasi persoalan singkong di Lampung

    Menteri Pertanian pastikan atasi persoalan singkong di Lampung

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan langkah konkret dalam mengatasi persoalan singkong di Lampung demi meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

    “Pemerintah (pusat) berkomitmen dalam mencari solusi jangka pendek maupun panjang,” kata Mentan saat menerima kunjungan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati dari provinsi tersebut di Jakarta, Selasa.

    Pertemuan tersebut membahas persoalan anjloknya harga singkong di Lampung yang berdampak langsung terhadap jutaan petani di daerah tersebut.

    Mentan menyambut baik laporan tersebut dan berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

    “Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Mentan.

    Selain itu, Amran mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati lebih tinggi agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi sekaligus memperkuat posisi tawar petani di hadapan pabrik.

    “Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan,” kata Amran.

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan daerahnya merupakan sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70 persen produksi singkong Indonesia. Namun, harga singkong terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka dan singkong yang membuat produk lokal sulit bersaing.

    “Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Rahmat.

    Rahmat menegaskan potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp50 triliun. Sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.

    “Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” ujarnya.

    Empat bupati yang mendampingi Gubernur Lampung dalam pertemuan tersebut adalah Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah.

    Keempat bupati kompak menyampaikan bahwa tanpa regulasi tata niaga yang jelas, hubungan antara petani dan pabrik tidak pernah menemukan kesepakatan harga yang pasti.

    Anggota DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas menambahkan persoalan harga singkong tidak hanya karena fluktuasi pasar, tetapi juga akibat potongan harga tinggi hingga 60 persen dari harga Rp1.350 per kilogram.

    Ia menegaskan kondisi tersebut membuat petani menderita, karena modal tidak kembali, sementara masuknya impor turut menekan harga di tingkat petani.

    “Semua persoalan ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Menteri,” ujar Mikdar yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong.

    Ia mengapresiasi respons cepat Mentan Amran yang langsung menyiapkan solusi terkait penetapan harga singkong di pasar nasional, sehingga pihaknya akan terus mengawal agar kementerian terkait menutup keran impor dan menetapkan harga yang lebih proporsional.

    “Bahkan, tadi juga dibahas peluang agar BUMN bisa masuk mendukung pembangunan pabrik di sentra produksi singkong,” kata Mikdar.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut PGE sebut Green Hydrogen Ulubelu hasilkan energi 300 MW

    Dirut PGE sebut Green Hydrogen Ulubelu hasilkan energi 300 MW

    Bandarlampung (ANTARA) – Direktur Utama Pertamina Gheotermal Energy {PGE} Julfi Hadi menyebutkan pembangunan Green Hydrogen Pilot Project Ulubelu Tanggamus, Lampung, ditargetkan dapat menghasilkan energi hingga 300 megawatt {MW}.

    “Pilot project ini diharapkan bisa mempercepat ekosistem green hydrogen. Untuk Pertamnia sendiri mudah-mudahan lebih cepat dari tahun 2029 bisa mengembangkan 300 MW green hydrogen,” kata Julfi Hadi, di Ulubelu Tanggamus, Lampung, Selasa.

    Ia menyebutkan, saat ini tengah menyiapkan ekosistem di Indonesia, sehingga tahun 2030 dan 2033 jauh lebih meningkat dan masuk segmen green hydrogen dunia, mengingat gheotermal di Indonesia cukup besar.

    Karena itu, lanjutnya dengan dukungan pemerintah pengembangan green hydrogen ini harus dipercepat.

    Julfi mengatakan proyek ini membuka peluang offgrid business sehingga tak bergantung kepada PLN dan masuk ke bisnis B2B untuk mempercepat konversi green hydrogen ke amonia atau metanol baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

    PT Pertamina Gheotermal Eenergy secara resmi membangun Green Hydrogen Pilot Project Ulubelu di Tanggamus, Lampung.

    Pembangunan pilot project ini menjadi yang pertama di dunia mengintegrasikan teknologi anion exchange membrane water electrolyzer dengan energi panas bumi sebagai sumber listrik bersih.

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu sendiri menjadi salah satu tulang punggung energi Lampung, dengan kontribusi sekitar 25 persen kebutuhan listrik provinsi ini.

    “Selain menjawab kebutuhan energi, kontribusi ini juga mendukung langkah kita dalam menurunkan emisi karbon serta mewujudkan Lampung dan Indonesia yang lebih ramah lingkungan,” tambahnya.

    Pewarta: Agus Wira Sukarta
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen ESDM sebut pasar green hydrogen sangat menjanjikan

    Wamen ESDM sebut pasar green hydrogen sangat menjanjikan

    Tanggamus (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pasar green hydrogen sangat menjanjikan untuk memasok industri maupun pengembangan transportasi pembangkit.

    “Pasar green hydrogen meningkat cukup signifikan pada 2023- 2024 baru sebesar 2 juta ton. Sementara tahun 2060 progresnya diperkirakan naik signifikan sekitar 40 juta ton untuk kebutuhan secara global,” kata Yuliot Tanjung pada peletakan batu pertama Green Hydrogen Pilot Project di PGE Ulubelu, Tanggamus, Selasa.

    Ia menyebutkan green hydrogen (hidrogen hijau) ini tak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi juga menjadi sumber penyedia untuk kebutuhan global.

    “Ke depan ekspor energi bukan lagi minyak tapi hidrogen untuk memenuhi kebutuhan global,” ujarnya.

    Dari sisi investasi, lanjutnya, negara negara di Eropa sangat komitmen mengembangkan hidrogen seperti Jerman, Prancis, dan Italia untuk rantai pasok sektor industri dan pengembangan transportasi pembangkit.

    “Rencana investasi Pertamina untuk pembangunan green hydrogen sebesar 1 miliar dolar AS hingga berfungsi secara maksimal. Saat ini green hydrogen pilot projectnya baru 3 juta dollar AS. Nanti implementasinya kita bisa duplikasi tahap produksinya, tahap pertama berapa, tahap kedua berapa? hingga skala ekonomis dan masuk secara keseluruhan,” ujarnya.

    Ia menjelaskan untuk produksi saat ini masih dikembangkan secara bertahap, selain itu dalam pengembangan proyek ini dibutuhkan kebijakan regulasi yang lebih disederhanakan.

    Pewarta: Agus Wira Sukarta
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Subandi Tersangka Korupsi Meninggal Dunia di Rutan Bandar Lampung, Karutan Ungkap Penyebabnya Regional 9 September 2025

    Subandi Tersangka Korupsi Meninggal Dunia di Rutan Bandar Lampung, Karutan Ungkap Penyebabnya Regional 9 September 2025

    Subandi Tersangka Korupsi Meninggal Dunia di Rutan Bandar Lampung, Karutan Ungkap Penyebabnya
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Rumah Tahanan (Rutan) Bandar Lampung mengonfirmasi bahwa Subandi, salah satu tersangka kasus korupsi pembangunan area gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur, mengalami intoksikasi metil salisilat sebelum meninggal dunia.
    Kepala Rutan Bandar Lampung, Azhar menyatakan, Subandi meninggal dunia di Rumah Sakit Airan, Lampung Selatan, setelah mengalami gejala mual, muntah, dan sesak napas pada Senin (8/9/2025).
    “Saat itu sudah mendapatkan perawatan dari dokter rutan,” ungkap Azhar ketika dihubungi pada Selasa (9/9/2025).
    Azhar mengaku tidak memahami istilah medis yang lebih kompleks terkait kondisi Subandi.
    “Ini yang saya ketahui dari dokter rutan,” tutur dia seraya mengatakan dirinya hanya mengetahui bahwa Subandi mengalami intoksikasi metil salisilat.
    Sebelumnya, mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Timur tersebut diketahui sedang menjalani masa tahanan di Rutan Bandar Lampung.
    Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Armen Wijaya, juga mengonfirmasi kabar duka tersebut.
    “Benar, informasi yang kita terima, yang bersangkutan meninggal dunia karena sakit,” kata Armen saat dihubungi pada Selasa (9/9/2025).
    Kejadian ini menambah catatan kelam mengenai kondisi kesehatan tahanan di lembaga pemasyarakatan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan korupsi.
    Pihak berwenang diharapkan dapat melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kematian Subandi dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir dan Longsor Melanda Pesisir Barat Lampung, Puluhan Rumah Warga Terdampak

    Banjir dan Longsor Melanda Pesisir Barat Lampung, Puluhan Rumah Warga Terdampak

    Liputan6.com, Lampung – Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Pesisir Barat Lampung, sejak Senin (8/9/2025). Akibatnya, sejumlah wilayah dilanda banjir dan longsor, hingga pohon tumbang yang mengganggu akses lalu lintas.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mencatat bencana tersebut melanda lima kecamatan.

    Di Kecamatan Pesisir Tengah, banjir merendam area perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Pasar Mulya Barat, Pasar Ulu 2, dan Lebak. Sebanyak 32 rumah serta tujuh kendaraan di area kantor pemerintahan ikut terendam.

    Sementara itu, di Kecamatan Way Krui, longsor terjadi di Pekon Labuhan Mandi hingga menimpa satu rumah warga dan menutup akses jalan.

    Di Kecamatan Krui Selatan, banjir di Pekon Mandiri Sejati merendam 38 rumah serta lahan persawahan.

    Bencana juga melanda Kecamatan Karya Penggawa, di mana banjir di Pekon Laay berdampak pada 20 rumah warga dan menghambat arus lalu lintas.

    Sedangkan di Kecamatan Lemong, pohon tumbang di Pekon Rata Agung sempat menutup jalur lintas Krui-Bengkulu.

    “Untuk longsor terjadi di Pekon Labuhan Mandi, Kecamatan Way Krui, menutup jalan dan menimpa satu rumah warga. Pohon tumbang juga menghambat akses lalu lintas di jalur Krui–Bengkulu,” ujar Humas BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, Selasa (9/9/2025).

    Wahyu memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, total 90 rumah warga dan tujuh mobil yang terparkir di basement Kantor Pemkab Pesisir Barat sempat terendam.

    Proses penyedotan air sempat terkendala karena keterbatasan mesin penyedot (alkon).

    Petugas BPBD bersama instansi terkait telah dikerahkan ke lokasi terdampak untuk membantu warga, membersihkan material longsor, mengevakuasi pohon tumbang, hingga melakukan pendataan.

    “Alhamdulillah, berdasarkan laporan terakhir, genangan banjir sudah mulai surut sejak dini hari tadi. Petugas tetap siaga untuk penanganan pascakejadian,” katanya.

  • Mantan Kadis PUPR Lampung Timur Tersangka Korupsi Tewas di Dalam Sel, Diduga Usai Minum Minyak Urut

    Mantan Kadis PUPR Lampung Timur Tersangka Korupsi Tewas di Dalam Sel, Diduga Usai Minum Minyak Urut

    Liputan6.com, Bandar Lampung – Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Timur, Subandri Bachri, meninggal dunia di dalam sel tahanan Rutan Kelas I Bandar Lampung, Selasa pagi (9/9/2025).

    Subandri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pembangunan gerbang rumah dinas (Rumdis) Bupati Lampung Timur, Dawan Rahardjo. Dirinya ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung sejak Juni 2025 lalu.

    Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Lampung, Jalu Yuswa Panjang, membenarkan kabar duka tersebut.

    “Dapat laporan ada salah satu tahanan kejaksaan atas nama Subandri Bachri meninggal karena sakit. Tapi penyebab sakitnya apa nanti kami kabari lebih lanjut,” kata Jalu saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (9/9/2025).

    Jalu menambahkan, jenazah almarhum telah diserahkan kepada pihak keluarga di Rumah Sakit Airan Raya, Way Hui, Lampung Selatan.

    “Kalau laporan yang kami terima sudah diserahterimakan kepada keluarga dan serah terimanya di rumah sakit,” ujarnya.

    Sementara terkait penyebab kematian mantan Kadis PUPR Lampung Timur, Jalu menyebut pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan medis.

    “Persisnya (penyebab kematian) kami sedang minta dari tim medis. Nanti kami kabarkan ya,” katanya.

    Meski begitu, Jalu juga menyebutkan, ada info yang diterimanya bahwa yang bersangkutan meminum minyak urut di dalam sel yang membuatnya tak sadarkan diri dan meninggal dunia, sehingga mengarah pada upaya bunuh diri.

    “Info yang kami dapat pengakuannya meminum gak sengaja, dia pikir air mineral biasa, kami masih melakukan penelusuran,” katanya. 

     

  • 7.892 Kasus DBD Ditemukan di Lampung, 22 Orang Meninggal Dunia

    7.892 Kasus DBD Ditemukan di Lampung, 22 Orang Meninggal Dunia

    Liputan6.com, Jakarta – Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat sebanyak 7.982 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2025. Dari jumlah tersebut, 22 pasien dilaporkan meninggal dunia.

    “Data hingga minggu ke-31 atau akhir Juli 2025 menunjukkan sudah ada 7.982 warga terserang DBD. Sebanyak 22 di antaranya meninggal dunia,” kata Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Edwin Rusli, Selasa (9/9/2025).

    Edwin bilang, ribuan kasus tersebut tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Lampung Utara menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi mencapai 1.913 kasus, disusul Lampung Tengah sebanyak 834 kasus.

    “Kasus DBD menyerang warga dari berbagai kelompok usia. Berdasarkan data yang kami terima, kelompok usia 14-40 tahun mendominasi dengan 44,8 persen kasus,” ungkap dia.

  • Alumni Itera kembangkan inovasi pengering hasil pertanian portabel

    Alumni Itera kembangkan inovasi pengering hasil pertanian portabel

    Inovasi ini diharapkan menjadi solusi modern bagi petani Lampung dalam menghadapi permasalahan pascapanen

    Bandarlampung (ANTARA) – Alumni Program Studi Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera (Itera) Erza Refenza, berhasil menciptakan inovasi alat pengering hasil panen pertanian portabel hexaust bed dryer dan portabel solar bed dryer Reka Agro Indonesia.

    “Inovasi ini diharapkan menjadi solusi modern bagi petani Lampung dalam menghadapi permasalahan pascapanen, terutama kendala pengeringan hasil pertanian seperti gabah, jagung, dan lainnya karena cuaca,” katanya dalam keterangan yang diterima di Bandarlampung, Selasa.

    Ia mengatakan, selama ini, mayoritas petani masih mengandalkan metode tradisional dengan menjemur gabah dan hasil pertanian lain menggunakan sinar matahari. Cara tersebut sangat bergantung pada kondisi cuaca dan sering menimbulkan kerugian, baik dari segi waktu maupun kualitas hasil panen.

    “Kehadiran portabel hexaust bed dryer dan portabel solar bed dryer Reka Agro Indonesia menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Alat ini dirancang praktis dan mudah dipindahkan sehingga dapat digunakan langsung di lahan pertanian,” kata dia.

    Menurutnya, dari segi efisiensi, teknologi ini mampu mempercepat proses pengeringan hasil panen, sehingga petani tidak lagi khawatir kehilangan waktu akibat cuaca yang tidak menentu.

    “Keunggulan utama inovasi ini terletak pada desainnya yang portabel sehingga dapat dibawa ke mana saja. Selain itu, Portabel solar bed dryer memanfaatkan kombinasi teknologi tenaga surya dan sistem blower kipas yang mendorong panas dari gas LPG, sehingga proses pengeringan menjadi lebih cepat dan merata,” katanya.

    Sementara itu, lanjut dia, portabel hexaust bed dryer menggunakan teknologi blower hisap untuk menarik uap panas. Sistem ini membuat pemerataan panas lebih optimal dan mampu mempengaruhi kadar air hasil panen secara signifikan.

    “Penggunaan energi yang lebih hemat dan ramah lingkungan menjadikan inovasi ini selaras dengan kebutuhan pertanian berkelanjutan,” kata dia.

    Erza menyebutkan, hasil panen yang dikeringkan dengan teknologi ini menjadi lebih merata dan berkualitas, sehingga dapat dipasarkan dengan harga lebih baik.

    “Dengan demikian, inovasi ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing produk pertanian Lampung,” kata dia.

    Dia menambahkan, inovasi ini merupakan bentuk kontribusinya untuk mendukung produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

    “Saya percaya teknologi sederhana namun tepat guna seperti ini dapat membantu petani menghadapi tantangan pascapanen. Harapannya, portabel hexaust bed dryer dan portabel solar bed dryer bisa menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita,” katanya.

    Pewarta: Dian Hadiyatna
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.