Xcloud.id

provinsi: LAMPUNG

  • Bapanas Bongkar Penyebab Bulog Beli Gabah Petani Secara Komersial

    Bapanas Bongkar Penyebab Bulog Beli Gabah Petani Secara Komersial

    JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara terkait dengan penyebab Perum Bulog membeli gabah petani secara komersial.

    Dia bilang, mekanisme penyerapan Bulog kini lebih fleksibel.

    Arief juga bilang penyerapan gabah dan beras oleh Bulog juga mempertimbangkan kondisi harga di lapangan.

    “Kalau harga GKP (Gabah Kering Panen) di bawah Rp6.500 per kg maka Bulog harus menyerap. Kalau harga di atas Rp6.500 per kg, ya sudah biarkan saja udah orang menyerap,” katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis, 11 September.

    Contohnya, kata Arief, harga GKP di Lampung berada di angka Rp6.200 per kg, maka Bulog wajib membelinya dengan harga Rp6.500 per kg. Sementara di Jawa Timur harganya berada di level Rp7.200 hingga Rp7.400 per kg, Bulog tak perlu membelinya.

    “Nggak (perlu beli). Karena kalau Bulog masuk beli, nanti harganya naik, maka HET-nya enggak masuk. Tapi kalau misalnya harganya di bawah, ya Bulog wajib beli. Karena perintah presiden itu Rp6.500 GKP,” jelasnya.

    Arief bilang prinsipnya, Bulog menyerap untuk membantu harga di tingkat petani tetap terjaga, bukan malah membantu harga beras di tingkat konsumen tidak terkendali.

    Lebih lanjut, Arief bilang, perusahaan besar dengan modal dan teknologi lebih maju dapat membeli gabah hingga Rp8.000 per kg.

    Tetapi, sambung dia, kondisi ini berisiko mendorong harga beras melebihi harga eceran tertinggi (HET).

    “Misalnya ada yang beli gabah Rp7.000 GKP, Rp7.200, Rp7.400, Rp8.000, maka HET-nya nggak akan tercapai. Nah yang beli Rp8.000 GKP biasanya siapa? Produsen yang gede,” ucapnya.

    “Kenapa yang gede bisa beli segitu? Karena efisien. Pabriknya efisien, kerjanya ini mesinnya bagus, modalnya gede. Nah itu yang nggak boleh,” sambungnya.

    Sebelumnya, Perum Bulog buka suara terkait dengan isu menghentikan pembelian gabah dan beras produksi petani dalam negeri.

    Bulog memastikan tetap membeli gabah dan beras petani lewat skema komersial.

    Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto mengatakan pihaknya melaksanakan penyerapan gabah dan beras sesuai penugasan pemerintah.

    Pada tahun ini, sambung dia, berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2025, Bulog mendapat tugas mengadakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 3 juta ton setara beras, dan saat ini target tersebut telah tercapai.

    “Prinsipnya, untuk CBP Bulog bekerja berdasarkan regulasi dan penugasan yang diberikan Pemerintah. Namun di luar itu, Bulog tetap melakukan penyerapan gabah dan beras melalui skema komersial,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis, 11 September.

    Dalam skema ini, sambung Prihasto, Bulog tidak pernah menghentikan penyerapan, tetapi mekanismenya disesuaikan dengan kebutuhan penjualan.

    “Baik dari sisi jenis, kualitas, maupun kuantumnya,” ucap Prihasto.

    Dia bilang, Bulog juga mengoperasikan Sentra Penggilingan Padi (SPP) yang tersebar di 10 wilayah di seluruh Indonesia yang terus menyerap gabah sesuai standar kualitas untuk menghasilkan beras premium maupun beras sesuai preferensi konsumen dan kebutuhan pasar.

    Adapun lokasi SPP tersebut berada di Subang, Karawang, Sragen, Kendal, Bandar Lampung, Bojonegoro, Banyuwangi, Magetan, Jember, dan Sumbawa.

    “Dengan demikian, dapat kami tegaskan bahwa Bulog masih melakukan penyerapan gabah maupun beras. Perbedaannya hanya terletak pada skema CBP mengikuti regulasi pemerintah, sedangkan komersial menyesuaikan dinamika dan kebutuhan pasar,” jelasnya.

  • Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Hanura akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) nasional. Bimtek ini akan diikuti 525 anggota DPRD dari Partai Hanura yang ada di provinsi, dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, Bimtek tahun ini merupakan terobosan baru. Di mana Hanura tidak ingin menjadikan Bimtek ini menjadi siklus tahunan semata, tanpa menghasilkan peningkatan kualitas anggota DPRD dan kader partai di daerah.

    “Ini merupakan evaluasi sejauh mana anggota dewan Partai Hanura di daerah mampu menyentuh kehidupan masyarakat di daerah,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (11/9/2025).

    Benny mengatakan, Bimtek Hanura tahun 2025 ini akan digelar serentak di tiga lokasi berbeda yaitu di Surabaya, Medan, dan Makassar. Bimtek pertama digelar di Surabaya pada 12-14 September 2025 yang diikuti 189 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari 11 provinsi meliputi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Bimtek kedua, lanjut Benny, di Medan pada 19-21 September 2025. Bimtek di Medan akan diikuti 172 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

    Bimtek ketiga dilanjutkan di Makassar pada 26-28 September 2025 yang diikuti 164 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya.

    Benny menyebut tema utama Bimtek yaitu ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ dengan Sub Tema ‘Memberdayakan Daerah di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran’.

    Benny mengungkapkan, Hanura akan menggali persoalan kesulitan anggaran di daerah di tengah efisiensi anggaran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

    Harapannya, para anggota DPRD dari Hanura bisa menghasilkan terobosan baru bersama pemerintah daerah yang muaranya peningkatan ekonomi masyarakat di daerah.

    “Kami harap bimtek kelililng daerah ini menjadi role model agar kader Hanura di daerah lebih dekat dan merasa lebih memiliki partai ini. Hal ini juga menjadi tolak ukur kekuatan Hanura di daerah menyongsong pemilu 2029 mendatang,” tegasnya.

    Ketua Panitia Bimtek Nasional Partai Hanura, Bambang Irianto mengatakan, seluruh kader Hanura se Jawa Timur dan para anggota DPRD se Jawa, NTT, Bali, NTB, dan Kalimantan siap menyambut kehadiran Ketum Hanura Oesman Sapta.

    “Persiapan Kami sudah matang. Bapak Oesman Sapta akan hadir dan membuka bimtek keliling nasional ini. Kerja sama dan sinergitas panitia DPP dengan DPD Hanura Jawa Timur sangat baik dan kami mengapresiasi itu semua,” ungkapnya.

    Bambang menambahkan sebelum digelar bimtek di Surabaya, Ketum Hanura Oesman Sapta akan melantik Pengurus DPD Hanura Jatim periode 2025-2030. Diketahui Sumarzen Marzuki telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Hanura Jatim periode 2025-2030 pada musda yang telah digelar pada 1-2 juli 2025 lalu.

    Bimtek Hanura ini rencananya akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura DR. Oesman Sapta beserta jajaran elit pengurus DPP Pattai Hanura. Bimtek serentak ini merupakan kali pertama dilakukan oleh Partai Hanura dan belum pernah ada partai lain yang menggelar bimtek serentak di berbagai daerah.

    Sederet narasumber akan memberikan materi dalam bimtek ini seperti Pengamat Politik Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi yang akan mengupas positioning Partai Hanura dalam politik Indonesia.

    Selanjutnya, ada Wakil Ketua Umum Partai Hanura Dr. Patrice Rio Capella yang menganalisa posisi strategis DPRD Partai Hanura dalam konstelasi politik nasional. Lalu dari Kementrian Dalam Negeri Dr.Drs. Agus Fathoni M.Si akan menyampaikan sambutan sekaligus mengisi materi tentang APBD berdaulat dan tantangan efisiensi kebijakan pemerintah pusat dalam politik anggaran.

    Di internal DPP Partai Hanura, Irjen Pol Purn Marwan Paris akan mengisi materi tentang Fungsi pengawasan Internal Partai Hanura. Materi yang menarik juga akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Porludem), Heroik Mutaqin Pratama. Dia akan menyampaikan materi Pengaruh ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) terhadap kualitas pemilu Indonesia.

    Tidak kalah menarik materi yang akan disampaikan oleh Dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo. Suko akan mengupas persoalan Fungsi pengawasan legislator sebagai kontrol demokrasi. Mantan anggota DPR RI Akbar Faisal juga akan hadir dan mengisi materi tentang Dinamika Politik Nasional dan implikasinya terhadap Partai Hanura. (tok/ian)

  • Penanganan Kasus Kecelakaan Maut Libatkan Adik Wagub Lampung Dalam Proses SP3

    Penanganan Kasus Kecelakaan Maut Libatkan Adik Wagub Lampung Dalam Proses SP3

    Jika aparat penegak hukum tetap memaksakan restorative justice, menurut Benny, hal itu berpotensi menimbulkan diskriminasi hukum. Apalagi penumpang di dalam mobil disebut masih memiliki hubungan dengan pejabat daerah.

    “Ini bisa memunculkan kesan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan merusak legitimasi aparat,” kata Benny.

    Benny menambahkan, meski KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku mulai 2026 memberi ruang lebih luas untuk restorative justice, kasus kecelakaan dengan korban meninggal tetap tidak bisa serta-merta dihapuskan pidananya.

    Perdamaian hanya berfungsi meringankan hukuman, bukan menghentikan perkara.

    “Proses hukum sebaiknya tetap berjalan hingga ke pengadilan, sementara perdamaian bisa menjadi bahan pertimbangan hakim untuk meringankan vonis,” terang dia.

    Sebelumnya, kasus kecelakaan maut yang melibatkan mobil Fortuner yang ditumpangi adik Wakil Gubernur Lampung, Sasa Chalim, di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, berakhir damai.

    Kasie Humas Polres Lampung Timur, Ipda Edwin, mengatakan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai secara kekeluargaan.

    “Pihak korban sudah menerima, tapi bentuknya masih secara kekeluargaan. Informasi dari unit laka, kedua belah pihak sudah mengadakan perjanjian perdamaian,” ujarnya dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (03/09/2025).

    Meski sudah ada surat permohonan damai dari kedua belah pihak, dia menegaskan, penyidikan tidak bisa langsung dihentikan. Pasalnya, ada korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut.

    “Nanti akan dilakukan gelar khusus. Dari situ baru bisa diputuskan apakah penghentian perkara dilakukan melalui restorative justice atau pertimbangan lain,” jelas Edwin.

    Dia bilang, gelar perkara khusus akan melibatkan sejumlah pejabat internal Polres, termasuk Kasatreskrim, Kasat Intelijen, Kasiwas, hingga Propam, untuk memastikan langkah hukum yang diambil tidak melanggar aturan.

    Hingga saat ini, status sopir mobil Fortuner, M Zaki (22) masih sebagai terperiksa dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, mobil Toyota Fortuner yang terlibat kecelakaan masih diamankan di Mapolres Lampung Timur. Sedangkan sepeda motor milik korban telah dikembalikan kepada keluarga.

    “Karena motor itu satu-satunya yang dipakai keluarga korban, maka dipertimbangkan untuk dipinjamkan kembali melalui surat pinjam pakai,” jelas dia.

    Dia menegaskan, penyidik saat ini masih melengkapi syarat formil dan materil sebelum menggelar perkara penghentian kasus tersebut.

    “Kita juga masih melengkapi syarat formil dan materilnya apabila sudah terpenuhi akan segera dilakukan gelar untuk penghentian perkaranya,” jelas dia.

  • Target Produksi 100 Kg Hidrogen per Hari, Ulubelu Bakal Setor ke Pertamina hingga Toyota – Page 3

    Target Produksi 100 Kg Hidrogen per Hari, Ulubelu Bakal Setor ke Pertamina hingga Toyota – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah bersama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk telah melakukan groundbreaking pemanfaatan panas bumi untuk memproduksi energi hijau dalam bentuk hidrogen di Ulebelu, Lampung.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menilai, pemanfaatan hidrogen hijau akan memperkuat ekonomi berkelanjutan, mulai dari bahan bakar transportasi hingga dekarbonisasi industri. 

    Dengan target produksi 100 kg hidrogen per hari pada November 2026, hasil produksi tidak hanya akan dimanfaatkan oleh Pertamina Group, tapi juga mitra eksternal seperti Toyota untuk pengembangan kendaraan berbahan bakar hidrogen.

    “Hilirisasi terbukti telah menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, hilirisasi tidak hanya akan berfokus pada mineral, tetapi juga akan ditopang oleh energi hijau sebagai katalisator utama agar industrialisasi berjalan lebih efisien dan kompetitif,” ujar Todotua dalam keterangan tertulis, Kamis (11/9/2025).

    Menurut dia,  proyek ini merupakan tonggak penting dalam mendorong hilirisasi energi baru terbarukan dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

     

     

     

  • Pembunuhan Waria di Lampung: Korban Sempat Teriak Minta Tolong Saat Ditikam Pelajar

    Pembunuhan Waria di Lampung: Korban Sempat Teriak Minta Tolong Saat Ditikam Pelajar

    Peristiwa itu bermula saat kedua pelajar tersebut kerap diminta korban untuk melayani tindakan tidak senonoh dengan iming-iming uang jajan.

    “Korban ditemukan sudah tidak bernyawa dengan luka tusuk di kepala, tangan, dan badan. Total ada 78 luka. Selain itu, zakar korban disunat, ditemukan cairan berwarna bening di duga sperma pada alat kelamin korban,” ujar Pande, Kamis (4/9/2025).

    Dalam pengakuannya, DA mengaku awalnya mau memenuhi ajakan korban karena butuh uang.

    “Saya yang ke sana karena butuh duit pak, saya kenal sama korban sudah sekitar satu bulan. Ke salon dia (korban) biasanya untuk ngopi dan numpang Wifi. Kalau komunikasi jarang, tapi dia (korban) sering telepon-telepon saya, cuma saya abaikan saja. Korban ini maksa-maksa saya dateng,” tutur DA.

    Dari korban, dia biasanya hanya diberi Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu. Namun dia kesal karena tahu orang lain diberi hingga Rp 100 ribu.

    “Awalnya saya mau karena butuh uang saja, dia yang nawarin duluan. Kalau orang lain dikasih Rp 100 ribu, jadi saya kesal dan dendam karena dikasih uang lebih murah,” katanya.

    DA juga mengaku beberapa kali dilecehkan korban. Dia kemudian mengajak rekannya, RO, untuk menghabisi nyawa Dainuro.

    “Saya yang tikam, kalau RO nahan badan korban. Setelah itu kami kabur,” jelas dia.

  • Atasi Gejolak Harga, Kementan Tetapkan Standar Nasional untuk Singkong – Page 3

    Atasi Gejolak Harga, Kementan Tetapkan Standar Nasional untuk Singkong – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengambil langkah tegas dengan menetapkan harga acuan tunggal untuk komoditas singkong di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Nomor B-2218/TP.220/C/09/2025, yang resmi menetapkan harga minimal singkong sebesar Rp1.350 per kilogram.

    Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Yudi Sastro, menjelaskan bahwa penetapan harga ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Gubernur dan para Bupati se-Provinsi Lampung pada 9 September 2025, serta rapat koordinasi antara petani dan perusahaan tapioka dengan Menteri Pertanian yang digelar di Ruang Pola Gedung A Kementan pada 31 Januari 2025.

    “Dalam ketetapan itu, Kementan mengatur tiga poin penting, yakni harga ubi kayu (singkong) petani yang dibeli oleh industri sebesar Rp1.350 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen,”kata Yudi.

     

    Ia menegaskan, aturan ini berlaku mulai 9 September 2025 dan harus dilaksanakan bersama oleh semua pihak.

    “Pemerintah akan mengawal implementasinya agar petani terlindungi dan industri tetap mendapatkan pasokan bahan baku sesuai kebutuhan,” tegas Yudi.

    Dengan regulasi ini, Kementan optimistis singkong akan semakin kokoh menjadi komoditas strategis nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan industri dalam negeri.

    “Pada saat-saat seperti ini pemerintah harus hadir di tengah petani. Dengan adanya ketetapan harga ini, diharapkan tidak ada lagi pabrik yang membeli hasil panen di bawah standar. Kami juga akan mengawal peningkatan produksi singkong agar industri tetap mendapatkan bahan baku sesuai kebutuhan,” ujar Yudi.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk mengawal tata niaga singkong nasional. Penetapan harga singkong nasional merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani sekaligus langkah strategis menata singkong nasional.

    “Regulasi satu harga merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian kepada petani sekaligus menjaga pasokan bagi industri,” tutup Mentan.

  • Ketua Baleg DPR dukung Mentan selesaikan masalah singkong di Lampung

    Ketua Baleg DPR dukung Mentan selesaikan masalah singkong di Lampung

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mendukung langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menangani persoalan harga dan penyerapan singkong milik petani di Lampung.

    “Langkah ini merupakan solusi nyata di lapangan yang bisa dirasakan petani di lapangan,” kata Bob dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Bob menilai langkah Mentan yang langsung merespons keluhan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal serta petani mengenai harga singkong di Lampung menunjukkan keseriusan pemerintah.

    Sesuai laporan Gubernur, kata Bob, tingginya harga singkong di daerah tersebut membuat sejumlah pabrik lebih memilih membeli dari luar Lampung, sehingga menyulitkan petani lokal.

    “Kami di DPR, khususnya Baleg, mendukung penuh langkah cepat Mentan Amran yang tancap gas menyelesaikan persoalan singkong di Lampung. Pemerintah tidak boleh membiarkan petani menanggung kerugian akibat ketidakpastian harga dan lemahnya serapan pasar. Harus ada intervensi nyata untuk melindungi mereka,” tegas Bob.

    Ia menambahkan, ketersediaan singkong yang stabil dan harga yang terjangkau akan membawa manfaat ganda. Di satu sisi, petani mendapatkan kepastian usaha dan peningkatan pendapatan. Di sisi lain, industri olahan pangan juga memperoleh bahan baku secara berkesinambungan.

    “Singkong adalah komoditas strategis. Selain pangan pokok alternatif, juga menjadi bahan baku industri, bahkan bioenergi. Maka, kebijakan untuk memperkuat produksi dan tata niaga singkong sejalan dengan agenda kemandirian pangan nasional,” lanjutnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal regulasi nasional terkait tata niaga singkong.

    Menurutnya, aturan tersebut harus segera diputuskan dan dijalankan secara konsisten agar petani memperoleh kepastian usaha.

    Mentan memastikan akan segera menerbitkan surat resmi untuk menetapkan harga minimal singkong secara nasional, dengan mengacu pada regulasi yang telah berlaku di Lampung.

    “Segera saya tandatangani (suratnya) agar harga singkong secara nasional disamakan dengan harga di Lampung. Dengan begitu, petani punya jaminan harga,” ucap Mentan.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi petani, dan pelaku industri dalam membangun tata niaga singkong yang lebih sehat dan berkeadilan.

    Mentan turut mendorong para petani untuk terus meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kualitas singkong, sehingga pabrik memperoleh kepastian pasokan bahan baku yang sesuai standar.

    “Jika tata niaga ini kita perbaiki, singkong akan menjadi komoditas luar biasa. Nilai tambahnya besar, bahkan bisa menopang ekonomi daerah maupun nasional. Kita siap mengawal penuh,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BKPM sebut proyek hidrogen di Lampung pacu hilirisasi energi

    BKPM sebut proyek hidrogen di Lampung pacu hilirisasi energi

    Hilirisasi terbukti telah menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional…,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, Proyek Hidrogen Hijau (Green Hydrogen) Pilot Plant Ulubelu di Lampung merupakan tonggak penting dalam mendorong hilirisasi energi baru terbarukan dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menyatakan, proyek tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) atau karbon bersih pada tahun 2060, yang juga sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo, khususnya untuk mendorong kemandirian bangsa melalui energi dan ekonomi hijau.

    “Serta Astacita ke-5 untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri,” ujar Wamen Todotua.

    Disampaikan dia, pemanfaatan hidrogen hijau akan memperkuat ekonomi berkelanjutan, mulai dari bahan bakar transportasi hingga dekarbonisasi industri.

    Dengan target produksi hingga 100 kilogram hidrogen per hari pada November 2026, hasil produksi tidak hanya akan dimanfaatkan oleh Pertamina Group sebagai pemilik proyek, tetapi juga mitra eksternal seperti Toyota untuk pengembangan kendaraan berbahan bakar hidrogen.

    ”Hilirisasi terbukti telah menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, hilirisasi tidak hanya akan berfokus pada mineral, tetapi juga akan ditopang oleh energi hijau sebagai katalisator utama agar industrialisasi berjalan lebih efisien dan kompetitif,” kata dia.

    Wamen Todotua menyatakan, komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk terus mendorong investasi di sektor energi hijau dan hilirisasi sumber daya alam, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan mitra internasional dalam membangun ekosistem energi hijau.

    Proyek Green Hydrogen Ulubelu diharapkan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan dalam transisi energi global.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zita Anjani kagumi keindahan air terjun Way Tayas di Lampung Selatan

    Zita Anjani kagumi keindahan air terjun Way Tayas di Lampung Selatan

    Harapannya, Way Tayas bisa berkembang menjadi ikon wisata berkelanjutan, tidak hanya membanggakan warga lokal, tetapi juga menarik minat wisatawan dari luar daerah

    Lampung Selatan (ANTARA) – Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani mengagumi keindahan wisata alam Air Terjun Way Tayas yang berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

    “Wisata Way Tayas ini salah satu air terjun terbaik di Lampung Selatan. Keasriannya akan kita pertahankan, tapi juga kita tata agar lebih proper. Saya ingin memastikan kebersihannya terjaga, karena di sini keren banget,” katanya di Lampung Selatan, Rabu.

    Menurutnya, destinasi wisata alam tersebut perlu adanya sentuhan dari pemerintah setempat, untuk meningkatkan fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik wisatawan berkunjung di Air Terjun Way Tayas.

    “Ini menjadi momentum penting dalam mengangkat potensi wisata alam Lampung Selatan. Harapannya, Way Tayas bisa berkembang menjadi ikon wisata berkelanjutan, tidak hanya membanggakan warga lokal, tetapi juga menarik minat wisatawan dari luar daerah,” ucapnya.

    Dirinya menerangkan, Way Tayas bukan sekadar destinasi wisata, melainkan ruang untuk melepas penat dan kembali menyatu dengan alam. Keindahan yang ditawarkan, mulai dari nuansa sejuk khas pegunungan hingga panorama air terjun yang menawan, menjadikan lokasi ini sebagai permata tersembunyi di Rajabasa Lampung Selatan.

    “Saya mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Airnya benar-benar berwarna biru. Tolong jangan buang sampah sembarangan. Jagalah keaslian alam, karena jarang ada air terjun dengan warna seindah ini,” ujarnya.

    Menurut dia, jarak tempuh untuk menuju destinasi wisata tersebut hanya memakan waktu satu jam dengan berjalan kaki, sehingga sebanding dengan keindahan alam air terjun yang disajikan Way Tayas.

    Pewarta: Riadi Gunawan
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ID FOOD memperluas penyaluran SPHP, pastikan ketersediaan beras merata

    ID FOOD memperluas penyaluran SPHP, pastikan ketersediaan beras merata

    Kami terus memperkuat pendistribusian beras SPHP bersama Bulog agar tren harga beras yang mulai menurun ini bisa dijaga keberlanjutannya.

    Jakarta (ANTARA) – Holding BUMN Pangan ID FOOD terus memperluas penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna memastikan ketersediaan beras secara merata di masyarakat.

    SVP Sekretaris Perusahaan ID FOOD Yosdian Adi Pramono mengatakan langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan mendukung stabilitas harga dan pasokan pangan nasional.

    “Kami terus memperkuat pendistribusian beras SPHP bersama Bulog agar tren harga beras yang mulai menurun ini bisa dijaga keberlanjutannya. Upaya ini tidak hanya berfokus pada ketersediaan, tetapi juga memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat,” kata Yosdian dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Sampai dengan September 2025, melalui tiga anak perusahaan perdagangannya, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), PT Rajawali Nusindo, dan PT GIEB Indonesia, ID FOOD telah menyalurkan 6,4 ribu ton beras SPHP.

    Pendistribusian tersebut dilakukan di 200 titik yang tersebar di berbagai daerah, dengan rincian 6,3 ribu ton disalurkan oleh Rajawali Nusindo dan 118 ton oleh PPI dan GIEB Indonesia.

    Untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras yang terjangkau, ID FOOD juga melakukan penyaluran beras SPHP melalui gerai ritel modern. Sampai dengan Agustus 2025, untuk penyaluran melalui ritel modern telah terealisasi sebanyak 6 ribu ton.

    Yosdian menambahkan, ID FOOD juga melakukan pendistribusian beras SPHP melalui kegiatan bazar bertajuk Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian pada akhir Agustus lalu. Langkah penyaluran ini akan terus digencarkan hingga akhir tahun.

    Adapun tren penurunan harga beras terlihat berdasarkan data Panel Harga Pangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), per 10 September 2025 rata-rata harga beras medium nasional untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi) tercatat Rp13.491 per kg.

    Angka tersebut masih berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) Rp13.500 per kg, serta lebih rendah dibandingkan bulan lalu atau Agustus 2025 yang berada di kisaran Rp13.820 per kg.

    Tren penurunan harga juga terjadi pada beras SPHP, per 10 September ini untuk zona 1 rata-rata berada di harga Rp12.267 per kg, atau turun dibanding bulan lalu yang berada di harga Rp12.321 per kg.

    Harga beras SPHP secara nasional juga konsisten berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk semua zona. Di zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi) misalnya, harga rata-rata beras SPHP Rp12.267 per kg atau berada di bawah HET Rp12.500 per kg.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.