:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5377878/original/094307900_1760164172-Rumah_di_Kota_Metro__Lampung_ludes_dilalap_si_jago_merah__penghuni_tewas_terpanggang._Foto___Dok._Istimewa_..jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kebakaran Rumah di Kota Metro Lampung, 1 Penghuni Tewas Terjebak Kobaran Api")
Dia bilang, dua unit mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api. Dalam waktu sekitar 20 menit, petugas berhasil mengendalikan kebakaran.
“Sekarang masih dilakukan proses pendinginan di lokasi,” ujarnya.
Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Polisi juga tengah mengumpulkan keterangan dari saksi dan memeriksa kondisi di lokasi kejadian.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5377854/original/061437200_1760159237-Tersangka_modus_segitiga_jual_beli_mobil_bekas_di_media_sosial.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Polisi Ringkus Pelaku Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Modus Segitiga, Korban Rugi Rp 90 Juta")
Polisi juga mencurigai Rusdianto turut terlibat dalam penipuan jual beli hasil bumi seperti gabah, tepung, beras, dan minyak, dengan modus serupa. Menggunakan akun palsu serta rekening orang lain sebagai penampung uang.
Kini, Rusdianto resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polsek Pringsewu Kota.
Tersangka dijerat Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP jo. Pasal 56 KUHP atau 480 KUHP tentang penipuan dan turut serta dalam kejahatan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.
Sementara itu, polisi masih memburu pelaku utama MS yang diduga menjadi otak jaringan penipuan lintas daerah ini.
Yunnus mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat melakukan transaksi daring, terutama di media sosial yang rawan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.
“Kami mengingatkan warga agar selalu memverifikasi identitas penjual dan keaslian barang sebelum membayar. Jangan pernah mentransfer uang sebelum barang diterima atau dokumen kepemilikan dipastikan sah,” tegasnya.
Jakarta, CNBC Indonesia – Ancaman gempa megathrust kini menjadi perhatian serius bagi Indonesia. Sebagai negara yang terletak di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire, Indonesia memiliki 13 segmen megathrust yang berpotensi memicu gempa besar.
Dari sejumlah segmen tersebut, wilayah Selatan Jawa termasuk yang paling berisiko karena dampaknya bisa meluas hingga ke Selat Sunda.
Selain itu, segmen Sumatera, dikenal sebagai Segmen Enggano, juga memiliki potensi serupa dengan jangkauan yang bisa memengaruhi area sekitar Selat Sunda.
Khusus Selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda, segmen tersebut berdampak besar apabila melepaskan energi. Energi yang terkunci di zona subduksi selatan Jawa ini terus bertambah seiring waktu.
Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Nuraini Rahma Hanifa beberapa saat lalu mengungkapkan makin lama energi yang terkumpul ini akan mencapai titik pelepasan energi melalui pergerakan mendadak yang memicu getaran atau guncangan yang sangat kuat atau gempa bumi. Jika dilepaskan sekaligus bisa menyebabkan gempa hingga M 8,7.
Goncangan besar tersebut akan mengakibatkan perpindahan kolom air laut dan menyebabkan gelombang air laut menjadi sangat besar yang menjalar semua arah hingga mencapai daratan atau tsunami.
Tsunami yang ditimbulkan cukup tinggi, diperkirakan bisa mencapai 20 meter dan bisa berdampak luas. Tidak hanya di selatan Jawa, tetapi juga di wilayah pesisir lainnya seperti Banten dan Lampung, bahkan hingga ke Jakarta.
“Semua pesisir Banten itu akan berdampak tapi dengan tinggi (tsunami) yang berbeda-beda,” ungkap dia kepada CNBC Indonesia, Sabtu (11/10/2025).
Rahma menghitung apabila Megathrust di segmen Selatan Jawa yaitu wilayah Pangandaran pecah, maka akan terjadi tsunami sekitar 20 meter. Gelombang tsunami kemudian akan menyebar hingga masuk wilayah Selat Sunda dimana di daerah tersebut ada kawasan pesisir Banten dan Lampung.
“Kawasan pesisir Banten kira-kira tsunami 4 sampai 6 atau 8 meter,” sebutnya.
“Lampung yang menghadap Selat Sunda akan kena semua,” imbuhnya.
Sedangkan untuk Jakarta, tsunami diprediksi akan menerjang wilayah pesisir utara dengan ketinggian 1 sampai 1,8 meter. Menurut perhitungannya, tsunami tersebut akan tiba di Jakarta 2,5 jam. Dia mengatakan hanya daerah pesisir utara Jakarta saja yang akan terkena tsunami 1,8 meter.
“2,5 jam tsunami tiba. Kalau Jawa bagian selatan 40 menit sudah sampai, Lebak itu 18 menit. Oke, yang kena imbas itu pertama kali adalah wilayah Jakarta Utara ya,” sebutnya.
BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko Megathrust. Dampak gempa Megathrust sangat besar hingga memberikan dampak lanjutan seperti kematian, cedera, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dampak sosial ekonomi hingga gangguan layanan dasar.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia – Ancaman gempa megathrust kini menjadi perhatian serius bagi Indonesia. Sebagai negara yang terletak di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire, Indonesia memiliki 13 segmen megathrust yang berpotensi memicu gempa besar.
Dari sejumlah segmen tersebut, wilayah Selatan Jawa termasuk yang paling berisiko karena dampaknya bisa meluas hingga ke Selat Sunda.
Selain itu, segmen Sumatera, dikenal sebagai Segmen Enggano, juga memiliki potensi serupa dengan jangkauan yang bisa memengaruhi area sekitar Selat Sunda.
Khusus Selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda, segmen tersebut berdampak besar apabila melepaskan energi. Energi yang terkunci di zona subduksi selatan Jawa ini terus bertambah seiring waktu.
Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Nuraini Rahma Hanifa beberapa saat lalu mengungkapkan makin lama energi yang terkumpul ini akan mencapai titik pelepasan energi melalui pergerakan mendadak yang memicu getaran atau guncangan yang sangat kuat atau gempa bumi. Jika dilepaskan sekaligus bisa menyebabkan gempa hingga M 8,7.
Goncangan besar tersebut akan mengakibatkan perpindahan kolom air laut dan menyebabkan gelombang air laut menjadi sangat besar yang menjalar semua arah hingga mencapai daratan atau tsunami.
Tsunami yang ditimbulkan cukup tinggi, diperkirakan bisa mencapai 20 meter dan bisa berdampak luas. Tidak hanya di selatan Jawa, tetapi juga di wilayah pesisir lainnya seperti Banten dan Lampung, bahkan hingga ke Jakarta.
“Semua pesisir Banten itu akan berdampak tapi dengan tinggi (tsunami) yang berbeda-beda,” ungkap dia kepada CNBC Indonesia, Sabtu (11/10/2025).
Rahma menghitung apabila Megathrust di segmen Selatan Jawa yaitu wilayah Pangandaran pecah, maka akan terjadi tsunami sekitar 20 meter. Gelombang tsunami kemudian akan menyebar hingga masuk wilayah Selat Sunda dimana di daerah tersebut ada kawasan pesisir Banten dan Lampung.
“Kawasan pesisir Banten kira-kira tsunami 4 sampai 6 atau 8 meter,” sebutnya.
“Lampung yang menghadap Selat Sunda akan kena semua,” imbuhnya.
Sedangkan untuk Jakarta, tsunami diprediksi akan menerjang wilayah pesisir utara dengan ketinggian 1 sampai 1,8 meter. Menurut perhitungannya, tsunami tersebut akan tiba di Jakarta 2,5 jam. Dia mengatakan hanya daerah pesisir utara Jakarta saja yang akan terkena tsunami 1,8 meter.
“2,5 jam tsunami tiba. Kalau Jawa bagian selatan 40 menit sudah sampai, Lebak itu 18 menit. Oke, yang kena imbas itu pertama kali adalah wilayah Jakarta Utara ya,” sebutnya.
BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko Megathrust. Dampak gempa Megathrust sangat besar hingga memberikan dampak lanjutan seperti kematian, cedera, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dampak sosial ekonomi hingga gangguan layanan dasar.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5377239/original/033554900_1760082891-1000659890.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Jejak Kejahatan Bobby Asia Terkuak, Pernah Tipu Warga Rp300 Juta Janjikan Lolos Jadi Jaksa")
Liputan6.com, Lampung – Penangkapan Bobby Asia, aparatur sipil negara (ASN) asal Kabupaten Way Kanan, Lampung, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, pada Senin (6/10/2025), membuka kembali rekam jejak kelamnya.
ASN yang berdinas di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Way Kanan itu, ternyata pernah menipu sejumlah warga Lampung hingga ratusan juta rupiah dengan janji bisa meloloskan mereka menjadi jaksa dan pegawai pemerintah.
Bobby ditangkap setelah berpura-pura menjadi jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Aksi jaksa gadungan itu rencananya akan mengunjungi Kejari OKI dan Kodim OKI dengan alasan hendak menemui Bupati OKI dan meminta pengawalan dari TNI.
Namun aksinya terungkap setelah pihak Kejari melakukan pemeriksaan terhadap identitasnya. Bersama seorang temannya berinisial EF, Bobby kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sumatera Selatan.
Rupanya, aksi penyamaran itu bukan kejahatan pertama Bobby. Kepada Liputan6.com, seorang warga Lampung Utara berinisial DAY (28), mengaku pernah menjadi korban penipuan Bobby pada 2021 lalu.
DAY dijanjikan bisa lolos seleksi ASN Kejaksaan dengan membayar uang sebesar Rp300 juta.
“Pelaku mengaku anak pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Katanya bisa bantu meloloskan saya asal ikut bimbingan belajar dan setor uang dulu. Tapi setelah saya setor Rp30 juta pertama, tidak ada kabar apa pun,” ujar DAY, Jumat (10/10).
Uang itu kemudian diberikan secara bertahap hingga total mencapai Rp300 juta. Namun ujian CASN tetap berjalan tanpa adanya hasil seperti dijanjikan.
“Dia bilang nanti nilai saya akan diubah jadi tinggi, tapi ternyata saya tidak lolos,” katanya.
DAY mengaku sempat menagih uang tersebut dan pelaku berjanji mengembalikan secara bertahap.
“Dia bahkan buat surat pernyataan. Tapi baru dikembalikan Rp260 juta, setelah itu kabur,” ungkap DAY.
Jakarta, CNBC Indonesia – Lelang harga frekuensi radio untuk program internet murah 100 Mbps akan digelar pekan depan. Komdigi mengumumkan lelang harga frekuensi 1,4 GHz akan diikuti oleh Telkom, Surge, dan MyRepublic.
Pendaftaran untuk mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz dibuka sejak Juli 2025. Pada awalnya, Komdigi menyatakan ada 7 perusahaan yang mengambil formulir pendaftaran lelang yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular.
Setelah melewati proses pemeriksaan dokumen, Komdigi menyatakan ada tiga perusahaan yang dokumennya lengkap sehingga memenuhi persyaratan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025.
Tiga perusahaan tersebut adalah Telkom, Telemedia Komunikasi Pratama yang merupakan anak perusahaan Surge (WIFI), dan Eka Mas Republik pemilik brand MyRepublic.
Komdigi menyatakan, sampai tenggat waktu, tidak ada peserta seleksi yang menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi sehingga proses seleksi akan dilanjutkan dengan lelang harga. Lelang harga akan dilaksanakan mulai Senin, 13 Oktober 2025 dengan menggunakan sistem e-Auction.
Lelang frekuensi untuk layanan Fixed Wireless Access mencakup spektrum frekuensi selebar 80Mhz di rentang 1432Mhz-1512Mhz. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan internet tetap. Begitu juga agar ada pemerataan transformasi di tanah air.
“Langkah ini tidak hanya membuka ruang bagi penyelenggara jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga memperluas pilihan akses internet yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Peserta seleksi harus merupakan penyelenggara telekomunikasi yang memiliki perizinan berusaha jaringan tetap berbasis fiber optik (KBLI 61100), perizinan BWA (wireless) dengan KBLI 61200 jenis proyek utama bukan pendukung, perizinan ISP (KBLI 61921).
Salah satu syarat dokumen yang harus diberikan peserta adalah proposal teknis yang memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu 5 tahun.
Terdapat tiga regional yang ditetapkan sebagai objek seleksi. Objek seleksi ini memiliki rentang frekuensi 1432 MHz hingga 1512 Mhz, untuk total lebar pita 80 Mhz:
Regional 1
Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
Zona 7 : Jawa Timur
Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara
Regional 2
Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
Zona 15 : Kepulauan Riau
Regional 3
Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Raffles Brotestes Panjaitan, Komisaris PT Inhutani V periode 2022 hingga saat ini, sebagai saksi dalam dugaan suap pengelolaan kawasan hutan milik Inhutani V.
Selain Raffles, KPK juga memanggil Kamsiya seorang pegawai swasta. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
“Hari ini Kamis (09/10), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dalam Pengelolaan Kawasan Hutan di Kawasan Inhutani V,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (9/10/2025).
Budi mengatakan pemeriksaan kali ini untuk menganalisis keterangan saksi guna mengembangkan perkara suap yang terjadi di Provinsi Lampung.
Salah satu materi yang akan didalami adalah peran saksi dalam kasus tersebut. Mulai dari pengetahuannya mengenai aliran dana atau aset lainnya.
“Kita tunggu perkembangannya seperti apa peran-peran yang bersangkutan dalam konstruksi perkara ini apakah secara aktif melakukan tindakan-tindakan yang kemudian juga terkait dengan perkara ini termasuk juga apakah juga mendapatkan aliran uang aliran aset yang diduga berasal dari dugaan tindakan korupsi ini kita tunggu,” jelas Budi kepada wartawan.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Direktur Utama Inhutani V Dicky Yuana Rady sebagai tersangka suap perizinan pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Lampung.
Akan hal tersebut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengusut kasus ini untuk menemukan barang bukti maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang menyeret perusahaan BUMN tersebut.
“Tentu kita akan lihat apakah juga pengurusan, ya pengurusan lahan ini, kerja sama lahan ini. Apakah anak perusahaannya saja atau juga mengalir uangnya ke induk perusahaannya dalam hal ini perhutani,” kata Asep saat ditanya wartawan apakah akan mengusut jajaran Perhutani, Kamis (14/8/2025).
Pasalnya, Perhutani memiliki anak perusahaan Inhutani mulai dari 1,2,3, dan 4. Menurutnya tidak menutup kemungkinan anak perusahaan lainnya menerima aliran dana itu.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan 3 tersangka, yaitu; Direktur PT INH V Dicky Yuana Rady (DIC); Direktur PT PML Djunaidi (DJN); dan staf perizinan SB Grup Aditya (ADT).
“Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa uang tunai senilai SGD189.000 (atau sekitar Rp2,4 miliar – kurs hari ini), uang tunai senilai Rp8,5 juta, 1 (satu) unit mobil RUBICON di rumah DIC; serta 1 (satu) unit mobil Pajero milik Sdr. DIC di rumah ADT,” kata Asep.
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menanggapi mengenai pemotongan dana daerah oleh Menteri Keuangan Purbaya. Beberapa di antaranya adalah dana daerah otonomi khusus (Otsus)
Menurut Pigai, pemotongan dana otonomi khusus untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua seharusnya tidak dilakukan. Dia menilai dana otsus memiliki dasar historis dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian atau lembaga.
“Kementerian HAM memandang bahwa dana otonomi khusus adalah bagian dari hak asasi daerah istimewa, sekaligus perekat persatuan dan kepercayaan masyarakat DIY, Aceh, dan Papua terhadap pemerintah pusat,” ujarnya, dikutip Kamis (9/10/2025).
Dia mengatakan dana tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas daerah khusus yang telah dibentuk berdasarkan hasil perundingan politik serta komitmen nasional.
Dia menegaskan anggaran otsus merupakan cara negara mengakui keberadaan daerah khusus. Melalui dana ini, daerah otsus memperoleh kesempatan yang setara guna memajukan daerahnya tanpa mengesampingkan identitasnya.
“Pemotongan terhadap dana Otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian didaerah-daerah tersebut,” jelas Pigai.
Dia berharap Menteri Keuangan, Purbaya mengaji ulang aturan dan tidak memotong dana daerah otsus. Sebab, menurutnya daerah Otsus memiliki perbedaan tersendiri.
“Dana Otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” pungkasnya.
Dalam catatan Bisnis, sejumlah gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).
Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum Appsi, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.
Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,99 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.
Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.
Kemudian Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.
Bisnis.com, JAKARTA – Pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali diberikan oleh sejumlah pemerintah daerah (pemda) pada Oktober 2025.
Setidaknya ada 11 provinsi yang memberikan keringanan pajak bagi masyarakat. Namun, setiap daerah memiliki kebijakan dan jadwal pemutihan yang berbeda.
Biasanya dimulai dari pembebasan denda keterlambatan hingga diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Berikut daftar 11 provinsi yang memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Oktober 2025.
Daftar dan Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Oktober 2025
1. Aceh (1 Mei – 31 Desember 2025)
Keringanan: Bebas pajak progresif + denda/tunggakan kendaraan
2. Banten (Hingga 31 Oktober 2025)
Keringanan: Bebas pokok & sanksi PKB; tunggakan sebelumnya dihapus asalkan bayar PKB tahun berjalan
3. Yogyakarta (Hingga 31 Oktober 2025)
Keringanan: Bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.
4. Kalimantan Barat (Hingga 20 Desember 2025)
Keringanan: Diskon pokok PKB, pajak progresif, gratis BBNKB
5. Kalimantan Selatan (5 Januari – 31 Desember 2025)
Keringan: Diskon besar untuk PKB/BBNKB; bebas semua tunggakan & denda; cukup bayar tahun berjalan.
6. Lampung (1 Agustus – 31 Oktober 2025)
Keringanan: Bebas tunggakan, denda, pajak progresif, BBNKB kendaraan bekas; mutasi masuk bebas denda.
7. Papua Barat (1 Juli – 20 Desember 2025)
Keringanan: Bebas sanksi administratif & pengurangan pokok pajak & BBNKB.
8. Riau (Hingga 15 Desember 2025)
Keringanan: Penghapusan denda & pokok tunggakan lama; mutasi masuk diberi diskon; taat pajak mendapat diskon (Bapenda Riau)
9. Kepulauan Riau (1 Juli – 15 November 2025)
Keringanan: Bebas sanksi admin PKB 100%, pengurangan PKB, bebas denda SWDKLLJ, bebas BBNKB II.
10. Sulawesi Tenggara (Berlaku hingga April 2026)
Berbeda dari provinsi lain, Sulawesi Tenggara memberikan pembebasan tunggakan dan denda PKB tahun 2024 yang berlaku hingga April 2026.
Program ini terutama menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok masyarakat yang masih berstatus pelajar namun telah memiliki kendaraan pribadi.
11. Kalimantan Utara (Hingga Desember 2025)
Pemprov Kalimantan Utara juga memperpanjang program penghapusan denda pajak kendaraan hingga Desember 2025.
Dalam program ini, masyarakat hanya diwajibkan membayar biaya administrasi untuk pencetakan STNK, BPKB, dan TNKB sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Syarat dan Cara Mendapat Pemutihan Pajak Kendaraan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kompak, menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Gelombang protes itu disampaikan langsung saat para gubernur mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Selasa (7/10/2025), kemarin.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan berlangsung sekitar satu jam, mulai pukul 10.00 WIB.
Kabarnya, para kepala daerah yang hadir berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.
Turut hadir pula Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB.
Usai pertemuan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan adanya penyampaian aspirasi dari para gubernur yang keberatan atas pemotongan dana tersebut.
“Semuanya ngomong. Semuanya ngomong, nggak mau ketinggalan. Anda mau nanya apa? Ada beberapa yang bilang ini memang mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macem,” ujar Purbaya.
Purbaya mengatakan, penolakan semacam itu adalah hal yang wajar.
Namun, ia menegaskan bahwa seharusnya daerah sudah mampu mengelola keuangannya secara efektif sejak lama agar tidak bergantung penuh pada transfer pusat.
“Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana sini,” katanya.
Meski demikian, Purbaya menyebut pemerintah tetap membuka peluang untuk menambah kembali anggaran TKD pada pertengahan tahun depan, asalkan kondisi ekonomi nasional membaik.