provinsi: LAMPUNG

  • Tak Mau Bayar Tarif Parkir Rp 41 Ribu, PNS Todong Senpi ke Petugas Tiket, Sempat Menembak 1 kali

    Tak Mau Bayar Tarif Parkir Rp 41 Ribu, PNS Todong Senpi ke Petugas Tiket, Sempat Menembak 1 kali

    TRIBUNJATIM.COM – Cuma karena tak mau membayar tiket sebesar Rp 41 ribu, oknum PNS nekat nyaris menembak petugas palang tiket.

    Seorang petugas tiket Pelabuhan Bakauheni ditodong senjata api (senpi) saat memeriksa tiket kendaraan.

    Dalam video rekaman CCTV pos tiket, tercatat peristiwa itu terjadi pada Jumat (3/1/2024) sekitar pukul 04.54 WIB

    Karena menolak membayar tarif parkir pelabuhan pada Jumat (3/12/2024) dini hari, pelaku menodongkan senjata api (senpi) kepada petugas. 

    Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, pelaku MY menggunakan senjata jenis airsoft gun saat menodong korban bernama Kiemas Ekhsan.

    Kejadian itu berawal saat mobil BE 1563 ALG yang dikendarai pelaku hendak keluar dari areal Pelabuhan Bakauheni.

    “Tarif parkir yabg dikenakan saat itu sebesar Rp 41.000, tetapi pelaku marah dan mengaku sebagai pegawai Kesyahbandaran,” kata Yusriandi saat dihubungi, Jumat sore.

    Pelaku lalu mengancam korban dengan ucapan akan menabrak jika gerbang tidak segera dibuka.

    Pelaku juga mengeluarkan airsoft gun dan menodongkannya ke arah kepala petugas. 

    “Pelaku bahkan sempat melepaskan tembakan satu kali, meski tidak mengenai korban,” katanya.

    Nasib oknum PNS Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bakauheni usai todong senpi ke kepala petugas tiket Pelabuhan Bakauheni itu akhirnya terungkap.

    Mengancam dan membawa senjata api, oknum PNS itu akhirnya bakal dipenjara.

    Terancam pidana 12 tahun penjara, oknum PNS Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bakauheni berinisial MY (55) . 

    Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, pelaku MY menggunakan senjata jenis airsoft gun saat menodong korban bernama Kiemas Ekhsan.

    Kejadian itu berawal saat mobil BE 1563 ALG yang dikendarai pelaku hendak keluar dari areal Pelabuhan Bakauheni.

    Rekaman CCTV oknum PNS ancam dengan senpi (Tribunnews.com)

    Akibat ancaman tersebut, petugas loket yang merasa terancam akhirnya membuka gerbang dengan menggunakan nomor polisi bebas kantor.

    Yusriandi mengatakan, pelaku saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mapolres Lampung Selatan.

    Statusnya akan ditentukan dalam 1×24 jam ke depan.

    Untuk pelaku sendiri terancam dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api.

    “Ancaman maksimal 12 tahun penjara,” kata Yusriandi.

    Kasus lainnya melibatkan oknum kepolisian.

    Aksi anggota polisi yang mengancam tembak pegawai toko elektronik viral di media sosial.

    Pemilik toko mengaku kasihan dengan pegawainya yang diancam bakal ditembak oleh oknum polisi tersebut.

    Tak hanya itu, pegawai tersebut ternyata seorang anak yatim.

    Diketahui, aksi arogan anggota polisi ini terekam video dan viral di media sosial.

    Peristiwa tersebut terjadi di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

    Dalam video yang beredar, nampak seorang pria berbaju hitam berada di sebuah toko elektronik.

    Tak sendiri, pria berbaju hitam tersebut bersama seorang wanita berpakaian dinas pemerintahan.

    Terekam, pria tersebut tampak memarahi seorang pegawai toko.

    Dalam narasi video, cekcok tersebut berawal saat pria berbaju hitam menanyakan KTP pada karyawan toko.

    “Karyawan toko elektronik bertanya, Buat nanyak KTP saya? Pria (oknum polisi) itu menjawab, Kok marah-marah kau? Dijawab karyawan, Saya marahlah kok nanya KTP”.

     Lalu pria tersebut marah dan mengancam akan menembak pegawai tersebut.

    “Orang mana kau, ku tembak kau. Salah aku nanyak itu, kan enggak kan?” ujar pria berbaju hitam dalam rekaman yang dibuat pemilik toko dilansir dari kompas.com. 

    Setelah menyadari aksinya direkam, pria dan wanita itu bergegas meninggalkan lokasi. 

    “Mau diviralkan ya, Bang?” tanya polisi kepada pemilik toko yang merekam kejadian tersebut.

    Pemilik toko kemudian mempertanyakan alasan pria tersebut tersebut ingin menembak karyawan di tempatnya.

    “Ya bapak bilang mau nembak siapa? Coba ulang sekali lagi, coba, situ bilang mau nembak siapa? Coba ngomong sekali lagi. Woy kau siapa rupanya,” balas pemilik toko elektronik.

    Korban Anak Yatim

    Regen, Pemilik Toko 1001 Electronic and Furniture yang menjadi lokasi kejadian menceritakan secara singkat aksi arogan yang diduga dilakukan polisi yang berdinas di Polres Serdang Bedagai.

    Menurut Regen, peristiwa terjadi Senin (16/12/2024) siang. 

    Regen menyampaikan bahwa sejak awal dia tak tahu pelaku yang diduga datang bersama istri dan anaknya adalah anggota polisi Polres Serdang Bedagai.

    Semua kegiatan jual beli berjalan seperti pada umumnya sebelum entah apa yang terjadi mengapa yang bersangkutan melakukan ancaman. 

    “Sejak awal saya kan nggak tahu dia itu Polisi. Dia berbicara dengan karyawan saya ini. Karyawan saya ini anak yatim, Bang. Kasihan lah kalau diancam-ancam begitu,” kata Regen. 

    “Kalau ada masalah ya sama saya aja sampaikan. Jangan anggota saya. Biar kalau tembak, tembak aja saya. Saya pun udah sakit-sakitan, biar saya aja yang mati,” katanya. 

    Sejak cekcok tersebut, diterangkan Regen, karyawannya tersebut tak berani pulang ke rumah.

    Menurut pengakuan karyawannya, ia takut masih terjadi ancaman hingga pulang ke rumah. 

    “Dia ini pun sampai takut pulang, Bang,” kata Regen. 

    Terpisah, Kasi Humas Polres Tebing Tinggi, Iptu Mulyono, mengonfirmasi bahwa pria dalam video tersebut adalah anggota polisi. 

    Namun, ia belum merinci identitas dan kronologi kejadian.

    “Dapat kami jelaskan bahwa anggota polisi tersebut saat ini sudah dalam pemeriksaan dan pengawasan oleh Propam Polres Serdang Bedagai, sehubungan dengan personel Polres Serdang Bedagai,” ujar Mulyono dalam keterangan persnya, Rabu (18/12/2024).

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Prabowo Tambah Anggaran LPDB Kemenkop Rp10 T

    Prabowo Tambah Anggaran LPDB Kemenkop Rp10 T

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebanyak Rp10 triliun. 

    Keputusan ini berdasarkan hasil rapat bersama Menkop Budi Arie Setiadi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1).

    Budi menjelaskan anggaran tersebut akan mengalir ke Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Tugas utama LPDB adalah mengelola dana bergulir yang bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan UMKM.

    “Rp10 triliun itu untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Saat ini existing Rp6,8 triliun. Jadi ada tenaga baru. Tadi kan saya bilang, Pak Presiden (Prabowo) enggak main-main, betul-betul sangat concern, sangat sayang terhadap koperasi,” ujar Budi di Kemenkop, Jakarta, Jumat (3/1), melansir detikfinance.

    Ia mengatakan bakal berkoordinasi dengan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo agar dana tambahan tersebut dialokasikan untuk menggerakkan sektor riil.

    Tambahan anggaran itu pun akan dialokasikan secara bergulir.

    “Pokoknya sektor riil, nanti saya bilang sama Pak Dirut LPDB untuk menggerakkan sektor riil,” jelas Budi.

    “Itu bukan tambahan dana, itu dana bergulir yang dikelola oleh LPDB. Jadi kita bisa punya dana tambahan untuk bisa memberi pinjaman dan mendorong kredit koperasi,” sambung dirinya.

    Ia menambahkan dana tambahan ini juga diberikan untuk menopang program makan bergizi gratis (MBG) gagasan Prabowo, khususnya yang bergerak di sektor riil.

    Saat ini, MBG di bawah Kemenkop telah melakukan proyek percontohan di enam wilayah, di antaranya Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Sulawesi Tengah.

    “MBG kita sudah melakukan proyek percontohan di enam wilayah, di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bandung, Sulawesi Tengah. Ada enam tempat kita sudah melakukan uji coba. Dan dengan dana LPDB ini kan kita bisa mendorong sektor riil,” tuturnya.

    (del/sfr)

  • Pupuk Indonesia Catat 27.092 Transaksi Subsidi hingga 3 Januari 2025

    Pupuk Indonesia Catat 27.092 Transaksi Subsidi hingga 3 Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat telah ada sekitar 27.092 transaksi petani yang berhasil menebus pupuk bersubsidi sejak awal tahun hingga tanggal 3 Januari 2025. Hal ini menjadi bentuk komitmen Pupuk Indonesia menjalankan mandat Pemerintah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh mengatakan bahwa kegiatan penebusan pupuk bersubsidi pada awal tahun ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah yang telah berhasil menyederhanakan skema penebusan pupuk bersubsidi dan alokasi yang lebih terencana dengan baik.

    “Kami sampaikan sesuai janji Pemerintah, mulai 1 Januari 2025 Pupuk Indonesia siap menyalukan pupuk bersubsidi, dan benar pada pukul 00.00 detik ke 22 itu ada petani dari Kecamatan Sukadana, Lampung Timur melakukan penebusan, kemudian dari Serdang Bedagai, totalnya ada 10 petani yang bertransaksi pada malam tahun baru. Jadi allhamdulillah, petani sudah bisa menebus pupuk bersubsidi pada 1 Januari 2025,” demikian ungkap Tri Wahyudi.

    Pupuk Indonesia mencatat telah ada sebanyak 27.092 transaksi penebusan pupuk bersubsidi hingga tanggal 3 Januari 2025 dengan jumlah pupuk 7.536 ton, rinciannya pupuk urea 4.532 ton, pupuk NPK 2.966 ton, pupuk NPK Formula Khusus 16,7 ton, dan pupuk organik 20,8 ton.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton. Alokasi tersebut terbagi menjadi Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 147.798 ton, dan Organik 500.000 ton.

    Tri Wahyudi memastikan bahwa penyaluran pupuk subsidi ini diperuntukkan bagi petani terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi).

    Adapun syarat lain bagi petani yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi yaitu memiliki luas lahan maksimal 2 hektare, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial.

    “Kami menyambut baik kegiatan penebusan di awal tahun 2025, karena kegiatan ini dapat ini Kami harapkan dapat mendukung dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” katanya.

    Proses penebusan pupuk bersubsidi yang dapat dilakukan pada awal tahun 2025 ini disambut baik oleh para petani terdaftar yang berada di beberapa lokasi, seperti Wiyono, petani asal jawa Tengah ini merasa senang lantara awal tahun sudah dapat menebus pupuk guna memenuhi kebutuhan di awal musim tanam.

    “Terima kasih kepada Pemerintah dan Pupuk Indonesia atas ketersediaan stok pupuk yang selalu ada, hari ini saya Wiyono, petani dari Prambanan bisa menebus pupuk subsidi dengan KTP di hari Rabu, 1 Januari 2025,” kata Wiyono.

    Hal senada diungkapkan Ridwan, petani asal Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengungkapkan bahwa stok pupuk tersedia dan proses penebusannya mudah melalui i-Pubers. “Per tanggal 1 Januari 2025. Saya sudah bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios UD Daun Buah, cukup menggunakan KTP dan tidak ada kendala sama sekali,” katanya.

    Stok Pupuk Nasional Tersedia

    Pupuk Indonesia mencatat stok pupuk nasional pada awal tahun 2025 mencapai 1.558.558 ton. Seluruh stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.147.453 ton dan nonsubsidi sebesar 411.105 ton. Adapun rincian stok pupuk bersubsidi yaitu urea 572.700 ton, NPK 510.125 ton, NPK Formula Khusus 17.306 ton, dan pupuk organik sebesar 47.322 ton. Sedangkan stok pupuk nonsubsidi untuk urea 349.974 ton dan NPK 61.131 ton.

    Dengan stok yang tersedia dan di atas minimum stok yang ditentukan pemerintah ini, Pupuk Indonesia meyakini siap memenuhi kebutuhan pupuk petani terdaftar pada musim tanam awal tahun 2025.

    “Kami mengajak kepada seluruh petani terdaftar di RDKK untuk segera melakukan penebusan pupuk guna memenuhi kebutuhan pupuk di awal musim tanam 2025. Penebusan sudah dapat dilakukan dengan mudah, cukup membawa KTP dan proses penebusannya melalui i-Pubers,” kata Tri Wahyudi.

  • Pupuk Indonesia Catat 27.092 Transaksi Petani Tebus Pupuk Bersubsidi hingga 3 Januari 2025

    Pupuk Indonesia Catat 27.092 Transaksi Petani Tebus Pupuk Bersubsidi hingga 3 Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat telah ada sekitar 27.092 transaksi petani yang berhasil menebus pupuk bersubsidi sejak awal tahun hingga 3 Januari 2025. Hal ini menjadi bentuk komitmen Pupuk Indonesia menjalankan mandat Pemerintah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh mengatakan bahwa kegiatan penebusan pupuk bersubsidi pada awal tahun ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah yang telah berhasil menyederhanakan skema penebusan pupuk bersubsidi dan alokasi yang lebih terencana dengan baik.

    “Kami sampaikan sesuai janji Pemerintah, mulai 1 Januari 2025 Pupuk Indonesia siap menyalukan pupuk bersubsidi, dan benar pada pukul 00.00 detik ke 22 itu ada petani dari Kecamatan Sukadana, Lampung Timur melakukan penebusan, kemudian dari Serdang Bedagai, totalnya ada 10 petani yang bertransaksi pada malam tahun baru. Jadi allhamdulillah, petani sudah bisa menebus pupuk bersubsidi pada 1 Januari 2025,” ungkap Tri Wahyudi.

    Pupuk Indonesia mencatat telah ada sebanyak 27.092 transaksi penebusan pupuk bersubsidi hingga tanggal 3 Januari 2025 dengan jumlah pupuk 7.536 ton, rinciannya pupuk urea 4.532 ton, pupuk NPK 2.966 ton, pupuk NPK Formula Khusus 16,7 ton, dan pupuk organik 20,8 ton. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton. Alokasi tersebut terbagi menjadi Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 147.798 ton, dan Organik 500.000 ton.

    Tri Wahyudi memastikan bahwa penyaluran pupuk subsidi ini diperuntukkan bagi petani terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi). Adapun syarat lain bagi petani yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi yaitu memiliki luas lahan maksimal 2 hektare, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial.

    “Kami menyambut baik kegiatan penebusan di awal tahun 2025, karena kegiatan ini kami harapkan dapat mendukung dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” katanya.

    Proses penebusan pupuk bersubsidi yang dapat dilakukan pada awal tahun 2025 ini disambut baik oleh para petani terdaftar yang berada di beberapa lokasi, seperti Wiyono, petani asal jawa Tengah ini merasa senang lantara awal tahun sudah dapat menebus pupuk guna memenuhi kebutuhan di awal musim tanam.

    “Terima kasih kepada Pemerintah dan Pupuk Indonesia atas ketersediaan stok pupuk yang selalu ada, hari ini saya Wiyono, petani dari Prambanan bisa menebus pupuk subsidi dengan KTP di hari Rabu, 1 Januari 2025,” kata Wiyono.

    Hal senada diungkapkan Ridwan, petani asal Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengungkapkan bahwa stok pupuk tersedia dan proses penebusannya mudah melalui i-Pubers.

    “Per tanggal 1 Januari 2025. Saya sudah bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios UD Daun Buah, cukup menggunakan KTP dan tidak ada kendala sama sekali,” katanya.

    Stok Pupuk Nasional Tersedia Pupuk Indonesia mencatat stok pupuk nasional pada awal tahun 2025 mencapai 1.558.558 ton. Seluruh stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.147.453 ton dan nonsubsidi sebesar 411.105 ton.

    Adapun rincian stok pupuk bersubsidi yaitu urea 572.700 ton, NPK 510.125 ton, NPK Formula Khusus 17.306 ton, dan pupuk organik sebesar 47.322 ton. Sedangkan stok pupuk nonsubsidi untuk urea 349.974 ton dan NPK 61.131 ton. Dengan stok yang tersedia dan di atas minimum stok yang ditentukan pemerintah ini, Pupuk Indonesia meyakini siap memenuhi kebutuhan pupuk petani terdaftar pada musim tanam awal tahun 2025.

    “Kami mengajak kepada seluruh petani terdaftar di RDKK untuk segera melakukan penebusan pupuk guna memenuhi kebutuhan pupuk di awal musim tanam 2025. Penebusan sudah dapat dilakukan dengan mudah, cukup membawa KTP dan proses penebusannya melalui i-Pubers,” kata Tri Wahyudi.

  • Mantap! BJTM Berhasil Jadi BPD Terbesar dalam KUB

    Mantap! BJTM Berhasil Jadi BPD Terbesar dalam KUB

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di penutupan 2024 dan mengawali tahun yang baru, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau bankjatim sukses mencatatkan tonggak sejarah baru dengan berhasil menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar di Indonesia dalam Kelompok Usaha Bank (KUB).

    Prestasi ini tidak hanya menjadi cerminan dari kerja keras dan komitmen seluruh insan BJTM, tetapi juga merupakan bukti nyata atas kepercayaan yang terus diberikan oleh nasabah, investor, dan masyarakat Jawa Timur.

    Sebagai bagian dari langkah strategis, BJTM kini telah menjadi perusahaan induk terhadap 5 BPD melalui KUB. Yaitu Bank NTB Syariah, Bank Lampung, Bank NTT, Bank Banten, dan Bank Sultra.

    Direktur Utama bankjatim Busrul Iman menuturkan, melalui KUB, BJTM mengajak 5 BPD tersebut untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dan tumbuh bersama membangun Indonesia. Secara spesifik, sinergitas KUB BJTM ini meliputi aspek permodalan, aspek bisnis & keuangan, aspek pendukung lainnya.

    “Dari aspek permodalan, kami telah mengalokasikan penyertaan modal lebih dari Rp 300 miliar kepada lima BPD tersebut. Sedangkan dari aspek bisnis & keuangan, BJTM akan mensinergikan potensi bisnis. Baik dari sisi produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masing – masing bank dan juga konsolidasi laporan keuangan. Untuk aspek pendukung, bersama dengan 5 BPD, BJTM akan menghadirkan value creation beyond business yang sesuai dengan karakteristik BPD baik dari penguatan GCG, Corporate Culture, maupun Information Technology,” papar Busrul dalam keterangan resminya, Jumat (3/1/2025).

    Menurutnya, aksi korporasi KUB ini selain sebagai bentuk pengembangan bisnis bankjatim sekaligus juga sebagai bentuk respon aktif BJTM terhadap roadmap penguatan BPD 2024-2027 yang diluncurkan oleh OJK beberapa waktu lalu.

    Busrul menambahkan, dari aspek internal, seiring dengan pelaksanaan aksi korporasi KUB, BJTM juga telah mempersiapkan diri melalui transformasi terhadap 5 pilar yang menjadi fundamental bisnis perseroan. Peningkatan keunggulan di bidang human capital, penguatan struktur organisasi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan sinkronisasi prosedur yang lebih adaptif dengan tetap berasaskan pada kehati-hatian, dan peningkatan utilitas di aspek teknologi informasi.

    Selanjutnya pilar terakhir adalah implementasi aksi korporasi penyertaan modal untuk kebutuhan pembentukan KUB.

    “Dipercayanya bankjatim untuk bekerjasama dengan 5 BPD ini semakin memperkuat positioning bahwa BJTM memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dari sisi fundamental. Bersama-sama, BJTM dan 5 BPD akan membangun pondasi keuangan yang kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional demi menuju visi bankjatim sebagai BPD No 1 di Indonesia,” ungkap Busrul.

    Sebagai bank yang terus menjadi inovatif dan terpercaya, bankjatim telah membuktikan bahwa BPD dapat bersaing di kancah nasional. Maka dari itu, BJTM berkomitmen untuk terus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan memperkuat pertumbuhan bisnisnya. Adapun kinerja yang solid yang ditunjukkan pada periode November 2024, yakni aset bankjatim mencapai Rp 109,09 triliun, penyaluran kredit Rp 63,90 triliun, penghimpunan dana pihak ketiga berada di angka Rp 87,96 triliun, dan laba sebesar Rp 1,02 triliun.

    Kemudian, inovasi layanan keuangan berkelanjutan dari Jconnect sukses mencatatkan angka pengguna sebanyak 811.575 user pada November 2024. “Hal tersebut memperlihatkan peran BJTM yang terus bergerak bersama masyarakat dan pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Busrul.

    Di sisi lain, bankjatim juga menjadi salah satu perusahaan publik yang konsisten membagikan dividen tinggi selama lebih dari 10 tahun, bankjatim optimis dapat mempertahankan tradisi ini melalui kinerja keuangan berkelanjutan.

    “Menutup tahun dengan pencapaian tersebut, kami optimis untuk melanjutkan tren positif pada tahun mendatang, Hal ini sejalan dengan semangat membangun ekonomi nasional yang lebih kuat dan berdaya saing, sekaligus memberikan hasil maksimal bagi para pemangku kepentingan di 2025 mendatang,” pungkas Busrul.

    (adv/adv)

    Next Article

    Pembayaran Digital Berpotensi Besar, Ini Kesuksesan FEKDI X KKI 2024

  • Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Sabtu 4 Januari 2025 Cek Jawa, Bali & Lampung

    Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Sabtu 4 Januari 2025 Cek Jawa, Bali & Lampung

    Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Sabtu 4 Januari 2025 Cek Jawa, Bali & Lampung

    TRIBUNJATENG.COM- PT Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak atau BBM khususnya untuk BBM nonsubsidi.

    Diketahui kebijakan penyesuaian harga ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.

    Berdasarkan penyesuaian tersebut diketahui terdapat beberapa jenis BBM yang mengalami kenaikan diantaranya Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Pertamax Green (RON 95) Dexlite hingga Pertamina Dex.

    Terkait dengan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan.

    Dikutip dari Kompas.com melalui Fadjar Djoko Santoso selaku Vice President Corporate Communivation Pertamina mengungkapkan jika harga BBM setiap bulannya akan dilakukan update harga.

    “Setiap bulan harga BBM diupdate. Untuk penyesuaian harganya bisa dicek di laman resmi Pertamina,” ujar Djoko Santoso.

    Melalui laman resminya, Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

    Kepmen tersebut merupakan perubahan atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

    Berikut Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Januari 2025:

    Aceh 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.500 
    Pertamax Turbo: Rp 13.700 
    Dexlite: Rp 13.600 
    Pertamina Dex: Rp 13.900 
    Free Trade Zone (FTZ) 

    Sabang 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 11.500 
    Dexlite: Rp 12.500 

    Sumatera Utara 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Sumatera Barat 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 13.050 
    Pertamax Turbo: Rp 14.300 
    Dexlite: Rp 14.200 
    Pertamina Dex: Rp 14.500 

    Riau 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 13.050 
    Pertamax Turbo: Rp 14.300 
    Dexlite: Rp 14.200 
    Pertamina Dex: Rp 14.500 

    Kepulauan Riau 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 13.050 
    Pertamax Turbo: Rp 14.300 
    Dexlite: Rp 14.200 
    Pertamina Dex: Rp 14.500 

    Free Trade Zone (FTZ) Batam 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 11.900 
    Pertamax Turbo: Rp 13.000 
    Dexlite: Rp 13.000 
    Pertamina Dex: Rp 13.200 

    Jambi 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Bengkulu 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 13.050 
    Pertamax Turbo: Rp 14.300 
    Dexlite: Rp 14.200 
    Pertamina Dex: Rp 14.500 

    Sumatera Selatan 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Bangka Belitung
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800 
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Lampung 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    DKI Jakarta 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.500 
    Pertamax Turbo: Rp 13.700 
    Pertamax Green 95: Rp 13.400 
    Dexlite: Rp 13.600 
    Pertamina Dex: Rp 13.900 

    Banten 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.500 
    Pertamax Turbo: Rp 13.700 
    Pertamax Green 95: Rp 13.400 
    Dexlite: Rp 13.600 
    Pertamina Dex: Rp 13.900 

    Jawa Barat 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.500 
    Pertamax Turbo: Rp 13.700 
    Pertamax Green 95: Rp 13.400 
    Dexlite: Rp 13.600 
    Pertamina Dex: Rp 13.900 

    Jawa Tengah 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.500 
    Pertamax Turbo: Rp 13.700 
    Pertamax Green 95: Rp 13.400 
    Dexlite: Rp 13.600 
    Pertamina Dex: Rp 13.900 

    Yogyakarta 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.500 
    Pertamax Turbo: Rp 13.700 
    Pertamax Green 95: Rp 13.400 
    Dexlite: Rp 13.600 
    Pertamina Dex: Rp 13.900 

    Jawa Timur 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.500 
    Pertamax Turbo: Rp 13.700 
    Pertamax Green 95: Rp 13.400 
    Dexlite: Rp 13.600 
    Pertamina Dex: Rp 13.900 

    Bali 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.500 
    Pertamax Turbo: Rp 13.700 
    Pertamax Green 95: Rp 13.400 
    Dexlite: Rp 13.600 
    Pertamina Dex: Rp 13.900 

    Nusa Tenggara Barat 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.500 
    Pertamax Turbo: Rp 13.700 
    Pertamax Green 95: Rp 13.400 
    Dexlite: Rp 13.600 
    Pertamina Dex: Rp 13.900 

    Nusa Tenggara Timur 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.500 
    Pertamax Turbo: Rp 13.700 
    Pertamax Green 95: Rp 13.400 
    Dexlite: Rp 13.600 
    Pertamina Dex: Rp 13.900 

    Kalimantan Barat 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Kalimantan Tengah 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Kalimantan Selatan 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 13.050 
    Pertamax Turbo: Rp 14.300 
    Dexlite: Rp 14.200 
    Pertamina Dex: Rp 14.500 

    Kalimantan Timur 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Kalimantan Utara 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Sulawesi Utara 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Gorontalo 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Sulawesi Tengah 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Sulawesi Tenggara 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Sulawesi Selatan 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Sulawesi Barat 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Maluku 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Dexlite: Rp 13.900 

    Maluku Utara 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Dexlite: Rp 13.900 

    Papua 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Pertamax Turbo: Rp 14.000 
    Dexlite: Rp 13.900 

    Papua Barat 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200 

    Papua Selatan 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Dexlite: Rp 13.900 

    Papua Pegunungan 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Dexlite: Rp 13.900 

    Papua Tengah 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Dexlite: Rp 13.900 

    Papua Barat Daya 
    Pertalite: Rp 10.000
    Biosolar: Rp 6.800
    Pertamax: Rp 12.800 
    Dexlite: Rp 13.900 
    Pertamina Dex: Rp 14.200.

    (*)

  • 8
                    
                        14 Anggota Polda Lampung Dipecat, Ini Alasannya
                        Regional

    8 14 Anggota Polda Lampung Dipecat, Ini Alasannya Regional

    14 Anggota Polda Lampung Dipecat, Ini Alasannya
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 14 anggota Polda
    Lampung
    dan jajarannya diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) akibat pelanggaran berat yang dilakukan selama 2024.
    Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helmy Santika mengungkapkan, pemecatan ini dilakukan setelah Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) menyatakan mereka terbukti melakukan pelanggaran.
    “PTDH ini adalah langkah yang diambil sebagai tindak lanjut pelanggaran kode etik yang mereka lakukan,” kata Helmy dalam keterangan persnya pada Sabtu (4/1/2025).


    Helmy menegaskan bahwa keputusan pemecatan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Lampung dalam menegakkan disiplin dan menjaga profesionalisme anggota Polri.
    Berdasarkan data rekapitulasi, selama 2024, Bidpropam Polda Lampung telah menerima 194 perkara pengaduan masyarakat.
    Dari jumlah tersebut, 14 anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat diberhentikan secara tidak hormat.
    “Empat di antaranya mengajukan banding dan saat ini masih dalam proses,” tambah Helmy.
    Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut meliputi ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas, penyalahgunaan wewenang, serta tindakan lain yang mencoreng nama baik institusi.
    Selain itu, Bidpropam Polda Lampung juga menangani 172 perkara pelanggaran disiplin dan 65 perkara pelanggaran kode etik profesi Polri (KEPP) sepanjang 2024.
    “Kami tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Setiap laporan pengaduan masyarakat kami tangani secara cepat dengan prinsip keadilan, empati, dan profesionalisme,” tegas Helmy.
    Ia juga menambahkan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak secara tegas dan proporsional sesuai dengan kadar dan jenis pelanggarannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Oknum Pegawai KSOP Todongkan Airsoft Gun di Pelabuhan Bakauheni

    Kronologi Oknum Pegawai KSOP Todongkan Airsoft Gun di Pelabuhan Bakauheni

    Lampung, Beritasatu.com – Seorang oknum pegawai Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bakauheni, Lampung Selatan, terekam CCTV menodongkan airsoft gun kepada petugas loket parkir di Pelabuhan Bakauheni. Insiden ini dipicu oleh ketidaksenangan pelaku terhadap tarif parkir yang dinilai mahal.

    Peristiwa terjadi pada Jumat (3/1/2025) pagi sekitar pukul 04.54 WIB di pintu keluar kendaraan roda empat Pelabuhan Bakauheni. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku yang mengendarai minibus hitam, menodongkan pistol setelah tarif parkir sebesar Rp 41.000 dikenakan kepada dirinya.

    Saat korban, Kiemas Ekhsan, meminta pembayaran, pelaku langsung mengeluarkan pistol dan mengancam korban untuk membuka portal pintu keluar. Tidak hanya itu, pelaku juga sempat menembakkan pistolnya satu kali ke udara, memaksa korban membuka akses keluar untuk menghindari ancaman lebih lanjut.

    “Dia memaksa untuk keluar sambil menodongkan senjata. Saya panik dan langsung membuka portal menggunakan akses kantor,” ujar Kiemas seusai melaporkan insiden ke Polres Lampung Selatan.

    Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin, membenarkan pelaku oknum KSOP berinisial YS (55) adalah pegawai KSOP Bakauheni. Polisi menyita barang bukti berupa airsoft gun jenis Glock 17, kartu pegawai KSOP, dan kunci mobil milik pelaku penodongan.

    “Dari hasil pemeriksaan, pelaku tidak memiliki izin kepemilikan dan penggunaan airsoft gun,” ungkap Yusriandi. Hingga Jumat petang, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Selatan untuk mendalami motif kejadian.

    Akibat insiden pegawai di KSOP Bakauheni todongkan airsoft gun ini, korban mengaku mengalami ketakutan dan trauma meskipun tidak mengalami luka fisik.

  • Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…

    Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…

    Menanti Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Pemerintah
    merencanakan pelaksanaan
    program makan bergizi gratis
    dilakukan secara masif pada 6 Januari 2025, dengan anggaran Rp 71 triliun.
    Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Presiden
    Prabowo
    Subianto mengungkapkan, program
    makan bergizi gratis
    merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.
    Pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.
    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program tersebut bakal dimulai di 932 titik pada Januari 2025.
    “Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta pada 25 November 2024, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Memasuki awal tahun 2025,
    pemerintah
    pun mulai membahas secara serius lagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mengingat, program belajar mengajar mayoritas akan kembali dimulai di sekolah pada 6 Januari 2025.
    Pada 3 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terkait pemberdayaan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
    Kepala Negara mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sejak siang. Setidaknya, rapat berlangsung sekitar 2 jam lebih sejak dimulai pukul 15.00 WIB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, rapat itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.
    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Arie.
    “(Rapat) tentang semua terkait pemberdayaan masyarakat. Di mana negara hadir untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat.
    Menurut Budi Arie, makan bergizi gratis juga masuk dalam pembahasan rapat.
    “Makan bergizi gimana peran desa, peran koperasi, peran BUMDes, dan sebagainya. Kita (koperasi) memang bertugas untuk membantu, kita memang betul-betul untuk bantu,” ujarnya.
    Budi Arie mengungkapkan, kesiapan terkait makan bergizi lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Sebab, kementerian dan lembaga lain hanya merupakan pendukung program.
    Lebih lanjut, Budi Arie Setiadi mengatakan, sebanyak 1.923 koperasi siap terlibat dalam program makan bergizi gratis.
    “Koperasi ada data kita sudah menyampaikan, ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis,” kata Budi Arie.
    Dia mengungkapkan, jenis koperasi yang siap terlibat ada bermacam-macam, seperti koperasi telur, koperasi sayur, maupun koperasi lainnya.
    “Termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya. Ya ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari supporting untuk makan bergizi gratis,” ujar Budi Arie.
    “Oh iya, (memasok bahan makanan). Termasuk desa (juga memasok). Desa juga BUMdes sudah menyiapkan semuanya. Kita di 29 provinsi, ya,” katanya lagi.
    Dikkutip dari Antaranews, Budi Arie menyatakan bahwa koperasi susu di Indonesia siap memasok kebutuhan 1,3 juta liter susu sapi segar per hari untuk program makan bergizi gratis.
    “Koperasi susu itu identifikasi kita kan ada 1,3 juta liter per hari kemampuan koperasi susu Indonesia,” kata Budi Arie pada 3 Januari 2024.
    Dengan kemampuan produksi harian tersebut, menurut Budi, koperasi mampu menjangkau sekitar 6,5 juta penerima program makan bergizi gratis dengan asumsi setiap orang menerima 200 ml susu.
    Kemudian, Budi Arie mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan pasokan susu dari koperasi, terutama dari wilayah Jawa Timur.
    Menurut Budi Arie, produksi susu dari koperasi di Jawa Timur sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan program tersebut di provinsi itu.
    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan sebanyak 10 dapur umum
    TNI AL
    telah siap memasok makan bergizi gratis yang serentak digelar mulai 6 Januari 2025.
    “Untuk mendukung makan siang bergizi, itu yang sudah siap ini 10 titik. Tapi, kita targetnya 18 titik ya bahkan kalau nanti didukung anggaran yang cukup, kita bisa sampai dengan 96 titik,” kata KSAL dalam konferensi pers di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).
    KSAL menjelaskan, dapur umum ini didirikan di seluruh pangkalan atau markas TNI AL.
    Dengan rincian, berada di Brigif 1 Marinir (Jakarta), Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan; Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang; Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar; Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak; Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung; dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.
    Kemudian, dapur-dapur di Pangkalan Marinir Opak Surabaya, Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, dapur umum di lingkungan Kodiklatal, dan di Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya.
    “Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tapi tempat sudah kita siapkan,” ujar KSAL.
    Lebih lanjut, KSAL mengatakan bahwa pihaknya juga siap mengerahkan dapur-dapur mobile atau berjalan yang ada di batalyon-batalyon perbekalan dan dan peralatan (yonbekpal) Korps Marinir TNI AL.
    Namun, KSAL menyebut bahwa TNI AL sejatinya menyiapkan 96 titik dapur umum guna mendukung program pemerintah yakni makan bergizi gratis.
    “Dalam mendukung
    program Makan Bergizi Gratis
    yang dicanangkan oleh Pemerintah, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum di seluruh Indonesia,” kata KSAL Ali.
    KSAL memerinci dapur umum itu terdiri dari 78 titik di jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut serta 18 titik di jajaran Korps Marinir.
    Selain makan bergizi gratis, TNI AL juga mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan pangan.
    Ali mengatakan bahwa ketahanan pangan telah dilaksanakan TNI AL meliputi sektor pertanian, perkebunan, holtikultura, peternakan, perikanan air tawar maupun air laut.
    “Adapun kesiapan lahan TNI AL dalam mendukung program ketahanan pangan adalah seluas 8.342,09 hektar,” ungkap KSAL.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI AL Siapkan 10 Titik Dapur Umum Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    TNI AL Siapkan 10 Titik Dapur Umum Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, CNN Indonesia

    TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyiapkan 10 dapur umum untuk mendukung program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada 6 Januari mendatang.

    Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan dapur-dapur umum disiapkan di markas-markas TNI Angkatan Laut. Ali menyebut pihaknya siap membuat total 96 dapur umum jika menerima anggaran yang cukup.

    “Untuk mendukung makan siang bergizi, itu yang sudah siap ini 10 titik. Tapi kita targetnya 18 titik ya bahkan kalau nanti didukung anggaran yang cukup, kita bisa sampai dengan 96 titik. Hal ini kita siapkan di seluruh pangkalan atau markas-markas yang ada di angkatan laut,” kata Ali dalam konferensi pers, Jumat (3/1).

    Sebanyak 10 dapur umum TNI AL yang siap beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis itu berada di Brigif 1 Marinir, Seskoal, Pusdikmar, Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, serta Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang.

    Kemudian di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung dan Batalyon Infanteri (Yonif) 10 Marinir Batam.

    “Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ke depan markas-markas yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebenarnya bisa digunakan apabila anggarannya cukup untuk membangun dapur. Tapi tempat sudah kita siapkan,” katanya.

    Di sisi lain, ia mengatakan TNI AL siap mengerahkan dapur-dapur mobile-nya yang ada di batalyon-batalyon perbekalan dan dan peralatan (yonbekpal) Korps Marinir TNI AL.

    “Kita ada beberapa dapur lapangan yang bisa mobile,” ujar Ali.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya memastikan Program Makan Bergizi Gratis mulai berjalan pada 6 Januari 2025.

    “Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan,” ujar Dadan, seperti dikutip DetikFinance, Senin (30/12/2024).

    Namun, Dadan belum bisa mengungkap daerah mana yang menjadi titik awal implementasi program tersebut.

    “Saya lapor Presiden (Prabowo Subianto) dulu,” ujarnya.

    (yoa/pta)

    [Gambas:Video CNN]