Xcloud.id

provinsi: LAMPUNG

  • Kementan Jamin Kebutuhan Daging Terpenuhi Meski PMK Merebak di 11 Provinsi

    Kementan Jamin Kebutuhan Daging Terpenuhi Meski PMK Merebak di 11 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan langkah-langkah antisipatif agar stok daging tetap mencukupi seiring merebaknya wabah kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak ruminansia.

    Direktur Kesehatan Hewan Kementan Imron Suandy menyampaikan, langkah antisipatif yang dilakukan yakni dengan memastikan pasokan daging mencukupi, baik dari produksi lokal maupun cadangan yang ada.

    “Pemerintah telah melakukan langkah antisipatif dengan memastikan pasokan daging mencukupi, baik dari produksi lokal maupun cadangan yang ada,” kata Imron kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

    Selain itu, pihaknya juga terus memantau kondisi lapangan secara intens guna memastikan distribusi daging berjalan dengan lancar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi naiknya harga daging.

    Berdasarkan pantauan laporan iSIKHNAS, setidaknya kasus PMK telah terjadi di 11 provinsi dengan total ternak terinfeksi 14.630 ekor sejak Desember 2024 – 9 Januari 2025.

    Seiring dengan adanya kasus tersebut, Kementan sejak Desember 2024 telah membentuk Satuan Tugas Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan PMK.

    Satgas tersebut melibatkan asosiasi profesi dan akademisi. Adapun tugas Satgas dibagi dalam enam divisi yaitu divisi pengaduan data dan pelaporan; divisi pengendalian dan penanggulangan; divisi konsultasi; divisi edukasi dan sosialisasi; divisi sumber daya; dan divisi kerjasama yang merefleksikan tugas masing-masing.

    Selain membentuk Satgas PMK, Imron menuturkan bahwa pihaknya telah mengupayakan penyediaan vaksin untuk pengebalan ternak sehat sebanyak 4 juta dosis yang dialokasikan terutama untuk wilayah-wilayah kasus, tinggi populasi ternak sapi, dan lalu lintas ternak tinggi.

    “Pada saat ini, telah ditargetkan 25 Provinsi untuk mendapatkan vaksin pusat, dengan alokasi utama di Pulau Jawa, Lampung, Bali, dan NTB,” tuturnya.

    Pemerintah juga mengirimkan tim gabungan Ditjen PKH, UPT Pusat Ditjen PKH, Dinas Provinsi, dan Dinas Kab/Kota wilayah tertarget yang secara serentak melakukan giat vaksinasi hewan sehat, pengobatan ternak sakit, penyemprotan disinfeksi, dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

  • 14.630 Ternak Korban PMK, Wabah Tersebar di 11 Provinsi

    14.630 Ternak Korban PMK, Wabah Tersebar di 11 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sebanyak 14.630 ekor ternak terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK sepanjang Desember 2024-9 Januari 2025. 

    Direktur Kesehatan Hewan Kementan Imron Suandy, merujuk laporan iSIKHNAS, total kasus yang tercatat pada periode tersebut terjadi di 11 provinsi yang ada di Indonesia.

    “Sejak Desember 2024 – 9 Januari 2025, terjadi kasus PMK di 11 provinsi dengan total terinfeksi 14.630 ekor,” kata Imron kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

    Seiring dengan adanya wabah tersebut, Imron menyebut bahwa Kementan dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sejak akhir Desember 2024 telah membentuk Satuan Tugas Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan PMK.

    Satgas tersebut melibatkan asosiasi profesi dan akademisi. Adapun tugas Satgas dibagi dalam enam divisi yaitu divisi pengaduan data dan pelaporan; divisi pengendalian dan penanggulangan; divisi konsultasi; divisi edukasi dan sosialisasi; divisi sumber daya; dan divisi kerjasama yang merefleksikan tugas masing-masing.

    Selain membentuk Satgas PMK, Imron menuturkan bahwa pihaknya telah mengupayakan penyediaan vaksin untuk pengebalan ternak sehat sebanyak 4 juta dosis yang dialokasikan terutama untuk wilayah-wilayah kasus, tinggi populasi ternak sapi, dan lalu lintas ternak tinggi.

    “Pada saat ini, telah ditargetkan 25 Provinsi untuk mendapatkan vaksin pusat, dengan alokasi utama di Pulau Jawa, Lampung, Bali, dan NTB,” tuturnya.

    Pemerintah juga mengirimkan tim gabungan Ditjen PKH, UPT Pusat Ditjen PKH, Dinas Provinsi, dan Dinas Kab/Kota wilayah tertarget yang secara serentak melakukan giat vaksinasi hewan sehat, pengobatan ternak sakit, penyemprotan disinfeksi, dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

    Adapun, materi KIE PMK telah didistribusikan ke semua pihak untuk mempercepat penanganan PMK, termasuk petunjuk teknis penanganan PMK dan flyer vaksinasi PMK.

    “Giat respons terhadap PMK di lapangan terus dilakukan setiap hari sampai saat ini,” pungkasnya. 

  • Promo Minyak Goreng Hari Ini Selasa 14 Januari 2025 di Indomaret dan Alfamart

    Promo Minyak Goreng Hari Ini Selasa 14 Januari 2025 di Indomaret dan Alfamart

     

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini daftar promo minyak goreng Selasa (14/1/2025) di Indomaret dan Alfamart.

    Daftar ini dikutip dari Hemat.id.

    Indomaret:

    1. Indomaret/Larisst 2 liter

    – Harga awal: Rp 39.100

    – Harga promo: Rp 37.900

    Berlaku di Jawa, Bali dan Sumatera sampai 15 Januari 2025.

    2. Harumas 2 liter

    – Harga awal:Rp 38.500

    – Harga promo: Rp 37.900

    Berlaku di Jawa dan Lampung sampai 15 Januari 2025.

    3. Filma 2 liter

    – Harga awal: Rp 37.600

    – Harga promo: Rp 37.500

    Berlaku Nasional sampai 15 Januari 2025.

    Alfamart

    1. Filma 2 liter

    – Harga awal: Rp 38.700

    – Harga promo: Rp 37.800

    Berlaku Nasional sampai 16 Januari 2025.

    2. Tropical 2 liter

    – Harga awal: Rp 41.700

    – Harga promo: Rp 39.600

    Berlaku Nasional sampai 16 Januari 2025.

    3. Sunco 2 liter

    – Harga awal: Rp 43.500

    – Harga promo: Rp 39.700

    Berlaku Nasional sampai 16 Januari 2025.

    4. Camar 2 liter

    – Harga awal: Rp 39.400

    – Harga promo: Rp 38.100

    Berlaku Nasional sampai 16 Januari 2025.

    5. Bimoli 2 Liter

    – Harga awal: Rp 42.700

    – Harga promo: Rp 39.900

    Berlaku Nasional sampai 16 Januari 2025.

    6. Sania 2 liter

    – Harga awal: Rp 39.800

    – Harga promo: Rp 39.000

    Berlaku Nasional sampai 16 Januari 2025.

    7. Fortune 2 liter

    – Harga awal: Rp 39.600

    – Harga promo: Rp 38.900

    Berlaku Nasional sampai 16 Januari 2025.

    (*)

  • BMKG prakirakan seluruh kota besar di Indonesia diguyur hujan hari ini

    BMKG prakirakan seluruh kota besar di Indonesia diguyur hujan hari ini

    Ilustrasi – Sejumlah karyawati menyeberangi jalan yang tergenang air di depan gedung perkantoran saat hujan ringan. (ANTARA/Muhammad Adimaja/am.)

    BMKG prakirakan seluruh kota besar di Indonesia diguyur hujan hari ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI memprakirakan seluruh kota besar di Indonesia diguyur hujan dengan intensitas yang berbeda-beda pada hari ini.  

    “Kita mulai dari Pulau Sumatera. Diprakirakan hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, dan Padang. Waspadai hujan petir yang terjadi di Tanjung Pinang,” kata Prakirawati BMKG Eriska Febriati melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Selasa.

    Masih di Pulau Sumatera, Eriska memaparkan hujan ringan diprakirakan mengguyur wilayah Jambi, Palembang, dan Lampung.  Ia juga mengimbau masyarakat yang berada di Bengkulu dan Pangkal Pinang untuk mewaspadai hujan petir yang akan terjadi.  

    “Beralih ke Pulau Jawa, diprakirakan hujan ringan di wilayah Jakarta dan Serang, hujan sedang terjadi di Bandung, dan waspadai hujan petir di wilayah Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya,” ujarnya.  

    Sedangkan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kata Eriska, diprakirakan hujan ringan di Denpasar dan Mataram, serta hujan disertai petir di wilayah Kupang.  Adapun di Pulau Kalimantan, hujan ringan diprakirakan mengguyur wilayah Pontianak dan Samarinda. Sementara, hujan petir diprakirakan turun wilayah Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin. 

    “Beralih ke Pulau Sulawesi, diprakirakan hujan ringan di wilayah Palu, Gorontalo, Kendari, dan Makassar. Hujan sedang terjadi di Mamuju, dan waspadai hujan petir di Manado,” lanjutnya.

    Sementara di wilayah Timur Indonesia, Eriska memaparkan hujan ringan diprakirakan terjadi di wilayah Sorong, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya.   Adapun hujan sedang diprakirakan terjadi di Nabire, serta hujan petir di Ternate dan Merauke.  

    Eriska mengingatkan kepada masyarakat bahwa paparannya tersebut merupakan gambaran umum dari prakiraan cuaca yang akan terjadi di masing-masing wilayah, adapun untuk informasi cuaca yang diperbarui secara berkala, masyarakat dapat mengaksesnya melalui aplikasi Info BMKG, laman web bmkg.go.id, serta media sosial @infobmkg.

    Sumber : Antara

  • Wamen HAM Harapkan Memorial Living Park Aceh Bisa Jadi Edukasi Masyarakat

    Wamen HAM Harapkan Memorial Living Park Aceh Bisa Jadi Edukasi Masyarakat

    Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin mengatakan bahwa pembangunan Memorial Living Park di Kabupaten Pidie, Aceh, dapat menjadi kenangan dan edukasi masyarakat. 

    Mugiyono mengatakan bahwa Memorial Living Park ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Tempat ini dapat dijadikan sebagai sarana edukasi dan bertemu satu sama lain sesama masyarakat.

    “Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman tersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut,” ungkap Mugiyono saat ditemui awak media di Kebayoran Baru, Senin, 13 Januari 2025.

    Sebagai lokasi di mana pelanggaran HAM terjadi pada 1998 silam, Mugiyono mengatakan tidak tinggal diam dan berlaku seenaknya sebagai pemerintah. Justru, pemerintah melibatkan masyarakat sekitar.

    Baca juga: Pasca Direvitalisasi Kementerian PU, Pasar Natar Jadi Pusat Ekonomi Baru Lampung Selatan

    Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

    Cara pemerintah menggandeng masyarakat adalah dengan melanjutkan menjalankan bangunan Memorial Living Park yang melibatkan masyarakat sekitar, seperti penyediaan UMKM. Pemerintah daerah pun juga akan melanjutkan menjaga situs bersejarah tersebut setelah dilakukan peresmian Februari 2025 mendatang.

    Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.

    “Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi,” jelas Mugiyono.

    “Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan menjalankan untuk pemulihan tersebut,” lanjutnya.

    Pemulihan korban pun dilakukan dengan melakukan pembangunan rumah. Hal ini diharapkan selain menjadi tanggung jawab negara, juga dapat menjadi simbol persatuan untuk bekerja sama antara masyarakat dan pemerintah.

    Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin mengatakan bahwa pembangunan Memorial Living Park di Kabupaten Pidie, Aceh, dapat menjadi kenangan dan edukasi masyarakat. 
     
    Mugiyono mengatakan bahwa Memorial Living Park ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Tempat ini dapat dijadikan sebagai sarana edukasi dan bertemu satu sama lain sesama masyarakat.
     
    “Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman tersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut,” ungkap Mugiyono saat ditemui awak media di Kebayoran Baru, Senin, 13 Januari 2025.

    Sebagai lokasi di mana pelanggaran HAM terjadi pada 1998 silam, Mugiyono mengatakan tidak tinggal diam dan berlaku seenaknya sebagai pemerintah. Justru, pemerintah melibatkan masyarakat sekitar.
     
    Baca juga: Pasca Direvitalisasi Kementerian PU, Pasar Natar Jadi Pusat Ekonomi Baru Lampung Selatan
     
    Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.
     
    Cara pemerintah menggandeng masyarakat adalah dengan melanjutkan menjalankan bangunan Memorial Living Park yang melibatkan masyarakat sekitar, seperti penyediaan UMKM. Pemerintah daerah pun juga akan melanjutkan menjaga situs bersejarah tersebut setelah dilakukan peresmian Februari 2025 mendatang.
     
    Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.
     
    “Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi,” jelas Mugiyono.
     
    “Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan menjalankan untuk pemulihan tersebut,” lanjutnya.
     
    Pemulihan korban pun dilakukan dengan melakukan pembangunan rumah. Hal ini diharapkan selain menjadi tanggung jawab negara, juga dapat menjadi simbol persatuan untuk bekerja sama antara masyarakat dan pemerintah.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Dinsos Jaksel jaring 820 PPKS selama 2024

    Dinsos Jaksel jaring 820 PPKS selama 2024

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan menjaring sebanyak 820 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selama 2024 untuk terciptanya lingkungan yang kondusif dan aman di Ibu Kota.

    “Selama 2024 kami menjaring sebanyak 820 PPKS untuk ditertibkan,” kata Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan Bernad Tambunan di Jakarta, Senin.

    Bernad merinci sejumlah PPKS itu terdiri dari gelandangan (123), pengamen (136), dan pengemis (60).

    Kemudian, pemulung (39), pedagang asongan (13), parkir liar (47), disabilitas mental atau ODGJ (76) , penyandang disabilitas (5), orang berkebutuhan khusus (3), lanjut usia terlantar (88), anak terlantar (5), terlantar (140) dan non PPKS (85).

    Angka ini menurun jika dibandingkan dengan jumlah PPKS yang dijaring di Jakarta Selatan pada 2023 sebanyak 1.255 PPKS.

    Bernard menjelaskan, para PPKS yang terjaring langsung dibawa ke Panti Sosial Bina Insani Satu (PSBI I) untuk dilakukan pembinaan.

    Pihaknya juga bekerja sama dengan anggota Satpol PP dalam penjaringan gabungan PPKS, yang dilakukan tiga kali dalam satu minggu.

    “Diharapkan dengan penjaringan PPKS ini meningkatkan ketentraman dan kenyamanan kota Jakarta Selatan dari gangguan ketertiban umum,” ujarnya.

    Selain melakukan penjaringan di lapangan, Dinas Sosial Jakarta Selatan juga menerima laporan PPKS yang mengganggu ketertiban dari warga setempat.

    Ia juga mengharapkan warga bisa melaporkan PPKS yang dikhawatirkan mengganggu keamanan lingkungan melalui Satuan Pelaksana Suku Dinas Sosial kelurahan setempat.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjaring sebanyak 5.998 PPKS sepanjang tahun 2024.

    Kategori terbanyak PPKS yang dijaring oleh Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (Satgas P3S), yakni gelandangan, orang terlantar, penyandang disabilitas mental dan pengamen.

    Selain upaya penjaringan, Dinas Sosial DKI juga memulangkan sebanyak 1.512 orang telantar ke daerah asal, dengan tujuan terbanyak, yakni Lampung (646 orang), diikuti Surabaya (384 orang), Semarang (340 orang), Cilacap (53 orang) dan Tasikmalaya (89 orang).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lahan PTPN I Regional 7 di Lampung Dikuasai Puluhan Tahun, Kini Dibebaskan

    Lahan PTPN I Regional 7 di Lampung Dikuasai Puluhan Tahun, Kini Dibebaskan

    Liputan6.com, Lampung – Hari terakhir eksekusi lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN I Regional 7 di Desa Sido Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, berlangsung pada Senin, (13/1/2025). Eksekusi ini melibatkan pengamanan ketat dari pihak berwenang, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis.

    Head Area PTPN I Regional 7, Tuhu Bangun menjelaskan bahwa lahan seluas 4.984,41 hektare ini berdasarkan HGU Nomor 16 Tahun 1997 telah diputuskan sebagai aset sah negara melalui putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

    “Proses eksekusi ini dilakukan sesuai hukum. Kami tetap mengedepankan pendekatan humanis, dengan memberikan waktu kepada warga untuk secara sukarela meninggalkan lahan,” ujar Tuhu Bangun, Senin (13/1/2025).

    Ia menambahkan bahwa PTPN menyediakan beberapa bantuan, seperti rumah transit dengan biaya Rp1 juta per keluarga, tukang untuk membantu pembongkaran rumah, hingga transportasi.

    Bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal, PTPN juga bekerja sama dengan pondok pesantren untuk menampung mereka sementara waktu.

    Meski mayoritas warga telah memahami situasi dan meninggalkan lahan, Tuhu menyebut masih ada sejumlah orang yang memengaruhi 20 dari 72 kepala keluarga untuk tetap bertahan.

    Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin menyatakan pihaknya melaksanakan pengamanan secara humanis, melibatkan 250 personel gabungan dari Polres, Kodim, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan.

    “Kami mengutamakan pendekatan persuasif. Namun, ketika ditemukan beberapa warga membawa senjata tajam, kami melakukan tindakan tegas dan terukur. Empat orang telah diamankan, termasuk seorang provokator,” jelas Yusriandi.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menempati lahan yang bukan hak mereka dan memastikan eksekusi berjalan lancar tanpa kekerasan.

    Penitera Pengadilan Negeri Kalianda, Ahmad Letondot Basari menjelaskan bahwa eksekusi lahan telah dilaksanakan sesuai putusan yang inkracht per 31 Desember 2024.

    Terkait gugatan baru yang diajukan pada 7 Januari 2025, ia menegaskan bahwa kasus tersebut tidak memengaruhi eksekusi yang sudah dilakukan.

    “Gugatan baru yang masuk akan diproses di pengadilan mulai 14 Januari 2025, tetapi eksekusi ini adalah perkara terpisah yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegas Ahmad.

    Proses eksekusi ini menjadi upaya penegakan supremasi hukum atas aset negara yang telah lama dikuasai warga tanpa izin. PTPN berharap seluruh pihak dapat mematuhi hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan.

     

    Dituduh PKI, Ratusan Jiwa di Cilacap Terusir dari Tanahnya pada 1965

  • Di Jakarta Naik Gila-gilaan, Harga Cabai di Sini Cuma Rp12.500/kg

    Di Jakarta Naik Gila-gilaan, Harga Cabai di Sini Cuma Rp12.500/kg

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga komoditas cabai sampai dengan pekan kedua Januari 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengungkapkan harga rata-rata cabai merah dan cabai rawit masih mengalami kenaikan signifikan sampai dengan pekan kedua Januari ini.

    Pudji memaparkan, cabai merah mencatat kenaikan harga hingga 34,55% dibandingkan Desember 2024. Hingga minggu kedua Januari 2025, harga rata-rata nasional mencapai Rp51.612 per kg, masih dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan Rp37.000 hingga Rp55.000 per kg. Namun, secara spasial, kenaikan harga cabai merah terjadi di 85,28% wilayah Indonesia, dengan harga tertinggi berada di luar Pulau Jawa dan Sumatra mencapai Rp53.457 per kg.

    “Secara rata-rata nasional, harga cabai merah tertinggi terjadi di luar Pulau Jawa dan Sumatera sebesar Rp53.457 per kg, dan rata-rata harga cabai tertinggi juga terjadi di kabupaten,” kata Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Senin (13/1/2025).

    Dia merinci, pada minggu kedua Januari 2025, harga cabai merah di Pulau Sumatera rata-rata mencapai Rp48.148 per kg. Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat harga tertinggi sebesar Rp103.333 per kg, sementara harga terendah berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Rp21.056 per kg.

    Di Pulau Jawa, rata-rata harga cabai merah menurut data BPS mencapai Rp52.421 per kg, dengan Jakarta Utara mencatatkan harga tertinggi sebesar Rp78.333 per kg, sedangkan Kabupaten Bangkalan memiliki harga terendah, yaitu Rp16.889 per kg.

    Foto: Sejumlah warga membeli cabai di Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (7/01/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Sejumlah warga membeli cabai di Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (7/01/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Sementara itu, wilayah di luar Jawa dan Sumatera mencatat rata-rata harga Rp53.457 per kg. Kabupaten Nduga mencatat harga tertinggi mencapai Rp180.000 per kg, sementara Kabupaten Bombana menjadi wilayah dengan harga terendah, yakni Rp12.500 per kg.

    “Peta wilayah Sumatra, Jawa, dan Kalimantan kembali didominasi warna merah yang mengindikasikan kenaikan harga cabai merah,” jelasnya.

    Kenaikan lebih tajam terjadi pada cabai rawit merah yang naik 42% dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata harga nasional kini mencapai Rp67.816 per kg, jauh di atas HAP yang ditetapkan antara Rp40.000 hingga Rp57.000 per kg. Kenaikan harga ini terjadi di 75% wilayah Indonesia, dengan harga tertinggi tercatat di kabupaten di Pulau Jawa.

    “Secara nasional, rata-rata harga cabai rawit pada minggu kedua Januari 2025 sudah berada di atas rentang HAP, yaitu mencapai Rp67.816 per kg,” ungkapnya.

    Jika dirinci, data BPS menunjukkan harga rata-rata cabai rawit di Pulau Sumatra mencapai Rp56.573 per kg sampai dengan minggu kedua Januari 2025. Adapun, harga tertinggi terjadi di kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp113.333 per kg, sedangkan harga terendah di kabupaten Sarolangun sebesar Rp26.000 per kg.

    Untuk Pulau Jawa, Pudji mengungkap harga rata-ratanya adalah Rp74.262 per kg. Dari sana terlihat harga tertinggi terjadi di Jakarta Utara yang mencapai Rp110.000 per kg. Sedangkan harga terendah di level Rp24.852 per kg di kabupaten Bangkalan.

    Sementara itu, harga rata-rata cabai rawit di luar Pulau Jawa-Sumatra adalah Rp69.378 per kg. Harga tertinggi terjadi di kabupaten Nduga yang tembus Rp180.000 per kg, sedangkan harga terendah terjadi di kabupaten Bombana sebesar Rp25.000 per kg.

    (wur)

  • Ibu Depresi di Lampung Timur Tega Habisi Nyawa Bayinya, Ini Kronologinya

    Ibu Depresi di Lampung Timur Tega Habisi Nyawa Bayinya, Ini Kronologinya

    Liputan6.com, Lampung – Seorang balita berusia enam bulan berinisial HS ditemukan tewas bersimbah darah setelah dibacok oleh ibu kandungnya menggunakan golok. Peristiwa tragis ini terjadi di Dusun 3, Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur, pada Sabtu (11/1/2025) sekitar pukul 04.00 WIB.

    Kapolres Lampung Timur, AKBP Benny Prasetya menjelaskan bahwa korban pertama kali ditemukan oleh kakaknya, NA.

    “Saksi yang juga kakak korban mendengar tangisan dari arah dapur sekitar pukul 04.00 WIB. Saat mendatangi sumber suara, ia menemukan adiknya tergeletak bersimbah darah dengan luka di kepala,” ujar Benny, Senin (13/1/2025).

    Di dekat jasad HS, terlihat ibu kandungnya, UD, berdiri sambil memegang sebilah golok. NA langsung membawa korban ke rumah pamannya, MS, yang tinggal bertetangga.

    Pamannya segera membawa HS ke bidan desa untuk mendapat pertolongan. Namun, balita tersebut dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah bidan.

    Saat kembali ke rumah, NA menemukan ibunya, UD, terkapar di lantai dengan luka sayatan di tangan serta botol racun semut di dekatnya. Diduga, pelaku mencoba bunuh diri usai membunuh anaknya.

    “Saat ini, pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Kami melakukan penjagaan ketat untuk memastikan keamanannya,” ungkapnya.

    Benny menambahkan bahwa pelaku diduga melakukan aksi kejam tersebut karena mengalami depresi berat.

    Selain harus mengurus anak sendirian, pelaku juga menghadapi tekanan karena suaminya jarang pulang dan berencana menikah lagi.

    Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap detail lengkapnya.

  • Pesan Prabowo ke Kader Gerindra Pemenang Pilkada 2024: Jangan Korupsi!

    Pesan Prabowo ke Kader Gerindra Pemenang Pilkada 2024: Jangan Korupsi!

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memberikan pesan tegas kepada para kader Gerindra yang terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Pesan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan amanah rakyat.

    “Menjadi kepala daerah adalah bentuk pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara. Jangan korupsi! Menjadi pemimpin artinya sudah harus selesai dengan dirinya sendiri,” ujar Muzani, menyampaikan pesan Prabowo pada Minggu, 12 Januari 2025.

    Muzani juga menjelaskan bahwa Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Silaturahmi dengan kepala daerah Gerindra ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara bapak ibu semua dengan pemerintah pusat. Saya siap menjadi jembatan penghubung bagi kepentingan daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Hari ini kita berdiskusi tentang berbagai masalah di daerah masing-masing untuk mencari solusi bersama,” jelas Muzani.

    Menurutnya, kepala daerah merupakan perpanjangan pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan program-program nasional seperti swasembada pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan harus dikoordinasikan dengan baik hingga ke tingkat daerah.

    Prabowo juga menyampaikan harapannya agar Lampung menjadi salah satu provinsi penopang swasembada pangan nasional. Untuk itu, kepala daerah diimbau untuk mencatat dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    “Rata-rata masalah utama yang dihadapi bupati adalah infrastruktur yang berkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, masalah pertanian yang terkait dengan Kementerian Pertanian, dan masalah pendidikan dasar serta menengah yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan,” ungkap Muzani.

    Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap perbaikan infrastruktur sekolah di Lampung yang sudah mulai rusak serta peningkatan fasilitas rumah sakit di daerah.

    Muzani menutup dengan menegaskan kembali pesan Prabowo agar para kepala daerah dari Partai Gerindra menghindari korupsi dalam menjalankan tugas mereka.

    “Semua upaya untuk memajukan daerah dan mensejahterakan rakyat hanya bisa tercapai jika tidak ada korupsi. Itu adalah syarat utama untuk melayani masyarakat dengan baik,” pungkasnya.