provinsi: LAMPUNG

  • Warga Jepara jadi Tersangka Pencabulan 31 Anak, Rekam dan Simpan Video Asusila di Handphone – Halaman all

    Warga Jepara jadi Tersangka Pencabulan 31 Anak, Rekam dan Simpan Video Asusila di Handphone – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang tersangka pencabulan anak di bawah umur berinisial S (21) ditangkap di rumahnya di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada Rabu (30/4/2025).

    Aksi pencabulan dilakukan S selama enam bulan dengan jumlah korban 31 anak.

    Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, mengatakan jumlah korban didapatkan setelah penyidik memeriksa handphone tersangka.

    “Pelaku melakukan aksinya dari bulan September (2024), sudah 6 bulan,” paparnya, Rabu (30/4/2025), dikutip dari TribunJateng.com.

    Para korban berasal dari daerah yang berbeda-beda, namun mayoritas berasal dari Jepara.

    “Dari Jawa Timur, Semarang, Lampung, dan sebagian besar di Jepara,” imbuhnya.

    Aksi pencabulan direkam dan disimpan di handphone tersangka.

    Salah satu korban mengalami trauma hingga berencana bunuh diri.

    “Korbannya pada saat diancam ada yang mau bunuh diri juga ada,” tukasnya.

    Kasus ini terungkap setelah orang tua salah satu korban menemukan foto tak senonoh di handphone.

    “Itu berawal dari laporan orang tua korban, orang tua korban tidak sengaja memperbaiki HP milik korban, sudah baik dibuka baru diketahui, anak malu tidak berani mengungkapkan,” katanya.

    Tersangka menggunakan media sosial Telegram untuk melancarkan aksinya.

    “Sementara baru satu yang digunakan telegram, kami sudah mendapatkan beberapa akun medsos namun kami sedang dalami,” jelasnya.

    Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, mengatakan barang bukti yang diamankan yakni handphone pelaku, kartu perdana, alat kontrasepsi serta baju yang dikenakan pelaku saat melancarkan aksinya.

    “Kami melakukan pengeledahan dan olah TKP tersangka S.” 

    “Hari ini barang bukti tersebut akan kami gunakan sebagai pelengkap berkas perkara dalam proses kasus yang dialami tersangka S,” ucapnya.

    Awalnya, ada 21 anak yang menjadi korban dan setelah ditelusuri jumlah korban menjadi 31 orang.

    “Ada perkembangan terbaru hasil pengembangan ada tambahan bukan 21 korban ada 31 anak di bawah umur yang telah menjadi korban kejahatan pelaku,” tuturnya.

    Menurutnya, masih ada kemungkinan jumlah korban bertambah.

    “Hari ini belum berakhir kami akan melakukan pengeledahan dari barang bukti yang lainnya.”

    “Kejahatan pelaku memang beberapa dokumen telah di hapus kami menggunakan labfor untuk buka kembali,” terangnya.

    Modus dan cara tersangka mencabuli korban masih diselidiki.

    “Korban ini anak dibawa umur, paling tinggi umur di 17 tahun, umum 12 – 14 tahun dan terakhir SMA kelas 2 semua di bawah umur,” lanjutnya.

    Akibat perbuatannya, tersangka dapat dijerat pasal berlapis dengan ancaman 12 tahun penjara.

    “Ada 3 undang undang yang dijerat pornografi ancaman hukuman 12 tahun, perlindungan anak, dan ITE. Kami terapkan kepada tersangka,” pungkasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Polisi Amankan Beberapa Barang Bukti dari Rumah Predator Seksual Anak Jepara, Korban Jadi 31 Orang

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunJateng.com/Tito Isna)

  • PGN Jaga Kinerja Operasional dan Ketahanan Energi Nasional di Kuartal I 2025

    PGN Jaga Kinerja Operasional dan Ketahanan Energi Nasional di Kuartal I 2025


    PIKIRAN RAKYAT –
    PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, mencatat kinerja operasional yang solid pada Kuartal I 2025 di tengah tekanan kondisi geopolitik dan fluktuasi harga energi global. PGN terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui optimalisasi infrastruktur dan agregasi pasokan gas bumi.

    Selama tiga bulan pertama 2025, volume penyaluran gas PGN tercatat sebesar 861 BBTUD, sementara transmisi mencapai 1.602 MMSCFD. Keandalan infrastruktur tetap tinggi di level 99,9%, menopang layanan kepada lebih dari 820 ribu pelanggan di seluruh Indonesia, mencakup 817.420 rumah tangga, 2.587 pelanggan kecil dan 3.291 industri dan komersial.

    Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, menyebutkan bahwa kuartal ini merupakan periode konsolidasi strategi di tengah transisi pasokan energi domestik.

    “Kami terus fokus pada efisiensi, kesinambungan pasokan gas, dan akselerasi proyek strategis seperti pengembangan jaringan gas rumah tangga serta infrastruktur LNG,” ungkap Fajriyah pada Rabu, (30/4/2025).

    Sesuai kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri penerima HGBT untuk mendukung daya saing industri strategis nasional.

    Di sisi lain, terbatasnya pasokan gas pipa akibat penurunan produksi dari beberapa lapangan hulu di wilayah Jawa dan Sumatera, mendorong PGN untuk mengoptimalkan pemanfaatan jasa regasifikasi LNG di Lampung, Arun, dan Jawa Barat. Hal ini dilakukan guna menjaga kesinambungan pasokan energi, khususnya untuk sektor kelistrikan dan industri komersial lainnya termasuk pelanggan non-HGBT.

    Volume jasa regasifikasi melalui kontrak Terminal Usage Agreement (TUA) FSRU Lampung naik menjadi 109 BBTUD, sementara jasa melalui fasilitas LNG Arun mencapai 128 BBTUD dan FSRU Jawa Barat 294 BBTUD.

    PGN juga mencatat kontribusi di segmen lain seperti transportasi minyak sebesar 171.943 BOEPD, lifting migas sebesar 16.461 BOEPD, dan perdagangan LNG internasional sebesar 68 BBTUD.

    Dari sisi keuangan, PGN membukukan pendapatan sebesar USD 967 juta atau tumbuh 2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. EBITDA tercatat USD 205 juta, sementara laba bersih mencapai USD 62 juta. Tekanan geopolitik, fluktuasi harga minyak serta fluktuasi kurs baik IDR terhadap USD maupun JPY terhadap USD mempengaruhi profit margin dan perusahaan berhasil mengimbangi melalui penguatan operasional, optimasi dana internal dan efisiensi.

    “Kami menyikapi volatilitas pasar dengan mempercepat proyek strategis dan menjaga kelancaran operasional agar manfaat gas bumi tetap berdampak luas bagi ekonomi nasional,” lanjut Fajriyah.

    Langkah strategis PGN juga diperkuat dengan ditetapkannya sebagai pemegang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi di Kota Batam oleh BPH Migas. Penunjukan ini membuka peluang pengembangan sekitar 16.000 sambungan rumah tangga, industri, dan komersial hingga 2027.

    “Kami menjalankan investasi strategis secara berkelanjutan agar utilisasi gas domestik meningkat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Fajriyah.

    PGN berkomitmen dalam memperkuat ketahanan energi dan terus menjajaki berbagai potensi sumber pasokan gas baru dan memperkuat komunikasi serta koordinasi dengan Pemerintah, regulator, dan para pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan keandalan pasokan dapat memenuhi kebutuhan gas bumi khususnya sektor komersial dan industri domestik.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina komitmen terhadap Keterbukaan informasi publik, momentum ini juga bagian dari memaknai Hari Keterbukaan Informasi Nasional, salah satunya melalui informasi implementasi kinerja kuartal I 2025 subholding gas Pertamina.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tuntutan Buruh di May Day 2025: Sahkan RUU Perampasan Aset hingga Bentuk Satgas PHK – Page 3

    Tuntutan Buruh di May Day 2025: Sahkan RUU Perampasan Aset hingga Bentuk Satgas PHK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ratusan ribu buruh akan menggelar perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 Mei 2025. Dalam Hari Buruh ini terdapat sejumlah tuntutan yang akan disampaikan. 

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa acara May Day 2025  di Monas akan dihadiri lebih dari 200 ribu buruh beserta keluarganya. Said Iqbal juga mempersilahkan masyarakat yang ingin bergabung dalam gelombang solidaritas kelas pekerja.

    Momentum tahunan ini tidak hanya akan diisi dengan orasi perjuangan, tetapi juga konser musik dari grup legendaris Indonesia seperti Tipe-X dan Wali, sebagai simbol bahwa perjuangan dan kebudayaan berjalan seiring.

    “May Day adalah momentum bagi kaum buruh untuk menyuarakan harapan. Buruh tidak hanya menuntut, tapi juga menawarkan jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/3035).

    Said Iqbal menegaskan bahwa May Day tahun ini membawa enam isu utama yang menjadi harapan buruh Indonesia:

    Hapus outsourcing
    Bentuk Satgas PHK
    Wujudkan upah layak
    Lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru
    Lindungi Pekerja Rumah Tangga – Sahkan RUU PPRT
    Berantas Korupsi – Sahkan RUU Perampasan Aset

    “May Day bukan sekadar perayaan, melainkan panggung untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” tegas Iqbal.

    Tak hanya dipusatkan di Jakarta, peringatan May Day juga akan digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Tercatat lebih dari 1 juta buruh akan turun ke jalan di sedikitnya 15 kabupaten/kota, antara lain: Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Palembang, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, Balikpapan, dan berbagai daerah yang lain.

  • May Day 2025: 1 Juta Buruh Gelar Aksi Serentak se-Indonesia Tuntut Upah Layak dan Hapus Outsourcing – Halaman all

    May Day 2025: 1 Juta Buruh Gelar Aksi Serentak se-Indonesia Tuntut Upah Layak dan Hapus Outsourcing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 1 juta buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa serentak pada 1 Mei 2025, memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

    Puncak aksi tersebut akan digelar di Monas, Jakarta, namun sejumlah daerah lainnya juga akan menjadi tempat pelaksanaan aksi yang diikuti buruh dari berbagai sektor.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi May Day 2025 tidak hanya difokuskan di Jakarta, tetapi juga akan berlangsung secara serentak di kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, dan Balikpapan.

    Aksi ini akan membawa berbagai tuntutan yang sangat relevan dengan situasi buruh di Indonesia.

    Enam Tuntutan Buruh di May Day 2025

    Dalam aksi tersebut, buruh Indonesia akan mengajukan enam tuntutan utama yang diyakini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memberikan perlindungan lebih. Adapun tuntutannya adalah sebagai berikut:

    Hapus Outsourcing: Buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja dengan memberikan ketidakpastian dalam pekerjaan dan hak-hak yang tidak jelas.

    Bentuk Satgas PHK: Buruh meminta pembentukan Satgas PHK untuk mengatasi masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sering terjadi secara sepihak.

    Wujudkan Upah Layak: Tuntutan untuk penetapan upah yang layak bagi buruh di seluruh Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

    Lindungi Buruh dengan RUU Ketenagakerjaan: Buruh meminta agar RUU Ketenagakerjaan yang baru segera disahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja.

    Lindungi Pekerja Rumah Tangga dengan RUU PPRT: Salah satu tuntutan buruh adalah pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang akan memberikan hak dan perlindungan bagi pekerja di sektor domestik.

    Berantas Korupsi dengan RUU Perampasan Aset: Buruh juga menyerukan untuk segera disahkannya RUU Perampasan Aset guna memberantas korupsi yang merugikan rakyat, termasuk pekerja.

    May Day sebagai Momentum Keadilan Sosial

    Menurut Said Iqbal, May Day bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga merupakan panggung bagi buruh untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak mereka.

    “Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” ujarnya dalam keterangannya pada Rabu (30/4/2025).

    Ia menambahkan, May Day adalah kesempatan bagi kaum buruh untuk tidak hanya menuntut, tetapi juga menawarkan jalan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Hari Buruh Internasional, yang diperingati setiap 1 Mei, berawal dari perjuangan keras kelas pekerja di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19.

    Pada 1884, buruh-buruh di Amerika mulai memperjuangkan pengurangan jam kerja yang sangat panjang, sekitar 18 hingga 20 jam sehari.

    Gerakan ini memuncak dengan demonstrasi besar-besaran pada 1 Mei 1886, yang kemudian berujung pada peristiwa tragis yang menewaskan ratusan buruh.

    Perjuangan tersebut menginspirasi gerakan buruh di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

    PARTAI BURUH- May Day 2025 bukan hanya perayaan, melainkan panggung perjuangan buruh untuk hak-hak dan keadilan sosial di Indonesia. (Nitis/Tribun)

    Sejarah dan Perkembangan May Day di Indonesia

    Di Indonesia, peringatan Hari Buruh atau May Day mengalami perubahan signifikan, terutama pada masa Orde Baru.

    Setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965, pemerintah sempat melarang kegiatan buruh yang dianggap mengancam stabilitas nasional.

    Akibatnya, peringatan May Day diganti dengan Hari Buruh Nasional yang diperingati setiap 1 Mei, meskipun dengan pembatasan tertentu.

    Namun, meskipun ada perbedaan cara peringatan, esensi Hari Buruh tetap sama, yaitu memperjuangkan hak-hak buruh.

    Hari Buruh Nasional kini menjadi momentum penting bagi pekerja di Indonesia untuk menyuarakan hak mereka, baik di sektor formal maupun informal.

    Peringatan ini juga mengingatkan pentingnya perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh buruh di seluruh dunia untuk mencapai kondisi kerja yang lebih manusiawi dan adil.

    Harapan Buruh untuk Masa Depan yang Lebih Baik

    Said Iqbal berharap agar peringatan May Day 2025 ini menjadi ajang bagi buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka serta menawarkan solusi konkret terhadap masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.

    Menurutnya, perubahan yang diinginkan oleh buruh bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Dengan sejarah panjang perjuangan buruh, May Day tetap menjadi hari yang penuh makna bagi pekerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

    Melalui aksi serentak yang digelar pada 1 Mei 2025, buruh berharap dapat memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan kesejahteraan serta perlindungan bagi seluruh pekerja di tanah air.

  • Kabar Baik, Warga Bandar Lampung Berpenghasilan Rendah Bebas dari BPHTB

    Kabar Baik, Warga Bandar Lampung Berpenghasilan Rendah Bebas dari BPHTB

    Meski BPHTB dihapuskan, kebijakan itu tidak berlaku untuk semua orang. Desti menegaskan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa menikmati fasilitas tersebut. Salah satu kriteria utama adalah batas penghasilan.

    “Untuk masyarakat yang belum menikah, penghasilan maksimal adalah Rp8,5 juta per bulan. Sedangkan untuk yang sudah menikah dan menjadi peserta Tapera, batasnya Rp10 juta,” terang dia.

    Tak hanya itu, rumah yang dibeli juga harus memenuhi beberapa kriteria khusus, seperti:

    • Merupakan rumah pertama yang dimiliki

    • Luas bangunan maksimal 36 meter persegi

    • Harga jual tidak lebih dari Rp166 juta (khusus wilayah Sumatera)

    • Rumah bukan berasal dari hibah atau warisan

    “Bantuan ini harus tepat sasaran. Kami ingin yang benar-benar membutuhkan bisa merasakan manfaatnya,” sebutnya.

  • PGN Catat Penyaluran Gas Hingga 861 BBTUD di Kuartal I-2025

    PGN Catat Penyaluran Gas Hingga 861 BBTUD di Kuartal I-2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mencatatkan kinerja operasional yang solid di tengah tekanan kondisi geopolitik dan fluktuasi harga energi global. Adapun, hingga kuartal tiga 2025, volume penyaluran gas perusahaan tercatat sebesar 861 BBTUD, sementara transmisi mencapai 1.602 MMSCFD.

    Sementara itu, keandalan infrastruktur tetap tinggi di level 99,9%, menopang layanan kepada lebih dari 820 ribu pelanggan di seluruh Indonesia, mencakup 817.420 rumah tangga, 2.587 pelanggan kecil dan 3.291 industri dan komersial.

    Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menjelaskan bahwa kuartal ini merupakan periode konsolidasi strategi di tengah transisi pasokan energi domestik. “Kami terus fokus pada efisiensi, kesinambungan pasokan gas, dan akselerasi proyek strategis seperti pengembangan jaringan gas rumah tangga serta infrastruktur LNG,” ujar Fajriyah dalam keterangan tertulis Rabu, (30/4/2025).

    Sesuai kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri penerima HGBT untuk mendukung daya saing industri strategis nasional.

    Di sisi lain, terbatasnya pasokan gas pipa akibat penurunan produksi dari beberapa lapangan hulu di wilayah Jawa dan Sumatera, mendorong PGN untuk mengoptimalkan pemanfaatan jasa regasifikasi LNG di Lampung, Arun, dan Jawa Barat.

    Hal ini dilakukan guna menjaga kesinambungan pasokan energi, khususnya untuk sektor kelistrikan dan industri komersial lainnya termasuk pelanggan non-HGBT.

    Volume jasa regasifikasi melalui kontrak Terminal Usage Agreement (TUA) FSRU Lampung naik menjadi 109 BBTUD, sementara jasa melalui fasilitas LNG Arun mencapai 128 BBTUD dan FSRU Jawa Barat 294 BBTUD.

    PGN juga mencatat kontribusi di segmen lain seperti transportasi minyak sebesar 171.943 BOEPD, lifting migas sebesar 16.461 BOEPD, dan perdagangan LNG internasional sebesar 68 BBTUD.

    Dari sisi keuangan, PGN membukukan pendapatan sebesar USD 967 juta atau tumbuh 2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. EBITDA tercatat USD 205 juta, sementara laba bersih mencapai USD 62 juta.

    Tekanan geopolitik, fluktuasi harga minyak serta fluktuasi kurs baik IDR terhadap USD maupun JPY terhadap USD mempengaruhi profit margin dan perusahaan berhasil mengimbangi melalui penguatan operasional, optimasi dana internal dan efisiensi.

    “Kami menyikapi volatilitas pasar dengan mempercepat proyek strategis dan menjaga kelancaran operasional agar manfaat gas bumi tetap berdampak luas bagi ekonomi nasional,” lanjut Fajriyah.

    Langkah strategis PGN juga diperkuat dengan ditetapkannya sebagai pemegang Hak Khusus pada Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi di Kota Batam oleh BPH Migas. Penunjukan ini membuka peluang pengembangan sekitar 16.000 sambungan rumah tangga, industri, dan komersial hingga 2027.

    “Kami menjalankan investasi strategis secara berkelanjutan agar utilisasi gas domestik meningkat dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Fajriyah.

    (pgr/pgr)

  • Kenalan dengan Pria Ngaku Polisi hingga Kerap VCS, Wanita di Bekasi Berakhir Diperas

    Kenalan dengan Pria Ngaku Polisi hingga Kerap VCS, Wanita di Bekasi Berakhir Diperas

    GELORA.CO – Seorang wanita di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berinisial EM, menjadi korban pemerasan hingga dirinya melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

    EM menjadi korban usai dirinya berkenalan dengan seorang pria yang mengaku sebagai anggota kepolisian.

    “Awal kejadian korban berkenalan dengan seorang pria diaplikasi TikTok yang mengaku sebagai anggota Kepolisian Bandar Lampung. Lalu percakapan bertanjut ke WhatsApp,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

    Selama komunikasi, korban dan pelaku melakukan video call seks (VCS) sebanyak dua kali. Korban tidak menyadari jika VCS tersebut sengaja direkam oleh pelaku.

    “Kemudian korban dikirimkan rekaman video dirinya dan meminta uang Rp 10 juta jika tidak ingin rekaman tersebut dipublikasikan,” ucap Ade Ary.

    Merasa dirugikan, korban menyerahkan uang sebesar Rp5 juta secara transfer.

    Pada lain waktu, pelaku kembali menghubungi korban dan meminta sisa pembayaran yakni sebesar Rp 5 juta.

    “Terlapor tetap memaksa meminta uang sesuai permintaan terlapor. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan, selanjutnya melapor ke Polres Metro Bekasi guna penyelidikan lebih lanjut,” kata Ade Ary.

    Laporan polisi tersebut sudah dibuat pada Senin, 28 April 2025 siang. Kekinian, kasus tersebut tengah ditangani oleh pihak kepolisian.

    “Ditangani Restro (Polres Metro) Bekasi,” pungkasnya.

  • Harga BBM Pertamina Hari Ini 29 April 2025: Cek Update Terbaru! – Page 3

    Harga BBM Pertamina Hari Ini 29 April 2025: Cek Update Terbaru! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menjelang akhir April 2025, harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijual PT Pertamina (Persero) masih belum mengalami perubahan. Harga jual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tercatat stabil sejak awal bulan ini.

    Penetapan harga BBM ini mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Aturan tersebut merupakan revisi dari Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020 yang mengatur formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran BBM jenis bensin dan solar yang disalurkan melalui SPBU.

    Berdasarkan laman resmi Pertamina, Selasa (29/4/2025), harga BBM jenis Pertamax masih dibanderol Rp 12.800 per liter di wilayah Aceh, Sabang, dan Sumatera Utara. Sementara itu, di Pulau Jawa dan Bali, harga Pertamax tercatat Rp 12.500 per liter.

    Tak hanya Pertamax, harga jenis BBM lainnya seperti Pertalite, Pertamax Turbo, dan solar bersubsidi maupun non-subsidi juga belum berubah di sejumlah provinsi. Berikut daftar harga BBM Pertamina per liter di beberapa wilayah:

    Pulau Sumatera dan sekitarnya:

    1. Aceh

    Pertalite: Rp 10.000
    Pertamax: Rp 12.800
    Pertamax Turbo: Rp 13.800
    Pertamax Green 95: –
    Biosolar: Rp 6.800
    Dexlite: Rp 13.900
    Pertamina Dex: Rp 14.200

    2. Free Trade Zone Sabang

    Pertalite: Rp 10.000
    Pertamax: Rp 11.800
    Pertamax Turbo: –
    Pertamax Green 95: –
    Biosolar: Rp 6.800
    Dexlite: Rp 12.750
    Pertamina Dex: –

    3. Sumatra Utara

    Pertalite: Rp 10.000
    Pertamax: Rp 12.800
    Pertamax Turbo: Rp 13.800
    Pertamax Green 95: –
    Biosolar: Rp 6.800
    Dexlite: Rp 13.900
    Pertamina Dex: Rp 14.200

    4. Sumatra Barat

    Pertalite: Rp 10.000
    Pertamax: Rp 13.050
    Pertamax Turbo: Rp 14.100
    Pertamax Green 95: –
    Biosolar: Rp 6.800
    Dexlite: Rp 14.200
    Pertamina Dex: Rp 14.500

    5. Riau

    Pertalite: Rp 10.000
    Pertamax: Rp 13.050
    Pertamax Turbo: Rp 14.100
    Pertamax Green 95: –
    Biosolar: Rp 6.800
    Dexlite: Rp 14.200
    Pertamina Dex: Rp 14.500

    6. Kepulauan Riau

    Pertalite: Rp 10.000
    Pertamax: Rp 13.050
    Pertamax Turbo: Rp 14.100
    Pertamax Green 95: –
    Biosolar: Rp 6.800
    Dexlite: Rp 14.200
    Pertamina Dex: Rp 14.500

    7. Free Trade Zone Batam

    Pertalite: Rp 10.000
    Pertamax: Rp 11.900
    Pertamax Turbo: Rp 12.850
    Pertamax Green 95: –
    Biosolar: Rp 6.800
    Dexlite: Rp 12.900
    Pertamina Dex: Rp 13.200

    8. Jambi

    Pertalite: Rp 10.000
    Pertamax: Rp 12.800
    Pertamax Turbo: Rp 13.800
    Pertamax Green 95: –
    Biosolar: Rp 6.800
    Dexlite: Rp 13.900
    Pertamina Dex: Rp 14.200

    9. Bengkulu

    Pertalite: Rp 10.000
    Pertamax: Rp 13.050
    Pertamax Turbo: Rp 14.100
    Pertamax Green 95: –
    Biosolar: Rp 6.800
    Dexlite: Rp 14.200
    Pertamina Dex: Rp 14.500

    10. Sumatra Selatan

    Pertalite: Rp 10.000
    Pertamax: Rp 12.800
    Pertamax Turbo: Rp 13.800
    Pertamax Green 95: –
    Biosolar: Rp 6.800
    Dexlite: Rp 13.900
    Pertamina Dex: Rp 14.200

    11. Bangka Belitung

    Pertalite: Rp 10.000
    Pertamax: Rp 12.800
    Pertamax Turbo: Rp 13.800
    Pertamax Green 95: –
    Biosolar: Rp 6.800
    Dexlite: Rp 13.900
    Pertamina Dex: Rp 14.200

    12. Lampung

    Pertalite: Rp 10.000
    Pertamax: Rp 12.800
    Pertamax Turbo: Rp 13.800
    Pertamax Green 95: –
    Biosolar: Rp 6.800
    Dexlite: Rp 13.900
    Pertamina Dex: Rp 14.200

     

  • Komisi II DPR rapat dengan sejumlah gubernur bahas fiskal hingga BUMD

    Komisi II DPR rapat dengan sejumlah gubernur bahas fiskal hingga BUMD

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah gubernur untuk membahas mengenai kondisi fiskal hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masing-masing daerah.

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa komisinya tersebut mempunyai tugas untuk mengawasi dana transfer pusat ke daerah. Selama ini, DPR RI belum melakukan pengawasan terhadap transfer itu.

    “Begitu APBN ditransfer ke APBD masing-masing maka kemudian ruang pengawasan tidak dilakukan,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Pada hakikatnya, dia menjelaskan bahwa dana transfer pusat ke daerah itu merupakan dana dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang ditransfer ke provinsi dan kabupaten/kota.

    Menurut dia, transfer yang dilakukan memiliki berbagai jenis dana, di antaranya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, hingga dana insentif.

    Selain itu, dia meminta agar para gubernur itu menjelaskan kinerja BUMD yang kini mendapat sorotan serius.

    Menurut dia, ada sejumlah daerah yang memiliki kemandirian fiskal karena sokongan pendapatan dari BUMD, dan ada juga daerah yang justru dibebani karena keberadaan BUMD.

    “Setiap tahun APBD digelontorkan, sementara BUMD-nya tidak menghadirkan benefit dalam bentuk profit,” kata dia.

    Menurut dia, Komisi II DPR RI ingin agar BUMD yang dimiliki pemerintah daerah bisa memprakarsai peningkatan pendapatan daerahnya masing-masing.

    Berdasarkan catatan kesekretariatan, para gubernur yang diundang di antaranya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Lampung, dan Gubernur Kalimantan Barat.

    Berikutnya Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Nusa Tenggara Tenggara Timur, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Maluku, Gubernur Papua Barat Daya, dan Gubernur Papua Tengah.

    Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengungkapkan bahwa Gubernur Papua Tengah berhalangan hadir karena sedang mendampingi kunjungan dari pemerintah pusat ke daerahnya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Oknum Polisi Peras Wanita Bekasi Pakai Video Syur, Minta Rp 10 Juta Usai Kenalan di TikTok – Halaman all

    Oknum Polisi Peras Wanita Bekasi Pakai Video Syur, Minta Rp 10 Juta Usai Kenalan di TikTok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang oknum polisi di Lampung diduga memeras wanita asal Bekasi berinisial EM dengan mengancam akan menyebarkan video syurnya. 

    Modus pemerasan bermula dari perkenalan di TikTok, lalu pelaku meminta uang Rp10 juta agar rekaman pribadi korban tidak dipublikasikan.

    “Pelaku meminta uang Rp 10 juta jika tak ingin rekaman dipublikasikan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangan, Selasa (29/4/2025).

    Kasus ini bermula ketika korban berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi TikTok. 

    “Korban berkenalan dengan seorang pria diaplikasi TikTok yang mengaku sebagai anggota kepolisian Bandar Lampung,” kata dia

    Dalam percakapan itu, pelaku mengaku sebagai pria dengan inisial T.

    Keduanya melanjutkan lebih intens berkomunikasi lewat platform WhatsApp.

    Karena sudah dimabuk asmara, korban sering kali mengirim video syur pribadi ke pelaku. 

    Video itulah kemudian dijadikan sebagai alat bagi pelaku untuk memeras korban.

    Apabila korban menolak memberikan uang yang diminta akan diancam video syur disebar.

    “Namun korban hanya menyanggupi permintaan dari terlapor sebesar Rp 5 juta yang ditransfer secara bertahap,” ungkap mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu.

    Korban merasa dirugikan dan akhirnya melaporkan kasus itu ke polisi. 

    Perkara ini sedang diselidiki oleh jajaran Polres Metro Bekasi. 

    Pelaku yang kini buron masih belum diketahui keberadaannya.

    “Kasus ditangani Restro Bekasi, pelaku dalam lidik,” tuntas Ade Ary.