provinsi: LAMPUNG

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rekam Jejak Mayjen Kristomei Sianturi, Kapuspen TNI yang Resmi Sandang Pangkat Bintang 2, Akmil 1997 – Halaman all

    Rekam Jejak Mayjen Kristomei Sianturi, Kapuspen TNI yang Resmi Sandang Pangkat Bintang 2, Akmil 1997 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, resmi menyandang pangkat bintang 2, Kamis (8/5/2025).

    Sebelumnya, Kristomei berpangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen atau jenderal bintang satu.

    Kini, ia resmi berpangkat menjadi jenderal bintang 2 di TNI Angkatan Darat (AD).

    Kenaikan pangkat Kristomei berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/838/V/2025 tanggal 6 Mei 2025.

    Total ada 32 perwira tinggi (Pati) TNI yang naik pangkat, terdiri atas 22 Pati TNI AD, 4 Pati TNI AL, dan 6 Pati TNI AU.

    Kristomei sendiri baru-baru ini kerap muncul di berbagai media mainstream karena menginformasikan perihal pembatalan mutasi Pangkogabwilhan I sekaligus anak Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Lantas, seperti apakah sosok, profil, dan rekam jejak Mayjen Kristomei Sianturi? Berikut informasi lengkapnya.

    Mayjen TNI Kristomei Sianturi adalah Pati TNI AD yang berasal dari satuan Infanteri.

    Kristomei memiliki rekam jejak yang cemerlang di TNI AD.

    Dikutip dari Wikipedia, ia merupakan alumni Akademi Militer (Akmil) tahun 1997.

    Berbagai jabatan strategis di TNI AD pun sudah pernah ia emban.

    Kristomei tercatat pernah menjabat sebagai Danyonif Linud 305/Tengkorak (2013—2014), Dandim 0424/Tanggamus (2014—2016), dan Waasops Kasdivif 2/Kostrad (2016—2017).

    Selain itu, ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Sespri Wakasad (2017), Kapendam Jaya (2017—2019), dan Pasis Sesko TNI.

    Tak hanya itu, Kristomei juga sempat menjabat sebagai Asops Kasdam I/Bukit Barisan (2020—2022), Danrindam Iskandar Muda (2022), dan Paban IV/Opsdagri Sops TNI (2022—2023).

    Karier Mayjen Kristomei Sianturi makin moncer setelah ia didapuk sebagai Kadispenad pada tahun 2023.

    Satu tahun kemudian, Kristomei diutus untuk menjabat sebagai Danmentar Akmil.

    Tak berselang lama, ia lalu dimutasi menjadi Wagub Akmil pada 2024.

    Baru setelah itu Mayjen Kristomei diangkat menjadi Kapuspen TNI pada 2025.

    Kala itu, ia menggantikan posisi Mayjen TNI Hariyanto.

    (Tribunnews.com/Rakli/Gita Irawan)

  • Indeks Keyakinan Konsumen April 2025 Naik, Akhiri Penurunan Tiga Bulan Beruntun

    Indeks Keyakinan Konsumen April 2025 Naik, Akhiri Penurunan Tiga Bulan Beruntun

    Bisnis.com, JAKARTA — Hasil survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa optimisme atau keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi mengalami peningkatan per April 2025.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik menjadi 121,7 pada April 2025 atau lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2025 yang sebesar 121,1.

    “Terjaganya keyakinan konsumen pada April 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini [IKE] dan Indeks Ekspektasi Konsumen [IEK],” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (9/5/2025).

    Capaian IKE tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya, yakni pada April 2025 sebesar 113,7 atau naik dari Maret 2025 sebesar 110,6.

    Adapun, IEK April 2025 tercatat sebesar 129,8, turun dari posisi Maret 2025 sebesar 131,7.

    Melihat hasil survei secara rinci, keyakinan konsumen pada April 2024 hanya meningkat di sejumlah kategori pengeluaran, yakni masyarakat yang mencatatkan pengeluaran (spending) Rp2,1 juta—3 juta dan di kelompok Rp4,1 juta—5 juta.

    Masyarakat di kelompok pengeluaran terendah yakni Rp1 juta—2 juta justru mencatatkan penurunan IKK, sementara kelompok tertinggi atau spending di atas Rp5 juta mencatatkan IKK yang sama.

    Keyakinan konsumen dalam melakukan pembelian barang tahan lama tercatat meningkat pada mayoritas kelompok pengeluaran, utamanya dari kelompok masyarakat dengan pengeluaran di atas Rp5 juta serta kelompok usia 20—30 tahun dan 31—40 tahun.

    Secara spasial, sejumlah besar kota mencatatkan peningkatan IKE, terbesar di Kota Bandung (16,2 poin), disusul Palembang (9,7 poin) dan Jakarta (4,1 poin).

    Di sisi lain, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan variatif di beberapa kota, dengan sebagian besar mengalami penurunan.

    Secara spasial, beberapa kota mencatat peningkatan IEK, terbesar di Medan (naik 8,0 poin), diikuti Makassar (5,4 poin), dan Bandung (2,1 poin). Namun, beberapa kota mencatatkan penurunan IEK yang cukup tinggi, seperti Bandar Lampung (turun 24,8 poin), Palembang (turun 14,8 poin), dan Denpasar (turun 13,1 poin).

    Adapun rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi, proporsi pembayaran cicilan/utang, dan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan, tercatat relatif stabil dari bulan sebelumnya, yakni sebesar 74,8%, 10,5%, dan 14,8%.

    Untuk diketahui, Survei Konsumen yang BI lakukan dilakukan terhadap 4.600 responden rumah tangga di 18 kota. Survei ini menjadi informasi dini mengenai konsumsi rumah tangga, ekspektasi inflasi, dan kondisi keuangan rumah tangga.

  • Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen & Pangkalan, 9 Mei 2025

    Harga Terbaru LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen & Pangkalan, 9 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai badan usaha pengisian bahan bakar minyak (BBM) kompak menurunkan harga jual BBM khususnya non subsidi di Indonesia per Mei 2025 ini. Bagaimana dengan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)

    Salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp 19 ribu per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19 ribu (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, Jumat (9/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22 ribu per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22 ribu (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG non subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210 ribu per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000
    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:
    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini

    BNN: Pemerintah perluas akses rehabilitasi pecandu narkoba pada tahun ini

    Ketika direhabilitasi karena voluntary atau kesadaran melapor, itu tidak akan dihukum

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah memperluas akses rehabilitasi melalui peningkatan jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) milik Kementerian Kesehatan pada 2025.

    “Jumlahnya pada tahun lalu kurang lebih 900 IPWL. Tahun ini Kementerian Kesehatan menambah menjadi 1.494 IPWL,” ungkap Marthinus kepada wartawan dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Menurut Marthinus, bertambahnya jumlah IPWL juga sebagai bukti kehadiran negara untuk menyembuhkan para pecandu narkoba.

    “Artinya ada peningkatan kemauan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan rehabilitasi,” ujar mantan Kepala Detesemen Khusus 88 itu.

    Marthinus memastikan pengguna narkoba yang hendak melapor untuk mendapatkan rehabilitasi tidak bakal dihukum.

    Hal itu disampaikan Marthinus menyusul banyak pengguna narkoba yang sebenarnya ingin direhabilitasi, namun enggan melapor atau menghubungi lembaga seperti BNN lantaran takut dihukum.

    “Hukum atau undang-undang narkotika itu mengatur pengguna harus direhabilitasi. Ketika direhabilitasi karena voluntary atau kesadaran melapor, itu tidak akan dihukum. Jadi tolong ditulis, tidak akan dihukum kalau orang itu melapor,” ungkap Marthinus dalam deklarasi anti narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis.

    Selain karena takut dihukum, kata Marthinus, para pengguna juga takut dimarjinalkan atau terkena sanksi sosial jika melapor untuk menjalani rehabilitasi.

    “Ketika melapor, stigma masyarakat terhadap orang yang menggunakan narkoba ini, stigma negatif. Akhirnya mereka termarjinalkan,” ucap Marthinus.

    Lebih lanjut, Marthinus mengungkap BNN memiliki enam unit pusat pelayanan rehabilitasi yang bisa diakses secara gratis oleh pengguna narkoba.

    “Yang pertama adalah Balai Besar Rehabilitasi BNN yang ada di Lido, Bogor. Itu menampung sekitar 500 orang per hari. Kemudian ada Balai Rehabilitasi di Tanah Merah, Samarinda bisa 200 orang lebih. Kemudian ada Loka di tiga tempat, yakni Lampung, Batam, dan Medan,” ujar Marthinus.

    Martinus menambahkan, sebanyak 15 ribu masyarakat mengikuti program rehabilitasi setiap tahunnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • BMKG Ingatkan Siaga Banjir Rob! Ini Lokasi-Jadwalnya, Ada Rumah Kamu?

    BMKG Ingatkan Siaga Banjir Rob! Ini Lokasi-Jadwalnya, Ada Rumah Kamu?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob yang mengancam wilayah pesisir di Indonesia. Kejadian banjir rob diprediksi mulai terjadi hari ini, Kamis(8/5/2025).

    “Adanya fenomena Bulan Purnama pada tanggal 12 Mei 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum,” tulis BMKG dalam keterangan resmi, Kamis (8/5/2025).

    Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut oleh BMKG, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di:

    – Pesisir Sumatra Utara (10-16 Mei)
    – Pesisir Kepulauan Riau (8-24 Mei)
    – Pesisir Sumatra Barat (10-13 Mei)
    – Pesisir Jambi (16-18 Mei)
    – Pesisir Kepulauan Bangka Belitung (13-17 Mei)
    – Pesisir Lampung (14-17 Mei)
    – Pesisir Banten (11-18 Mei)
    – Pesisir Jakarta (11-17 Mei)
    – Pesisir Jawa Barat (11-26 Mei)
    – Pesisir Jawa Tengah (7-8 Mei, 15-24 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Utara (9-12 Mei, 19-22 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Timur (12-18 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Selatan (12-24 Mei)
    – Pesisir Kalimantan Tengah (17-21 Mei
    – Pesisir Nusa Tenggara Barat (12-18 Mei)
    – Pesisir Nusa Tenggara Timur (12-13 Mei)
    – Pesisir Sulawesi Utara (11-16 Mei)
    – Pesisir Maluku (9-20 Mei).

    “Potensi banjir pesisir yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat,” tulis BMKG.

    “Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari Pasang Maksimum Air Laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG,” demikian peringatan BMKG.

    [Gambas:Instagram]

    (dce/dce)

  • Gubernur Maluku Utara Temui Rano Karno di Balai Kota, Bahas Soal Aplikasi JAKI
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Mei 2025

    Gubernur Maluku Utara Temui Rano Karno di Balai Kota, Bahas Soal Aplikasi JAKI Megapolitan 8 Mei 2025

    Gubernur Maluku Utara Temui Rano Karno di Balai Kota, Bahas Soal Aplikasi JAKI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Maluku Utara
    Sherly Tjoanda
    mendatangi Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Sherly tiba sekitar pukul 14.22 WIB menggunakan kendaraan Lexus LM350h Sonic Titanium.
    Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang dibalut blues hitam.
    Setibanya di Balai Kota, Sherly disambut oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati.
    Selanjutnya ia menuju ke ruangan Wakil Gubernur Jakarta,
    Rano Karno
    , tanpa memberikan banyak pernyataan kepada awak media.
    Sherly hanya tersenyum ketika ditanya terkait tujuan kedatangannya. Namun, ia sempat menyebutkan bahwa kedatangannya untuk membahas aplikasi Jakarta Kini (
    JAKI
    ).
    “Dengan Pak Wagub, kita mau melihat JAKI,” ucap Sherly, Kamis.
    Belum ada informasi lebih lanjut mengenai agenda lain dalam pertemuan tersebut.
    “Belum tahu apalagi,” lanjutnya.
    JAKI sendiri merupakan super-app yang dikembangkan oleh Unit Pengelola Jakarta Smart City (JSC).
    Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur penting, di antaranya pelaporan warga (JakLapor), antrean fasilitas kesehatan, informasi transportasi publik, layanan pajak, ambulans darurat, pantauan banjir, kualitas udara, hingga lokasi WiFi gratis.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya gencar menawarkan aplikasi JAKI kepada sejumlah pejabat daerah.
    Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur Lampung Rahmat Mirzanj Djausal, dan Bupati Karawang Aep Syaepuloh juga telah diperkenalkan pada aplikasi tersebut sebagai upaya memperluas implementasi layanan digital berbasis kota pintar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Modus Pelarian Endang Pristiwati, Koruptor Rp2 Miliar: Ganti Identitas 4 Kali Selama 8 Tahun

    Modus Pelarian Endang Pristiwati, Koruptor Rp2 Miliar: Ganti Identitas 4 Kali Selama 8 Tahun

    Liputan6.com, Lampung – Setelah delapan tahun buron, mantan teller bank pelat merah, Endang Pristiwati (56), akhirnya ditangkap oleh tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah. Endang merupakan terpidana kasus korupsi senilai Rp2 miliar yang selama ini dikenal lihai menghindari kejaran hukum.

    Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Alfa Dera, menyebutkan bahwa Endang berpindah-pindah lokasi persembunyian dan telah mengganti identitasnya sebanyak empat kali selama dalam pelarian.

    “Alhamdulillah, setelah pemantauan intensif dan kerja sama lintas seksi, kami berhasil mengamankan yang bersangkutan,” ujar Alfa, Kamis (8/5/2025).

    Endang sempat divonis bersalah secara in absentia oleh pengadilan pada tahun 2017. Namun, sejak proses penyidikan hingga putusan tersebut, ia terus menghindar dari kejaran aparat dengan tinggal di berbagai daerah di Pulau Jawa dan kembali lagi ke Lampung.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Endang sempat mengganti identitas menjadi “Widyastuti” saat berada di Magelang, Jawa Tengah, dibantu oleh beberapa orang yang kini turut dalam penyelidikan. Setelah itu, dia berpindah ke Wonosobo, lalu ke Pesawaran, dan terakhir ditangkap di Bandar Lampung.

    “Dia mengaku menggunakan nama yang sama, tapi beda alamat di setiap daerah. Ini jadi bagian strateginya mengelabui petugas,” ungkapnya.

  • Penampungan BBM di SPBU Bandar Lampung Terbakar, Api Membubung Tinggi

    Penampungan BBM di SPBU Bandar Lampung Terbakar, Api Membubung Tinggi

    Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Bandar Lampung, Irman Saputra, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, laporan pertama masuk sekitar pukul 06.59 WIB, dan tim pemadam tiba di lokasi lima menit kemudian.

    “Iya benar, telah terjadi kebakaran di SPBU Jalan Pangeran Antasari sekitar pukul 06.59 WIB. Api sempat menyambar cukup besar,” ujar Irman kepada Liputan6.com, Kamis (8/5/2025).

    Menurut keterangan petugas SPBU di lokasi, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari mesin pompa BBM yang terhubung dengan dispenser Dexlite. Meski demikian, api berhasil dipadamkan dalam waktu singkat dan tidak merembet ke area lain.

    “Alhamdulillah api berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak kepolisian,” tutup Irman.

     

  • BMKG prakirakan cuaca di kota besar Indonesia umumnya diguyur hujan

    BMKG prakirakan cuaca di kota besar Indonesia umumnya diguyur hujan

    logo BMKG

    BMKG prakirakan cuaca di kota besar Indonesia umumnya diguyur hujan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di kota-kota besar di Indonesia pada Kamis, umumnya berpotensi diguyur hujan.

    “Di Pulau Jawa, hujan ringan hingga sedang berpotensi di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara Serang berawan tebal,” kata Prakirawan BMKG Aulia Siti Syahdian dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Kamis.

    Adapun di wilayah Sumatera, kata dia, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, dan Palembang. Sementara Aceh, Padang, dan Bandar Lampung diprakirakan berawan.

    “Denpasar dan Mataram diprediksi hujan petir dan hujan ringan. Sementara Kupang berpotensi berawan,” kata dia.

    Selanjutnya, lanjut dia, di wilayah Kalimantan yang berpotensi diguyur hujan lebat disertai kilat yakni Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Adapun Pontianak dan Samarinda diprakirakan hujan ringan. Berpindah ke wilayah Sulawesi, lanjutnya, Mamuju, Palu, Makassar, Gorontalo, dan Kendari, diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang. Sementara Manado berpotensi hujan lebat disertai petir.

    Di wilayah Indonesia Timur, kata Aulia, pada umumnya berpotensi hujan ringan hingga sedang seperti di Ternate, Ambon, Manokwari, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Adapun Jayawijaya dan Merauke diprakirakan hujan disertai petir.

    “Bagi yang ingin mengetahui cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap tiga jam dapat memantau di aplikasi BMKG,” kata  Aulia Siti Syahdian.

    Sumber : Antara