Xcloud.id

provinsi: LAMPUNG

  • Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

    Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

    Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Gubernur Kepulauan Riau (
    Kepri
    )
    Ansar Ahmad
    menjelaskan penyebab kenaikan
    tarif listrik
    di Kota
    Batam
    . Menurutnya, hal ini dipicu oleh lonjakan harga gas yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik milik PLN Batam.
    Ansar menyebutkan, selama ini pembangkit listrik di Batam mengandalkan pasokan gas pipa dari Gresik. Namun, karena produksinya menurun, 30 persen pasokan harus diganti dengan gas alam cair (LNG) yang diimpor.
    “Konversi ke gas alam cair menyebabkan biaya operasional lebih mahal, harga LNG jauh lebih tinggi. Proporsi pemakaiannya pun berubah menjadi 70 persen LNG dan 30 persen gas pipa,” ujar Ansar saat ditemui di PT Stania Batam, Kamis (10/7/2025).
    Ia menyebut harga LNG saat ini berkisar 13–15 dolar AS, sedangkan gas pipa hanya sekitar 7 dolar AS. Selain itu, biaya pengiriman gas LNG dari Lampung ke Batam juga menambah beban operasional.
    Ansar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini tengah mendorong proyek metering gas di Pulau Pemping agar tersambung ke Kecamatan Belakang Padang, Batam. Ia juga menyinggung pentingnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar sebagian gas dari Natuna yang selama ini dikirim ke Singapura bisa digunakan untuk kebutuhan energi Batam.
    “Kita yakin, kebutuhan listrik di tahun 2027 akan naik signifikan, sekitar 2 sampai 4 gigawatt, terutama karena kehadiran data center. Kita harus kompetitif dengan Johor, jangan sampai harga listrik kita mahal dan kalah saing,” katanya.
    Meski demikian, Ansar mengaku belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Kota Batam terkait
    kenaikan tarif listrik
    yang sudah berlaku.
    “Kan itu PLN Batam, mungkin mereka bisa diskusi langsung dengan Pemko maupun BP Batam,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1,3 Juta Ton Beras SPHP Siap Meluncur Juli, Bisa Lewat Kopdes Merah Putih

    1,3 Juta Ton Beras SPHP Siap Meluncur Juli, Bisa Lewat Kopdes Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan sebanyak 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bakal disalurkan mulai Juli 2025. Adapun, penyaluran beras SPHP ini melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

    Untuk diketahui, penyaluran program beras SPHP ini seiring dengan tren harga beras medium yang cenderung terus merangkak naik di tingkat konsumen.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan penyaluran beras SPHP ini telah ditugaskan kepada Perum Bulog melalui surat penugasan dari Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 per 8 Juli 2025.

    Dalam hal ini, Bapanas menugaskan Bulog agar dapat melaksanakan penyaluran SPHP beras dalam 6 bulan ke depan, yakni Juli sampai Desember 2025. Sementara itu, target penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah 1,31 juta ton.

    “Mulai Juli ini program SPHP beras juga telah pemerintah mulai seiring dengan program bantuan pangan beras. Tentunya diharapkan melalui implementasi dua instrumen intervensi ini, harga beras di masyarakat dapat lebih ditekan dan tidak semakin berfluktuasi,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

    Arief menjelaskan, Bulog bisa mulai menyalurkan beras SPHP melalui jaringan Kopdes/Kel Merah Putih di tahun ini.

    “Dengan ini diharapkan penyaluran SPHP beras semakin dapat dirasakan masyarakat karena kalau Koperasi Merah Putih kan outletnya jelas,” imbuhnya.

    Berdasarkan lampiran surat penugasan SPHP beras, terdapat Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah Bapanas sesuaikan untuk keakuratan penyaluran SPHP beras ke depannya. Salah satunya dengan ditambahkannya KopDes/Kel Merah Putih sebagai mitra penyalur Bulog.

    Selain itu, juknis tersebut juga mengatur larangan kepada semua mitra penyalur SPHP beras untuk melakukan pencampuran beras SPHP dengan beras jenis lainnya.

    Di sana, juga terdapat pengaturan terkait jumlah pembelian oleh konsumen dengan limitasi maksimal 2 pak atau 10 kilogram dan tidak boleh diperjualbelikan kembali.

    Namun, beras SPHP dengan kemasan 50 kilogram dapat disalurkan khusus terhadap daerah tertentu, seperti wilayah Maluku dan Papua serta daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan), serta wilayah lain sesuai keputusan dalam rapat koordinasi. 

    Adapun dalam pelaksanaan beras SPHP, Bapanas membutuhkan bantuan pengawasan dari banyak pihak, mulai dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

    “Kami sangat berharap beras SPHP ini tidak ada lagi praktik-praktik yang tidak wajar sesaat setelah disalurkan,” sambungnya.

    Lebih lanjut, harga penjualan beras SPHP dengan pengambilan di gudang Bulog oleh mitra penyalur ditetapkan antara lain Rp11.000 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Sementara itu, untuk wilayah Sumatra (kecuali Lampung dan Sumatra Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan ditetapkan sebesar Rp11.300 per kilogram. Sedangkan untuk wilayah Maluku dan Papua, harga beras SPHP dibanderol Rp11.600 per kilogram.

    Selanjutnya, beras SPHP dapat dibeli oleh masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    “Terhadap penjualan beras SPHP yang melebihi HET yang telah ditetapkan, maka pemerintah akan melakukan penindakan tegas melalui Satgas Pangan Polri,” pungkasnya.

  • Johanis Tanak Ingatkan Pejabat Pemda Tak Kirim WA Porno: Kita Sadap, Ketahuan Semua Itu Nasional 10 Juli 2025

    Johanis Tanak Ingatkan Pejabat Pemda Tak Kirim WA Porno: Kita Sadap, Ketahuan Semua Itu Nasional 10 Juli 2025

    Johanis Tanak Ingatkan Pejabat Pemda Tak Kirim WA Porno: Kita Sadap, Ketahuan Semua Itu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    )
    Johanis Tanak
    mengingatkan para pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak mudah mengirimkan pesan singkat bersifat pornografi melalui WhatsApp (WA).
    Sebab, kata dia, hal tersebut mudah diketahui KPK saat dilakukan penyadapan.
    “Bapak-bapak jangan coba-coba kirim-kirim WA dengan mohon maaf yang porno-porno, begitu bapak-bapak kita sadap, terangkut semua ini. Ini bapak porno rupanya. Itu ketahuan semua oleh teknologi IT yang kita miliki,” kata Johanis dalam Rapat Koordinasi KPK-Pemerintah Daerah di Kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
    Meski demikian, Johanis mengatakan, para
    pejabat pemda
    tak perlu khawatir terkait penyadapan tersebut.
    Dia mengatakan, penyidik hanya melakukan penyadapan kepada pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
    “Bapak-bapak tidak usah takut untuk menggunakan HP, sepanjang HP digunakan untuk yang benar maka KPK tidak akan melakukan tindakan apa pun,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Johanis mengatakan, meski KPK berkantor di Jakarta, pengawasan terhadap tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia tetap bisa dilakukan.
    Dia mencontohkan “operasi senyap” KPK di Medan, Sumatera Utara, yang menjerat Kepala Dinas PUPR non-aktif Sumut, Topan Ginting.
    “Kalau tidak benar, tidak akan pernah itu di Medan ditangkap, tidak akan pernah di Papua itu ditangkap oleh KPK dalam OTT,” tuturnya.
    “Jangan mengatakan bahwa KPK itu hanya ada di Jakarta. KPK itu ada di mana-mana,” ucap dia.
    Rapat Koordinasi KPK-Pemerintah Daerah ini dihadiri oleh tujuh gubernur di antaranya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung; Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi; Gubernur Banten Andra Soni; Gubernur Lampung Rahmat Mirzani; Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani; dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
    Dalam acara tersebut KPK bersama tujuh gubernur menandatangani komitmen Anti-Korupsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dorong Infrastruktur Gas Bumi, PGN Tingkatkan Konektivitas & Pasokan

    Dorong Infrastruktur Gas Bumi, PGN Tingkatkan Konektivitas & Pasokan

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) senantiasa mendukung pengembangan infrastruktur gas bumi nasional dengan meningkatkan konektivitas dan keandalan pasokan gas bumi nasional.

    Komitmen ini sejalan dengan program pemerintah yang dituangkan dokumen antara lain RIJTDGBN oleh Kementerian ESDM dan BPH Migas, RPP KEN serta RPJMN Bappenas.

    “Dengan strategi GAS (Grow-Adapt-Spet Out), PGN mengembangkan infrastruktur terintegrasi untuk menghubungkan pemasok dengan pengguna akhir gas bumi, termasuk menyiapkan pasokan alternatif seperti LNG dan CNG,” ungkap Direktur Utama PGN Arief S. Handoko dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).

    Untuk diketahui, di Indonesia Bagian Barat, PGN Group telah memiliki Pipa Transmisi Sumatera – Jawa, FSRU Lampung, FSRU Jawa Barat dan fasilitas LNG Arun yang saat ini menjadi backbone penyaluran gas bumi nasional. Apabila Pipa Dumai – Sei Mangkei telah terbangun, PGN juga siap untuk mengoptimalkannya.

    Dengan Pipa Dumai – SEI Mangkei selesai terbangun, artinya jaringan pipa gas bumi akan tersambung dari Aceh hingga Jawa Timur. Seiring dengan penyelesaian ruas Pipa Cirebon Semarang (Cisem) Tahap II. Maka, masyarakat akan menerima manfaat dari konektivitas tersebut, baik industri maupun jargas rumah tangga.

    “Proyek pipa gas di PGN Group yang sedang berprogress adalah Pipa Gas Tegal – Cilacap untuk menjangkau pelanggan di sisi selatan Pulau Jawa. Melalui pipa ini, kami juga ingin menjangkau potensi pelanggan di sepanjang jalur pipa sehingga penyerapan gas bumi akan meningkat,” tutur dia.

    Tentunya, lanjut dia, jargas untuk rumah tangga dan usaha kecil terus dilanjutkan agar masyarakat bisa merasakan manfaat gas bumi secara langsung dan membantu pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada LPG.

    Agar pemanfaatan gas bumi di Indonesia semakin berkelanjutan, PGN tengah mengembangkan LNG Hub di Arun dengan merevitalisasi tangki tua dan membangun tangki baru. Keberadaan LNG Hub Arun akan meningkatkan pemanfaatan LNG, sehingga meningkatkan sumber pasokan gas bumi untuk pelanggan di berbagai sektor. PGN juga tengah menjajaki peluang untuk mengembangkan terminal penerimaan LNG di Jawa.

    “Kemudian khusus untuk wilayah Indonesia bagian Timur, terminal LNG merupakan infrastruktur yang cocok karena sebagian besar adalah wilayah kepulauan. PGN pun sudah merambah ke wilayah Indonesia Timur, sehingga sangat terbuka untuk kolaborasi agar gas bumi bisa dinikmati oleh pasar,” papar Arief.

    Selanjutnya, permintaan yang potensial di wilayah Indonesia bagian Timur didominasi oleh industri, kelistrikan dan smelter. Salah satu proyek yang sedang digarap adalah gasifikasi LNG untuk pembangkit listrik di Papua Utara dan bekerja sama dengan PLN EPI.

    “Infrastruktur gas bumi nasional dengan dukungan pemerintah akan mendorong akses gas bumi yang terjangkau dan berkelanjutan, sehingga memunculkan dampak jangka panjang baik untuk lingkungan maupun perekonomian nasional,” tandas dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 1,3 Juta Ton Beras SPHP dari Bulog Siap Meluncur, Ini Harga-Aturannya

    1,3 Juta Ton Beras SPHP dari Bulog Siap Meluncur, Ini Harga-Aturannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akhirnya mengeluarkan instruksi penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Perintah penyaluran itu ditugaskan kepada Perum Bulog melalui surat penugasan dari Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 per tanggal 8 Juli 2025.

    Dalam surat itu,  Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Bulog agar dapat melaksanakan penyaluran SPHP beras dalam 6 bulan ke depan, yakni Juli sampai Desember 2025. Target penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk SPHP adalah 1.318.826.629 kilogram (kg).

    “Mulai Juli ini program SPHP beras juga telah pemerintah mulai seiring dengan program bantuan pangan beras. Tentunya diharapkan melalui implementasi dua instrumen intervensi ini, harga beras di masyarakat dapat lebih ditekan dan tidak semakin berfluktuasi,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi, di Jakarta pada Kamis (10/7/2025).

    Dia menambahkan, SPHP beras juga dapat disalurkan Bulog melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Dengan ini diharapkan penyaluran SPHP beras semakin dapat dirasakan masyarakat karena kalau Koperasi Merah Putih kan outletnya jelas,” imbuhnya.

    “Dalam pelaksanaan SPHP beras ini, tentu kami sangat membutuhkan bantuan pengawasan dari banyak pihak. Mulai dari Satgas Pangan Polri, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Kami sangat berharap beras SPHP ini tidak ada lagi praktik-praktik yang tidak wajar sesaat setelah disalurkan,” tambah Arief.

    Harga Beras SPHP

    Terkait harga beras SPHP, Arief menjelaskan, untul pengambilan di gudang Bulog oleh mitra penyalur ditetapkan sebesar Rp11.000 per kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Kemudian Rp11.300 per kg untuk wilayah Sumatra (kecuali Lampung dan Sumatra Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

    Serta, untuk wilayah Maluku dan Papua ditetapkan harga Rp11.600 per kg.

    “Beras SPHP dapat dibeli oleh masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024,” ujarnya.

    “Terhadap penjualan beras SPHP yang melebihi HET yang telah ditetapkan, maka pemerintah akan melakukan penindakan tegas melalui Satgas Pangan Polri,” warning Arief.

    Disebutkan, penyaluran kembali beras SPHP dilakukan menyusul tren harga beras medium yang cenderung terus meningkat.

    Bapanas mencatat, per 9 Juli 2025, rata-rata harga beras medium di Panel Harga Pangan telah melampaui HET. Rata-rata harga beras medium Zona 1 berada di Rp13.728 per kg atau 9,82% lebih dari HET. Zona 2 berada di Rp14.388 per kg atau 9,83% melebihi HET. Zona 3 berada di Rp16.052 per kg atau 18,9% di atas HET.

    Petunjuk Teknis Penyaluran Beras SPHP

    Arief menerangkan, dalam lampiran surat penugasan SPHP beras terdapat Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah disesuaikan untuk keakuratan penyaluran SPHP beras ke depannya. Salah satunya dengan ditambahkannya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai mitra penyalur Bulog.

    “Juknis tersebut juga mengatur larangan kepada semua mitra penyalur SPHP beras untuk melakukan pencampuran beras SPHP dengan beras jenis lainnya. Selain itu, jumlah pembelian oleh konsumen ada limitasi maksimal 2 pak atau 10 kg dan tidak boleh diperjualbelikan kembali,” kata Arief.

    “Kendati begitu, SPHP beras dengan kemasan 50 kg dapat disalurkan khusus terhadap daerah tertentu, seperti wilayah Maluku dan Papua serta daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan) serta wilayah lain sesuai keputusan dalam rapat koordinasi,” pungkasnya.

    Foto: Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi ungkap penugasan penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog, Kamis (10/7/2025). (Dok. Bapanas)
    Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi ungkap penugasan penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog, Kamis (10/7/2025). (Dok. Bapanas)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tom Lembong Tuding Jaksa Tebang Pilih Tetapkan Tersangka Kasus Impor Gula

    Tom Lembong Tuding Jaksa Tebang Pilih Tetapkan Tersangka Kasus Impor Gula

    Jakarta –

    Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menuding Kejaksaan Agung (Kejagung) tebang pilih dalam menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula. Tom mempertanyakan tak ada koperasi yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

    Hal itu disampaikan Tom Lembong saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/7/2025). Tom mengatakan importasi gula juga dilakukan sejumlah koperasi namun tak ada tersangka dari koperasi tersebut.

    “Ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung menerapkan proses hukum secara tidak konsisten atau milih-milih, siapa yang ditersangkakan dan siapa yang tidak,” ujarnya.

    Tom mempertanyakan INKOPKAR, INKOPPOL, KKP TNI-POLRI, APTRI DPD Jawa Tengah dan APTRI DPD Lampung, bisa melakukan impor gula dengan mekanisme yang persis sama seperti yang dilakukan oleh PT PPI, tetapi tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dia mengatakan tersangka dari PT PPI hanya Charles Sitorus.

    “Ada apa dengan Koperasi-Koperasi TNI-POLRI, Asosiasi Petani Tebu dan PT Adikarya Gemilang, sampai partisipasi mereka dalam impor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih tidak dipermasalahkan sama sekali,” ujarnya.

    Dia menuding penetapan tersangka dalam kasus ini dilakukan secara tebang pilih. Dia menyakini tersangka yang ditetapkan merupakan pihak yang sudah ditarget sejak awal seperti dirinya dan Charles.

    “Sampai di sini saja kita sudah bisa melihat betapa banyaknya kejanggalan dan argumentasi aneh mewarnai proses hukum yang saya jalani dalam perkara importasi gula, dan banyak dari kejanggalan ini sudah terjadi bahkan sebelum Persidangan dimulai,” tambahnya.

    Tuntutan Tom Lembong

    Sebelumnya, Tom Lembong dituntut hukuman 7 tahun penjara. Jaksa meyakini Tom bersalah dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong dengan pidana penjara selama 7 tahun,” ujar jaksa.

    Tom juga dituntut membayar denda Rp 750 juta. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

    “Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 750 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 6 bulan kurungan,” kata jaksa.

    Jaksa meyakini Tom Lembong bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    (mib/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kode R4 Bikin Guru Honorer Lampung Resah, Desak Kepastian Status

    Kode R4 Bikin Guru Honorer Lampung Resah, Desak Kepastian Status

    Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, Aliansi Guru Honorer R4 tersebut bersama LBH Bandar Lampung telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Komisi V DPRD Provinsi Lampung. Mereka berharap dapat menyampaikan langsung keresahan dan aspirasi para guru honorer yang terganjal status R4. Dalam surat tersebut, mereka mengajukan empat poin utama:

    • Menyampaikan langsung aspirasi terkait kendala peserta PPPK dengan formasi R4 yang tidak disertai keterangan “L” (lulus) dalam pengumuman resmi.

    • Meminta kejelasan regulasi serta skema afirmasi yang adil dan terbuka untuk semua guru honorer.

    • Memohon solusi hukum konkret yang dapat memberikan perlindungan hak bagi para peserta dengan kode R4.

    • Menuntut agar peserta seleksi PPPK tahap 2 dengan status R4 tanpa “L” diangkat menjadi ASN PPPK tanpa melalui tes tambahan.

    Aliansi itu menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan hanya soal status, tapi juga soal keadilan dan penghormatan atas dedikasi para guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di banyak daerah terpencil. “Kami berharap suara para tenaga pendidik ini tidak diabaikan. Mereka hanya ingin kejelasan dan keadilan,” tutup Prabowo.

  • Bongkar Komunitas Gay di Facebook, Polda Lampung Tangkap Tiga Orang Penyebar Konten – Page 3

    Bongkar Komunitas Gay di Facebook, Polda Lampung Tangkap Tiga Orang Penyebar Konten – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung berhasil membongkar aktivitas komunitas gay yang beroperasi secara terselubung melalui grup Facebook. Dari pengungkapan ini, sebanyak tiga orang diamankan karena diduga menjadi pengelola dan penyebar konten tak senonoh di platform media sosial tersebut.

    Dirreskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Dery Agung Wijaya, mengungkapkan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya grup penyebar konten sesama jenis yang terorganisasi secara online.

    “Tim Cybercrime Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat. Hasilnya, kami berhasil mengamankan tiga tersangka yang memiliki peran penting dalam grup tersebut,” kata Dery dalam konferensi pers, Rabu (9/7/2025).

    Ketiga tersangka yang diamankan yakni JM (53) warga Lampung Selatan, MS (18) warga Pesawaran, dan SR (28) warga Bandar Lampung. Polisi menyebut masing-masing pelaku memiliki peran spesifik dalam menjalankan grup yang berisi konten berbau pornografi sesama jenis tersebut.

    JM bertindak sebagai admin utama dan pendiri grup. MS dan SR berperan sebagai penyebar video dan ajakan sesama jenis kepada anggota grup.

    “Mereka secara aktif mengelola konten dan komunikasi di dalam grup, termasuk menyebarkan video yang melanggar norma dan etika publik,” ujar Dery.

  • Gamolan Pekhing, Warisan Musik Tradisional Lampung Menggetarkan Jiwa

    Gamolan Pekhing, Warisan Musik Tradisional Lampung Menggetarkan Jiwa

    Dalam kebudayaan masyarakat Lampung Pepadun dan Saibatin, Gamolan Pekhing dulunya hanya boleh dimainkan dalam momen-momen sakral atau peristiwa penting seperti pernikahan adat, penyambutan pahlawan perang, hingga ritual tolak bala.

    Tradisi ini menunjukkan bahwa Gamolan Pekhing bukan sekadar alat musik, melainkan juga medium komunikasi spiritual antara manusia dan kekuatan alam semesta. Di balik dentingan nada-nadanya, tersimpan nilai-nilai filosofi lokal tentang keseimbangan, keselarasan, dan keterikatan manusia dengan alam.

    Kini, keberadaan Gamolan Pekhing mulai kembali digali dan diangkat ke permukaan sebagai bagian dari gerakan pelestarian budaya Lampung. Pemerintah daerah, komunitas seniman, hingga lembaga pendidikan seni mulai menjadikan alat musik ini sebagai bahan ajar, bahkan menampilkannya dalam festival musik tradisional nasional maupun internasional.

    Generasi muda Lampung pun perlahan mulai mengenal dan mencintai kembali Gamolan Pekhing, menjadikannya bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi bagian dari identitas masa kini yang terus hidup dan berkembang.

    Meskipun zaman terus berubah, suara bambu Gamolan Pekhing tetap memantul di ruang-ruang budaya, menyuarakan kisah-kisah lama dalam irama yang tak pernah pudar.

    Penulis: Belvana Fasya Saad

     

  • Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor

    Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor

    JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini, termasuk banjir dan tanah longsor. Ia mendorong Pemerintah untuk sigap menangani korban bencana serta melakukan mitigasi kebencanaan.

    “Atas nama DPR, saya menyampaikan keprihatinan atas sejumlah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Tanah Air. Negara harus hadir saat warganya mengalami bencana,” kata Puan, Selasa, 8 Juli.

    “Pemerintah harus sigap menangani bencana alam dan membantu warga yang menjadi korban. Baik berupa tempat pengungsian, bantuan logistik, dan evakuasi darurat untuk memastikan keselamatan warga,” imbuhnya.

    Puan meminta pemerintah setempat untuk memberikan informasi terbaru dan melakukan langkah-langkah lanjutan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan warga di tengah situasi darurat ini. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan apabila hujan kembali turun.

    “Kami mengajak seluruh warga untuk segera melaporkan kejadian kedaruratan dan mengikuti instruksi dari petugas demi keselamatan bersama,” ucap Puan.

    Seperti diberitakan, bencana hidrometeorologi basah seperti banjir mendominasi pada pekan pertama Juli 2025. Misalnya banjir di sejumlah wilayah di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) akibat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur sejak Sabtu, 5 Juli hingga Minggu, 6 Juli.

    Akibat bencana banjir, banyak masyarakat di wilayah Jabodetabek terpaksa harus mengungsi karena rumahnya teredam air yang cukup tinggi. Bahkan ada juga rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir.

    Selain di Jabodetabek, banjir juga merendam Kota Mataram dan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Mereka juga mengungsi ke rumah-rumah ibadah dan kantor pemerintahan.

    Banjir di Kota Mataram dan Lombok Barat juga menelan korban jiwa di mana 2 orang warga tewas akibat tersengat listrik. Selain merenggut korban jiwa, sejumlah motor dan mobil juga dilaporkan hanyut terbawa arus. Banyak warga yang kehilangan harta benda karena rumah mereka terendam banjir setinggi dada orang dewasa.

    Sementara itu di wilayah Sulawesi, banjir juga terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Banjir besar juga melanda Kendari, Sulawesi Tenggara, sejak pekan lalu yang menyebabkan sejumlah daerah di wilayah tersebut lumpuh.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun melaporkan banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu, 5 Juli pukul 03.00 WITA, dipicu hujan dengan intensitas tinggi.

    Selain banjir, bencana longsor juga terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air. Seperti di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang menyebabkan 40 rumah warga rusak serta 6 jembatan akses konektivitas antar-wilayah terdampak. Longsor pun terjadi di Kabupaten Sinjai, Sulsel yang tak hanya menyebabkan banyak rumah warga dan fasilitas umum rusak, tapi juga menyebabkan 2 warga luka berat.

    Di Jawa Barat, Longsor terjadi di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bogor. Longsor di Bandung Barat menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Bencana longsor di sejumlah daerah menyebabkan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum.