Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Sosiolog: Pemerintah libatkan warga selesaikan sengketa Pulau Tujuh

    Sosiolog: Pemerintah libatkan warga selesaikan sengketa Pulau Tujuh

    Pangkalpinang (ANTARA) – Sosiolog Universitas Bangka Belitung (UBB) Dr Fitri Ramdhani Harahap M.Si menyatakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Kepulauan Riau perlu melibatkan tokoh dan warga lokal untuk menyelesaikan sengketa Pulau Tujuh.

    “Perpindahan wilayah administratif tanpa partisipasi penuh masyarakat lokal tentunya berpotensi melahirkan disorientasi identitas,” kata Fitri Ramdhani Harahap di Pangkalpinang, Jumat.

    Ia mengatakan Keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan Pulau Tujuh sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau telah memicu reaksi keras dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Pemerintah daerah, bersama DPRD Babel, menyatakan penolakan tegas dan bahkan berencana membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi.

    “Di balik dinamika tersebut, ada pertanyaan mendasar yang kerap terabaikan yaitu bagaimana nasib masyarakat lokal yang tinggal di Pulau Tujuh,” katanya.

    Menurut dia, sengketa Pulau Tujuh ini bukan sekadar perkara batas wilayah atau peta administratif saja dan jika dilihat dari perspektif sosiologis, konflik semacam ini memiliki dampak sosial yang mendalam seperti identitas masyarakat, hak atas pelayanan publik dan rasa keadilan yang selama ini dibangun oleh relasi sosial dan kultural.

    “Ketika masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut dihadapkan pada ketidakjelasan otoritas pemerintahan, mereka bukan hanya mengalami kebingungan administratif, tetapi juga potensi marginalisasi. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan infrastruktur bisa terhambat karena tarik-menarik kewenangan antara dua provinsi ini,” ujarnya.

    Lebih dari itu, perpindahan wilayah administratif tanpa partisipasi penuh masyarakat lokal berpotensi melahirkan disorientasi identitas. Masyarakat bisa merasa tercabut dari akar sejarah dan budaya yang mereka yakini selama ini.

    “Dalam banyak kasus, pemaksaan administratif tanpa rekognisi terhadap dimensi historis dan sosial berujung pada konflik horizontal, perpecahan komunitas, hingga munculnya ketegangan antara elite politik dan warga akar rumput,” katanya.

    Ia menilai sengketa ini bahkan dapat memperkeruh relasi antarprovinsi dan mengalihkan perhatian dari hal yang lebih substantial yakni, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

    Lantas, bagaimana sebaiknya penyelesaian dilakukan? Pendekatan hukum tentu diperlukan, tetapi tidak cukup. Persoalan ini menuntut ruang dialog yang lebih luas, terbuka, dan partisipatif.

    “Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, perlu memfasilitasi pertemuan yang melibatkan tidak hanya pemerintah provinsi, tetapi juga tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan komunitas lokal,” ujarnya.

    Ia menekankan suara masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Kajian historis, kultural, dan sosial perlu dihadirkan sejajar dengan argumentasi administratif.

    Jika tidak tercapai kesepakatan final soal status wilayah, maka solusi alternatif seperti pengelolaan bersama (co-management) dapat dipertimbangkan. Dalam skema ini, kedua provinsi berbagi tanggungjawab dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

    “Model semacam ini telah diterapkan di sejumlah wilayah perbatasan di dunia dan terbukti menjaga stabilitas sosial tanpa harus memaksakan batas administratif yang kaku. Karena pada akhirnya, yang paling terdampak bukanlah para pejabat yang saling bersilang pendapat, melainkan masyarakat pesisir yang hidup dari laut dan telah lama menjaga wilayah ini,” demikian Fitri Ramdhani Harahap.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sempat Ditahan Malaysia, 3 ABK Asal Karimun Kini Dipulangkan

    Sempat Ditahan Malaysia, 3 ABK Asal Karimun Kini Dipulangkan

    Jakarta –

    Tiga orang anak buah kapal (ABK) asal Pulau Buru, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), sempat ditahan otoritas Malaysia karena tanpa sengaja masuk wilayah perairan negara itu. Mereka kini telah dipulangkan.

    Dilansir detikSumut, pemulangan tiga ABK itu dilakukan di perbatasan Indonesia-Malaysia pada Kamis (26/6). Pemulangan ini difasilitasi KJRI Johor Bahru.

    “Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 3 anak ABK asal Pulau Buru, Kabupaten Karimun, beserta kapal mereka KM Tambisan Agensi pada Kamis (26/6),” kata Pelaksana Fungsi Konsuler 2 KJRI Johor Bahru, Leni Marliani, Jumat (27/6/2025).

    Ketiga ABK kapal tersebut adalah Ahmad, Haryanto, dan Muhammad Faizal. Mereka ditangkap oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) pada 26 Mei 2025 saat berlayar menggunakan KM Tambisan Agensi.

    “Setelah menjalani proses penyelidikan selama 11 hari, otoritas Malaysia tidak menemukan unsur kesengajaan dan memindahkan mereka ke tempat tinggal sementara (TSS) milik KJRI Johor Bahru pada 5 Juni 2025 untuk menunggu proses repatriasi,” ujarnya.

    (rdp/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengusaha Kawasan Industri Putar Otak Gaet Investor Kala Geopolitik Memanas

    Pengusaha Kawasan Industri Putar Otak Gaet Investor Kala Geopolitik Memanas

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri (HKI) tengah berupaya untuk memperkuat kondisi industri manufaktur di Indonesia yang banyak menyerap lahan di tengah memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah imbas perang Iran dan Israel.

    Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan apabila konflik ini terus berlanjut dan berlangsung dalam jangka waktu lama, Indonesia berpotensi mengalami dampak gangguan ekonomi yang signifikan. 

    “Mulai dari terganggunya rantai pasok global, lonjakan harga energi, hingga menurunnya kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal di tanah air,” ujarnya dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (27/6/2025).

    Dia menerangkan bahwa sektor industri manufaktur dan kawasan industri di Indonesia akan sangat terdampak, terutama pada biaya logistik dan bahan baku yang selama ini bergantung pada jalur distribusi internasional. 

    Tak hanya itu, ketidakpastian global juga bisa membuat investor menahan (wait and see) keputusan ekspansi maupun penanaman modal baru di negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Ma’ruf menyebut ketahanan energi nasional ikut diuji. Sebab, ketergantungan industri terhadap pasokan gas sangat besar dan harga gas yang kompetitif menjadi salah satu kunci menjaga daya saing kawasan industri di tengah tekanan global.

    “Situasi geopolitik yang tidak stabil bisa mendorong harga energi global melonjak, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipatif,” tuturnya. 

    Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi terbaik dalam penyediaan pasokan gas dan penetapan harga yang lebih kompetitif.  Menurutnya, sangat penting untuk menjaga daya saing kawasan industri nasional di tengah situasi ketidakpastian global yang sangat dinamis saat ini

    Di sisi lain, pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam menjalin kerja sama internasional, termasuk MoU pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone/SEZ) dengan Pemerintah Singapura yang baru saja ditandatangani. 

    Namun demikian, HKI menekankan bahwa MoU saja tidak cukup karena diperlukan tindak lanjut nyata dan terstruktur, sebagaimana kerja sama Johor Bahru—Singapura yang terbukti sukses menjadi model sinergi lintas batas negara dalam mendorong pertumbuhan kawasan industri.

    Lebih lanjut, Ma’ruf menyampaikan bahwa saat ini HKI sedang merumuskan Program Paket Investasi, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk mempertahankan daya tarik investasi Indonesia di tengah tekanan global. Program ini merupakan yang pertama kali akan dilaksanakan oleh HKI sebagai upaya jemput bola bagi calon investor asing (Foreign Direct Investment/FDI) untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

    Untuk mendukung pelaksanaannya, HKI akan bersinergi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, serta kementerian lainnya yang terkait dengan pengembangan industri manufaktur dan kawasan industri.

    Program ini akan mencakup sejumlah rekomendasi kebijakan, insentif kolaboratif, serta pendekatan baru dalam penyediaan lahan dan infrastruktur yang ramah investasi. 

    Beberapa di antaranya yaitu HKI mendorong agar pemerintah pusat dan daerah lebih proaktif dalam mendukung kawasan industri dengan penyediaan infrastruktur dasar yang kompetitif, termasuk memastikan harga gas HGBT yang bersaing, tersedianya jaringan pipa gas, dan bila diperlukan, pembangunan LNG terminal di wilayah strategis seperti Batam dan sekitarnya.

    Tak kalah penting, ketersediaan energi berbasis gas sebagai sumber listrik primer yang andal dan ramah lingkungan harus menjadi prioritas agar kawasan industri dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan efisien.

    Program ini rencananya akan diperkenalkan secara resmi dalam acara Pelantikan Pengurus HKI Periode 2025–2029, sebagai bentuk komitmen awal para pengurus baru untuk membangun optimisme dan kepercayaan baru dari pelaku industri dan investor.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa pemerintah membuka opsi untuk mengimpor gas guna memastikan pasokan energi bagi sektor industri tetap terjaga.

    Opsi ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga gas, terutama bagi kawasan-kawasan industri strategis yang sangat bergantung pada energi untuk menjaga kontinuitas produksi.

  • Membangun tanggul untuk menjaga batas negeri

    Membangun tanggul untuk menjaga batas negeri

    Natuna (ANTARA) – Setiap tahun, di awal dan akhir musim, wajah laut Natuna, Kepulauan Riau, berubah garang. Ombak bisa menggulung hingga lebih empat meter, menerjang pantai tanpa ampun.

    Gelombang tak hanya pernah menumbangkan rumah yang berdiri di pesisir, tapi juga perlahan menggerus pulau. Pasir, batu, dan lumpur terseret ke laut, memudarkan garis darat, mengikis batas negara.

    Inilah kekhawatiran yang tak bisa diabaikan. Di wilayah yang menjadi beranda bagian utara Republik Indonesia, setiap jengkal tanah begitu berarti. Karena hilangnya satu meter daratan bisa berarti berpindahnya garis kedaulatan dan mengurangi batas wilayah.

    Menyadari itu, Pemerintah Kabupaten Natuna bergerak. Tak sekadar menunggu, mereka menyusun rencana, menyuarakan kebutuhan, dan memperjuangkan perlindungan fisik untuk pulau-pulau kecil dan besar terluar yang terancam tenggelam dalam diam.

    Usulan demi usulan diajukan ke pusat, dan akhirnya pada tahun 2022, perjuangan itu mulai berbuah. Dua tanggul pemecah ombak dibangun di Pulau Semiun dan Pulau Sebetul, yang merupakan dua dari enam pulau kecil tak berpenghuni.

    Dua Pulau ini masuk dalam administratif Kecamatan Pulau Laut, yang langsung menghadap perairan internasional dan kerap memanas karena klaim sepihak negara China. Di sanalah batu pertama diletakkan, bukan hanya untuk menahan ombak, tapi juga sebagai simbol bahwa negara hadir, meski hanya angin, air, dan deburan yang menjadi saksi.

    Tahun berikutnya, pembangunan dilanjutkan di Pulau Subi Kecil. Pulau ini berbeda, karena berpenghuni. Warga di sana hidup berdampingan dengan laut, menggantungkan hidup dari tangkapan dan hasil bumi. Tanggul yang dibangun bukan hanya menjaga daratan, tapi juga melindungi kehidupan dan membentengi harapan agar generasi selanjutnya tetap memiliki tanah untuk berpijak.

    Kini, pada 2025, giliran Pulau Kepala di Kecamatan Serasan. Anggaran ratusan miliar digelontorkan untuk membangun tanggul pemecah ombak raksasa di pulau tak berpenghuni itu. Sekali lagi, bukan karena pulau itu ramai atau kaya, tapi karena letaknya strategis. Pulau itu adalah penjaga sunyi yang berdiri tegak di ujung negeri.

    “Tujuan pembangunan ini adalah agar pulau-pulau kecil terluar ini tidak hilang dan mempengaruhi luas wilayah Republik Indonesia. Karena kalau hilang, dikhawatirkan batas negara pun akan ikut menyusut,” ungkap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Natuna Agus Supardi.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KJRI Johor Bahru Pulangkan 3 ABK Karimun dari Malaysia, Berikut Kronologi Lengkapnya

    KJRI Johor Bahru Pulangkan 3 ABK Karimun dari Malaysia, Berikut Kronologi Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – Tiga anak buah kapal (ABK) asal Pulau Buru, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, yang ditangkap Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) Johor karena tidak sengaja masuk perairan Malaysia tanpa izin, telah difasilitasi pemulangannya oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru.

    Berdasarkan keterangan tertulis Pensosbud KJRI Johor Bahru, ketiga WNI tersebut, Ahmad, Haryanto, dan Muhammad Faizal, telah dipulangkan beserta kapal mereka, KM Tambisan Agensi, pada Kamis 26 Juni 2025.

    Kronologi

    Para ABK yang berprofesi sebagai pedagang sembako perairan itu ditangkap APMM Johor pada 26 Mei 2025 setelah tanpa sengaja memasuki perairan Malaysia.

    Setelah penyelidikan selama 11 hari, otoritas Malaysia tidak menemukan unsur kesengajaan, sehingga pada 5 Juni 2025 mereka dipindahkan ke Tempat Tinggal Sementara (TSS) KJRI Johor Bahru sambil menantikan proses repatriasi.

    Pada Kamis 26 Juni 2025, ketiga ABK beserta kapal mereka secara resmi diserahkan oleh Pelaksana Fungsi Konsuler 2 KJRI Johor Bahru, Leni Marliani, kepada Kepala Zona Bakamla Barat, Laksamana Pertama Bambang Trijanto.

    Serah terima berlangsung di atas kapal KN Tanjung Datu 301, yang tengah berlabuh di perbatasan laut Indonesia-Malaysia, disaksikan oleh Komander Maritim APMM Negeri Johor, Mohd Najib bin Sam. Perwakilan dari pemerintah Kabupaten Karimun dan instansi terkait lainnya juga turut hadir.

    Leny Marliani, selaku Pelaksana Fungsi Konsuler 2, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2025, KJRI Johor Bahru telah memfasilitasi pemulangan enam nelayan dengan kasus serupa. Ia mengimbau para ABK Indonesia untuk memahami batas perairan Indonesia dan Malaysia dengan jelas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    KJRI Johor Bahru menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik dari APMM Negeri Johor, Bakamla RI, dan pemerintah Kabupaten Karimun, yang memastikan pemulangan ketiga ABK berjalan lancar.

    Gunakan jalur resmi jika ingin bekerja di LN

    Untuk menghindari deportasi, KJRI Johor Bahru mengimbau warga negara Indonesia yang berencana bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia, agar memastikan kebenaran informasi dan menggunakan jalur keberangkatan yang resmi.

    “Kalau dari KJRI kami menyarankan bagi mereka yang ingin bekerja di Malaysia harus tahu prosedur bekerja di Malaysia atau di negara manapun, dan bisa memperoleh informasi yang baik dan benar. Baik itu dari disnaker atau agen-agen yang bisa memberangkatkan pekerja secara legal,” ucap Leny Marliani.***

  • Prakiraan Cuaca BMKG di Kota Batam Hari Ini, Berpotensi Hujan

    Prakiraan Cuaca BMKG di Kota Batam Hari Ini, Berpotensi Hujan

    Liputan6.com, Bandung – Memasuki akhir bulan Juni seharusnya sebagian besar wilayah di Indonesia telah memasuki musim kemarau. Umumnya, musim kemarau ditandai dengan intensitas hujan yang sangat rendah dan cuaca cerah sepanjang hari.

    Namun, kondisi cuaca yang terjadi belakangan ini justru menunjukkan ketidakpastian. Pasalnya beberapa wilayah di Indonesia terpantau masih mengalami hujan bahkan disertai angin dan mendung tebal.

    Adapun salah satu kota yang masih menunjukkan potensi hujan adalah Kota Batam. Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Jumat, 27 Juni 2025 wilayah Batam diprediksi masih akan mengalami hujan ringan.

    Kondisi hujan ringan yang masih terjadi di Batam menunjukkan bahwa peralihan musim tidak selalu berlangsung sesuai pola tahunan. Kelembapan udara yang masih tinggi dan potensi awan hujan yang terbentuk dapat menjadi pemicu turunnya hujan di beberapa titik.

    Selain itu, pengaruh angin monsun dan suhu permukaan laut juga turut memperpanjang masa transisi menuju musim kemarau. BMKG juga mencatat bahwa pola musim kini semakin sulit diprediksi karena adanya anomali cuaca.

    Beberapa wilayah lain pun mengalami kondisi serupa yaitu turun hujan meski sudah berada di akhir Juni. Mengutip dari situs resmi BMKG, berikut ini prakiraan cuaca di kota Batam hari ini.

  • Video: Sengketa Pulau Tujuh, Gubernur Babel Gugat Mendagri

    Video: Sengketa Pulau Tujuh, Gubernur Babel Gugat Mendagri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setelah Aceh, kini giliran Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani yang akan gugat keputusan Mendagri ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini terkait status pulau tujuh, yang diklaim sebagai milik Provinsi Kepulauan Riau.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (26/06/2025).

  • Awali Kepulangan Jemaah Haji Gelombang 2, 18 Kloter Segera Tiba di RI Nasional 26 Juni 2025

    Awali Kepulangan Jemaah Haji Gelombang 2, 18 Kloter Segera Tiba di RI Nasional 26 Juni 2025

    Awali Kepulangan Jemaah Haji Gelombang 2, 18 Kloter Segera Tiba di RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 18 kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia telah dipulangkan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah, ke Tanah Air pada hari ini, Kamis (26/6/2025).
    Kepulangan 18 kloter ini menjadi penanda dimulainya fase
    pemulangan jemaah haji
    gelombang dua setelah seluruh jemaah gelombang satu selesai dipulangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.
    “Alhamdulillah proses pergerakan jemaah berjalan lancar dan aman. Semoga kondisi ini akan terus berjalan hingga akhir pemulangan pada 10 Juli 2025,” jelas Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muchlis M Hanafi, hari ini.
    Muchlis menjelaskan, saat ini petugas Daker Madinah sedang menghadapi puncak layanan jemaah haji untuk fase kedua.
    Selain menerima kedatangan jemaah haji dari Makkah, petugas Madinah juga memberikan layanan pemulangan jemaah dari hotel ke Bandara AMAA Madinah.
    “Saat ini fase puncak kedua, petugas menerima kedatangan jemaah dari Makkah sekaligus memulangkan melalui Bandara Madinah,” paparnya.
    Fase pemulangan jemaah haji terbagi dalam dua gelombang. Jemaah yang berangkat pada gelombang pertama telah pulang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah.
    Proses pemulangan jemaah gelombang pertama sudah selesai pada 26 Juni 2025.
    Berikut 18 kloter yang pulang pada hari pertama fase pemulangan jemaah dari Bandara AMAA Madinah:
    1. Kloter 7 Debarkasi Banjarmasin (BDJ 07), terbang 02.10 WAS
    2. Kloter 12 Debarkasi Palembang (PLM 12), terbang 03.05 WAS
    3. Kloter 37 Debarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG 37), terbang 03.25 WAS
    4. Kloter 7 Debarkasi Balikpapan (BPN 07), terbang 04.25 WAS
    5. Kloter 50 Debarkasi Solo (SOC 50), terbang 05.45 WAS
    6. Kloter 8 Debarkasi Padang (PDG 08), terbang 06.00 WAS
    7. Kloter 22 Debarkasi Makassar (UPG 22), terbang 06.45 WAS
    8. Kloter 12 Debarkasi Lombok (LOP 12), terbang 07.40 WAS
    9. Kloter 13 Debarkasi Kualanamu (KNO 13), terbang 11.20 WAS
    10. Kloter 51 Debarkasi Solo (SOC 51), terbang 13.20 WAS
    11. Kloter 38 Debarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG 38), terbang 14.30 WAS
    12. Kloter 51 Debarkasi Surabaya (SUB 51), terbang 17.15 WAS
    13. Kloter 32 Debarkasi Jakarta-Bekasi (JKS 32), terbang 18.50 WAS
    14. Kloter 52 Debarkasi Surabaya (SUB 52), terbang 20.35 WAS
    15. Kloter 15 Debarkasi Batam (BTH 15), terbang 21.15 WAS
    16. Kloter 13 Debarkasi Kertajati (KJT 13), terbang 21.30 WAS
    17. Kloter 33 Debarkasi Jakarta-Bekasi (JKS 33), terbang 22.20 WAS
    18. Kloter 34 Debarkasi Jakarta-Bekasi (JKS 24, terbang 23.30 WAS
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelindo Kebut Normalisasi Alur Pelayaran Bengkulu

    Pelindo Kebut Normalisasi Alur Pelayaran Bengkulu

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mempercepat pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu dengan mengerahkan sejumlah alat berat termasuk kapal keruk kapasitas besar.

    Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan percepatan pengerukan merupakan bentuk komitmen melaksanakan penugasan Pemerintah untuk menjaga kelancaran rantai logistik nasional dengan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan RI.

    “Saat ini kami tengah mengebut pengerukan untuk mengembalikan fungsi alur pelayaran secara optimal, sehingga kapal-kapal besar dapat langsung bersandar ke Bengkulu untuk melayani kepentingan masyarakat, termasuk kapal yang melayani ke Pulau Enggano” kata Arif dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025).

    Dia menjelaskan sejak April 2025, sejumlah alat berat antara lain 1 unit Kapal Keruk Nera 2, 3 unit Excavator, 1 unit Wheel Loader, dan 3 unit Dump Truck telah dikerahkan.

    Selanjutnya, saat ini telah tiba kapal keruk kapasitas besar yaitu CSD Costa Fortuna 3 dan AHT Costa Fortuna 5 dari Batam, 4 unit excavator, 4 unit wheel loader, 4 unit dump truck dan telah beroperasi di Bengkulu sejak akhir Mei 2025 untuk mempercepat pengerukan dan direncanakan akan dilakukan penambahan alat berat 2 unit excavator

    Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud mengatakan penugasan pengerukan alur pelayaran kepada Pelindo ditargetkan selesai pada akhir Juni 2025, yang saat ini telah mencapai 95% dari total pekerjaan. Setelah itu, guna menjamin kualitas layanan, pengerukan akan dilanjutkan untuk mencapai kedalaman -6,5 mLWS.

    Sementara itu, GM Pelindo Regional 2 Bengkulu, Joko menambahkan bahwa proses normalisasi alur pelayaran terus dikerjakan 24 jam 7 hari dengan kapal keruk dan seluruh peralatan pendukungnya, termasuk instalasi pipa kapal keruk sepanjang hampir mencapai 1.000 meter.

    “Cuaca dapat menjadi faktor penting yang bisa memengaruhi target penyelesaian, tetapi optimis bahwa penugasan dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

    Pelaksanaan normalisasi alur pelayaran ini merupakan bentuk kolaborasi solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Pelindo, serta instansi terkait lainnya di Bengkulu untuk mengatasi pendangkalan alur sehingga bisa digunakan kembali untuk melayani kebutuhan masyarakat.

  • Kronologi "Long Boat" Tim Sepakbola Terbalik di Selat Nenek Kepri Saat Mengikuti Tarkam Regional 26 Juni 2025

    Kronologi "Long Boat" Tim Sepakbola Terbalik di Selat Nenek Kepri Saat Mengikuti Tarkam Regional 26 Juni 2025

    Kronologi “Long Boat” Tim Sepakbola Terbalik di Selat Nenek Kepri Saat Mengikuti Tarkam
    Editor
    BATAM, KOMPAS.com
    – Sebanyak 11 dari 13 anggota tim sepak bola Pulau Nenek, Kota
    Batam
    , berhasil ditemukan dalam kondisi selamat setelah long boat yang mereka tumpangi terbalik di perairan
    Selat Nenek
    , Rabu (25/6/2025).
    Insiden bermula saat seluruh korban menumpang satu unit kapal long boat menuju Pulau Setokok untuk mengikuti pertandingan antar-kampung. Namun, saat melintas di perairan Selat Nenek, kapal tersebut dihantam gelombang tinggi dan terbalik.
    Kepala Basarnas Tanjungpinang, Fazzli, menyebut pencarian langsung dilakukan oleh Tim Search and Rescue Unit (SRU) Basarnas Tanjungpinang setelah mendapat laporan kejadian.
    “Enam orang korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di Perairan Setokok oleh warga,” kata Fazzli melalui sambungan telepon, Kamis (26/6/2025) siang.
    Enam korban itu dievakuasi sekitar pukul 16.30 WIB, Rabu sore. Pencarian lalu dilanjutkan hingga malam hari.
    “Selain enam korban awal, pada pukul 21.03 WIB, tim kembali menemukan 4 orang korban dalam kondisi selamat. Terapung bersama long boat yang terbalik di Perairan Selat Nenek pada Koordinat 0° 53′ 54.48″ N 103° 57′ 42.22″ E,” ujarnya.
    Kemudian, sekitar pukul 21.20 WIB, satu korban lagi ditemukan hanyut hingga ke pesisir Pulau Luing, sekitar 0,5 mil laut dari lokasi kecelakaan.
    “Korban terakhir yang ditemukan semalam berada di Koordinat 0° 54′ 17.77″ N 103° 58′ 2.62″ E,” jelas Fazzli.
    Sebanyak 11 korban atas nama Rahel, Fery, Rico, Boge, Rehan, Andika, Tepok, Damar, Maher, Amirul, dan Papat telah kembali ke keluarga masing-masing.
    “Hari ini kami kembali melanjutkan pencarian terhadap dua korban lainnya atas nama Fir dan Pa’i,” kata Fazzli.
    Penuslis: Kontributor Batam, Partahi Fernando Wilbert Sirait
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.