Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Melihat sarana dan prasarana prajurit di ujung Negeri

    Melihat sarana dan prasarana prajurit di ujung Negeri

    Natuna, Kepri (ANTARA) – Rabu (2/7) malam itu, langit Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, memayungi Pelabuhan Penagi dengan gelap. Angin laut bertiup kencang membawa aroma asin dan dingin yang menggigit kulit. Laut beriak gelap dan debur ombak menabrak sisi dermaga, seperti menyampaikan salam kepada siapa saja yang sedang menanti malam di dermaga.

    Di tengah sepinya malam itu, sebuah kapal dengan cahaya terang memancar dari geladaknya. Kapal Angkatan Laut (KAL) Sengiap terlihat menonjol, lampunya menyala tajam menembus kegelapan, seolah menjadi lentera harapan di ujung negeri.

    Di atas kapal itu, para awak berdiri tegak di berbagai titik, di anjungan, buritan, dek, bahkan di bagian atas kapal. Wajah mereka tampak serius, penuh siaga, seperti menantikan seseorang yang amat mereka hormati.

    Tidak lama berselang, suara kendaraan terdengar mendekat dari arah daratan. Beberapa mobil melaju perlahan menuju dermaga. Dari radio komunikasi di kapal, terdengar suara singkat, namun penuh arti “Panglima tiba. Seluruh personel siaga.”

    Tidak berselang lama, dari salah satu mobil itu, turunlah seorang pria dengan postur gagah dan langkah penuh keyakinan. Seragam loreng TNI membalut tubuhnya. Di tangan kanannya, sebuah tongkat komando digenggam erat. Pria itu tidak lain adalah Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, Panglima Komando Armada Republik Indonesia.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG Ungkap Baru 30 Persen Wilayah Indonesia yang Masuk Musim Kemarau

    BMKG Ungkap Baru 30 Persen Wilayah Indonesia yang Masuk Musim Kemarau

    BMKG Ungkap Baru 30 Persen Wilayah Indonesia yang Masuk Musim Kemarau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ) memperingatkan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia.
    Kepala BMKG,
    Dwikorita Karnawati
    , menuturkan bahwa baru sekitar 30 persen zona musim di Indonesia yang memasuki musim kemarau.
    “Meski sudah memasuki pertengahan musim kemarau, berbagai faktor atmosfer global dan regional masih mendukung terjadinya hujan lebat dan cuaca ekstrem di banyak wilayah,” ujar Dwikorita dalam keterangan yang diterima, Sabtu (12/7/2024).
    Dwikorita menegaskan, dinamika atmosfer yang kompleks masih memicu terbentuknya awan-awan konvektif penyebab hujan deras.
    Wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua juga masih berisiko tinggi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang dalam sepekan ke depan.
    Hal ini disebabkan oleh gelombang ekuatorial Rossby dan Kelvin, zona konvergensi dan pertemuan angin, serta potensi sirkulasi siklonik di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik, yang terus mendorong pembentukan awan hujan.
    “Dalam beberapa hari terakhir, intensitas hujan yang signifikan telah tercatat di sejumlah wilayah,” ucapnya.
    BMKG memprakirakan bahwa
    potensi cuaca ekstrem
    masih tinggi dalam periode 12-18 Juli 2025.
    “Hujan lebat berisiko terjadi di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, dengan status siaga yang telah dikeluarkan,” paparnya.
    Selain itu, angin kencang berpotensi melanda wilayah barat hingga timur Indonesia, termasuk Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
    Kecepatan angin lebih dari 25 knot diprediksi akan memicu gelombang tinggi di beberapa perairan, seperti Perairan Utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda, dan Laut Seram.
    Gelombang tinggi juga diperkirakan terjadi di Samudera Pasifik sebelah utara Maluku Utara, serta Samudera Hindia sebelah barat daya Banten, sebelah selatan Jawa, dan sebelah selatan NTT.
    Dwikorita mengimbau masyarakat untuk tidak menganggap enteng potensi cuaca ekstrem yang bisa datang tiba-tiba.
    “Jauhi area terbuka saat terjadi petir, hindari pohon atau bangunan tua saat angin kencang, serta tetap menjaga kesehatan karena cuaca terik masih mungkin terjadi di tengah pola hujan yang aktif,” imbaunya.
    Masyarakat harus tetap waspada meskipun secara kalender, Indonesia berada di musim kemarau.
    “Jangan lengah. Cuaca bisa berubah cepat dan membawa dampak besar,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG: Musim Kemarau Belum Dominan, Potensi Cuaca Ekstrem Mengintai di Berbagai Wilayah

    BMKG: Musim Kemarau Belum Dominan, Potensi Cuaca Ekstrem Mengintai di Berbagai Wilayah

    BMKG: Musim Kemarau Belum Dominan, Potensi Cuaca Ekstrem Mengintai di Berbagai Wilayah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
    BMKG
    ) memperingatkan bahwa
    cuaca ekstrem
    masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, meskipun
    musim kemarau
    secara klimatologis telah dimulai.
    Pasalnya, hingga akhir Juni 2025, baru sekitar 30 persen zona musim di Indonesia yang benar-benar memasuki musim kemarau.
    “Meskipun kita sudah memasuki pertengahan musim kemarau, berbagai faktor atmosfer global dan regional masih mendukung terjadinya
    hujan lebat
    dan cuaca ekstrem di banyak wilayah,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dikutip dari siaran pers BMKG, Sabtu (12/7/2025).
    Sebagian besar wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, masih berisiko tinggi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang dalam sepekan ke depan.
    Dwikorita menegaskan, hal ini terjadi lantaran dinamika atmosfer yang kompleks.
    Dinamika tersebut masih memicu terbentuknya awan-awan konvektif penyebab hujan deras.
    Fenomena seperti gelombang ekuatorial Rossby dan Kelvin, zona konvergensi dan pertemuan angin, serta potensi sirkulasi siklonik di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik, terus mendorong pembentukan awan hujan dalam skala luas.
    Dwikorita mengemukakan, intensitas hujan yang signifikan telah tercatat di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.
    Pada 9 Juli, hujan harian di atas 50 mm terjadi di Nabire dan Kalimantan Barat.
    Sementara pada 8 Juli, hujan sangat lebat tercatat di Papua Barat, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Maluku, dan Papua.
    Kondisi ini telah menyebabkan bencana hidrometeorologis, seperti banjir, tanah longsor, genangan air, pohon tumbang, hingga kerusakan infrastruktur.
    BMKG, kata dia, memprakirakan bahwa potensi cuaca ekstrem masih tinggi dalam periode 12–18 Juli 2025.
    Hujan lebat
    berisiko terjadi di berbagai wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, dengan status siaga yang telah dikeluarkan.
    Selain itu, angin kencang berpotensi melanda wilayah barat hingga timur Indonesia, termasuk Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
    Di lautan, kecepatan angin lebih dari 25 knot diprediksi akan memicu gelombang tinggi di beberapa perairan, seperti perairan utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda, Laut Seram, Samudera Pasifik sebelah utara Maluku Utara, serta Samudera Hindia sebelah barat daya Banten, sebelah selatan Jawa, dan sebelah selatan NTT.
    Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat untuk tidak menganggap enteng potensi cuaca ekstrem yang bisa datang tiba-tiba.
    Ia juga meminta masyarakat menjauhi area terbuka saat terjadi petir, menghindari pohon atau bangunan tua saat angin kencang, serta tetap menjaga kesehatan karena cuaca terik masih mungkin terjadi di tengah pola hujan yang aktif.
    “Masyarakat harus tetap waspada, meskipun secara kalender kita berada di musim kemarau. Jangan lengah. Cuaca bisa berubah cepat dan membawa dampak besar,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pacu Produktivitas, TNI Gelontorkan Bantuan Alat Pertanian di Sumut

    Pacu Produktivitas, TNI Gelontorkan Bantuan Alat Pertanian di Sumut

    Liputan6.com, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyalurkan bantuan pertanian kepada 16 kelompok tani di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bantuan tersebut dalam upaya mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan.

    Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menjelaskan, bantuan yang diberikan meliputi 6 unit traktor, 6 unit mesin perontok, 1.800 kg pupuk urea, 1.800 kg pupuk NPK dan 120 kg benih padi. Ia berharap. bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

    “TNI hadir tidak hanya dalam bidang militer dan pertahanan negara, tapi juga sebagai penguatan sosial yang mampu hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah strategis bangsa,” ujar Agus Subiyanto, dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (12/7/2025).

    Agus Subiyanto membeberkan, jika jajarannya berhasil memanen pasi varietas Ciherang Hijau sekitar 500 ton. Hasil tersebut diperolehnya dari lahan seluas 80 hektar yang dikelola oleh Kodam 1 Bukit Barisan melalui kelompok tani binaanya.

    “Ke depan Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh dan mencoba mengembangkan varietas baru yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hingga 9 sampai 10 ton perhektar,” ungkapnya.

    Panglima juga menjabarkan, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Tak hanya itu, pihaknya berkomitmen membantu ketersediaan logistik guna kepentingan pertahanan negara dan ketahanan pangan nasional.

    Hal senada dikatakan Panglima Kodam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto. Ia menyampaikan kehadiran TNI di sektor pertanian diharapkan dapat membawa semangat baru bagi para petani untuk berinovasi dan meningkatkan produktivitas.

    Rio juga menjelaskan pihaknya telah mengelola lahan ketahanan pangan yang tersebar di Sumut, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Khusus di Sumut, terdapat 2.451 hektare lahan aktif yang dikelola, termasuk lahan bekas perkebunan yang telah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian.

    “Lahan pertanian di Ramunia ini dikelola oleh Kelompok Tani Kartika bersama sekitar 120 petani lokal. Estimasi hasil panen hari ini mencapai 520 ton padi dan 780 ton palawija,” Rio, menimpali.

  • Kemenperin Lirik Batam Jadi Kawasan Industri Berbasis AI – Page 3

    Kemenperin Lirik Batam Jadi Kawasan Industri Berbasis AI – Page 3

    FGD ini menjadi langkah awal yang penting dalam menyatukan pandangan lintas sektor, baik pemerintah, pelaku industri, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadikan Batam sebagai pusat unggulan dalam transformasi industri berbasis AI. 

    Berdasarkan analisis Kearney, pemanfaatan AI di Indonesia diprediksi berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dengan kontribusi PDB sebesar 12% pada tahun 2030 atau sebesar USD 366 miliar. Nilai ini merupakan yang terbesar secara nominal di Kawasan ASEAN, menunjukkan besarnya potensi ekonomi digital yang dimiliki Indonesia. 

    Potensi tersebut mencerminkan bahwa Indonesia memiliki pasar yang luas dan basis industri yang kuat untuk menyerap dan mengembangkan teknologi AI. Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut secara optimal, diperlukan percepatan dalam pembangunan infrastruktur digital, peningkatan kualitas SDM, serta regulasi yang mendukung ekosistem AI nasional.

  • Cegah Kecurangan di SPBU, Kemendag dan BPH Migas Awasi Ketat Alat Ukur BBM

    Cegah Kecurangan di SPBU, Kemendag dan BPH Migas Awasi Ketat Alat Ukur BBM

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani kesepakatan bersama tentang pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi.

    Dalam kerja sama tersebut secara spesifik mengawasi alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan (UTTP) dalam pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

    Dirjen PKTN Moga Simatupang mengatakan kerja sama sebagai upaya memperkuat perlindungan konsumen dan penegakan hukum di bidang metrologi legal dengan menjamin akurasi takaran dan volume dalam transaksi.

    “Keakuratan alat ukur menjadi kunci utama dalam menjamin keadilan transaksi antara penyedia dan pengguna energi. Untuk itu, pengawasan yang konsisten merupakan bentuk perlindungan nyata kepada konsumen,” ujar Moga dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).

    Moga menuturkan, kesepakatan bersama ini tidak hanya merupakan upaya penegakan hukum, tetapi juga wujud komitmen pemerintah dalam melindungi konsumen agar memperoleh BBM dan gas bumi sesuai haknya.

    Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN juga telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk praktik pengurangan volume yang merugikan konsumen.

    “Untuk itu, mekanisme pengawasan yang terintegrasi sangat diperlukan agar praktik-praktik yang merugikan konsumen seperti pengurangan volume BBM tidak terjadi lagi ke depannya,” urai Moga.

    Lebih lanjut, Moga mengatakan telah menangani 19 kasus tindak pidana di bidang metrologi legal terkait pelanggaran penggunaan pompa ukur BBM dan tangki ukur mobil BBM. Seluruh kasus tersebut tersebar di sejumlah provinsi, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, hingga Banten. Seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap.

    Dalam kesempatan yang sama, Moga juga menegaskan pentingnya keselarasan antara praktik di lapangan dengan regulasi yang berlaku di bidang metrologi legal. “Dengan kerja sama ini, alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pipa hilir dan minyak gas bumi diharapkan dapat sesuai dengan aturan alat ukur takar timbangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,” ungkap Moga.

    Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan distribusi energi secara menyeluruh.

    Untuk itu, BPΡΗ Migas juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ditjen PKTN Kemendag yang memiliki kewenangan dalam metrologi legal. Erika berharap, pengawasan bersama ini dapat memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM dan gas bumi sesuai dengan yang dibayarkan.

    Kerja sama antara Ditjen PKTN dan BPH Migas bukanlah hal baru. Pada 2016-2019, Ditjen PKTN dan BPH Migas juga telah menjalin kemitraan serupa dalam pengawasan alat ukur BBM. Melalui kesepakatan terbaru ini, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

    Sebagai langkah konkret, Ditjen PKTN dan BPH Migas akan menyusun perjanjian kerja sama (PKS) teknis dalam waktu tiga bulan ke depan, PKS tersebut akan mengatur berbagai aspek pelaksanaan, di antaranya pertukaran data dan/atau informasi, sosialisasi dan penyampaian informasi, peningkatan kompetensi SDM, pengawasan, dan hal-hal lain yang disepakati.

    Lihat juga Video ‘Momen Gibran Cek SPBU di Bengkulu Buntut Kelangkaan BBM’:

    (ada/ara)

  • Prakiraan Cuaca di Kota Batam Hari Ini Jumat 11 Juli 2025

    Prakiraan Cuaca di Kota Batam Hari Ini Jumat 11 Juli 2025

    Liputan6.com, Bandung – Kota Batam dikenal sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan di Indonesia yang memiliki tingkat aktivitas harian cukup tinggi. Mobilitas masyarakat, pekerja, hingga arus logistik yang padat membuat informasi prakiraan cuaca menjadi salah satu hal yang penting.

    Melansir dari data BMKG, pada hari Jumat, 11 Juli 2025 Kota Batam diprediksi berawan di beberapa wilayahnya. Meskipun hanya berawan kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena potensi perubahan cuaca secara mendadak.

    Selain itu, cuaca yang tidak menentu belakangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Meskipun Indonesia seharusnya telah memasuki musim kemarau hujan masih sering terjadi di berbagai daerah termasuk Batam.

    Oleh karena itu, langkah antisipasi seperti membawa payung, jas hujan, atau mengatur ulang jadwal kegiatan menjadi penting demi kelancaran dan kenyamanan aktivitas. Meskipun prakiraan cuaca tidak selalu akurat informasi dari BMKG tetap menjadi acuan penting.

    Kota Batam yang juga memiliki wilayah pesisir dan pelabuhan aktif tentu harus memperhatikan potensi hujan terutama bagi pelaku transportasi laut. Selain itu, masyarakat yang bepergian antar pulau juga perlu menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca.

    Kemudian tidak hanya berdampak pada sektor transportasi dan logistik sektor pariwisata dan kuliner juga bisa merasakan dampaknya. Restoran terbuka, wisata pantai, hingga kegiatan belanja di luar ruangan akan terganggu bila hujan tiba-tiba turun.

  • Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

    Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

    Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Gubernur Kepulauan Riau (
    Kepri
    )
    Ansar Ahmad
    menjelaskan penyebab kenaikan
    tarif listrik
    di Kota
    Batam
    . Menurutnya, hal ini dipicu oleh lonjakan harga gas yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik milik PLN Batam.
    Ansar menyebutkan, selama ini pembangkit listrik di Batam mengandalkan pasokan gas pipa dari Gresik. Namun, karena produksinya menurun, 30 persen pasokan harus diganti dengan gas alam cair (LNG) yang diimpor.
    “Konversi ke gas alam cair menyebabkan biaya operasional lebih mahal, harga LNG jauh lebih tinggi. Proporsi pemakaiannya pun berubah menjadi 70 persen LNG dan 30 persen gas pipa,” ujar Ansar saat ditemui di PT Stania Batam, Kamis (10/7/2025).
    Ia menyebut harga LNG saat ini berkisar 13–15 dolar AS, sedangkan gas pipa hanya sekitar 7 dolar AS. Selain itu, biaya pengiriman gas LNG dari Lampung ke Batam juga menambah beban operasional.
    Ansar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini tengah mendorong proyek metering gas di Pulau Pemping agar tersambung ke Kecamatan Belakang Padang, Batam. Ia juga menyinggung pentingnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar sebagian gas dari Natuna yang selama ini dikirim ke Singapura bisa digunakan untuk kebutuhan energi Batam.
    “Kita yakin, kebutuhan listrik di tahun 2027 akan naik signifikan, sekitar 2 sampai 4 gigawatt, terutama karena kehadiran data center. Kita harus kompetitif dengan Johor, jangan sampai harga listrik kita mahal dan kalah saing,” katanya.
    Meski demikian, Ansar mengaku belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Kota Batam terkait
    kenaikan tarif listrik
    yang sudah berlaku.
    “Kan itu PLN Batam, mungkin mereka bisa diskusi langsung dengan Pemko maupun BP Batam,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

    Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak Regional 10 Juli 2025

    Harga Gas Naik, Gubernur Kepri Jelaskan Alasan Tarif Listrik Batam Melonjak
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Gubernur Kepulauan Riau (
    Kepri
    )
    Ansar Ahmad
    menjelaskan penyebab kenaikan
    tarif listrik
    di Kota
    Batam
    . Menurutnya, hal ini dipicu oleh lonjakan harga gas yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik milik PLN Batam.
    Ansar menyebutkan, selama ini pembangkit listrik di Batam mengandalkan pasokan gas pipa dari Gresik. Namun, karena produksinya menurun, 30 persen pasokan harus diganti dengan gas alam cair (LNG) yang diimpor.
    “Konversi ke gas alam cair menyebabkan biaya operasional lebih mahal, harga LNG jauh lebih tinggi. Proporsi pemakaiannya pun berubah menjadi 70 persen LNG dan 30 persen gas pipa,” ujar Ansar saat ditemui di PT Stania Batam, Kamis (10/7/2025).
    Ia menyebut harga LNG saat ini berkisar 13–15 dolar AS, sedangkan gas pipa hanya sekitar 7 dolar AS. Selain itu, biaya pengiriman gas LNG dari Lampung ke Batam juga menambah beban operasional.
    Ansar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini tengah mendorong proyek metering gas di Pulau Pemping agar tersambung ke Kecamatan Belakang Padang, Batam. Ia juga menyinggung pentingnya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) agar sebagian gas dari Natuna yang selama ini dikirim ke Singapura bisa digunakan untuk kebutuhan energi Batam.
    “Kita yakin, kebutuhan listrik di tahun 2027 akan naik signifikan, sekitar 2 sampai 4 gigawatt, terutama karena kehadiran data center. Kita harus kompetitif dengan Johor, jangan sampai harga listrik kita mahal dan kalah saing,” katanya.
    Meski demikian, Ansar mengaku belum menerima laporan resmi dari Pemerintah Kota Batam terkait
    kenaikan tarif listrik
    yang sudah berlaku.
    “Kan itu PLN Batam, mungkin mereka bisa diskusi langsung dengan Pemko maupun BP Batam,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perjalanan Dinas ke Batam Diduga Rugikan Negara Rp 1 Miliar, Penyidik Kejaksaan Geledah Ruang Bendahara DPRD Nabire Regional 10 Juli 2025

    Perjalanan Dinas ke Batam Diduga Rugikan Negara Rp 1 Miliar, Penyidik Kejaksaan Geledah Ruang Bendahara DPRD Nabire Regional 10 Juli 2025

    Perjalanan Dinas ke Batam Diduga Rugikan Negara Rp 1 Miliar, Penyidik Kejaksaan Geledah Ruang Bendahara DPRD Nabire
    Tim Redaksi
    NABIRE, KOMPAS.com
    – Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire menggeledah Ruang Bendahara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (10/7/2025).
    Penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan perjalanan dinas sekretariat DPRD Kabupaten Nabire pada tahun 2023.
    Penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala
    Kejaksaan Negeri Nabire
    dan telah mendapatkan izin penetapan dari Kepala Pengadilan Negeri Nabire.
    Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Nabire, Chrispo Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan beberapa tiket asli yang masih disimpan dalam penggeledahan tersebut.
    “Namanya kan perjalanan dinas berarti modusnya tiket palsu, bill hotel palsu, dan hasilnya kami temukan hanya beberapa tiket asli. Tidak semua,” ujar Chrispo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis malam.
    Chrispo juga menyebutkan bahwa dalam kasus ini, kurang lebih 20 orang telah diperiksa, terdiri dari anggota dewan (DPRD) dan staf kesekretariatan dewan.
    “Yang sudah diperiksa anggota dewan di atas 20-an orang ditambah 14 staf kesekretariatan yang sudah diperiksa, yakni staf keuangan dan staf persidangan, karena yang mengetahui pencairan dan ikut
    bimbingan teknis
    ,” ungkapnya.
    Dia menambahkan bahwa staf keuangan, staf persidangan, dan staf perundang-undangan sekretariat DPRD mendampingi para anggota dewan dalam perjalanan dinas tersebut.
    “Tidak hanya dari pihak Sekretariat Dewan (Setwan) saja yang diperiksa, namun juga pihak hotel serta pihak maskapai pun sudah diperiksa,” ungkap Chrispo.
    Fokus penyidikan saat ini adalah pada satu kegiatan, yaitu
    Bimbingan Teknis
    dengan anggaran sebesar Rp 2 miliar ke Batam.
    Sementara itu, potensi kerugian negara yang dihitung oleh penyidik dan sedang diperiksa  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Tengah diperkirakan mencapai Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar.
    “Setelah penghitungan kerugian negara dari BPKP selesai, baru bisa dikeluarkan penetapan tersangka dan dilanjutkan penanganan tersangka,” ucap Chrispo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.