provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Airlangga dorong pengembangan investasi Temasek Holdings di Indonesia

    Airlangga dorong pengembangan investasi Temasek Holdings di Indonesia

    Pemerintah siap memfasilitasi langkah peningkatan investasi Temasek di dalam negeri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong Temasek Holdings, sebagai perusahaan investasi global, untuk terus mengembangkan investasi di Indonesia.

    “Temasek memiliki peran penting bagi bisnis di Indonesia khususnya melalui skema ‘capital injection’ di beberapa perusahaan ‘start up’ tanah air. Pemerintah siap memfasilitasi langkah peningkatan investasi Temasek di dalam negeri,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Saat bertemu dengan Chairman of Singtel dan Temasek Board Members Lee Theng Kiat pada Jumat (18/7), Airlangga diperkenalkan dengan Board Members Temasek serta mendiskusikan peran Temasek Holdings sebagai perusahaan investasi global.

    Airlangga selanjutnya menekankan pentingnya penguatan kerja sama energi hijau dan transisi energi Indonesia dan Singapura.

    Ia menyampaikan dukungannya atas komitmen Temasek melalui Sembcorp Urban pada awal tahun 2025 untuk membangun kawasan industri hijau di Jawa Barat, Tanjung Sauh dan Tembesi, Batam.

    Menanggapi hal tersebut, Chairman Lee turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas dukungan yang diberikan dalam menjalankan bisnis di Indonesia.

    ”Indonesia masih menjadi mitra penting dalam pengembangan portofolio investasi Temasek di kawasan Asia Tenggara. Ke depannya, Temasek akan terus mengembangkan investasi yang sudah ada di Indonesia serta membuka peluang kerja sama lainnya,” ujar Chairman Lee.

    Sebagaimana diketahui, Temasek merupakan perusahaan pengelola aset milik Pemerintah Singapura yang telah berdiri sejak 1974.

    Sebagai perusahaan investasi, portofolio Temasek sangat beragam, secara global mencakup berbagai sektor seperti jasa keuangan, telekomunikasi, media, teknologi, transportasi, energi, lingkungan dan kesehatan.

    Sebagai perusahaan investasi yang cukup besar, Temasek juga memiliki investasi besar di Indonesia melalui anak perusahaannya seperti ST Engineering, Singtel dan Sembcorp pada jaringan bisnis Siloam International Hospitals, Telkomsel, Matahari Putra Prima, DBS Bank, Olam Internasional dan Sembcorp Industries and Koppel Corporation.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UPTD RPH Batam pastikan daging segar sehat dan layak konsumsi

    UPTD RPH Batam pastikan daging segar sehat dan layak konsumsi

    Rata-rata hanya 500 kilogram per hari karena masyarakat lebih banyak mengonsumsi daging beku yang memiliki harga lebih murah

    Batam, Kepri (ANTARA) – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memastikan bahwa seluruh daging segar yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, layak konsumsi dan bebas dari penyakit.

    Kepala UPTD RPH Batam Leny Hermayanti mengatakan bahwa pemotongan sapi di RPH dilakukan setiap malam dengan jumlah sekitar 1-2 ekor.

    “Konsumsi daging segar di Batam memang belum terlalu tinggi karena Batam bukan kota peternak. Rata-rata hanya 500 kilogram per hari karena masyarakat lebih banyak mengonsumsi daging beku yang memiliki harga lebih murah daripada daging segar,” ujar Leny Hermayanti saat dihubungi di Batam, Sabtu.

    Daging segar di Batam dijual dalam kisaran harga Rp160 ribu, sedangkan daging beku impor dalam kisaran harga Rp70 ribu hingga Rp90 ribu per kg.

    Leny menjelaskan bahwa setiap ekor sapi yang dipotong harus melalui serangkaian prosedur ketat, mulai dari pemeriksaan antemortem, penyembelihan oleh juru sembelih halal bersertifikat BNSP, hingga pemeriksaan postmortem oleh dokter hewan.

    Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKH).

    “Kalau ditemukan penyakit menular ke manusia seperti anthrax maka hewan langsung ditolak dan dimusnahkan. Tapi sejauh ini Batam masih aman. Jika penyakitnya hanya menular ke hewan lain, seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), maka pemotongan ditunda dan bagian-bagian tertentu seperti kepala dan kaki tidak boleh dikonsumsi,” kata dia.

    Ia menambahkan bahwa organ yang rusak atau tidak layak, seperti paru-paru membusuk atau hati yang terkena cacing pita akan dikubur di lubang tanam yang telah disiapkan di UPTD.

    UPTD RPH Batam yang mulai beroperasi penuh sejak 2020 ini telah memiliki sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sesuai regulasi.

    Hal ini menjadikan RPH satu-satunya fasilitas resmi di Batam untuk penyembelihan sapi ruminansia yang sesuai dengan ketentuan.

    “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, di mana pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH,” katanya.

    Leny juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah mengusulkan tambahan layanan seperti pengulitan dan pengolahan karkas (carcassing), yang akan dilakukan oleh pihaknya.

    “Layanan ini rencananya dikenakan retribusi tambahan. Karena untuk sekarang biasanya pelaku usaha yang melakukannya, tapi di bawah pengawasan RPH,” ujarnya.

    Retribusi jasa pemotongan saat ini sebesar Rp110 ribu per ekor, termasuk kandang penampungan, pemeriksaan sebelum dan sesudah potong, serta penyembelihan.

    Sapi-sapi yang dipotong berasal dari peternak lokal yang membawa hewan mereka ke RPH Temiang untuk disembelih, lanjutnya, lalu dagingnya didistribusikan ke pasar-pasar.

    “Tujuan utama kami adalah memastikan daging segar yang beredar aman, sehat, dan halal. Ini bagian dari komitmen kami menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan,” tutup Leny.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Batam sediakan dua skema permodalan untuk dukung usaha mikro

    Pemkot Batam sediakan dua skema permodalan untuk dukung usaha mikro

    Dana bergulir ini ditujukan untuk usaha mikro dengan pinjaman maksimal Rp150 juta dan koperasi hingga Rp300 juta

    Batam (ANTARA) – Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), kini menyediakan dua skema permodalan bagi pelaku usaha mikro dan koperasi, yakni melalui program Dana Bergulir dan pinjaman modal tanpa bunga sebesar Rp20 juta.

    Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum) Kota Batam Zulfahri menyampaikan bahwa hingga 14 Juli 2025, dana bergulir yang telah tersalurkan mencapai Rp2,07 miliar, dengan rincian kepada 19 usaha mikro dan 1 koperasi.

    “Dana bergulir ini ditujukan untuk usaha mikro dengan pinjaman maksimal Rp150 juta dan koperasi hingga Rp300 juta. Tenor pinjaman hingga lima tahun dengan bunga tetap sebesar 4 persen per tahun,” kata Zulfahri dihubungi di Batam, Sabtu.

    Menurut dia, jenis usaha yang umumnya memanfaatkan program ini antara lain warung sembako, pangkalan LPG, jasa binatu, hingga industri rumah tangga.

    Zulfahri menyampaikan para peminjam biasanya adalah pelaku usaha mikro yang telah berjalan dan membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha.

    Selain dana bergulir, Pemkot Batam juga menyediakan program pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan sebesar Rp20 juta, yang baru diresmikan pada bulan Juni 2025.

    Zulfahri menyebutkan bahwa skema tersebut bekerja sama dengan Bank BTN Cabang Batu Aji dan Batam Center, dengan pemerintah kota membiayai subsidi bunga.

    “Pelaku usaha dengan kebutuhan modal kecil bisa memilih program Rp20 juta karena tidak ada bunga dan agunan. Jika membutuhkan modal yang lebih besar, bisa mengajukan untuk dana bergulir,” ujarnya.

    Kedua program tersebut dirancang untuk mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

    Adapun syarat untuk program pinjaman Rp20 juta ini, di antaranya usaha harus sudah berjalan minimal enam bulan, bukan ASN/TNI/Polri/karyawan, serta wajib memiliki NIB dan catatan transaksi usaha selama tiga bulan terakhir.

    Setelah lolos ‘BI checking’, pelaku usaha diminta melengkapi sejumlah dokumen tambahan dan akan disurvei langsung di lokasi usaha oleh pihak dinas.

    Dengan dua skema permodalan ini, Pemkot Batam mendukung semakin banyak pelaku usaha mikro dan koperasi yang bisa mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Deputi Gubernur BI sampaikan 5 arahan kepada Kepala Kantor BI Kepri

    Deputi Gubernur BI sampaikan 5 arahan kepada Kepala Kantor BI Kepri

    Khususnya produk industri, di tengah dinamika global seperti kebijakan tarif dari Amerika Serikat

    Batam (ANTARA) – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyampaikan lima pesan dan arahan kepada Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau (KPw BI Kepri) Rony Widijarto P pada prosesi pengukuhan yang diselenggarakan di Kota Batam.

    Pertama, Juda menyampaikan pentingnya penguatan langkah strategis dan koordinasi erat dengan pemerintah daerah untuk menjaga daya saing ekspor produk unggulan Kepri.

    “Khususnya produk industri, di tengah dinamika global seperti kebijakan tarif dari Amerika Serikat,” kata Juda Agung dalam keterangan resmi diterima di Batam, Sabtu.

    Lalu, BI diharapkan terus mendukung kemudahan masuknya investasi asing langsung (FDI) yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Ketiga, untuk melanjutkan sinergi pengendalian inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” kata dia.

    Keempat, Juda menekankan pentingnya pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), khususnya di Batam yang merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan internasional Indonesia.

    “Terakhir, untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur serta penguatan ekosistem industri dan pariwisata di wilayah Kepulauan Riau,” ujarnya.

    Rony menggantikan Suryono yang kini mendapat tugas baru sebagai Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara.

    Dalam sambutannya, Juda Agung juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Suryono selama memimpin BI Kepri.

    Deputi Gubernur BI itu juga mengapresiasi peran serta Gubernur Kepri, para wali kota, bupati dan seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang solid dengan BI.

    Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri dalam tiga triwulan terakhir tercatat lebih tinggi dari rata-rata nasional.

    Inflasi tahun 2024 juga terkendali dalam rentang sasaran 2,5 ± 1 persen dan diperkirakan tetap stabil hingga akhir 2025.

    Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyoroti kerja sama BI dengan Pemerintah Provinsi dalam mendorong UMKM naik kelas melalui kurasi produk dan akses pasar.

    Dengan pengukuhan Rony Widijarto P, Pemerintah Provinsi Kepri berharap sinergi antara BI dan pemda dapat semakin diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG prakirakan mayoritas kota besar Indonesia berawan-hujan Sabtu ini

    BMKG prakirakan mayoritas kota besar Indonesia berawan-hujan Sabtu ini

    logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas kota besar Indonesia berawan-hujan Sabtu ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 19 Juli 2025 – 07:29 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI memprakirakan mayoritas kota besar di Indonesia akan diselimuti awan dan/atau diguyur hujan pada Sabtu ini. Melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Sabtu, Prakirawati BMKG Nurul Izzah memaparkan cuaca di Jawa secara umum berawan tebal, yaitu di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

    “Untuk prediksi cuaca di Pulau Sumatera, untuk Kota Tanjung Pinang, cuaca secara umum berawan. Kemudian berawan tebal diprediksi di wilayah Medan, Pekanbaru, dan juga Padang. Namun bagi sobat yang berada di Banda Aceh, perlu diwaspadai, ada potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir,” katanya.

    Masih di wilayah Sumatera, Nurul memaparkan cuaca umumnya berawan tebal seperti di Kota Jambi, Palembang, Pangkalpinang, dan juga Bandar Lampung. Namun untuk di Kota Bengkulu masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Bergeser ke Kalimantan, cuaca diprakirakan berawan di Palangkaraya dan Banjarmasin, berawan tebal di Pontianak dan Samarinda, serta udara kabur di Tanjung Selor.

    “Bergeser ke Bali dan Nusa Tenggara, untuk Kota Kupang diprediksi cerah berawan, untuk Denpasar berawan, dan di Kota Mataram berpotensi adanya udara kabur,” paparnya.

    Untuk Sulawesi, Nurul memaparkan wilayah Manado, Gorontalo, Makassar, dan juga Kendari, cuaca secara umum diprediksi berawan tebal. Namun hujan ringan masih berpotensi terjadi di Kota Mamuju dan juga di Kota Palu.

    Adapun di wilayah Timur Indonesia, cuaca diprediksi berawan tebal di Kota Ternate. Namun demikian, hujan dengan intensitas ringan diprediksi terjadi di Kota Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya.

    “Selain itu, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir di Kota Merauke,” ucap Nurul.

    Ia mengingatkan bahwa prakiraan tersebut merupakan gambaran umum dari cuaca di wilayah masing-masing. Adapun untuk informasi yang lebih spesifik, masyarakat dapat mengakses aplikasi Info BMKG, media sosial @infobmkg, serta laman web resmi di bmkg.go.id.

     

    Sumber : Antara

  • MUI Keluarkan Fatwa Haram Sound Horeg, Ini Respons Kementerian Hukum

    MUI Keluarkan Fatwa Haram Sound Horeg, Ini Respons Kementerian Hukum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa terkait penggunaan Sound Horeg. Yakni, sound system yang jadi fenomena karena ukurannya yang besar dan tentu saja menghasilkan suara yang sangat keras.

    Mengutip situs resmi MUI, fatwa itu dikeluarkan dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg. Terdapat 6 poin yang ditekankan MUI dalam fatwa tersebut.

    Dijelaskan, penggunaan sound horeg menimbulkan mudarat. Yaitu, kebisingan melebihi batas wajar dan berpotensi tabdzir dan idha’atul mal (menyia-nyiakan harta). Hal ini ditegaskan hukumnya haram secara mutlak.

    Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH Ma’ruf Khozin menjelaskan, pihaknya mendukung pemanfaatan kemajuan teknologi digital dalam kegiatan sosial dan budaya sebagai hal yang positif. Selama, tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak menyalai prinsip-prinsip syariah.

    Setiap individu diakui memiliki hak berekspresi selama tidak mengganggu hak asasi orang lain.

    Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melewati batas wajar, dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan. Juga, bisa merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain.

    Tak hanya itu, hukumnya haram jika memutar musik diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemungkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga.

    “Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif, seperti resepsi pernikahan, pengajian, shalawatan dan lain-lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan hukumnya boleh,” kata Ma’ruf Khozin, dikutip Sabtu (19/7/2025).

    “Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar yang mengakibatkan kerugiaan terhadap pihak lain, wajib dilakukan penggantian,” tambahnya.

    Mengutip Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg, MUI pun meminta penyedia jasa, event organizer dan pihak terlibat dalam penggunaan sound horeg agar menjaga dan menghormati hak orang lain, keteertiban umum, serta norma agama.

    “Meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menginstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota di Jawa Timur agar segera membuat aturan sesuai kewenangannya tentang penggunaan alat pengeras suara mulai dari perizinan, standar penggunaan, dan sanksi dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, termasuk norma agama,” demikian poin rekomendasi Kedua dari Fatwa tersebut.

    “Meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk tidak mengeluarkan legalitas berkaitan dengan sound horeg, termasuk Hak Kekayaan intelektual )HKI) sebelum ada komitmen perbaikan dan penyesuaian sesuai aturan yang berlaku,” bunyi rekomendasi Ketiga.

    Diputuskan, Fatwa itu berlaku mulai tanggal ditetapkan, yakni 12 Juli 2025. Namun, dengan catatan akan diperbaiki/ disempurnakan jika diperlukan.

    Kementerian Hukum Angka Bicara

    Merespons Fatwa tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) Razilu mengatakan, ekspresi atau pertunjukan seni secara deklaratif akan mendapatkan hak cipta ketika dipertunjukkan ke publik.

    “Namun jika pelaksanaannya berlebihan dan tidak terkontrol, maka berpotensi mendatangkan permasalahan. Apalagi jika sebuah pertunjukan seperti sound horeg yang dilakukan di ruang terbuka atau pemukiman yang melibatkan penonton dari berbagai kalangan dan rentang usia,” katanya, dikutip dari situs resmi Kemenkum Kanwil Kepulauan Riau.

    “Sebagai bentuk ekspresi seni, sound horeg harus mengikuti pada norma agama, norma sosial, dan ketertiban umum. Jika sudah menimbulkan kerusakan atau permasalahan, tentu bisa dibatasi. Apalagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga memuat pembatasan tegas,” tambah Razilu.

    Pasal 50 UU Hak Cipta, sambungnya, telah menetapkan, setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

    Di sisi lain dia mengatakan, Fatwa MUI itu tidak melarang sound horeg secara total. Penggunaan dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif, seperti resepsi pernikahan, pengajian, shalawatan dan lain-lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan hukumnya boleh.

    “Jadi yang terpenting adalah mengatur perizinan dan melakukan monitoring saat pelaksanaan sound horeg, sehingga keterlibatan instansi-instansi yang lebih berwenang menjadi sentral terkait hal ini,” tegasnya.

    Sementara itu, Polda Jatim kini telah resmi melarang penggunaan sound horeg. Meski, tidak ditegaskan sanksi yang akan dikenakan jika masih menggunakan sound horeg.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terungkap! Segini Rata-rata Gaji Pekerja di RI

    Terungkap! Segini Rata-rata Gaji Pekerja di RI

    Jakarta

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih pekerja Indonesia pada Februari 2025 mencapai Rp 2,84 juta per bulan. Jumlah itu mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2024 yang sebesar Rp 2,76 juta per bulan.

    “Rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja pada Februari 2025 mencapai Rp 2,84 juta, mengalami kenaikan dibandingkan dengan Februari 2024 sebesar Rp 2,76 juta,” tulis data BPS bertajuk ‘Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2025’, dikutip Jumat (18/7/2025).

    Terdapat perbedaan antara rata-rata pendapatan bersih pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian, dengan rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan/pegawai. Pada Februari 2025, rata-rata pendapatan bersih pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian masing-masing sebesar Rp 1,38 juta dan Rp 2,03 juta per bulan. Sementara itu, rata-rata upah/gaji bersih buruh/karyawan/pegawai mencapai Rp 3,09 juta per bulan.

    “Secara nominal, baik rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja maupun buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan dibandingkan keadaan Februari 2024,” jelas BPS.

    Dari 17 kategori pekerjaan utama, rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih pekerja tertinggi terdapat di kategori pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara yakni sebesar Rp 5,35 juta per bulan. Kemudian diikuti aktivitas keuangan dan asuransi, serta pertambangan dan penggalian yang masing-masing sebesar Rp 4,81 juta dan 4,68 juta per bulan.

    “Upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja terendah terdapat di kategori A (pertanian, kehutanan dan perikanan) sebesar Rp 1,71 juta,” ungkap BPS.

    Jika dirinci menurut provinsi, rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja memperlihatkan adanya variasi yang tinggi yakni berkisar antara Rp 2,10 juta sampai Rp 4,79 juta. Paling tinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (Rp 4,79 juta), lalu disusul Papua Tengah (Rp 4,75 juta) dan Kepulauan Riau (Rp 4,57 juta).

    “Sedangkan pada buruh/karyawan/pegawai, rata-rata upah/gaji bersih sebulan tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta (Rp 4,88 juta), Papua Tengah (Rp 4,75 juta) dan Kepulauan Riau (Rp 4,74 juta)” jelas BPS.

    Dari penghasilan itu, rata-rata jam kerja di Indonesia per Februari 2025 mencapai 41 jam dalam sepekan. Rata-rata lama bekerja itu tidak mengalami perubahan dibandingkan catatan per Februari 2024.

    “Besarnya rata-rata jam kerja seminggu pekerja pada Februari 2025 adalah 41 jam, relatif sama dibandingkan periode Februari 2024 yaitu 41 jam,” tulis BPS.

    (acd/acd)

  • Menko Airlangga: Pemerintah Siap Fasilitasi Peningkatan Investasi Temasek di Indonesia – Page 3

    Menko Airlangga: Pemerintah Siap Fasilitasi Peningkatan Investasi Temasek di Indonesia – Page 3

    Selain itu, Menko Airlangga menekankan pentingnya penguatan kerja sama energi hijau dan transisi energi Indonesia dan Singapura. Menko Airlangga menyampaikan dukungannya atas komitmen Temasek melalui Sembcorp Urban pada awal 2025 untuk membangun kawasan industri hijau di Jawa Barat, Tanjung Sauh, dan Tembesi, Batam.

    Temasek merupakan perusahaan pengelola aset milik Pemerintah Singapura yang telah berdiri sejak 1974. Sebagai perusahan investasi, portofolio Temasek sangat beragam, secara global mencakup berbagai sektor seperti jasa keuangan, telekomunikasi, media, teknologi, transportasi, energi, lingkungan, dan kesehatan.

    Sebagai perusahan investasi besar, Temasek juga memiliki investasi besar di Indoensia melalui anak perusahaannya seperti ST Engineering, Singtel, dan Sembcorp pada jaringan bisnis Siloam International Hospitals, Telkomsel, Matahari Putra Prima, DBS Bank, Olam Internasional, dan Sembcorp Industries and Koppel Corporation.

    Turut hadir mendampingi Menko Airlangga pada pertemuan tersebut yaitu Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin.

  • Terbaru, Harga LPG 3 Kg, 5,5 & 12 Kg di Agen-Pengecer Berlaku 19 Juli

    Terbaru, Harga LPG 3 Kg, 5,5 & 12 Kg di Agen-Pengecer Berlaku 19 Juli

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah akan memberlakukan aturan baru terkait harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram (Kg). Rencananya, harga LPG 3 Kg akan dibuat satu harga di seluruh Indonesia.

    Kebijakan ini diharapkan bisa menekan harga LPG yang melampaui harga eceran tertinggi (HET). Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya menyatakan, rencana kebijakan tersebut akan tertuang melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

    Rencana LPG Satu Harga ini targetnya bisa diimplementasikan tahun 2026 nanti.

    Lalu, berapa harga LPG 3 kg dan nonsubsidi saat ini di pengecer maupun agen resmi?

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia per 8 Juli 2025 pada salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan, hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg yakni Rp 19.000 per tabung. Hal itu seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih (sesuai HET) gas 3 kg Rp 19.000,” ujar penjaga di pangkalan tersebut, dikutip Sabtu (19/7/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, terpantau harga jual LPG 3 kg dibanderol sebesar Rp 22.000 per tabung, termasuk biaya pengantaran.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22.000,” kata penjaga toko tempat pengecer LPG tersebut.

    Harga LPG Non Subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Di daerah Tangerang Selatan, pengecer LPG menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210.000 per tabung.

    Harga tersebut tentunya lebih tinggi dibandingkan harga resmi yang diriliş Pertamina, khususnya untuk level agen resmi LPG Pertamina.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:

    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:

    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:

    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sederet Lapangan Migas Ini Beroperasi 2026-2027, Pasokan Gas Bertambah

    Sederet Lapangan Migas Ini Beroperasi 2026-2027, Pasokan Gas Bertambah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkap sederet proyek lapangan gas baru yang akan mulai beroperasi pada rentang waktu 2026-2027.

    Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mengupayakan untuk mempercepat beroperasinya beberapa wilayah kerja migas baru.

    Pada 2026, dia menyebut, Blok Duyung, Lapangan Mako, Natuna yang dioperasikan oleh Conrad Asia Energy Ltd akan mulai beroperasi. Guna mengalirkan gas dari Blok Duyung ini, akan dibangun pipa gas dari West Natuna Transportation System (WNTS) menuju Batam (Pulau Pemping).

    “Jadi ketika Mako itu mungkin katakanlah tahun 2027 akhir baru masuk tapi kita upayakan sejak 2026 sudah ada gas yang mengalir ke Pemping,” katanya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, dikutip Jumat (18/7/2025).

    Selain itu, SKK Migas juga mendorong sejumlah proyek besar lainnya untuk segera diproduksikan. Misalnya, proyek Geng North yang dioperasikan perusahaan migas asal Italia, Eni, ditargetkan beroperasi pada 2027 mendatang.

    “Kemudian penemuan baru Geng North yang kita percepat, ini sejarah baru karena discovery Oktober 2023 PoD kurang 1 tahun dan dalam waktu 4 tahun kita rencanakan 2027 onstream (beroperasi),” katanya.

    Dia pun menilai, bukan isu krisis atau kelangkaan gas yang terjadi di domestik saat ini, melainkan isu ketidakcocokan atau mismatch antara lokasi sumber pasokan gas dan permintaan atau pasar gas itu sendiri.

    Dia menjelaskan, saat ini di area tertentu mengalami kelebihan pasokan gas seperti Kilang LNG Tangguh di Papua Barat, Kilang LNG Bontang di Kalimantan Timur, pasokan gas di Papua dan juga Jawa Timur. Tapi kelebihan pasokan gas ini ada kendala tidak bisa dikirimkan ke pusat permintaan karena belum adanya infrastruktur.

    Namun di sisi lain, dia pun mengakui ada juga wilayah yang mengalami penurunan pasokan gas seperti di Sumatera dan Jawa Bagian Barat.

    “Namun di sisi lain ada wilayah surplus yang tadi mengalami kendala-kendala dari sisi belum adanya infrastruktur yang men-deliver gas tersebut sejak 2023 kita struggling menyelesaikan surplus di Jatim dan pemerintah sudah bangun Pipa Cisem (Cirebon-Semarang),” tandasnya.

    Dari sisi tren pemanfaatan gas untuk pasar domestik, menurutnya menunjukkan peningkatan.

    Dia menyebut, pemanfaatan gas bumi untuk domestik kini kurang lebih telah mencapai 69,26% atau hampir 70%. Sedangkan sisanya yakni sekitar 30% untuk kebutuhan ekspor.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]