provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Warga Binaan Rutan Batam Terima Amnesti Presiden

    Warga Binaan Rutan Batam Terima Amnesti Presiden

    JAKARTA – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Batam, Kepulauan Riau, melepas seorang warga binaannya setelah menerima amnesti yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Amnesti ini menjadi bentuk pengampunan dari negara, yang sekaligus menghapus segala konsekuensi hukum terhadap narapidana tersebut.

    Kepala Rutan Kelas IIA Batam, Fajar Teguh Wibowo, menyampaikan bahwa dari total 1.178 narapidana di seluruh Indonesia yang menerima amnesti berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025, satu di antaranya berasal dari Rutan Batam.

    “Amnesti ini merupakan hak konstitusional warga negara yang diberikan oleh Presiden, dan merupakan bagian dari proses hukum yang sah,” ujar Fajar seperti dikutip ANTARA.

    Warga binaan yang mendapatkan amnesti tersebut adalah M. Isbandi, seorang terpidana kasus narkotika yang sebelumnya dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan. Hingga saat ini, Isbandi telah menjalani masa tahanan selama dua tahun sebelum akhirnya dinyatakan bebas karena amnesti tersebut.

    Fajar menjelaskan pemberian amnesti merupakan bentuk pengampunan penuh dari negara, yang tidak hanya menghentikan masa pidana, tetapi juga menghapus seluruh akibat hukum dari vonis yang pernah dijatuhkan. Langkah ini, menurutnya, juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong reintegrasi sosial dan mengurangi kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

    “Amnesti ini diharapkan menjadi peluang bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali berperan positif di tengah masyarakat,” kata Fajar.

    Ia menambahkan, proses pemberian amnesti dilakukan melalui tahapan administrasi dan hukum yang ketat, mengikuti aturan dalam perundang-undangan yang berlaku.

    “Semoga ini menjadi awal yang baru bagi saudara Isbandi, dan menjadi inspirasi bagi warga binaan lainnya untuk terus berbenah dan menjadi pribadi yang lebih baik,” tutup Fajar.

  • Wali Kota Semarang sebut Festival Layang-layang dongkrak pariwisata

    Wali Kota Semarang sebut Festival Layang-layang dongkrak pariwisata

    Saya berharap peserta dari berbagai negara yang membawa banyak kru itu mampir di booth Kota Semarang

    Semarang (ANTARA) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti optimistis penyelenggaraan Festival Layang-layang di kawasan POJ City, Semarang, 23-24 Agustus 2025 akan mendongkrak sektor pariwisata.

    “Senang sekali rasanya ada PoJ dan Awann Costa di Kota Semarang. Semoga Festival Layang-layang di akhir Agustus akan berjalan meriah,” kata Agustina Wilujeng Pramestuti di Semarang, Jawa Tengah, Minggu.

    Ia memastikan Pemerintah Kota Semarang mendukung penuh penyelenggaraan Festival Layang-layang yang rencananya diikuti peserta dari 13 negara dan dihadiri 25 ribu pengunjung.

    Tentunya, kata dia, pihaknya menyambut baik penyelenggaraan kegiatan bertaraf internasional itu sebagai salah satu strategi untuk memajukan sektor pariwisata dan industri kreatif di Kota Semarang.

    Agustina juga menekankan pentingnya keterlibatan pelaku industri kreatif lokal dalam gelaran tersebut.

    Karena itu, ia mengaku telah meminta kepada pihak penyelenggara untuk menyediakan ruang pameran bagi produk-produk ekonomi kreatif Kota Semarang.

    “Saya berharap peserta dari berbagai negara yang membawa banyak kru itu mampir di booth Kota Semarang. Saya janji yang ditaruh di situ (produk ekraf) yang sudah melalui kurasi, tidak receh dan pasti ‘qualified’-lah,” katanya.

    Dengan hadirnya ribuan pengunjung dan peserta dari mancanegara, ia menilai festival tersebut tidak hanya memperkuat promosi pariwisata, tetapi juga berdampak langsung pada perputaran ekonomi lokal, terutama UMKM dan pelaku ekraf.

    “Kami berharap Kota Semarang ini menjadi pusat perekonomian, salah satunya melalui pariwisata,” katanya.

    Festival tersebut rencananya diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, Bali, hingga Kalimantan dan Kepulauan Riau.

    Selain itu, sebanyak 13 negara turut ambil bagian, termasuk India, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Malaysia, yang menjadikan festival itu sebagai ajang pertemuan budaya berskala global.

    Festival Layang-layang internasional juga akan menampilkan berbagai atraksi, seperti pameran UMKM, pertunjukan seni tradisional dan demonstrasi layang-layang profesional.

    Sebagai tuan rumah, Pemkot Semarang siap menyambut para tamu domestik dan internasional dengan keramahan dan berbagai potensi budaya serta ekonomi kreatif yang dimiliki.

    “Festival ini menjadi momentum penting. Kota Semarang harus mengambil peran strategis agar menjadi panggung utama dalam promosi pariwisata Jawa Tengah dan Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG Ingatkan Ancaman Banjir Rob, Ini Wilayah Terdampak-Tanggalnya

    BMKG Ingatkan Ancaman Banjir Rob, Ini Wilayah Terdampak-Tanggalnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banjir rob berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan fenomena akan terjadi pada bulan Agustus.

    “Adanya fenomena Fase Bulan Purnama pada tanggal 09 Agustus 2025 dan Perigee pada tanggal 14 Agustus 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum,” tulis BMKG dari akun Instagram @bmkgmaritim, dikutip Sabtu (2/8/2025).

    BMKG menjelaskan banjir pesisir ini akan berdampak pada masyarakat yang ada di sekitar pelabuhan maupun pesisir. Mulai dari aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas pemukiman pesisir dan aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

    Masyarakat diminta waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampang pasang maksimum air laut. Selain itu juga selalu memperhatikan informasi cuaca maritim terbaru yang dikeluarkan BMKG.

    – Pesisir Sumatra Utara

    Pesisir Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan (9-15 Agustus 2025)

    – Pesisir Kepulauan Riau

    Pesisir Batam, Pesisir Bintan (9-14 Agustus)
    Pesisir Karimun (7-12 Agustus 2025)
    Pesisir Dabo Singkep (7-11 Agustus 2025)
    Pesisir Tanjung Pinang (9-12 Agustus 2025)

    – Pesisir Sumatra Barat

    Pesisir Kota Padang, Pesisir Kab. Padang Pariaman, Pesisir Kab. Pesisir Selatan, Pesisir Kep. Metawai (8-12 Agustus 2025)

    – Pesisir Jambi

    Pesisir Timur Jambi (5-10 Agustus 2025)

    – Pesisir Kep. Bangka Belitung

    Pesisir Kota Pangkalpinang, Pesisir Tanjungpandan (6-12 Agustus 2025)

    – Pesisir Banten

    Pesisir Utara Tangerang (5-13 Agustus 2025)
    Selat Sunda Barat Pandeglang (5-13 Agustus 2025)
    Pesisir Selatan Pandeglang (10-12 Agustus 2025)
    Perairan Selatan Lebak (9-17 Agustus 2025)

    – Pesisir Jakarta

    Pesisir Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Tanjung Priok, Kalibaru, Muara Angke, Penjaringan (2-9 Agustus 2025)

    – Pesisir Jawa Barat

    Pesisir Subang, Indramayu, Cirebon (2-6 Agustus 2025)

    – Pesisir Jawa Tengah

    Pesisir Brebes (14-20 Agustus 2025)

    – Pesisir D.I. Yogyakarta

    Pesisir Kab.Kulon Progo, Kab. Bantul, dan Kab. Gunungkidul (10-17 Agustus 2025)

    – Pesisir Jawa Timur

    Surabaya Pelabuhan (8-11 Agustus 2025)

    – Pesisir Bali

    Pesisir Selatan Bali (9-16 Agustus 2025)

    – Pesisir Nusa Tenggara Barat

    Pesisir Lombok dan Bima (7-11 Agustus 2025)

    – Pesisir Nusa Tenggara Timur

    Pesisir Utara dan Selatan P.Flores. Pesisir P.Sumba, Pesisir P. Sabu-Raijua, Pesisir P.Timor-Rote (8-11 Agustus 2025)

    – Pesisir Kalimantan Utara

    Perairan Tarakan (10-13 Agustus 2025)

    – Pesisir Kalimantan Selatan

    Pesisir Kotabaru, Tanah Bumbu (8-14 Agustus 2025)

    – Pesisir Kalimantan Barat (6-10 Agustus 2025)

    – Pesisir Maluku

    Pesisir Kep. Kai, Pesisir Kep. Aru (11-18 Agustus 2025)
    Pesisir Kep.Tanimbar (11-17 Agustus 2025)

    – Pesisir Papua Selatan

    Pesisir Merauke (11-18 Agustus 2025)
    Pesisir Selat Muli (9-17 Agustus 2025).

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengusaha Mengadu ke BP Batam Diperas dan Diintimidasi Preman Berkedok Ormas
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        2 Agustus 2025

    Pengusaha Mengadu ke BP Batam Diperas dan Diintimidasi Preman Berkedok Ormas Regional 2 Agustus 2025

    Pengusaha Mengadu ke BP Batam Diperas dan Diintimidasi Preman Berkedok Ormas
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com –
    Badan Pengusahaan (BP) Batam menyampaikan keprihatinan mendalam terkait maraknya
    praktik premanisme
    yang dinilai meresahkan dunia usaha dan investasi di Kota Batam, Kepulauan Riau.
    Keprihatinan ini muncul setelah
    BP Batam
    menerima sejumlah aduan dari pelaku industri yang mengalami tekanan berupa pemerasan, intimidasi, hingga penguasaan ruang publik secara ilegal oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi masyarakat.
    Masalah tersebut menjadi sorotan usai kunjungan resmi BP Batam ke PT NOV Profab Indonesia beberapa waktu lalu.
    Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dunia usaha menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat.
    Padahal, perusahaan-perusahaan di Batam disebut telah berupaya berkontribusi secara positif, termasuk dengan merekrut tenaga kerja lokal, membuka ruang magang industri, serta menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR).
    Mereka pun berharap pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak sehat dan menghambat aktivitas usaha.
    “Batam adalah tempat investasi unggulan. Kita tidak bisa biarkan satu-dua oknum merusak iklim usaha dengan premanisme atau tekanan yang tidak berdasar. Negara harus hadir untuk melindungi pelaku usaha yang ingin berinvestasi secara sah dan produktif,” ujar Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis, dalam keterangan resminya yang dikutip pada Sabtu (2/8/2025).
    Fary menegaskan komitmen BP Batam dalam menjaga kepercayaan investor melalui penciptaan iklim usaha yang aman dan kondusif.
    “BP Batam berkomitmen menciptakan kawasan yang tidak hanya terbuka bagi investasi, tetapi juga aman dan profesional bagi seluruh pelaku usaha,” tegasnya.
    Langkah konkret juga disampaikan Kepala Biro Umum BP Batam, Mohammad Taofan.
    Ia menjelaskan bahwa BP Batam telah meluncurkan Dashboard Investasi, sebuah platform yang memungkinkan investor menyampaikan langsung kendala dan laporan kepada pimpinan BP Batam secara cepat dan terdokumentasi.
    “Melalui upaya ini, BP Batam akan melakukan mapping dan melakukan konsolidasi bersama dengan stakeholder terkait,” jelas Taofan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu siang.
    Menurut Taofan, masalah keamanan dan premanisme dengan berbagai modus memang menjadi kekhawatiran utama, khususnya bagi calon investor asing atau Penanam Modal Asing (PMA).
    Meski demikian, masih banyak faktor lain yang dipertimbangkan, seperti infrastruktur, posisi Batam sebagai hub logistik, hingga reformasi birokrasi.
    Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pertanahan yang ramah investasi, kemudahan regulasi, insentif yang menarik, serta keberadaan sumber daya manusia yang kompeten untuk menunjang daya saing.
    “Batam adalah tempat investasi unggulan. Negara hadir untuk melindungi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin berinvestasi secara sah dan produktif,” ujarnya.
    BP Batam, tambahnya, akan terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan aktif di lapangan guna memastikan tidak ada gangguan yang merusak iklim usaha di Batam.
    “BP Batam berkomitmen menciptakan kawasan yang tidak hanya terbuka bagi investasi, tetapi juga aman dan profesional bagi seluruh pelaku usaha,” tutup Taofan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rencana Besar Jetour di Indonesia

    Rencana Besar Jetour di Indonesia

    Jakarta

    PT Jetour Motor Indonesia memperkenalkan dua model barunya: Jetour T2 dan Jetour X20e EV dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Keduanya debut global untuk versi setir kanan, sekaligus membuktikan keseriusan Jetour di Indonesia.

    Setelah peluncuran awal model internal combustion engine (ICE) lewat Jetour Dashing dan X70 Plus pada 2024, kini Jetour mulai menghadirkan varian elektrifikasi lewat X20e EV. Mobil listrik kompak yang tersedia dengan jarak tempuh sampai 405 km.

    Jetour x20e mejeng di GIIAS 2025 Foto: Ridwan Arifin

    Lanjut produk yang kedua, Jetour T2, sebuah SUV boxy yang lekat dengan citra kekuatan dan jiwa petualang. Secara global, Jetour T2 telah mencapai penjualan melebihi 200.000 unit di berbagai pasar internasional.

    Jetour T2 yang dibawa ke GIIAS 2025 sudah menggunakan setir kanan atau sesuai pasar Indonesia. Sayangnya, meski sudah dikenalkan, namun mobil gagah tersebut belum dijual di Tanah Air.

    PT Jetour Motor Indonesia (JMI) mengenalkan mobil off road terbarunya di ajang GIIAS 2025, Jumat (25/7/2025). Jetour T2 yang dibawa ke GIIAS 2025 sudah menggunakan setir kanan atau sesuai pasar Indonesia. Foto: Grandyos Zafna

    Produsen belum mengungkap spesifikasi Jetour T2 yang dihadirkan di GIIAS 2025. Namun, di China, mobil tersebut menggunakan mesin anyar dengan efisiensi tinggi, yakni ACTECO 1.5 TGDI generasi kelima yang mampu menyemburkan daya 115 kW dan torsi 220 Nm. Pengaturan motor listrik mencakup motor ganda, dengan daya gabungan 280 kW dan torsi gabungan 610 Nm.

    Bukan cuma mejeng, Jetour berencana memasarkan produk tersebut di Indonesia tahun ini. Jetour juga menjanjikan harga yang kompetitif di pasar Indonesia. Lewat kehadiran dua produk tersebut, Jetour menambah portofolio yang semakin lengkap.

    “Kami tidak sekadar hadir di pasar Indonesia, tetapi datang dengan visi jangka panjang yang jelas. Jetour membawa roadmap lima tahun ke depan yang mencakup pengembangan lini produk berbasis mesin bensin (ICE), plug-in hybrid (PHEV), hingga kendaraan listrik murni (EV). Ini bukan keputusan instan, melainkan hasil dari riset pasar yang mendalam dan pemahaman terhadap dinamika industri otomotif Indonesia yang sangat unik,” kata Caroline Ling, Vice President Sales and Marketing PT Jetour Motor Indonesia dalam keterangannya dikutip Sabtu (2/8/2025).

    Menariknya lagi, mobil Jetour itu akan diproduksi secara lokal, di pabrik Handal Indonesia Motor (HIM).

    Lebih lanjut, lewat strategi “Travel+”, Jetour tak hanya jualan mobil, tapi bangun pengalaman berkendara jangka panjang di Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan konsumen yang makin rasional dalam mempertimbangkan total biaya kepemilikan, Jetour menerapkan strategi harga kompetitif, biaya perawatan terukur, dan layanan purnajual yang transparan.

    Jetour telah memiliki 16 showroom, yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Bandung, Pontianak, Makassar, Batam, Semarang, Lampung, Surabaya, dan Pekanbaru. Hingga akhir tahun 2025, JETOUR menargetkan untuk mencapai 30 titik showroom di berbagai kota di Indonesia.

    “Kami percaya bahwa setiap model yang kami hadirkan harus relevan dengan kebutuhan aktual konsumen, baik dari sisi teknologi, efisiensi, gaya hidup, hingga pertimbangan daya beli. Komitmen kami adalah menghadirkan pilihan yang berkelanjutan, kompetitif, dan tetap mencerminkan standar kualitas global. Bagi Jetour, Indonesia bukan sekadar pasar, tetapi mitra strategis dalam membangun masa depan mobilitas regional,” ujar Caroline Ling.

    (riar/dry)

  • PGN Hadapi Tantangan Ketatnya Pasokan Gas Domestik

    PGN Hadapi Tantangan Ketatnya Pasokan Gas Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membutuhkan tambahan alokasi pasokan dari volume gas ekspor untuk memenuhi permintaan gas domestik.

    Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mendukung inisiatif pemerintah melalui SKK Migas dalam mengalihkan sebagian volume gas ekspor yang tidak terserap ke pasar domestik. 

    “Salah satu contohnya adalah alokasi dari Blok Natuna, di mana terdapat peluang monetisasi yang lebih optimal di dalam negeri,” kata Fajriyah saat ditemui di Jakarta, Jumat (1/8/2025). 

    Terkait hal ini, PGN berperan sebagai mitra pemerintah yang menjembatani proses pengalihan volume ekspor lewat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak.

    Tak hanya itu, PGN saat ini tengah mencari tambahan alokasi pasokan gas dari lapangan- lapangan eksisting baik dalam bentuk gas pipa ataupun LNG dan kontrak pasokan gas dari lapangan-lapangan baru. 

    Hingga semester I/2025, PGN telah menerima realisasi 5 kargo LNG domestik. Adapun, pihaknya memperkirakan kebutuhan total tahun ini mencapai 11 kargo LNG. 

    “Saat ini PGN juga telah pembahasan beberapa rencana kontrak jangka panjang di antaranya dengan Mubadala di Andaman, Petronas – Bukit Panjang, KUFPEC-Anambas, Inpex – Masela, Mondor – Tungkal, dan lainnya,” sebutnya. 

    Terkait dengan harga yang didapat PGN dari pengalihan volume ekspor, dia menerangkan bahwa struktur harga LNG memiliki perbedaan dengan gas pipa. 

    Meskipun diproduksi secara domestik, harga LNG yang diperoleh PGN dipengaruhi oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta kondisi pasar global. 

    Dengan demikian, harga LNG fluktuatif mengikuti indeksasi harga minyak dunia atau referensi Indonesia.

    Selain itu, gas regasifikasi dari LNG memiliki struktur biaya berbeda karena melibatkan proses tambahan seperti pendinginan, transportasi, penyimpanan, dan regasifikasi.

    “PGN mengoptimalkan biaya sesuai regulasi untuk menjaga keterjangkauan LNG bagi pelanggan,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, pihaknya akan mengevaluasi harga jual gas ex LNG  setiap kuartal berdasarkan kebijakan pemerintah dan ICP historis. 

    “Jika harga LNG dari hulu turun, PGN akan menyesuaikan harga jual kepada pelanggan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Direktur Utama PGN Arief S Handoko mengingatkan potensi kekurangan pasokan gas di wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian utara mulai 2025 sampai 2035 mendatang. 

    Dia menyebut, penurunan pasokan itu akan terjadi lebih dalam mulai 2028. Ini khususnya untuk wilayah Sumatra Utara. Wilayah ini bisa kekurangan gas hingga 96 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd).  

    “Kalau kita lihat dari 2025 sampai 2035 cenderung short gas di Sumatra bagian utara dan tengah ini turun sejak di 2028. Jadi kalau kita lihat sejak 2028 ke 2035 shortage sampai ke 96 MMscfd,” ungkap Arief dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Senin (28/4/2025). 

    Arief juga mengungkapkan kondisi kekurangan pasokan gas bakal merambah ke wilayah lain mulai 2035. Wilayah itu seperti Sumatra bagian selatan dan tengah hingga Jawa bagian barat serta Lampung. 

  • Kunjungan wisman ke Batam tembus 160 ribu tertinggi sepanjang 2025

    Kunjungan wisman ke Batam tembus 160 ribu tertinggi sepanjang 2025

    Kami optimis tren naik ini akan terus berlanjut, apalagi jika kebijakan Visa on Arrival (VoA) bisa digratiskan.

    Batam (ANTARA) – Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mencapai angka tertinggi sepanjang tahun 2025 yakni sebanyak 167.469 di bulan Juni.

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata menyoroti bahwa Batam merupakan pintu utama masuknya wisman ke Kepri, dengan kontribusi sebesar 77,63 persen dari total kunjungan di wilayah Kepri.

    “Kami optimis tren naik ini akan terus berlanjut, apalagi jika kebijakan Visa on Arrival (VoA) bisa digratiskan. Saat ini, VoA masih dikenakan biaya Rp250 ribu, tentu akan menambah daya tarik Batam jika tanpa biaya,” ujarnya saat dihubungi di Batam, Sabtu.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, jumlah kunjungan wisman ke Batam setiap bulannya tercatat sebanyak 124.481 di bulan Januari, 104.684 di Februari, 100.279 di Maret, 100.442 di April, 140.831 di Mei, dan 167.469 di bulan Juni.

    Angka tersebut mencapai total sebanyak 738.186 wisman yang telah berkunjung, dari total target 1,7 juta wisman.

    Ardiwinata juga menyebutkan bahwa tingginya angka kunjungan ini tidak lepas dari infrastruktur pariwisata yang memadai dan kemudahan akses ke Batam.

    “Batam memiliki daya tarik tersendiri, dengan infrastruktur yang siap, akses transportasi yang mudah, serta promosi dan acara pariwisata yang terus digencarkan,” katanya pula.

    Ia juga menyoroti dominasi wisatawan asal Singapura sebagai penyumbang terbesar kunjungan ke Batam. Selain itu, wisatawan dari Malaysia juga menunjukkan tren peningkatan yang pesat.

    Menurutnya, lonjakan di bulan Juni juga dipengaruhi oleh musim libur sekolah pada kedua negara tersebut.

    “Nanti tanggal 9 itu juga sebuah libur umum untuk Singapura, jadi kami harap banyak yang berkunjung ke Batam,” kata dia lagi.

    Ia juga menyampaikan harapan akan lonjakan kunjungan pada bulan Agustus mendatang, terutama saat momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia.

    “Bulan ini ada banyak kegiatan 17-an yang digelar di kecamatan-kecamatan, desa wisata, serta pusat perbelanjaan. Apalagi tanggal 18 Agustus menjadi hari libur nasional, sehingga peluang peningkatan kunjungan wisman sangat besar,” katanya pula.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Bekasi Keluar Duit Rp 1,9 Juta Tiap Bulan Cuma Buat Ongkos Transportasi

    Warga Bekasi Keluar Duit Rp 1,9 Juta Tiap Bulan Cuma Buat Ongkos Transportasi

    Jakarta

    Warga yang tinggal di Bekasi harus merogoh duit Rp 1,9 juta setiap bulan untuk ongkos transportasi. Ini membuat Bekasi jadi wilayah dengan ongkos transportasi tertinggi.

    Ongkos transportasi untuk warga yang tinggal di Bekasi rupanya paling tinggi di Indonesia. Setiap bulan, warga Bekasi harus merogoh duit Rp 1,91 juta. Data survei biaya hidup Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ongkos transportasi warga Bekasi itu sekitar 14 persen dari total biaya hidup. Dirjen Integrasi Tranportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengungkap mahalnya ongkos transportasi itu lantaran belum banyak terintegrasi dengan transportasi umum.

    “Ini karena kita first miles-last miles yang nggak bagus. Ya, artinya masih mahal. Orang ke kantor harus naik ojek atau naik apa, menuju ke public transport-nya. Dari public transport kalau dia bawa mobil harus parkir, parkirnya mahal. Padahal naik keretanya cuma Rp 3.500,” kata Risal dikutip detikFinance.

    Idealnya, biaya transportasi di bawah 10 persen dari total biaya hidup dalam sebulan. Namun pada kenyataannya, di kota-kota besar Indonesia, biaya transportasi itu di atas 10 persen dari total biaya hidup.

    Selain Bekasi, ongkos transportasi tinggi juga harus dikeluarkan warga di Depok. Bahkan persentase dari total biaya hidup justru lebih besar dari warga di Bekasi. Warga yang tinggal di Depok harus keluar duit Rp 1,8 juta per bulan atau 16,3 persen dari total biaya hidup.

    Di posisi ketiga ada Surabaya. Warga di Kota Pahlawan itu mengeluarkan duit Rp 1,62 juta per bulan atau sekitar 13,6 persen dari total biaya hidup. Ongkos transportasi di Jakarta pun tak kalah tinggi. BPS mencatat warga Jakarta keluar duit Rp 1,59 juta per bulan atau sekitar 11,8 persen dari total biaya hidup.

    10 Kota dengan Ongkos Transportasi Tertinggi di Indonesia

    Selanjutnya adalah warga Bogor. 12,54 persen dari total buaya hidup warga Bogor adalah untuk ongkos transportasi. Besarannya yaitu Rp 1,23 juta per bulan. Untuk tahu lebih lengkapnya, berikut ini 10 kota dengan ongkos transportasi tertinggi di Indonesia.

    1. Bekasi: Rp 1,91 juta per bulan atau sekitar 14% dari total biaya hidup
    2. Depok: Rp 1,80 juta per bulan atau sekitar 16,3% dari total biaya hidup
    3. Surabaya: Rp 1,62 juta per bulan atau sekitar 13,6% dari total biaya hidup
    4. Jakarta: Rp 1,59 juta per bulan atau sekitar 11,8% dari total biaya hidup
    5. Bogor: Rp 1,23 juta per bulan atau sekitar 12,54% dari total biaya hidup
    6. Batam: Rp 1,17 juta per bulan atau sekitar 12,8% dari total biaya hidup
    7. Makassar: Rp 1,15 juta per bulan atau sekitar 11,52% dari total biaya hidup
    8. Jayapura: Rp 1,12 juta per bulan atau sekitar 12,4% dari total biaya hidup
    9. Balikpapan: Rp 981 ribu per bulan atau sekitar 11,51% dari total biaya hidup
    10. Palembang: Rp 918 ribu per bulan atau sekitar 11% dari total biaya hidup

    (dry/din)

  • Pemprov Kepri hibahkan perahu pancung ke TNI untuk pengamanan pulau

    Pemprov Kepri hibahkan perahu pancung ke TNI untuk pengamanan pulau

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menyerahkan satu unit boat atau perahu pancung kepada Kodim 0316 Batam, dengan seremoni penyerahan berlangsung di dermaga Pelabuhan Sekupang, Jumat (1/7). Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menjelaskan, pemberian boat tersebut guna meningkatkan pengawasan dan keamanan pulau di daerah perbatasan Kepri. (Roy Rosa Bachtiar/Angiela Chantiequ/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peringatan! Ikan di Laut Jawa Hampir Habis

    Peringatan! Ikan di Laut Jawa Hampir Habis

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan ikan-ikan tangkap di perairan Laut Jawa hampir habis. Hal ini disebabkan oleh maraknya sampah yang mengalir ke laut. Setiap tahun, sebanyak 20 juta ton sampah membanjiri lautan.

    Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menilai bahwa akibat sampah tersebut, ikan-ikan tangkap di perairan Laut Jawa melarikan diri ke perairan wilayah timur. Hal ini dapat terlihat dari pergerakan kapal ikan milik nelayan yang semakin sedikit menangkap ikan di kawasan Laut Jawa.

    “Gangguan yang paling besar saat ini adalah sampah. Itu gangguannya dan kalau dilihat dari produktivitas ikannya, kalau dari beberapa pembahasan kita ini ikan tangkap di kita ini sudah cukup sulit. Kalau lihat petanya di Laut Jawa ini udah sedikit yang mengambil ikan tangkap di Laut Jawa,” kata Koswara dalam media briefing di Jakarta Pusat, Jumat (1/8/2025).

    Koswara menerangkan bahwa sampah yang membanjiri laut membuat ekosistem menjadi tidak sehat, sehingga tidak ideal untuk populasi ikan. Selain itu, sampah juga dapat mengancam biota laut seperti karang dan mangrove.

    Ia menyebut, ikan-ikan melarikan diri ke perairan wilayah timur seperti Maluku, Papua, hingga Kepulauan Riau. Tak hanya itu, ikan-ikan tangkap juga kini semakin banyak ditemukan di wilayah perairan barat dan selatan.

    “Itu kalau lihat ini, lihat peta kapal nelayan, kapal yang dipasangi VMS, kan ada monitoring-nya VMS. Itu kapal-kapal itu mengumpul di daerah timur, di daerah barat, sama di daerah selatan. Tapi di daerah tengah, di Laut Jawa, ini adalah indikasi ikan di Laut Jawa yang tinggal sedikit,” imbuh dia.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Koswara menjelaskan bahwa KKP memiliki program laut bebas sampah yang ditargetkan tercapai pada 2029. Program ini akan melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga, hingga pihak swasta.

    Sementara itu, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, menerangkan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Ke depannya, akan ada regulasi yang mengatur peran serta fungsi masing-masing kementerian, lembaga, hingga pelaku usaha.

    “Kemudian perlu ada regulasi. Jadi regulasi juga kita siapkan. Regulasi ini perlu direvisi. Regulasi tentang persampahan. Perpresnya perlu direvisi supaya jelas peran dan tugas kabupaten, kota, stakeholder, produsen, dan sebagainya,” ujar Aris.

    Tonton juga Video: Ribuan Ikan di Danau Batur Mati Mendadak, Diduga Dampak Upwelling

    (rea/fdl)