provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Lomba ‘Kolek’ dan ‘Ketinting’ Upaya Warga Lintas Pulau di Batam Merawat Tradisi Jelang HUT RI

    Lomba ‘Kolek’ dan ‘Ketinting’ Upaya Warga Lintas Pulau di Batam Merawat Tradisi Jelang HUT RI

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Komisi III, Endipat Wijaya, bersama Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan, sebagai penggagas berharap semua pihak terus melestarikan warisan budaya maritim perbatasan Indonesia-Singapura.

    Ke depan, dia berjanji kegiatan serupa akan digelar dengan format yang lebih inklusif tanpa label partai tertentu.

    “Acara sebagus ini jangan sampai terkotak-kotak. Semua partai, semua warga, bahkan pihak kepolisian dan unsur masyarakat bisa ikut. Kita ingin persatuan Indonesia terasa di Belakang Padang,” ujarnya.

    Apalagi, katanya, lomba ini bukan sekadar kompetisi, melainkan bentuk penghormatan terhadap budaya lama masyarakat pesisir.

    “Sampan layar itu tradisi lama yang harus dijaga. Harapan kami, kegiatan ini bisa berkembang menjadi event wisata laut yang mendatangkan pengunjung dari dalam dan luar negeri,” kata Aweng.

  • Pemprov Kepri terapkan salam Pancasila di setiap kegiatan seremonial

    Pemprov Kepri terapkan salam Pancasila di setiap kegiatan seremonial

    Natuna (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mulai menerapkan salam Pancasila di setiap awal kegiatan seremonial, sebagai wujud penghormatan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia yang berasal dari beragam latar belakang agama, suku, dan budaya.

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Natuna, Ahad, mengatakan kebijakan ini berlaku sejak pekan ketiga Juni 2025 setelah diterbitkannya Surat Edaran Nomor: B/200.1.2/22/KESBANGPOL-SET/2025 tentang penerapan salam Pancasila pada setiap kegiatan seremonial di lingkungan Pemprov Kepri.

    Surat edaran tersebut tidak hanya berlaku bagi jajaran Pemprov Kepri, tetapi juga akan disampaikan kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepri agar diterapkan.

    “Langkah ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam Pancasila,” ujarnya dalam acara pengukuhan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Natuna masa bakti 2025-2030 di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

    Bentuk salam Pancasila berupa pengucapan salam Pancasila oleh satu orang kemudian disahut kata salam oleh yang mendengar sambil mengangkat tangan kanan tegak lurus. Posisi ini mirip hormat, namun ujung jari tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sekitar sejengkal dari pelipis kanan.

    “Kalau saya bilang salam Pancasila, ibu dan bapak sambut dengan kata salam,” ucap dia.

    Ia menuturkan, salam Pancasila bukan sekadar gerakan formal, melainkan juga simbol tekad menjaga persatuan dan kesetiaan kepada ideologi negara.

    “Penerapan ini diharapkan mampu memperkuat rasa kebangsaan, terutama di wilayah perbatasan seperti Natuna yang berhadapan langsung dengan sejumlah negara tetangga,” katanya.

    Gubernur menambahkan, salam Pancasila kini juga sudah mulai digalakkan di sekolah-sekolah, khususnya di Ibu Kota Provinsi Kepri yakni Tanjungpinang.

    Pemprov Kepri menargetkan dalam waktu dekat, salam Pancasila menjadi budaya kerja dan budaya masyarakat di seluruh daerah di Kepri. Selain menjadi bagian dari tata cara seremonial, salam ini juga diharapkan menjadi pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa.

    “Generasi muda harus memahami bahwa Pancasila bukan hanya teks yang dihafal, tetapi juga pedoman hidup yang mempersatukan kita. Melalui salam ini, kita ingin menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air,” kata Ansar.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPR harap TNI semakin solid hadapi berbagai tantangan nasional

    Ketua DPR harap TNI semakin solid hadapi berbagai tantangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap jajaran baru TNI yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer Tahun 2025 semakin membawa soliditas internal dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan nasional.

    “Dengan pelantikan jajaran pimpinan TNI yang baru, saya berharap TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantangan,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikan Puan saat menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer Tahun 2025 yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Batujajar, Jawa Barat, Minggu.

    Puan mengingatkan TNI harus menjadi garda terdepan yang sigap, namun tetap mengedepankan semangat perdamaian di tengah situasi global yang semakin banyak diliputi konflik.

    Ketua DPR menekankan kekuatan TNI bukan hanya ditentukan oleh alat utama sistem senjata (alutsista), melainkan juga ditentukan oleh dedikasi dan integritas para prajurit yang menjaga keutuhan NKRI.

    “Kita harus memastikan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang dipercaya rakyat,” tuturnya.

    Dia menegaskan bahwa DPR RI akan terus mendukung TNI dalam penguatan sektor pertahanan, sebagaimana tugas dan kewenangan DPR dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

    “Penguatan sektor pertahanan adalah prioritas bersama. DPR RI akan terus hadir mendukung TNI lewat kerja-kerja legislasi, anggaran, dan pengawasan,” katanya.

    Puan menyampaikan pula apresiasi dan harapan kepada para pejabat tinggi TNI yang baru saja dilantik.

    “Saya mengucapkan selamat bertugas kepada Wakil Panglima TNI, para pangdam, serta pimpinan komando utama yang hari ini menerima mandat baru,” katanya.

    “Semoga dapat mengemban amanah dengan penuh dedikasi dan menjaga kehormatan TNI dalam setiap langkah,” imbuhnya.

    Adapun saat di lokasi, Puan yang mengenakan seragam loreng duduk bersebelahan dengan Presiden Prabowo dan sejajar dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.

    Dalam rangkaian Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer Tshun 2025, Presiden Prabowo melantik Letjen TNI Tandyo Budi Revita, yang semula Wakil Kepala Staf TNI AD, sebagai Wakil Panglima TNI.

    Kemudian, Presiden mengukuhkan dan melantik Letjen TNI Djon Afriandi sebagai Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD; Letjen TNI (Mar) Endi Supardi sebagai Panglima Korps Marinir TNI Angkatan Laut; Marsekal Madya TNI Deny Muis sebagai Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara; dan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI AU.

    Presiden Prabowo juga melantik organisasi baru TNI, yaitu enam komando daerah militer (kodam) baru, yaitu Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau); Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi); Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu); Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan); Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Barat); dan Kodam XXIV/Mandala Trikora (Papua Selatan).

    Lalu, Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) yang merupakan transformasi dari Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), kemudian Komando Daerah Angkatan Udara, Komando Operasi Udara, penambahan tiga grup baru Kopassus, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan TNI AD, 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan TNI AD, Brigade Infanteri Marinir TNI AL, Resimen Komando Korps Pasukan Gerak Cepat TNI AU, Batalyon Infanteri Marinir TNI AL, dan Batalyon Komando Kopasgat TNI AU.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Resmikan 14 Komando Daerah TNI AL dan Komandan, Ini Daftarnya
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Agustus 2025

    Prabowo Resmikan 14 Komando Daerah TNI AL dan Komandan, Ini Daftarnya Nasional 10 Agustus 2025

    Prabowo Resmikan 14 Komando Daerah TNI AL dan Komandan, Ini Daftarnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden
    Prabowo Subianto meresmikan pembentukan 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
    Pembentukan Kodaeral ini akan menggantikan nomenklatur Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) di sejumlah wilayah strategis.
    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan,” kata Prabowo dalam kata sambutannya, dilihat dari tayangan YouTube Puspen TNI, Minggu.
    Berikut daftar Kodaeral yang diresmikan Prabowo, disertai lokasi penempatannya, dan komandan yang akan memimpin masing-masing kodaeral.
    1. Kodaeral I (Belawan) – Laksda TNI Deny Septiana, sebelumnya Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Strategi Lemhannas.
    2. Kodaeral II (Padang) – Laksma TNI Sarimpunan Tanjung, sebelumnya Danlantamal II Padang Koarmada I.
    3. Kodaeral III (Jakarta) – Laksma TNI Uki Prasetia, sebelumnya Danlantamal III Jakarta Koarmada I.
    4. Kodaeral IV (Batam) – Laksma TNI Berkat Widjanarko, sebelumnya Danlantamal IV Batam Koarmada I.
    5. Kodaeral V (Surabaya) – Laksda TNI Ali Triswanto, sebelumnya Tenaga Ahli Utama Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional.
    6. Kodaeral VI (Makassar) – Laksda TNI Andi Abdul Aziz, sebelumnya Wadan Kodiklatal.
    7. Kodaeral VII (Kupang) – Laksma TNI Joni Sudianto, sebelumnya Danlantamal XIV Sorong Koarmada III.
    8. Kodaeral VIII (Manado) – Laksma TNI Dery Triesnanto Suhendi, sebelumnya Waaspers KSAL.
    9. Kodaeral IX (Ambon) – Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, sebelumnya Staf Khusus KSAL.
    10. Kodaeral X (Jayapura) – Brigjen TNI (Mar) Werijon, sebelumnya Waaspotmar KSAL.
    11. Kodaeral XI (Merauke) – Laksma TNI Monang Hatorangan, sebelumnya Kadispamsanal.
    12. Kodaeral XII (Pontianak) – Laksda TNI Sawa, sebelumnya Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geopolitik dan Wawasan Nusantara Lemhannas.
    13. Kodaeral XIII (Tarakan) – Laksma TNI Phundi Rusbandi, sebelumnya Waaskomlek KSAL.
    14. Kodaeral XIV (Sorong) – Laksma TNI Djatmoko, sebelumnya Kadisminpersal.
    Selain itu, Presiden juga meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, tiga Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau), satu Komando Operasi Udara, dan enam Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
    Prabowo juga meresmikan satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), lima Batalyon Infanteri Marinir, serta lima Batalyon Komando Kopasgat.
    Prabowo mengatakan, para panglima pasukan elite TNI hingga komandan brigade harus selalu memimpin dari tempat yang paling berbahaya dan kritis.
    Prabowo menegaskan mereka tidak boleh memimpin dari belakang.
    “Saya lantik enam pangdam baru, 20 komandan brigade baru, dan 100 batalion teritorial pembangunan baru. Saya telah lantik panglima-panglima, komandan-komandan brigade, orang-orang yang dipilih,” ujar Prabowo.
    “Saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Panglima TNI, panglima pasukan TNI, komandan-komandan brigade, komandan-komandan batalion, memimpin dari depan, memimpin di tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling bahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

    Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah melantik enam panglima kodam (Pangdam) XIX/Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Riau hingga XXIV/Mandala Trikora.

    Pelantikan itu dilakukan dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    “Hari ini, Minggu 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan 6 komando daerah militer,” ujar Prabowo.

    Enam pangdam baru ini meliputi Danpussenarmed Mayjen Hadi Waluyo menjadi Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Riau dan Kepulauan Riau.

    Selanjutnya, Aspers KSAD Mayjen Arief Gajah Mada menjadi Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Sumbar dan Jambi; Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi Pangdam XXI/Radin Inten Bengkulu dan Lampung.

    Kemudian, Warek Bid. Kerja sama, Kelembagaan, Inovasi dan Teknologi Unhan Mayjen Zainul Arifin jadi Pangdam XXII/Tambun Bungai Kalsel dan Kalteng.

    Dua lainnya, Aslat KSAD Mayjen Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar jadi Pangdam XXIII/Palaka Wira Sulteng dan Sulbar; Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI Mayjen Lucky Avianto jadi Pangdam XXIV/Mandala Trikora.

    Selain itu, Prabowo juga melantik tiga pasukan elite TNI mulai dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi.

    Korps Marinir TNI AL Mayjen TNI (Mar), Endi Supardi; dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU, Marsda TNI Deny Muis.

    Orang nomor satu di Indonesia ini mengemukakan bahwa serangkaian pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia.

    “Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 komandan Brigade baru dan 100 Batalyon teritorial pembangunan baru. Saya telah melantik panglima-panglima komandan komandan Brigade, orang-orang yang dipilih,” pungkas Prabowo.

  • Berkolaborasi kibarkan bendera raksasa, jaga Indonesia di ujung utara

    Berkolaborasi kibarkan bendera raksasa, jaga Indonesia di ujung utara

    Pengibaran bendera di permukaan Laut di Pulau Laut pada Rabu (6/8/2025) oleh Basarnas Natuna, dan beberapa Instansi lainnya. ANTARA/Muhamad Nurman

    Berkolaborasi kibarkan bendera raksasa, jaga Indonesia di ujung utara
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 21:55 WIB

    Elshinta.com – Pada Rabu sore, 6 Agustus 2025, di ujung utara Indonesia, belasan personel gabungan dari Basarnas Natuna, TNI dan Polri, hingga Kejaksaan Negeri melakukan sebuah prosesi sederhana, namun sarat makna.

    Dengan menggunakan life jacket, mereka terjun satu per satu dari tepi kiri pelabuhan ke perairan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, untuk mengibarkan bendera Merah Putih raksasa sepanjang 30 meter. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

    Di atas pelabuhan, puluhan peserta lainnya berdiri menyaksikan proses itu, dengan menggunakan pakaian lengkap, sesuai instansi masing-masing.

    Setelah bendera lurus berkibar, semua yang hadir di atas pelabuhan memberikan hormat, beberapa mata terlihat berkaca, mungkin terharu atau merasa bangga bisa mengikuti kegiatan itu.

    Tidak hanya di atas permukaan air, tepat di sebelah kanan pelabuhan, bendera dengan ukuran sepanjang 12 meter dikibarkan di atas Kapal Negara Sasikirana 245.

    Bendera itu berkibar dengan gagah di atas kapal, seperti merasa bangga melihat rakyat Indonesia tidak melupakan perjuangan para pahlawan yang mengantarkan Indonesia merdeka.

    Perjuangan

    Jika pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, Basarnas dan instansi lainnya juga berjuang mengibarkan bendera di Perairan Pulau Laut.

    Perjuangan itu dimulai sejak Rabu pagi pada tanggal yang sama. Dengan menggunakan KN Sasikirana 245, kapal milik Basarnas yang selama ini dikenal sebagai garda terdepan dalam pencarian dan penyelamatan di laut, mereka bergerak dari pelabuhan Ranai di Ibu Kota Kabupaten Natuna.

    Empat jam mereka mengarungi Laut Natuna. Bukan perjalanan yang mudah. Sesekali alunan gelombang menghantam lambung kapal, membuatnya bergoyang keras. Beberapa penumpang ada yang berpegangan erat, sementara yang lain diam dalam doa, namun ada juga yang tetap santai sambil melontarkan candaan untuk mengubah suasana agar menjadi gembira.

    Pengibaran bendera di atas KN Sasikiran 245 yang bersandar di Pelabuhan Pulau Laut pada Rabu (6/8/2025) oleh Basarnas Natuna. ANTARA/Muhamad Nurman

    Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) atau Basarnas Natuna Abdul Rahman menyatakan, selain pengibaran bendera, tim itu juga melaksanakan kegiatan lainnya di Pulau Laut, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan hukum, keselamatan, penuluhan mengenai PLN dan hal lainnya.

    Pulau Sekatung

    Pada esok harinya, Kamis (7/8) pagi menjelang siang, peserta gabungan ini berangkat menggunakan pompong nelayan ke Pulau Sekatung, yang merupakan Pulau Terdepan benteng negara kita di bagian utara.

    Meski kondisi Matahari panas menyengat, para peserta yang di dalamnya juga terdapat anak-anak, tidak merasa penat, padahal kegiatan di pada pagi hari cukup padat, mulai penyuluhan hukum kepada perangkat desa oleh Kejaksaan Negeri, hingga penyuluhan tentang pentingnya keselamatan kerja dan alat komunikasi oleh Basarnas.

    Dalam perjalanan, ombak juga menggoyangkan pompong nelayan, namun semangat peserta tidak surut.

    Sesampai di pulau kecil yang tenang itu, mendadak riuh oleh semangat mereka. Tidak menunggu lama setelah tiba dan berkomunikasi dengan prajurit penjaga perbatasan, bendera Merah Putih yang sama, yakni 30 meter dibentang di pesisir pantai Pulau Sekatung.

    Kegiatan itu bukan hanya seremoni. Ini adalah bentuk nyata dari menanamkan dan menularkan jiwa patriotisme, terutama kepada generasi muda dan masyarakat di perbatasan.

    Ketika kota-kota besar merayakan kemerdekaan dengan pesta dan konser, di ujung negeri ini, anak-anak melihat megah dan gagahnya bendera kita berkibar di tengah ombak dan angin.

    Dan di sana, mereka belajar arti cinta Tanah Air. Bahwa Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tanah yang layak untuk diperjuangkan, walau hanya dengan sebuah bendera, di tengah laut, di ujung pulau yang sepi.

    Tidak pudar

    Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya bendera. Bagi mereka yang mengangkatnya, menjaganya, dan mengibarkan di batas negeri, Merah Putih adalah harga diri. Ia adalah nyawa yang berkibar. Sebuah janji bahwa siapa pun, di mana pun, tidak akan dibiarkan sendiri oleh negaranya.

    Ketika bendera itu mengepak tertiup angin Laut Natuna, ada getaran yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan bahwa bangsa ini, meski luas dan beragam, disatukan oleh satu warna merah untuk keberanian dan putih untuk kesucian.

    Mereka yang berada di Pulau Laut dan Pulau Sekatung, telah menunjukkan bahwa di ujung negeri yang jauh pun, Merah Putih tetap berkibar. Menunjukkan bahwa jiwa nasionalisme tidak pernah luntur, tidak pernah mundur.

    Jika Basarnas mengibarkan bendera di perbatasan secara langsung, Polres Natuna melakukannya melalui perantara.

    Sedikitnya ada 80 bendera yang diberikan kepada nelayan yang kerap beroperasi di perbatasan. Tujuan pemberian agar bendera itu berkibar di perbatasan, terutama ketika mereka melakukan aktivitas di laut.

    Selain untuk nelayan, Polres Natuna, melalui polsek, juga memberikan bendera kepada pengendara roda dua dan masyarakat dari rumah ke rumah.

    Menurut Kasatpolairud Polres Natuna Ipda Guru Kinayan Sembiring pengibaran bendera di kapal nelayan bukan sekadar seremonial, melainkan penanda bahwa kita, anak bangsa, senantiasa membawa semangat merah putih dalam setiap langkah, termasuk saat melaut.

    Misi Polres adalah menghiasi rumah, jalan dan titik vital di Natuna dengan bendera Merah Putih dalam berbagai ukuran.

    Komunitas di Natuna juga turut melakukannya, mereka bergotong royong mengibarkan bendera di jalan-jalan menggunakan dana pribadi dan donatur yang ingin memeriahkan HUT ke-80 RI. Masyarakat dan kibaran Merah Putih menjadi penanda bahwa bagian terluar dari negeri ini tetap terjaga.

    Sumber : Antara

  • Rencana Pengobatan Warga Gaza, TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Jebakan Israel 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 Agustus 2025

    Rencana Pengobatan Warga Gaza, TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Jebakan Israel Nasional 9 Agustus 2025

    Rencana Pengobatan Warga Gaza, TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Jebakan Israel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati terhadap jebakan Israel terkait rencana evakuasi 2.000 warga Palestina untuk diobati di Pulau Galang, Kepulauan Riau.
    TB Hasanuddin menuturkan, Gaza saat ini masih berada dalam situasi konflik blokade militer Israel dan proses evakuasi harus melalui izin akses Israel.
    “Israel dan sekutunya punya kepentingan agar warga Palestina meninggalkan wilayah sengketa. Ini harus dicermati agar kita tidak terjebak pada skenario seperti itu,” jelas TB Hasanuddin dalam keterangannya, Sabtu (9/8/2025).
    Menurut TB Hasanuddin, persetujuan dari warga Palestina perlu dikaji terlebih dahulu apakah mereka bersedia untuk dievakuasi ke Indonesia.
    “Bisa saja mereka justru ingin tetap dirawat di negerinya sendiri atau di negara tetangga yang lebih dekat,” tuturnya.
    Hingga saat ini, belum ada sinyal resmi dari otoritas Palestina terkait evakuasi warganya keluar dari wilayah konflik.
    Bahkan, kata TB Hasanuddin, terdapat perbedaan pendapat di internal otoritas Palestina, termasuk dari kelompok Hamas.
    “Tidak bisa ada evakuasi tanpa persetujuan dari otoritas yang berwenang,” ucapnya.
    TB Hasanuddin juga menekankan pentingnya koordinasi dengan negara-negara seperti Mesir dan Yordania, yang selama ini turut berperan dalam isu Palestina.
    “Mereka punya kepentingan dan posisi strategis, jadi Indonesia tak bisa bertindak sepihak,” ucapnya.
    Menurutnya, realisasi langkah tersebut harus mempertimbangkan sejumlah persyaratan penting yang belum tentu dapat dipenuhi dalam waktu dekat.
    “Harus dipastikan dulu apakah empat persyaratan penting itu bisa benar-benar terjadi,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto sedang menyiapkan Pulau Galang, Kepulauan Riau, untuk menjadi tempat pengobatan 2.000 warga Gaza, Palestina.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan, Prabowo menyampaikan ini dalam Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
    “Masih terkait dengan Gaza, Presiden kemarin juga memberikan arahan untuk Indonesia memberikan bantuan pengobatan untuk sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang,” ungkap Hasan di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Menurut Hasan, Pulau Galang dipilih karena memiliki fasilitas rumah sakit dan fasilitas pendukungnya.
    Dengan demikian, korban perang yang mengalami luka-luka, terkena bom, atau reruntuhan bisa diobati di Pulau Galang.
    “Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang,” ucap Hasan.
    Hasan menyebut, Prabowo sudah meminta Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan sistem tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabupaten Trenggalek Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Utama Tahun 2025

    Kabupaten Trenggalek Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Utama Tahun 2025

    Sementara itu, pada 2025 dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu verifikasi lapangan (baik secara hybrid maupun kunjungan) dan verifikasi final yang diselenggarakan di 38 provinsi. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai masukan penting dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan anak.

    “Saya juga ingin secara khusus mengapresiasi atas pelibatan Kementerian dan Lembaga sebagai bagian dari tim verifikasi pusat. Kehadiran dan kontribusi Kementerian/Lembaga telah memperkuat integritas dan validitas data yang kita miliki, memastikan penilaian KLA benar-benar komprehensif dan mencerminkan berbagai aspek pemenuhan hak anak. Pelibatan K/L dalam proses evaluasi KLA merupakan langkah yang strategis untuk menguatkan kolaborasi lintas sektor,” ujar Menteri PPPA.

    Tahun ini, sebanyak 13 Provinsi berhasil meraih penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA), yakni Provinsi Bali, Provinsi Banten, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Barat.

    “Saya mengucapkan selamat kepada daerah yang berhasil meraih penghargaan terbaik, dan mengajak daerah yang belum mencapainya untuk segera berbenah melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang benar-benar menyentuh serta melibatkan anak. Capaian ini bukanlah akhir, melainkan dorongan untuk terus memperjuangkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Saya berharap daerah berprestasi dapat menjadi inspirasi dan membagikan praktik baik kepada daerah lain yang masih berproses menuju predikat Kabupaten/Kota Layak Anak. ” tutup Menteri PPPA.

  • Kapuspen: Pengembangan satuan TNI telah melalui kajian termasuk anggaran

    Kapuspen: Pengembangan satuan TNI telah melalui kajian termasuk anggaran

    Bandung (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan rencana penambahan dan pengembangan berbagai satuan dan struktur pada tiga matra TNI telah melalui berbagai kajian matang, termasuk soal anggaran.

    “Memang untuk pengembangan ini, Angkatan Darat terbanyak karena ada penambahan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan sehingga ada penambahan jumlah tamtama, bintara. Tapi, kami juga sudah menghitung ulang berapa kira-kira kebutuhan anggaran untuk berbagai organisasi tadi dengan berdasarkan jumlah berbagai pasukan yang dibutuhkan,” kata Kristomei di Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat.

    Kapuspen TNI menyampaikan hal itu menanggapi pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, pembentukan satuan komando teritorial pembangunan, hingga penambahan pasukan di tiga matra TNI yang rencananya dikukuhkan 10 Agustus 2025.

    Untuk penambahan Kodam baru, ia mengatakan TNI hanya melakukan relokasi dari satuan yang sudah ada sehingga tidak ada penambahan personel baru di struktur tersebut.

    Sebagai contoh, Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang membawahi Riau dan Kepulauan Riau, sebelumnya berada di bawah Kodam I/Bukit Barisan, kini berdiri sendiri dengan struktur Korem dan Kodim yang sebelumnya bagian dari Bukit Barisan.

    “Termasuk juga pembentukan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol yang membawahi Sumatera Barat dan Jambi, menggunakan struktur Korem dan Kodim dari Kodam II/Sriwijaya. Jadi, tidak ada penambahan di sini,” katanya.

    Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana menambahkan pembentukan 100 batalyon dan 20 satuan teritorial pada TNI AD dilakukan secara bertahap dengan pendekatan efisien. Setiap batalyon baru berisikan 400 hingga 500 personel, namun tidak seluruhnya direkrut dari luar.

    “Tidak mungkin semuanya prajurit baru. Ada penataan personel dari batalyon yang sudah ada. Komandan regu, kompi, sampai pleton tentu diisi oleh prajurit berpengalaman,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa rasio kekuatan personel TNI AD saat ini masih belum sebanding dengan luas wilayah Indonesia yang sangat besar.

    Penambahan kekuatan ini juga mendukung operasional penuh TNI AD untuk menjaga kedaulatan negara serta mempercepat program pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan Astacita Presiden, terutama poin kedua dan keenam dengan kajian dan perhitungan yang mendalam.

    Mengenai kebijakan efisiensi, Wahyu menegaskan bahwa kebijakan penambahan kekuatan ini tidak bertentangan dengan semangat efisiensi mengingat kegiatan TNI AD bersifat operasional untuk melaksanakan kegiatan mempertahankan atau menjaga keberadaan negara kesatuan Indonesia dan juga mendukung program-program pemerintah pencapaian kesejahteraan.

    “Kami sampaikan di sini, efisiensi itu digunakan atau ditekankan pada hal-hal yang bersifat nonoperasional, Angkatan Darat tidak mengenal berkaitan dengan kegiatan studi dibanding, lalu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi untuk seminar. Itu kami bisa katakan tidak ada. Angkatan Darat saat ini full operasional,” ucapnya.

    Adapun enam Kodam baru akan dikukuhkan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada Minggu (10/8) di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, meliputi Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau), Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi), Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu), Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Selatan), Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Barat), dan Kodam XXIV/Mandala Trikora (Papua Selatan, berpusat di Merauke)

    Selain itu, pada upacara itu juga akan dilakukan peresmian 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) di bawah TNI Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia, yakni di Sumatera enam satuan, Jawa tiga satuan, Kalimantan tiga satuan, Balinusra satu satuan, Sulawesi dua satuan, Maluku satu satuan, dan Papua empat satuan.

    Kemudian 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) sebagai kekuatan pertahanan teritorial baru di bawah TNI AD.

    Restrukturisasi juga menyentuh level komando tinggi di tiga matra TNI dengan peningkatan status komando dari bintang dua menjadi bintang tiga serta penambahan pasukan.

    Di TNI AD, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus menjadi Panglima Kopassus, serta pembentukan enam Grup Kopassus.

    Kemudian di TNI AL, Komandan Korps Marinir (Dankormar) menjadi Panglima Korps Marinir, serta pembentukan 14 Komando Daerah TNI AL dan lima Batalyon Bantuan Infanteri Marinir (Yonif Mar).

    Selanjutnya di TNI AU, Komandan Jenderal (Danjen) Kopasgat ditingkatkan menjadi Panglima Kopasgat, peresmian Kohanudnas, pembentukan tiga Komando Daerah TNI AU, serta beberapa batalyon Parakopasgat dan Arhanud Pasgat.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendata 80 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia atau 409 dari 514 sudah membentuk satuan tugas (satgas) daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Kami Kemendagri merekap daerah-daerah yang sudah terbentuk satgas atau belum, total semua dari 514 kabupaten/kota, ada 409 yang baru terbentuk,” kata Tito.

    Ia dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali, Jumat, mengatakan bahkan masih terdapat empat provinsi yang belum membentuk satgas di tingkat provinsi, sehingga belum membentuk satgas tingkat kabupaten/kota.

    “Provinsi semua sudah kecuali empat provinsi yang belum membentuk satgas, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan,” ucap Mendagri di hadapan Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan dan gubernur/wakil gubernur seluruh Indonesia yang hadir di Kantor Gubernur Bali.

    Sebagai bentuk apresiasinya, Tito Karnavian menyebut satu per satu provinsi, dimana 21 provinsi sudah 100 persen kabupaten/kotanya terbentuk satuan tugas.

    Provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Provinsi Papua, NTB, dan Bali.

    Sementara Mendagri menyebut provinsi lainnya masih memiliki ‘hutang’ dalam membentuk satgas daerah, beberapa diantaranya seperti Jawa Tengah yang kurang 10 kabupaten/kota, Kalimantan Timur kurang dua, Sumatera Utara kurang sembilan, Jawa Barat kurang empat, Sulawesi Selatan kurang 10, dan lainnya.

    “Kalau Papua Barat Daya provinsinya sudah tapi kabupatennya semua belum sama sekali, Papua Tengah baru Mimika saja, Papua Selatan 100 persen belum terbentuk sama sekali, Papua Barat juga 100 persen belum, Papua Pegunungan juga belum terbentuk,” ujar Mendagri.

    Mantan Kapolri itu meminta kepala daerah tingkat provinsi segera membentuk satgas daerah dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota-nya, sebab gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

    Pada program Kopdes Merah Putih ini, pemerintah pusat tak ingin membiarkan koperasi berjalan sendirian, sehingga pemerintah di daerah diharapkan menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ke depan.

    “Dikejar ini buat yang belum-belum karena ini kendaraan yang penting untuk menggerakkan koperasi, sekarang tahap operasional, peran satgas ini, kunci kekuatan pemerintah pusat ada di ibu bapak (kepala daerah),” ujar Mendagri.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.