Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Wamendagri minta Pemda responsif hadapi perubahan iklim

    Wamendagri minta Pemda responsif hadapi perubahan iklim

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam merespons isu perubahan iklim.

    “Bapak-Ibu sekalian tentu kita bisa rasakan dampak dari global boiling ini. Sebagai mantan kepala daerah, yang menghantui para kepala daerah seluruh Indonesia itu sekarang sama. Tiba-tiba banjir, tiba-tiba kering, tiba-tiba longsor, dan sebagainya. Gagal panen dan sebagainya. Jadi global boiling ini dekat dengan keseharian kita,” ujar Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci pada acara Nusantara Energy Forum di NT Tower Lantai 5, Jakarta, Rabu (20/8).

    Bima memaparkan, berdasarkan data yang diperolehnya, sektor penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia berasal dari industri pengolahan.

    Sektor lain meliputi pengadaan listrik dan gas, pertanian, kehutanan, serta perikanan. Selain itu, transportasi juga menyumbang emisi cukup signifikan, ditambah persoalan sampah dan limbah yang hingga kini belum tertangani secara optimal.

    Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar energi baru terbarukan (EBT), namun pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Dari total potensi tenaga air sebesar 95 gigawatt, baru sekitar 6,7 gigawatt yang dimanfaatkan. Dari potensi tenaga bayu sebesar 155 gigawatt, baru digunakan sekitar 0,2 gigawatt, demikian juga dengan energi surya, pemanfaatannya masih sangat kecil.

    “10 provinsi yang melaporkan bahwa capaian porsi dari energi baru terbarukan dalam porsi EBT dalam bauran energi pada tahun 2023 [yang] telah melebihi target. 10 provinsi saja. Bengkulu, Sumsel (Sumatera Selatan), Sumut (Sumatera Utara), Kepri (Kepulauan Riau), Babel (Kepulauan Bangka Belitung), DKI (Daerah Khusus Ibukota Jakarta), Jabar (Jawa Barat), DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Sulut (Sulawesi Utara), dan Sulsel (Sulawesi Selatan),” ujarnya.

    Selain itu, Bima juga mendorong daerah mulai menerapkan penganggaran hijau yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Ia berharap strategi ini dapat diimplementasikan lebih luas.

    “Jadi gubernur membantu kota/kabupaten apabila ada pembangunan yang bernuansa iklim berkelanjutan. Kota/kabupaten memberikan insentif bagi kelurahan dan sebagainya. Jadi transfer anggaran berbasis ekologi namanya,” tegasnya.

    Ia mengingatkan, keberhasilan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 tidak dapat dilepaskan dari komitmen mengendalikan emisi karbon. Komitmen itu diwujudkan melalui target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission (NZE) sesuai Paris Agreement yang telah diratifikasi dalam UU Nomor 16 Tahun 2016.

    NZE merupakan kondisi keseimbangan antara jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan dengan jumlah yang dapat diserap kembali melalui pengurangan emisi dan peningkatan penyerapan karbon secara simultan.

    Bima juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dalam pengelolaan energi dan lingkungan. Misalnya, Kota Surabaya dengan program pembayaran ongkos Suroboyo Bus menggunakan sampah botol plastik.

    Di Provinsi Bali, kebijakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai telah diterapkan. Kabupaten Banyuwangi mengembangkan konsep desa wisata berbasis konservasi, sementara Kota Balikpapan menata zonasi hutan kota. Adapun Kabupaten Bekasi memanfaatkan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF) untuk mengolah limbah industri.

    Terakhir, Bima optimistis kehadiran kepala daerah yang mayoritas berasal dari generasi muda akan membuat isu lingkungan menjadi atensi bersama. Dengan begitu, kolaborasi lintas pihak diharapkan semakin kuat.

    “Jadi ini perspektif politiknya, perspektif kawanan kekuasaannya yang membuat kita semakin sadar bahwa kolaborasi ini harus dilakukan oleh semua,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Remaja 19 Tahun di Batam Kendarai Nissan GT-R35, Tabrak Pemotor hingga Meninggal

    Remaja 19 Tahun di Batam Kendarai Nissan GT-R35, Tabrak Pemotor hingga Meninggal

    Liputan6.com, Jakarta Mobil sport Nissan GT-R35 bernomor polisi BP 77 KV menabrak Yamaha Mio J bernomor polisi BP 5647 MF di Jalan Ahmad Yani, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Akibat insiden ini, pemotor berinisial SBH (40) meninggal dunia. Sementara pengedara mobil sport tersebut berinisial BY (19).

    “Kasus kecelakaan maut Nissan GT-R35 ini akan ditangani secara profesional, prosedural, transparan dan berkeadilan agar kasus ini terang benderang,” kata Kepala Satlantas Polresta Barelang Komisaris Polisi Afiditya Arief Wibowo di Batam, Kamis (21/8).

    Dia mengatakan, Satlantas Polresta Barelang telah mengambil langkah-langkah penanganan sesuai prosedur, antara lain mendatangi dan mengadakan olah TKP laka lantas, melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi BY, melengkapi administrasi penyelidikan, serta mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

    “Untuk status saudara BY masih sebagai saksi dalam perkara ini. Saat ini kami dalam tahap penyelidikan, administrasi penyelidikan sudah kami lengkapi, dan nantinya akan dilakukan gelar perkara bersama sejumlah unit terkait,” ujarnya.

    Ia menyebut korban, seorang karyawan swasta sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan.

    “Kami turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Saat ini penyelidikan kami fokuskan pada pemenuhan hak-hak korban dan pengungkapan fakta yang sebenar-benarnya,” tuturnya.

    Setelah menjalani proses di rumah sakit, pada hari Rabu (20/8) pukul 09.15 WIB, jenazah korban SBH kemudian dibawa ke kampung halamannya Belawan, Sumatera Utara, untuk dimakamkan oleh pihak keluarga.

    Afiditya juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat berkendara, khususnya pada malam dan dini hari ketika kondisi jalan minim penerangan. Dikutip dari Antara.

  • 28 Agustus, Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen

    28 Agustus, Puluhan Ribu Buruh Geruduk DPR dan Istana Tuntut Kenaikan Upah 10,5 Persen

    JAKARTA – Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi nasional serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Mereka menuntut kenaikan upah, penghapusan outsourcing, serta menyuarakan isu gaji DPR yang mencolok.

    Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, aksi ini akan berlangsung di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” katanya secara daring, Rabu, 20 Agustus.

    Selain Jakarta, aksi serupa juga akan berlangsung serentak di kota-kota industri besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Gorontalo, dan berbagai daerah lainnya.

    Dalam aksinya, buruh membawa sejumlah tuntutan utama. Pertama, menolak upah murah dengan menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada 2026. Perhitungan tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 168 yang menggunakan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    “Inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi 5,1–5,2 persen. Dengan demikian, kenaikan yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen,” jelas Said Iqbal.

    Kedua, lanjut Said Iqbal, menghapus praktik outsourcing yang dinilai semakin merugikan buruh. Putusan MK menegaskan outsourcing hanya boleh dilakukan pada jenis pekerjaan tertentu. Namun di lapangan, praktik ini masih meluas, termasuk di BUMN.

    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegasnya.

    DPR Hidup Mewah, Buruh Upahnya Murah

    Selain dua tuntutan utama, buruh juga menyoroti kesenjangan penghasilan antara anggota DPR dengan rakyat kecil. Said Iqbal mengungkapkan, gaji anggota DPR beserta tunjangan rumah mencapai Rp 154 juta per bulan atau lebih dari Rp 3 juta per hari.

    “Bandingkan dengan buruh kontrak di Jakarta yang hanya menerima Rp 5 juta per bulan atau Rp 150.000 per hari. Bahkan, pekerja informal seperti ojol rata-rata hanya Rp 600.000 per bulan, artinya Rp 20.000 per hari. Jauh dari cukup untuk hidup layak,” ungkapnya.

    Menurut Iqbal, kondisi ini mencederai rasa keadilan rakyat. “DPR kerja lima tahun dapat pensiun seumur hidup. Sementara buruh mudah di-PHK tanpa jaminan sosial, dan hidup dengan upah murah. Ketidakadilan ini melukai hati rakyat,” ucapnya.

  • Emak-Emak di Karimun Kepri Teriak Akibat Kelangkaan Beras Premium

    Emak-Emak di Karimun Kepri Teriak Akibat Kelangkaan Beras Premium

    Liputan6.com, Jakarta Puluhan emak-emak di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, meluapkan keresahannya kepada Kantor Bea Cukai. Mereka prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kelangkaan beras premium terjadi di sana.

    Persoalan semakin pelik dengan kabar beredarnya beras tidak layak konsumsi di tengah-tengah masyarakat. Beras itu berkutu, warna yang sudah berubah dan mengeluarkan bau apek.

    Emak-emak yang tergabung dalam Pergerakan Aksi Damai Rakyat Karimun Bersuara ini menuntut kejelasan soal kelangkaan beras.

    Mereka sempat berorasi di depan pintu keluar kantor Bea Cukai dan meminta Kepala Kanwil menemui massa.

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri membantah isu yang menyebut Bea Cukai sebagai penyebab kelangkaan beras premium di Karimun. Pihaknya menekankan hingga saat ini tidak ada penindakan terhadap beras di wilayah Karimun.

    “Perlu diluruskan, Bea Cukai tidak pernah melakukan penindakan beras di Karimun. Penindakan yang dilakukan selama ini terkait pengiriman tujuan daratan Sumatera, bukan untuk konsumsi di Karimun,” kata Humas Kanwil DJBC Khusus Kepri, Candra saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (20/8) malam.

    Dia menjelaskan, Bea Cukai justru mendukung upaya pemerintah daerah dan Bulog dalam memastikan ketersediaan pangan, termasuk beras premium, agar segera terpenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Kami siap bersinergi dengan Pemkab Karimun dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas kebutuhan pokok,” tambahnya.

    Tuntutan Hibah Beras Hasil Tangkapan

    Terkait aspirasi masyarakat soal permintaan hibah beras hasil tangkapan, Bea Cukai meminta agar permohonan diajukan secara tertulis sehingga dapat dikoordinasikan dengan pihak Karantina Kepri di Batam.

    “Kami pastikan tidak ada kebijakan Bea Cukai yang menghambat masuknya beras untuk kebutuhan masyarakat Karimun,” ujarnya.

  • Daftar Tuntutan Buruh yang Mau Gelar Aksi Gede-gedean 28 Agustus

    Daftar Tuntutan Buruh yang Mau Gelar Aksi Gede-gedean 28 Agustus

    Jakarta –

    Aksi serempak di pusat kota Jakarta bakal dilakukan puluhan ribu buruh pekan depan. Buruh menuntut beberapa hal kepada pemerintah, salah satunya adalah menaikkan upah minimum hingga 10%.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta, pada 28 Agustus 2025 mendatang. Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota.

    Sementara itu, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, antara lain, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Banda Aceh, Batam, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Gorontalo, dan lain-lain. Gerakan ini diberi nama HOSTUM yang merupakan kepanjangan ‘Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.’

    “Aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).

    Tuntutan paling besar yang akan disuarakan adalah menolak upah murah. Kaum buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5% pada tahun 2026. Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26%, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1-5,2%. Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5-10,5%.

    “Selain itu, pemerintah sendiri mengklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Said Iqbal.

    Tuntutan kedua adalah menghapus pola kerja outsourcing. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu. Namun kenyataannya, praktik outsourcing masih meluas, termasuk di BUMN.

    “Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” tegas Said Iqbal.

    Isu Lain yang Akan Disuarakan:

    1. Bentuk Satgas PHK
    2. Naikkan PTKP Buruh Rp 7,5 juta/bulan
    3. Hapus pajak pesangon
    4. Hapus pajak THR
    5. Hapus pajak JHT6. Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah
    7. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
    8. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi
    9. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029

    (hal/ara)

  • DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional

    DHL Express Relokasi Layanan ke Bandung, Pangkas Ongkos Operasional

    Bisnis.com, JAKARTA — DHL Express Indonesia merelokasi pusat layanan di Cihampelas, Jawa Barat ke Kota Bandung untuk meningkatkan efisiensi operasional.

    Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad mengatakan investasi strategis ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan efisiensi operasional.

    “Dengan merelokasi pusat layanan ini kami menargetkan agar setiap proses logistik lebih cepat, lebih mudah, dan lebih andal dari sebelumnya,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

    Ahmad Mohamad memaparkan selama ini ketahanan rantai pasok global lebih banyak tertuju pada negara-negara tetangga Indonesia.

    Padahal, kata Ahmad, Indonesia memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergali. Indonesia memiliki pasar domestik yang luas, talenta yang kompeten, serta dukungan pemerintah yang terus berinvestasi dalam mendorong modernisasi sektor logistik melalui inisiatif National Logistics Ecosystem.

    Dia juga melihat peluang pertumbuhan yang menjanjikan di luar wilayah Jakarta, seperti di Surabaya, Semarang, Batam, dan Bali yang kini menjadi alternatif strategis bagi bisnis yang ingin mendiversifikasi rantai pasok mereka. 

    Selain masuknya merek-merek internasional ke Indonesia, kini juga banyak brand lokal yang semakin mendunia. Lokasi strategis dan kedekatan Indonesia dengan pasar-pasar utama di kawasan ini menjadikannya lokasi yang menarik sebagai pusat perdagangan global.

    Selain itu, dia menyebut Indonesia merupakan bagian aktif dari setidaknya 12 perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral utama, termasuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yang saat ini merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia.

    Nicholas Bongsosartono, President Director DHL Global Forwarding menyampaikan Indonesia diperkirakan masuk dalam 30 besar negara dengan pertumbuhan perdagangan tercepat dan terbesar dalam lima tahun ke depan.

    “Perekonomian Indonesia yang dinamis, didorong oleh transformasi digital yang pesat dan investasi infrastruktur strategis, menghadirkan peluang besar bagi dunia usaha,” jelasnya.

    Namun, di sisi lain lingkungan bisnis yang serba tidak stabil, ditandai oleh ketegangan geopolitik dan perubahan pola perdagangan global menyisakan tantangan dan ketidakpastian dalam proses pertumbuhan bisnis.

     

  • BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih

    BP Batam Siapkan Rp26 Miliar Bangun IPA Sei Ladi, Bebas Krisis Air Bersih

    Bisnis.com, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menganggarkan Rp26 miliar untuk merampungkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sei Ladi tahun depan. Dengan rampungnya proyek fisik tersebut, BP Batam optimis Batam akan terbebas dari krisis air bersih.

    Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan saat ini wilayah sulit air atau stres area sudah berkurang dari 24 menjadi 18 titik.

    “Penurunan terjadi karena beroperasinya IPA Duriangkang dan IPA Tembesi yang memperkuat suplai distribusi air ke rumah warga di sekitarnya,” katanya di Batam, Rabu (20/8/2025).

    Untuk memperkuat suplai air ke seluruh wilayah di Batam, BP Batam akan menggesa pembangunan IPA Sei Ladi, yang ditargetkan rampung pada Juni 2026.

    “Proyek IPA Sei Ladi senilai Rp 26 miliar bertujuan memperkuat sistem distribusi dan diharapkan mengurangi ketergantungan pada suplai darurat,” katanya lagi.

    Sambil menunggu proyek besar tersebut selesai, BP Batam menyiapkan langkah darurat berupa penyediaan tandon air sementara di permukiman serta pengiriman truk tangki ke kawasan yang masih kesulitan air.

    “Walaupun belum 24 jam penuh, akses warga terhadap air bersih tetap kami upayakan dengan distribusi tandon dan truk tangki,” ungkapnya.

    Dengan berbagai langkah itu, BP Batam optimistis target bebas krisis air bersih bisa tercapai pada 2026. “Kami berkomitmen agar semua masyarakat Batam mendapatkan akses air bersih yang layak dan merata,” pungkasnya.(239)

  • Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen Nasional 20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen Nasional 20 Agustus 2025

    Puluhan Ribu Buruh Demo pada 28 Agustus, Tuntut Upah Minimum Naik 10,5 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) untuk menuntut kenaikan upah minimum 8,5 persen hingga 10,5 persen dan penghapusan
    outsourcing
    .
    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.
    “Tidak kurang dari 10.000 buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” kata Said dalam keterangan tertulis pada Rabu (20/8/2025).
    Said mengatakan, aksi serupa juga digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, di antaranya Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), dan Bandar Lampung (Lampung).
    Kemudian, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Gorontalo, dan berbagai daerah lain.
    “Gerakan ini diberi nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) dan akan dilakukan secara damai,” ujar Said.
    Said menegaskan, aksi ini adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah berpihak pada kepentingan pekerja.
    Dia mengatakan, tuntutan paling besar yang disuarakan buruh adalah tolak upah murah.
    Said mengatakan, buruh menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5 persen pada tahun 2026.
    “Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” tuturnya.
    Data menunjukkan, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,1–5,2 persen.
    Dengan demikian, kenaikan upah minimum yang layak berada pada angka 8,5–10,5 persen.
    “Pemerintah sendiri mengeklaim angka pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan berkurang. Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.
    Said mengatakan, buruh juga menuntut dihapusnya
    outsourcing
    .
    Dia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa praktik outsourcing dalam UU Cipta Kerja harus dibatasi hanya pada jenis pekerjaan tertentu.
    Namun, kata dia, praktik
    outsourcing
    masih meluas, termasuk di BUMN.
    “Pekerjaan inti tidak boleh di-
    outsourcing
    .
    Outsourcing
    hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 35 Tahun 2021 yang melegalkan
    outsourcing
    secara luas,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buruh Tuntut Upah Minimum 2026 Naik 10%, Menaker Bilang Begini – Page 3

    Buruh Tuntut Upah Minimum 2026 Naik 10%, Menaker Bilang Begini – Page 3

    Sebelumnya, Ribuan buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi serentak pada 28 Agustus 2025. Tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

    Aksi ini dipimpin oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diketuai Said Iqbal.

    “Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia 38 provinsi 300 kabupaten kota lebih pada tanggal 28 Agustus 2025,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (20/8/2025).

    Said mengatakan aksi akan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Di kawasan Jabodetabek, massa buruh akan berpusat di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta. KSPI memperkirakan sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan turun ke jalan.

    “Untuk di Jabodetabek aksi di DPR RI aksi di DPR RI dan atau di Istana Kepresidenan Jakarta. Peserta aksi berasal dari Jabodetabek, jadi sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan melakukan a,” ujarnya.

    Selain di ibu kota, aksi buruh juga direncanakan di sejumlah daerah industri dan provinsi besar lain. Puluhan ribu buruh di berbagai wilayah akan ikut serta, sehingga total peserta diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu orang apabila semakin banyak serikat bergabung.

    Daerah-daerah yang dipastikan ikut serta antara lain Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh, Batam (Kepulauan Riau), Lampung, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), hingga Papua, Maluku, Gorontalo, Morowali, Ambon, Ternate, Kupang, dan Mataram.

     

  • Buruh Bakal Gelar Aksi Besar-besaran, Tuntut Upah Minimum 2026 Naik hingga 10% – Page 3

    Buruh Bakal Gelar Aksi Besar-besaran, Tuntut Upah Minimum 2026 Naik hingga 10% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ribuan buruh di seluruh Indonesia akan menggelar aksi serentak pada 28 Agustus 2025. Tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.

    Aksi ini dipimpin oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diketuai Said Iqbal.

    “Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI merencanakan aksi serempak di seluruh Indonesia 38 provinsi 300 kabupaten kota lebih pada tanggal 28 Agustus 2025,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (20/8/2025).

    Said mengatakan aksi akan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Di kawasan Jabodetabek, massa buruh akan berpusat di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta. KSPI memperkirakan sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan turun ke jalan.

    “Untuk di Jabodetabek aksi di DPR RI aksi di DPR RI dan atau di Istana Kepresidenan Jakarta. Peserta aksi berasal dari Jabodetabek, jadi sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan melakukan a,” ujarnya.

    Selain di ibu kota, aksi buruh juga direncanakan di sejumlah daerah industri dan provinsi besar lain. Puluhan ribu buruh di berbagai wilayah akan ikut serta, sehingga total peserta diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu orang apabila semakin banyak serikat bergabung.

    Daerah-daerah yang dipastikan ikut serta antara lain Serang (Banten), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Banda Aceh, Batam (Kepulauan Riau), Lampung, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), hingga Papua, Maluku, Gorontalo, Morowali, Ambon, Ternate, Kupang, dan Mataram.