Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • BRI dan MedcoEnergi Kolaborasi Dorong UMKM Tangguh di Daerah Operasi Migas – Page 3

    BRI dan MedcoEnergi Kolaborasi Dorong UMKM Tangguh di Daerah Operasi Migas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memperkuat komitmennya dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui kerja sama strategis dengan PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) lewat anak usahanya, Medco E&P Indonesia (MEPI).

    Kolaborasi ini meliputi program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lewat skema pendampingan, pelatihan, serta pemanfaatan dashboard partnership untuk memantau perkembangan UMKM binaan. Penandatanganan kerja sama digelar di Gedung BRI Pusat, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

     

    Senior Executive Vice President BRI, Muhammad Candra Utama, menegaskan langkah ini merupakan bukti keseriusan BRI membangun sinergi dalam memperkuat UMKM.

    “BRI memiliki peran sebagai bank yang berfokus kepada segmen usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), tidak terbatas sebagai lembaga intermediary keuangan, namun terus berkomitmen dalam meningkatkan ekonomi dan social value kepada masyarakat melalui program pelatihan, pendampingan, serta pengembangan dan akses perluasan pasar, sehingga UMKM dapat tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing,’’ ungkap Candra.Candra menambahkan, kerja sama ini diyakini mampu memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM di wilayah operasi MedcoEnergi.

    “Kami percaya kolaborasi ini akan memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM, terutama di wilayah-wilayah operasi MedcoEnergi. Dengan mengedepankan prinsip inklusi, digitalisasi, dan keberlanjutan, BRI ingin terus menjadi mitra strategis dalam menciptakan pelaku UMKM yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing,” imbuhnya.

    Pada tahap awal, sebanyak 46 UMKM potensial di tujuh wilayah operasi MedcoEnergi akan mendapatkan manfaat langsung, yakni Tarakan, Corridor, South Natuna Block B, Madura Offshore, Sampang, South Sumatra Region, dan Bangkanai.

     

    Senior Manager Sustainability & Performance Excellence MedcoEnergi, Ibrahim Arsyad, juga menegaskan pentingnya sinergi ini.

    “Melalui kerjasama dengan BRI kami percaya bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat desa di lokasi operasi kami dapat meningkat lebih cepat dan menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Ibrahim.

    MedcoEnergi menargetkan perluasan program ini ke seluruh UMKM binaan yang tersebar di area operasinya sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Hingga kini, BRI tercatat telah memberdayakan lebih dari 4.600 Desa BRILiaN, mendampingi 41.615 klaster usaha, mengadakan pelatihan UMKM di 54 titik Rumah BUMN, serta menghadirkan platform digital LinkUMKM yang sudah memiliki 13,1 juta pengguna.

  • Mengintip Aksi Kamisan Perdana di Batam, Suara Keresahan Menggema

    Mengintip Aksi Kamisan Perdana di Batam, Suara Keresahan Menggema

    Liputan6.com, Jakarta Aksi Kamisan perdana digelar di Pintu Gerbang Utara Alun-Alun Pemerintah Kota Batam, Kamis (11/09/2025). Sejumlah mahasiswa yang sebelumnya menjadi inisiator kegiatan ini, memilih membubarkan diri lebih awal.

    Sedangkan warga Rempang yang hadir tetap bertahan dan menggunakan momentum itu untuk menyuarakan keresahan mereka terkait konflik agraria di kampung halaman.

    Wadhi, salah satu warga Rempang yang mengikuti aksi, mengaku bersyukur bisa hadir.

    “Sekali kami hadir kok. Yang lain mungkin agak ragu-ragu atau takut. Tapi bagi kami ini ruang penting untuk bicara. Karena saya sendiri sudah pernah ikut Kamisan di Jakarta, tiga kali. Rasanya hikmat, damai, tidak ribut. Hanya aksi diam, tapi sarat makna,” ujar Wadhi.

    Menurut Wadhi, Kamisan di Batam menjadi kesempatan bagi masyarakat Rempang untuk menyuarakan persoalan yang belum selesai, terutama terkait legalitas kampung. Ia menyinggung penetapan Taman Buru di Sungai Raya yang dilakukan pemerintah tanpa sosialisasi, yang berimbas pada status tanah warga.

    “Bagi sebagian orang di kota, mungkin isu Rempang sudah reda. Tapi bagi kami belum ada kata selesai. Hak kami masih terabaikan,” tegasnya.

    Paulus, warga Sungai Raya yang juga hadir, menambahkan bahwa kampung mereka sudah dihuni sejak 1950-an oleh perantau dari Flores dan Melayu. Bukti sejarah seperti kuburan tua, kebun durian, hingga bangunan lama masih ada hingga kini.

    “Sayangnya pemerintah menetapkan hutan taman buru pada 1986 tanpa melihat bahwa sudah ada warga di situ. Itu yang membuat kami kecewa,” kata Paulus.

    Meski mahasiswa memilih undur diri, warga Rempang tetap merasa mendapat ruang. Mereka bahkan sempat diberi kesempatan bicara di panggung Kamisan untuk menyampaikan aspirasi.

    “Kami minta satu-dua menit saja. Yang penting suara kami terdengar di kota,” kata Wadhi.

    Hendrik Hermawan dari komunitas Akar Bhumi, yang turut hadir, menilai aksi Kamisan di Batam masih dalam tahap belajar.

    “Banyak yang belum paham esensi Kamisan. Padahal ini ruang renungan tentang perjuangan hak asasi manusia, yang salah satunya juga menyangkut hak hidup masyarakat pesisir dan pulau seperti Rempang,” jelasnya.

    Meski diwarnai tarik mundur, para peserta sepakat aksi Kamisan di Batam tidak berhenti di sini. Warga dan komunitas berencana hadir lagi pekan depan.

  • Pasir Timah Bangka Dikeruk secara Ilegal dan Diselundupkan ke Thailand

    Pasir Timah Bangka Dikeruk secara Ilegal dan Diselundupkan ke Thailand

    Liputan6.com, Jakarta Bea Cukai Batam menangkap empat awal kapal KM Maju Berkembang, terdiri dari nakhoda dan tiga anak buah kapal. Mereka ketahuan menyelundupkan puluhan ton pasir timah ilegal ke Thailand melalui perairan Natuna Utara. Pasir tersebut dikeruk dari Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

    “Kami tengah melakukan pengembangan atas penidakan Kapal Maju berkembang, yang bermuatan 22 ton pasir timah,” ujar Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Batam Muhtadi di kantor Bea Cukai Batam, Kamis (11/09/2025).

    Menurut Muhtadi, penyelundupan ini merupakan salah satu kasus terbesar di tahun 2025. Pasir timah yang dikemas dalam ratusan karung itu tidak dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah.

    “Pasir timah berasal dari Bangka, tepatnya dari wilayah Belitung, dan akan dibawa ke Thailand. Namun barang tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen kepabeanan sehingga kami lakukan penindakan di Laut Natuna,” ujarnya.

    Dalam operasi ini, Bea Cukai mengamankan satu orang berinisial MF, selaku nakhoda kapal pengangkut, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

    “Kita telah mengamankan satu orang dengan inisial MF, yang berperan sebagai nakhoda kapal. Saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka,” tambah Muhtadi.

    Nilai barang bukti hasil sitaan tersebut diperkirakan mencapai Rp3,224 miliar. Seluruh barang bukti beserta kapal pengangkut kini diamankan di Batam untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

    “Ini bagian dari komitmen Bea Cukai dalam menjaga kedaulatan ekonomi negara dan menindak segala bentuk penyelundupan yang merugikan penerimaan negara,” tegas Muhtadi.

    Sebelumnya KM Maju Berkembang ditangkap di Natuna pada Rabu (27/08/2025) oleh kapal patroli BC 20007, saat berlayar dari Bangka Belitung menuju Thailand tanpa dokumen kepabeanan resmi.

    Muatan berupa 400 karung pasir timah dengan total bobot 20 ton digiring ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang untuk proses lebih lanjut.

    Kepala KPU Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah, mengatakan penyelundupan ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berpotensi mengancam pengelolaan sumber daya mineral strategis nasional.

    “Timah merupakan komoditas bernilai tinggi. Jika diselundupkan ke luar negeri tanpa prosedur sah, maka negara kehilangan potensi manfaat besar bagi industri dalam negeri dan perekonomian nasional,” ujarnya.

    Zaky menegaskan, penyelundupan ini melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pihaknya kini tengah melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan yang mengatur pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung ke luar negeri.

    “Kami berkomitmen penuh menjaga agar wilayah Batam dan perairan sekitarnya tidak dijadikan jalur penyelundupan. Patroli laut akan terus diperketat, termasuk kerja sama lintas instansi untuk menutup berbagai modus penyelundupan,” tambahnya.

  • Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Hanura akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) nasional. Bimtek ini akan diikuti 525 anggota DPRD dari Partai Hanura yang ada di provinsi, dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, Bimtek tahun ini merupakan terobosan baru. Di mana Hanura tidak ingin menjadikan Bimtek ini menjadi siklus tahunan semata, tanpa menghasilkan peningkatan kualitas anggota DPRD dan kader partai di daerah.

    “Ini merupakan evaluasi sejauh mana anggota dewan Partai Hanura di daerah mampu menyentuh kehidupan masyarakat di daerah,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (11/9/2025).

    Benny mengatakan, Bimtek Hanura tahun 2025 ini akan digelar serentak di tiga lokasi berbeda yaitu di Surabaya, Medan, dan Makassar. Bimtek pertama digelar di Surabaya pada 12-14 September 2025 yang diikuti 189 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari 11 provinsi meliputi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Bimtek kedua, lanjut Benny, di Medan pada 19-21 September 2025. Bimtek di Medan akan diikuti 172 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

    Bimtek ketiga dilanjutkan di Makassar pada 26-28 September 2025 yang diikuti 164 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya.

    Benny menyebut tema utama Bimtek yaitu ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ dengan Sub Tema ‘Memberdayakan Daerah di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran’.

    Benny mengungkapkan, Hanura akan menggali persoalan kesulitan anggaran di daerah di tengah efisiensi anggaran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

    Harapannya, para anggota DPRD dari Hanura bisa menghasilkan terobosan baru bersama pemerintah daerah yang muaranya peningkatan ekonomi masyarakat di daerah.

    “Kami harap bimtek kelililng daerah ini menjadi role model agar kader Hanura di daerah lebih dekat dan merasa lebih memiliki partai ini. Hal ini juga menjadi tolak ukur kekuatan Hanura di daerah menyongsong pemilu 2029 mendatang,” tegasnya.

    Ketua Panitia Bimtek Nasional Partai Hanura, Bambang Irianto mengatakan, seluruh kader Hanura se Jawa Timur dan para anggota DPRD se Jawa, NTT, Bali, NTB, dan Kalimantan siap menyambut kehadiran Ketum Hanura Oesman Sapta.

    “Persiapan Kami sudah matang. Bapak Oesman Sapta akan hadir dan membuka bimtek keliling nasional ini. Kerja sama dan sinergitas panitia DPP dengan DPD Hanura Jawa Timur sangat baik dan kami mengapresiasi itu semua,” ungkapnya.

    Bambang menambahkan sebelum digelar bimtek di Surabaya, Ketum Hanura Oesman Sapta akan melantik Pengurus DPD Hanura Jatim periode 2025-2030. Diketahui Sumarzen Marzuki telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Hanura Jatim periode 2025-2030 pada musda yang telah digelar pada 1-2 juli 2025 lalu.

    Bimtek Hanura ini rencananya akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura DR. Oesman Sapta beserta jajaran elit pengurus DPP Pattai Hanura. Bimtek serentak ini merupakan kali pertama dilakukan oleh Partai Hanura dan belum pernah ada partai lain yang menggelar bimtek serentak di berbagai daerah.

    Sederet narasumber akan memberikan materi dalam bimtek ini seperti Pengamat Politik Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi yang akan mengupas positioning Partai Hanura dalam politik Indonesia.

    Selanjutnya, ada Wakil Ketua Umum Partai Hanura Dr. Patrice Rio Capella yang menganalisa posisi strategis DPRD Partai Hanura dalam konstelasi politik nasional. Lalu dari Kementrian Dalam Negeri Dr.Drs. Agus Fathoni M.Si akan menyampaikan sambutan sekaligus mengisi materi tentang APBD berdaulat dan tantangan efisiensi kebijakan pemerintah pusat dalam politik anggaran.

    Di internal DPP Partai Hanura, Irjen Pol Purn Marwan Paris akan mengisi materi tentang Fungsi pengawasan Internal Partai Hanura. Materi yang menarik juga akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Porludem), Heroik Mutaqin Pratama. Dia akan menyampaikan materi Pengaruh ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) terhadap kualitas pemilu Indonesia.

    Tidak kalah menarik materi yang akan disampaikan oleh Dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo. Suko akan mengupas persoalan Fungsi pengawasan legislator sebagai kontrol demokrasi. Mantan anggota DPR RI Akbar Faisal juga akan hadir dan mengisi materi tentang Dinamika Politik Nasional dan implikasinya terhadap Partai Hanura. (tok/ian)

  • Gibran ingatkan Menteri KKP punya PR percepat bangun kampung nelayan

    Gibran ingatkan Menteri KKP punya PR percepat bangun kampung nelayan

    Batam (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan percepatan dalam membangun kampung nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai titik, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran mengatakan bahwa dalam sidang kabinet dan rapat terbatas terakhir bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Trenggono mendapat mandat untuk segera merealisasikan KNMP yang termasuk dalam salah satu program prioritas Presiden.

    “Sesuai pesan dan perintah Pak Presiden di sidang kabinet dan ratas terakhir, Pak Menteri masih punya PR untuk membuat kampung nelayan di berbagai titik,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9).

    Gibran meminta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titik Soeharto dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut untuk mengawal program Presiden itu.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, KKP akan membuat 100 Kampung Nelayan Merah Putih sebagai tahap awal di tahun ini.

    “Ini nanti tolong dikawal betul. Nanti dari Bu Ketua Komisi, Bapak Kepala Bappisus ikut mengawal, ikut memonitor, agar program ini bisa berjalan dengan baik. Ini potensinya besar dan tanpa dukungan Bapak, Ibu semua ini enggak mungkin bisa berjalan dengan baik,” kata Gibran.

    Secara keseluruhan, KKP menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap hingga 2027, dengan target 100 kampung pada 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan pesisir dan ekonomi kelautan nasional.

    Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budi daya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Kalamo, Biak, Papua.

    KKP memiliki percontohan dalam membangun KNMP seperti di Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri, Biak Numfor, Papua. Kampung itu direplikasi menjadi percontohan dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

    Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dihadirkan sebagai langkah strategis mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif dan berdaya saing tinggi.

    Oleh karenanya, KKP juga akan membangun sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan, hingga infrastruktur sosial bagi nelayan dalam satu kawasan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran dorong Perpres anti penyelundupan benih lobster segera rampung

    Gibran dorong Perpres anti penyelundupan benih lobster segera rampung

    Batam (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut mendorong Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal sanksi penyelundupan benih bening lobster (BBL) segera rampung demi menjaga kekayaan komoditas laut.

    “Terkait Perpres ini harus segera didorong karena untuk urusan penyelundupan ini harus segera kita hentikan ya. Karena sekali lagi kekayaan laut kita ini luar biasa. Harus kita jaga dan ini untuk kesejahteraan masyarakat kita,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9).

    Wapres menilai Perpres tersebut yang juga ditekankan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati (Titiek) Soeharto untuk segera difinalkan, sehingga tidak ada penyelundupan benih lobster yang merugikan Negara.

    Menurut Gibran, pemodelan budidaya lobster di Batam sudah menunjukkan hasil yang memuaskan dengan produksi awal 1,7 ton untuk sebagian diekspor ke Singapura.

    “Dari ukurannya dan cara-cara pengembangbiakannya sudah tepat sekali. Ini tinggal ditingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain,” kata Gibran.

    Selain lobster, sejumlah komoditas laut lain yang menjadi potensi ekonomi biru, yakni ikan Napoleon, jade perch, bawal bintang dan kerapu macan yang harus ditingkatkan produktivitasnya.

    Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pemerintah sedang memproses penetapan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Benih Bening Lobster (BBL) Ilegal.

    “Perpres Satgas Pemberantasan BBL ilegal sedang dilakukan. Segera diteken. Kemarin saya juga sudah menyampaikan langsung kepada Pak Presiden, dan katanya sedang diproses,” ujar Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan di Batam, Kepri, Rabu.

    Perpres ini menjadi instrumen hukum dalam memperkuat pengawasan dan mencegah penyelundupan BBL yang kerap terjadi.

    Ia juga mengatakan bahwa Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan sudah tidak berlaku, terutama terkait ekspor luar dengan skema joint venture.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Remala Abadi Perkuat Infrastruktur, Siap Jadi Pemain Besar ISP Nasional

    Remala Abadi Perkuat Infrastruktur, Siap Jadi Pemain Besar ISP Nasional

    Jakarta –

    PT Remala Abadi Tbk (Data) menegaskan ambisinya menjadi penyedia layanan internet utama di Indonesia. Sejumlah langkah strategis dilakukan Remala untuk mencapai target tersebut.

    Provider internet ini telah menggandeng sejumlah mitra teknologi untuk memperkuat infrastruktur telekomunikasi sekaligus memperluas cakupan layanan internet berkecepatan tinggi.

    “Dengan dukungan mitra strategis, kami optimistis dapat memperluas cakupan layanan, meningkatkan kualitas jaringan, dan menghadirkan solusi digital yang lebih cepat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Utama Remala, Agus Setiono dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).

    Remala menargetkan menghadirkan 5 juta homepass dalam dua tahun ke depan, serta memperluas hingga 25 juta homepass dalam 10 tahun mendatang. Target ini didukung oleh investasi besar di backbone dan perangkat konsumen.

    Remala menyatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi ekspansi periode 2025-2026, di antaranya dengan bekerjasama dengan Huawei sebagai penyedia teknologi internet residensial hingga 10 Gbps, solusi anti-DDoS, SD-WAN, dan perangkat DWDM untuk backbone, CCSI dan Voksel Electric sebagai penyedia kabel laut, kabel darat, dan backbone yang menopang ekspansi jaringan.

    PT Remala Abadi Tbk (Data) menegaskan ambisinya menjadi penyedia layanan internet utama di Indonesia. Foto: Remala Abadi

    Kemudian, Triasmitra & JMP (Jejaring Mitra Persada) guna penguatan backbone strategis, termasuk SKKL Rising 8 Jakarta-Batam yang bekerja sama dengan Mora Telematika, Vsol penyedia 1 juta unit perangkat Optical Network Terminal (ONT) untuk layanan internet rumah hingga 1 Gbps, dan Kosmos Wavelength Technology untuk pengadaan kabel distribusi jaringan ke rumah pelanggan (home connect).

    Selain memperluas backbone, Remala juga tengah mengurus izin Network Access Provider (NAP). Dengan izin ini, Remala berhak menyediakan jasa akses dan routing bagi ISP lain untuk koneksi ke jaringan global. Langkah ini diharapkan membuka peluang pendapatan baru sekaligus meningkatkan utilisasi backbone yang sedang dibangun.

    Penandatanganan MoU yang dilakukan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, menandai positioning Remala sebagai pemain penting dalam ekosistem digital Indonesia. Dengan dukungan mitra teknologi global dan penyedia infrastruktur nasional, Remala percaya diri akan mencapai sebagai ISP dengan cakupan luas, kualitas jaringan tinggi, dan fokus pada penetrasi rumah tangga di seluruh Indonesia.

    (agt/fay)

  • Gibran ajak ratusan pengemudi ojol di Batam makan siang bersama

    Gibran ajak ratusan pengemudi ojol di Batam makan siang bersama

    Rasanya bahagia dan bangga bisa bertemu langsung Pak Wapres. Harapan kami semoga ada kebijakan yang makin berpihak pada ojol, terutama soal aplikator lebih diawasi lagi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengajak lebih dari 250 pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk makan siang bersama di sela-sela kunjungan kerja.

    Saat tiba di Restoran Barelang Seafood, Wapres Gibran langsung menghampiri salah satu meja makan pengemudi ojol antara lain dari Gojek, Grab, dan Maxim yang telah menunggunya.

    “Ayo silakan dimakan. Makan semuanya,” kata Gibran seraya mempersilakan pengemudi ojol menikmati aneka hidangan laut yang telah tersedia di meja panjang.

    Namun, beberapa pengemudi ojol justru memilih untuk berfoto bersama Wapres Gibran, alih-alih menyantap makanan yang sudah tersedia.

    Dalam momen tersebut, Wapres juga turut berbincang tentang keseharian pengemudi ojol saat mengantar penumpang, maupun mengantar makanan atau barang.

    Salah seorang pengemudi ojol, Dana, mengaku senang dan terhormat bisa bertemu dan bersalaman langsung dengan orang nomor dua di Indonesia itu.

    “Rasanya bahagia dan bangga bisa bertemu langsung Pak Wapres. Harapan kami semoga ada kebijakan yang makin berpihak pada ojol, terutama soal aplikator lebih diawasi lagi,” ungkapnya.

    Pengemudi ojol lainnya, Suriadi (52) mengaku sudah bekerja tiga tahun lebih di perusahaan ojol tempatnya bernaung. Ia mengungkapkan mendapat undangan dari Pemerintah Kota Batam untuk makan siang bersama pengemudi ojol lainnya.

    “Ternyata ada Mas Gibran dan tadi kita sempat foto bersama, ngobrol-ngobrol. Kami bersyukur ramah sekali tadi berbincang dengan kita semua,” kata Suriadi.

    Sebelum mengakhiri acara, Wapres berfoto bersama seluruh pengemudi ojol secara bertahap hingga semua mendapatkan kesempatan yang sama.

    Acara makan siang ini, menurut Wapres, tidak hanya sekadar jamuan, tetapi juga menjadi wadah dialog langsung antara pemerintah dengan masyarakat pekerja sektor transportasi daring.

    Kehangatan suasana makan siang bersama para pengemudi ojol di Batam ini menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk selalu dekat dengan rakyat, mendengar langsung keluhan mereka, dan menghadirkan solusi nyata dalam kebijakan pemerintah.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran Dengar Keluhan 280 Pengemudi Ojol di Batam

    Wapres Gibran Dengar Keluhan 280 Pengemudi Ojol di Batam

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengajak 280 pengemudi ojek daring untuk makan bersama di tengah kunjungan kerjanya ke Batam Kepulauan Riau.

    Setelah ratusan pengemudi ojek daring itu berkumpul di Restoran Barelang Seafood, Gibran pun langsung menyambangi satu-persatu pengemudi ojek daring tersebut dan bertanya tentang keseharian pada driver itu

    Gibran menegaskan para pengemudi ojol itu adalah salah satu bagian penting dari nadi ekonomi nasional, terutama di Batam. 

    “Untuk itu, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan mereka,” tutur Gibran di Batam, Rabu (10/9).

    Sementara itu, salah seorang pengemudi ojol, Dana mengaku senang dan terhormat bisa bertemu dan bersalaman langsung  dengan orang nomor dua di Indonesia.

    “Rasanya bahagia dan bangga bisa bertemu langsung Pak Wapres. Harapan kami semoga ada kebijakan yang makin berpihak pada ojol, terutama soal aplikator lebih diawasi lagi,” katanya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa.

  • Menteri Kelautan tetapkan 5 KNMP di Kepri berpotensi budi daya ikan

    Menteri Kelautan tetapkan 5 KNMP di Kepri berpotensi budi daya ikan

    Totalnya ada lima kampung nelayan yang sudah fix dan akan dibangun, jadi ada tiga di Batam dan dua di Natuna.

    Batam (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menetapkan lima Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kepulauan Riau (Kepri) untuk mengembangkan potensi budi daya ikan di wilayah pesisir.

    “Totalnya ada lima kampung nelayan yang sudah fix dan akan dibangun, jadi ada tiga di Batam dan dua di Natuna. Proses kontrak dengan pelaksana sudah berjalan, dan mudah-mudahan minggu depan sudah mulai dibangun,” ujar Sakti Wahyu Trenggono saat berkunjung di Batam, Rabu.

    Tiga kampung nelayan berada di Batam, yakni Tanjung Banun, Pulau Kasu, dan Sekanak Raya. Sementara dua lainnya berada di Kabupaten Natuna, yaitu Desa Cemaga Utara dan Kampung Sungai Bulan.

    Menteri Sakti menekankan bahwa kampung nelayan di Kepri dirancang untuk tidak hanya bergantung pada penangkapan ikan.

    “Harapan kita, kampung nelayan tidak hanya fokus melaut, tetapi juga membangun usaha budi daya. Ini akan menjadi penularan ekonomi dengan nilai yang sangat besar bagi masyarakat pesisir,” ujar dia.

    Ia menjelaskan terdapat banyak potensi budi daya laut, seperti lobster, kakap, ikan napoleon, bawal bintang, hingga komoditas bernilai tinggi lainnya.

    “Nanti kampung nelayan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti cold storage,” katanya lagi.

    Kehadiran fasilitas ini diharapkan memperkuat rantai pasok hasil perikanan agar lebih terjamin kualitasnya.

    “Untuk potensi ekspor di kawasan Asia Tenggara kuat, namun dengan kampung nelayan kita juga bisa ekspor ke Eropa dan Asia Pasifik. Mereka akan mulai percaya karena mutu ikan kita juga semakin bagus,” katanya pula.

    Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Admajianto mengatakan tiga lokasi di Batam siap untuk dikembangkan.

    “Tiga KNMP tersebut akan menyerap kurang lebih 1.000 tenaga kerja. Sudah kami rancang untuk pengembangannya seperti apa. Ketiganya ada budi daya ikan kerapu yang memiliki daya jual tinggi dan biasa di ekspor,” kata dia.

    Dengan fasilitas yang segera dibangun, KNMP Kepri diharapkan akan memberdayakan nelayan tradisional dan pembudidaya lokal yang menetap di wilayah pesisir provinsi itu.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.