Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • PT Mora Telematika Masuk Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah 2025

    PT Mora Telematika Masuk Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Mora Telematika Indonesia Tbk (“Moratelindo”) (BEI: MORA), salah satu perusahaan penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi berbasis serat optik terkemuka di Indonesia, dengan bangga mengumumkan keberhasilan dalam meraih penghargaan sebagai Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah (MidCap PLCs) dalam acara The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) di Ballroom Pullman Hotel Thamrin Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.

    Penghargaan ini diberikan kepada emiten atau perusahaan publik yang dinilai berhasil menerapkan praktik governansi korporat yang baik (Good Corporate Governance atau GCG) secara konsisten untuk mendukung perkembangan kinerja perusahaan, serta mendorong peningkatan nilai tambah bagi pemegang saham maupun seluruh pemangku kepentingan.

    Direktur Utama Moratelindo, Jimmy Kadir, menyampaikan apresiasi atas penghargaan ini. “Kami sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian ini. Bagi kami, praktik governansi korporat yang baik bukan hanya sebuah kewajiban untuk memenuhi peraturan, melainkan juga merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan standar perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap proses bisnis di Moratelindo,” ujar Jimmy Kadir.

    IICD Corporate Governance Conference and Award merupakan ajang tahunan yang memberikan apresiasi kepada Emiten atau Perusahaan Publik di Indonesia atas penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik internasional. Tahun ini merupakan penyelenggaraan IICD yang ke-16 dengan mengusung tema “Building Resilience through Good Governance: Thriving in Turbulent Times” yang menekankan pentingnya GCG dalam menghadapi tantangan bisnis yang dinamis.

    Tentang PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (Moratelindo)

    Berdiri pada tahun 2000, PT Mora Telematika Indonesia Tbk bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (network access provider atau NAP) dan data center, Moratelindo diposisikan sebagai salah satu penyedia akses jaringan terbesar di Indonesia yang berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam melayani berbagai segmen pelanggan seperti Telekomunikasi, Pemerintah, Usaha Kecil Menengah, dan Perumahan.

    Bersinergi dengan perusahaan besar telekomunikasi dan perusahaan media streaming digital live TV – Video, dan perusahaan TV berlangganan, Moratelindo menyediakan bermacam produk dan jasa berupa connectivity, data center, internet services dan value added solutions. Layanan connectivity dimulai dari International Private Leased Circuit (IPLC) dan Domestic Leased Circuit (DLC), seperti Local Loop, Metro-E, dan Mobile Operator Interconnection. Kabel Moratelindo dengan Teknologi DWDM menjangkau seluruh Jawa, Sumatera, Bali, Batam, Bangka, Bintan, Dumai hingga Singapura. Nusantara Data Center (NDC) Moratelindo menggunakan jaminan standar Internasional dan SLA serta didesain dengan konsep data center modern yang berlokasi di 6 kota besar meliputi Jakarta, Batam, Medan, Surabaya, Palembang, dan Bali, dengan tingkat keamanan serta keandalan tertinggi. NDC Moratelindo juga terhubung dengan semua operator telekomunikasi besar, Data Center Singapura (Equinix dan Global Switch), APJII Exchange, Open-IXP, POP-Gedung lainnya, jaringan LTE, dan banyak gedung bertingkat tinggi.

    Dengan menggunakan kabel bawah laut milik sendiri yang memiliki redundansi penuh ke internet cloud internasional, Moratelindo menjadi Penyedia Layanan Internet yang paling dapat diandalkan di Indonesia dan melayani sebagian besar Internet Service Provider, Perusahaan Telekomunikasi, Enterprise, Sektor Pemerintahan, Usaha Kecil Menengah, dan bisnis Ritel.

    Moratelindo Solutions seperti Cloud Video Conference, VOIP / IP-PBX / Virtual IP-PBX, IPTV Service, Smart Home & Smart Office, E Mail Security and Anti Spam, Cloud Application (SaaS – Software as a Services), Managed Services, dan BTS Hotel / Micro Cell Pole (MCP) merupakan layanan yang berorientasi pada pelanggan dengan manfaat untuk mengurangi opex dan capex pelanggan, harga layanan rendah yang terjangkau, skalabilitas, stabil dan aman, keamanan dan implementasi yang mudah.

    Moratelindo memiliki 9 backbone domestik yaitu Dumai-Medan (DAMAI); Jambi-Batam Cable-system (JIBA); Sumatera Backbone (SBB); Ultimate Java Backbone (UJB); Jayabaya; Palapa Ring Barat (PRB); Palapa Timur Telematika (PTT); Surabaya-Denpasar; dan Bali-Nusa Tenggara, dan 5 backbone internasional yaitu Jakarta-Bangka-Bintan-Batam-Singapura (B3JS), International Cable-System One (MIC-1), Batam-Dumai-Malaka (BDM), 3rd Route dan Rising8. Sampai saat ini, Moratelindo mengelola jaringan fiber optic backbone baik inland dan submarine serta jaringan akses dengan total lebih dari 56.000 km, lebih dari 788.000 homepass, subscriber lebih dari 227.000, dan memiliki 6 Data Center, serta network data capacity yang telah mencapai lebih dari 32.000 G.

  • Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi akhir tahun, yang juga dirancang untuk dilanjut hingga 2026 guna menjadi motor penggerak produktivitas dan menjaga daya beli masyarakat.

    Paket stimulus ekonomi yang diberi nama 8+4+5 itu memakan anggaran senilai Rp 16,23 triliun. Terdiri dari 8 program akselerasi ekonomi 2025, 4 program dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

    “Kita beri nama program paket ekonomi di 2025 ini yang terdiri 8 program akselerasi 2025 dan 4 program dilanjutkan di 2026, dan 5 program terkait kendaraan pemerintah untuk tenaga kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga saat mengumumkan paket stimulus ekonomi itu di Istana Negara, Selasa (16/9/2025).

    Untuk 8 program paket stimulus akhir tahun itu, pertama terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) yang akan diberikan uang saku sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan. Anggaran untuk tahun 2025 senilai Rp 198 miliar, dan 2026 juga nilainya sama dengan target 20.000 penerima manfaat.

    Kedua, perluasan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau PPh Pasal 21 DTP yang ditambah untuk sektor terkait pariwisata sebesar 100% selama tiga bulan di sisa tahun pajak 2025 akan memakan anggaran Rp 120 miliar, dan pada 2026 sebesar Rp 480 miliar. Targetkan kepada 552 ribu pekerja.

    Ketiga, berupa bantuan pangan selama dua bulan dalam bentuk 10 kg beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan bisa ditambah pada Desember jika realisasi anggaran belum optimal. Besaran anggaran yang akan digunakan untuk program ini menjadi yang terbesar, yaitu Rp 7 triliun dengan asumsi harga beras termasuk biaya distribusi Rp 18.500.

    Keempat, berupa bantuan iuran JKK dan JKM untuk 6 bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah, yang di antaranya ialah mitra pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. Nilai anggaran yang disiapkan Rp 36 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk 731.361 orang.

    Kelima, program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PP maksimum BI Rate plus 3%, kredit developer maksimum BI Rate +4%, dan relaksasi SLIK OJKt. Anggaran yang disiapkan untuk program yang tertuju pada 1.050 unit hunian ini Rp 150 miliar untuk selisih bunga yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

    Keenam, program padat karya tunai atau cash for work melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk upah harian dengan proyek periode September-Desember 2025. Besaran anggaran yang disiapkan melalui Kementerian PU Rp 3,5 triliun, dan Kemenhub Rp 1,8 triliun untuk 609.465 orang.

    Ketujuh, dalam bentuk percepatan aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR Digital ke OSS di 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026. Estimasi anggaran yang digunakan untuk program ini mencapai Rp 175 miliar pada 2025 di tingkat pusat maupun daerah, dan pada 2026 menjadi Rp 1,05 triliun.

    Terakhir, atau kedelapan, bentuknya berupa program perkotaan, untuk perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs economy khususnya UMKM yang sumber dananya berasal dari dana contigencey Pemda DKI Rp 2,7 triliun sebagai pilot project dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Program ini akan diperluas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, total anggaran stimulus ekonomi itu tidak memakan anggaran belanja negara baru, melainkan sebatas merealokasi anggaran dari yang tidak optimal diserap.

    “Bukan berarti defisit melebar tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun penyerapannya berapa sih anggaran kita, tahun lalu kan ada sisa juga, saya bisa hitung berapa. Jadi daripada sisa ada 3 bulan lagi enggak kepakai saya pake ke sana,” kata Purbaya.

    Adapun untuk 4 program yang dilanjutkan pada 2026 di antarnaya perpanjangan waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM dengan estimasi anggaran Rp 2 triliun kepada 542.000 wajib pajak UMKM.

    Lalu, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 480 miliar, dan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja 1,7 juta di Industri Padat Karya bergaji di bawah Rp 10 juta dengan kebutuhan biaya senilai Rp 800 miliar.

    Terakhir, berupa program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah atau PBPU, termasuk pengendara transportasi online, pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan dan pekerja rumah tangga dengan total target 9,96 juta orang dan estimasi anggaran Rp 753 miliar.

    Sementara itu, untuk 5 program penyerapan tenaga kerja berupa operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, replanting di perkebunan rakyat, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak panturan, dan modernisasi kapal nelayan.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 8 Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI Nasional

    8 Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI Nasional

    Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah bantuan yang disebut paket stimulus ekonomi 8+4+5.
    Rinciannya, ada 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program tahun 2026, dan 5 program yang terkait penyerapan tenaga kerja.
    Pengumuman ini diumumkan usai Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Selepas rapat di Istana, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rincian stimulus ekonomi itu.
    “Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi,” kata Airlangga dalam konferensi pers.
    Melalui 8 program dalam paket stimulus ekonomi yang digelontorkan, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada akhir tahun 2025.
    Airlangga meyakini bahwa program tersebut akan meningkatkan belanja pemerintah di semester akhir.
    Sebab, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi.
    “Ya, pertama kita dampaknya dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 (persen) kita bisa capai,” ucap Airlangga.
    Ada 8 program akselerasi stimulus ekonomi tahun 2025 yang dilucurkan pemerintah.
    Pertama, program magang lulusan perguruan tinggi untuk 20.000 lulusan baru (
    fresh graduate
    ).
    Mahasiswa yang baru lulus dengan gelar S1 hingga D3 dapat ikut dengan batasan maksimal satu tahun setelah lulus.
    Airlangga menyebutkan, lulusan baru itu bakal diberi upah sebesar upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan tempatnya bekerja dengan durasi magang selama enam bulan.
    Pemerintah, lanjutnya, sudah menyiapkan anggaran senilai Rp198 miliar.
    “Penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan Rp198 miliar,” jelas dia.
    Kedua, program perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah/DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata.
    Dengan kebijakan ini, pemerintah menggratiskan pajak penghasilan karyawan sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, hingga kafe, dengan gaji di bawah Rp 10 juta.
    Ketiga, bantuan pangan periode Oktober-November 2025.
    “Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk dua bulan, itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November,” paparnya.
    Program keempat yakni bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol, ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik selama 6 bulan.
    Diskon iuran ini sebesar 50 persen dengan target penerima mencapai 731.361 orang.
    Kelima, program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
    “Nah, ini bunganya diturunkan, jadi sebelumnya adalah BI
    rate plus
    5 persen, ini diturunkan menjadi BI
    rate plus
    3 persen,” lanjut Airlangga.
    Selanjutnya, ada program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
    Ketujuh, ada program percepatan deregulasi PP28 atau integrasi sistem kementerian dan lembaga serta rencana daerah tata ruang (RDTR) ke sistem digital OSS.
    “Nah ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50, tetapi ini 50 kabupaten kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan,” terangnya.
    Terakhir, pemerintah juga membuat program Perkotaan dengan harapan ada peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk
    gig economy
    .
    Beberapa daerah akan menjadi
    pilot project
    program ini termasuk DKI Jakarta.
    “Di mana ini semacam
    working space
    , dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam,” jelas Airlangga
     
    Stimulus lain yang dilakukan pemerintah yakni melanjutkan empat program ke tahun 2026.
    Kebijakan yang diperpanjang yaitu insentif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto hingga tahun 2029.
    Kebijakan ini berlaku bagi UMKM dengan maksimal penghasilan Rp4,8 miliar setahun.
    “Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” imbuh Airlangga.
    Kemudian, ada perluasan diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya bagi petani, pedagang, buruh bangunan, hingga ibu rumah tangga.
    Selanjutnya, progam mengratiskan pajak penghasilan bagi pekerja sektor pariwisata juga diperpanjang.
    Keempat, pemerintah juga akan memperpanjang program terkait ???PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor industri padat karya.
    “Untuk pekerjaan industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture kulit dan barang kulit, ini juga dilanjutkan yang Rp10 juta itu ditanggung pemerintah,” ungkap dia.
    Tak hanya memberi bantuan dan diskon pajak, pemerintah juga mengumumkan lima program Prabowo yang akan menyerap tenaga kerja.
    Dari program-program unggulan ini diharapkan juga dapat membuka jutaan lowongan kerja (loker) bagi masyarakat.
    “Nah kemudian juga tadi dibahas langsung dengan Bapak Presiden paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.
    Pertama, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
    Airlangga menjelaskan per 4 September 2025 akan ada sekitar 80.000 koperasi baru yang diperkirakan menyerap 681.000 tenaga kerja.
    Pemerintah pun menargetkan akan ada 1 juta orang dipekerjakan hingga bulan Desember ini.
    Kedua, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan akan ada di 100 desa pada tahun ini. Nantinya, ini akan menyerap 8.645 tenaga kerja.
    “Jangka panjang 4.000 titik (Kampung Nelayan) bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja,” kata Airlangga.
    Airlangga melanjutkan, program revitalisasi tambak di Pantura seluas 20.000 hektare juga ditargetkan akan menyerap 168.000 tenaga kerja.
    Keempat, program Modernisasi Kapal Nelayan. Pemerintah akan memodernisasi 1.000 kapal nelayan dengan perkiraan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru.
    Pemerintah juga akan menyiapkan 30 Gross Ton (GT) sebanyak 1.000 unit untuk KNMP.
    Sebanyak 150 GT (200 unit), 200 GT (200 unit), 300 GT (170 unit), 600 GT (10 unit), 2.000 GT (2 unit) untuk pelaku usaha eksisting BUMN/Jaladri
    “Program modernisasi kapal, ada 1.000 kapal melayan Ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru,” ujar Airlangga.
    Terakhir, program Perkebunan Rakyat. Airlangga mengatakan ini program penanaman kembali seluas 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian.
    Lewat program ini diproyeksikan akan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.
    “Diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain, tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua Ombudsman RI : Pelayananan publik Pemprov Kepri masuk zona hijau

    Ketua Ombudsman RI : Pelayananan publik Pemprov Kepri masuk zona hijau

    Tanjungpinang (ANTARA) – Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) Mokhammad Najih menyatakan kualitas pelayanan publik di lingkup Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) tahun 2024 masuk kategori nilai tertinggi atau zona hijau.

    “Secara umum, pelayanan publik Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Kepri juga masuk golongan zona hijau, nilainya di atas rata-rata nasional,” kata Najih dalam kunjungannya ke Kota Tanjungpinang, Kepri, Senin.

    Ia menjelaskan pelayanan publik zona hijau adalah predikat kualitas tinggi yang diberikan kepada lembaga atau instansi pemerintah yang telah berhasil memenuhi standar pelayanan publik, ditunjukkan melalui penilaian kepatuhan terhadap aturan, tidak adanya maladministrasi, serta efektivitas dalam mengelola input, proses, pengaduan, dan output pelayanan.

    Najih menyebut predikat itu menunjukkan keinginan dan keseriusan pemerintah daerah di Kepri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap semua elemen masyarakat.

    Ia menekankan pentingnya tata kelola pelayanan publik bagi penyelenggara negara dan pemerintahan, sehingga masyarakat betul-betul merasakan dampak positif dari kehadiran pemerintah.

    “Sejauh ini, pengaduan layanan publik di Kepri yang masuk ke Ombudsman, dapat diselesaikan dengan baik bersama seluruh penyelenggara layanan terkait,” ujarnya.

    Najih melanjutkan jenis pengaduan yang paling banyak diterima Ombudsman di Kepri didominasi masalah agraria atau pertanahan, seperti layanan pengurusan sertifikat tanah, lalu pemenuhan hak dan proses penyelesaian tumpang tindih pengukuran tanah, serta isu sengketa lahan.

    Ia menyatakan masalah pertanahan sering diadukan masyarakat, karena tanah merupakan aset penting bagi masyarakat.

    Sementara penyelenggara layanan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN), kata dia, tugasnya secara administratif menetapkan siapa yang paling memenuhi syarat atas kepemilikan tanah, maka itulah yang diakui.

    “Ombudsman ikut membantu BPN mengatasi masalah warkah tanah, karena kadang kala muncul isu mafia tanah yang dapat menghambat proses penyelesaiannya,” ujar Najih.

    Dia menambahkan Ombudsman terus mengawasi pelayanan pemerintah daerah dengan cara menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait maladministrasi, lalu menilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan pelayanan pemda.

    Melalui pengawasan itu pula, Ombudsman mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan memberantas maladministrasi, sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Penyelenggara layanan berkewajiban menerapkan standar pelayanan publik berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur bagi masyarakat,” demikian Kepala Ombudsman RI.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 65 Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun Tahun Ini, Ini Sebaran Lokasinya

    65 Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun Tahun Ini, Ini Sebaran Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 65 titik lokasi Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap awal pembangunan pada 2025.

    Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya KKP Trian Yunanda memastikan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih ini untuk mendukung peningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana prasana perikanan dari hulu sampai hilir.

    Trian mengatakan sebanyak 65 kampung yang siap dibangun pada tahap I 2025 akan memakan anggaran senilai Rp1,34 triliun.

    Adapun, untuk tahap II, KKP tengah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pembangunan 35 kampung lainnya. Dengan begitu, target 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2025 dapat tercapai.

    Trian menjelaskan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih mencakup sarana dan prasarana produksi, balai pelatihan dan pelaksanaan pelatihan, serta pusat UMKM dan pasar ikan.

    Sementara itu, rincian bangunan pada program ini terdiri dari dermaga, gedung beku, pabrik es, balai pelatihan, shelter coolbox, sentra kuliner, stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan, ruang ibadah, tempat pengelolaan sampah, bengkel kapal, dan kantor pengelolaan.

    Di samping pembangunan fisik, Trian menyampaikan, social engineering juga dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia, koperasi, kewirausahaan, termasuk kelengkapan sertifikasi, standarisasi, dan perizinan.

    Dia menjelaskan, langkah ini dilakukan agar masyarakat pengelola memiliki kemampuan pengelolaan fasilitas yang ada, serta mampu mengembangkan usaha yang dijalankan menjadi berkelanjutan seperti yang sudah berjalan di Biak, Papua.

    Trian menjelaskan bahwa pembangunan kampung nelayan akan dilakukan bertahap. Dalam hal ini, pemerintah tengah membangun 65 titik Kampung Nelayan Merah Putih.

    Nantinya, pembangunan di setiap lokasi Kampung Nelayan Merah Putih direncanakan akan memakan waktu sekitar 3,5 bulan untuk tahap pertama. Hasil program ini juga diplot untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui produk kelautan perikanan. 

    “Telah ditetapkan 65 lokasi untuk tahap I dari 100 lokasi yang Insya Allah kami akan bangun kurang lebih 3,5 bulan dari hari ini. Ini mudah-mudahan nanti per 2 Desember 2025, 65 lokasi ini sudah selesai dilaksanakan lengkap sarana prasarana produksinya,” kata Trian dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Setelahnya, pemerintah menyiapkan tahap II untuk 35 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Saat ini, KKP tengah mengajukan anggaran untuk 35 lokasi melalui proses diskresi

    “Ini [35 titik lokasi] semua anggarannya melalui anggaran biaya tambahan [ABT], kami berharap ini bisa dilaksanakan Maret 2026,” terangnya.

    Lebih lanjut, KKP memproyeksikan dampak pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan meningkatkan produksi perikanan menjadi rata-rata 800 ton per tahun, dengan jumlah orang yang bekerja secara permanen mencapai 7.000 orang di 100 lokasi nantinya.

    Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Mahrus mengatakan pihaknya juga memberikan bantuan kapal perikanan, sehingga akan menambah aktivitas perikanan di lokasi KNMP.

    “Kemudian selama pembangunan sarana prasana pasti akan ada pekerjaan konstruksi yang akan membuka kesempatan kerja,” ujar Mahrus.

    Sementara itu, Inspektur II Itjen KKP Lutfi memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diawasi oleh pengawas internal dan eksternal, seperti Kejaksanaan dan BPKP untuk menjamin transparansi pelaksanaannya.

    Selain itu, pengawasan juga pendampingan oleh para pengawas dimulai dari perencanaan, proses pembangunan, hingga program berjalan.

    Berikut daftar lokasi pembangunan tahap I Kampung Nelayan Merah Putih:

    1. Aceh: Lhok Pawoh, Lancok, Kuala Raja, Birem Puntong

    2. Bali: Seraya Timur

    3. Banten: Cikuhutwan

    4. Bengkulu: Merpas, Penago

    5. DI Yogyakarta: Poncowar

    6. Gorontalo: Leato Selatan

    7. Jawa Barat: Wanasari, Gebang Mekar, Karanganyar, Karangjaladri, Ciwaru

    8. Jawa Tengah: Kertojayan, Jatimalang, Bumiharjo, Karangtduwur, Banyutowo

    9. Jawa Timur: Lteeng, Pujiharjo, Dapenda, Bulumeduro

    10. Kalimantan Barat: Ujung Said, Sungai Nyiirih

    11. Kalimantan Tengah: Tanjung Putri

    12. Kepulauan Riau: Sembulang, Sekanak Raya, Kasu

    13. Lampung: Ketapang, Bandar Agung, Sukorahayu, Margasari

    14. Maluku: Weighiang, Labetawi

    15. Maluku Utara: Wasileo, Supu, Sangowo Timur

    16. Nusa Tenggara Barat: Bilelando, Ekas Buana, Pulau Bungin

    17. Nusa Tenggara Timur: Adang, Mudakputtu, Sulamu, Warloko Pesisiz

    18. Papua Barat Daya: Warmasen

    19. Papua Selatan: Samkai

    20. Sulawesi Barat: Sumare, Babara

    21. Sulawesi Selatan: Aeng Batu Batu, Anjuke, Bentengge, Balangloe Tarowang, Untia, Tongke-Tongke

    22. Sulawesi Tengah: Banagan

    23. Sulawesi Tenggara: Terapung, Gerak Makmur, Malalanda, Anaiwoi, Sorue Jaya

    24. Sumatra Barat: Padang Sarai, Kataping

    25. Sumatera Selatan: Sungsang IV

    Gandeng Pertamina

    Di samping itu, KKP juga menggandeng PT Pertamina untuk memastikan kelancaran pasokan bahan minyak (BBM) di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.

    VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga Windriawan Kurniawan mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak ada kendala memperoleh bahan bakar minyak untuk kapal-kapal perikanan, yang dapat menghambat produktivitas para nelayan.

    “Kami terus berkoordinasi dengan KKP dan pemda mengenai titik-tiknya, karena kan harus dipastikan juga bagaimana pasokan bisa sampai ke lokasi,” ujar Windriawan.

    Pertamina juga mengimbau kepada calon mitra pengelola SPBUN, untuk segera melakukan proses pendaftaran untuk pengurusan izin.

    Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) berharap agar program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya untuk memacu produktivitas masyarakat pesisir, melainkan juga memastikan kegiatan ekonomi yang dijalankan memiliki basis pengelolaan yang kuat

    Ketua KNTI Dani Setiawan berharap, program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir.

  • DPRD Batam Buka-Bukaan soal Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan

    DPRD Batam Buka-Bukaan soal Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan

    Selain itu, Perwako juga mencatat sejumlah pos tunjangan lainnya, antara lain:

    Tunjangan perumahan: Rp9,34 miliar Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan: Rp13,61 miliar (terdiri atas jaminan kesehatan Rp829,79 juta, jaminan kecelakaan kerja Rp3,19 miliar, dan jaminan kematian Rp9,59 miliar) Tunjangan reses: Rp2,31 miliar Tunjangan jabatan: Rp1,72 miliar Uang representasi: Rp1,33 miliar

    Di luar itu, DPRD juga mendapatkan uang paket, tunjangan beras, tunjangan keluarga, hingga uang jasa pengabdian. Bahkan, terdapat pula pos khusus pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD yang dianggarkan sebesar Rp1,6 miliar.

    Secara keseluruhan, angka Rp32,57 miliar itu hanya untuk pos belanja gaji dan tunjangan DPRD. 

    Jika dibandingkan, alokasi tersebut lebih besar dari anggaran gaji dan tunjangan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah (KDH/WKDH) yang tercatat sebesar Rp4,02 miliar di tahun yang sama.

    Perwako ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Batam dalam mengatur belanja aparatur legislatif sebagai bagian dari APBD 2025. 

    Namun, besarnya angka tunjangan kerap menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran.

  • Musim Hujan Maju di RI, BMKG Warning Cuaca di Wilayah Ini

    Musim Hujan Maju di RI, BMKG Warning Cuaca di Wilayah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan sejumlah daerah telah memasuki musim hujan terlebih dulu. Termasuk beberapa daerah di Pulau Jawa.

    Dalam konferensi pers yang dilakukan BMKG, Jumat (12/9/2025), Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan 42% wilayah Indonesia (294 Zona Musim atau ZOM) masuk dalam daerah yang mengalami musim hujan lebih awal dari biasanya.

    “Sebagian besar wilayah Indonesia curah hujan, sifat hujannya adalah normal secara mayoritas dengan diwarnai di beberapa daerah 27% itu di atas normal,” jelasnya.

    Selain itu, 7,1% atau 51 ZOM memasuki musim hujan secara normal. Sementara itu, 8% atau 56 ZOM diprediksi mundur.

    Sejumlah wilayah Indonesia (27% ZOM) akan mengalami musim hujan di atas normal atau lebih basah. Daerah yang mengalaminya mulai dari sebagian kecil Sumatra, sebagian besar Banten, sebagian besar Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, Papua Barat bagian timur, dan sebagian Papua.

    Dalam kesempatan itu juga diumumkan cuaca selama sepekan ke depan. Diperkirakan wilayah Indonesia akan mengalami hujan lebat dan angin kencang dengan angin kencang.

    “Berdasarkan dinamika atmosfer di kondisi sepekan ke depan. Selama sepekan ke depan, cuaca Indonesia diperkirakan bervariasi dengan potensi hujan lebat disertai angin kencang di banyak wilayah,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati

    Dwikorita mengingatkan untuk mewaspadai dampak hujan lebat dan angin kencang, mulai dari anjir, genangan air, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, serta gangguan transportasi. Selain itu banjir rob yang akan menimpa wilayah pesisir Indonesia.

    “Termasuk risiko gelombang tinggi di perairan dan banjir pesisir atau rob, terutama di wilayah pantai utara Jawa serta pesisir selatan di wilayah Indonesia,” jelasnya.

    Berikut perkiraan potensi hujan lebat dan angin kencang selama 15-18 September:

    Hujan Lebat: Sumatra Utara, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
    Angin Kencang: Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PKS Anggap Pembentukan Badan Otorita Pantura Cacat Hukum

    PKS Anggap Pembentukan Badan Otorita Pantura Cacat Hukum

    GELORA.CO -Ketua MPP PKS Mulyanto mempertanyakan dasar hukum pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76 P Tahun 2025

    Menurutnya, pembentukan badan tersebut tidak memiliki dasar hukum secara resmi melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden. 

    “Kondisi ini dapat menimbulkan persoalan hukum serius dari sisi anggaran maupun politik,” ucap Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu malam, 14 September 2025.

    Lanjut dia, pemerintah perlu menetapkan dasar hukum kelembagaan tersebut terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. 

    “Upaya tersebut perlu agar tidak menimbulkan komplikasi politik di lapangan,” terang Mulyanto.

    Mantan Anggota DPR ini menambahkan tanpa dasar hukum kelembagaan yang kuat, anggaran negara tidak dapat dialokasikan secara sah. Ini adalah kaidah dasar dalam pengeluaran anggaran negara.  Bila dipaksakan, akan terbuka risiko pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. 

    “Ujung-ujungnya terkait dengan persoalan korupsi,” tegasnya.

    Mulyanto mengingatkan dalam konteks hukum administrasi, situasi ini menimbulkan kekosongan kewenangan dan membuka ruang bagi gugatan hukum. 

    “Akuntabilitas pun kabur karena tidak ada entitas resmi yang bisa diaudit BPK. Selain itu, secara politik, pengangkatan kepala badan tanpa dasar kelembagaan menimbulkan kesan prematur,” jelasnya. 

    Publik akan melihat langkah ini sebagai upaya terburu-buru pemerintah atau manut serta didikte dengan kekuatan ekonomi besar di belakangnya. 

    Sambung dia, potensi konflik juga muncul antara pemerintah pusat, kementerian terkait, dan pemerintah daerah, mengingat tidak ada garis kewenangan yang jelas. Kondisi ini berisiko menggerus legitimasi pemerintah di mata publik.

    “Itulah kenapa sebelumnya dibentuk dasar hukum setingkat UU untuk memayungi baik Otorita Batam maupun Otorita IKN. Pemerintah perlu bercermin dari konflik dari sejarah otorita ini,” imbuhnya.

    Mulyanto menambahkan sebagai negara hukum, pemerintah seharusnya menyiapkan kerangka hukum kelembagaan terlebih dahulu sebelum menunjuk pejabat pimpinan badan otorita. 

    “Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum, akuntabilitas keuangan, dan legitimasi politik. Tanpa itu, keberadaan Kepala Badan Otorita Pantura akan cenderung simbolik dan tidak efektif dalam menjalankan mandatnya,” pungkasnya.

    Laksamana Madya TNI Purn Didit Herdiawan Ashaf yang menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 25 Agustus 2025

  • Cuaca Daerah Hari Ini Senin 15 September 2025: Sejumlah Kota Berpotensi Hujan Petir

    Cuaca Daerah Hari Ini Senin 15 September 2025: Sejumlah Kota Berpotensi Hujan Petir

     

    Liputan6.com, Jakarta – Cuaca hari ini di sejumlah daerah di Indonesia masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas bervariasi pada Senin (15/9/2025). Hal itu diungkap Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    Prakirawan BMKG, Wahyu Annisa dalam video prakiraan cuaca BMKG menyebutkan, hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa kota besar, antara lain di Pulau Sumatera, yakni Medan, Sumatera Utara, Padang, Sumatera Barat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.

    “Di Pulau Jawa, hujan ringan diprakirakan mengguyur Bandung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Denpasar, Bali, Pontianak, Kalimantan Barat, Samarinda, Kalimantan Timur, Palu, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo,” ujar Wahyu.

    BMKG juga memprakirakan hujan dengan intensitas sedang akan terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat, Sorong, Papua Barat Daya, serta Nabire, Papua Tengah.

    Wahyu mengingatkan potensi hujan petir di beberapa kota, seperti Pekanbaru, Riau, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Manado, Sulawesi Utara, dan Ternate, Maluku Utara.

     

  • Kapal Pompong Berpenumpang Puluhan Orang Tenggelam di Perairan Sene Kepri

    Kapal Pompong Berpenumpang Puluhan Orang Tenggelam di Perairan Sene Kepri

     

    Liputan6.com, Natuna – Kapal pompong berpenumpang lebih dari 50 orang dilaporkan tenggelam di Perairan Sene, Kepulauan Riau, Sabtu malam (13/9/2025). Akibatnya semua penumpang berhamburan masuk ke dalam laut.

    Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Natuna, Abdul Rahman, Minggu (14/9/2025) menjelaskan, insiden tersebut terjadi saat sebuah pompong (kapal kayu bermesin) membawa puluhan warga dari Desa Nenak usai bermain sepak bola. Dalam perjalanan pulang, kapal mengalami kandas akibat cuaca buruk.

    “Ketika kapal kandas, kondisi perairan diguyur hujan deras disertai angin. Situasi ini membuat empat orang pelajar kedinginan hingga mengalami hipotermia,” kata Abdul Rahman.

    KPP Natuna menerima laporan kejadian kecelakaan laut itu sekitar pukul 19.35 WIB. Setelah melakukan persiapan, tim SAR bergerak menuju lokasi pada pukul 19.55 WIB dengan peralatan evakuasi darurat.

    Tim SAR Gabungan yang terdiri atas KPP Natuna, aparat TNI-Polri, pemerintah serta dibantu nelayan setempat, segera mengevakuasi korban kapal tenggelam tersebut. Fokus utama penyelamatan diarahkan kepada empat pelajar yang kondisinya melemah akibat hipotermia.

    “Empat korban segera kami evakuasi ke RSUD Tarempa untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara penumpang lainnya dibantu dua unit pompong nelayan untuk kembali ke daratan,” katanya.

    Total penumpang kapal diperkirakan lebih dari 50 orang. Setelah dilakukan penyisiran dan pendataan, seluruh penumpang dinyatakan selamat dan telah kembali ke daratan pada pukul 21.00 WIB.

    “Syukur alhamdulillah, semua penumpang dalam kondisi selamat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini,” katanya.

     

    Abdul Rahman mengimbau masyarakat pesisir dan nelayan agar lebih berhati-hati saat melakukan perjalanan laut, terutama di musim hujan yang sering disertai gelombang tinggi dan angin kencang.

    “Kami minta masyarakat selalu memperhatikan faktor keselamatan sebelum berlayar, seperti menggunakan alat pelampung, memperhatikan kondisi cuaca, serta tidak memaksakan perjalanan jika kondisi tidak memungkinkan,” katanya.