Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • WNI Nekat Berenang Masuk Singapura, Berujung Dihukum Cambuk dan Penjara

    WNI Nekat Berenang Masuk Singapura, Berujung Dihukum Cambuk dan Penjara

    Jakarta –

    Seorang WNI, Jamaludin Taipabu (49) nekat berenang selama satu jam ke Singapura setelah melompat dari perahu. Ia dihukum penjara 6 minggu dan 3 kali dicambuk akibat masuk ke Singapura tanpa membawa dokumen resmi.

    Dilansir Channel News Asia (CNA), Minggu (21/9/2025), WNI tersebut menghadapi kesulitan keuangan sehingga memutuskan untuk masuk ke Singapura secara ilegal dan bekerja.

    Pada September tahun lalu, Jamaludin naik speedboat dari Batam lalu melompat ke laut. Kemudian setelah melompat dari perahu, ia menggunakan alat pengapung rakitan untuk berenang selama satu jam ke Singapura.

    Jamaludin ditangkap bulan lalu, setelah tinggal di Singapura selama sekitar 11 bulan. Ia dijatuhi hukuman penjara enam minggu dan tiga kali cambukan rotan pada hari Selasa 16 September lalu.

    Ia mengaku bersalah atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Imigrasi karena memasuki Singapura tanpa izin yang sah dan dikeluarkan secara sah.

    Di pengadilan, Jamaludin mengaku masuk ke Singapura secara ilegal untuk mencari nafkah karena ia kesulitan menghidupi keluarganya dengan gajinya di Indonesia.

    Ia meminta bantuan temannya bernama Azwar. Ia setuju membayar Azwar 5 juta rupiah (US$305) untuk memfasilitasi masuknya Jamaludin secara ilegal.

    (yld/knv)

  • Mendagri izinkan kepala daerah ke luar negeri karena situasi membaik

    Mendagri izinkan kepala daerah ke luar negeri karena situasi membaik

    kondisi sudah membaik, kalau memang ada pejabat di daerah atau ASN yang melakukan tugas ke luar negeri, terutama untuk berobat kesehatan akan dipertimbangkan untuk diizinkan

    Batam (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN) yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama untuk keperluan berobat, karena situasi di dalam negeri sudah membaik.

    “Ini penundaan keberangkatan ke luar negeri kemarin saya lakukan karena situasi rawan, tapi sekarang kalau seandainya mau ke luar negeri sepanjang daerahnya yakin aman akan saya izinkan,” kata Tito dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu.

    Tito menegaskan bahwa pemberian izin akan dipertimbangkan bagi kepala daerah yang mau perjalanan dinas ke luar negeri untuk keperluan berobat atau perjalanan kedinasan, dengan memastikan daerahnya dalam situasi aman.

    “Dan itu untuk (perjalanan) dinas, untuk berobat fine (bolehlah),” katanya.

    Senada dengan itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irawan menjelaskan Mendagri sempat meminta kepala daerah tidak meninggalkan daerahnya pada saat kondisi rawan adanya gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi 25-29 Agustus 2025.

    Dia menyebut, demonstrasi terjadi di hampir semua daerah di 35 provinsi di Tanah Air, tetapi tidak semua terjadi kericuhan, beberapa berlangsung aman terkendali.

    “Tadi beliau (Mendagri-red) mengatakan, karena kondisi sudah membaik, kalau memang ada pejabat di daerah atau ASN yang melakukan tugas ke luar negeri, terutama untuk berobat kesehatan akan dipertimbangkan untuk diizinkan,” kata Benny.

    Benny menambahkan, Mendagri melaksanakan kunjungan kerja khusus ke Batam untuk menghadiri kegiatan pertemuan konsolidasi di acara KAHMI sebagai pembicara kunci pada Sabtu (20/9), kemudian dilanjutkan rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera, Minggu (21/9).

    “Rakor ini dilaksanakan di beberapa wilayah, hari ini dilaksanakan di Sumatera, dihadiri seluruh provinsi di Sumatera,” kata Benny.

    Dalam rakor tersebut, kata dia, Mendagri memberikan beberapa arahan kepada kepala daerah se-Sumatera, pertama terkait situasi keamanan dan ketertiban daerah, kemudian terkait pengelolaan fiskal daerah.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri pimpin rakor pemerintahan se-Sumatera di Batam 

    Mendagri pimpin rakor pemerintahan se-Sumatera di Batam 

    Batam (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi (rakor) pemerintahan se-Sumatera tahun 2025 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu.

    Rakor dihadiri oleh kepala daerah se-Sumatera yakni Kepri, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung.

    Beberapa gubernur yang tidak hadir atau diwakilkan diantaranya, Sumsel, Lampung dan Aceh.

    Untuk wilayah Kepri dihadiri seluruh wali kota, maupun bupati secara daring.

    Selain Mendagri, rakor tersebut juga dihadiri Ketua Komisi II Rifqinizamu Karyasayuda dan Plt Dirjen Perdangangan Luar Negeri Tommy Andana sebagai narasumber.

    Acara juga telah dihadiri Wali Kota Batam/Kepala BP Batam Amsakar Achmad beserta wakilnya Li Claudia Chandra.

    Rakor pemerintahan ini sebelumnya juga digelar di wilayah Jakarta, dan se-Jawab pascademonstrasi yang pecah di berbagai daerah pada akhir Agustus.

    Rakor tersebut menjadi penting dalam merespon dinamika di masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan aparat keamanan.

    Gubernur Riau Ansar Ahmad dalam sambutan pembukanya mengapresiasi dipilihkan Kota Batam sebagai penyelenggara rakor pemerintahan se-Sumatera.

    “Ini sejarah penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas mempertegas dan menyatakan sikap tegak lurus melaksanakan dan menyukseskan Astacita presiden,” kata Ansar.

    Dalam kesempatan itu, Ansar juga menyampaikan potensi ekspor Kepri dan wilayah se-Sumatera yang mengisi pasar Singapura.

    Hingga berita ini diturunkan Mendagri sedang memberikan arahan kepada kepala daerah se-Sumatera.

    Tito mengatakan rakor ini untuk membahas terkait situasi kamtibmas saat ini, sekaligus antisipasi problematika di tahun anggaran 2025.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI-AS lakukan pelatihan perkuat keamanan bidang kesehatan di Medan

    TNI-AS lakukan pelatihan perkuat keamanan bidang kesehatan di Medan

    Kemitraan internasional seperti antara TNI dan DTRA sangat penting untuk memastikan keamanan kesehatan nasional maupun global, serta mengurangi risiko yang terkait dengan ancaman biologis tersebut

    Medan (ANTARA) – TNI bekerja sama dengan Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan Amerika Serikat (DTRA) melakukan pelatihan guna memperkuat keamanan di bidang kesehatan di Medan, Sumatera Utara, untuk menghadapi ancaman biologis.

    “Pelatihan itu merupakan wujud profesionalisme dan dedikasi TNI dalam memelihara dan mengembangkan kemampuan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan,” ujar Kepala Unit Kerja Sama dan Pengabdian Masyarakat Pusat Kesehatan TNI Kolonel Laut (K) Hisnindarsyah dalam keterangan di Medan, Sabtu.

    Hisnindarsyah mengatakan kegiatan itu mencakup sesi interaktif, pelatihan praktik, dan studi kasus dengan topik seperti surveilans penyakit, penilaian risiko, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan pengelolaan limbah laboratorium.

    Dalam pelatihan pada 15-18 September 2025 itu, para peserta juga mengikuti pelatihan tentang mengembangkan keterampilan praktis dalam investigasi dan respons terhadap wabah.

    “Pelatihan ini melanjutkan kerja sama DTRA-TNI sebelumnya, termasuk program serupa yang telah diselenggarakan di Jakarta dan Bandung pada awal tahun ini,” ucapnya.

    Ia mengatakan kegiatan itu menandai dimulainya kohort baru berbasis Sumatera dengan harapan para peserta nantinya akan menjadi pelatih dan pakar di dalam jaringan kesehatan TNI.

    Konsul AS untuk Sumatera Lisa Podolny mengatakan dunia masih menghadapi tantangan dari ancaman biologis.

    “Kemitraan internasional seperti antara TNI dan DTRA sangat penting untuk memastikan keamanan kesehatan nasional maupun global, serta mengurangi risiko yang terkait dengan ancaman biologis tersebut,” ucapnya.

    Kegiatan itu dihadiri Profesor Ilmu Kesehatan Lingkungan di Kent State University Dr Christopher J. Woolverton, Presiden Asosiasi Biorisiko Indonesia Dr Diah Iskandriati, dan Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Bayu Satria Wiratama.

    Pelatihan pada 15-18 September 2025 di Rumah Sakit Putri Hijau, Medan, Sumatera Utara itu diikuti 20 staf laboratorium TNI dari kohort baru yang berasal dari Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Moreno Soeprapto Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum IMI 2025-2030

    Moreno Soeprapto Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum IMI 2025-2030

    Liputan6.com,Yogyakarta – Pembalap sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Moreno Soeprapto resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) periode 2025-2030. Moreno terpilih secara aklamasi setelah tidak ada calon lain yang mendaftar hingga penutupan pendaftaran pada 4 September 2025 lalu.

    Penetapan Moreno dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) IMI ke-X di Royal Ambarukmo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (20/9/2025), yang dihadiri 37 perwakilan IMI provinsi dan 10 asosiasi.

    “Hari ini kita mengucapkan syukur karena Munas ke-X telah dibuka dan dihadiri 37 perwakilan IMI provinsi. Saya belum bisa berbicara banyak karena saya ingin agenda Munas berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu,” ujar Moreno saat jumpa pers bersama Ketua IMI periode 2020-2025, Bambang Soesatyo.

    Moreno menegaskan dirinya akan melanjutkan arahan dan masukan dari para senior demi kemajuan IMI. Ia juga memastikan IMI akan lebih fokus sebagai badan regulator yang mengurusi tata kelola otomotif Indonesia.

    “Saya berterima kasih kepada Pak Bamsoet yang memberi kesempatan untuk meneruskan dan melanjutkan hasil kerja beliau. Hasil kerja selama kepemimpinan beliau sangat baik, saya tinggal menyempurnakan dan melanjutkan,” kata Moreno.

     

    Teka-teki proyek Bintan Internasional Circuit untuk gelaran balap Mobil Formula 1 akhirnya mulai tercerahkan. Kabar ini dipastikan usai Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bertemu dengan Ketua MPR RI, sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) B…

  • BPH Migas hadirkan sub penyalur pastikan ketersediaan BBM di daerah 3T

    BPH Migas hadirkan sub penyalur pastikan ketersediaan BBM di daerah 3T

    agar masyarakat di kecamatan-kecamatan yang belum terdapat penyalur, bisa mendapatkan BBM dengan mudah dan tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menghadirkan sub penyalur bahan bakar minyak (BBM) sebagai solusi untuk memastikan ketersediaan energi di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

    Kebijakan ini bertujuan menjangkau daerah-daerah yang belum memiliki penyalur BBM resmi, mengingat tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati, dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa sub penyalur merupakan alternatif yang diberikan pemerintah agar masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh BBM dengan mudah dan tepat sasaran.

    “Sub penyalur adalah salah satu solusi yang diberikan pemerintah, khususnya BPH Migas agar masyarakat yang berada di kecamatan-kecamatan yang belum terdapat penyalur, bisa mendapatkan BBM dengan mudah dan tepat sasaran,” katanya.

    Erika menjelaskan bahwa sub penyalur bertindak sebagai perwakilan kelompok konsumen seperti nelayan, petani, UMKM, atau pengguna transportasi darat. Mereka bertugas mengambil BBM dari penyalur terdekat dan mendistribusikannya kepada kelompoknya.

    Mekanisme ini ditekankan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menjamin akses energi bagi seluruh masyarakat.

    BPH Migas telah melakukan kunjungan lapangan ke calon sub penyalur di Kabupaten Bintan pada Kamis (18/9).

    Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, khususnya Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 dan 1 Tahun 2025, serta aspek keamanan dan keselamatan dalam operasional.

    “Kami meminta mereka (calon sub penyalur), kalaupun nanti menjadi sub penyalur, ketentuan-ketentuan harus diikuti. Ini penting agar nantinya subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah, disalurkan kepada masyarakat pengguna yang betul-betul membutuhkan dengan aman dan lancar,” kata Halim.

    Ia juga menekankan perlunya sinergi antar instansi agar implementasi sub penyalur berjalan optimal.

    Dukungan dan bimbingan terus-menerus kepada para sub penyalur diharapkan dapat mengatasi potensi kendala di masa depan.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira, menyambut baik inisiatif ini.

    Mengingat lebih dari 2.000 pulau di Kepulauan Riau masuk kategori 3T, ia mengapresiasi dukungan BPH Migas dalam pemenuhan BBM yang sangat strategis bagi wilayahnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG Peringatkan Ancaman Banjir Rob di 10 Wilayah Pesisir, Dampak Fase Bulan Baru 21 September

    BMKG Peringatkan Ancaman Banjir Rob di 10 Wilayah Pesisir, Dampak Fase Bulan Baru 21 September

    Bisnis.com, JAKARTA – BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) memperingatkan potensi banjir pesisir atau rob di beberapa wilayah pesisir Indonesia.

    Fenomena ini disebabkan adanya Fase Bulan Baru yang terjadi pada 21 September 2025, yang dapat meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

    Berdasarkan pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, terjadi potensi rob di sejumlah wilayah yang rentan, terutama di pesisir-pesisir dekat pelabuhan, tambak garam, pemukiman pesisir, dan usaha perikanan darat.

    BMKG mengimbau masyarakat agar selalu waspada, menyiapkan diri, dan mengikuti informasi cuaca maritim terkini.

    Wilayah & Waktu Potensi Terjadinya Banjir Rob

    Berdasarkan laporan BMKG, banjir rob berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia dengan periode berbeda-beda, yaitu:

    Sumatera Utara
    Kepulauan Riau
    Kepulauan Bangka Belitung
    Banten
    Jawa Tengah
    Jawa Timur
    Nusa Tenggara Barat (NTB)
    Sulawesi Utara
    Sulawesi Tengah
    Maluku

    Dampak & Rekomendasi BMKG

    Rob bisa mempengaruhi aktivitas masyarakat pesisir, termasuk bongkar muat di pelabuhan, pemukiman pesisir, kegiatan tambak garam, dan perikanan darat.

    Masyarakat pesisir harus siaga dan waspada terhadap potensi pasang maksimum air laut. Waspada terutama saat waktu prediksi gelombang tinggi atau saat cuaca buruk.

    Menyikapi hal ini, masyarakat pesisir disarankan untuk meningkatkan kesiagaan dan menjaga keselamatan, mulai dari memindahkan barang berharga ke tempat aman hingga mengikuti instruksi dari otoritas setempat. Pencegahan dini dan kesadaran bersama menjadi kunci agar dampak rob bisa diminimalkan.

  • Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya

    Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan diutamakan untuk bisa dieksekusi. Hal itu menjadi kelanjutan dari fase pra feasibility study (Pra-FS) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyebutkan DME sendiri bisa mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri.

    “Karena kan ada kebutuhan bagi kita untuk bisa mengelola produksi gas ya untuk LPG itu. Dan kita ada peluang untuk mensubstitusi LPG itu dari DME. Kalau itu bisa dilakukan kan bisa mengurangi impor gas tadi, LPG tadi,” ujar Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Erani yang juga merangkap sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyebutkan proyek DME itu sendiri sudah diajukan ke Danantara pada Juli 2025 lalu, termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang sudah dilakukan fase pra-Feasibility Study (Pra-FS).

    Fase FS yang dilakukan oleh Danantara ditargetkan selesai setidaknya hingga akhir tahun ini. Meskipun, penyelesaiannya diperkirakan dilakukan secara bertahap.

    “Ya saya kira pasti ini ya, pasti akan ada bertahap pasti ya. Tapi semuanya pasti akan selesai akhir tahun ini lah. Karena harus segera dieksekusi proyeknya,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Berikut detail 18 proyek hilirisasi yang direncanakan untuk dibangun:

    1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp60 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 14.700 orang.

    2. Industri DME (batu bara) di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp164 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 34.800 orang.

    3. Industri aspal di Buton, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp1,49 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 3.450 orang.

    4. Industri Mangan Sulfat di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp3,05 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 5.224 orang.

    5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp38,4 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 12.000 orang.

    6. Industri Copper Rod, Wire & Tube (katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp19,2 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 9.700 orang.

    7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp19 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 18.000 orang.

    8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp17,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 7.100 orang.

    9. Industri Oleoresin (Pala), di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp1,8 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.850 orang.

    10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 4.800 orang.

    11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MCT), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp2,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 22.100 orang.

    12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 33.000 orang.

    13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp1 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 27.600 orang.

    14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp212 miliar. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.700 orang.

    15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp160 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 44.000 orang.

    16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp72 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 6.960 orang.

    17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp24 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 19.500 orang.

    18. Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri CIkarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 10.152 orang.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kasus Keracunan Belum Beres, Kini Ada Temuan Ribuan Dapur MBG Abal-abal, Bermodal Buka Akun Tapi Fisiknya Tidak Ada

    Kasus Keracunan Belum Beres, Kini Ada Temuan Ribuan Dapur MBG Abal-abal, Bermodal Buka Akun Tapi Fisiknya Tidak Ada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan tajam masyarakat. Mulai dari terjadinya keracunan di mana-mana, nampan yang diduga mengandung minyak babi, hingga temuan dapur MBG fiktif.

    Salah satu carut marut yang kini ramai disorot adalah adanya indikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG fiktif yang jumlahnya mencapai ribuan.

    “BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya. Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada. Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).

    Lemahnya pengawasan dari BGN terhadap keberadaan dan operasional SPPG di lapangan pun dipertanyakan. Sahidin juga menyoroti informasi bahwa banyak SPPG dikuasai oleh segelintir pihak.

    “Yang kita survei tadi masih banyak kekurangannya. Ini seperti apa pengawasan dari BGN?” tanyanya.

    Selain masalah pengawasan, Sahidin menyoroti lemahnya koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah.

    Ia menekankan bahwa tanggung jawab pelaksanaan program MBG ada di tingkat pemerintahan, sehingga koordinasi menjadi kunci penting.

    “Kami minta kepada BGN, baik pusat maupun daerah, agar menyelesaikan masalah ini, khususnya di Kepri. Jangan sampai program ini hanya sekadar ‘booking’, akunnya sudah terdaftar lalu dijual. Kalau seperti ini, kita khawatir program prioritas Presiden Prabowo Subianto justru bermasalah,” tegasnya.

  • Polri Bakti Sosial Alumni Akpol ’90, Bagikan 1.485 Paket Sembako di Batam

    Polri Bakti Sosial Alumni Akpol ’90, Bagikan 1.485 Paket Sembako di Batam

    Jakarta –

    Korps Binmas Baharkam Polri menyelenggarakan bakti sosial dalam rangka memperingati 35 tahun Ikatan Keluarga Dhira Brata (IKDB) Alumni Akpol Angkatan 1990 di Perumahan Rempang Eco City, Sembulang, Galang, Batam. Kegiatan dengan tema ‘Bersama Berbagi Tak Bertepi’ ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Polri.

    Acara berlangsung pada Kamis (18/9/2025), dibuka dengan sambutan Kakor Binmas Baharkam Polri, Irjen Edy Murbowo, yang menekankan pentingnya kehadiran negara melalui institusi Polri di tengah masyarakat.

    “Bakti sosial ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata komitmen kami untuk terus berdampingan dengan masyarakat,” ujarnya di hadapan ratusan warga yang hadir.

    Hadir dalam kesempatan tersebut Kakor Polairud Baharkam Polri, Irjen Mohammad Yasin, Dir Penyidikan BPOM, Brigjen Aziz Saputra, serta jajaran Polda Kepri dan pemerintah daerah setempat.

    Camat Galang, Danang Prisiliandi, yang mewakili Wali Kota Batam, menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian Polri. “Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami, terutama di masa-masa seperti sekarang. Semoga sinergi baik ini dapat terus berlanjut,” tuturnya.

    Secara simbolis, para pejabat menyerahkan paket sembako kepada 15 perwakilan warga dari tiga wilayah sekitar. Selanjutnya, dilakukan pembagian 1.485 paket sembako yang didistribusikan kepada warga Perumahan Rempang Eco City (718 paket), Tanjung Banun (227 paket), Dapur 6 (344 paket), dan Sembulang (196 paket).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial yang telah dilaksanakan IKDB 90 di berbagai daerah, termasuk Demak, Semarang, dan Kutai Kartanegara. Rencananya, program serupa akan terus bergulir ke berbagai kabupaten/kota lain di Indonesia.

    Kehadiran bakti sosial ini diharapkan dapat semakin menguatkan hubungan antara Polri dengan masyarakat, serta menjadi inspirasi bagi terbentuknya sinergi yang lebih baik dalam membangun negeri.

    (rfs/rfs)