Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • BP Batam jajaki kerja sama investasi semikonduktor dengan Arizona AS

    BP Batam jajaki kerja sama investasi semikonduktor dengan Arizona AS

    Batam (ANTARA) – Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menjajaki peluang kerja sama investasi di sektor semikonduktor dengan Negara Bagian Arizona Amerika Serikat (AS).

    Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis mengatakan penjajakan ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan Batam sebagai model pengembangan ekonomi berbasis investasi.

    “Kami meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/House of Representatives) Arizona, untuk melihat potensi pengembangan sektor-sektor strategis di Batam, khususnya semikonduktor,” ujarnya di Batam, Jumat.

    Ia menjelaskan, Batam memiliki ekosistem industri yang kompetitif dengan iklim investasi yang kondusif.

    “Selain itu, ada peluang kerja sama dalam pengembangan pendidikan dengan standar industri untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di Batam,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua Komite Perdagangan Internasional DPRD Arizona Tony Rivero menilai Indonesia sebagai mitra potensial dalam pengembangan kerja sama ekonomi.

    “Kami sangat senang bisa berkunjung ke Indonesia dan melihat langsung berbagai peluang yang bisa dijajaki. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperluas hubungan antara Arizona dan Indonesia, khususnya dalam investasi dan perdagangan,” kata Rivero.

    Ia menambahkan, pihaknya tengah mempertimbangkan pembukaan kantor perwakilan perdagangan (trade office) yang akan merepresentasikan negara bagian Arizona di Indonesia.

    Pertemuan antara BP Batam dan DPRD Arizona ini menjadi bagian dari agenda kunjungan delegasi Arizona selama 3,5 hari di Indonesia, yang berfokus pada penjajakan peluang kerjasama.

    Fary menegaskan, BP Batam akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut melalui tim teknis.

    “Batam diharapkan menjadi bagian khusus dalam pengembangan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi contoh di Indonesia,” tutupnya.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Kepri : Perhitungan kontribusi pariwisata perlu diperluas

    Gubernur Kepri : Perhitungan kontribusi pariwisata perlu diperluas

    Tanjungpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyebut ruang lingkup perhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) perlu diperluas, sehingga berdampak lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

    “Kami berharap Kementerian Pariwisata berdiskusi dengan BPS RI untuk memperluas area perhitungan kontribusi pariwisata, karena sektor ini sebenarnya punya efek ganda paling besar bagi perekonomian,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Jumat.

    Ansar menyebut saat ini kontribusi pariwisata terhadap PDRB baru dihitung dari sektor perhotelan serta restoran, makan dan minum.

    Padahal, menurut dia, kontribusi pariwisata juga dapat dihitung dari berbagai kegiatan wisatawan lainnya, mulai saat kedatangan hingga pulang ke daerah atau negara asal.

    “Misalnya, perjalanan menggunakan taksi, makan dan minum di kedai atau warung kecil, termasuk aktivitas SPA, seharusnya juga dihitung sebagai kontribusi sektor wisata,” ungkap Ansar.

    Gubernur menyampaikan Pemprov Kepri bersama semua stakeholder akan terus mendorong bagaimana pariwisata berkontribusi besar dalam mendukung PDRB.

    Sejauh ini, kata dia, persentase PDRB dari sektor pariwisata Kepri baru mencapai empat persen.

    “Tahun ini, target PDRB sektor pariwisata di Kepri sekitar Rp17 triliun,” ungkapnya.

    Lanjut Ansar menambahkan Kepri termasuk tiga besar tertinggi untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman di Indonesia, setelah Bali dan Jakarta. Pariwisata dikembangkan di setiap daerah itu sesuai potensinya masing-masing.

    Pada tahun 2019, kunjungan wisman Kepri tembus 2,8 juta orang, namun turun drastis menjadi 400 ribu orang pada saat wabah COVID-19.

    Setelah COVID-19 mereda, tingkat kunjungan wisman ke Kepri mulai bangkit. Selama periode Januari sampai Agustus 2025 sudah ada 1,8 juta wisman berkunjung ke Bumi Melayu tersebut. Sedangkan kunjungan wisatawan nusantara atau wisnus mencapai 2,2 juta orang.

    “Kami optimistis sampai akhir tahun ini, kunjungan wisman Kepri tembus 2 juta orang, dan wisnus 3,5 juta orang. Biasanya tingkat kunjungan wisman meningkat di akhir tahun,” demikian Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPJPH tegaskan pemanfaatan potensi ekosistem halal nasional

    BPJPH tegaskan pemanfaatan potensi ekosistem halal nasional

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan pentingnya bagi Indonesia untuk memanfaatkan potensi ekosistem halal nasional dan global.

    Haikal, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pada 2024, tercatat Rp21 ribu triliun transaksi halal.

    Namun, ia menyebut Indonesia baru memanfaatkan potensi tersebut 3,5 persen, sehingga kesempatan untuk memperluas hal tersebut masih sangat besar.

    “Halal bukan hanya semata urusan agama. Halal itu lifestyle. Halal itu sekarang menjadi modernization. Produk halal dipakai oleh semua agama. Halal adalah growth economic engine, mesin pertumbuhan ekonomi, dan dunia sekarang menjadikan halal seperti itu,” kata dia.

    Lebih lanjut, ia mengatakan hal ini senada dengan halal yang telah menjadi gaya hidup global dan sebuah standar yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, serta kualitas suatu produk.

    Salah satu upaya yang dilakukan BPJPH adalah memperluas sinergi dengan berbagai sektor dan pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

    Kedua pihak terus memperkuat sinergi dalam mengakselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), termasuk di kawasan wisata.

    Haikal mengatakan upaya ini merupakan penegasan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulatif, melainkan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Sertifikasi halal adalah kunci peningkatan daya saing produk Indonesia. Kita ingin menjadikan halal bukan hanya label, tetapi nilai ekonomi yang menggerakkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor UMK dan pariwisata,” ujar Haikal.

    Adapun kolaborasi BPJPH dan Kemenpar salah satunya dijalankan melalui penyerahan sertifikat halal bagi UMK di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi strategis antara Kemenpar dan BPJPH dalam rangka program percepatan sertifikasi halal bagi produk UMK di desa wisata.

    “Program ini telah dilakukan sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 Desa Wisata di Indonesia, termasuk Desa Wisata Pulau Penyengat ini,” kata Widiyanti.

    Menpar menyebut total sudah ada 438 produk UMK desa wisata tersertifikasi halal hingga 15 Oktober 2025.

    Program ini, kata dia, akan diperluas lagi bersama-sama BPJPH ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi, dalam rangka Indonesia Muslim Travel Index 2025.

    “Ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia, sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal, khususnya di Pulau Penyengat,” ujarnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPKH Diminta Kelola Dana Haji untuk Bangun RS di Setiap Embarkasi

    BPKH Diminta Kelola Dana Haji untuk Bangun RS di Setiap Embarkasi

    Bisnis.com, CIREBON- Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani Gantina, mendorong pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Haji di setiap embarkasi haji di Indonesia. 

    Menurutnya, langkah ini bukan hanya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi jamaah haji, tetapi juga dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi haji nasional yang lebih produktif dan berkelanjutan.

    Selly menilai, momentum untuk mempercepat pembangunan rumah sakit haji kini terbuka lebar setelah adanya pemindahan aset dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada Kementerian Haji dan Umrah, serta dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    “UU Nomor 8 Tahun 2019 sudah berbicara tentang ekonomi haji dan membuka peluang pengelolaan dana melalui skema Badan Layanan Umum (BLU). Maka, kami di DPR berharap pemerintah bisa memaksimalkan potensi ini dengan menggandeng Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” ujar Selly di Cirebon, Kamis (18/10/2025).

    Dia menjelaskan, BPKH memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan investasi dana haji. 

    Melalui anak perusahaannya, BPKH Limited, lembaga ini dapat berinvestasi di dalam negeri, termasuk dalam pengembangan sektor kesehatan yang berkaitan langsung dengan layanan jamaah haji.

    “BPKH Limited bisa melakukan investasi bekerjasama dengan Kementerian Haji dan Umrah. Salah satunya dengan memaksimalkan klinik-klinik haji yang sudah ada untuk dikembangkan menjadi rumah sakit haji. Kita sudah punya contoh di Pondok Gede, kenapa tidak dikembangkan di embarkasi lain?” katanya.

    Menurut Selly, rencana ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Haji dan Umrah yang tengah menyiapkan program istitoah kesehatan dan manasik haji sepanjang tahun. 

    Program tersebut akan menuntut kesiapan fasilitas kesehatan haji yang memadai di setiap daerah asal jamaah.

    “Kalau manasik haji akan dilaksanakan sepanjang tahun, maka kebutuhan rumah sakit haji di setiap embarkasi menjadi sangat mendesak. Karena di situ bukan hanya tempat pemeriksaan, tapi juga pusat pembinaan kesehatan jamaah sebelum keberangkatan,” jelasnya.

    Selly menyebut, pembangunan rumah sakit haji ini juga berpotensi menjadi model investasi sosial-keagamaan yang berorientasi pada keberlanjutan. 

    Dengan dukungan BPKH dan skema BLU, pengelolaan keuangan rumah sakit dapat dilakukan secara profesional tanpa mengandalkan pembiayaan rutin APBN.

    “Kalau investasi ini dilakukan secara prudent dan transparan, perputaran keuangannya akan lebih jelas, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi jamaah maupun negara. Jadi bukan sekadar layanan, tapi juga bagian dari penguatan ekonomi syariah nasional,” tegasnya.

    Dalam waktu dekat, Komisi VIII DPR akan mendorong agar Kementerian Haji dan Umrah segera menyusun roadmap nasional pembangunan Rumah Sakit Haji. 

    Peta jalan itu diharapkan dapat memetakan kebutuhan, potensi investasi, serta tata kelola pengelolaan di setiap embarkasi, mulai dari Surabaya, Makassar, Batam, hingga Indramayu.

    “Saya akan menyampaikan dalam rapat kerja nanti agar pemerintah segera membuat roadmap pembangunan Rumah Sakit Haji di setiap embarkasi. Ini penting supaya arah kebijakan, kebutuhan anggaran, dan mekanisme investasi bisa terukur dan jelas,” kata Selly.

    Selain berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan bagi jamaah haji dan umrah, rumah sakit tersebut diharapkan bisa menjadi pusat layanan medis islami yang juga melayani masyarakat umum sepanjang tahun.

    Dengan demikian, keberadaannya tidak hanya mendukung penyelenggaraan haji, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan nasional berbasis keumatan.

    “Kalau ini dijalankan dengan baik, rumah sakit haji bisa menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat sosial yang luas,” pungkas Selly.

  • ABUPI tegaskan PNBP kepelabuhanan kewajiban fiskal dan administratif

    ABUPI tegaskan PNBP kepelabuhanan kewajiban fiskal dan administratif

    Pendekatan yang harmonis diyakini dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan negara

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menegaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kepelabuhanan harus dipandang sebagai kewajiban fiskal dan administratif, selama pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

    Ketua Umum ABUPI Liana Trisnawati dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menyatakan PNBP merupakan bagian dari sistem pendapatan negara yang diatur secara tegas melalui peraturan perundang-undangan serta perjanjian kerja sama antara pemerintah dan badan usaha pelabuhan.

    “Selama perhitungannya dilakukan berdasarkan regulasi, perjanjian kerja sama yang sah, serta disetorkan secara transparan dan tercatat, maka kewajiban tersebut bersifat administratif,” kata Liana.

    Ia mengatakan jika terjadi perbedaan perhitungan atau keterlambatan, seharusnya dilakukan komunikasi dan klarifikasi administratif terlebih dahulu.

    ABUPI menilai penting adanya sinergi antara lembaga negara, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha pelabuhan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan fiskal dan penegakan hukum.

    “Pendekatan yang harmonis diyakini dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan negara,” ujarnya.

    Dalam konteks wilayah khusus seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) contohnya Batam, Bintan dan Sabang, lanjut Liana, tata kelola pelabuhan diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan (BP) dimana kewenangan BP bersifat pelimpahan dari kementerian teknis terkait.

    Dia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan kejelasan kewenangan antarinstansi agar pengelolaan kawasan tetap sejalan dengan kebijakan nasional di bidang pelayaran dan kepelabuhanan.

    “ABUPI memandang isu PNBP ini tidak bisa dilepaskan dari konteks operasional dan keselamatan pelayaran. Semangat kami adalah menjaga keseimbangan antara kepatuhan hukum, efisiensi usaha, dan keselamatan maritim,” kata pula.

    Dia juga menegaskan sebagai wadah resmi bagi seluruh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Indonesia, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan tata kelola pelabuhan yang profesional, transparan, konsisten terhadap peraturan perundang-undangan.

    “Serta memperkuat dialog konstruktif antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha pelabuhan di seluruh Indonesia,” kata Liana.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepri serahkan lahan pusat kreasi destinasi pariwisata ke Kemenpar RI

    Kepri serahkan lahan pusat kreasi destinasi pariwisata ke Kemenpar RI

    Kawasan ini nantinya akan difungsikan sebagai ruang kolaborasi, pengembangan, dan etalase produk kreatif

    Tanjungpinang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyerahkan sertifikat lahan pusat kreasi destinasi pariwisata di Kawasan Gurindam 12, Kota Tanjungpinang kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI.

    Lahan yang diserahkan seluas 6.643 meter persegi dengan nilai perolehan Rp4,88 miliar itu akan menjadi lokasi pembangunan pusat kreasi destinasi pariwisata oleh Kemenpar.

    “Kawasan ini nantinya akan difungsikan sebagai ruang kolaborasi, pengembangan, dan etalase produk kreatif untuk memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepri,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad usai penyerahan sertifikat lahan secara simbolis kepada Menpar RI Widiyanti Putri Wardhana dalam kunjungannya di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kamis.

    Ansar menyebut pembangunan pusat kreasi destinasi pariwisata itu bertujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepri, salah satunya dengan menciptakan ikon baru dan mendukung keberadaan objek wisata yang sudah ada.

    Pembangunan tersebut berjalan selaras dengan program Kemenpar lainnya yang sedang dilaksanakan di Kepri, yaitu Gerakan Wisata Bersih (GWB) di Pulau Penyengat, yang bertujuan untuk penguatan pariwisata berkelanjutan

    “Semoga pembangunan pusat kreasi itu bisa segera terwujud guna mendorong pengembangan pariwisata Kepri,” ucap Ansar.

    Gubernur Ansar mengapresiasi kunjungan Menpar Widiyanti bersama Kepala Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan di Pulau Penyengat. Hal ini menandakan perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan potensi pariwisata serta penguatan ekosistem halal di Kepri.

    Ia memaparkan di depan Menpar dan Kepala BPJPH bahwa Kepri merupakan salah satu provinsi dengan kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi di Indonesia atau peringkat tiga tertinggi setelah Bali dan Jakarta.

    Berdasarkan data BPS tahun 2019, Kepri mencatat 2,8 juta kunjungan wisatawan mancanegara, namun sempat turun drastis saat pandemi COVID-19.

    “Setelah pandemi mulai pulih lagi. Sampai Agustus 2025 sudah ada 1,2 juta wisatawan mancanegara ke Kepri, dan kita optimistis hingga akhir tahun ini bisa mencapai 1,8 hingga 2 juta kunjungan,” ujar Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menpar ingin Pulau Penyengat menjadi pusat wisata halal terbesar ASEAN

    Menpar ingin Pulau Penyengat menjadi pusat wisata halal terbesar ASEAN

    Makanya, kami optimistis pulau ini akan menjadi pusat wisata halal dan Muslim yang terbesar di kawasan ASEAN.

    Tanjungpinang (ANTARA) – Menteri Pariwisata (Menpar) RI Widiyanti Putri Wardhana ingin menjadikan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sebagai pusat wisata halal dan Muslim terbesar di kawasan ASEAN.

    “Hari ini, kita berada di Bumi Gurindam 12, tanah kelahiran Raja Ali Haji, seorang ulama dan pujangga besar Riau-Lingga. Pantun, syair, dan pedoman bahasanya menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa persatuan hingga hari ini,” kata Menpar Widiyandi saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Kamis sore.

    Menpar juga berharap Pulau Penyengat semakin terkenal, sekaligus mampu menarik lebih banyak wisatawan dalam maupun luar negeri datang kemari, terutama di negara-negara Muslim.

    Kementerian Pariwisata, kata dia, berkomitmen mempromosikan Pulau Penyengat ke mancanegara karena memiliki histori dan sejarah yang luar biasa. Termasuk memperbanyak program-program pariwisata nasional di pulau tersebut.

    Pulau mungil yang terletak di seberang pusat Kota Tanjungpinang itu mencerminkan integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat.

    “Sebagai pusat peradaban Melayu Islam pada abad ke-19, Pulau Penyengat memiliki makna historis dan kultural yang mendalam. Makanya, kami optimistis pulau ini akan menjadi pusat wisata halal dan Muslim yang terbesar di kawasan ASEAN,” ujarnya pula.

    Dalam kunjungan perdana ini, Menpar Widiyanti turut menyerahkan sertifikat halal produk untuk 24 pelaku UMKM di Pulau Penyengat.

    Dengan adanya sertifikasi halal ini, diharapkan semua produk-produk UMKM tersertifikasi halal, sehingga menarik minat wisatawan mancanegara, khususnya agama Muslim.

    “Selain itu, turut mendorong daya saing produk lokal untuk menjangkau pasar global,” ujar Menpar.

    Menpar RI Widiyandi Putri Wardhana saat berkunjung ke Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (16/10/2025). ANTARA/Ogen

    Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pihaknya terus berupaya mempercantik Pulau Penyengat, mulai dari pembangunan infrastruktur, eksplorasi budaya dengan story telling yang bagus, serta mengembangkan 44 situs sejarah di pulau tersebut.

    Pemprov Kepri bersama seluruh stakeholder juga gencar promosi serta memperbanyak agenda wisata di Pulau Penyengat, baik di siang maupun malam hari.

    Menurut Ansar, Pulau Penyengat menjadi salah satu destinasi wisata favorit turis asing, terutama dari Malaysia dan Singapura.

    Pihaknya juga menggaet wisatawan nusantara ke Pulau Penyengat supaya mereka tahu bahwa di sini banyak sejarah yang memberikan kontribusi buat negeri ini, terutama bahasa persatuan bahasa Indonesia.

    “Kita sangat yakin Pulau Penyengat terus berkembang jadi pusat pariwisata halal, apalagi sudah dua kali dapat predikat desa wisata rintisan terbaik pertama nasional,” ujar Ansar.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menpar & Kepala BPJPH serahkan sertifikat halal produk UMKM Penyengat

    Menpar & Kepala BPJPH serahkan sertifikat halal produk UMKM Penyengat

    Tanjungpinang (ANTARA) – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Ahmad Haikal Hasan menyerahkan sertifikat halal bagi produk UMKM di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

    Menpar Widiyanti mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi strategis antara Kemenpar RI dan BPJPH dalam rangka program percepatan sertifikasi halal bagi produk UMKM di desa wisata.

    “Program ini telah dilakukan sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 Desa Wisata di Indonesia, termasuk Desa Wisata Pulau Penyengat ini,” kata Widiyanti saat berkunjung sekaligus menyerahkan sertifikat halal produk UMKM di Pulau Penyengat, Kamis sore.

    Menpar menyebut total sudah ada 438 produk UMKM desa wisata tersertifikasi halal hingga 15 Oktober 2025.

    Program ini, kata dia, akan diperluas lagi bersama-sama BPJPH ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi, dalam rangka Indonesia Muslim Travel Index 2025.

    “Ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia, sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal, khususnya di Pulau Penyengat,” ujarnya.

    Widiyanti menyebut sebagai pusat peradaban Melayu Islam pada abad ke-19, Pulau Penyengat memiliki makna historis dan kultural yang mendalam.

    Desa ini mencerminkan integrasi antara kekayaan budaya, nilai religius, dan potensi ekonomi masyarakat.

    Karena itu, lanjut dia, sangat tepat jika pulau mungil di seberang pusat Kota Tanjungpinang ini menjadi lokasi simbolis untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam penguatan pariwisata halal.

    Ia turut mengapresiasi yang BPJPH, Pemprov Kepri, Pemkot Tanjungpinang, serta seluruh masyarakat Pulau Penyengat atas semangat kolaborasi dan kebersamaan mendukung ekosistem wisata halal di Pulau Penyengat.

    “Semoga sinergi ini terus berlanjut untuk mendukung pengembangan desa wisata dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global pariwisata yang ramah Muslim,” katanya pula.

    Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengapresiasi kunjungan Kemenpar dan BPJPH beserta jajaran sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan pariwisata halal Pulau Penyengat.

    Ansar menyampaikan Pemprov Kepri terus berkolaborasi dengan Pemkot Tanjungpinang dan Pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan wisata Pulau Penyengat sebagai salah satu magnet kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri.

    “Dari waktu ke waktu, kami terus membenahi infrastruktur pulau ini supaya semakin memikat wisatawan datang kemari. Termasuk rencana pembangunan Monumen Bahasa Nasional Pulau Penyengat pada tahun 2026,” ungkap Ansar.

    Menpar Widiyanti Putri Wardhana meninjau produk UMKM di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis (16/10/2025). (ANTARA/Ogen)

    Usai acara tersebut, Menpar Widiyandi dan Kepala BPJPH menyempatkan diri meninjau langsung produk-produk pelaku UMKM di Pulau Penyengat, mulai dari kuliner, pakaian hingga aksesoris.

    Menpar bahkan mencicipi minuman Air Dohot yang menjadi ciri khas di pulau bersejarah tersebut.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MyRepublic Mau Buka Internet Murah 100 Mbps di Wilayah Ini

    MyRepublic Mau Buka Internet Murah 100 Mbps di Wilayah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – MyRepublic jadi salah satu perusahaan yang memenangi lelang frekuensi jaringan 1,4 Ghz. Perusahaan mendapatkan dua regional sekaligus dengan jumlah 9 Zona.

    CEO MyRepublic Indonesia Timotius Max Sulaiman mengatakan hal ini bakal jadi pelengkap dari produknya yang sudah ada, FTTH (Fiber to the Home) dan Fiber Optic.

    “Buat kami ini satu hal yang sangat komplementer terhadap produk kami yang ada hari ini. Dan kami akan punya FWA (Fixed Wireless Access) ini,” kata Timotius, Kamis (16/10/2025).

    Dia berharap agar keputusan tersebut bisa jadi jalan perusahaan menjangkau lebih banyak kota dan pulau-pulau. MyRepublic memenangi Regional II dan Regional III yang daerahnya berada di luar Pulau Jawa.

    “Dan kami berharap kami bisa menyedia penyedia utama,” dia menuturkan.

    Menurutnya, tantangan yang ada sebelumnya ada kesulitan secara geografis untuk menarik kabel. Indonesia yang terdiri dari banyak pulau membutuhkan investasi dan untuk memperluas jaringan internet.

    Selain itu juga membutuhkan banyak izin karena banyak lahan yang harus digunakan. Namun, dengan FWA, bisa mempersempit tantangan tersebut.

    Timotius menjelaskan bahwa jaringan MyRepublic sudah cukup kuat di wilayah Sumatra dan Bali, tetapi terpusat di kota-kota terbesar. Lewat layanan FWA, MyRepublic bisa menawarkan layanan internet ke lebih banyak wilayah di antara kota-kota besar juga.

    “Sedangkan dengan adanya FWA menjangkau wilayah tersebut dengan membangun beberapa transmiter,” ujar Timotius.

    Dalam pengumuman Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), MyRepublic memenangi Regional II dengan lelang harga tertinggi.

    Berikut daftar zona daerah yang ada di dalam Regional II:

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Berikut adalah wilayah yang termasuk dalam Zona III:

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • World Expo 2025 Osaka, Indonesia Raih Komitmen Investasi US,4 Miliar

    World Expo 2025 Osaka, Indonesia Raih Komitmen Investasi US$28,4 Miliar

    Bisnis.com, OSAKA – Paviliun Indonesia pada World Expo 2025 Osaka, Kansai, Jepang berhasil menyelenggarakan lebih dari 104 kegiatan business forum dan one- on-one meeting dengan komitmen investasi senilai lebih dari US$28,4 miliar.

    Capaian tersebut berasal dari kesepakatan, seperti 36 Nota Kesepahaman (MoU), 15 Letter of Intent, 2 Joint Venture Agreement, 2 Joint Statement, 1 Mutual Recognition Agreement, dan 11 kesepakatan jual beli paket wisata.

    Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Konsul Jenderal Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka Vivi Yulaswati menjelaskan, dari total komitmen investasi tersebut, struktur kesepakatan yang terjalin mencakup berbagai sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

    “Di luar yang terkait dengan ekonomi hijau, banyak juga terkait dengan perdagangan, pariwisata. Kemudian ada yang untuk UMKM, ini melalui BI cukup besar. Jumlahnya itu US$750 juta yang khusus untuk UMKM saja. Tentunya kita mengawal pelaksanaannya, karena nilai investasi itu dalam bentuk baik ada yang joint statement yang paling lebih panjang, kemudian ada yang MoU, ada yang sudah sampai ke PKS-nya (Perjanjian Kerja Sama),” ujar Vivi.

    Dari sisi implementasi, beberapa proyek investasi diproyeksikan dapat segera direalisasikan. Salah satu yang tercepat adalah proyek di Bintan untuk instalasi panel surya secara masif yang mendukung kawasan industri di sana. Proyek ini diharapkan dapat dimulai pada 2026 dengan melibatkan investor dari Singapura, Tiongkok, dan Jepang.

    Diketahui, sejumlah perusahaan turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Misalnya, perusahaan asal Jepang, Sumitomo yang mendukung sektor energi dan tambang.

    Paviliun Indonesia telah hadir di World Expo 2025 Osaka sejak 13 April 2025, mengusung tema Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future yang bermakna membangun budaya hidup seimbang, berdampingan dengan alam, demi kemajuan dan keberlangsungan bumi. Tema ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan Visi Indonesia Emas 2045.

    Paviliun Indonesia tidak hanya menyajikan kekayaan alam dan keragaman budaya Indonesia, tetapi juga memperkenalkan potensi ekonomi, peluang investasi, dan kerja sama di panggung global yang diikuti 160 negara, lembaga-lembaga internasional seperti PBB, serta perusahaan-perusahaan internasional dengan sekitar 179 paviliun. Pada 20 September 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka.

    Kunjungan perdana ini menegaskan kesungguhan Indonesia memperluas kontribusi di tingkat internasional sekaligus memperkenalkan potensi inovasi dan solusi berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Keikutsertaan Indonesia di World Expo 2025 Osaka bukan sekadar menghadirkan tempat pameran, namun diarahkan untuk mencapai tujuan lebih besar seperti peningkatan nation branding Indonesia di mata dunia, penguatan kerja sama internasional, peningkatan investasi, dan promosi pariwisata Indonesia,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam kegiatan Penutupan Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka, Minggu (12/10).

    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi pencapaian Paviliun Indonesia. “Meskipun menghadapi berbagai tantangan di awal, kolaborasi erat Kementerian PPN/Bappenas membuahkan capaian yang membanggakan. Produk-produk ekonomi kreatif yang kami tampilkan mendapat sambutan positif dan laris terjual,” ujarnya.

    Tercatat, lebih dari 234 kegiatan Paviliun Indonesia terselenggara atas kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha melalui penyelenggaraan Business Forum, Rolling Exhibition, dan Cultural Performance.

    Dalam rolling exhibition, Paviliun Indonesia menampilkan produk-produk yang sebagian besarnya menggunakan produk berkelanjutan, produk-produk yang sirkular, termasuk yang berasal dari plastik daur ulang.

    Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan bahwa salah satu peserta yang mengusung produk hijau adalah Green Hope yang membawa plastik sirkular, serta kain pakaian dengan proses lambat (slow process) yang dapat terurai ke alam.

    “Kalau baju kita itu perlu 500 tahun untuk dissolve, nah dia bisa cuma seminggu bisa dissolve,” jelasnya.

    Arah dari tema paviliun Indonesia juga mengarah ke kebijakan ekonomi hijau Indonesia. Dalam Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan diarahkan kepada green economy.

    Ini mencakup lima pilar utama: transisi energi, dekarbonisasi industri dan transportasi, pertanian dan kehutanan (agriculture, forest, and land use/AFOLU), manajemen limbah (waste management), dan ekonomi sirkular (circular economy). Dalam cultural performance, Paviliun Indonesia menampilkan hampir seluruh daerah dari Aceh sampai Papua, dengan melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga komunitas dari berbagai daerah.

    Yang tak terduga dan menjadi fenomena viral di Jepang adalah pemandu tur Paviliun Indonesia atau Liaison Officer yang menyanyikan yel-yel “Yoyaku Nashi De Sugu Haireru” yang artinya “ayo silakan masuk tanpa reservasi”. Ajakan ini mengundang banyak pengunjung ke Paviliun Indonesia. Yel-yel ini menjadi viral di Jepang dan dinyanyikan oleh anak-anak di sekolah, di restoran, bahkan di rumah sakit.

    Menjelang penutupan, Paviliun Indonesia telah mencatat lebih dari 3,5 juta pengunjung, melampaui target awal sebanyak 2,8 juta pengunjung. Capaian ini didukung oleh dedikasi para liaison officer yang bertugas selama enam bulan penuh sebagai garda terdepan Paviliun Indonesia dan memberikan pengalaman keramahan Indonesia secara langsung kepada pengunjung.