provinsi: KEPULAUAN RIAU

Natuna (ANTARA) – Kurang dari satu bulan, pemilihan umum bupati dan wakil bupati (pilbup) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dan beberapa daerah lain di Indonesia, digelar.

Kontestasi politik di daerah perbatasan dengan negara lain ini menunjukkan kolaborasi semua pihak yang cukup intens untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai, serta berlangsung secara jujur dan adil atau jurdil.

Perhelatan politik lima tahunan ini menjadi pembicaraan hangat warga, termasuk saat mereka ngobrol di warung-warung kopi.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menodai pelaksanaan pilkada ini, sejumlah pemangku kepentingan, baik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), maupun pemerintah kabupaten, telah melakukan berbagai langkah, sesuai porsi atau tanggung jawab masing-masing.

Bawaslu, misalnya, dengan personelnya yang kurang dari 200 orang, mengambil langkah dengan memperbanyak pengawas partisipatif dari unsur masyarakat.

Pengawas partisipatif merupakan elemen masyarakat, mulai dari siswa, mahasiswa, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lainnya. Sebelumnya, mereka telah diberikan pemahaman secara umum terkait peraturan pilkada oleh Bawaslu dan jajarannya.

Bawalsu Natuna juga menggelar kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), selama dua hari, salah satunya pada pekan kedua Juli 2024 di Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 43 orang. Mereka diberi pengetahuan secara mendalam terkait aturan pilkada serta tugas dan fungsi dari pengawas partisipatif.

Bawaslu mencatat kelompok masyarakat yang telah diberikan pemahaman terkait pengawasan partisipatif itu total sudah lebih dari 1.000 orang. Badan pengawas itu masih terus berupaya memperluas dan memperbanyak jumlah mereka dengan mendatangi sekolah-sekolah.

Tidak hanya peserta, mereka yang sudah mendapatkan pengetahuan lewat P2P itu diharapkan bisa menularkan ilmu yang didapat melalui kreativitas yang dimiliki kepada lingkungan terdekat, seperti keluarga dan teman bermain. Dengan demikian, pengawasan partisipatif dapat dilakukan oleh lebih banyak orang.

Tidak hanya disampaikan lewat kegiatan formal, badan pengawas itu juga menyosialisasikan pentingnya pengawasan oleh semua pihak, termasuk praktik politik uang, melalui pementasan seni yang menggabungkan beberapa unsur, yakni tarian, silat, dan drama. Pentas itu mengingatkan semua pihak bahwa politik uang itu berbahaya bagi bagi masa depan daerah.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Natuna Ila Nurlaila mengemukakan bahwa pengawas partisipatif merupakan informan atau penyampai informasi kepada Bawaslu dan jajarannya, apabila menemukan adanya praktik pelanggaran dalam pilkada.

Informasi yang diberikan itu pasti ditindaklanjuti oleh Bawaslu guna mencegah tindakan pelanggaran pilkada. Pada Pilkada 2024 ini, Bawaslu mengedepankan pencegahan dari pada penindakan. Perluasan pengawas partisipatif ini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan itu

Bagi penyelenggara, termasuk Bawaslu, keterlibatan seluruh elemen dalam menyukseskan pilkada sangat dibutuhkan.

Menyukseskan pilkada itu bukan hanya dengan menggunakan hak pilih atau datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos pada 27 November 2024, melainkan turut mengawal tahapan dan mempersulit ruang gerak peserta pilkada dan semua pihak untuk berbuat curang yang mencederai pilkada.

Pelajar saat mengkampanyekan Pilkada damai, jujur dan adil, saat peluncuran pengawasan partisipatif di Natuna. (ANTARA/Muhamad Nurman)

Upaya KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna, saat ini juga memasifkan sosialisasi melalui berbagai metode, mulai tatap muka langsung maupun secara dalam jaringan (daring).

Pada kegiatan tatap muka secara langsung, KPU menyampaikan sosialisasi terkait aturan pilkada dan mengajak semua pihak untuk menjadi pemilih cerdas.

Sasaran sosialisasi itu untuk seluruh elemen, terutama generasi milenial. Generasi milenial menjadi sasaran karena mereka banyak mengakses informasi, khususnya menggunakan telepon seluler pintar. Mereka diharapkan partisipasinya, dengan membuat konten di media sosial yang mengingatkan masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan pilkada.

Konten-konten yang dibuat itu diyakini menjadi media sosialisasi yang efektif dalam memberikan pemahaman terkait dampak pilkada yang tidak jujur dan adil bagi masa depan masyarakat setempat.

Pemkab Natuna

Menciptakan pilkada jujur dan adil bukan hanya cita-cita dari penyelenggara pilkada, melainkan juga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna.

Pemkab juga intensif mendukung penyelenggara pilkada setempat dalam berbagai aspek dan bentuk, seperti selalu mengingatkan ASN dan meminta pimpinan di setiap unit kerja untuk bersikap netral pada ajang pilkada. Netralitas itu diingatkan demi kemajuan dan peningkatan kualitas politik di daerah itu dan menjaga nama baik aparatur sipil negara.

Hal lain yang dilakukan Pemkab Natuna untuk menyukseskan pilkada adalah dengan menambah dana hibah untuk Bawaslu setempat serta menyiapkan kapal-kapal cepat milik pemkab sebagai alternatif distribusi logistik pilkada apabila kapal reguler tidak beroperasi.

Penyiapan kapal itu dilakukan untuk mengantisipasi tidak beroperasinya kapal reguler karena pada bulan November, laut di perairan Natuna bergelombang tinggi dan anginnya kencang.

Selain itu, TNI dan Polri yang secara langsung memang memiliki amanah menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, juga menyiapkan berbagai skenario mengenai segala kemungkinan yang potensial terjadi serta mengganggu jalannya pesta demokrasi ini.

Aparat TNI dan Polri telah melakukan simulasi-simulasi, sehingga mereka betul-betul siap menghadapi dan menangani masalah yang dapat mengganggu jalannya pilkada.

Dengan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat luas dan pemerintah daerah, maka pilkada di Kabupaten Natuna akan berjalan sesuai yang diharapkan bersama, yakni berlangsung damai, aman, jujur dan adil
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024