provinsi: KEPULAUAN RIAU

Jakarta (beritqjatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, meminta agar jajaran partai, tim pemenangan dan paslon dari PDIP tidak terpengaruh dengan rilis hasil Quick Count (QC) beberapa lembaga survei.

Dari informasi dan pengolahan data yang dilakukan internal dan external, Deddy menyatakan pihaknya melihat berbagai indikasi yang mengarah pada upaya sistematis membangun opini publik lewat QC tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI itu juga menyatakan PDI Perjuangan menyimpulkan bahwa narasi yg diharapkan oleh pihak-pihak tertentu itu adalah menciptakan opini “kalah”.

“Jika agenda ini berhasil maka akan menghancurkan moral force atau semangat jajaran partai, Tim Pemenangan dan Paslon dalam mengawal proses penghitungan manual berjenjang,” tuding Deddy.

Padahal, dia menegaskan, yang menentukan menang kalah itu adalah perhitungan manual, bukan QC. Untuk itu, kata Deddy, DPP PDIP telah mengeluarkan seruan kepada seluruh pihak terkait agar terus mengawal dokumen C1, C Hasil dan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan yang akan dilakukan besok (28/11) di seluruh Indonesia.

“Perhitungan suara Kecamatan (PPK) tersebut sangat penting,” kata Anggota DPR RI dari Kalimantan Utara tersebut.

Menurut Deddy, keanehan banyak ditemukan pada beberapa QC tingkat Kabupaten-Kota dan Provinsi. Sebagai contoh Deddy, menyebut provinsi seperti Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

“Hasil Exit Poll dan rekap C1 di daerah-daerah di atas tidak konsisten dengan QC yang ada. Demikian pula Sumatera Utara dan Kota Medan, jika melihat kondisi banjir di wilayah Medan dan wilayah penyangganya, patut ditengarai hasil QC tersebut patut diragukan,” kata Deddy.

“Khusus di Jakarta, data kamar hitung internal menunjukkan angka di kisaran 52-53% tetapi beberapa lembaga mengeluarkan hasil QC di bawah 50%. Kami menengarai ada upaya mempengaruhi hasil pilgub agar berjalan 2 putaran,” tambahnya.

“Daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jatim dan Banten yang sarat dengan campur tangan ilegal aparatur kekuasaan sangat mungkin menghasilkan QC ala Jokowi. Daerah-daerah itu sudah sejak lama terjadi intervensi sebagaimana disampaikan Sekjen Hasto Kristiyanto dalam sebuah podcast beberapa hari lalu,”kata Deddy.

Lebih jauh, Deddy mengatakan sesungguhnya QC adalah metode yang baik dan dapat diterima sebagai benchmark hasil pemilu. Tetapi pengalaman pemilu legislatif dan presiden yang lalu menunjukkan bahwa QC dapat diintervensi di tingkat hulu, hasil yang disampaikan dari TPS yang ditunjuk sebagai sampling, kata Deddy.

“Sekarang kan semua lembaga pelaksana QC harus melaporkan secara detail lokasi sampling nya, ini membuka peluang intervensi. Jadi ini bukan soal tidak percaya QC, tetapi karena adanya indikasi faktor kerawanan di hulu dan di hilir,” ujar Deddy.

“Oleh karena itu, kami sudah memerintahkan agar saksi-saksi dan para simpatisan terus mengawal proses perhitungan suara manual berjenjang hingga proses di Mahkamah Konsitusi,” katanya. [hen/beq]