Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • MedcoEnergi Tambah Kapasitas 39 MW pada Sistem Kelistrikan Batam-Bintan

    MedcoEnergi Tambah Kapasitas 39 MW pada Sistem Kelistrikan Batam-Bintan

    Liputan6.com, Jakarta LPT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) melalui anak perusahaannya, PT Medco Power Indonesia (Medco Power), telah memulai operasi komersial (COD) Pembangkit Listrik Add-On Combined Cycle Power Plant (CCPP) berkapasitas 39 MW yang berlokasi di Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau.

    Proyek ini dikembangkan oleh anak perusahaan Medco Power, PT Energi Listrik Batam (ELB) berdasarkan perjanjian jual beli listrik jangka panjang dengan PT PLN Batam.

    Melalui proyek ini, fasilitas open-cycle berkapasitas 70 MW yang sudah ada dikonversi menjadi pembangkit listrik combined cycle berkapasitas 109 MW.

    Dengan memanfaatkan panas buang dari turbin gas untuk menghasilkan listrik tambahan melalui turbin uap, efisiensi pembangkit meningkat dan menurunkan intensitas karbon dari 0,8 menjadi 0,4 ton CO₂ per MWh. Sekaligus memperkuat pasokan listrik bagi pertumbuhan industri di Batam dan Bintan.

    “Dengan menghasilkan lebih banyak listrik dari sumber energi yang sama, proyek ini meningkatkan kinerja keseluruhan dan menurunkan intensitas karbon. Sejalan dengan fokus kami untuk mengoptimalkan aset yang ada untuk memenuhi kebutuhan listrik,” jelas Presiden Direktur & CEO Medco Power Indonesia Eka Satria, Kamis (13/11/2025).

    CEO MedcoEnergi Roberto Lorato menambahkan, proyek ini diselesaikan dengan lebih dari 2,7 juta jam kerja aman tanpa insiden kehilangan waktu kerja. Sebagai bukti standar operasi yang tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan kinerja.

    “Proyek ini menunjukkan komitmen untuk terus membangun portofolio ketenagalistrikan yang lebih efisien dan rendah karbon. Sekaligus berkontribusi pada keandalan energi nasional serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tuturnya.

     

     

  • Terungkap Jejak Sindikat Penjualan Anak di Bali, Jawa Tengah, Jambi Hingga Kepulauan Riau

    Terungkap Jejak Sindikat Penjualan Anak di Bali, Jawa Tengah, Jambi Hingga Kepulauan Riau

    Liputan6.com, Jakarta Penyelidikan kasus perdagangan anak yang menimpa bocah perempuan Bilqis (4) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terus bergulir. Polisi kini menemukan fakta baru yakni jaringan pelaku diduga terlibat dalam praktik jual beli bayi yang meluas hingga ke empat provinsi lain di Indonesia. 

    Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkap, hasil pengembangan dari empat tersangka yakni Sri Yuliana (30), Nadia Hutri (29), Meriana (42), dan Adit Prayitno Saputra (36), menunjukkan adanya jejak penjualan bayi dan anak di wilayah Bali, Jawa Tengah, Jambi, serta Kepulauan Riau.

    “Tersangka sudah berbicara dan mengakui adanya beberapa TKP lain yang berkaitan dengan penjualan bayi. Ada di wilayah hukum Polda Bali, Polda Jawa Tengah, Polda Jambi, dan Polda Kepri,” kata Djuhandhani saat doorstop di Mapolda Sulsel, Kamis (13/11/2025). 

    Temuan ini menandakan praktik jual beli bayi tersebut bukan kasus tunggal, melainkan memiliki jejaring lintas daerah. Karena itu, Polda Sulsel kini berkoordinasi intens dengan Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

    “Ini terus kami dalami. Kami sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri karena kami di Polda Sulsel memiliki keterbatasan yurisdiksi,” jelasnya.

    Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa perkembangan kasus ini telah dilaporkan kepada Kabareskrim Polri. Dalam waktu dekat, Bareskrim dijadwalkan melakukan asistensi dan supervisi langsung terhadap tim penyidik Polda Sulsel. 

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat PPA dan Tipidum Bareskrim Polri. Dalam waktu dekat, mereka akan melaksanakan asistensi untuk mempercepat proses penyelidikan lintas daerah,” katanya.

  • BP Batam dan Wamen Helvi dukung UMKM Batam agar berorientasi ekspor

    BP Batam dan Wamen Helvi dukung UMKM Batam agar berorientasi ekspor

    Saat ini kami dorong kolaborasi perbankan dengan BP Batam untuk membentuk ekosistem UMKM. Kami melihat aset-aset BP Batam yang potensial untuk dimanfaatkan dalam pengembangan sektor ini,

    Batam (ANTARA) – Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkomitmen memperkuat daya saing UMKM lokal di Kota Batam agar berorientasi ekspor.

    Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kementerian UMKM Helvi Yuni Moraza saat kunjungan kerja ke Batam, Rabu.

    Wamen Helvi menjelaskan, pembiayaan UMKM di Batam saat ini didominasi oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Saat ini kami dorong kolaborasi perbankan dengan BP Batam untuk membentuk ekosistem UMKM. Kami melihat aset-aset BP Batam yang potensial untuk dimanfaatkan dalam pengembangan sektor ini,” ujarnya di Batam, Rabu.

    Ia menambahkan, Batam memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan UMKM nasional.

    “Kami ingin program kami, yaitu Corporate Business Responsibility (CBR), berjalan berdampingan dengan kegiatan investasi. Saat perusahaan besar mendapat izin usaha dengan BP Batam, kami mendorong agar mereka juga melibatkan UMKM lokal,” katanya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis mengatakan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan UMKM Batam.

    “Pertama, kami akan mengadakan promosi bersama dengan pihak perbankan untuk menjadikan Batam sebagai destinasi investasi. Kedua, membuat model industri bersama investor kawasan yang dibina oleh perbankan. Dan ketiga, memberdayakan UMKM agar dapat mengakses aset-aset BP Batam untuk pengembangan usaha,” ujar Fary.

    Ia mencontohkan, beberapa aset seperti Taman Rusa dan Sport Hall bisa dikerjasamakan dengan sektor swasta sambil melibatkan UMKM lokal.

    “Tujuannya agar aset kita tidak hanya menjadi fasilitas publik, tapi juga memberi nilai ekonomi bagi masyarakat dan mendukung UMKM lokal,” katanya.

    Fary juga menegaskan pentingnya memberi keistimewaan bagi pelaku usaha kecil di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

    “Selama ini investor besar menikmati keunggulan FTZ, tetapi UMKM lokal juga harus mendapat keuntungan yang sama untuk mendukung orientasi ekspor,” ujarnya.

    Dari total 75.575 unit UMKM di Batam, kata dia, saat ini baru sekitar 5 persen yang berorientasi ekspor.

    BP Batam dan Kementerian UMKM menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 12 persen pada tahun 2026.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Produksi minyak pada Desember 2025 diprediksi capai 625 ribu BOPD

    Produksi minyak pada Desember 2025 diprediksi capai 625 ribu BOPD

    Jadi, rata-rata total lifting minyak tahun ini (diperkirakan) 606-607 ribu BOPD atau melebihi target APBN

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memperkirakan produksi minyak pada Desember 2025 dapat mencapai 625 ribu barel per hari atau barrels oil per day (BOPD).

    Sementara, rata-rata produksi tahun ini hingga 10 November 2025 (year to date) mencapai 606.020 BOPD atau telah melebihi target APBN 2025 sebanyak 605 ribu BOPD.

    “Mudah-mudahan bisa bertahan sampai dengan Desember, sehingga semua minyak yang diproduksi, yang ditampung di tangki-tangki sementara ini sebelum kapal tanker datang, kita kumpulkan sampai akhir Desember akan kita lifting. Prediksi pada Desember itu nanti produksi kita bisa 625 ribu BOPD,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Secara rinci, total produksi ytd per 10 November itu terdiri atas minyak 529.449 BOPD, kondensat 53.174 BOPD, natural gas liquids (NGL) 23.118 barrel per day (BPD), dan kondensat hilir dari DSLNG (PT Donggi Senoro LNG) 279 barrel of condensate per day (BCPD).

    Adapun outlook 2025, total produksi ditargetkan 608.100 BOPD dengan rincian minyak 530.600 BOPD, kondensat 53.900 BOPD, NGL 23.100 BPD, dan DSLNG 500 BCPD, serta total lifting diprediksi 607 ribu BOPD.

    “Jadi, rata-rata total lifting minyak tahun ini (diperkirakan) 606-607 ribu BOPD atau melebihi target APBN,” ungkap Djoko.

    Berdasarkan KKKS, produksi minyak dan kondensat (BOPD) per 10 November 2025 itu berasal dari ExxonMobil Cepu Ltd sebanyak 153.932, PT Pertamina Hulu Rokan 151.053, PT Pertamina EP 68.504, PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java 25.538, PT Pertamina Hulu Mahakam 23.559, PT Pertamina Hulu Energi Oses 17.180, Petrochina Internasional Jabung Ltd 13.212, Medco E&P Natuna Ltd 16.747, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga 13.209, lalu BP Berau Ltd 7.653.

    Untuk PT Bumi Siak Pusako sebesar 7.654, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur 7.634, Job Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi 7.039, Texcal Energy Mahato Inc 6.584, PC Ketapang II Ltd 5.282, Saka Indonesia Pangkah Ltd 5.583, PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang 5.044, PT Imbang Tata Alam 4.678, PT Medco E&P Rimau 4.123, Petrogas (Basin) Ltd 4.063, dan KKKS lainnya 34.352.

    Untuk produksi NGL (BPD), Petrochina Internasional Jabung Ltd capai 15.395, Saka Indonesia Pangkah Ltd 787, East Kal Group/PT Badak 2.821, PT Pertamina EP 817, Petrogas (Basin) Ltd 237, serta Jadestone Energy (Lemang) Pte Ltd 2.060.

    Untuk produksi kondensat hilir, hanya DSLNG sebanyak 279 BOPD.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar 10 Daerah dengan UMK Tertinggi di Indonesia, Ada Bekasi & Jakarta

    Daftar 10 Daerah dengan UMK Tertinggi di Indonesia, Ada Bekasi & Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah daerah termasuk dalam daftar daerah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tertinggi di Indonesia pada 2025. Lantas, berapa besarannya jika naik hingga 10,5% sesuai dengan usulan buruh pada 2026?

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan belum terdapat keputusan akhir mengenai formula kenaikan upah minimum 2026, seiring dengan pembahasan yang masih terus berlangsung.

    “UMP belum, sedang kita bahas,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

    Dia menjelaskan, menjelang tenggat pengumuman pada 21 November, fase pembahasan UMP 2026 sedang berjalan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Dewan Pengupahan tingkat provinsi.

    Yassierli lantas menyebut bahwa pihaknya terus melakukan dialog bersama serikat pekerja dan kalangan pengusaha, dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

    Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terus mendorong kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 8,5% hingga 10,5%.

    Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa kenaikan upah minimum dihitung dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu. Mengingat kondisi makroekonomi yang dinilai tak terlalu berbeda dibandingkan tahun lalu, dia berharap agar kenaikan UMP setidaknya sama seperti tahun lalu, yakni 6,5%.

    “Kami bisa memahami apabila indeks tertentunya 0,9 sampai 1,0. Kalau pakai 0,9 sampai 1,0 berarti sekitar minimal kenaikan upah minimumnya bisa 7,77%,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

    Berikut daftar 10 daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia 2025:

    1. Kota Bekasi: Rp5.690.752
    2. Kabupaten Karawang: Rp5.599.593
    3. Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515
    4. DKI Jakarta: Rp5.397.761
    5. Kota Depok: Rp5.195.721
    6. Kota Cilegon: Rp5.128.084
    7. Kota Bogor: Rp5.126.897
    8. Kota Tangerang: Rp5.069.708
    9. Kabupaten Mimika: Rp5.005.678
    10. Kota Batam: Rp4.989.600

    Daftar 10 Daerah dengan UMK Tertinggi 2026 jika naik 10,5%:

    1. Kota Bekasi: dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.287.038
    2. Kabupaten Karawang: dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.188.572
    3. Kabupaten Bekasi: dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.142.644
    4. DKI Jakarta: dari Rp5.397.761 menjadi Rp5.964.587
    5. Kota Depok: dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.740.279
    6. Kota Cilegon: dari Rp5.128.084 menjadi Rp5.666.568
    7. Kota Bogor: dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.665.132
    8. Kota Tangerang: dari Rp5.069.708 menjadi Rp5.602.037
    9. Kabupaten Mimika: dari Rp5.005.678 menjadi Rp5.530.965
    10. Kota Batam: dari Rp4.989.600 menjadi Rp5.514.048

  • BMKG Ungkap Wilayah yang Hadapi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wanti-wanti Kemenkes

    BMKG Ungkap Wilayah yang Hadapi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wanti-wanti Kemenkes

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem. Kondisi ini diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan, 10 hingga 16 November 2025.

    Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan potensi cuaca ekstrem yang signifikan diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sepanjang pekan ini.

    BMKG juga memperkirakan hujan dengan kategori lebat, sangat lebat, masih akan berlanjut di sejumlah wilayah hingga periode 13-16 November 2025

    Penyebab Cuaca Ekstrem

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan peningkatan intensitas hujan kali ini dipicu oleh berbagai faktor dinamika atmosfer berskala global hingga lokal yang tengah aktif secara bersamaan. Kondisi ini dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

    “Beberapa faktor utama yang berperan pada periode ini antara lain Siklon Tropis FUNG-WONG, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Ekuator yang masih aktif di wilayah Indonesia hingga pertengahan November,” ujar Guswanto di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Siklon Tropis FUNG-WONG kini terpantau di Laut Filipina timur dan bergerak ke arah barat laut menuju Luzon, yang bisa berdampak tidak langsung bagi Indonesia. Fenomena ini mendorong peningkatan pertumbuhan awan hujan dan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua bagian utara.

    Kombinasi antara Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang Kelvin dan Rossby Ekuator memperkuat pembentukan awan di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

    “Kondisi ini membuat potensi hujan sedang hingga sangat lebat meningkat di banyak wilayah dalam beberapa hari ke depan,” kata Guswanto.

    Wilayah yang Terdampak

    Di periode 10-12 November 2025, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di:

    Sebagian besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Sementara itu, hujan lebat, sangat lebat (status siaga) berpotensi terjadi di:

    Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sumatra Barat, NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan NTT.

    Sementara di periode 13-16 November, wilayah dengan status Siaga mencakup:

    Bengkulu, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Adapun hujan sedang-lebat berpotensi terjadi di wilayah yang lebih luas, termasuk:

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Selatan.

    Potensi angin kencang juga masih terpantau di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Bali, DKI Jakarta, dan Banten.

    Imbauan BMKG untuk Masyarakat

    BMKG mengimbau agar masyarakat yang ada di wilayah dengan intensitas hujan tinggi, perlu ada kesiapsiagaan terkait potensi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Ini terutama di wilayah dengan topografi curam dan daerah aliran sungai.

    Maka dari itu, BMKG meminta masyarakat untuk menghindari aktivitas saat hujan lebat turun yang disertai petir dan angin kencang. Hindari beberapa area, seperti:

    Area terbuka.Pohon.Bangunan yang rapuh.

    Wanti-wanti Kemenkes di Tengah Cuaca Ekstrem

    Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan juga mengimbau agar masyarakat dapat terhindar dari penyakit selama menghadapi cuaca ekstrem tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, mengingatkan untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

    Mulai dari mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, rutin melakukan aktivitas fisik, dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan.

    “Cuci tangan dengan air mengalir dan sabut atau hand sanitizer. Gunakan juga masker bagi orang yang sedang sakit atau jika di keramaian, dan terapkan etika batuk atau bersin,” beber Aji saat dihubungi detikcom, Selasa (11/11).

    “Apabila diperlukan, dapat melakukan vaksinasi influenza setahun sekali, khususnya bagi pelaku perjalanan dan masyarakat kelompok berisiko tinggi. Misalnya seperti tenaga kesehatan, lansia, ibu hamil, dan individu dengan penyakit kronis,” tambahnya.

    Aji mengungkapkan vaksin influenza tahunan memang belum menjadi bagian dari program imunisasi rutin nasional di Indonesia. Tetapi, vaksin tersebut tetap direkomendasikan bila dibutuhkan.

    “Jika sakit memberat, segera ke dokter atau fasyankes terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Mensos Imbau Masyarakat Waspada Hadapi Cuaca Ekstrem”
    [Gambas:Video 20detik]
    (sao/naf)

  • SKK Migas Dorong Pertamina Garap Blok Tuna Bareng BUMN Rusia

    SKK Migas Dorong Pertamina Garap Blok Tuna Bareng BUMN Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong PT Pertamina (Persero) ikut menggarap pengembangan Blok Tuna di lepas pantai Natuna Utara bermitra dengan BUMN Rusia, Zarubezhneft. 

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya berharap agar perusahaan pelat merah lokal dapat berkontribusi dalam proyek lapangan gas di perbatasan antara Indonesia dan Vietnam tersebut. 

    “Kita berharap ada Pertamina di situ, ada perusahaan nasional. Ya berharap gitu kan, perusahaan dalam negeri kan BUMN siapa lagi selain Pertamina, juga swasta nasional lainnya,” kata Djoko kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (11/11/2025). 

    Djoko juga mendorong agar keputusan terkait pengganti resmi mitra Zarubezhneft ini dapat keluar pada November 2025. Sebelumnya, perusahaan Rusia itu bermitra dengan perusahaan asal Inggris, Premier Oil Tuna B.V (Harbour Energy Group) dengan hak partisipasi 50%. 

    “Sudah [open data] saya minta November ini selesai, selesai keputusan Harbournya setelah itu siapa [ambil alih]. Biar enggak molor-molor, insyaallah Pertamina dan partner lain kan bisa juga,” tuturnya. 

    Blok Tuna diperkirakan memiliki potensi gas di kisaran 100 hingga 150 million standard cubic feet per day (MMscfd). Investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun.   

    Perkiraan biaya investasi untuk pengembangan Lapangan Tuna terdiri atas investasi (di luar sunk cost) sebesar US$1,05 miliar, investasi terkait biaya operasi sampai dengan economic limit sebesar US$2,02 miliar, dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar US$147,59 juta.  

    Untuk mendorong keekonomian, pemerintah memberikan beberapa insentif dengan asumsi masa produksi sampai 2035 atau 11 tahun mendatang. Pemerintah mengambil bagian gross revenue sebesar US$1,24 miliar atau setara dengan Rp18,4 triliun.    

    Sebelumnya, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menuturkan, Harbour Energy Group tak bisa melanjutkan penggarapan Blok Tuna. Hal ini tak lepas dari pengenaan sanksi dari negara Barat kepada Rusia. 

    Namun, Indonesia memiliki kepentingan untuk mengejar target on stream dari Blok Tuna pada 2028-2029. Oleh karena itu, pengembangan Blok Tuna oleh Zarubezhneft harus dilanjutkan. 

    “Jadi hari ini bagi kepentingan Indonesia kita ingin on stream sesuai target. Jadi dalam konteks ini kita menugaskan operator hari ini untuk melanjutkan kegiatan front-end engineering design [FEED] untuk lanjut,” katanya.

  • Feri dari Batam ke Singapura Tabrakan dengan Kapal Tanker

    Feri dari Batam ke Singapura Tabrakan dengan Kapal Tanker

    Singapore, Beritasatu.com – Sebuah feri penumpang yang berlayar dari Batam menuju Singapura bertabrakan dengan kapal tanker di perairan Southern Islands.

    Seluruh 165 penumpang dan tujuh kru berhasil turun dengan selamat di terminal feri HarbourFront Centre, menurut keterangan Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura atau Maritime and Port Authority of Singapore (MPA), seperti dilansir dari CNA, Selasa (11/11/2025).

    Tabrakan antara feri berbendera Singapura dan kapal tanker berbendera Marshall Islands bernama La Digue terjadi sekitar pukul 17.00 waktu setempat, ketika feri dalam perjalanan menuju HarbourFront Centre.

    MPA segera mengerahkan kapal patroli untuk memandu feri tersebut menuju Singapura. Feri bernama Horizon 9 mengalami kerusakan pada bagian haluan di atas garis air, tetapi tetap beroperasi penuh selama perjalanan kembali, menurut MPA. Sementara itu, tanker La Digue tidak melaporkan kerusakan.

    “Tidak ada laporan cedera pada penumpang maupun kru, serta tidak ditemukan pencemaran lingkungan akibat insiden tersebut. Lalu lintas navigasi dan operasi pelabuhan tidak terdampak,” tambah MPA.

    Sebuah video yang diunggah penumpang di media sosial menunjukkan kapal tanker melintas sangat dekat dengan bagian depan feri yang dioperasikan oleh Horizon Fast Ferry. Perusahaan tersebut melayani sejumlah perjalanan antara Singapura dan Batam dengan durasi sekitar 45 menit.

  • Pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah

    Pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menekan laju alih fungsi sawah yang selama ini mengancam ketahanan pangan nasional.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Terbatas tentang Rencana Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Selasa, mengatakan percepatan LP2B akan memberi kepastian bagi petani.

    “Kalau ini sudah selesai, para petani bisa tenang karena sawahnya tidak bisa dialihfungsikan lagi … Mereka dapat mengatur kerja jangka panjang dengan lebih aman,” kata Zulkifli.

    Lebih lanjut ia mengatakan proses penetapan LP2B diharapkan dapat rampung tahun 2025.

    LP2B merupakan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk tetap digunakan sebagai lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan.

    LP2B diturunkan dari total Lahan Baku Sawah (LBS) dan sebagian di antaranya masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang memiliki perlindungan hukum lebih ketat terhadap alih fungsi.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan ketersediaan lahan sawah merupakan syarat mutlak ketahanan pangan.

    Ia mengatakan pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare. Pemerintah juga menetapkan 87 persen dari LBS di Indonesia menjadi LP2B yang tidak boleh dialihfungsikan.

    Namun, ia mengatakan hingga kini, hanya 194 kabupaten/kota yang telah mencantumkan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga totalnya baru sekitar 57 persen.

    “Kondisi ini rentan terjadinya alih fungsi lahan,” katanya.

    Lebih lanjut ia mengatakan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah diperlukan untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian dan posisi Menko, sekaligus memperluas cakupan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari delapan provinsi menjadi 12 provinsi.

    Nusron mengatakan sebelum ada ketentuan LSD, rata-rata alih fungsi sawah mencapai 80.000 sampai dengan 120.000 hektare per tahun. Namun, di delapan provinsi yang sudah menetapkan LSD selama lima tahun terakhir, alih fungsi hanya 5.618 hektare.

    Delapan provinsi tersebut, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Banten, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

    “Data ini menunjukkan kebijakan LSD efektif menekan alih fungsi lahan,” ujar dia.

    Dalam rapat tersebut juga dibahas percepatan pembentukan tim dan verifikasi penetapan LP2B serta LSD di 12 provinsi lain, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

    Menko Pangan akan ditunjuk sebagai koordinator pengendalian alih fungsi lahan, dengan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan sebagai wakil koordinator, serta Menteri ATR/BPN sebagai ketua harian.

    Merujuk data dari Kementerian Pertanian pada 2020, selama kurun waktu lima tahun (2015-2019), terdapat pengurangan luas lahan sawah pertanian dari 8,09 juta hektare pada 2015 menjadi 7,46 hektare pada 2019.

    Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 2022, rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah di Indonesia mencapai 100.000 hingga 150.000 hektare per tahun.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PGN Batam: 2.783 pelanggan terlayani jaringan gas di 16 perumahan

    PGN Batam: 2.783 pelanggan terlayani jaringan gas di 16 perumahan

    Untuk saat ini sudah 2.783 pelanggan yang ‘gas-in’, dari total target 4.045 sambungan rumah tangga di tahap pertama

    Batam (ANTARA) – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mencatat sebanyak 2.783 pelanggan rumah tangga telah menikmati jaringan gas bumi (jargas) yang tersebar di 16 perumahan, per 11 November 2025.

    Area Support PGN Batam Dendi Denintama mengatakan pemasangan tersebut tersebar di 16 perumahan dari total 23 lokasi yang menjadi sasaran pada tahap pertama.

    “Untuk saat ini sudah 2.783 pelanggan yang ‘gas-in’, dari total target 4.045 sambungan rumah tangga di tahap pertama. Kami masih fokus di lokasi Batam Kota, Sagulung dan Batu Aji,” ujar Dendi Denintama dihubungi di Batam, Selasa.

    Adapun 16 perumahan yang sudah tersambung jaringan gas meliputi Taman Carina, Rosinton, Cemara Asri, Taman Anugerah, Taman Teratai 3, Masyeba, Sierra, Graha Nusa Batam, Mitra Centre, Suka Maju, Villa Muka Kuning, Legenda Malaka, Hang Tuah Kasturi, Oma, Villa Hang Lekir, dan KDA.

    Dendi menjelaskan pelanggan PGN Batam saat ini masih didominasi oleh rumah tangga, ritel dan industri.

    “Untuk kantor pemerintahan, termasuk dinas dan instansi daerah, belum ada yang dipasang jargas,” kata dia.

    Ia menambahkan, untuk dapur dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pasokan gasnya disuplai oleh anak perusahaan PGN, PT Gagas Energi Indonesia (Gagas).

    “Kebetulan karena di sekitar lokasi dapur MBG belum ada pipa PGN,” ujar dia.

    Program jargas rumah tangga di Batam menjadi salah satu upaya memperluas akses energi bersih yang ramah lingkungan dan memiliki harga kompetitif di perkotaan dan pemukiman.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.