Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • BAIC Perluas Jaringan, Targetkan 25 Dealer hingga Akhir 2025

    BAIC Perluas Jaringan, Targetkan 25 Dealer hingga Akhir 2025

    Jakarta, FORTUNE – BAIC Indonesia semakin agresif memperluas jangkauan bisnisnya di Tanah Air. Mengawali 2025, merek otomotif asal Tiongkok ini resmi membuka Boutique Dealer pertamanya di Indonesia yang berlokasi di JHL Tower, Gading Serpong, Tangerang.

    Keberadaan dealer ini menandai langkah awal ekspansi besar BAIC, dengan target mencapai 25 jaringan dealer hingga akhir 2025.

    Boutique Dealer Gading Serpong by JHL Auto ini hadir dengan konsep unik, hanya melayani penjualan kendaraan (1S – Sales) tanpa layanan servis atau suku cadang.

    Namun, daya tarik utamanya terletak pada kemewahan dan kenyamanan yang ditawarkan, sekelas hotel bintang lima. Dengan desain modern dan eksklusif, dealer ini bertujuan memberikan pengalaman premium bagi para calon konsumen BAIC.

    General Manager JHL Auto, Michael Halim, menegaskan pembukaan Boutique Dealer ini merupakan bagian dari komitmen JHL Auto dalam menghadirkan layanan berkualitas tinggi berstandar internasional.

    “Kami ingin memberikan pengalaman berbeda bagi konsumen di area Tangerang Selatan dan sekitarnya. Boutique Dealer ini akan menjadi tempat eksklusif bagi mereka yang ingin merasakan kemewahan dalam membeli kendaraan BAIC,” kata Michael dalam keterangannya, Rabu (5/2).

    Ekspansi besar, target 25 dealer di seluruh indonesia

    Sejak hadir enam bulan lalu di Indonesia, BAIC telah membangun enam jaringan dealer di berbagai tempat, yakni Bandung, Surabaya, Samarinda, Cibubur, Medan, dan PIK2. JHL Auto juga menjadi jaringan dealership pertama yang menawarkan layanan lengkap, meliputi penjualan, servis, dan suku cadang (3S).

    Melihat respons positif dari pasar, BAIC Indonesia menargetkan ekspansi hingga 25 dealer baru pada akhir 2025. Dealer-dealer ini akan tersebar di berbagai wilayah strategis, termasuk Pulau Jawa (Semarang, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Banyuwangi, Sidoarjo, Bekasi), Sumatra (Batam, Pekanbaru, Palembang), Sulawesi (Makassar), Kalimantan (Banjarmasin), Bali (Denpasar), dan Nusa Tenggara (Lombok).

    Dengan ekspansi ini, BAIC berupaya menghadirkan layanan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, baik dalam hal pembelian kendaraan maupun layanan purnajual.

    Penawaran eksklusif bagi konsumen

    Boutique Dealer BAIC Gading Serpong by JHL Auto juga memberikan berbagai keuntungan bagi konsumen yang membeli kendaraan di sana. Salah satunya adalah kesempatan menjadi Platinum Member pada aplikasi MYJHL, yang menawarkan berbagai promo eksklusif dari jaringan bisnis JHL Group.

    Untuk merayakan pembukaannya, BAIC menawarkan harga spesial bagi dua model unggulannya.

    Harga BAIC X55 II mendapatkan potongan Rp50 juta, dari Rp491 juta menjadi Rp441 juta. Sementara itu, BJ40 Plus mendapatkan diskon Rp10 juta, dari Rp790 juta menjadi Rp780 juta.

    Tak hanya itu, konsumen juga akan mendapatkan voucer bahan bakar senilai Rp5 juta untuk setiap pembelian hingga 12 Februari 2025.

    Dengan jaringan dealer yang semakin luas dan layanan premium yang ditawarkan, BAIC optimistis dapat menarik lebih banyak konsumen di Indonesia.

  • 8 TNI AD Bakal Tingkatkan Status Lima Korem Jadi Kodam, Ini Lokasinya Nasional

    8 TNI AD Bakal Tingkatkan Status Lima Korem Jadi Kodam, Ini Lokasinya Nasional

    TNI AD Bakal Tingkatkan Status Lima Korem Jadi Kodam, Ini Lokasinya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    TNI Angkatan Darat
    (AD) akan meningkatkan status lima Komando Resor Militer (Korem) menjadi Komando Daerah Militer (Kodam).
    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengungkapkan lokasi-lokasi Korem yang akan ditingkatkan statusnya.
    “Satu, ada di Papua Selatan, ada di Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, ada Riau dengan Kepulauan Riau, ada di Lampung dengan Bengkulu. Nah, intinya itu,” kata Wahyu, saat ditemui di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
    “Sementara konsepnya demikian. Ada lima. Jadi, ada lima
    peningkatan status
    ,” tambah dia.
    Proses peningkatan status ini sedang berlangsung dan menjadi salah satu prioritas Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk segera diwujudkan.
    Peningkatan status
    ini bukan tanpa alasan.
    TNI AD menilai bahwa pembentukan Kodam baru akan berhubungan erat dengan sistem pertahanan dan keamanan wilayah.
    Selain itu, Kodam baru diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan
    swasembada pangan
    .
    “Karena tentu, struktur organisasi itu juga berpengaruh terhadap langkah-gerak, keputusan, dan manuver jajaran yang ada di lapangan. Semakin tinggi, tentu beberapa unsur di bawahnya akan semakin banyak,” ungkapnya.
    Dengan demikian, peningkatan status ini diharapkan dapat menambah jumlah pasukan yang ada.
    TNI AD menargetkan bahwa proses peningkatan status Korem menjadi Kodam ini akan rampung pada tahun 2025.
    “Insha Allah (selesai 2025). Sekarang sedang berproses,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI hanya memiliki Satuan Siber, bukan matra siber

    TNI hanya memiliki Satuan Siber, bukan matra siber

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (tengah) dan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kiri) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Menhan: TNI hanya memiliki Satuan Siber, bukan matra siber
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 07:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa saat ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya memiliki Satuan Siber, bukan matra siber.

    “Kalau ada matra siber, nanti ada Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Staf Angkatan Siber. Akan tetapi, di antara para kepala staf dan Panglima itu ada Satuan Siber,” kata Sjafrie dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).

    Ia lantas menjelaskan bahwa Satuan Siber di TNI saat ini memiliki kesamaan dengan Pusat Pertahanan Siber di Kementerian Pertahanan.

    “Dan sekarang sedang dikembangkan oleh Panglima bahwa Satuan Siber itu mengambil dari tenaga-tenaga profesional, bukan mereka yang sudah aktif sebagai prajurit. Nah ini yang kami bedakan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Menhan menginginkan agar Satuan Siber di TNI memiliki teknologi yang tinggi, tetapi sumber daya manusianya hanya sedikit.

    “Ini yang kami ingin. Sebetulnya Satuan Siber itu yang dibutuhkan teknologi, bukan padat karya, bukan perlu orang yang banyak,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa Satuan Siber di institusinya telah berjalan.

    “Saya sudah membentuk Satuan Siber yang di mana saya rekrut dari hacker-hacker (peretas-peretas, red.), dan masyarakat yang memiliki kemampuan siber, dan sudah mulai beroperasi,” ujar Panglima.

    Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menanyakan progres matra siber kepada Menhan dan Panglima TNI dalam rapat tersebut.

    “Mohon penjelasan untuk berikutnya, pada pertemuan berikutnya barangkali, ini titipan. Sudah sampai di mana perencanaan angkatan matra keempat, Angkatan Siber?” tanya Rizal.

    Sumber : Antara

  • Indonesia Bidik Rudal India di Tengah Ketegangan dengan China

    Indonesia Bidik Rudal India di Tengah Ketegangan dengan China

    Jakarta –

    Indonesia dan India hampir menyelesaikan negosiasi kesepakatan senilai $450 juta (sekitar Rp7,1 triliun) untuk ekspor rudal jelajah supersonik BrahMos.

    Jika kesepakatan tercapai, Indonesia akan menjadi negara ASEAN kedua setelah Filipina yang memiliki sistem rudal ini.

    Selama kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke New Delhi, ia bertemu dengan CEO BrahMos, Jaiteerth Joshi, didampingi Perdana Menteri India Narendra Modi.

    Delegasi tingkat tinggi yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Laksamana Muhammad Ali, juga telah mengunjungi fasilitas BrahMos.

    Perkuat pertahanan di tengah ketegangan dengan Cina

    Rudal yang dikembangkan bersama oleh India dan Rusia ini semakin diminati oleh negara-negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah, baik dalam versi berbasis darat maupun kapal perang.

    Banyak analis menilai akuisisi rudal ini sebagai bagian dari strategi Indonesia untuk memperkuat angkatan lautnya dan memodernisasi militer di tengah meningkatnya ketegangan terkait klaim teritorial Cina di kawasan.

    Cina terus mendorong ambisi teritorialnya di Laut Cina Selatan melalui kombinasi taktik koersif dan pembangunan militer, meskipun wilayah ini juga diklaim oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

    Srikanth Kondapalli, profesor studi Cina di Universitas Jawaharlal Nehru, mengatakan bahwa penawaran India untuk memasok rudal BrahMos kepada Indonesia sudah dalam tahap akhir negosiasi dan tidak seharusnya menimbulkan kekhawatiran.

    “Saya rasa India tidak khawatir soal ini. Cina sendiri telah mentransfer teknologi nuklir dan rudal balistik ke Pakistan serta kapal selam ke Myanmar, Bangladesh, dan lainnya, yang berdampak pada keamanan India,” kata Kondapalli.

    “Kala itu, Cina menyebutnya sebagai kesepakatan antara dua negara berdaulat, jadi sekarang mereka tidak seharusnya marah atas penjualan India ke Asia Tenggara atau negara lain,” tambahnya.

    Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri India menolak berkomentar mengenai detail kesepakatan rudal ini.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Manuver India dalam menyeimbangkan hubungan dengan Cina

    Sejak Oktober 2024, India dan Cina telah melakukan serangkaian langkah membangun kepercayaan untuk menormalkan hubungan bilateral mereka yang sempat tegang akibat sengketa perbatasan dan ketegangan geopolitik.

    Upaya ini menyusul pertemuan penting antara Modi dan Presiden Cina Xi Jinping di sela-sela KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia.

    Kedua negara telah mengambil langkah untuk menstabilkan hubungan, termasuk membuka kembali layanan penerbangan langsung, memulai ziarah lintas negara, dan meningkatkan perdagangan perbatasan.

    Langkah ini diambil setelah kedua pihak menarik pasukan mereka dari dua titik sengketa di perbatasan pegunungan tinggi yang memicu bentrokan pada 2020 dan menewaskan setidaknya 20 tentara India serta empat tentara Cina.

    Kondapalli menegaskan bahwa dengan mempersenjatai Indonesia, India mengirimkan sinyal bahwa keterlibatannya dengan Cina tidak akan mengorbankan komitmennya terhadap kawasan Indo-Pasifik.

    “Penjualan BrahMos bertujuan menciptakan keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara karena Cina terus melakukan militerisasi di wilayah tersebut dengan mengabaikan negara lain,” katanya.

    Alka Acharya, Direktur Kehormatan Institute of Chinese Studies di New Delhi, menyebut bahwa rencana penjualan rudal ini telah lama direncanakan dan mendapat sorotan dari beberapa pengamat Cina.

    “Ini bukan tawaran baru yang bisa dikaitkan dengan ketegangan saat ini. Namun, tentu saja hal ini tidak akan luput dari perhatian, dan respons resmi Cina kemungkinan akan menyatakan keberatan mereka dengan tegas—terutama dengan alasan bahwa ini dapat memperburuk stabilitas kawasan,” ujar Acharya.

    “Namun, posisi India harus tetap bahwa ini bukan ditujukan terhadap negara ketiga mana pun dan murni demi pertahanan sah Indonesia. Hal ini juga tidak mungkin menggagalkan proses normalisasi hubungan antara India dan Cina,” tambahnya.

    Menangkal ancaman tanpa konfrontasi

    India dan Indonesia sama-sama khawatir terhadap meningkatnya unjuk kekuatan Cina, mendorong kerja sama keamanan yang lebih erat di antara keduanya.

    Pemerintah Indonesia telah beberapa kali bersitegang dengan Cina atas Kepulauan Natuna, yang berada dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia tetapi juga diklaim oleh Cina. Kapal nelayan dan penjaga pantai Cina kerap memasuki wilayah ini.

    Dalam beberapa minggu ke depan, delegasi pertahanan tingkat tinggi Indonesia dijadwalkan mengunjungi India untuk melanjutkan pembicaraan mengenai kerja sama pertahanan.

    Anil Wadhwa, mantan diplomat India, mengatakan bahwa diversifikasi kemitraan pertahanan oleh negara-negara Asia Tenggara dari ketergantungan pada Cina seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi pengaruh Cina yang dapat memicu ketegangan diplomatik.

    “Cina aktif membantu Pakistan dalam mengembangkan kemampuan angkatan lautnya serta angkatan udara melalui jet tempur F-17 yang dikembangkan bersama. Cina juga menjual peralatan militer ke Bangladesh, Sri Lanka, dan Myanmar,” kata Wadhwa.

    Ia juga merujuk pada pembelian sistem rudal anti-kapal BrahMos senilai $375 juta (sekitar Rp5,9 triliun) oleh Filipina pada 2022.

    “Penjualan rudal BrahMos ke Indonesia, dan sebelumnya ke Filipina, adalah respons terhadap permintaan negara-negara ini akan sistem pertahanan yang dapat menangkal agresi Cina di Laut Cina Selatan,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa dalam konteks ini, India tidak perlu terlalu khawatir dengan reaksi Cina.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    Lihat Video ‘Rudal Jumbo yang Dipamerkan India ke Prabowo’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pusat Data Nasional Batam Disetop, Menteri Meutya Ungkap Alasannya

    Pusat Data Nasional Batam Disetop, Menteri Meutya Ungkap Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghentikan salah satu proyek nasional, yaitu Pusat Data Nasional (PDN) yang ada di Batam. 

    Sekjen Komdigi Ismail mengatakan, PDN Batam dipilih untuk tidak dilanjutkan pada tahun ini seiring dengan penghentian kebijakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Adapun jumlah PHLN mencapai Rp 773 miliar.

    “Sehubungan dengan pembatalan proyek, data center di Batam akan ditiadakan,” ujar Ismail saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Penjelasan Meutya Hafid soal Pusat Data Nasional Batam

    Ditemui usai rapat, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid turut menjelaskan alasan tidak dilanjutkannya pembangunan PDN Batam.

    Dia mengatakan tidak dilanjutkannya proyek ini bukan disebabkan oleh efisiensi yang dilakukan oleh kementerian, melainkan karena tidak adanya kelanjutan dari kontrak kerja sama yang telah terjalin dengan Korea Selatan.

    “Jadi tidak ada pembatalan proyek PDN Batam karena efisiensi, sama sekali tidak seperti itu. Kondisinya adalah kontrak yang waktu itu sudah, kontrak yang sangat awal, waktu itu dengan Korea Selatan, tidak dijalankan selama waktu 2 tahun,” jelas Menkomdigi.

    “Jadi dengan demikian, karena tidak berjalan, ya berarti anggarannya dari Komdigi dikembalikan ke pemerintah,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, pemerintah merencanakan untuk membangun tiga PDN di Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Batam , dan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Pembangunan pusat data itu sebagai cara pemerintah dalam menggabungkan data center kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang sebelumnya terpisah-pisah.

    (fab/fab)

  • Daftar Harga BBM Bahan Bakar Minyak Rabu 5 Februari 2025, Cek Pertalite hingga Pertamax

    Daftar Harga BBM Bahan Bakar Minyak Rabu 5 Februari 2025, Cek Pertalite hingga Pertamax

    Daftar Harga BBM Bahan Bakar Minyak Rabu 5 Februari 2025, Cek Pertalite hingga Pertamax

    TRIBUNJATENG.COM- PT Pertamina kembali melakukan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM khususnya untuk BBM nonsubsidi.

    Diketahui kebijakan penyesuaian harga ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2025.

    Berdasarkan penyesuaian tersebut diketahui terdapat beberapa jenis BBM yang mengalami kenaikan diantaranya Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Pertamax Green (RON 95) Dexlite hingga Pertamina Dex.

    Terkait dengan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan, yakni Rp 10.000. 

    Begitu pula dengan harga Solar Subsidi yakni masih Rp 6.800 per liter.

    Dikutip dari Kompas.com melalui Fadjar Djoko Santoso selaku Vice President Corporate Communivation Pertamina mengungkapkan jika harga BBM setiap bulannya akan dilakukan update harga.

    “Setiap bulan harga BBM diupdate. Untuk penyesuaian harganya bisa dicek di laman resmi Pertamina,” ujar Djoko Santoso.

    Melalui laman resminya, Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

    Kepmen tersebut merupakan perubahan atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

    Berikut Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Februari 2025:

    Update Harga BBM Terbaru Per 1 Februari 2025

    Aceh

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14.800
    Dexlite: Rp 14.600

    Free Trade Zone (FTZ) Sabang

    Pertamax: Rp 11.800
    Pertalite: Rp 10.000
    Dexlite: Rp 13.400

    Sumatera Utara

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Sumatera Barat

    Pertamax Turbo: Rp 14.650
    Pertamax: Rp 13.500
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.450
    Dexlite: Rp 15.250

    Riau

    Pertamax Turbo: Rp 14.650
    Pertamax: Rp 13.500
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.450
    Dexlite: Rp 15.250

    Kepulauan Riau

    Pertamax Turbo: Rp 14.650
    Pertamax: Rp 13.500
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.450
    Dexlite: Rp 15.250

    Free Trade Zone (FTZ) Batam

    Pertamax Turbo: Rp 13.350
    Pertamax: Rp 12.300
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14.100
    Dexlite: Rp 13.900

    Jambi

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Bengkulu

    Pertamax Turbo: Rp 14.650
    Pertamax: Rp 13.500
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.450
    Dexlite: Rp 15.250

    Sumatera Selatan

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Bangka Belitung

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Lampung

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    DKI Jakarta

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Banten

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Jawa Barat

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Jawa Tengah

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Yogyakarta

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Jawa Timur

    Pertamax Turbo: 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Bali

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Nusa Tenggara Barat

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Nusa Tenggara Timur

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 19.700
    Pertamax: Rp 12.500
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600
    Biosolar (Non Subsidi): Rp 14.500

    Kalimantan Barat

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Kalimantan Tengah

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Kalimantan Selatan

    Pertamax Turbo: Rp 14.650
    Pertamax: Rp 13.500
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.450
    Dexlite: Rp 15.250

    Kalimantan Timur

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Kalimantan Utara

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Sulawesi Utara

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Gorontalo

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Sulawesi Tengah

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Sulawesi Tenggara

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Sulawesi Selatan

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Sulawesi Barat

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Maluku

    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Dexlite: Rp 14.950

    Maluku Utara

    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Dexlite: Rp 13.900

    Papua

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Dexlite: Rp 14.950

    Papua Barat

    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Papua Selatan

    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Dexlite: Rp 14.950
    Papua Pegunungan
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Dexlite: Rp 14.950

    Papua Tengah

    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Dexlite: Rp 14.950
    Papua Barat Daya
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    (*)

  • Indef Ungkap Alasan Perbedaan Gaji TKA Tinggi Dibandingkan Pekerja Indonesia

    Indef Ungkap Alasan Perbedaan Gaji TKA Tinggi Dibandingkan Pekerja Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebutkan alasan gaji tenaga kerja asing (TKA) yang lebih tinggi dibandingkan pekerja Indonesia di perusahaan lokal.

    Esther menyebutkan, perbedaan upah tersebut rata-rata disebabkan oleh skill pekerja yang belum bersaing. Adanya ketimpangan skill dan kompetensi antara tenaga kerja tersebut beriringan dengan pendapatan yang diterima.

    “Kalau itu karena standarnya sih. Jika memang mau, kita harus upgrade skill ya, sehingga kemampuan dan kompetensi kita sama dengan kemampuan TKA,” jelas Esther di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Apabila skill dan kompetensi pekerja Indonesia sudah dapat bersaing dengan TKA, Esther menyebut negosiasi kontrak kerja bisa berlangsung selayaknya standar pasar ketenagakerjaan internasional.

    “Dari situ kita kan bisa argumentasi, soalnya orang Indonesia itu nerimo-nerimo (menerima) saja. Kalau saya suka argue gitu, kalau tidak benar (adil), saya akan argue gitu,” terang Esther dalam menanggapi gaji TKA yang tinggi.

    Sebelumnya, Direktur The Reform Initiative Wildan Syafitri membeberkan pengaruh kebijakan hilirisasi industri mineral terhadap perkembangan ekonomi lokal di Indonesia.

    Dalam risetnya, Wildan menuturkan masih terdapat kesenjangan upah yang diterima antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia.

    Wildan mengatakan, melalui risetnya di dua wilayah berbeda yakni di Batam dan Konawe. Dalam temuan risetnya, Wildan menjelaskan kesenjangan upah yang terjadi dapat berbeda tujuh kali hingga 10 kali lipat antara TKA dengan pekerja Indonesia.

    “Jadi saya pernah menghitung itu hampir 10 kali lipat ya,” ujar Wildan dalam diskusi hasil riset bersama Indef di Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).

    Wildan bahkan mengatakan, ketimpangan upah ini juga terjadi apabila TKA bekerja di Indonesia berpendapatan lebih besar dibandingkan tenaga lokal.

    Sementara jika TKI bekerja di luar negeri pun akan mengalami hal yang sama bila dibandingkan dengan tenaga kerja domestik di negara tujuan.

    “Kalau misalnya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, di luar negeri pun ya dengan orang luar negeri yang bekerja di Indonesia itu sekitar 10 kali lipat,” ucapnya dalam menanggapi gaji TKA yang tinggi.

  • Seleksi Pita 1,4 GHz Digelar Kuartal I/2025, Sebelum Lelang 700 MHz

    Seleksi Pita 1,4 GHz Digelar Kuartal I/2025, Sebelum Lelang 700 MHz

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menggelar seleksi spektrum 1,4 GHz pada kuartal I/2025,  sebelum pemerintah melelang pita frekuensi 700 MHz.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan Komdigi saat ini masih terus mematangkan persiapan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz. Jika ada kendala, seleksi digelar pada Februari atau Maret 2025.

    “Proses seleksi/evaluasi pita frekuensi 1,4 GHz direncanakan ada pada kuartal pertama/2025 ini, tetapi tentu dengan mempertimbangkan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (4/2/2025).

    Diketahui,  Komdigi berencana mengalokasikan pita frekuensi 1,4 GHz untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau layanan internet cepat tetap nirkabel. Komdigi menunggu masukan publik guna menyusun regulasi pemanfaatan seleksi tersebut. 

    BWA adalah teknologi khusus akses internet berkecepatan tinggi secara nirkabel (tanpa kabel) di area yang luas.

    Beberapa teknologi yang termasuk dalam BWA antara lain Wi-Fi, WiMAX atau teknologi nirkabel jarak jauh yang dapat mencakup area yang lebih luas daripada Wi-Fi, 4G/5G, hingga satelit. 

    Hinet (Berca) dan Bolt adalah beberapa merek Wimax yang terkenal pada masanya. 

    Komdigi menyampaikan terobosan kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

    Wayan juga mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz, kemudian baru pita frekuensi 700 MHz. Wayan tidak menjelaskan alasan seleksi 1,4 GHz lebih diprioritaskan, tetapi diduga berkaitan dengan rencana mendorong hadirnya internet cepat tetap nirkabel (FWA) yang mumpuni. 

    “Rencana kami saat ini, setelah seleksi/evaluasi pita frekuensi 1,4 GHz akan disusul kemudian dengan proses seleksi pita frekuensi 700 MHz dan pita frekuensi seluler lainnya,” kata Wayan. 

    Dalam draf Rancangan Peraturan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz diketahui bahwa hak penggunaan frekuensi diberikan dalam bentuk IPFR kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet Switched dengan wilayah layanan regional. 

    Ada 3 regional dengan jumlah zona layanan yang berbeda-beda. Regional 1 terdiri atas zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 9, dan zona 10. 

    Sementara itu regional 2 terdiri dari zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, dan zona 15. Terakhir, Regional 3 terdiri dari zona 11, zona 12, zona 13, dan zona 14. 

    Pembagian Zona

    Adapun mengenai pembagian wilayah di 15 zona tersebut adalah sebagai berikut: 

    -Zona 1, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara;

    -Zona 2, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi;

    -Zona 3, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung;

    -Zona 4, yaitu Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi;

    -Zona 5, yaitu Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi);

    -Zona 6, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

    -Zona 7, yaitu Provinsi Jawa Timur;

    -Zona 8, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

    -Zona 9, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua
    Barat Daya;

    -Zona 10, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;

    -Zona 11, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara;

    -Zona 12, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah;

    -Zona 13, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat;

    -Zona 14, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur;
    -Zona 15, yaitu Provinsi Kepulauan Riau.

  • Dampak Efisiensi Anggaran, Proyek Pusat Data Nasional Batam Batal

    Dampak Efisiensi Anggaran, Proyek Pusat Data Nasional Batam Batal

    Jakarta –

    Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau, resmi dibatalkan. Proyek Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) itu terdampak oleh efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sekjen Komdigi Ismail mengatakan pagu anggaran Komdigi di 2025 yang semula sebesar Rp 7,73 triliun kemudian disesuaikan mengikuti instruksi presiden dengan mengefisiensi anggaran 58,17% atau Rp 4,49 triliun.

    Salah satu proyek nasional, yakni PDN yang ada di Batam, dipilih untuk tidak dilanjutkan pada tahun ini seiring dengan penghentian kebijakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Ismail menyebutkan efisiensi anggaran yang bersumber dari PHLN ini mencapai Rp 773 miliar.

    “Sehubungan dengan pembatalan proyek, data center di Batam akan ditiadakan,” ujar Ismail saat rapat kerja dengan Komisi I, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Sebagai informasi, pemerintah merencanakan untuk membangun tiga PDN di Indonesia yang tersebar di Cikarang (Jawa Barat), Batam (Kepulauan Riau, dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (Kalimantan Timur). Pembangunan pusat data itu sebagai cara pemerintah dalam menggabungkan data center kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang sebelumnya terpisah-pisah.

    PDN Cikarang yang merupakan pusat data pertama pemerintah ditargetkan akan beroperasi pada Maret 2025 yang tertunda sejak pertengahan tahun lalu. Sedangkan, PDN Batam dalam perkembangan terakhir pada September 2024, masih berupa lahan kosong yang proyeknya masih ditinjau ulang pembangunannya ketika itu.

    Sementara itu, mengenai PDN yang ada di IKN, pemerintah belum mengungkapkan lebih lanjut terkait nasib proyeknya sampai saat ini. Informasi terakhir PDN di IKN masih dalam proses penyiapan lahan oleh pihak Otorita IKN (OIKN).

    (agt/fyk)

  • Ikuti Arahan Prabowo, Komdigi Pangkas Anggaran Rp 4,49 Triliun

    Ikuti Arahan Prabowo, Komdigi Pangkas Anggaran Rp 4,49 Triliun

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dampak pemangkasan anggaran 2025 sebesar Rp 4,49 triliun dari pagu awal anggaran Rp 7,73 triliun. Efisiensi anggaran ini berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan agar para kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun di tahun 2025 ini.

    Presiden juga meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar. Biaya perjalanan dinas, misalnya, diminta dipangkas hingga 50%.

    “Dengan dipa sebesar Rp 7,7 triliun ini, pada bulan ini kita menerima Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta (Surat Perintah) Menteri Keuangan Nomor S-37 terkait efisiensi belanja kementerian dan belanja negara APBN Tahun 2025,” ujar Sekjen Komdigi Ismail dalam pemaparannya di rapat kerja bersama Komisi I, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Disampaikan Ismail, usai memetakan program kembali berdasarkan efisiensi anggaran yang dilakukan presiden, Komdigi memotong anggaran di 2025 sebesar 58,17%.

    “Kementerian Komunikasi dan Digital mengalami penyesuaian anggaran dengan total efisiensi sebesar Rp 4,49 triliun atau sebesar 58,17% dari pagu alokasi anggaran 2025. Sehingga total anggaran yang dapat digunakan di tahun 2025 ini hanya sebesar Rp 3,2 triliun,” tutur Ismail,

    Lebih lanjut, Ismail menjelaskan efisiensi anggaran Komdigi itu berasal dari rupiah murni sebesar Rp 503,28 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 519,46 miliar, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 773 miliar sehubungan dengan pembatalan proyek data center di Batam.

    “PNBP BLU sebesar Rp 2,7 triliun yang akan berdampak pada pembayaran kewajiban KPBU dan operasi maintenance infrastruktur TIK di beberapa wilayah non-komersial yang sudah dicanangkan,” ungkap Ismail,

    Dengan demikian, Ismail mengatakan, Komdigi memiliki sisa anggaran 2025 setelah efisiensi sebesar Rp 3,23 triliun. “Ini akan dialokasikan untuk mencukupi belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran sebesar Rp 1,1 triliun hingga tersisa Rp 2,13 triliun yang akan dilakukan reprioritasi lagi untuk mendukung program kerja pemerintah sesuai dengan rencana-rencana awal,” pungkasnya.

    (agt/fyk)