Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Ekspansi ke Industri PLTS Terapung, Utomodeck Bangun Dua Pabrik di Batam dan Surabaya – Halaman all

    Ekspansi ke Industri PLTS Terapung, Utomodeck Bangun Dua Pabrik di Batam dan Surabaya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Utomodeck Group, produsen metal roofing dan cladding di Indonesia mengumumkan ekspansi bisnis ke industri Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung.

    Langkah strategis perluasan usaha ini dilakukan Utomodeck dengan membangun dua fasilitas produksi PLTS Terapung di Batam dan Surabaya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik serta ekspor.

    Dalam pengembangannya, Utomodeck Group melalui lini bisnisnya, Utomo SolaRUV, menjalin kerja sama dengan Sungrow Floating PV, perusahaan global di industri PLTS Terapung Tier-1. 

    Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Managing Director Utomo SolaRUV, Anthony Utomo, dan Direktur PT Sungrow Floating Batam, Arnold Layuk Mairi, di kantor pusat Utomodeck Group, Surabaya, pada Kamis 6 Februari 2025.

    Anthony Utomo menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam industri PLTS Terapung guna mendukung target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional. 

    “Indonesia memiliki potensi besar dalam penguasaan teknologi PLTS Terapung dan dapat bersaing secara global,” ujarnya dikutip, Sabtu (8/2/2025).

    Saat ini, Utomo SolaRUV telah mengoperasikan pabrik modul surya dan floater PLTS Terapung dengan merek “Utomo Floater” di Batam, yang memiliki kapasitas produksi mencapai 1 Gigawatt Peak (GWp). 

    Anthony menambahkan, kerja sama ini tidak hanya memperkuat rantai pasok dalam negeri, tetapi juga meningkatkan teknologi manufaktur PLTS Terapung di Indonesia.

    Di sisi lain, Direktur PT Sungrow Floating Batam, Arnold Layuk Mairi, menyatakan bahwa kolaborasi ini tidak hanya mencakup aspek bisnis, tetapi juga transfer teknologi dan peningkatan kapabilitas industri dalam negeri. 

    Menurutnya, kemitraan ini akan mempercepat inovasi, meningkatkan daya saing, serta membangun ekosistem industri PLTS Terapung yang berkelanjutan.

    Ekspansi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

    Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sinergi dalam hilirisasi komoditas dan pengembangan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi di tengah dinamika global.

    Dengan beroperasinya dua pabrik baru di Batam dan Surabaya, Utomodeck Group berkomitmen mendukung visi pemerintah dalam mencapai kemandirian energi dan meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri. (oln/kntan/kmps/*)

  • ESDM Ungkap Nasib Proyek Pipa Gas Cisem Rp2,7 Triliun di Tengah Efisiensi Prabowo

    ESDM Ungkap Nasib Proyek Pipa Gas Cisem Rp2,7 Triliun di Tengah Efisiensi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan pemotongan anggaran untuk kementerian/lembaga tak berdampak pada pembangunan proyek infrastruktur pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II maupun Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memotong anggaran belanja kementerian/lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total Rp306 triliun tahun ini.

    Menurut Yuliot, efisiensi anggaran yang tengah dijalankan oleh pemerintah itu tak akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur. Sebab, penghematan hanya dilakukan terhadap anggaran belanja kementerian/lembaga, termasuk Kementerian ESDM.

    Sementara, proyek pipa gas bumi Cisem Tahap II maupun Dumai-Sei Mangkei sebagian besar bakal berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM.

    “Rencana dari penerimaan negara bukan pajak itu sebagian bisa dimanfaatkan kembali. Jadi, untuk pemanfaatan itu adalah pembangunan infrastruktur,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/2/2025).

    Dia menuturkan, ketersediaan gas, terutama di Sumatera dan Batam sangat tinggi. Karenanya, harus ada percepatan proyek infrastruktur pipa supaya bisa gas termanfaatkan.

    Yuliot mengatakan sudah ada penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN untuk membangun pipa gas ruas Dumai-Sei Mangkei. Namun, proyek itu masih belum tereksekusi.

    “Kalau tidak dilakukan percepatan, biaya listrik yang ditanggung oleh industri kan semakin tinggi, jadi daya saing kita akan semakin tergerus,” sebut dia.

    Oleh karena itu, Yuliot mengatakan bahwa pemerintah bakal mempercepat proyek instalasi pipa gas bumi Dusem dan Cisem. Dengan begitu, ketersediaan gas di hulu bisa termanfaatkan secara optimal, terutama oleh sektor industri.

    “Jadi, pemerintah berusaha bagaimana percepatan pembangunan jaringan gas yang ada di Sumatra, termasuk aliran ke Batam. Untuk di Jawa juga sama, kita lakukan percepatan untuk Cisem,” tutur Yuliot.

    Pemerintah memulai proyek Pipa Gas Cisem Tahap II (Batang-Kandang Haur Timur) pada September 2024 lalu. Hal tersebut ditandai dengan pengelasan perdana (first welding) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.

    Penandatanganan kontrak Cisem II yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) itu telah dilakukan pada Agustus 2024. Adapun, kontrak senilai Rp2,8 triliun itu telah ditandatangani oleh pemenang lelang yaitu KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung. 

    Proyek tahap kedua Pipa Cisem yang sudah diresmikan itu bakal membentang sepanjang 245 km dari Batang hingga Kandang Haur Timur.

  • Hati-Hati, Konsumsi Seblak Berlebihan Bisa Picu Masalah Ginjal dan Pencernaan

    Hati-Hati, Konsumsi Seblak Berlebihan Bisa Picu Masalah Ginjal dan Pencernaan

    JAKARTA – Seblak termasuk camilan khas Indonesia yang banyak digemari, terutama di kalangan anak muda. Hidangan berbahan dasar kerupuk yang direbus ini biasanya disajikan dengan kuah pedas dan tambahan seperti telur, ayam, atau sosis.

    Meskipun lezat, konsumsi seblak secara rutin perlu diperhatikan karena dapat berdampak negatif pada kesehatan.

    Dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Bitung, dr. Lingga Ramot Gumelar, SpPD, mengungkapkan bahwa konsumsi seblak secara rutin atau makanan lain yang mengandung penyedap rasa berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan ginjal.

    “Asupan garam dan gula yang dikonsumsi secara berlebihan bisa memicu penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes,” jelas dr. Lingga seperti dikutip ANTARA.

    Menyoroti tren di kalangan anak muda yang gemar mengonsumsi seblak dan minuman manis, dr. Lingga menegaskan bahwa kebiasaan tersebut berisiko meningkatkan angka kejadian hipertensi dan diabetes. Kedua penyakit ini menjadi pemicu utama gangguan ginjal kronis yang semakin banyak terjadi.

    Menurut data dari International Diabetes Federation (IDF), pada tahun 2021 Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak, mencapai 19,5 juta orang. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 28,6 juta orang pada tahun 2045. Sementara itu, data dari Kementerian Kesehatan tahun 2018 menunjukkan prevalensi hipertensi di Indonesia telah mencapai 34,1 persen.

    Dr. Lingga menjelaskan hipertensi dan diabetes menyebabkan ginjal bekerja lebih keras dalam menyaring racun dan limbah dari tubuh. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa pengelolaan yang baik, risiko gagal ginjal akan semakin besar.

    Selain berdampak pada ginjal, konsumsi seblak yang tinggi akan garam, penyedap rasa, serta cabai juga dapat menimbulkan masalah pencernaan. Lambung menjadi organ pertama yang terdampak akibat konsumsi makanan pedas dan berbumbu tajam secara berlebihan, yang dapat menyebabkan iritasi lambung hingga peningkatan produksi asam lambung.

    “Mengonsumsi makanan pedas secara terus-menerus bisa menyebabkan iritasi lambung. Walaupun efeknya ke ginjal tidak langsung, gangguan pencernaan seperti asam lambung naik adalah masalah yang lebih dulu muncul,” tambahnya.

    Untuk menjaga kesehatan ginjal dan tubuh secara keseluruhan, dr. Lingga merekomendasikan agar masyarakat mulai membatasi konsumsi garam, gula, serta lemak berlebih. Selain itu, menjaga kecukupan asupan air putih dan rutin berolahraga sangat dianjurkan.

    “Jenis olahraga perlu disesuaikan dengan usia. Jika sudah di atas 40 tahun, pilih yang lebih ringan, seperti jalan santai atau senam. Untuk yang lebih muda, bisa melakukan olahraga seperti bulu tangkis, basket, atau sepak bola,” tutupnya.

  • Siapa yang Tidak Mau Hidup Sehat?

    Siapa yang Tidak Mau Hidup Sehat?

    loading…

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin, 10 Februari 2025. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara luas ini didukungKetua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie .

    Anindya Bakrie menyatakan, Kadin Indonesia siap membantu mendorong pembangunan nasional di bidang kesehatan. Anin menjelaskan, saat mengadakan Forum CEO dan Business Matching Indonesia – India di New Delhi, India dua pekan lalu, Kadin Indonesia melalui Mayapada Healthcare, sudah menjalin kerja sama melalui penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Batam melalui modernisasi alat kesehatan dan pengembangan kualitas tenaga kesehatan rumah sakit.

    Hal itu disampaikan Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, saat audiensi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin , di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025). Kala itu, Anin didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani dan Wakil Ketua Umum Bidang Kesehatan Kadin Indonesia David Utama.

    Anin melihat besarnya manfaat program PKG, sebagai program dengan skala dan jangkauan terluas yang disasar oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Karena (total penduduk Indonesia) 295 juta orang kan. Jadi kalau kita melihat gabungan dari PKG, tadi kami bicara dengan Pak Menteri (Menkes) yang sesuai dengan program quick win Pak Presiden, dari mulai bicara pemberantasan tuberculosis, program pemeriksaan kesehatan gratis, sampai kepada investasi di bidang kesehatan itu luar biasa, sangat cocok dengan peran Kadin,” jelas Anin dalam keterangan yang diterima, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai langkah awal dukungan terhadap program PKG tersebut, Anin menegaskan bahwa Kadin Indonesia akan turut berpartisipasi dengan menggelar program PKG di lingkungan keluarga besar Kadin Indonesia terlebih dulu.

    Pada kesempatan yang sama, Menkes mengatakan, rapat dengan Kadin bertujuan untuk mengikutsertakan Kadin Indonesia dalam menyukseskan program PKG. “Pak Presiden sudah setuju sih 10 Februari 2025 (program PKG) dijalankan, dan Pak Presiden enggak senang seremoni-seremoni, sudah langsung jalanin aja,” kata Menkes.

    Kadin Indonesia dan Kemenkes masih membahas teknis pelaksanaan program di berbagai lokasi, termasuk kemungkinan pemeriksaan dilakukan langsung di fasilitas milik perusahaan anggota Kadin Indonesia.

    Dengan sinergi dan kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kemenkes di dalam pelaksanaan program PKG ini, diharapkan agar program PKG dapat berjalan efektif, sekaligus mendorong sektor kesehatan sebagai peluang investasi strategis di Indonesia.

  • 6 Kontroversi Bahlil Lahadalia, dari Hapus Pengecer Gas 3 Kg hingga Lulus Doktor Kilat

    6 Kontroversi Bahlil Lahadalia, dari Hapus Pengecer Gas 3 Kg hingga Lulus Doktor Kilat

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ini banyak disorot terkait kontroversi kebijakannya, salah satunya menghapus pengecer gas 3 kg. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat ini banyak disorot terkait kontroversi kebijakannya, salah satunya menghapus pengecer gas 3 kg.

    Kontroversi ini membuat Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar menjadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang memiliki penilaian buruk.

    Jika melihat latar belakangnya sebenarnya Bahlil dikenal sebagai sosok cukup kontroversial. Berikut ini beberapa kontroversi Bahlil.

    6 Kontroversi Bahlil Lahadalia

    1. Menghapus Pengecer Gas 3 Kg

    Kontroversi Bahlil yang belum lama ini yakni menghapus pengecer gas 3 kg. Para pengecer dinilai telah menaikkan harga tabung melon seenaknya hingga masyarakat miskin tidak bisa menikmati harga yang seharusnya sudah disubsidi.

    Meskipun hal tersebut dinilai baik karena membuat pemerintah mudah dalam mengawasi harga gas di pasar, namun pengecer yang pada umumnya pedagang kecil harus kehilangan pendapatannya.

    Kebijakan ini juga membuat masyarakat harus mengantre panjang di pangkalan untuk mendapatkan gas 3 kg.

    2. Mengklaim Investasi Masuk IKN

    Pada akhir tahun 2023, Bahlil mengatakan ada beberapa negara yang akan menanamkan modal di IKN di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), China, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa.

    “Saya nggak boleh ngomong angka pasti ya. Tapi kurang lebih Rp200-Rp300 triliun sudah ada yang masuk, sudah komitmen, dan sebagian sudah berjalan,” ujar Bahlil, Jumat, 2 Desember 2023.

    3. Menuding Ada Pihak Asing di Konflik Rempang

    Dalam konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Bahlil mengungkapkan ada pihak asing yang terlibat.

    “Saya tahu barang ini, siapa yang ikut main. Saya tahu kok siapa yang (terlibat) di luar negeri,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta, Senin, 25 September 2023.

    4. Dituding Rebut Kursi Kepemimpinan Golkar

    Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi dalam Munas XI Golkar, Rabu, 21 Agustus 2024. Terpilihnya Bahlil sebagai Ketum Golkar dicurigai tidak lepas dari dukungan Istana.

    Pada momen ini, Airlangga Hartarto melemparkan sindiran. “Kursinya Pak Kapolri saja diambil sama Pak Bahlil,” ucapnya. Sontak, ucapan Airlangga disambut tawa oleh para menteri.

    5. Diduga Melakukan Jual Beli Izin Tambang

    Bahlil diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang ketika dia menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Di sisi lain, puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk wilayah konsesi yang berdekatan dengan konsesi PT Meta Mineral Pradana, dia cabut. Belakangan terungkap bahwa pemegang saham utama perusahaan tersebut adalah PT Papua Bersama Unggul, perusahaan milik Bahlil.

    6. Lulus Doktor Kilat

    Kasus ini berawal ketika Bahlil menjalani sidang doktor terbuka pada 16 Oktober 2024 lalu. Poster sidang terbuka itu beredar di media sosial dan langsung menjadi perbincangan panas.

    Warganet menyoroti durasi kuliah S3 Bahlil yang hanya menghabiskan waktu 1 tahun 8 bulan. Durasi 20 bulan untuk meraih gelar doktor dinilai tidak wajar. Pasalnya, gelar doktor normalnya bisa didapat setelah menjalani 3 tahun perkuliahan.

    Hal tersebut lantas membuat UI menangguhkan kelulusan Bahlil dari program Doktoral. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi 4 Organ Universitas Indonesia di Kampus UI Salemba pada Selasa, 11 November 2024.

    (jon)

  • Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Dorong Investasi Sektor Healthcare

    Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kadin Dorong Investasi Sektor Healthcare

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung penuh program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) Presiden Prabowo  yang akan diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Senin (10/2/2025). Program ini merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menegaskan komitmen Kadin dalam mendorong investasi di sektor healthcare. Hal ini disampaikan saat Forum CEO dan Business Matching Indonesia–India di New Delhi, India. Kadin melalui Mayapada Healthcare menandatangani MoU dengan Apollo Hospitals India untuk pengembangan rumah sakit bertaraf internasional di Batam.

    Dalam audiensi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kemenkes, Anindya, yang didampingi Shinta Widjaja Kamdani dan David Utama, menyatakan PKG merupakan program berskala nasional yang selaras dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan layanan kesehatan.

    “Total penduduk Indonesia mencapai 295 juta orang. Kolaborasi Kadin dengan Kemenkes dalam PKG ini menjadi langkah strategis untuk mendorong kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan investasi sektor kesehatan,” ujar Anindya, Sabtu (8/2/2025).

    Sebagai bentuk dukungan awal, Kadin Indonesia akan memulai program PKG di lingkungan internalnya sebelum diperluas ke berbagai daerah.

    Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan program pemeriksaan kesehatan gratis akan langsung dijalankan tanpa seremoni berlebihan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden sudah menyetujui pelaksanaan PKG mulai 10 Februari 2025. Beliau tidak suka seremoni, jadi langsung jalan saja,” ungkapnya.

    Selain mendukung PKG, Kadin dan Kemenkes juga membahas penguatan ekosistem investasi kesehatan, termasuk integrasi platform kesehatan, riset peluang investasi, serta pembangunan rumah sakit modern di wilayah strategis, seperti Kupang dan Papua untuk menarik pasien dari negara tetangga.

    “Peluang bisnis di sektor kesehatan sangat besar, mulai dari rumah sakit, alat kesehatan, farmasi, hingga medical tourism. Rumah sakit di perbatasan seperti Kupang dan Papua bisa menarik pasien dari Timor Leste dan Papua Nugini,” jelas Budi Gunadi Sadikin.

    Sebagai langkah konkret, Kadin dan Kemenkes akan membentuk tim khusus guna menyusun rencana kerja yang melibatkan pelaku usaha dalam pengembangan infrastruktur kesehatan.

    “Jika masyarakat lebih sehat dan produktif, maka ekonomi bisa tumbuh hingga 8 persen per tahun. Ini sejalan dengan visi Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tambah Anindya.

    Dengan kolaborasi ini, diharapkan sektor kesehatan Indonesia tidak hanya meningkat dari segi layanan, tetapi juga menjadi peluang investasi strategis bagi pengusaha dalam dan luar negeri terutama dalam pemeriksaan kesehatan gratis.

  • Penambahan Jumlah Kementerian dan Efisiensi Pemerintahan Prabowo Nasional 8 Februari 2025

    Penambahan Jumlah Kementerian dan Efisiensi Pemerintahan Prabowo Nasional 8 Februari 2025

    Penambahan Jumlah Kementerian dan Efisiensi Pemerintahan Prabowo
    Dosen; Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies; Konsultan; Pengamat Kebijakan Publik
    PRESIDEN
    Prabowo Subianto menetapkan kebijakan
    pemangkasan anggaran
    pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
    Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi belanja negara, menekan pemborosan anggaran, dan mengoptimalkan penggunaan dana publik.
    Namun, langkah tersebut terjadi di tengah kebijakan lain yang menambah jumlah kementerian menjadi 52, dengan total 109 anggota kabinet, termasuk menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga.
    Hal ini memunculkan paradoks: di satu sisi, ada komitmen untuk menekan pengeluaran, tetapi di sisi lain, penambahan struktur birokrasi berpotensi menambah beban anggaran.
    Bagaimana kebijakan ini dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan inefisiensi? Apa konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik dari langkah ini?
    Penambahan kementerian biasanya didasari kebutuhan untuk mempercepat penanganan isu-isu spesifik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.
    Misalnya, pemisahan fungsi kementerian yang memiliki mandat luas dianggap dapat meningkatkan fokus pada isu prioritas.
    Namun, penambahan struktur birokrasi tanpa tata kelola yang baik justru menciptakan risiko, seperti: pertama pemborosan atau pembengkakan anggaran operasional.
    Setiap kementerian baru memerlukan alokasi anggaran tambahan untuk operasional, kantor baru, gaji pegawai, fasilitas, dan infrastruktur. Hal ini berpotensi bertentangan dengan kebijakan efisiensi yang diusung.
    Kedua, kompleksitas koordinasi akibat jumlah kementerian yang lebih besar, koordinasi lintas sektor berpotensi menjadi lebih lambat. Proses pengambilan keputusan bisa terhambat oleh tumpang tindih fungsi antar-kementerian.
    Ketiga, tentunya semakin besar birokrasi, semakin sulit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini membuka peluang penyalahgunaan anggaran dan lemahnya pengawasan.
    Efisiensi–di samping efektivitas–memang menjadi mantra untuk menekan pengeluaran pemerintah. Namun, jika dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, kebijakan ini dapat menghasilkan dampak negatif merusak, seperti penurunan kualitas layanan publik–seperti pendidikan dan kesehatan–dan tentunya ini sejalan dengan ketidakpuasan publik.
    Kebijakan efisiensi yang menyasar sektor-sektor strategis dapat memicu ketidakpuasan masyarakat.
    Menarik melihat pengalaman negara Lain, misalnya, yang diterapkan Yunani (2010-2015) menunjukkan bahwa efisiensi tanpa perencanaan matang justru memperburuk situasi sosial dan ekonomi.
    Pemotongan anggaran di sektor esensial menyebabkan resesi lebih dalam, menambah angka pengangguran, dan memperlambat pemulihan ekonomi.
    Singapura memberikan contoh sukses efisiensi belanja tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Dengan struktur pemerintahan yang ramping dan pengurangan belanja non-esensial (seperti perjalanan dinas dan pengadaan aset administratif), Singapura berhasil menjaga stabilitas fiskal dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
    Pemerintah Indonesia harus mampu menyelaraskan kebijakan penambahan kementerian dengan target
    efisiensi anggaran
    .
    Setiap kementerian harus memiliki fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih. Penghapusan unit-unit yang redundan akan membantu mengurangi pemborosan anggaran.
    Audit rutin dan evaluasi terhadap kinerja kementerian (misalnya, pasca-100 hari kerja) diperlukan untuk memastikan efektivitas langkah efisiensi.
    Kementerian yang tidak memberikan dampak signifikan perlu direstrukturisasi atau digabungkan (kembali).
    Pemerintah juga tentunya dapat mengakselerasi pemanfaatan teknologi (GovTech, Goverment Tecnology) untuk mengurangi pengeluaran administratif.
    Digitalisasi layanan publik, misalnya, dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Tentunya, kebijakan efisiensi ini harus disampaikan secara transparan agar masyarakat memahami manfaatnya.
    Partisipasi publik dalam pengawasan anggaran juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran (terukur).
    Efisiensi dalam pemerintahan bukan hanya tentang menekan pengeluaran, tetapi memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
    Pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam membuktikan bahwa penambahan jumlah kementerian dapat berjalan seiring dengan efisiensi anggaran.
    Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada manajemen birokrasi yang efektif, transparansi, dan komitmen untuk memprioritaskan sektor strategis.
    Jika berhasil, maka langkah ini dapat menjadi model tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
    Namun, tanpa perencanaan matang, kebijakan ini berisiko menjadi beban tambahan bagi keuangan negara dan memperburuk ketimpangan pembangunan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berapa Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah? Bisa Gratis Sampai 2025 dengan Cara Ini

    Berapa Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah? Bisa Gratis Sampai 2025 dengan Cara Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Sertifikat tanah adalah dokumen resmi yang membuktikan kepemilikan sah atas suatu bidang tanah. Dokumen ini sangat penting untuk menghindari sengketa kepemilikan dan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.

    Untuk mengurus sertifikat tanah, terdapat prosedur dan biaya yang perlu dipersiapkan. Berikut adalah rincian lengkap mengenai biaya pembuatan sertifikat tanah dan tata caranya.

    Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah

    Biaya pembuatan sertifikat tanah terdiri dari beberapa komponen:

    Biaya Pendaftaran

    Setiap bidang tanah yang didaftarkan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015.

    Biaya Pengukuran dan Pemetaan

    Proses pengukuran dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN). Biaya pengukuran dihitung dengan rumus:

    Luas tanah ≤ 10 hektar: (Luas Tanah/500 x HSBKu) + Rp100.000 Luas tanah > 10 hektar – 1.000 hektar: (Luas Tanah/4.000 x HSBKu) + Rp14.000.000 Luas tanah > 1.000 hektar: (Luas Tanah/10.000 x HSBKu) + Rp134.000.000. HSBKu (Harga Satuan Biaya Khusus) untuk pengukuran tanah ditetapkan sebesar Rp80.000.

    Biaya Pemeriksaan Tanah

    Pemeriksaan tanah dilakukan oleh Panitia A untuk penerbitan hak atas tanah. Biaya pemeriksaan dihitung dengan rumus:

    (Luas Tanah/500 x HSBKpa) + Rp350.000

    HSBKpa (Harga Satuan Biaya Khusus) untuk pemeriksaan tanah ditetapkan sebesar Rp67.000.

    Biaya Transportasi, Akomodasi, dan Konsumsi

    Biaya ini diperuntukkan bagi petugas BPN dalam proses pengukuran dan pemeriksaan tanah, dengan estimasi sekitar Rp250.000.

    Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

    BPHTB dikenakan sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak (NPOP) yang telah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP bervariasi tergantung daerah, tetapi paling rendah ditetapkan sebesar Rp60 juta.

    Contoh Perhitungan:

    Untuk tanah seluas 500 m² dengan nilai jual Rp1 juta/m², total biaya pembuatan sertifikat tanah sekitar Rp897.000, dengan BPHTB sekitar Rp22 juta jika tidak mendapatkan pembebasan pajak.

    Persyaratan Pembuatan Sertifikat Tanah

    Untuk mengurus sertifikat tanah, diperlukan dokumen berikut:

    Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Surat pengantar dari RT/RW Bukti kepemilikan tanah (sertifikat, akta hibah, atau bukti jual-beli) SPPT PBB tahun terakhir Kutipan C atau Letter C Riwayat atau asal-usul tanah Formulir pendaftaran dari BPN Fotokopi KTP dan KK ahli waris serta surat kematian (jika tanah diperoleh dari warisan) Akta wakaf (jika tanah diperoleh dari wakaf) Tahapan Pembuatan Sertifikat Tanah

    Mendaftarkan Tanah ke Kantor BPN

    Pemilik tanah datang ke kantor BPN sesuai domisili tanah dengan membawa seluruh dokumen persyaratan. Setelah verifikasi, pembayaran biaya pendaftaran dilakukan.

    Pengukuran dan Pemetaan

    Petugas BPN akan datang ke lokasi tanah untuk melakukan pengukuran dan pemasangan tanda batas dengan disaksikan oleh pemilik tanah dan perangkat desa.

    Pemeriksaan Tanah oleh BPN

    Hasil pengukuran diproses oleh BPN untuk diterbitkan Peta Bidang Tanah (PBT). Proses ini biasanya memakan waktu 14-30 hari kerja.

    Penerbitan Pengumuman Data Yuridis

    Setelah data tanah lengkap, BPN mengumumkan informasi tersebut di kantor pertanahan atau desa/kelurahan selama 60 hari untuk transparansi kepemilikan.

    Penerbitan Sertifikat Tanah

    Jika tidak ada sengketa atau keberatan, sertifikat tanah diterbitkan oleh BPN. Pemilik tanah dapat mengambil sertifikat dengan menunjukkan bukti pembayaran dan identitas.

    Alternatif Pembuatan Sertifikat Tanah Gratis

    Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat memperoleh sertifikat tanah secara gratis atau dengan biaya yang sangat minim. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mengurangi konflik pertanahan.

    PTSL adalah program pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat proses sertifikasi tanah bagi masyarakat. Program ini sering disebut sebagai sertifikasi tanah gratis karena pemerintah menanggung sebagian besar biayanya.

    Program ini berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025

    Syarat Mengikuti PTSL

    Untuk mengikuti program PTSL, pemohon harus memenuhi persyaratan berikut:

    Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tanah tetapi belum memiliki sertifikat. Tanah yang didaftarkan bukan dalam sengketa. Memiliki bukti kepemilikan tanah, seperti girik, akta jual beli, atau dokumen lain yang sah. Membuat surat pernyataan kepemilikan tanah yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Mengikuti proses pengukuran dan verifikasi dari pihak BPN.

    Proses Pengajuan Sertifikat Tanah Melalui PTSL

    Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan sertifikat tanah melalui program PTSL:

    Datang ke kantor desa/kelurahan untuk mendaftarkan tanah yang dimiliki. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh petugas. Pengumpulan BerkasMenyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti: Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) Bukti kepemilikan tanah Surat pernyataan tidak dalam sengketa Surat kuasa (jika dikuasakan) Petugas dari BPN akan melakukan pengukuran langsung ke lokasi tanah. Hasil pengukuran akan dicatat dan dijadikan dasar dalam pembuatan sertifikat. Verifikasi dan Pengesahan BPN akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan data tanah. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan benar, maka akan dilakukan pengesahan oleh BPN. Jika semua proses telah diselesaikan, sertifikat tanah akan diterbitkan dan diberikan kepada pemohon.

    Biaya PTSL

    Meskipun disebut program sertifikasi tanah gratis, terdapat beberapa biaya administrasi yang mungkin perlu dibayarkan sesuai dengan aturan di masing-masing daerah. Namun, biaya ini jauh lebih murah dibandingkan dengan pembuatan sertifikat tanah secara mandiri.

    pemerintah telah menetapkan batas maksimal biaya pembuatan sertifikat tanah gratis lewat program PTSL, yaitu:

    Kategori I (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur): Rp450.000. Kategori II (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat): Rp350.000. Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur): Rp250.000. Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp200.000. Kategori V (Jawa dan Bali): Rp150.000.

    Jangka Waktu Pembuatan Sertifikat Tanah

    Jangka waktu pembuatan sertifikat tergantung pada luas tanah dan peruntukkan dari tanah tersebut. Untuk tanah pertanian berukuran kurang dari 2 hektare dan tanah non-pertanian berukuran kurang dari 2.000 meter persegi, umumnya membutuhkan waktu 38 hari.

    Sedangkan untuk tanah pertanian lebih dari 2 hektare dan non-pertanian berukuran 2.000–5.000 meter persegi, biasanya memakan waktu 57 hari kerja. Adapun untuk tanah non pertanian lebih luas dari 5.000 meter persegi, bisa mencapai waktu 80–97 hari kerja.

    Keuntungan Mengikuti PTSL

    Legalitas Tanah Terjamin: Kepemilikan tanah menjadi sah di mata hukum. Menghindari Sengketa Tanah: Dengan sertifikat, tidak ada lagi perselisihan kepemilikan. Mempermudah Transaksi: Sertifikat tanah dapat digunakan untuk jual beli, warisan, atau agunan ke bank. Mendukung Pembangunan: Dengan kepastian hukum, pembangunan infrastruktur lebih tertata.

    PTSL adalah program pemerintah yang sangat membantu masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah secara gratis atau dengan biaya yang sangat minim. Dengan memahami proses dan persyaratan yang telah dijelaskan di atas, Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamankan kepemilikan tanah secara legal.

    Jika Anda memiliki tanah yang belum bersertifikat, segera cek program PTSL di daerah Anda dan ajukan permohonan sebelum kesempatan ini berakhir!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • TB Hasanuddin Sebut Kapal Induk Dibutuhkan, tetapi Biayanya Mahal Nasional 7 Februari 2025

    TB Hasanuddin Sebut Kapal Induk Dibutuhkan, tetapi Biayanya Mahal Nasional 7 Februari 2025

    TB Hasanuddin Sebut Kapal Induk Dibutuhkan, tetapi Biayanya Mahal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi I DPR
    TB Hasanuddin
    menyatakan, TNI memang memerlukan kapal induk, tetapi biaya membangun atau membeli kapal induk sungguh mahal.
    TB Hasanuddin mengatakan, TNI mesti mempertimbangkan beragam hal, termasuk pemeliharaan dan integrasi dengan alat utama sistem perenjataan (alutsista) lain, saat membangun kapal induk.
    “Memang di wilayah barat kita butuh (kapal induk), tetapi mahal. Jadi harus ada pertimbangan masalah pemeliharaan, integrasi dengan pesawat-pesawat, dan sebagainya,” ujar TB Hasanuddin saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (7/2/2025) malam.
    TB Hasanuddin menjelaskan, kapal induk bisa dimanfaatkan di wilayah barat Indonesia dalam rangka mengintegrasikan kemampuan TNI AD, AL, dan AU.
    Purnawirawan TNI ini menyebutkan, kapal induk bisa membantu integrasi kekuatan TNI di wilayah barat Indonesia yang lokasi pangkalan udaranya berjauhan.
    “Pangkalan udara (di barat) itu hanya ada di 3 titik, dan berjauhan. Satu di Medan, dua di wilayah Pekanbaru, kemudian ketiga itu di Pontianak. Kita tidak punya pangkalan terdekat dengan wilayah barat,” kata TB Hasanuddin.
    “Saya sebut saja, misalnya di wilayah Natuna, Natuna ini kalau mau dibantu dari udara itu harus dari wilayah Kalimantan, kemudian dari Sumatera Utara, atau mungkin dari Pekanbaru. Dari 3 titik itu. Dari 3 titik itu, itu kan jarak jauh semua. Sehingga memang di wilayah itu, khusus di wilayah itu ya dibutuhkan kapal induk,” ujar dia.
    Meski demikian, TB Hasanuddin mengingatkan TNI harus betul-betul mempertimbangkan segala aspek jika ingin membeli kapal induk karena harga kapal induk sangatlah mahal.
    “Harus dipertimbangkan juga itu adalah misalnya saja ancamannya seperti apa, kapal induk itu kan harus benar-benar ancamannya seperti apa. Yang kedua harus dilengkapi dengan kapal-kapal tempur, berarti kan harganya mahal. Jadi ada banyak pertimbangan,” ujar politkus PDI-P ini.
    Diberitakan sebelumnya, TNI Angkatan Laut (TNI AL) tengah mengkaji kebutuhan kapal induk untuk operasi militer selain perang (OMSP).
    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, kajian ini dilakukan dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL ke depan.
    “Kapal induk masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk kepentingan OMSP terutama ya,” ujar Ali, kepada wartawan di Mabes TNI AL, Kamis (6/2/2025).
    Ali menegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan merupakan ranah Kementerian Pertahanan (Kemhan).
    Namun, TNI AL tetap mengusulkan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) yang perlu dikembangkan.
    “Untuk masalah pembangunan kekuatan itu kan memang ranahnya Kemhan, tapi kita mengusulkan. Dari Angkatan mengusulkan apa yang akan dikembangkan di TNI Angkatan Laut terkait dengan alutsista terutama,” kata Ali.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rupiah pada Jumat pagi menguat jadi Rp16.334 per dolar AS

    Rupiah pada Jumat pagi menguat jadi Rp16.334 per dolar AS

    Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (2/1/2025). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.)

    Rupiah pada Jumat pagi menguat jadi Rp16.334 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Jumat di Jakarta menguat hingga 7 poin atau 0,04 persen menjadi Rp16.334 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.341 per dolar AS.

    Sumber : Antara