Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Menteri Rosan Ungkap Ada 3 Vendor Apple Jajaki Investasi di Indonesia

    Menteri Rosan Ungkap Ada 3 Vendor Apple Jajaki Investasi di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, selain pembangunan pabrik AirTag di Batam, ada beberapa vendor Apple lainnya yang tengah dalam proses investasi di Indonesia.

    Kehadiran vendor tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global produk Apple.

    “Ada (vendor lain). Ini kan baru first stage. Saya meyakini akan berkembang kok. Saya yakin vendor-vendor ini akan bertambah. Apalagi kita sekarang baru satu, dibandingkan Vietnam udah 34,” kata Rosan di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Rosan menyebut saat ini ada dua hingga tiga vendor Apple lainnya yang sedang dalam tahap diskusi untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Another dua atau tiga lagi (vendor Apple),” ujarnya.

    Namun, ketika ditanya mengenai detail nilai investasi yang diajukan, Rosan enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

    Apple sendiri telah menunjukkan minat serius untuk berinvestasi di Indonesia, salah satunya dengan membangun pabrik AirTag di Batam. 

    Meski demikian, nilai investasi pabrik tersebut dikabarkan tidak mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,2 triliun (mengacu pada kurs Rp 16.280 per dolar AS).

  • Daftar 8 Kota yang Menggelar Cap Go Meh 2025, Bandung di Mana?

    Daftar 8 Kota yang Menggelar Cap Go Meh 2025, Bandung di Mana?

    PIKIRAN RAKYAT – Perayaan Cap Go Meh 2025 menjadi momen puncak dari rangkaian perayaan Tahun Baru China, yang biasanya dilaksanakan pada hari ke-15 setelah Imlek.

    Cap Go Meh 2025 juga merupakan waktu untuk berkumpul dengan keluarga, merayakan keberuntungan, dan berbagi kebahagiaan setelah menyambut tahun baru Imlek.

    Cap Go Meh tidak hanya dirayakan oleh masyarakat Tionghoa, tetapi juga turut mengundang masyarakat dari berbagai latar belakang etnis untuk bergabung merayakan kebersamaan dalam suasana penuh keceriaan.

    Acara yang digelar sering kali menghadirkan pertunjukan mulai dari Barongsai (tarian singa), festival kuliner, parade lentera, dan berbagai acara seru lainnya. Tarian Barongsai, yang melibatkan gerakan-gerakan dinamis, menjadi daya tarik utama dalam merayakan Cap Go Meh.

    Bagi Sobat PR yang ingin merayakan kemeriahan bersama keluarga, berikut lokasi di Indonesia yang akan mengadakan perayaan festival Cap Go Meh 2025, termasuk di Bandung.

    1. Bogor

    Perayaan Cap Go Meh di Bogor akan dilaksanakan pada 15 Februari 2025, dengan acara yang meriah di sepanjang jalan Suryakencana hingga Siliwangi.

    Acara tersebut akan dimulai pukul 15.00 WIB hingga tengah malam dan akan menghadirkan berbagai hiburan seperti pertunjukan liong, barongsai, marching band, parade seni budaya, ogoh-ogoh, dan marawis, serta kuliner khas.

    2. Jakarta

    Cap Go Meh di Jakarta Barat, khususnya di kawasan Pecinan Glodok, akan berlangsung pada 12 Februari 2025, dimulai pukul 13.00 WIB.

    Acara ini akan menampilkan berbagai pertunjukan budaya Tionghoa, termasuk atraksi naga, barongsai, serta seni Betawi seperti engrang, tanjidor, dan tarian kolosal.

    Festival Cap Go Meh 2025 di PIK Pantjoran telah digelar dari 25 Januari hingga 15 Februari, dengan tema ‘Radiance of Prosperity’. Acara menarik lainnya antara lain pertemuan dengan Kaisar, pertunjukan liong, barongsai, wushu, dan penampilan musisi ternama.

    3. Kalimantan

    Di Singkawang, Kalimantan Barat, perayaan Cap Go Meh akan diadakan dari 27 Januari hingga 13 Februari 2025, di Stadion Krisdasana.

    Acara ini menjadi bagian penting dalam melestarikan tradisi Tionghoa, dengan atraksi seperti replika ular emas raksasa, kuliner UMKM, seni budaya, pawai lampion, serta ritual Ket Sam Thoi dan tolak bala.

    4. Bandung

    Tak mau kalah dengan kota lain, Bandung juga akan menggelar perayaan Cap Go Meh 2025. Acara tersebut diadakan di beberapa mal di antaranya di Summarecon Mall Bandung (SMB), Mall Istana BEC, Trans Studio Mall, dan Festival Citylink Mall

    Pengunjung dapat menikmati berbagai pertunjukan seni budaya Tionghoa, seperti barongsai hingga festival kuliner.

    5. Semarang

    Semarang akan merayakan Cap Go Meh mulai 12 Februari 2025, dengan acara yang berlangsung beberapa hari.

    Selain mengunjungi Klenteng Sam Poo Kong dan Pasar Imlek Semawis, pengunjung dapat menikmati pertunjukan seni budaya Tionghoa, seperti barongsai dan Wayang Potehi, serta mencicipi kuliner khas seperti Lumpiah Cap Go Meh, brokoli jamur, dan nasi hainan.

    6. Manado

    Di Manado, perayaan Cap Go Meh yang dikenal dengan sebutan Pasiar Tapikong, akan diadakan pada 13 Februari 2025.

    Salah satu daya tarik utama adalah prosesi arak-arakan arca dewa (Kim Sin) yang mengelilingi kota, dimulai dari Klenteng Ban Hing Kiong dan kembali lagi ke tempat semula.

    7. Bintan (Kepulauan Riau)

    Cap Go Meh juga dirayakan di Bintan, Kepulauan Riau. Acara yang diadakan di Bintan mencakup pertunjukan barongsai dan bazar malam bertema Imlek, memberikan pengalaman kemeriahan yang hangat dan menyenangkan.

    8. Palembang

    Pulau Kemaro di Palembang menjadi salah satu lokasi perayaan Cap Go Meh yang sudah menjadi agenda tahunan pariwisata.

    Acara ini menampilkan atraksi barongsai dan naga, dengan acara puncak yang berlangsung pada tengah malam, berupa pemotongan kambing hitam di depan makam Siti Fatimah sebagai bentuk penghormatan, mengacu pada legenda cinta yang diabadikan di Pulau Kemaro.

    Itulah daftar kota besar yang menggelar perayaan Cap Go Meh 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Yusril: Kita Negara Kepulauan Besar, tapi “Coast Guard” Kita Lemah Dibanding Tetangga

    Yusril: Kita Negara Kepulauan Besar, tapi “Coast Guard” Kita Lemah Dibanding Tetangga

    Yusril: Kita Negara Kepulauan Besar, tapi “Coast Guard” Kita Lemah Dibanding Tetangga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    Yusril Ihza Mahendra
    mengakui bahwa penjaga
    keamanan laut
    Indonesia masih sangat lemah.
    Hal itu disampaikan Yusril saat menjelaskan alasan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)
    Keamanan Laut
    .
    “Kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya. Tapi,
    coast guard
    kita sangat lemah, dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dan itu juga perhatian kita bersama,” ujar Yusril, di Gedung
    DPR RI
    , Selasa (11/2/2025).
    Yusril mencontohkan banyaknya kasus di wilayah perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
    Dari situ, dia merasa bahwa penjaga keamanan laut Indonesia tak sekuat negara lain.
    “Banyak sekali terjadi kasus di sekitar perairan Natuna, di mana di situ ada
    coast guard
    dari China, Vietnam, Malaysia, negara-negara lain. Tapi, dibandingkan dengan mereka,
    coast guard
    kita ternyata lemah,” ungkap Yusril.
    Menurut Yusril, lemahnya keamanan tersebut tidak terlepas dari banyak lembaga yang bertugas menjaga keamanan laut, tetapi kewenangan yang saling tumpang tindih.
    Atas dasar itu, Yusril menekankan perlunya melakukan pembenahan lembaga yang berwenang dalam keamanan laut lewat regulasi baru.
    “Dan saya kira memang harus segera kita benahi dari segi kelembagaan dan dari segi pengaturannya. Jadi juga mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum di laut. Tapi bukan dalam arti yang pertahanan keamanan perang,” kata Yusril.
    Salah satu poin yang ditekankan dalam
    RUU Keamanan Laut
    adalah pembentukan satu badan baru non-militer yang diberikan kewenangan penuh untuk mengkoordinir dan menegakkan hukum di laut.
    “Ya karena itu dirasakan perlu memiliki efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita merapikan semua itu. Kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, tapi non-militer sifatnya,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menggulirkan wacana penyusunan RUU Keamanan Laut dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).
    Wacana ini dimunculkan dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan Indonesia.
    “Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Tahan Ekspor Listrik Bersih RI ke Singapura, Ini Alasannya

    Bahlil Tahan Ekspor Listrik Bersih RI ke Singapura, Ini Alasannya

     

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap pihaknya masih menahan rencana ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura hingga mendapat kepastian akan keuntungan yang didapatkan Indonesia. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya telah bertemu dengan salah satu Menteri di Singapura dan memberikan syarat agar listrik hijau dari Kepulauan Riau dapat dialirkan ke negara tersebut. 

    “Jadi aku bilang sama dia [Menteri Singapura] begini, aku kirim kamu, oke, energi baru terbarukan dari Riau, Kepri, dia juga minta untuk CCS [carbon capture storage], supaya menangkap carbon capture dari industri Riau, oke, saya setuju juga. Tapi saya mau tanya, kamu kasih Indonesia apa?” kata Bahlil, Selasa (11/2/2025). 

    Bahlil menuturkan bahwa Indonesia akan mendukung dan terbuka untuk melakukan kerja sama dengan pihak manapun, asalkan dapat terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, dia pun menantikan tawaran menarik dari Singapura untuk Indonesia. 

    “Jangan kamu minta aja terus kamu gak pernah kasih tau, apa kamu kasih kita. Jadi jangan dibangun persepsi, bahwa seolah-olah gak kita dukung, bukan hanya dukung, gendong ini Singapura, kita gendong dia. Cuman pada saat kita gendong, kita belum lihat gelagatnya, untuk dia juga mengendong kita,” tuturnya. 

    Di samping itu, Bahlil juga mengaku telah mendapat desakan dari Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo untuk segera memberikan izin ekspor listrik bersih ke Singapura karena akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia. 

    “Saya bilang, Pak Darmo, membangun negara ini tidak hanya berbicara tentang bisnis. Kedaulatan dan maruah negara merah putih, juga harus kita pegang, supaya negara lain juga memperhitungkan kita bagian yang harus kita win-win,” jelasnya. 

    Terkait tenggat waktu ekspor listrik bersih dilakukan, Bahlil menyebut bahwa keputusan pemerintah akan tergantung pada proposal atau penawaran dari Singapura untuk Indonesia. 

    “Ya tergantung Bapak. Kalau Bapak sudah ada proposal untuk kasih apa Indonesia, kita akan cepat juga. Tapi jangan Bapak tanya terus tentang apa yang Bapak minta. Kita maunya fair. Supaya kita sama-sama jalan, kita sama-sama win-win, dan manfaatnya semuanya untuk kedua belah negara,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Indonesia telah memiliki kesepakatan kerja sama ekspor listrik hijau dan pengembangan industri panel surya dengan Singapura mencapai US$20 miliar atau setara dengan Rp308 triliun (asumsi kurs Rp15.423 per dolar AS).  

    Dalam agenda International Sustainability Forum (ISF) 2024, otoritas Singapura melalui Energy Market Authority (EMA) memberikan persetujuan bersyarat kepada dua perusahaan Singapura, Total Energies & RGE dan Shell Vena Energy Consorsium, untuk impor listrik rendah karbon dari Indonesia.   

    Sebelumnya, Singapura juga telah memberikan izin impor listrik dari Indonesia kepada lima perusahaan, yaitu Pacific Metcoal Solar Energy, Adaro Solar International, EDP Renewables APAC, Venda RE, dan Kepel Energy. 

    EMA menerbitkan lisensi bersyarat kepada kelima perusahaan tersebut sebagai pengakuan bahwa proyek-proyek ini berada dalam tahap pengembangan lanjutan. Kendati, Bahlil menilai belum ada kesepakatan hitam di atas putih.

  • 15 Proyek Migas Beroperasi Tahun Ini, Total Investasi Rp 13,6 Triliun

    15 Proyek Migas Beroperasi Tahun Ini, Total Investasi Rp 13,6 Triliun

    Jakarta –

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan 15 proyek dapat beroperasi atau onstream pada tahun 2025 ini. Anggaran belanja modal dari rencana onstream tersebut mencapai US$ 832 juta atau setara Rp 13,65 triliun (kurs Rp 16.400).

    Apabila kelima belas proyek ini berhasil onstream, berpotensi menambah dan mempertahankan kapasitas fasilitas produksi migas nasional sekitar 233.389 barel minyak ekuivalen per hari (boepd), terdiri dari minyak 73.335 barel minyak per hari (BOPD) dan gas 896 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

    “Kami memiliki 15 proyek tahun ini yang akan mulai beroperasi untuk, tentu saja, meningkatkan target produksi minyak dan gas kami tahun ini,” kata Sekretaris SKK Migas Lucky A. Yusgiantoro, dalam sesi panel acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Dari jumlah 15 proyek ini, harapannya akan berkontribusi terhadap pencapaian target produksi minyak nasional sebesar 605 ribu barrel oil per day (BOPD) dan 5.628 MMscfd gas pada tahun 2025.

    Berdasarkan paparan SKK Migas, berikut daftar 15 proyek migas tersebut:

    1. Terubuk (Medco EP Natuna)

    6.654 bopd & 60 mmscfd. Onstream kuartal II 2025

    2. Bentu Production Line (EMP Bentu)

    8 mmscfd. Onstream kuartal II 2025

    3. Balam GS Upgrade (PHR)

    31.921 bopd. Onstream kuartal I 2025

    4. CEOR Minas (PHR)

    1.566 bopd. Onstream kuartal IV 2025

    5. NDD A14 Stage-2 (PHR)

    2.814 bopd. Onstream kuartal III 2025

    6. SKN New Train (PHE Jambi Merang)

    22 MMSCFD. Onstream kuartal II 2025

    7. A-24 (Premier Oil Natuna Sea B.V)

    6,6 mmscfd. Onstream kuartal III 2025

    8. Letang Tengah Rawa Expansion (Medco EP Grissik Ltd.)

    70 mmscfd. Onstream kuartal I 2025

    9. Suban Future Facility Optimization (Revamping) (Medco EP Grissik Ltd)

    4.878 bopd. Onstream kuartal IV 2025

    10. Karamba (ISOG)

    7 mmscfd. Onstream kuartal II 2025

    11. Sisi NubI AOl 1, 3, 5 (PHM)

    60 mmscfd. Onstream kuartal IV 2025

    12. Akasia Bagus Stage-1 (Pertamina EP)

    7.250 BOPD dan 19 MMSCFD. On Stream kuartal 1 2025

    13. Senoro Selatan (JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi)

    110 mmscfd. Onstream kuartal IV 2025

    14. OPL LES (PHE ONWJ)

    130 bopd dan 4,5 MMSCFD. Onstream kuartal IV 2025

    15. BUIC-C14 (EMCL)

    9.700 BOPD. Onstream kuartal IV 2025

    (shc/hns)

  • Bahlil Masih Tahan Izin Ekspor Listrik ke Singapura, Ini Alasannya

    Bahlil Masih Tahan Izin Ekspor Listrik ke Singapura, Ini Alasannya

    Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku masih menahan izin ekspor listrik bersih hasil energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Bahlil mengatakan, Negeri Singa itu belum memberikan imbal balik kepada RI atas rencana pemberian izin ekspor tersebut.

    “Kemarin Menterinya sudah ketemu sama saya, Menteri Singapura, sudah ketemu sama saya di kantor. Saya bilang saya akan kirim kamu (buka ekspor listrik),” kata Bahlil dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Aku bilang sama dia begini, aku kirim kamu energi baru terbarukan dari Kepulauan Riau oke, dia juga minta untuk CCS, supaya menangkap carbon capture dari industri Riau, oke saya setuju juga. Tapi saya mau tanya, kamu kasih Indonesia apa? Jangan kamu minta saja terus, kamu nggak pernah kasih tau apa kamu kasih kita,” terangnya.

    Meski begitu Bahlil tidak menjelaskan lebih jauh terkait kira-kira apa yang bisa diberikan Singapura kepada Indonesia sebagai imbal balik pembukaan keran ekspor energi bersih ini. Namun yang pasti ia hanya berharap kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

    “Jadi jangan dibangun persepsi bahwa seolah-olah nggak kita dukung. Bukan hanya dukung, gendong ini Singapura, kita gendong dia. Cuman pada saat kita gendong, kita belum lihat gelagatnya untuk dia juga mengendong kita,” ujarnya.

    “Kita maunya fair. Supaya kita sama-sama jalan, kita sama-sama win-win, dan manfaatnya semuanya untuk kedua belah negara,” tambah Bahlil.

    Sebagai informasi sebelumnya dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Singapura Lawrence Wong pada November 2024 kemarin, kedua pemimpin negara ini sempat membahas kelanjutan proyek ekspor listrik ikut dibahas. Dalam kesempatan itu keduanya sepakat rencana ekspor listrik dari Indonesia ke Singapura harus dilanjutkan. Prabowo menekankan kerja sama ini menggunakan teknologi energi rendah karbon.

    “Mengenai teknologi energi rendah karbon kami bahas proyek kerja sama yang berjalan termasuk interkoneksi listrik lintas batas,” beber Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024) yang lalu.

    Namun, akhir September lalu, Bahlil pernah mengatakan pihaknya masih mengkaji rencana ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Menurutnya kebutuhan EBT dalam negeri saja belum tercukupi.

    “Terkait dengan ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM, karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di Kementerian ESDM. Kami akan memberikan, tetapi kami akan mementingkan nasional interest. Kalau di republik belum cukup, belum paten, ya kenapa harus dikirim keluar?” kata dia dalam acara Green Initiative Converence di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024) yang lalu.

    (acd/acd)

  • Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terkena Efisiensi Anggaran Terbesar

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terkena Efisiensi Anggaran Terbesar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam upaya efisiensi anggaran dengan memangkas total belanja negara sebesar Rp 306 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja pada kementerian dan lembaga (K/L), sementara Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.

    Kebijakan efisiensi anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025.

    Dalam kebijakan Inpres tersebut, tertuang instruksi seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Efisiensi ini mencakup pengurangan belanja yang bersifat pendukung dan tidak prioritas, seperti alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan honor output kegiatan. Tujuannya adalah memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi.

    Berikut ini adalah daftar kementerian dan lembaga yang mengalami pemangkasan anggaran terbesar pada tahun 2025:

    Kementerian dan Lembaga yang Terkena Efisiensi Anggaran

    1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 4,81 triliun.Persentase Pemangkasan: 75,2% dari total pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

    Otorita IKN mencatatkan pemangkasan terbesar, yang mencapai lebih dari 75% dari anggaran yang disediakan untuk pembangunan ibu kota baru Indonesia.

    2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 81,38 triliun.Persentase Pemangkasan: 73,34% dari total pagu anggaran Rp 110,95 triliun.

    Kementerian PU mengalami efisiensi signifikan, mengurangi hampir 75% dari anggaran yang dialokasikan, termasuk proyek-proyek infrastruktur besar yang lebih rendah prioritasnya.

    3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemenpera)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 3,66 triliun.Persentase Pemangkasan: 69,4% dari total pagu anggaran Rp 5,27 triliun.

    Sektor perumahan dan permukiman juga turut mengalami efisiensi besar, dengan pemangkasan anggaran yang cukup tinggi untuk proyek-proyek perumahan yang belum mendesak.

    4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 1,46 triliun.Persentase Pemangkasan: 62,9% dari total pagu anggaran Rp 2,33 triliun.

    Pemangkasan anggaran Kemenpora berfokus pada kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak vital, seperti program olahraga yang kurang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

    5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 433,19 miliar.Persentase Pemangkasan: 69,1% dari total pagu anggaran Rp 626,39 miliar.

    Efisiensi anggaran di BNPT terkait dengan penurunan belanja yang lebih bersifat administratif dan kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan tugas utama lembaga ini.

    6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

    Jumlah Pemangkasan: Rp 6 miliar.Persentase Pemangkasan: 66,4% dari total pagu anggaran Rp 9,02 miliar.

    Kementerian ini mengalami pengurangan signifikan dalam berbagai program yang tidak mendesak, termasuk pembiayaan operasional.

    7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

    Jumlah Pemangkasan: Rp 144,5 miliar.Persentase Pemangkasan: 62,8% dari total pagu anggaran Rp 229,9 miliar.

    Pemangkasan anggaran LPSK berfokus pada kegiatan nonprioritas, termasuk pembiayaan operasional lembaga.

    8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang

    Jumlah Pemangkasan: Rp 33,6 miliar.Persentase Pemangkasan: 62,8% dari total pagu anggaran Rp 53,49 miliar.

    Efisiensi di lembaga ini dilakukan untuk mengurangi belanja yang tidak esensial dalam rangka pengembangan kawasan perdagangan bebas.

    9. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

    Jumlah Pemangkasan: Rp 27,6 miliar.Persentase Pemangkasan: 62,6% dari total pagu anggaran Rp 44 miliar.

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengalami pemangkasan anggaran yang mempengaruhi program-program yang kurang mendesak.

    10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

    Jumlah Pemangkasan: Rp 1,23 triliun.Persentase Pemangkasan: 62,18% dari total pagu anggaran Rp 1,99 triliun.

    Meskipun ada pengurangan yang besar, program yang mendukung pengembangan kawasan Batam tetap diprioritaskan.

    Efisiensi anggaran ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengalokasikan dana secara lebih tepat guna dan efisien, serta mendukung prioritas pembangunan yang lebih mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat. Pemangkasan anggaran terbesar dilakukan di sektor-sektor yang memiliki prioritas rendah atau kegiatan yang tidak segera dibutuhkan pada tahun 2025. 

  • Menteri Rosan Bidik 3 Vendor Baru Investasi Apple di Indonesia – Page 3

    Menteri Rosan Bidik 3 Vendor Baru Investasi Apple di Indonesia – Page 3

     Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan, investasi Apple di Indonesia tidak dilakukan langsung oleh induk perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut, melainkan lewat pihak vendor. 

    Model investasi melalui vendor juga turut dilakukan Apple di negara-negara lain. Untuk di Indonesia, perusahaan memakai vendor untuk membangun pabrik AirTag di Batam, Kepulauan Riau.  

    “Saya musti koreksi ya, yang investasi itu bukan Apple, tapi vendor-nya Apple. Karena itu yang mereka lakukan, baik di India, Vietnam, Malaysia, bukan Apple-nya,” jelas Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    “Contohnya, ini handphone Apple. Satu handphone ada 320 vendor. Di Thailand, di Malaysia, Vietnam, vendor-nya lebih dari 35, ada yang hampir 40 vendor-nya. Di kita, itu baru hanya ada satu,” dia menambahkan. 

    Meskipun baru satu vendor, Rosan meyakini investasi Apple di Tanah Air bakal turut mendongkrak neraca perdagangan Indonesia. Lantaran 65 persen dari hasil produksi vendor tersebut akan berorientasi ekspor, dan berkontribusi pada nilai ekspor Indonesia. 

    Dalam hal ini, dia menjelaskan investasi Apple USD 200 juta untuk pembuatan pabrik AirTag di Batam. Adapun nilai total investasi yang diajukan Apple sebesar USD 1 miliar, merujuk pada pendapatan dari hasil penjualan. 

    “Memang investasi Apple itu tuh adalah mereka one billion (USD) in term of revenue-nya mereka sebagai offtaker,” kata Rosan. 

    “Jadi ini untuk ekspor kita juga akan meningkat. Dan ini akan terus meningkat dari USD 1 billion ke USD 2 billion, sampai dengan USD 10 billion dalam waktu yang nanti tidak lama,” ia menambahkan. 

     

  • Ini Alasan Honor Balik ke Pasar HP Indonesia

    Ini Alasan Honor Balik ke Pasar HP Indonesia

    Jakarta –

    Setelah sempat hengkang, Honor siap meramaikan pasar ponsel di Indonesia. Peluncuran produk 26 Februari nanti sebagai penanda comeback-nya mereka di Tanah Air.

    Ada sejumlah alasan kenapa mereka memutuskan untuk kembali. Paling utama karena potensi pasar Indonesia.

    “Indonesia adalah pasar yang sangat besar. Itulah kenapa Honor kembali sekarang,” ujar Victor Yu, Marketing Director Honor South Pacific saat sesi hands-on di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Belajar dari Kesalahan

    Sejak lepas dari Huawei beberapa tahun lalu, Honor langsung ekspansi pasar di luar China. Di Asia Tenggara, mereka pilih Singapura dan Malaysia yang pertama disambangi.

    Akhir tahun 2024, Honor mulai memberikan sinyal untuk masuk kembali ke pasar Indonesia. Dan 26 Februari nanti mereka secara resmi kembali dengan meluncurkan sejumlah produk.

    Victor Yu, Marketing Director Honor South Pacific Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Victor Yu mengungkap alasan kenapa baru tahun ini mereka kembali. Rupanya tidak terlepas dari penyebab hengkangnya mereka pada tahun 2019.

    “Ketika Honor masih berada di Huawei, kami membuat beberapa kesalahan di pasar Indonesia. (Akibatnya) kami kehilangan kepercayaan konsumen,” ujarnya.

    Belajar dari kesalahan tersebut, mereka musti benar-benar menyiapkan diri sebelum melakukan ekspansi kembali di Indonesia.

    “Jadi kami perlu melakukan banyak persiapan. Jadi itulah mengapa Honor baru kembali sekarang,” ujar Yu.

    Honor Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Honor tak hanya sekadar berjualan HP saja. Rencana jangka panjang telah dibuat.

    Belum lama ini mereka menandatangani MOU dengan Erajaya sebagai mitra distributor. Mereka pun telah membangun pabrik di Batam dan punya delapan layanan pelanggan yang tersebar di sejumlah wilayah.

    “Tim saya, termasuk tim regional, lokal dan internasional, semuanya ada di sini. Kami akan fokus di pasar Indonesia,” pungkas Yu.

    (afr/afr)

  • Ombudsman RI soroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kg

    Ombudsman RI soroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kg

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika. (ANTARA/HO-Ombudsman RI)

    Ombudsman RI soroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 07:27 WIB

    Elshinta.com – Ombudsman RI menyoroti ketidakseimbangan distribusi elpiji 3 kilogram berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan di beberapa daerah, seperti Sulawesi Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepulauan Riau.

    Hal itu disampaikan Ombudsman RI dalam Rapat Koordinasi Pengawasan terkait kebijakan penyaluran elpiji bersubsidi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina Patra Niaga pada Senin (10/2).

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa institusinya menemukan beberapa pangkalan berlokasi terlalu berdekatan di satu wilayah, sedangkan di daerah lain tidak.

    Menurut dia, kondisi tersebut membuat sejumlah masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk memperoleh elpiji bersubsidi.

    “Ditambah lagi, peran agen dalam menjamin ketersediaan stok dinilai belum optimal. Saat ini agen hanya berfungsi sebagai distributor tanpa kewajiban menyediakan cadangan stok elpiji untuk mengantisipasi lonjakan permintaan atau gangguan pasokan,” kata Yeka.

    Selain itu, Ombudsman RI menemukan ketidaksesuaian prosedur pengisian ulang tabung elpiji di berbagai stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE).

    “Ditemukan bahwa standar pengecekan keamanan tabung elpiji berbeda di setiap wilayah, yakni ada yang menggunakan perendaman dalam air hingga hanya dilakukan pemeriksaan manual. Selain itu, sejumlah tabung elpiji tidak memiliki tanggal kedaluwarsa yang jelas, sehingga berisiko menimbulkan bahaya bagi pengguna,” ujarnya.

    Sementara itu, terkait kebijakan penjualan elpiji bersubsidi dilakukan langsung oleh pangkalan yang telah terdaftar, Ombudsman RI menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam.

    “Terutama terkait kesiapan infrastruktur pendataan, serta dampaknya terhadap harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di masyarakat,” katanya.

    Ombudsman RI berharap adanya perbaikan dalam sistem distribusi elpiji agar subsidi dapat tepat sasaran. Selain itu, pemerintah dan Pertamina diminta segera menindaklanjuti temuan Ombudsman RI guna memastikan keamanan, ketersediaan, serta keterjangkauan elpiji bersubsidi bagi masyarakat.

    Sumber : Antara