Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Mahasiswa Demonstrasi Indonesia Gelap di Berbagai Kota Hari Ini, Makassar Siap-siap!

    Mahasiswa Demonstrasi Indonesia Gelap di Berbagai Kota Hari Ini, Makassar Siap-siap!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap hari ini, Senin (17/2/2025). Menanggapi pemotongan anggaran pendidikan.

    Aksi digelar di Jakarta, Bali, dan berbagai kota lainnya. Selanjutnya, aksi dengan mengusung tuntutan penolakan efisiensi anggaran pendidikan bakal digelar juga di Makassar.

    Itu dikonfirmasi sejumlah aktivis mahasiswa di Makassar. Saat ini, sejumlah organisasi di Makassar masih melakukan diskusi dan konsolidasi.

    “Belum (aksi hari ini),” kata salah seorang mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya kepada fajar.co.id sore tadi.

    Sementara itu, di Jakarta, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) menggelar aksi dengan sejumlah tuntutan. Salah satunya menolak efisiensi anggaran.

    Mereka mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

    Sebelumnya, BEM SI menyebut ada demonstrasi di 8 kota hari ini.

    “Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali,” tulis mereka melalui Instagram @bemsi.official.

    Kemudian untuk 18 dan 19 Februari, aksi kembali digelar di sembilan kota. Di antaranya Pontianak, Jambi, Riau, Jakarta, Kepulauan Riau, Malang, Sumatera Utara, Yogyakarta, Semarang, Palangkaraya, Padang, Makassar.

    BEM SI menyebut jumlah yang disebutkan itu belum semuanya. Masih ada potensi bertambah.

    “Wilayah dan kota lain masih dalam konfirmasi atau tahap konsolidasi,” terangnya.

    Sementara itu, Serikat Pekerja Kampus (SPK), yang beranggotakan dosen, peneliti, hingga staf kampus menyerukan hal serupa.

  • Pemkot Batam lakukan penghematan anggaran Rp60 miliar

    Pemkot Batam lakukan penghematan anggaran Rp60 miliar

    Batam, Kepri (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau, melakukan penghematan anggaran sekitar Rp60 miliar pada 2025 sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi APBN dan APBD.

    Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Kepri, Senin, mengatakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, setiap pemerintah daerah diminta menekan pengeluaran anggaran.

    Meski begitu, ia menyebutkan proses efisiensi itu masih berproses, mengingat masih ada satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menyampaikan rincian efisiensi anggarannya.

    “Sekitar Rp60 miliar. Masih ada satu OPD lagi yang belum, dan akan didudukkan hari ini,” kata Jefridin.

    Ia memastikan efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu pelayanan publik, termasuk alokasi untuk tenaga honorer.

    “Insya Allah tidak mengganggu pelayanan publik. Honorer kita aman. Honorer tidak terdampak,” ujar dia.

    Jefridin menyampaikan pemangkasan anggaran dilakukan pada bagian-bagian yang dianggap tidak prioritas, seperti perjalanan dinas, konsumsi, alat tulis kantor (ATK), dan kegiatan di hotel.

    Lebih lanjut, Jefridin menegaskan efisiensi ini diterapkan secara merata di seluruh OPD.

    “Perjalanan dinas, konsumsi, ATK, semuanya sesuai Instruksi Presiden. Kegiatan di hotel bukan dihapus, tapi dikurangi. Tidak ada dinas yang paling terdampak, karena perjalanan dinasnya rata semua. Sesuai dengan Instruksi Presiden, kegiatan-kegiatan yang kita buat di hotel itu bukan kita hapus, tapi kita kurangi,” kata Jefridin.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan kebijakan efisiensi anggaran belanja APBN maupun APBD tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

    “(Pelayanan publik) tidak boleh terganggu. Tidak harus khawatir. Kita yang menyelenggarakan, kita yang harus siapkan semua itu. Di semua lini pemerintah,” kata Sekdaprov Kepri Adi Prihantara.

    Ia mengatakan efisiensi anggaran itu lebih fokus anggaran perjalanan dinas, belanja pegawai, serta mengurangi jumlah kegiatan.

    “Contoh perjalanan dinas wajib 50 persen, artinya kalau tidak perjalanan dinas ya tetap bisa. Rapat dengan zoom meeting gunakan teknologi,” kata dia.

    Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menperin harap Satpol PP bantu jaga kawasan industri dari premanisme

    Menperin harap Satpol PP bantu jaga kawasan industri dari premanisme

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita berharap agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada setiap daerah dapat membantu pengamanan kawasan industri dari aktivitas premanisme yang mengganggu dunia usaha Tanah Air.

    Menperin di Jakarta, Senin mengatakan bahwa untuk mengatasi aktivitas premanisme di kawasan industri, perlu bekerja sama dengan berbagai pihak guna menertibkan kegiatan yang berdampak buruk bagi dunia investasi itu.

    “Kita berharap agar Satpol PP di berbagai daerah juga ikut turun tangan membantu kawasan-kawasan industri yang memang cukup terganggu dengan kehadiran para preman yang mengatasnamakan berbagai hal,” katanya.

    Menperin menjelaskan bahwa aksi premanisme bisa oleh kelompok yang mengatasnamakan sebuah organisasi masyarakat (ormas) namun bisa pula oleh individu-individu yang tujuannya memeras perusahaan.

    “Bentuknya bisa ormas, bisa bentuk apa saja,” ujarnya

    Lebih lanjut Menperin menyampaikan bahwa aksi premanisme di kawasan industri berpotensi mengubah sikap dan keinginan investor yang ingin menanamkan modalnya di dalam negeri.

    Sebab, perusahaan yang hendak berinvestasi, terlebih dahulu melakukan kajian mendalam terhadap negara tujuan investasi.

    “Apabila dalam laporan itu disebutkan ada tindakan premanisme yang akan mempersulit mereka untuk beroperasi ketika masuk ke Indonesia, saya khawatir, saya sangat khawatir ini akan mengubah sikap atau keinginan mereka untuk masuk ke Indonesia sebagai investor,” ungkapnya.

    Menperin mengaku sudah menerima laporan terkait aksi premanisme di kawasan industri sebelum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengumumkannya ke publik tentang persoalan yang berdampak buruk bagi dunia usaha itu.

    Ternyata berdasar laporan HKI akibat ulah premanisme kawasan industri di Tanah Air merugi hingga triliunan rupiah akibat batal investasi dan hengkang investor dari kawasan industri. Premanisme ormas kerap terjadi di Bekasi, Karawang, Jawa Timur dan Batam.

    Modus Ormas tersebut yang menimbulkan gangguan keamanan, yakni memasuki kawasan industri untuk melakukan unjuk rasa. Biasanya organisasi massa meminta untuk diikutsertakan dalam proses pembangunan atau kegiatan pabrik.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo Angkat Amsakar Achmad Jadi Kepala BP Batam Gantikan Muhammad Rudi

    Presiden Prabowo Angkat Amsakar Achmad Jadi Kepala BP Batam Gantikan Muhammad Rudi

    Liputan6.com, Batam – Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang ex-officio BP Batam memutuskan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam akan dijabat oleh Amsakar Achmad menggantikan Muhammad Rudi.

    Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga PP No 46 Tahun 2007, mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025.

    Dalam Pasal 2A ayat (4), dinyatakan bahwa Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam akan dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam, sementara Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam akan dijabat ex-officio oleh Wakil Wali Kota Batam.

    Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad saat ditemui, mengaku sudah menerima PP tersebut dan menyatakan siap untuk mengemban posisi tersebut.

    “Kami baru mendengar kisi-kisi, rupanya hari ini sudah beredar soal PP perubahan ketiga atas PP 62/2019 itu. Kami ingin menyampaikan terimakasih kepada Pak Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kami akan pegang amanah ini dengan baik,” ujar Amsakar, Senin (17/2/2025).

    Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan lebih lanjut atas PP ini masih dalam proses. Sebab, hanya salinan PP yang sudah terdistribusi, dan pelantikan serta struktur kelembagaannya belum diputuskan.

    “Jadi itu nantilah akan kita coba dalami. Yang penting sekarang kebijakan ini sudah dikeluarkan dan kami siap untuk melaksanakan dan menyukseskan kebijakan itu,” tambahnya.

    Amsakar juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada komunikasi lebih lanjut dari kementerian terkait kebijakan ex-officio ini, karena mereka masih fokus pada urusan studi dan pelantikan kepala daerah.

     

  • IHSG Senin dibuka menguat 24,85 poin

    IHSG Senin dibuka menguat 24,85 poin

    Karyawan mengamati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melalui layar komputer di Jakarta, Senin (21/10/2024). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

    IHSG Senin dibuka menguat 24,85 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi dibuka menguat 24,85 poin atau 0,37 persen ke posisi 6.663,31.

    Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,18 poin atau 0,41 persen ke posisi 775,59.

    Sumber : Antara

  • Ogah Menggaji, Pasutri di Batam Malah Menyiksa ART Asal NTT

    Ogah Menggaji, Pasutri di Batam Malah Menyiksa ART Asal NTT

    Selain membawa dua tersangka, tim TPPO Polda NTT dan BP3MI Kepri juga membawa pulang pula korban INWL ke Kupang.

    Ia menjelaskan, sebelum menangkap pasutri ini, polisi juga sudah mengmankan tersangka, Boy alias OAN yang menjadi calo perekrut korban.

    “Korban direkrut Boy selaku perekrut lapangan. Totalnya tiga tersangka,” katanya.

    Selain tersangka, polisi pun mengamankan barang bukti satu buah handphone milik tersangka OAN, satu lembar tiket pesawat Lion Air atas nama korban pada tanggal 22 November 2024.

    Selain itu print out rekening koran Bank Mandiri transfer uang dari tersangka JY kepada tersangka OAN sebesar Rp 2.000.000 tanggal 22 November 2024. Diamankan pula satu buah handphone milik tersangka JY, satu bundel Akta Pendirian PT Jasa Bakti Agung dan satu buah handphone milik korban.

    “Ada delapan saksi sudah diperiksa baik di NTT maupun Batam, termasuk ahli ketenagakerjaan,” tandasnya.

    Para tersangka dijerat pasal 2 ayat (1), pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun.

  • Driver Ojol Demo di Depan Kantor Kemnaker, Minta Dapat THR

    Driver Ojol Demo di Depan Kantor Kemnaker, Minta Dapat THR

    Jakarta –

    Para pengemudi ojek online (driver ojol) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Mereka menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR).

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Senin (17/2/2025), massa ojol mulai berkumpul di depan kantor Kemnaker sekitar pukul 10.37 WIB. Massa datang menggunakan satu mobil komando berwarna hitam dengan bendera SPAI.

    Mobil komando ini datang dengan iring-iringan sejumlah driver. Meski begitu saat tiba massa terlihat masih sepi, sekitar 20-30 orang.

    Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan aksi ini sejatinya akan diikuti oleh 1.000 pengemudi online. Ia menyebut kelompok massa ini terdiri dari tiga konfederasi, lima serikat, dan sekitar 90 komunitas driver online.

    “Untuk hari ini kita rencananya ada sekitar 1.000, cuman karena terhalang macet di jalan, orang-orang agak telat datang ya, yang pasti itu kita akan konsisten,” kata Lily kepada awak media.

    Di luar itu, ia mengatakan sejumlah driver ojol di beberapa daerah ikut melakukan aksi solidaritas berupa off beat alias tidak menarik penumpang untuk sementara waktu.

    “kebetulan Tanjung Pinang, Pontianak, Pangkalpinang, Sukabumi, Bandung, kita ada off beat masal hari ini,” terangnya.

    Sementara itu mengenai tuntutan Lily menjelaskan kalau sistem fleksibilitas dalam kemitraan adalah dalih platform untuk menghindar dari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja kepada pengemudi ojol, taksol dan kurir.

    Padahal menurutnya selama ini pengemudi ojol telah memenuhi kriteria sebagai pekerja sehingga berhak menerima THR. Selain itu ia merasa para driver ini jelas telah memberi kontribusi yang signifikan bagi ekonomi.

    Terakhir ia menekankan jika permintaan mereka tidak dipengaruhi pemerintah dan pengelola aplikasi, para driver ojol akan melanjutkan aksi demonstrasi.

    “Lanjut, kami akan lanjut. Karena ini hak kami untuk mendapatkan kebenaran. Kami percaya Pak Menteri dan Pak Wamen punya kepedulian terhadap driver,” pungkasnya.

    Saksikan juga Sosok: Mice, Kritik Menggelitik Lewat Kartun

    (fdl/fdl)

  • Profil Laksda TNI Fauzi, Bintang 2 TNI AL yang Dimutasi Menjadi Pangkoarmada I

    Profil Laksda TNI Fauzi, Bintang 2 TNI AL yang Dimutasi Menjadi Pangkoarmada I

    loading…

    Dalam mutasi TNI Februari 2025, Laksda TNI Fauzi ditunjuk menjadi Pangkoarmada I menggantikan Laksda TNI Yoos Suryono Hadi. FOTO/DOK.SESKOAL

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi terhadap Perwira Menengah (Pamen) dan Perwira Tinggi (Pati) TNI. Salah satunya Laksda TNI Fauzi yang ditunjuk menjadi Panglima Komando Armada ( Pangkoarmada) I.

    Penunjukan Laskda TNI Fauzi sebagai Pangkoarmada I diketahui dari Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/183/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Total sebanyak 52 Pamen dan Pati TNI digeser dari jabatannya semula.

    “Surat Keputusan Panglima TNI tersebut mencakup sebanyak 52 Perwira Tinggi (Pati), yang terdiri dari 31 Pati TNI AD, 19 Pati TNI AL, dan 2 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (16/2/2025).

    Laksda TNI Fauzi ditunjuk menjadi Pangkoarmada I menggantikan Laksda TNI Yoos Suryono Hadi yang dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun. Laksda Fauzi akan bertugas di Markas Koarmada I yang berkedudukan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Koarmada I membawahi lima Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), yakni Lantamal I di Belawan, Lantamal II di Padang, Lantamal II di Jakarta, Lantamal IV di Batam, dan Lantamal XII di Pontianak.

    Profil Laksda TNI FauziLaskda Fauzi merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) 1991 yang kini berpangkat bintang 2. Pati TNI AL kelahiran 30 Oktober 1967 itu sebelumnya menjabat sebagai Wakil Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Wadankodiklatal).

    Dalam riwayat karier militernya, Fauzi pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di TNI. Antara lain Dansatban Koarmabar,
    Asops Lantamal IV/Tanjungpinang, Dankolat Koarmada I, Kasguspurla Koarmada II, Paban PM dan PPM Ditjianbang Akademi TNI, danDanlantamal XIII/Tarakan.

    Selanjutnya, Fauzi dipercaya menjadi Kapusjianmar Seskoal, Wadanseskoal, Komandan Seskoal, dan Wadankodiklatal. Berdasarkan SK Panglima TNI terbaru pada 14 Februari 2025, Fauzi ditunjuk menjadi Pangkoarmada I.

    (abd)

  • Berkolaborasi tingkatkan produksi padi petani di ujung Negeri

    Berkolaborasi tingkatkan produksi padi petani di ujung Negeri

    Sebagian besar biaya produksi sengaja disokong oleh pemerintah agar petani bisa lebih fokus pada hasil panennya

    Natuna (ANTARA) – Pada suatu siang di pertengahan Februari 2025, suasana sawah milik Kelompok Tani Cipto Dadi di Kecamatan Bunguran Batubi tampak berbeda dari biasanya. Kali ini, sawah seluas 5,5 hektare itu terlihat ramai dengan berbagai orang berseragam. Ada yang mengenakan pakaian loreng, hitam putih, cokelat, serta warna-warna lainnya.

    Sawah yang biasanya tenang dan damai berubah menjadi lebih riuh. Setiap orang sibuk dengan tugas masing-masing, ada yang menarik kabel, memeriksa kursi, serta menyiapkan perlengkapan lainnya.

    Namun, semua aktivitas seketika terhenti saat seorang pria dengan handy talky di dadanya berkata, “Bapak sudah mau sampai”. Orang yang dimaksud adalah Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

    Kehadiran gubernur bersama para pemangku kepentingan lainnya di Batubi bertujuan untuk melaksanakan penanaman padi perdana dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Kehadirannya juga bertujuan untuk memberikan semangat kepada petani.

    Kabupaten Natuna pada 2025 mendapat tugas dari Pemerintah Pusat untuk menanam padi di lahan seluas 114 hektare. Menyikapi perintah itu, petinggi di Kabupaten Natuna menyusun Langkah dengan membagi tugas kepada petani di lima kecamatan, yakni Bunguran Batubi, Bunguran Timur, Bunguran Selatan, Bunguran Tengah, dan Serasan Timur. Terpilihnya lima kecamatan ini dikarenakan memiliki lahan yang memadai dan petani yang aktif serta mau diajak bekerjasama.

    Bantuan Benih

    Tidak hanya memberikan target tanam, Pemerintah Pusat juga menyalurkan bantuan berupa benih padi untuk lahan seluas 100 hektare serta pupuk NPK. Jenis benih yang diberikan adalah biofortifikasi untuk lahan 65 hektare dan Inpari 32 untuk 35 hektare.

    Melihat dukungan ini, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten juga ikut berkontribusi. Mereka mengalokasikan anggaran masing-masing untuk menambah bantuan pupuk dan obat-obatan, serta menggandeng pihak lain guna memenuhi kebutuhan lahan seluas 14 hektare yang tersisa.

    Untuk lahan seluas 11 hektare, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Korem 033 Wira Pratama, sedangkan tiga hektare lainnya berasal dari swadaya masyarakat dan lokasinya tersebar di lima kecamatan yang telah dipilih Natuna.

    “Penanaman akan dilakukan dalam dua tahap, 60 hektare pada tahap pertama, sementara tahap kedua akan disesuaikan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna Wan Sazali.

    Pada penanaman perdana hari itu, terlihat harapan besar di wajah para petani agar tanaman padi tumbuh dengan baik hingga masa panen tiba.

    Bantuan Pupuk

    Pupuk dari pemerintah pusat telah disalurkan pada 2024 bersamaan dengan benih padi. Sedangkan bantuan dari Kepri dan Natuna diperkirakan akan tersedia usai rasionalisasi anggaran selesai dibahas.

    Total anggaran dari kabupaten yang dialokasikan untuk pengadaan pupuk dan kapur dolomit diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar, dengan rincian Rp900 juta untuk pupuk NPK dan sisanya untuk kapur dolomit.

    Bantuan kapur dolomit dianggap penting karena air yang digunakan petani memiliki tingkat keasaman tinggi. Dolomit diperlukan untuk menetralkan keasaman tanah agar tidak mengganggu pertumbuhan padi. Untuk mensukseskan program ini Balai Wilayah Sungai (BWS) juga di gandeng agar bisa membantu petani dalam mengalirkan air ke sawah-sawah mereka.

    Penyuluhan Pertanian

    Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga berupaya meningkatkan pemahaman petani mengenai teknik bertani yang lebih baik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menugaskan penyuluh pertanian yang kompeten untuk mendampingi petani dalam meningkatkan produksi sekaligus menjaga kualitas hasil panen.

    Berbagai bantuan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat petani agar lebih maksimal dalam meningkatkan produksi. Sebagian besar biaya produksi sengaja disokong oleh pemerintah agar petani bisa lebih fokus pada hasil panennya.

    Pemerintah optimistis bahwa bantuan ini akan membuat petani lebih memahami cara bekerja secara cerdas serta mampu menyiapkan modal untuk memperluas lahan dan meningkatkan hasil panen.

    Jaminan Pasar

    Terkait pemasaran hasil panen, petani tidak perlu khawatir. Pemerintah, melalui Badan Urusan Logistik (Bulog), telah berkomitmen untuk menampung atau menyerap gabah hasil panen petani lokal dengan harga Rp6.500 per kilogram.

    Masyarakat juga tidak perlu khawatir beras tidak tersedia apabila petani gagal panen, pasalnya Bulog memiliki stok beras di gudang mereka yang ada di Natuna.

    Lagi pula meski produksi padi terus meningkat selama dua tahun terakhir yakni 60 ton pada 2023 dan 112 ton pada 2024, masih belum mencukupi kebutuhan beras di Natuna, yang mencapai 5.800 ton per tahun. Oleh karena itu, pemerintah menugaskan Bulog untuk menjaga ketersediaan dan harga beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Uniknya, beras dalam program ini dipasarkan dalam kemasan karung lima kilogram dari gudang Bulog dan dapat dibeli melalui agen-agen yang bekerja sama dengan mereka di wilayah setempat. Selain itu, pengusaha di Natuna juga berperan dalam memenuhi kebutuhan beras dengan mendatangkan berbagai jenis beras dari luar daerah.

    Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat menjadi pemicu bagi petani untuk terus berjuang meningkatkan perekonomian mereka sekaligus membantu mewujudkan swasembada pangan.

    Berbagai bantuan kerja sama dari berbagai pihak dari mulai penyediaan bibit dan pupuk hingga jaminan harga hasil panen itu diharapkan berjalan lancar.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Ramadan, Harga Cabai di Pasar Induk Kramat Jati Masih Aman

    Jelang Ramadan, Harga Cabai di Pasar Induk Kramat Jati Masih Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) Jakarta masih relatif aman dan belum ada kenaikan menjelang ramadan pada Maret mendatang.

    Pedagang cabai Guyub Rukun Pedagang Cabai PIKJ Guntur mengatakan bahwa pasokan aneka cabai relatif aman dan tercukupi kebutuhan pasar.

    Namun, dia juga tak menyangkal ada kalanya pasokan cabai di PIKJ berkurang lantaran hujan di wilayah sentra produksi.

    “Belum ada kenaikan permintaan pasar, sikon [situasi dan kondisi] masih adem-adem saja. Kemarin Jumat pasokan cabai rawit merah sedikit atau berkurang juga penjualan lambat,” kata Guntur kepada Bisnis, Minggu (16/2/2025).

    Per 15 Februari 2025, harga grosir cabai rawit merah di PIKJ dibanderol di rentang Rp50.000–Rp60.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp35.000–Rp45.000 per kilogram, dan harga cabai merah besar di kisaran Rp25.000–Rp30.000 per kilogram.

    Lebih lanjut, Guntur mengaku bahwa pada momentum jelang Ramadan, umumnya harga aneka cabai juga relatif aman. “Relatif aman, biasa saja,” ujarnya.

    Adapun saat ini, pasokan aneka cabai di PIKJ berasal dari wilayah sentra produksi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. “Kalau 2–3 bulan yang lalu kadang ada yang dari Sulawesi Selatan dan Takengon Aceh,” bebernya.

    Jika menengok harga aneka cabai di Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (16/2/2025) pukul 10.58 WIB, harga rata-rata cabai merah keriting di tingkat konsumen dibanderol Rp48.700 per kilogram. Harganya naik 11,45% di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) nasional Rp37.000–Rp55.000 per kilogram.

    Panel Bapanas menunjukkan, harga rata-rata cabai merah keriting di tingkat konsumen terendah adalah Sulawesi Utara di harga Rp32.750 per kilogram, sedangkan harga cabai merah keriting tertinggi terjadi di Kepulauan Riau yang tembus Rp80.133 per kilogram.

    Untuk harga cabai merah besar, secara nasional dibanderol Rp48.398 per kilogram. Untuk komoditas ini, harga rata-rata tertinggi terjadi di Papua, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata cabai rawit merah adalah Rp64.425 per kilogram, atau melambung 13,03% dari HAP nasional di rentang Rp40.000–Rp57.000 per kilogram. Adapun, harga rata-rata cabai rawit merah tertinggi terjadi di Kalimantan Barat yang menyentuh Rp96.424 per kilogram.