provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Negosiasi Rampung, Apple Tetap Tak Bangun Pabrik di RI

    Negosiasi Rampung, Apple Tetap Tak Bangun Pabrik di RI

    Jakarta

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap tercapainya kesepakatan investasi antara pemerintah dengan Apple. Salah satu poin yang disepakati adalah rencana investasi produsen iPhone 16 itu sebesar US$ 160 juta atau Rp 2,6 triliun (kurs Rp 16.360) di Indonesia.

    Agus menjelaskan, Apple tetap memilih opsi skema 3 atau skema inovasi dalam memenuhi kewajiban pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Komitmen investasi akan berlaku untuk tahun 2025-2028.

    “Dengan pertimbangan dinamika negosiasi, kami putuskan ini cycle baru. Kami putuskan ini sebagai cycle baru dan kami sudah sepakat bahwa investasi inovasi Apple yang mengikuti skema 3 itu akan senilai US$ 160 juta, ini bentuknya hardcase,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin, Rabu (26/2/2025).

    Dengan begitu Apple tidak akan membangun pabrik ponselnya di Tanah Air dan tetap melanjutkan skema investasi inovasi. Dari kesepakatan investasi US$ 160 juta, Apple akan melakukan kegiatan yang sebelumnya belum ada, sekaligus memberikan nilai tambah bagi Indonesia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

    Misalnya pendirian yaitu pendirian Apple Software Indonesia and Technology Institute hingga Apple Professional Developer Academy. Selain itu Apple juga akan melanjutkan Apple Developer Academy yang sebelumnya sudah ada di Indonesia.

    “Kemudian ada kegiatan program di dalam inovasi investasi, skema 3, yaitu pendirian Apple Software Indonesia and Technology Institute. Kemudian ada juga pendirian Apple Professional Developer Academy,” imbuhnya.

    Meski US$ 160 juta itu merupakan angka minimal yang dipersyaratkan pemerintah, Agus menyebut Indonesia bisa mendapat tambahan sekitar US$ 72,3 juta. Kemudian pemerintah mendapat US$ 150 juta dari Apple dari sanksi yang dilanggar oleh raksasa teknologi Amerika Serikat itu.

    Rinciannya, US$ 10 juta berasal dari pelunasan utang komitmen investasi yang sudah dibayar Desember 2024, serta sanksi lanjutan atas pelanggaran tersebut sebesar US$ 150 juta. Bentuk sanksi yang dijalankan Apple adalah membuka pabrik AirTag yang berlokasi di Batam.

    “Poin nomor selanjutnya yang selalu kami kejar, dan Alhamdulillah dengan negosiasi yang sangat alot, bisa di MoU kesepakatan Indonesia dan Apple yaitu pendirian Research and Development (R&D) Facility (fasilitas riset dan pengembangan) di Indonesia,” ungkap Agus.

    Selama ini, kata Agus, Apple hanya membangun fasilitas R&D di Benua Amerika, tepatnya di Brasil. Dengan demikian R&D Apple di Indonesia akan menjadi yang kedua di dunia sekaligus pertama di Asia.

    Pendirian dan pelaksanaan R&D akan melibatkan 15 perguruan tinggi di Indonesia, beberapa di antaranya adalah Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan lain-lain.

    Agus menilai Apple melihat Indonesia sebagai negara yang penting terhadap bisnis mereka. Di samping itu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia sudah siap dalam mendukung pembentukan fasilitas RND.

    Kesepakatan yang telah dicapai menjadi modal bagi Apple bisa mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai salah satu syarat menjual produknya di Indonesia. iPhone 16 bakal diperjualbelikan secara legal di Indonesia setelah sertifikat TKDN dari Kemenperin terbit yang disusul dengan pemberian izin edar dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    (ily/rrd)

  • Masyarakat Adat Melayu Mengadu ke DPR RI soal Hotel Purajaya Dirobohkan Paksa – Page 3

    Masyarakat Adat Melayu Mengadu ke DPR RI soal Hotel Purajaya Dirobohkan Paksa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat adat melayu mengadukan kasus dugaan perobohan paksa gedung bersejarah Hotel Purajaya oleh BP Batam ke Komisi III DPR RI. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pun langsung dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

    “Baik dari segala aspek. Bukan hanya hotel, kampung tua pun dirobohkan. Jadi ini memang sudah di mana hal itu bersejarah berdirinya provinsi ini justru di situ,” tutur saudagar rumpun melayu batam yang menjadi tokoh adat, Megat Rury Afriansyah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Menurutnya, BP Batam mengawal perobohan paksa yang dilakukan saat proses hukum masih berlangsung, yakni tanpa adanya perintah dari pengadilan.

    “Pada tanggal 21 Juni 2023, saya ada di tempat. Jadi saya langsung menghadap di lapangan, Ketua tim gabungan yang membawahi lebih kurang 600 persoalan dari gabungan TNI dan Polri,” jelas dia.

    “Saya sampaikan, yang pertama menghentikan sebelum ada duduk kami pengusaha pendahulu. Kedua, kalau ada sebuah keputusan pengadilan, saya yang bantu merobohkan,” sambungnya.

    Rury mengulas, pihaknya telah meminta BP Batam untuk menjembatani mediasi bersama PT Pasifik Estatindo Perkasa dan meminta untuk menghentikan niat perobohan bangunan bersejarah tersebut.

    “Kenapa saya tidak memakai orang untuk menjaga dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin Ketua. Kami sedang proses hukum. Jadi tidak mungkin lagi proses hukum bisa mengeksekusi. Kedua, tidak ada keputusan pengadilan,” ungkapnya.

    “Jadi intinya ini dirobohkan sebelum berakhirnya proses hukum tanpa ada dasarnya perintah pengadilan,” tanya Habiburokhman.

    “Dan sedang proses hukum,” sahut Rury.

     

  • Lahan Adat Diserobot Rezim Jokowi, Warga Melayu Batam Ngadu ke DPR

    Lahan Adat Diserobot Rezim Jokowi, Warga Melayu Batam Ngadu ke DPR

    GELORA.CO -Perwakilan kelompok masyarakat adat melayu Kepulauan Riau mengadu ke Komisi III DPR ihwal penyerobotan lahan seluas 30 hektare yang dilakukan secara sepihak oleh BP Batam, di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Rabu, 26 Februari 2025.

    Pantauan Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di ruang rapat Komisi III DPR, rapat dengar pendapat umum (RDPU) itu dihadiri oleh Ketua Saudagar Rumpun Melayu Datuk Megat Rury Afriansyah dan perwakilan dari lembaga adat melayu Kepulauan Riau Datuk Wira Maskur Tilawahyu serta sejumlah tokoh adat melayu asal Rempang.

    Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan dihadiri oleh sejumlah anggota. 

    Datuk Megat Rury Afriansyah menuturkan bahwa pihaknya menuntut keadilan ke Komisi III lantaran sudah jengah  dengan tindakan semena-mena yang dilakukan BP Batam yang telah merobohkan Hotel Purajaya Batam secara sepihak tanpa adanya surat resmi pembongkaran dari pengadilan.

    Hotel Purajaya Batam merupakan hotel pertama yang didirikan di Kota Batam dan memiliki sejarah penting dalam berdirinya Provinsi Kepulauan Riau. 

    Hotel tersebut juga dianggap sebagai simbol warga Melayu, lantaran desainnya yang sangat identik dan melekat pada budaya melayu di Kepulauan Riau.

    “Kami berharap pimpinan Komisi III dapat memberikan sebuah kebijakan akan memanggil eks kepala BP Batam maupun PT PT yang tergabung dalam mafia lahan korporasi dari BP Batam tersebut,” kata Datuk Megat Rury Afriansyah.

    Pihaknya mengadu ke Komisi III lantaran tidak adanya itikad baik dari BP Batam untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, terlebih tidak adanya mediasi antara masyarakat adat melayu setempat dengan pihak pemerintah daerah.

    “Itulah tidak ada. Makanya, kami ke sini. Kalau ada nggak mungkin kami ke sini,” tegasnya.

    Datuk Megat Rury menuturkan warga adat melayu seolah dijadikan sampah oleh BP Batam karena tidak mengindahkan aspirasi mereka yang berjuang melindungi lahan adat sendiri.

    “Jadi kami, di tanah kami sendiri di tanah moyang kami sendiri seperti jadi sampah, jadi penonton. Padahal kami juga ingin berpartisipasi dalam investasi khususnya lokasi kami itu adalah kawasan strategis nasional, sudah dijadikan kawasan strategis nasional oleh Presiden Jokowi, kok tiba-tiba diserobot saja lahan kami,” demikian Datuk Megat Rury Afriyansah. 

  • Siap-siap! iPhone 16 Segera Resmi Dijual di RI

    Siap-siap! iPhone 16 Segera Resmi Dijual di RI

    Jakarta

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberi sinyal produk iPhone 16 bisa segera beredar di Indonesia. Hal ini menyusul tercapainya kesepakatan antara Kemenperin dengan Apple yang tertuang dalam MoU yang ditandatangani hari ini.

    Kesepakatan itu menjadi modal untuk Apple bisa mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai salah satu syarat bisa menjual produknya di Indonesia. Sebelumnya produk iPhone 16 Apple tak bisa beredar karena Apple menunggak investasi dan dianggap tidak memenuhi syarat TKDN.

    “Maka dengan selesainya perundingan Kemenperin dengan Apple yang sudah dituangkan dalam dokumen MoU, proses penerbitan TKDN untuk Apple bisa dimulai,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin, Selasa (26/2/2025).

    Meskipun, Apple kini sudah melunasi utangnya yang sebesar US$ 10 juta atau Rp 163,6 miliar (kurs Rp16.360) pada Desember 2024. Sebagai konsekuensi dari utang investasi itu, Apple juga terkena sanksi dan harus menambah investasinya dengan membuka pabrik AirTag di Batam senilai US$ 150 juta atau sekitar Rp 2,45 triliun.

    Saat dikonfirmasi apakah iPhone 16 bisa segera beredar sekitar bulan Ramadan atau Maret 2025, Agus tidak menjawab secara tegas. Ia hanya memastikan iPhone 16 bisa segera beredar jika sudah mengantongi sertifikat TKDN.

    “(Sudah punya TKDN bisa beredar) Of course, sudah boleh,” katanya Singkat.

    Agus lalu memastikan Kemenperin akan segera memproses TKDN Apple sekitar bulan Ramadan. Namun ia mengingatkan bahwa yang akan menerbitkan izin edar produk bukanlah Kemenperin melainkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Jadi nanti sertifikat TKDN kita terbitkan sesegera mungkin, harusnya within Ramadhan sudah kita terbitkan. Tapi rupanya yang mengeluarkan izin edar bukan kita, tapi Komdigi. Jadi nanti sertifikat TKDN diterbitkan, kami sampaikan ke Komdigi, nah Komdigi nanti akan terbitkan (izin edar iPhone 16),” jelasnya.

    Agus percaya pemberian izin edar tidak akan sulit jika Apple memang sudah memenuhi persyaratan TKDN. Menurutnya Komdigi tidak punya kepentingan untuk mempersulit atau memperlambat hal tersebut.

    “Tapi saya tidak melihat ada kepentingan dari Komdigi untuk mempersulit ini atau memperlambat ini. Karena toh juga sertifikat TKDN sudah kami keluarkan,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Pemprov DKI sediakan 2.000 lowongan kerja

    Pemprov DKI sediakan 2.000 lowongan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 2.000 lowongan di bursa kerja (job fair) pertama tahun 2025 di Tamini Square, Makasar, Jakarta Timur.

    “Ini ‘job fair’ gelombang satu, karena ada gelombang berikutnya. Yang kita sediakan hari ini 2.000 lowongan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho di Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu.

    Pihaknya memfasilitasi kegiatan tersebut karena Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) mempunyai beban tanggung jawab ada dua. Yaitu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran

    Bursa kerja ini merupakan salah satu kegiatan yang strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

    Dengan memberikan ruang fasilitas bertemunya antara pencari kerja dengan tenaga kerja tentu ada kompetensi yang didalami sehingga memiliki pekerjaan yang lebih jelas dan terukur.

    Bursa kerja ini dilaksanakan selama dua hari mulai Rabu hingga Kamis (27/2) dengan 40 perusahaan yang berpartisipasi termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta.

    Sebanyak 40 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang seperti asuransi, otomotif, ritel, jasa dan perusahaan penyalur jasa lainnya. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

    Hari menyebutkan, lowongan di bursa kerja ini dapat diikuti secara umum sebagaimana survei Badan Pusat Statistik (BPS), yakni tidak melihat NIK, tetapi dilihat berdasarkan kemampuan.

    “Kalau kita bicara statistik, struktur ketenagakerjaan, pengangguran di Jakarta itu hampir 338 ribu orang. Ini hampir 115 ribu orang itu kebanyakan SMA,” katanya.

    Selain itu, Hari mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 4.000 pengunjung di “job fair” tersebut.

    “Kalau target kita dari 4 ribu yang hadir berarti bisa terserap 50 persen Alhamdulillah. Kan nanti ada gelombang berikutnya. Syukur-syukur bisa diterima semuanya dari dua ribu lowongan pekerjaan yang ada,” katanya.

    Adapun dasar pelaksanaan bursa kerja ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

    Lalu, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Surat Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Nomor 095/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2024, persentase tingkat pengangguran di Jakarta sebesar 6,21 persen. Dengan kata lain, Jakarta menempati posisi keenam secara nasional.

    Tingkat pengangguran di Jakarta masih di bawah Jawa Barat, yakni 6,75 persen, Banten (6,68 persen), Papua Barat Daya (6,48 persen), Papua (6,48 persen) dan Kepulauan Riau (6,39 persen).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • BMKG prakirakan seluruh wilayah Jakarta hujan pada Rabu malam

    BMKG prakirakan seluruh wilayah Jakarta hujan pada Rabu malam

    Sejumlah kapal bersandar di pelabuhan Nongsa Point Marina, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

    BMKG prakirakan seluruh wilayah Jakarta hujan pada Rabu malam
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 06:49 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah di DKI Jakarta mengalami hujan pada Rabu malam.

    Laman/web resmi BMKG di instagram @infobmkg mencatat hujan ringan diperkirakan terjadi di Kota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada Rabu malam. Sementara untuk Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kabupaten Kepulauan Serib diperkirakan terjadi hujan disertai petir.

    Kemudian di Rabu pagi seluruh wilayah di Jakarta diprediksi berawan tebal dan kondisi ini berlanjut pada siang hari di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Selanjutnya hujan ringan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada Selasa siang.

    Lalu di sore harinya, hujan ringan turun di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, sementara Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu berawan tebal

    Suhu di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. BMKG juga menyatakan bahwa kecepatan angin berkisar 1-10 kilometer (km) per jam.

    Sumber : Antara

  • ESDM Siapkan Pengganti PGN Garap Proyek Pipa Gas West Natuna Kepri

    ESDM Siapkan Pengganti PGN Garap Proyek Pipa Gas West Natuna Kepri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut penugasan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. atau PGN dari proyek pipa gas West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping, Kepulauan Riau lantaran lambatnya progres pembangunan. 

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, proyek tersebut telah diberikan sejak 2016. Dia pun mengakui bahwa progres pembangunan pipa gas yang ditugaskan berjalan lambat. 

    “Itu proyek udah penugasan dari 2016 sekarang 2025, iya [karena tidak berprogres],” kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (25/2/2025). 

    Dadan juga mengatakan bahwa keputusan tersebut telah dibahas dalam sejumlah rapat internal. Pihaknya juga telah bersurat langsung kepada PGN. Lebih lanjut, Dadan memastikan akan ada penggantian penugasan sesegera mungkin. 

    “Iya sekarang lagi diselesaikan, nanti kita kan ingin lebih cepat jalannya,” terangnya. 

    Untuk diketahui, keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 20K/MG.01/MEM.M/2025 yang mencabut penugasan PGN di proyek tersebut. Sebelumnya, PGN diberikan tugas untuk membangun dan mengoperasikan pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS) melalui Kepmen ESDM No 6105K/12/MEM/2016. 

    Dalam keputusan tersebut, terdapat pertimbangan bahwa PGN tak kunjung memulai pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur pipa WNTS ke Pulau Pemping, Kepri. 

    “Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan evaluasi terhadap penugasan Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi dari Pipa West Natuna Transportation System ke Pulau Pemping, Kepri sehingga penugasan kepada PGN dimaksud perlu dicabut,” bunyi keputusan tersebut. 

    Dengan begitu, maka Kepmen terkait pembangunan dan pengoperasian yang diberikan ke PGN atas proyek WNTS tersebut resmi dicabut dan dinyatakan tidak lagi berlaku. 

  • Aceh Peringkat 1 Biaya Paling Sedikit

    Aceh Peringkat 1 Biaya Paling Sedikit

    PIKIRAN RAKYAT – Biaya yang harus diketahui saat hendak melaksanakan haji memang hampi setiap tahunnya berbeda, dan di tahun 2025 kali ini sudah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.

    Diketahui juga sebelumnya bahwa melaksanakan ibadah haji menjadi salah satu hal yang diinginkan oleh sebagian besar umat muslim, selain mempersiapkan fisik dan mental, namun dalam hal ini dana juga hal utama yang tidak bisa dipisahkan.

    Dilansir dari unggahan di akun Instagram Indonesia Baik, diungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan secara resmi terkait besaran biasa yang harus dikeluarkan di tahun 2025 ini.

    Hal ini juga telah sesuai dengan Keputusan Resmi dari Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2025.

    Dalam Keppres tersebut, telah dijelaskan terkait besaran biaya yang nantinya akan dibayarkan oleh setiap jamaah reguler, dengan menyesuaikan titik lokasi embarkasi (tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi) yang dipilih.

    Besaran biaya yang berbeda karena titik embarkasi ini terjadi, dilihat dari jarak tempuh, biaya penerbangan, hingga biaya hidup selama di Arab Saudi selama melaksanakan ibadah.

    Untuk besaran biayanya sendiri, Aceh menjadi wilayah paling rendah dan Surabaya menduduki posisi paling tinggi.

    Berikut rincian pembayaran biaya haji sesuai dengan titik embarkasi di tahun 2025:

    Aceh: Rp46.922.333 Medan: Rp47.976.531 Batam Rp54.331.751 Padang Rp51.781.751 Palembang: Rp54.411.751 Jakarta bagian Pondok Gede: Rp58.875.751 Jakarta bagian Bekasi: Rp58.875.751 Solo: Rp55.478.501 Surabaya: Rp60.955.751 Balikpapan: Rp57.235.421 Banjarmasin: Rp59.331.751 Makassar: Rp57.670.921 Lombok: 56.764.801 Kertajati: Rp58.875.751

    Itulah besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap jemaah haji sesuai dengan titik embarkasi yang telah dipilih, sesuai dengan aturan terbaru di tahun 2025 ini.

    Namun perlu untuk dipahami bahwa besaran biaya perjalanan ini, akan terbagi kepada biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, dan juga sebagian biaya akomodasi di Madinah hingga biaya hidup.

    Sehingga dengan hal tersebut, diharapkan agar masyarakat yang melakukan pendaftaran haji juga lebih berhati-hati guna menghindari kerugian akibat penipuan yang cukup marak terjadi.

    Pastikan untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan tidak terpengaruh dengan iming-iming apapun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerintah Malaysia Deportasi 133 Pekerja Migran Indonesia Lewat Tanjungpinang

    Pemerintah Malaysia Deportasi 133 Pekerja Migran Indonesia Lewat Tanjungpinang

    Tanjungpinang, Beritasatu.com – Ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) kembali dipulangkan pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang.

    Sebanyak 133 pekerja migran asal Indonesia tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang. Mereka yang dipulangkan merupakan pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi.

    Setibanya di pelabuhan, para pekerja migran ini langsung di data dan selanjutnya dibawa ke penampungan sementara sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

    Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muhammad Fachri, ratusan pekerja migran yang dipulangkan tersebut terdiri dari 21 perempuan dan 112 laki-laki. 

    Fachri menyebutkan, pemulangan ini merupakan bagian dari total 7.200 pekerja migran yang akan dipulangkan secara bertahap ke Indonesia dalam dua tahun ke depan.

    “Ini merupakan bagian dari total lebih kurang 7.200 orang yang akan dipulangkan secara bertahap ke Indonesia dalam kurun waktu dua tahun ke depan, dan sekarang sudah memasuki batch ketiga,” ungkap Muhammad Fachri kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

    Setelah didata oleh petugas, ratusan pekerja migran ini kemudian dibawa menggunakan bus yang telah disediakan menuju rumah penampungan sementara, sebelum akhirnya dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

  • Perusahaan Wajibkan Karyawan Nikah Jika Tidak akan Dipecat, Langsung Batal setelah Panen Hujatan

    Perusahaan Wajibkan Karyawan Nikah Jika Tidak akan Dipecat, Langsung Batal setelah Panen Hujatan

    TRIBUNJATIM.COM – Para karyawan terancam dipecat karena masih lajang.

    Pasalnya, perusahaan tempat mereka bekerja menjadikan pernikahan sebagai syarat.

    Perusahaan di China itu mengeluarkan kebijakan yang mengancam akan memecat karyawan lajang jika mereka tidak menikah sebelum akhir September.

    Perusahaan itu bernama Shuntian Chemical Group, yang berbasis di Provinsi Shandong dan memiliki lebih dari 1.200 karyawan.

    Mereka memperkenalkan aturan ini pada Januari dengan tujuan meningkatkan tingkat pernikahan di lingkungan kerja mereka.

    Kebijakan tersebut mewajibkan pekerja yang berusia antara 28 hingga 58 tahun yang saat ini masih lajang atau duda maupun janda untuk menikah sebelum September tahun ini.

    Jika masih lajang hingga Juni, perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap mereka.

    Apabila tidak juga menikah sampai September, mereka akan diberhentikan.  

    Selain itu, perusahaan juga mengedepankan nilai-nilai tradisional Tiongkok seperti kesetiaan dan bakti.

    Dalam pernyataan resminya, perusahaan menegaskan bahwa mengabaikan seruan pemerintah untuk meningkatkan angka pernikahan dianggap sebagai tindakan tidak loyal, tidak mendengarkan orang tua sebagai sikap tidak berbakti, membiarkan diri tetap lajang dianggap tidak baik hati, dan kurangnya kepedulian terhadap rekan kerja dinilai tidak adil, melansir dari TribunTrends.

    Didirikan pada tahun 2001, Shuntian Chemical Group termasuk dalam daftar 50 perusahaan teratas di Kota Linyi.

    Namun, setelah dilakukan inspeksi oleh otoritas ketenagakerjaan setempat pada 13 Februari, perusahaan menarik kebijakan tersebut dalam waktu kurang dari satu hari.

    Tidak ada karyawan yang diberhentikan akibat status perkawinannya.  

    Kebijakan ini menuai banyak kritik, terutama dari warganet.

    Beberapa menyebut perusahaan tersebut seharusnya lebih fokus pada bisnisnya daripada mengatur kehidupan pribadi pegawai.

    Ada pula yang menyarankan agar karyawan yang dipecat menuntut kompensasi melalui arbitrase, sementara yang lain mempertanyakan apakah perusahaan nantinya juga akan menghukum pasangan yang menikah tetapi tidak memiliki anak.

    Seorang pejabat pemerintah menegaskan bahwa kebijakan perusahaan ini melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Kontrak Tenaga Kerja di China.

    Sementara itu, Profesor Yan Tian dari Fakultas Hukum Universitas Peking menyatakan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup, sehingga dianggap tidak konstitusional.  

    Di bawah hukum ketenagakerjaan China, perusahaan seharusnya tidak boleh menanyakan rencana pernikahan atau kelahiran kepada calon karyawan. Namun, dalam praktiknya, aturan ini sering diabaikan. 

    Secara lebih luas, angka pernikahan di China mengalami penurunan, dengan hanya 6,1 juta pernikahan tercatat tahun lalu, turun 20,5 persen dibandingkan 7,68 juta pernikahan pada tahun sebelumnya.

    Sementara itu di Indonesia, seorang wanita apes beli tiket pesawat dari karyawan travel yang sudah resign.

    Wanita berinisial AS itu pun rugi Rp 77 juta karena ulah karyawan agen travel tersebut.

    AS diketahui membeli tiket pesawat dari pelaku berinisial DDK.

    AS memesan tiket perjalanan dinas ke Batam pada 7 Februari 2025 melalui DDK.

    Di mana yang dikenal sebagai karyawan di perusahaan jasa perjalanan dan pariwisata.

    Kabid Humas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, pelaku diminta mentransfer uang untuk pemesanan.

    “Pelaku meminta pelapor mentransfer pada 11 Januari 2025 ke rekening pelaku sebesar Rp 9,4 juta,” ucap Ade Ary, Selasa (21/1/2025), melansir dari Kompas.com.

    Namun, kata Ade, keesokan harinya DDK kembali meminta AS untuk mentransfer uang senilai Rp 16 juta.

    Kemudian, pada 17 Januari 2025, AS juga mentransfer sebesar Rp 51,9 juta.

    “Setelah pengiriman uang ini, pelaku tak kunjung ada kabar,” ujar Ade Ary.

    Ketika AS mendatangi kantor DDK untuk menanyakan perihal tiket, dia mendapati bahwa pelaku sudah resign.

    Akibat kejadian ini, AS mengalami kerugian total mencapai Rp 77,8 juta.

    AS pun melaporkan kasus ini ke Kepolisian Sektor (Polsek) Metro Tanah Abang untuk penyelidikan lebih lanjut.

    Sebelumnya, warga di Kabupaten Gresik tertipu oleh salah satu koperasi simpan pinjam swasta. Mereka tergiur bunga tinggi.

    Korbannya mencapai puluhan, di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. 

    Diketahui para korban selain tergiur bunga tinggi, mereka juga kepincut sejumlah hadiah. Seperti lemari es, magic com, televisi, bahkan kambing, dan lain sebagainya.

    Bukan hadiah yang didapat, para korban yang berjumlah 29 orang justru tidak bisa menarik dana deposito dan tabungan yang dijanjikan pihak koperasi. 

    Total kerugian yang mereka alami diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

    Kuasa hukum para korban, M. Bonang Khalimudin mengungkapkan bahwa kasus ini bermula saat para korban ditawari seorang oknum karyawan koperasi berinisial TY untuk menyimpan uang dengan janji bunga 0,3 persen per bulan dan beragam hadiah.

    Mendengar iming-iming tersebut, mayoritas korban kemudian menempatkan uangnya, mulai dari Rp 10 juta sampai Rp110 juta per orang melalui skema deposito dan tabungan.

    Namun ketika jatuh tempo, uang tersebut justru tidak dapat dicairkan. 

    Pihak koperasi memberikan berbagai alasan, seperti dana yang telah digunakan untuk kepentingan internal dan lain-lain.

    “Jadi total kerugian yang dialami oleh para korban mencapai miliaran rupiah, belum yang di luar sana. Ini bukan angka kecil, terutama bagi masyarakat yang menaruh kepercayaan penuh pada koperasi ini,” ujar Bonang.

    Dikatakannya, upaya mediasi oleh pemerintah desa dan pihak terkait sudah dilakukan namun tidak menghasilkan solusi. Para korban pun akhirnya melapor ke Polres Gresik untuk meminta keadilan.

    “Para korban tergiur janji bunga yang tinggi, tetapi dana mereka disalahgunakan oleh pihak koperasi,” tukasnya.

    Menurut bonang, kasus ini menunjukkan indikasi penipuan terencana. 

    Sebab itu dia meminta agar pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Sebab sangat merugikan masyarakat. 

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com