Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Bakamla siagakan empat Kapal Negara jaga keamanan selama libur Lebaran

    Bakamla siagakan empat Kapal Negara jaga keamanan selama libur Lebaran

    Armada Pelni untuk mengangkut para penumpang mudik Lebaran 2025 (ANTARA/HO-Pelni Medan)

    Bakamla siagakan empat Kapal Negara jaga keamanan selama libur Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 23 Maret 2025 – 12:40 WIB

    Elshinta.com – Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Zona Maritim Barat tetap waspada dan mengawasi keamanan serta keselamatan di wilayah perairan Indonesia, khususnya zona Barat dengan menyiagakan empat unsur kapal negara selama libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah/2025.

    “Cuti lebaran tidak diberlakukan bagi unsur-unsur kapal negara yang sedang melakukan operasi. Mau lebaran atau tidak tetap beroperasi,” kata Kepala Zona Barat Bakamla Laksamana Pertama Bambang Trijanto kepada ANTARA di Batam, Minggu.

    Bambang menyebut, selama libur Lebaran Bakamla RI tetap siaga menjaga keamanan, dan keselamatan pelayaran di wilayah perairan Indonesia, khususnya zona barat.

    Bakamla bersama pemangku kepentingan terkait lain turut membantu kelancaran pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    “Kami dari Bakamla sudah ada arahan untuk menyiapkan baik itu alutsista maupun personel,” ujarnya.

    Menurut dia, Bakamla RI Zona Maritim Barat yang berkantor di Sekupang, Kota Batam, menyiagakan empat kapal negara yang terlibat dalam operasi selama musim libur mudik Lebaran.

    Empat kapal negara itu, yakni KN Pulau Nipah, KN Bintang Laut, KN Pulau Dana dan KN Belut Laut.

    Adapun kerawanan di wilayah perairan yang diwaspadai selama libur Lebaran ini, kata dia, yakni keselamatan lalu lintas angkutan barang dan penumpang.

    “Memastikan transportasi laut harus dilengkapi alat-alat keselamatan, jangan sampai membawa penumpang melebihi kapasitas,” katanya.

    Bambang mengimbau penyelenggara transportasi laut untuk memperhatikan keselamatan penumpang dengan mematuhi aturan pelayaran, terutama di situasi saat masyarakat ingin mudik antar pulau-pulau di Kepri.

    “Artinya kerawanan, ada kemungkinan kelalaian atas over capacity penumpang, tapi sekali lagi, kalau ada permintaan perbantuan kami siap membantu,” kata jenderal bintang satu itu.

    Selain angkutan penumpang, kerawanan yang diwaspadai adalah tindak pidana penyeludupan yang mungkin memanfaatkan momen libur Lebaran.

    Bambang menyebut, mencegah dan menindak pelaku penyeludupan tidak mengenal tanggal merah, sehingga Bakamlah dan semua pihak terkait terus waspada mengawasi perairan Indonesia, khususnya Kepri.

    “Kalau penyeludupan tidak mengenal tanggal merah, ada peluang untuk berbuat, makanya untuk unsur-unsur yang melaksanakan operasi tidak ada liburnya,” kata Bambang.

    Sumber : Antara

  • Persaingan di Jakarta tidak mudah

    Persaingan di Jakarta tidak mudah

    Arsip foto – Penumpang berjalan keluar saat tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (3/1/2024). PT Kereta Api Indonesia mencatat telah melayani sebanyak 18.217.744 juta penumpang di Pulau Jawa, Sumatra dan Sulawesi pada periode libur Nataru. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc

    Pramono: Persaingan di Jakarta tidak mudah
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 22 Maret 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa pendatang baru yang ingin mengadu nasib di Jakarta usai Lebaran 2025 harus mempersiapkan diri karena persaingan di Jakarta tidak mudah.

    “Silakan kemudian mencari nafkah pekerjaan di Jakarta. Kita buka lebar tetapi persaingan di Jakarta juga tidak mudah,” kata Pramono di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat, Sabtu.

    Pramono mengatakan, Jakarta terbuka bagi siapapun yang ingin tinggal dan mencari kehidupan baru di Jakarta.

    Yang terpenting, kata Pram, warga tersebut harus menyiapkan kemampuan dan mengurus KTP ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

    “Dia harus ber-KTP dan mau secara administrasi nanti bekerjasama dengan Dukcapil untuk menjadi warga Jakarta. Kalau memang belum siap, yang pertama ya diurus, kalau belum siap ya dipersiapkan terlebih dahulu,” ujar Pramono.

    Pramono menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan operasi yustisi yang merupakan serangkaian tindakan hukum oleh pemerintah daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum usai mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Saya tidak akan melakukan operasi yustisi yang pernah dilakukan Pemda Jakarta dulu. Saya lebih pendekatannya secara manusiawi. Sehingga tidak ada cara-cara yang menurut saya ya tidak manusiawi seperti yang dulu,” katanya.

    Selain itu, Pramono menyebutkan, Jakarta juga sudah membuka balai latihan kerja untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

    “Jakarta kan seperti yang saya sampaikan, akan ada balai latihan kerja, ada tempat-tempat untuk melakukan latihan, termasuk kemudian balai rakyat akan segera kita fungsikan,” katanya.

    Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, jumlah pendatang baru ke Jakarta diperkirakan turun setelah Lebaran 2025.

    “Jumlah pendatang ke Jakarta dalam kurun waktu terakhir mengalami penurunan,” kata Budi.

    Budi menjelaskan, pendatang baru usai Lebaran tahun 2023 tercatat 25.9318 orang, sedangkan tahun 2024 mencapai 16.207 orang.

    Sedangkan tahun ini, Budi memprediksi pendatang baru yang akan datang usai Lebaran tahun 2025 sekitar 10.000 hingga 15.000 jiwa.

    Budi mengimbau kepada seluruh warga Jakarta agar lebih peduli terhadap ketertiban administrasi kependudukan.

    “Pastikan identitas kependudukan (KTP) sudah sesuai domisili, jika belum segera lakukan pembaharuan agar ke depan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” katanya.

    Kemudian, kata dia, dapat melaporkan diri sebagai penduduk pendatang jika memang tinggal di Jakarta kurang dari satu tahun.

    Budi juga mengimbau agar warga Jakarta yang mudik tidak membawa kerabat ke Jakarta tanpa persiapan seperti jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan serta kesiapan “skill” (kemampuan) yang dimiliki.

    Sumber : Antara

  • Cuaca Indonesia: BMKG Prediksi Hujan-Petir Hantam Sebagian Kota Besar

    Cuaca Indonesia: BMKG Prediksi Hujan-Petir Hantam Sebagian Kota Besar

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca Indonesia akan terjadi hujan disertai petir bakal mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia pada hari ini, Minggu (23/3/2025), sehingga masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi dampaknya.

    Prakirawati BMKG, Rira Damanik, dalam siaran daring yang diikuti dari Jakarta, menyampaikan bahwa diperkirakan hujan dengan intensitas ringan (curah hujan kurang dari 2,5 mm per jam) akan melanda kota-kota seperti Medan, Pekanbaru, Bandung, Pontianak, Denpasar, Mataram, Kupang, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Jayapura.

    Untuk Kota Padang, Banjarmasin, Tanjung Selor, dan Merauke, hujan dengan intensitas sedang (kurang dari 5,0 mm per jam) kemungkinan besar akan terjadi. Sementara itu, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Palangka Raya, Samarinda, Mamuju, dan Nabire diperkirakan akan menerima hujan yang disertai petir.

    Di sisi lain, kota-kota seperti Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Manado, Gorontalo, dan Ambon akan mengalami kondisi berawan dan/atau berkabut sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat celsius.

    Rira Damanik menjelaskan tentang cuaca Indonesia ini bahwa pola hujan yang hampir merata ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang kompleks. BMKG mendeteksi adanya bibit Siklon Tropis 91S di Samudera Hindia barat daya Lampung serta bibit Siklon Tropis 92S di wilayah Samudera Hindia selatan antara Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. 

    Selain itu, sirkulasi siklonik di Samudera Hindia barat daya Bengkulu, perlambatan angin dari Aceh ke Laut Sulawesi, serta pertemuan angin di Laut Andaman, Perairan Barat Sumatera, Laut Sulawesi, Laut China Selatan, hingga Perairan utara Papua dan Halmahera Selatan turut memengaruhi kondisi ini.

    BMKG menilai bahwa kondisi atmosfer tersebut dapat mendorong pertumbuhan awan hujan serta menimbulkan gelombang laut tinggi di sepanjang wilayah yang terdampak. Selain itu, BMKG juga mengantisipasi potensi banjir rob di pesisir Kepulauan Riau, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Terkait cuaca di Indonesia ini, masyarakat, terutama pelaku pelayaran dan nelayan, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal ini terkait dengan adanya peningkatan kecepatan angin yang mencapai lebih dari 25 knots di wilayah Samudera Hindia selatan antara Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Timur, yang berpotensi menghasilkan gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter.

  • Telkomsel Kebut 5G, Ini Perbandingan Kecepatan Maksimum di Surabaya vs Jabotabek

    Telkomsel Kebut 5G, Ini Perbandingan Kecepatan Maksimum di Surabaya vs Jabotabek

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengakselerasi perluasan jaringan 5G di Surabaya dan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) untuk memberikan pengalaman internet berkualitas. Lantas, seperti apa perbedaan kecepatan 5G di Surabaya dan Jabotabek? 

    Diketahui, Telkomsel telah menambah 50 Base Transceiver Station (BTS) 5G baru, sehingga secara total  BTS 5G aktif di kota pahlawan menjadi lebih dari 90 unit selama periode Ramadan dan Idulfitir 2025. 

    Perluasan jaringan Hyper 5G Telkomsel di Surabaya telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam kecepatan internet. Kecepatan unduh kini mencapai 481 Mbps, sementara kecepatan unggah menembus 87 Mbps – empat kali lebih cepat dibandingkan jaringan 4G. 5G Telkomsel hadir di kawasan bisnis, residensial, kampus, hingga bandara di Surabaya.

    Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna, mengatakan perusahaan telah memperluas cakupan Hyper 5G yang contiguous tanpa terputus di Surabaya, mengingat ekosistem perangkat dan kebutuhan 5G makin matang. 

    “Ekspansi ini akan berlanjut ke wilayah strategis lainnya seperti Makassar, Medan, dan Batam untuk mengakselerasi transformasi digital Indonesia,” kata Indra, dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Indra mengatakan  hingga Maret 2025 penetrasi handset 5G di Surabaya telah mencapai lebih dari 25%, dengan rata-rata konsumsi data 5G sebanyak 22 GB per pengguna setiap bulan[

    Selain Surabaya, Telkomsel juga agresif menggelar lebih dari 1.400 BTS 5G di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) untuk menghadirkan koneksi internet super cepat, stabil, dan berkualitas  di kawasan bisnis utama, pusat transportasi, area pemukiman, hingga destinasi wisata di Jabotabek.

    Hingga Maret 2025, tercatat penetrasi handset 5G di Jabotabek telah mencapai lebih dari 30%, dengan konsumsi data 5G bulanan rata-rata 30 GB per pengguna. 

    Perluasan cakupan jaringan Hyper 5G Telkomsel secara masif di wilayah ini telah meningkatkan pengalaman pengguna dengan kecepatan unduh maksimum hingga 500 Mbps dan kecepatan unggah hingga 110 Mbps – 5 kali lebih cepat dibanding rata-rata 4G.

    Dengan catatan tersebut maka kecepatan 5G Telkomsel di Jabodetabek masih lebih tinggi dibandingkan dengan Surabaya. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh jumlah BTS yang lebih banyak, dan ketersediaan perangkat. 

    Adapun saat ini  Telkomsel total mengoperasikan lebih dari 2.250 BTS 5G yang tersebar di 56 kota/kabupaten di Indonesia. Telkomsel berupaya untuk terus mendukung percepatan transformasi digital nasional melalui ekspansi jaringan 5G yang bertahap, terarah, dan terukur.

  • Bank Tanah Tawarkan Lahan untuk 3 Juta Rumah, Ini Lokasinya – Page 3

    Bank Tanah Tawarkan Lahan untuk 3 Juta Rumah, Ini Lokasinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Bank Tanah menggelar site expose Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah yang diperuntukkan sebagai perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan ini menjadi salah satu komitmen Badan Bank Tanah dalam mendukung asta cita Presiden Prabowo dalam penyediaan perumahan.

    Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyampaikan, kegiatan site expose ini menjadi komitmen pihaknya dalam mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program 3 juta rumah melalui penyediaan tanah

    “Melalui tanah dari Badan Bank Tanah, rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan dibangun nanti jadi memiliki harga yang lebih terjangkau,” ucap Parman.

    Adapun empat lokasi yang ditawarkan dalam kegiatan site expose ini yakni Tanjung Pinang, Kepri (3,36 Ha); Purwakarta (19,4 Ha) dan Bandung Barat (23,17 Ha), Jawa Barat serta Batubara (27,27 Ha), Sumatra Utara. Melalui kegiatan site expose ini, Parman menambahkan, pihaknya berharap mendapat proposal terbaik dari investor perumahan untuk membangun perumahan MBR.

    “Hal ini sejalan dengan arahan bapak presiden bahwa pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitasnya sehingga tidak merugikan rakyat,” pungkas dia.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, site expose yang digelar oleh Badan Bank Tanah menjadi langkah strategis pihaknya bersama Badan Bank Tanah dalam mengakselerasi program 3 juta rumah.

    Pihaknya mengapresiasi Upaya Badan Bank Tanah dalam menyampaikan ketersediaan tanah untuk mendukung program 3 juta rumah.

    “Kami merasakan betul kerja yang sangat berintegritas, sangat cepat, dan sangat profesional dari Bank Tanah. Sehingga datanya ini sangat detail, sangat lengkap,” papar dia.

     

  • Patra Niaga jamin ketersediaan energi di Sumbar selama Lebaran

    Patra Niaga jamin ketersediaan energi di Sumbar selama Lebaran

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Patra Niaga jamin ketersediaan energi di Sumbar selama Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 22:57 WIB

    Elshinta.com – Dalam menjamin ketersediaan kebutuhan BBM dan LPG bagi masyarakat, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 1446H/2025. Satgas RAFI ini bertugas mulai 17 Maret hingga 13 April 2025 mendatang.

    “Kami membentuk Satgas RAFI 2025 mulai 17 Maret hingga 13 April mendatang. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berkomitmen untuk menjamin ketersediaan BBM, LPG dan Avtur di wilayah operasional Sumbagut, termasuk Sumatera Barat,” ujar Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria dalam Press Conference Kesiapan Satgas RAFI 2025 secara daring, Rabu (19/3).

    Ia menjelaskan konsumsi produk Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) di Sumatera Bagian Utara yang terdiri dari lima provinsi, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kepulauan Riau selama periode Satgas RAFI tahun ini diperkirakan meningkat 15 persen, bila dibandingkan rata-rata harian normal atau 12.890 Kilo Liter (KL) menjadi 14.832 KL per hari. Sementara konsumsi produk Gasoil (Biosolar, Dexlite, Pertamina Dex) diprediksi mengalami penurunan 8 persen bila dibandingkan rata-rata harian normal yaitu dari 8.957 KL menjadi 8.244 KL.

    “Konsumsi Gasoline kami prediksi mengalami kenaikan karena adanya peningkatkan perjalanan kendaraan pribadi saat mudik lebaran, sedangkan untuk konsumsi Gasoil diperkirakan mengalami penurunan sebab turunnya aktivitas logistik selama Ramadan dan Idul Fitri. Menyikapi hal tersebut, seluruh sarfas kami dalam kondisi baik dan siap melayani kebutuhan energi masyarakat,” ucap Satria seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Jumat (21/3). 

    Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memiliki empat pilar layanan selama Ramadan dan Idul Fitri 2025 yakni layanan energi, layanan wilayah atensi, layanan promosi dan layanan tambahan. Selain itu, pihaknya juga rutin melakukan pengecekan kesiapan dan kehandalan sarana dan fasilitas SPBU, SPBE, Agen LPG dan pangkalan. 

    Sementara itu, Sales Area Manager (SAM) Retail Sumbar Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fakhri Rizal Hasibuan menjelaskan konsumsi produk Gasoline selama periode Satgas RAFI tahun ini diperkirakan meningkat 22 persen, bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2025 atau 2.139 KL menjadi 2.616 KL per hari di Sumbar. Sementara konsumsi produk Gasoil diprediksi mengalami penurunan 9,7 persen bila dibandingkan rata-rata harian normal Januari 2025 atau 1.423 KL menjadi 1.285 KL.

    “Konsumsi Gasoline kami prediksi naik 22 persen sedangkan konsumsi Gasoil turun 9,7 persen dibandingkan dengan rata-rata kebutuhan normal di Sumbar. Kami memastikan pasokan BBM di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Fakhri.

    Ia menjelaskan untuk kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama periode Satgas RAFI diprediksi meningkat sekitar 12 persen dibanding rerata normal atau 490 Metrik Ton (MT) menjadi 548 MT per hari di Sumbar. Sementara itu, konsumsi avtur diprediksi mengalami peningkatan sekitar 14 persen dari 89 KL menjadi 102 KL per hari di Sumbar.

    “Seiring dengan meningkatnya aktivitas mudik, permintaan LPG 3 kg dan Bright Gas juga diprediksi meningkat,” ucapnya.

    Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial di Sumbar meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa 54 SPBU (24 jam), 164 Agen LPG Siaga, 2 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 4 motorist, 20 mobil tangki stand by, dan 2 layanan kesehatan.

    “Layanan BBM Kiosk dan motorist merupakan layanan pengisiaan BBM di lokasi rest area tol dan lokasi wisata yang belum ada SPBU dan di lokasi yang padat atau macet. Layanan motoris ini berada di Kota Bukit Tinggi, Solok, Kabupaten Agam dan Lima Puluh Kota. Kami juga menyediakan layanan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dharmasraya,” kata Fakhri.

    PT Pertamina Patra Niaga juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BUMN lain, TNI, Polri, Perbankan, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) untuk memastikan distribusi energi berjalan dengan aman dan lancar selama periode libur Ramadan dan Idul Fitri. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bank Tanah Sediakan 73 Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah

    Bank Tanah Sediakan 73 Hektare Lahan untuk Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat lahan seluas 73 hektare yang dapat digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan proyek strategis 3 juta rumah.

    Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan 73 hektare lahan tersebut berada di sejumlah wilayah mulai dari wilayah Jawa Barat hingga Sumatra Utara.

    “Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Kementerian PKP dan menyediakan lahan terbaik untuk pembangunan rumah rakyat,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/3/2025).

    Adapun, 73 hektare lahan yang siap digunakan untuk program 3 juta rumah itu terpetakan ke dalam empat lokasi. Untuk wilayah Jawa Barat terdapat di wilayah Purwakarta seluas 19,4 Ha dan Bandung Barat seluas 23,17 Ha.

    Kemudian di wilayah Luar Jawa terdapat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau seluas 3,36 hektare, dan wilayah Batu Bara, Sumatra Utara seluas 27,27 Ha.

    Melalui kegiatan site expose ini, Parman menambahkan, pihaknya berharap mendapat proposal terbaik dari investor perumahan untuk membangun perumahan MBR.

    “Hal ini sejalan dengan arahan bapak presiden bahwa pembangunan rumah subsidi harus memperhatikan kualitasnya sehingga tidak merugikan rakyat,” tambah Parman.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, site expose yang digelar oleh Badan Bank Tanah menjadi langkah strategis pihaknya bersama Badan Bank Tanah dalam mengakselerasi program 3 juta rumah.

    Ara juga menekankan pentingnya pemanfaatan tanah-tanah untuk kepentingan masyarakat dan bagi dunia usaha. 

    “Kita usahakan agar tanah-tanah negara ini bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi,” ucapnya.

    Nantinya, lahan yang berasal dari HPL Bank Tanah itu dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) setelah 10 tahun dihuni oleh masyarakat.

  • Potensi cadangan minyak 400 juta barel di Blok Natuna Barat

    Potensi cadangan minyak 400 juta barel di Blok Natuna Barat

    Cadangan minyak di Natuna Barat ini cukup signifikan, sementara untuk gas juga ada, tetapi menurut paparan yang kami terima dari stakeholders tadi, lebih dominan minyak.

    Batam (ANTARA) – DPR RI Komisi XII dengan lingkup tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan Investasi, melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mengungkapkan bahwa Blok Natuna Barat (East Block Natuna) memiliki potensi cadangan minyak mencapai 400 juta barel.

    Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan bahwa East Block Natuna saat ini masih dalam tahap eksplorasi, namun memiliki potensi minyak yang besar.

    “Cadangan minyak di Natuna Barat ini cukup signifikan, sementara untuk gas juga ada, tetapi menurut paparan yang kami terima dari stakeholders tadi, lebih dominan minyak. Kami mendorong pengembangan blok ini guna mendukung kemandirian energi nasional,” ujarnya, di Batam, Jumat.

    Blok migas ini berada di timur Natuna dan berbatasan langsung dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Laut China Selatan.

    Saat ini, eksplorasi dilakukan oleh Pertamina Persero yang terus melakukan kajian lebih lanjut terhadap potensi minyak dan gas di wilayah tersebut.

    Dalam pertemuan ini, DPR RI juga menyoroti bahwa terdapat lima Wilayah Kerja (WK) Migas aktif di Cekungan Natuna Timur, yaitu di Blok A ada WK Tuna yang dikelola oleh Harbour, dan South Natuna Sea B yang dikelola oleh Medco, Blok B ada WK East Natuna yang dikelola oleh Pertamina, WK North Sokang yang dikelola oleh Medco, dan WK Paus yang dikelola oleh Blue Sky.

    Kelima wilayah ini terus dikembangkan untuk meningkatkan pasokan energi nasional dan memperkuat ketahanan energi di Kepri.

    Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyambut baik temuan dan upaya yang dilakukan DPR RI Komisi XII dalam mendorong pengembangan sektor migas di Natuna.

    “Kami dari pemerintah provinsi sangat mendukung langkah DPR RI. Ini menjadi potensi besar bagi Kepri dalam mewujudkan ketahanan energi,” katanya pula.

    Ia menambahkan bahwa eksplorasi di East Natuna saat ini masih dalam tahap seismik yang kemudian akan berlanjut ke drilling (pengeboran) dan akhirnya ke tahap produksi dan hilirisasi.

    “Hilirisasi yang kita butuhkan adalah bagaimana cadangan ini bisa digunakan untuk mendukung ketahanan energi di Kepri. Saat ini, 120 MMSCFD gas sangat diperlukan untuk menopang kebutuhan energi di wilayah ini,” ujar dia.

    Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari SKK Migas serta berbagai pemangku kepentingan sektor energi lainnya.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Lebaran, Pangan Bermasalah Paling Banyak Ditemukan di Wilayah Ini

    Jelang Lebaran, Pangan Bermasalah Paling Banyak Ditemukan di Wilayah Ini

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Hasilnya, BPOM masih saja menemukan banyak pangan bermasalah yang siap dipasarkan ke masyarakat.

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan pengawasan ini dibagi ke dalam lima tahap, dimulai pada 24 Februari hingga 26 Maret nanti. Menurutnya, langkah ini diambil BPOM untuk memastikan keamanan pangan di masyarakat.

    “Target intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025 meliputi sarana peredaran, produk pangan olahan terkemas, dan makanan untuk buka puasa (takjil),” kata Taruna Ikrar di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    “Target sarana yang diawasi meliputi importir, distributor, retail modern maupun tradisional,” sambungnya.

    Berikut adalah wilayah-wilayah dengan temuan produk pangan paling banyak selama pengawasan yang dilakukan BPOM.

    5 Wilayah dengan Pangan Tanpa Izin Edar Terbesar

    Jakarta 9.195 pieces (46,45 persen)Batam 2.982 pieces (15,06 persen)Tarakan 2.044 pieces (10,33 persen)Balikpapan 1.185 (5,99 persen)Pontianak 487 pieces (2,46 persen)

    Jenis pangan yang ditemukan tanpa izin edar merupakan makanan impor dari Malaysia, China, hingga Arab Saudi berupa minuman serbuk, permen, biskuit, buah kering, bumbu, dan BTP (bahan tambahan pangan).

    5 Wilayah dengan Pangan Kedaluwarsa Terbesar

    Manokwari 2.307 pieces (16,13 persen)Kab. Bungo 2.038 pieces (14,25 persen)Kupang 1.835 pieces (12,83 persen)Bandung 949 pieces (6,64 persen)Palangkaraya 856 pieces (5,99 persen)

    5 Wilayah dengan Pangan Rusak Terbesar

    Mataram 199 pieces (13,83 persen)Kab. Bungo 189 pieces (13,13 persen)Mamuju 131 pieces (9,10 persen)Surabaya 107 pieces (7,44 persen)Merauke 104 pieces (7,23 persen)

    BPOM juga melakukan pengawasan patroli siber untuk memantau peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan di berbagai platform digital, termasuk e-commerce.

    Dalam pengawasan ini, BPOM menemukan 4.374 tautan yang menjual produk pangan Tanpa Izin Edar (TIE), dengan mayoritas produk berasal dari Malaysia, Jepang, Nigeria, Singapura, Australia, dan Belgia.

    “Total nilai ekonomi temuan yaitu Rp 16,5 miliar dengan nilai ekonomi Rp 15,9 miliar merupakan hasil pengawasan dari patroli siber online,” tutupnya.

    (dpy/up)

  • DPR RI Komisi XII dorong pasokan gas Batam dipenuhi dari Natuna Barat

    DPR RI Komisi XII dorong pasokan gas Batam dipenuhi dari Natuna Barat

    Jika pada 2028 Singapura tidak lagi membeli, maka harus ada opsi lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa pasokan gas dapat dialokasikan ke dalam negeri.

    Batam (ANTARA) – DPR RI Komisi XII mendorong agar kebutuhan gas di Batam dapat dipenuhi dari Blok Natuna Barat (West Natuna Transportation System/WNTS), agar pasokan yang sudah diproduksi pada blok tersebut dapat disalurkan ke dalam negeri.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya dalam kunjungan kerja spesifik di Batam, dan bertemu dengan sejumlah pemangku kepentingan di sektor energi untuk membahas penyediaan gas bagi wilayah Kepri.

    “Kami sudah mendengarkan laporan dari Medco, Harbour, dan Star Energy yang mengelola produksi di WNTS. Total produksi gas dari ketiga perusahaan ini mencapai 190 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Mereka memiliki kontrak dengan mitra di Singapura, sementara Singapura hanya menyerap sekitar 150-160 MMSCFD. Artinya, ada potensi gas yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan Batam,” ujarnya, di Batam, Jumat.

    DPR RI Komisi XII dengan lingkup tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi ini, juga akan mendorong Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu dan Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk melakukan negosiasi pertukaran pasokan gas.

    Tujuannya agar gas yang dikirim ke Singapura bisa dikurangi dari sumber di PT Gresik Migas, sementara pasokan dari WNTS dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, termasuk Batam.

    “Negosiasi ini penting dilakukan dalam waktu dekat. Kami melihat Singapura juga sudah mulai mengurangi ketergantungan terhadap gas impor dan membangun receiving terminal Liquefied Natural Gas (LNG) yang diproyeksikan rampung pada 2028,” kata dia lagi.

    Bambang menambahkan bahwa harga gas untuk Singapura saat ini lebih mahal dibandingkan dengan LNG, sehingga ke depan kemungkinan negara tersebut akan mengurangi pembelian gas dari Indonesia.

    “Jika pada 2028 Singapura tidak lagi membeli, maka harus ada opsi lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa pasokan gas dapat dialokasikan ke dalam negeri,” katanya pula.

    Salah satu kendala utama dalam pemenuhan gas untuk Batam adalah tidak adanya pipa penghubung dari Pulau Pemping ke Batam. Pipa sepanjang 5 km ini sebenarnya sudah mendapatkan penugasan sejak 2018, tetapi hingga kini belum terealisasi.

    “Kami juga mendorong percepatan pembangunan pipa Pemping-Batam sebagai solusi jangka panjang. Tanpa pipa ini, pasokan gas dari WNTS ke Batam tidak bisa berjalan,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa kebutuhan gas untuk dalam negeri harus diutamakan, dan seharusnya pasokan gas untuk Kepri sudah terpenuhi terlebih dahulu sebelum dikirim ke luar negeri.

    Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyambut baik upaya Komisi XII dalam mendorong optimalisasi pasokan gas untuk Batam dan Kepri secara keseluruhan.

    “Kami dari pemerintah provinsi sangat mendukung langkah DPR RI Komisi XII. Ini sejalan dengan harapan kami agar Kepri bisa lebih mandiri dalam pemenuhan energi,” katanya pula.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025