Xcloud.id

provinsi: KEPULAUAN RIAU

  • Dua Kepala Daerah Ini Kompak Apresiasi Mentan Amran, Nilai Program Pertanian Beri Dampak Nyata

    Dua Kepala Daerah Ini Kompak Apresiasi Mentan Amran, Nilai Program Pertanian Beri Dampak Nyata

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian kepada sektor pertanian, termasuk Sabang dan Batam yang berada di garda terdepan wilayah Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dari pemenuhan permintaan masyarakat Sabang dan Batam.

    Untuk Subang, Mentan Amran memberikan bantuan pengembangan padi gogo, kelapa, dan kakao, termasuk bantuan alsintan dan pompa. Mentan Amran bahkan berkoordinasi langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pengembangan desa nelayan merah putih di Sabang, Aceh.

    “Nah ini yang menarik, ada permintaan kakao, kemudian kelapa, padi gogo, pompa, desa nelayan. Kami langsung telepon Menteri KKP, sahabatku yang luar biasa, langsung beliau penuhi permintaan. Jadi ini adalah Rabu berkah, seluruh permintaan dipenuhi semua. Ini demi untuk rakyat Aceh, demi untuk rakyat Sabang,” jelas Amran.

    Selain itu, Mentan Amran juga memberikan dukungan kepada masyarakat Batam terkait pengembangan hortikultura dan jagung. Bahkan ia mendorong agar Batam dapat menjadi penyuplai hortikultura bagi negara tetangga seperti Singapura.

    “Kemudian kami dukung hortikultura untuk Batam, nanti menyuplai ke Singapura. Ini yang benar, cara-cara ini yang diinginkan Bapak Presiden, cara-cara yang diinginkan pusat,” terangnya.

    Dukungan untuk ekspor juga diberikan kepada Sabang agar dapat mengakselerasi ekspor cokelat di pasar global. Menurutnya, penguatan industri olahan kakao di Sabang mampu memberikan nilai tambah hingga 37 kali lipat.

    “Jadi ini yang kita dorong industri, kami siapkan bibit unggul, nanti Kepala Dinas menindaklanjuti. Berapa saja Bapak minta, insya Allah kita penuhi untuk Sabang,” pungkasnya.

  • Erick Thohir Gandeng Menperin Genjot Industri Alat Olahraga

    Erick Thohir Gandeng Menperin Genjot Industri Alat Olahraga

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemandirian industri nasional, khususnya pada sektor kepemudaan dan keolahragaan.

    Upaya ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenperin dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengenai Sinergitas Pengembangan Industri Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkokoh struktur industri olahraga dalam negeri, mulai dari alat olahraga, apparel, hingga alas kaki.

    “Industri olahraga Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru. Kinerja ekspor yang terus tumbuh, kualitas produk yang meningkat, serta komitmen standardisasi menunjukkan bahwa industri kita semakin siap bersaing di tingkat global,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (26/11/2025).

    Industri alat olahraga Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif. Pada 2024, ekspor tumbuh 4,6% menjadi US$ 275,3 juta, dan hingga September 2025 nilai ekspor telah mencapai US$ 222,3 juta atau naik 11,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Produk olahraga Indonesia semakin kuat di pasar internasional dengan negara tujuan utama seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan China.

    Menurut data BPS dan SIINas, Indonesia memiliki 128 unit industri alat olahraga yang menyerap lebih dari 15.600 tenaga kerja, tersebar di berbagai provinsi termasuk Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Bali.

    Pulau Jawa tetap menjadi basis produksi utama dengan 14 Sentra IKM alat olahraga yang berfungsi sebagai pusat produksi, pembinaan, dan pengembangan teknologi.

    Di samping alat olahraga, industri olahraga nasional juga mencakup subsektor industri tekstil dan industri pakaian jadi, terutama pakaian olahraga. Selama tiga tahun terakhir, industri pakaian jadi mengalami tantangan besar baik pasar ekspor maupun pasar dalam negeri.

    Sementara itu, subsektor industri sepatu olahraga justru menjadi salah satu komoditi industri pengolahan nonmigas terbesar penyumbang nilai ekspor, yaitu di posisi 9 terbesar. Adapun negara tujuan ekspor terbesar industri ini yaitu ke Amerika Serikat (36,1%).

    Pada subsektor apparel, industri pakaian jadi berkontribusi sekitar 4,3% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, dengan pertumbuhan nilai tambah bruto 5,07% pada periode Januari-September 2025. Industri sepatu olahraga juga tetap menjadi komoditas strategis dengan nilai ekspor mencapai US$ 3,06 miliar pada Januari-Agustus 2025.

    Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

    Kemenperin melalui Ditjen IKMA juga mendorong pelaku industri olahraga untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Melalui program pegembangan industri alat olahraga berbasis SNI, pemerintah telah menyusun mekanisme sertifikasi yang mencakup pendaftaran produk, proses sertifikasi oleh lembaga berwenang, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, hingga penerbitan sertifikat SNI.

    Selain memenuhi pasar ekspor, industri alat olahraga nasional juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara optimal, baik kebutuhan atlet, lembaga pendidikan, komunitas olahraga, maupun konsumsi masyarakat umum.

    Pertumbuhan kegiatan olahraga dan gaya hidup sehat di masyarakat membuka ruang pasar yang sangat besar bagi produk nasional. Dalam konteks pemenuhan permintaan domestik tersebut, Kemenperin mendorong kebijakan izin edar berbasis threshold TKDN dan pemberlakuan SNI wajib untuk berbagai jenis alat olahraga.

    Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia berasal dari pelaku industri yang memproduksi dengan tingkat kandungan dalam negeri yang memadai serta memenuhi standar mutu dan keamanan. Menperin menegaskan bahwa penguatan TKDN dan standardisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan dua instrumen vital dalam membangun kemandirian dan kualitas industri olahraga nasional.

    Saat ini terdapat 37 pelaku industri yang telah menghasilkan produk ber-TKDN hingga lebih dari 65%, meliputi bola, raket, shuttlecock, perlengkapan gymnastik, hingga peraga pendidikan.

    “Melalui TKDN, pemerintah ingin memastikan bahwa belanja produk olahraga nasional dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi industri dalam negeri dan memperkuat ekonomi lokal,” jelas Menperin.

    Sementara itu, penerapan SNI terus diperluas sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus peningkatan daya saing produk. Menperin menyebut penerapan SNI bukan hanya memenuhi ketentuan teknis, tetapi memastikan bahwa setiap produk alat olahraga benar-benar aman, berkualitas, dan kompetitif secara internasional.

    Hingga kini, sudah terdapat enam pelaku industri yang menjadi pionir produk ber-SNI yang mengikuti standar federasi internasional. Sejalan dengan itu, Kemenperin juga mendorong penerapan SNI wajib bagi alat olahraga dan apparel tertentu.

    Standardisasi ini memastikan produk memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketahanan, baik untuk penggunaan harian maupun kebutuhan prestasi. Menperin menekankan bahwa proses sertifikasi pun dibuat lebih selektif.

    “Proses sertifikasi SPPT SNI memang kami buat lebih sulit dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan juga perlindungan konsumen,” tegasnya.

    Penerapan TKDN dan SNI ini memberikan dampak signifikan diantaranya menumbuhkan industri dalam negeri, meningkatkan daya saing, memperluas kesempatan usaha, membangun fondasi yang kuat agar industri alat olahraga dapat menembus pasar ekspor secara berkelanjutan.

    Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memberikan apresiasi terhadap langkah Kemenperin dalam memperkuat kualitas dan kemandirian produk olahraga dalam negeri. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong kemudahan dan keberlanjutan ekosistem industri.

    “Deregulasi ini jangan mengekang, justru mensupport ekosistem industri agar dimudahkan,” tegas Erick yang menambahkan bahwa regulasi yang adaptif akan membuka ruang inovasi dan membantu pelaku industri tumbuh lebih cepat.

    Kemenperin dan Kemenpora menyepakati sejumlah ruang lingkup kerja sama, termasuk penguatan rantai pasok industri olahraga, pengembangan SDM melalui pelatihan dan pemagangan, integrasi data dan teknologi, promosi penggunaan produk lokal, hingga pengembangan kawasan industri tematik olahraga.

    Halaman 2 dari 2

    (ily/hns)

  • Usai Dikritik Saat Paripurna, Waka III DPRD Batam Mundur Regional 26 November 2025

    Usai Dikritik Saat Paripurna, Waka III DPRD Batam Mundur Regional 26 November 2025

    Usai Dikritik Saat Paripurna, Waka III DPRD Batam Mundur
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah mendapat kritik dari sejumlah anggota DPRD Batam atas ketidakhadirannya dalam rapat paripurna, Rabu (12/11/2025).
    Ketua DPD
    Golkar

    Batam
    , Yunus Muda, membenarkan pengunduran diri Hendra Asman saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (26/11/2025) malam. Ia menyebut hal itu turut menjadi pembahasan utama dalam pleno Partai Golkar di Golden Prawn, Senin (24/11/2025).
    “Beliau telah mengantarkan surat penguduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua
    DPRD Batam
    . Kemarin kami dari Golkar melakukan pleno karena ada aksi dan dinamika internal, maka posisi pimpinan DPRD dari Fraksi Golkar harus segera diisi,” jelasnya.
    Yunus menyampaikan, alasan pengunduran diri itu disampaikan dalam pleno karena kondisi kesehatan yang tengah dialami Hendra Asman. Kondisi tersebut dinilai menghambat kehadirannya dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD Batam.
    “Hendra Asman mengundurkan diri murni karena alasan kesehatan dan telah meminta tetap mengabdi sebagai anggota Komisi II,” ujarnya.
    Dalam pleno itu, nama Yunus Muda diusulkan sebagai calon PAW Wakil Ketua III DPRD Batam. Pengusulan dilakukan berdasarkan posisinya sebagai Ketua DPD II Golkar Batam dan peraih suara terbanyak kedua.
    Langkah itu disebut sebagai bagian dari strategi regenerasi kepemimpinan agar struktur partai di legislatif tetap selaras dengan organisasi.
    “Setelah pleno, surat akan diteruskan ke DPD I Golkar Kepri, lalu ke DPP. Kami mengikuti seluruh proses sesuai mekanisme. Jika sudah disetujui pusat, barulah dilakukan penyesuaian AKD di DPRD,” kata Yunus.
    Sebelumnya, polemik internal mencuat dalam rapat
    paripurna
    DPRD Batam, Rabu (12/11/2025). Rapat yang mengagendakan laporan dan pengambilan keputusan Rancangan APBD 2026 itu sempat tertunda. Sejumlah anggota fraksi Gerindra dan Nasdem mengkritik ketidakhadiran Wakil Ketua III dari Fraksi Golkar, yang disebut sudah berulang kali terjadi. Kritik serupa ikut disampaikan fraksi lain.
    Menanggapi hal itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Batam, Muhammad Fadil, menyebut pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia mengatakan Hendra tengah menjalani masa pengobatan.
    “Ketua III sedang tidak sehat, tapi untuk melaksanakan fungsi dan laporan dari anggota DPRD lain. Kami perlu melakukan evaluasi dan diskusi untuk mencari solusi atas hal ini,” jelasnya.
    Hendra Asman yang berhasil dihubungi menjelaskan bahwa ketidakhadirannya sebagai Wakil Ketua III DPRD Batam disebabkan kondisi kesehatan yang menurun karena tengah menjalani pengobatan kanker usus stadium empat.
    Walau demikian, ia menegaskan masih menjalankan sebagian tugasnya meski terbatas.
    “Saya pada prinsipnya kondisi badan tidak baik-baik saja, tapi saya bukan berhalangan tetap. Di beberapa momen saya masih hadir di paripurna dan acara dewan, hanya memang tidak sepenuhnya seperti dulu karena saya disarankan dokter,” ujarnya.
    Hendra mengatakan telah menyampaikan laporan resmi mengenai kondisinya kepada Fraksi Golkar, Sekretariat DPRD Batam, dan Badan Kehormatan. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kritik dari sesama anggota dewan.
    “Pada prinsipnya saya menghargai apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Masalah sakit juga tidak ada yang mau menerimanya, tapi itu karena memang cobaan dari Tuhan,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Minta 6 Wilayah Ini Siaga! Cuaca Ekstrem Terus Menguat

    BMKG Minta 6 Wilayah Ini Siaga! Cuaca Ekstrem Terus Menguat

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta sejumlah wilayah di pulau Sumatera waspada menyusul perkembangan Bibit Siklon Tropis 95B di Selat Malaka yang telah berevolusi menjadi Siklon Tropis Senyar pada Rabu (26/11/2025) pukul 07.00 WIB. Berdasarkan pemantauan terbaru, sistem siklon tersebut bergerak menuju daratan Aceh dengan kecepatan sekitar 10 kilometer per jam dan berpotensi menimbulkan hujan sangat lebat hingga ekstrem serta angin kencang.

    Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan suplai uap air dari perairan hangat Selat Malaka menyebabkan pertumbuhan awan konvektif yang intens di kawasan utara Sumatera. Saat ini, pusat Siklon Tropis Senyar berada pada posisi 5.0° LU dan 98.0° BT dengan tekanan minimum 998 hPa serta kecepatan angin maksimum mencapai 43 knot atau sekitar 80 kilometer per jam.

    “Dalam 24 jam ke depan, Siklon Tropis Senyar bergerak ke arah barat hingga barat daya dan masih berada di wilayah daratan Aceh dengan kecepatan sekitar 4 knot. Dalam 48 jam ke depan, intensitasnya diperkirakan menurun menjadi depresi tropis,” beber Faisal dalam konferensi pers di Gedung Command Center MHEWS, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    BMKG menegaskan potensi cuaca ekstrem tetap harus diwaspadai. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir pesisir, tanah longsor, dan pohon tumbang berpotensi terjadi di wilayah:

    AcehSumatera UtaraRiauKepulauan RiauSumatera BaratWilayah sekitar Selat Malaka

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto ikut menjelaskan dampak siklon yang mencakup hujan sangat lebat hingga ekstrem di Aceh dan Sumut, serta hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Sumbar dan Riau. Selain itu, angin kencang diperkirakan terjadi di Aceh, Sumut, Sumbar, Kepulauan Riau, dan Riau.

    Untuk sektor maritim, BMKG mencatat potensi gelombang:

    Kategori sedang (1,25-2,5 m) di Selat Malaka bagian tengah, Perairan Sumatera Utara, dan Perairan Rokan Hilir.

    Kategori tinggi (2,5-4,0 m) di Selat Malaka bagian utara, Perairan Aceh, hingga Samudra Hindia barat Aceh-Nias.

    Sementara Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menuturkan fenomena siklon tropis di sekitar Selat Malaka tergolong jarang terjadi karena Indonesia berada di dekat garis ekuator yang biasanya tidak mendukung pembentukan siklon.

    “Dalam lima tahun terakhir cukup banyak siklon tropis yang bergerak mendekati wilayah Indonesia dan memberikan dampak signifikan. Fenomena seperti Siklon Tropis Senyar tidak umum, apalagi jika melintasi daratan,” kata Andri.

    BMKG meminta pemerintah daerah, masyarakat, serta pelaku sektor kelautan dan transportasi memperhatikan potensi gangguan akibat gelombang tinggi dan angin kencang.

    Faisal menegaskan informasi ini bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

    “Dengan prinsip awas, siaga, selamat, diharapkan peringatan dini BMKG dapat dimitigasi dengan baik demi meminimalkan kerusakan dan korban jiwa. Early warning harus diikuti early action menuju zero victim,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Iptu Yanti Bicara Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seks, Perkuat Sinergi Instansi

    Iptu Yanti Bicara Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seks, Perkuat Sinergi Instansi

    Jakarta –

    Ps. Panit Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau (Kepri) Iptu Yanti Harefa menekankan bahwa penanganan anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus dilakukan secara tuntas. Dia mengungkap perlunya pemulihan korban secara sepenuhnya.

    Iptu Yanti bercerita mengenai cara menangani anak korban kekerasan seksual dalam program Hoegeng Corner detikPagi, Selasa (25/11/2025). Dia menyebut butuh pendekatan khusus agar korban bisa terbuka tentang apa yang dialami.

    “Saya rasa ini panggilan saya, pembina fungsi gitu kan, care, karena itu menjadi penyidik yang empati, simpati, ngerti terhadap korban, karena korban ini kadang dia merasa dirinya bukan korban, ini memang tekniknya, triknya, memang kayak harus sabar, harus bisa pendekatan itu tadi, gimana pendekatan biar dia terbuka,” kata Iptu Yanti.

    Iptu Yanti berujar, terkadang korban tidak terbuka dengan apa yang terjadi sebenarnya. Karena itu, dia melakukan teknis khusus agar korban bisa diselamatkan dan memiliki masa depan yang baik.

    “Mungkin di saya anak ini hanya mengaku dengan satu orang dalam satu malam di hotel, ternyata udah dia dengan 2 orang, udah 8 kali, seorang anak yang awalnya dia kekerasan sekarang dia menikmati. Ini anak-anak penerus bangsa gimana, mau kita biarkan? Kita tindak aja pelakunya? Korban ini gimana, anak ini gimana, masa depannya, kalau nggak kita selamatkan bagaimana? Nggak kita rehabilitasi, tidak kita reintegrasi dia, suatu saat bisa jadi pelaku,” tutur dia.

    “Mungkin saya merasa ini passion saya, ini panggilan saya, mungkin ini Tuhan tempatkan saya di sini bukan karena kebetulan sehingga menjadi pembina fungsi ke Polres, Polsek jajaran. Kita ini Kepri kepulauan, jadi nggak hanya daratan, kita ada 5 Polri di Pulau terluar, ada Anambas, Natuna, Lingga,” ucap dia.

    “Nah keterbatasan tadi, sebagai pembina fungsi, nah saya berpikir ini panggilan Tuhan menempatkan saya di sini. Saya sudah tahu di awal, kalau bukan saya yang mengerjakan tu siapa lagi, ini di awal-awal pindah di PPA, di 2009, September,” imbuhnya.

    “Dari awal itu sampai sekarang, kita udah punya jejaring, sudah jadi pembina fungsi. Saya berpikir, kalau perwira muda perempuan, kalau nangani perempuan dan anak itu aslinya sebenarnya seru, tapi kita menghadapi dumas, keluhan masyarakat,” sebutnya.

    Dalam pengungkapan kasus perempuan dan anak ini, Iptu Yanti dan tim tidak hanya menindak pelaku. Dia juga memastikan pemulihan hak korban.

    “Kita bisa menempatkan diri, ketika kita berhadapan dengan korban maka dalam hal penangan perempuan dan anak kita tidak bisa sembarangan, nggak bisa menstigma mereka, melabel, menjudge, korban yang awalnya tertutup, karena tidak semua korban merasa dirinya korban, mereka malu, mereka tertutup,” ucap dia.

    Iptu Yanti mengungkap bahaya jika korban tidak dipulihkan secara sepenuhnya. Dia menyebut korban bisa saja nantinya menjadi pelaku jika tidak segara dipulihkan.

    “Karena jangan salah lho, awalnya mereka korban, suatu saat mereka akan jadi pelaku, karena setiap pelaku yang saya tanya latar belakang, dulunya mereka korban, kenapa mereka melakukan kekerasan terhadap anak, kenapa mereka mengeksploitasi anak, karena mereka dulunya korban yang tidak direhabilitasi, yang tidak diperhatikan. Kita perlu perlukan pemulihan terhadap anak, makanya kita harus kolaborasi yang kuat dengan instansi terkait, dan lembaga terkait,” imbuhnya.

    Iptu Yanti senantiasa menggandeng psikolog dalam penanganan korban. Salah satunya, kata dia, dalam menangani kasus balita yang menjadi korban kekerasan.

    “Untuk konseling kita butuh psikologi, waktu itu saya pernah meriksa anak 1 tahun 8 bulan. Gimana caranya meriksa anak perempuan yang belum paham sekali, 1 tahun 8 bulan, waktu itu saya nggak kehilangan akal, saya libatkan psikolog, saya bertanya ke psikolog, nanti psikolog bertanya kepada anak,” ucap Iptu Yanti.

    “Termasuk bagaimana pembuktian terhadap kekerasan seksual yang tidak ada saksi, saat itu TPKS belum keluar, gimana ya caranya, berarti ini saya harus rujuk ke psikolog, karena tidak ada saksi. Untuk pembuktian ya itu, bagaimana sulitnya karena saksi tidak ada,” pungkasnya.

    (lir/knv)

  • Badan Pengkajian MPR soroti minimnya kewenangan legislatif DPD

    Badan Pengkajian MPR soroti minimnya kewenangan legislatif DPD

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Tifatul Sembiring menyoroti minimnya kekuatan legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dibandingkan lembaga serupa di negara federasi, seperti Amerika Serikat.

    “Ke depan kita harus menjawab apakah kewenangan DPD akan tetap seperti itu atau diperkuat. Naskah usulan penguatan Pasal 22 D sudah dibahas dan banyak pihak mendorong agar struktur ketatanegaraan kembali pada semangat asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Tifatul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa..

    Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan Badan Pengkajian MPR RI melalui Kelompok IV dalam diskusi kelompok terarah (FGD) dengan tema “Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial”.

    Tifatul menyoroti pasal-pasal ekonomi dalam UUD NRI 1945 yaitu, Pasal 23 tentang keuangan negara, mencakup penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan undang-undang, serta pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara.

    Lalu, Pasal 33 tentang perekonomian nasional dengan dasar asas kekeluargaan, yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Kemudian, Pasal 34 tentang fakir miskin dan anak terlantar (kesejahteraan sosial).

    Disebutkan Tifatul bahwa APBN 2026 yang mencapai Rp3.800 triliun harus menjadi instrumen untuk pemerataan, termasuk mendukung program-program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki multiplier effect bagi sektor UMKM, pangan, dan industri turunannya.

    Sementara itu, dalam paparanya, Wakil Rektor III Universitas Ibnu Sina Batam Sumardin menegaskan pentingnya sistem keuangan negara sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

    Ia menekankan bahwa pengelolaan APBN, perpajakan, pembiayaan negara, dan transfer ke daerah harus diarahkan untuk memastikan pemerataan pembangunan.

    “Sistem keuangan negara harus mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, bukan kelompok tertentu,” katanya.

    Sumardin menuturkan bahwa perlu sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan, serta merespons perkembangan ekonomi digital.

    “Kita harus memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ekonomi digital dirasakan merata, termasuk di daerah-daerah yang selama ini tertinggal secara jaringan maupun akses informasi,” tambahnya.

    Sementara itu, Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Oksep Adhayanto mengatakan perlunya perhatian serius pemerintah pusat terhadap delapan provinsi berciri kepulauan yang hingga kini masih tertinggal dalam berbagai indikator pembangunan.

    Ketimpangan tersebut bersumber dari keterbatasan kewenangan serta minimnya dukungan fiskal yang memadai bagi daerah kepulauan.

    “Provinsi kepulauan selalu berada di bawah rata-rata nasional dalam hal infrastruktur, pendidikan, hingga kesejahteraan. Padahal 40 persen pulau di Indonesia berada di wilayah kepulauan, semestinya kebijakan negara juga memberi keberpihakan pada karakter geografis ini,” ujarnya.

    Ia menyoroti belum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang daerah provinsi berciri kepulauan yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    Ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan daerah tidak dapat mengelola potensi besar yang dimiliki, termasuk pendapatan dari sektor kelautan.

    Pada kesempatan sama, Dekan FISIPOL Universitas Riau Kepulauan Askarmin Harun mengkritisi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah.

    Menurutnya, sentralisasi kewenangan melalui opsi pajak serta kebijakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebabkan pendapatan asli daerah berkurang, sehingga pembangunan dan kesejahteraan di tingkat lokal tidak merata.

    Askarmin menekankan pentingnya prinsip pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kesejahteraan nasional.

    “Setiap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, baik di pusat maupun daerah, wajib mempertahankan kepentingan masyarakat secara menyeluruh,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran Jelaskan Penyebab Harga Beras Dunia Turun: Indonesia Tak Lagi Impor

    Mentan Amran Jelaskan Penyebab Harga Beras Dunia Turun: Indonesia Tak Lagi Impor

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap alasan jatuhnya harga beras dunia, di mana salah satunya karena kebijakan Indonesia, yakni tak lagi mengimpor komoditas tersebut, serta pengungkapan impor ilegal di Batam.

    “Jadi gini, harga lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena Indonesia, jadi ada sebab akibat. Harga di Thailand itu sama di Batam,” kata dia di kediaman Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Amran menceritakan, laporan yang diterimanya, di malam sebelum pengungkapan kasus Batam, tercatat harga beras selundupan itu sebesar Rp 5.700-Rp 6.000 per kilogramnya. Angka tersebut pun muncul akibat Indonesia tidak lagi melakukan impor beras besar-besaran seperti di tahun sebelumnya.

    “Harga turun di negara lain karena Indonesia tidak impor. Indonesia adalah importir terbesar. Itu 7 juta ton 2023-2024, apakah kita mau ulangi lagi itu? Dari harga dunia 650 dolar per ton, hari ini sekarang 340 dolar per ton. Kenapa? Kita tidak impor. Dan sekarang menuju panen lagi. Pasti rendah kan?,” jelas dia.

    “Nah, rendah karena pasarnya adalah Indonesia. Penduduk kita adalah nomor 4 dunia, 286 juta. Apakah kita mau jadi pasar?,” sambung Amran.

    Dia pun memastikan, praktik penyelundupan beras ilegal melalui jalur laut bakal diberantas dan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

     

  • Menkes Ingin Pasien di LN Ramai-ramai Berobat ke RI, Soroti Tren Positif di Bali

    Menkes Ingin Pasien di LN Ramai-ramai Berobat ke RI, Soroti Tren Positif di Bali

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan negara berkewajiban memastikan setiap warganya mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau.

    Menkes kemudian menyoroti fenomena banyak warga negara Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri mulai dari Malaysia, Thailand, dan Singapura. Menurutnya, persepsi masyarakat yang masih menganggap layanan kesehatan di negara lain lebih baik harus menjadi introspeksi pemerintah.

    “Kalau masyarakat masih merasa tenaga medis Malaysia lebih bagus, atau memilih ke Thailand untuk berobat, itu artinya kualitas layanan kita masih perlu diperbaiki. Kita tidak boleh denial, harus menerima sebagai masukan” bebernya di Jakarta, Senin (25/11/2025).

    Meski begitu, Menkes melihat adanya tren positif, yaitu meningkatnya pasien luar negeri yang datang ke Indonesia untuk layanan gigi dan estetika di Bali atau Batam.

    “Target kita, orang ASEAN sakit jantung bisa memilih Indonesia. Orang Papua Nugini hingga Fiji bisa terapi kanker di Indonesia. Saat itu tercapai, barulah publik mengakui kualitas kita,” lanjutnya.

    Untuk menangani persoalan tersebut, Menkes menilai Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) memiliki peran besar. Utamanya dalam memastikan mutu tenaga kesehatan dan tenaga medis.

    “Tanggung jawab KKI bukan hanya kepada dokter atau tenaga kesehatan, tapi kepada 280 juta masyarakat Indonesia. Keputusan apapun harus mengutamakan kepentingan mereka” Ujarnya.

    Dengan adanya perbaikan layanan tenaga kesehatan, penguatan fasilitas, serta pembiayaan yang lebih efektif, pemerintah berharap angka warga Indonesia yang berobat ke luar negeri dapat terus ditekan, dan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional semakin meningkat.

    (naf/naf)

  • Mentan: Beras-gula impor ilegal ditindak sebelum bersandar di Batam

    Mentan: Beras-gula impor ilegal ditindak sebelum bersandar di Batam

    Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan beras hingga gula impor ilegal telah ditindak sebelum bersandar di Batam, Kepulauan Riau, sebagai komitmen pemerintah menjaga kedaulatan pangan.

    Amran mengatakan pihaknya menunjukkan tindakan tegas terhadap masuknya beras ilegal, setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh, kini pihaknya bersama pihak terkait lainnya menyegel 40,4 ton beras ilegal di Batam.

    “Kapal yang membawa beras itu bahkan belum sempat bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang ketika aparat sudah bergerak mengamankan seluruh muatan tersebut pada Senin (24/11) malam,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebutkan barang ilegal yang diamankan tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lain berupa 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, serta 30 dus produk frozen food.

    Ia menjelaskan laporan awal diterima pada Senin (24/11), usai menjelang malam melalui kanal “Lapor Pak Amran”.

    Begitu laporan masuk, Mentan Amran langsung menghubungi Pangdam Kepulauan Riau (Kepri), Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta Dandim Batam untuk meminta aparat bergerak cepat. Berkat koordinasi tersebut, seluruh barang ilegal langsung diamankan setibanya di pelabuhan.

    Dia menyebutkan terdapat lima anak buah kapal (ABK) yang saat ini sedang diperiksa aparat. Seluruh beras ilegal tersebut masih dalam kondisi disegel sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

    Lebih lanjut Amran menegaskan isu itu bukan dilihat pada jumlah 40 tonnya, melainkan dampak psikologis dan ekonomi yang dapat menghancurkan semangat 115 juta petani padi di Indonesia.

    “Bayangkan jika petani saat ini sedang semangat tanam tiba-tiba impor, bisa pusing 115 juta petani kita nanti,” ujar Amran pula.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto saat ini telah mengeluarkan 19 deregulasi besar untuk mempermudah petani, mulai dari penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, kenaikan volume subsidi pupuk dua kali lipat, bantuan alsintan, hingga dukungan modal petani. Kondisi itu membuat motivasi petani sedang berada pada titik tertinggi.

    Ia menegaskan stok beras nasional saat ini dalam kondisi sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog telah mencapai 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu, impor ilegal bukan saja tidak diperlukan, tetapi juga berbahaya bagi kepercayaan dan kesejahteraan petani.

    “Kalau mereka (petani) demotivasi dan tidak berproduksi, dampaknya kita akan import lagi,“ kata Amran menegaskan.

    Amran menilai, jika petani mendengar beras impor tetap masuk ketika mereka sedang menanam, maka yang rusak bukan hanya harga, tetapi mental mereka. Karena itu, pemerintah harus hadir tegas.

    Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pangdam, kapolda, wali kota, gubernur, dandim, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum yang bergerak cepat.

    “Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan,” ujar Amran.

    Mentan juga mengingatkan pemerintah telah menyampaikan di forum internasional bahwa Indonesia menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan sedang menuju swasembada tahun ini.

    “Ini bukan soal regulasi semata, tetapi menyangkut harga diri bangsa dan nasib petani kita. Negara tidak boleh diam,” katanya pula.

    Lebih lanjut Amran menuturkan, meskipun Batam merupakan free trade zone atau kawasan perdagangan bebas, hal itu tidak berarti barang dapat keluar masuk secara bebas tanpa memperhatikan kebijakan nasional.

    Dia mengatakan mekanisme kawasan bebas, tetap harus menghormati kebijakan pangan pusat, terutama karena beras merupakan komoditas strategis nasional yang sensitif dan menyangkut stabilitas produksi dalam negeri.

    Ia menambahkan, penindakan tegas akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi petani, dan memastikan tidak ada celah bagi masuknya beras ilegal ke Indonesia.

    Mentan kembali mengajak masyarakat melaporkan setiap potensi pelanggaran melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390 sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkes Akui Masih Banyak Warga +62 Berobat ke Negara Tetangga, Soroti soal Ini

    Menkes Akui Masih Banyak Warga +62 Berobat ke Negara Tetangga, Soroti soal Ini

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya mengevaluasi kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Ia menilai, kenyataan banyak masyarakat yang masih memilih berobat ke luar negeri merupakan indikator fasilitas kesehatan dan mutu layanan dalam negeri masih harus dibenahi.

    Budi menyebut fenomena masyarakat berobat ke Malaysia, Singapura, atau Thailand bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi tenaga kesehatan di Indonesia dan persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan.

    “Kalau masih lebih banyak orang Indonesia yang merasa tenaga kesehatan di Malaysia lebih bagus, berarti tugas kita belum selesai. Kita tidak bisa hanya bilang kita bagus, sementara kenyataannya masyarakat banyak pergi ke luar negeri,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/11/2025).

    Ia mencontohkan prosedur seperti bone marrow transplant yang sebenarnya sudah tersedia di Indonesia, tetapi sebagian pasien tetap memilih Thailand karena menganggap kualitasnya lebih meyakinkan.

    Budi menegaskan fenomena ini harus dipandang sebagai kritik konstruktif, bukan sesuatu yang perlu ditolak atau disangkal.

    “Kita harus menerima itu sebagai koreksi untuk perbaikan diri, bukan untuk denial,” katanya.

    Namun, Menkes juga melihat tren positif yang mulai muncul. Ia menyebut sejumlah warga negara asing sudah datang ke Indonesia untuk layanan tertentu.

    “Orang Singapura kalau beresin gigi datang ke Bali, orang Singapura kalau mau estetik datang ke Batam. Itu menunjukkan tren bagus,” ungkapnya.

    Budi berharap tren serupa dapat meluas ke layanan penyakit berat. Ia membayangkan suatu saat Indonesia mampu menjadi rujukan kesehatan untuk kawasan Pasifik dan Asia Tenggara. “Kalau nanti pasien kanker dari negara tetangga memilih pengobatan di Indonesia, atau pasien jantung dari Filipina lebih memilih terbang ke Manado, itu baru bukti nyata kualitas kita diakui dunia.”

    Meski begitu, ia mengakui masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit di dalam negeri. Dari proses yang lambat hingga pasien yang harus berpindah-pindah rumah sakit tanpa memperoleh perawatan optimal. Budi menilai ini adalah bukti bahwa pekerjaan rumah masih besar.

    “Kalau masih ada yang komplain sudah pindah empat rumah sakit dan tidak terlayani sampai meninggal, berarti kita masih harus terus memperbaiki diri,” tegasnya.

    Menkes menutup dengan pesan bahwa pembenahan sistem kesehatan tidak bisa dilakukan sendiri. Perbaikan fasilitas, peningkatan kualitas SDM, dan penataan sistem pembiayaan harus dilakukan secara kolektif.

    “Artinya memang ada yang harus kita beresin. Dan kita harus beresin itu bersama-sama,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pernyataan Menkes Usul BPJS Tak Usah Cover Orang Kaya”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)